Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

PENGURANGAN PENGURANGAN PENGURANGAN PENGURANGAN SANKSI SANKSI SANKSI SANKSI

ADMINISTRASI ADMINISTRASI ADMINISTRASI ADMINISTRASI

FASILITASFASILITASFASILITASFASILITAS

ADMINISTRASI ADMINISTRASI ADMINISTRASI ADMINISTRASI 50%50%50%50%

UNTUK UNTUK UNTUK UNTUK KETETAPAN KETETAPAN KETETAPAN KETETAPAN PEMERIKSAAN/VERIFIKASIPEMERIKSAAN/VERIFIKASIPEMERIKSAAN/VERIFIKASIPEMERIKSAAN/VERIFIKASIDITERBITKAN TAHUN 2015DITERBITKAN TAHUN 2015DITERBITKAN TAHUN 2015DITERBITKAN TAHUN 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor197/PMK.03/2015

KPP Penanaman Modal Asing Satu, 11 November 2015

PRODUK HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASIPRODUK HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASIPRODUK HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASIPRODUK HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI

PemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaan////VerifikasiVerifikasiVerifikasiVerifikasi////PemeriksaanPemeriksaanPemeriksaanPemeriksaan UlangUlangUlangUlang

SKPKBSKPKBSKPKBSKPKB SKPKBTSKPKBTSKPKBTSKPKBTSKPKB + SKPKB + SKPKB + SKPKB + STPSTPSTPSTP

TerdiriTerdiriTerdiriTerdiri daridaridaridari PokokPokokPokokPokok PajakPajakPajakPajak + + + + SanksiSanksiSanksiSanksi AdministrasiAdministrasiAdministrasiAdministrasi

Wajib PajakWajib PajakWajib PajakWajib Pajak yang Berhak yang Berhak yang Berhak yang Berhak MENGAJUKAN PERMOHONANMENGAJUKAN PERMOHONANMENGAJUKAN PERMOHONANMENGAJUKAN PERMOHONAN

DenganDenganDenganDengan SyaratSyaratSyaratSyarat1.1.1.1. SKPKB/SKPKB/STPSKPKB/SKPKB/STPSKPKB/SKPKB/STPSKPKB/SKPKB/STP hasilhasilhasilhasil pemeriksaanpemeriksaanpemeriksaanpemeriksaan////verifikasiverifikasiverifikasiverifikasi yangyangyangyang diterbitkanditerbitkanditerbitkanditerbitkan tahuntahuntahuntahun 20152015201520152.2.2.2. PokokPokokPokokPokok PajakPajakPajakPajak dalamdalamdalamdalam SKBKB/SKPKBTSKBKB/SKPKBTSKBKB/SKPKBTSKBKB/SKPKBT telahtelahtelahtelah dibayardibayardibayardibayar;;;;3.3.3.3. TidakTidakTidakTidak mengajukanmengajukanmengajukanmengajukan upayaupayaupayaupaya hukumhukumhukumhukum;;;;4.4.4.4. TidakTidakTidakTidak sedangsedangsedangsedang mengajukanmengajukanmengajukanmengajukan permohonanpermohonanpermohonanpermohonan penguranganpenguranganpenguranganpengurangan////penghapusanpenghapusanpenghapusanpenghapusan sanksisanksisanksisanksi

selainselainselainselain yangyangyangyang diaturdiaturdiaturdiatur didididi PMKPMKPMKPMK iniiniiniini

WP Badan Dalam Negeri

Bentuk Usaha Tetap

WP WP WP WP OPOPOPOP

Permohonan

BATAS WAKTU PERMOHONANBATAS WAKTU PERMOHONANBATAS WAKTU PERMOHONANBATAS WAKTU PERMOHONAN

BATAS WAKTUTIDAK DIATUR

ATAS KETETAPAN TERBIT & POKOK PAJAK DIBAYAR

2015

SYARAT PERMOHONANSYARAT PERMOHONANSYARAT PERMOHONANSYARAT PERMOHONAN1. 1(Satu) Permohonan untuk 1(Satu) SKPKB/SKPKBT/STP;2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;3. Ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dikuasakan;

WP OP = Orang Pribadi yang bersangkutan danWP Badan = Pengurus

4. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar/PKPdikukuhkan;

5. Permohonan dilampiri dengan:a. fotokopi SKPKB/SKPKBT/STP;b. fotokopi pelunasan pokok pajak SKPKB/SKPKBT berupab. fotokopi pelunasan pokok pajak SKPKB/SKPKBT berupa

SSP/BPNc. Fotokopi SK Pengurangan Sanksi Administrasi apabila

sudah pernah diajukan permohonan sebelumnya selaindimaksud PMK ini;

d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa koreksi hasilpemeriksaan/verifikasi karena kekhilafan WP atau bukankesalahan WP;

e. Surat pernyataan bahwa WP tidak melakukan upayahukum atas ketetapan yang diajukan pengurangan sanksi50% ini.

