penguatan peran masyarakat hukum adat dalam...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN2017
PENGUATAN PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Disampaikan olehDirektur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
VISI KKP
Mewujudkan sektor kelautan dan perikananIndonesia yang mandiri, maju, kuat dan
berbasis kepentingan nasional
MISI KKP
Kedaulatan Keberlanjutan Kesejahteraan
PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
UUD 45
•Pasal 18 B Bab IV Perubahan ke-2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
UU
• UU N0. 31 tahun 2004 Tentang “Perikanan”
• UU NO. 26 tahun 2007 Tentang “Penataan Ruang”
• UU NO. 27/2007 JO. UU NO.1/2014 tentang "Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil“
• UU N0. 32 tahun 2014 Tentang “Kelautan”
PERMEN
• PERMENDAGRI No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat
DASAR HUKUM
“Negara mengakui dan menghormati kesatuanmasyarakat hukum adat beserta haktradisionalnya sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)”
DASAR HUKUM
Perubahan Ke - 2 (Dua)
UUD 1945Pasal 18
(b)Ayat 2
Pasal 6 Angka 2 :“Pengelolaan perikanan untuk kepentinganpenangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harusmempertimbangkan hukum adat dan/ataukearifan lokal serta memperhatikan peran sertamasyarakat”
DASAR HUKUM
UU N0. 31 tahun 2004 Tentang “PERIKANAN”
Pasal 1 Angka 33 :“Masyarakat Hukum Adat adalah Sekelompok orang yangsecara turun-temurun bermukim di wilayah geografistertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karenaadanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuatdengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranatapemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayahadatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
DASAR HUKUMUU NO. 27/2007 JO. UU NO.1/2014 tentang "PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL“
Pasal 1 Angka 34 :
“Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata
kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai
nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.”
Pasal 1 Angka 35 :
“Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang
masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan
ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam
perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.”
Pasal 1 angka 36 :
“Kearifan Lokal adalah Nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata
kehidupan Masyarakat.”
DASAR HUKUM
Pasal 21 :1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan
pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh
Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum
Adat setempat.
2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan
pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
UU NO. 27/2007 JO. UU NO.1/2014 tentang "PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL“
DASAR HUKUM
Pasal 22 :
1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”
UU NO. 27/2007 JO. UU NO.1/2014 tentang "PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL“
DASAR HUKUM
Dasar Hukum
Permendagri No. 52 Tahun 2014
TentangPedoman
Pengakuan Dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat
Pasal 2 :Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindunganmasyarakat hukum adat.
Pasal 3, ayat :(1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat,
bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adatkabupaten/kota.
(2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksudpada ayat (1), terdiri atas:a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai
sekretaris;c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dane. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai
anggota.
Dasar Hukum
Permendagri No. 52 Tahun 2014
TentangPedoman
Pengakuan Dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat
Pasal 6, ayat:(2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan
masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia MasyarakatHukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebihkabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adatditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
RZWP3K: 1. Kawasan Pemanfaatan
Umum2. Kawasan Konservasi3. Kawasan Strategis
Nasional Tertentu (KSNT)4. Alur Laut
Hak masyarakat dalam pengelolaan wp3k
Pasal 60, UU 27/2007 JO. UU 1/2014 Ayat (1)
Hak Masyarakat dalam Pengelolaan WP3K:
a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin
Pengelolaan;
b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya P3K berdasarkan hukum adat yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan WP3K;
f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan WP3K;
g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang
menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan WP3K;
Hak masyarakat dalam pengelolaan wp3k
Pasal 60, UU 27/2007 JO. UU 1/2014 ayat (1)
Hak Masyarakat dalam Pengelolaan WP3K:
h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka
waktu tertentu;
i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau
perusakan WP3K yang merugikan kehidupannya;
j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah WP3K yang merugikan
kehidupannya;
k. memperoleh ganti rugi; dan
l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam
Pengelolaan WP3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wp3k
Pasal 60, UU 27/2007 JO. UU 1/2014 ayat (2)
Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
a) memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
b) menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
c) menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
d) memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
e) melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di
tingkat desa.
Peraturan Bupati SorongNomor 7 Tahun 2017
tentang Hukum Adat danKearifan Lokal Dalam
Pengelolaan danPerlindungan Sumber Daya
Laut Di Kampung Malaumkarta Distrik
Makbon Kabupaten Sorong
Peraturan Bupati Buton SelatanNomor 24 Tahun 2017 tentangPerlindungan dan Pengelolaan
Sumber Daya LautBerbasis Kearifan Lokal Dalam
Wilayah Pulau Siompu Di KabupatenButon Selatan