UPAYA HUKUMUPAYA HUKUMUPAYA HUKUMUPAYA HUKUM

UPAYA HUKUM YANG DIMAKSUD ADALAH:1. Keberatan;2. Pengurangan atau pembatalan

SKP/SKP PBB;3. Pengurangan atau pembatalan STP;3. Pengurangan atau pembatalan STP;4. Pembatalan hasil pemeriksaan,

verifikasi, atau Penelitian PBB;dan/atau

5. Gugatan,

FASILITAS FASILITAS FASILITAS FASILITAS KHUSUSKHUSUSKHUSUSKHUSUS

50

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI SEBESAR

� Bunga sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP;� Kenaikan 50% atau 100% sesuai Pasal 13 ayat (3) UU KUP;� Kenaikan 100% Pasal 15 ayat (2) UU KUP;� Denda 2% dari DPP sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP

ATAS

BATAS WAKTU PENYELESAIAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONANPERMOHONANPERMOHONANPERMOHONAN

>6

BLN

PERMOHONAN DIPROSES PALING LAMA SEJAK DITERIMA PERMOHONAN>

APABILA DALAM JANGKA WAKTU 6(ENAM) BULAN SEJAK PERMOHONAN WP DITERIMA DJP BELUM MENERBITKAN SK/MENGEMBALIKAN BERKAS

WP MAKA PERMOHONAN DIANGGAP DIKABULKAN

KEPUTUSAN PERMOHONANKEPUTUSAN PERMOHONANKEPUTUSAN PERMOHONANKEPUTUSAN PERMOHONAN

PERMOHONAN DIPROSES

ATAU

DIKEMBALIKAN KE WPSK PERMOHONAN

PERMOHONAN DIKEMBALIKANPERMOHONAN DIKEMBALIKANPERMOHONAN DIKEMBALIKANPERMOHONAN DIKEMBALIKAN

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN

WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KEMBALI APABILA TIDAK MEMENUHI

PERSYARATAN FORMALKECUALI

1. YANG KETETAPAN DITERBITKAN BUKAN HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ATAU;

2. DITERBITKAN BUKAN TAHUN 2015 ATAU;3. KOREKSI DISEBABKAN KESALAHAN WP; 4. BELUM MELUNASI POKOK PAJAK DALAM

SKPKB/SKPKBT5. SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

TINDAKAN PENAGIHANTINDAKAN PENAGIHANTINDAKAN PENAGIHANTINDAKAN PENAGIHAN

WP TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN TELAH MEMBAYAR POKOK PAJAK

DALAM SKPKB/SKPKBT

TINDAKAN PENAGIHAN DITANGGUHKAN

SELISIH LEBIHSELISIH LEBIHSELISIH LEBIHSELISIH LEBIH

WP TELAH MENYETORKAN SANKSI ADMINISTRASI

LEBIH DARI 50%

SELISIHNYA ADALAH PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR

UPAYA HUKUM SETELAH UPAYA HUKUM SETELAH UPAYA HUKUM SETELAH UPAYA HUKUM SETELAH PERSETUJUANPERSETUJUANPERSETUJUANPERSETUJUAN

DJP TELAH MENERBITKAN SK PERSETUJUAN KEMUDIAN WP MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

SK PENGURANGAN SANKSI 50% AKAN DIBETULKAN SECARA JABATAN DENGAN MENGEMBALIKAN NILAI

SANKSI ADMINISTRASI SEPERTI SEMULA

BAGAIMANA FORM PERMOHONAN DAN

LAMPIRANNYA?

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan NomorPMK-197/PMK.03/2015

LAMPIRANNYA?

FORM PERMOHONANFORM PERMOHONANFORM PERMOHONANFORM PERMOHONAN

FORM PERMOHONANFORM PERMOHONANFORM PERMOHONANFORM PERMOHONAN

FORM SURAT PERNYATAAN TIDAK FORM SURAT PERNYATAAN TIDAK FORM SURAT PERNYATAAN TIDAK FORM SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUMMENGAJUKAN UPAYA HUKUMMENGAJUKAN UPAYA HUKUMMENGAJUKAN UPAYA HUKUM

FORM SURAT PERNYATAAN TIDAK FORM SURAT PERNYATAAN TIDAK FORM SURAT PERNYATAAN TIDAK FORM SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUMMENGAJUKAN UPAYA HUKUMMENGAJUKAN UPAYA HUKUMMENGAJUKAN UPAYA HUKUM

FORM SURAT PERNYATAAN KEKHILAFAN WPFORM SURAT PERNYATAAN KEKHILAFAN WPFORM SURAT PERNYATAAN KEKHILAFAN WPFORM SURAT PERNYATAAN KEKHILAFAN WP

FORM PENGEMBALIAN PERMOHONAN WPFORM PENGEMBALIAN PERMOHONAN WPFORM PENGEMBALIAN PERMOHONAN WPFORM PENGEMBALIAN PERMOHONAN WP

FORM SK PERSETUJUANFORM SK PERSETUJUANFORM SK PERSETUJUANFORM SK PERSETUJUAN

FORM SK PERSETUJUANFORM SK PERSETUJUANFORM SK PERSETUJUANFORM SK PERSETUJUAN

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi

Account Representative (Konsultasi) Bapak/Ibu masing-masing

KPP Penanaman Modal Asing Satu, 11 November 2015Created by Faisal