penguatan pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan
TRANSCRIPT
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENGUATAN
PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN
KESEHATAN
Jakarta, 19 Februari 2020
ISU PEMBANGUNAN SDM BIDANG KESEHATAN
Pembangunan SDM Bidang Kesehatan mengalami perbaikan signifikan ditandai dengan peningkatan
Usia Harapan Hidup (UHH). Namun beberapa capaian indikator kesehatan Indonesia masih
rendah. Kondisi ini berpengaruh pada Kualitas & Produktivitas SDM dalam jangka Panjang.
3 dari 10 anak Balita menderita Stunting (UNICEF, WHO, 2016)
305 Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2915)
24 Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2017)
23 dari 100 Remaja Laki-laki Usia 13-15 merokok (WHO, 2018)
26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 thn disebabkan 4 penyakit tidak menular: Kanker, Diabetes, Kardiovaskular(CDV) , pernapasan kronis (CRD) (World Development Indicators, 2016).
Ko
nd
isiP
em
bangunan
SD
M-K
esehata
n,a
l:
Ku
alit
as
&
Pro
duktivitas
SD
M I
ndonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
3
AMANAT UUD 1945 (HASIL AMANDEMEN)
Pasal 28F ayat (1)
Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehatserta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan
Pasal 34 ayat (3)
Negara bertanggung jawab
atas penyediaan fasilitas
pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang baik
Derajat Kesehatan
masyarakat yang
setinggi-tingginya
dapat terwujud
Menjadi
tanggung jawab
Pemerintah
Dijabarkan Dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentangRPJMN Tahun 2020-2024
Sejalan dengan
perwujudan visi dan
misi Bapak Presiden
Joko Widodo dan
Ma’ruf Amin dalam
rangka pembangunan
manusia dan
meningkatkan derajat
kesehatan
masyarakat yang
setinggi-tingginya
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
6
Sasaran, Indikator, dan Target Layanan Dasar Kesehatan 2024
No. Sasaran/Indikator Baseline (2019)Target
(2024)
I Terpenuhinya Layanan Dasar
1 Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran
hidup)
305
(SUPAS, 2015)
183
2 Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 24
(SDKI, 2017)
16
3 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)
pada balita (%)
27,7
(SSGB, 2019)
14
4 Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus)
pada balita (%)
10,2
(Riskesdas, 2018)
7
5 Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV 0,24 (Kemkes, 2018) 0,18
6 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 319 (Global
Tuberculosis
Report, 2017)
190
7 Eliminasi malaria (kab/kota) 285 (Kemkes, 2018) 405 Su
mb
er:
RP
JM
N 2
02
0-2
024
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
7
Sasaran, Indikator, dan Target Layanan Dasar Kesehatan 2024 (2)
Su
mb
er:
RP
JM
N 2
02
0-2
024
No. Sasaran/Indikator Baseline (2019) Target (2024)
I Terpenuhinya Layanan Dasar
8 Persentase merokok penduduk usia 10-18
tahun (%)
9,1
(Riskesdas, 2018)
8,7
9 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18
tahun (%)
21,8
(Riskesdas, 2018)
21,8
10 Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak
usia 12-23 bulan (%)
57,9
(Riskesdas, 2018)
90
11 Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama
terakreditasi (%)
40
(Kemkes, 2018
100
12 Persentase rumah sakit terakreditasi (%) 63
(Kemkes, 2018)
100
13 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai standar (%)
23
(Kemkes, 2018)
83
14 Persentase puskesmas tanpa dokter (%) 12
(Kemkes, 2019)
0
15 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat
esensial (%)
86
(Kemkes, 2018)
96
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
8
Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Mendukung Pembangunan SDM Bidang Kesehatan
Su
mb
er:
RP
JM
N 2
02
0-2
024
Major Project Manfaat Proyek
Indikasi
Pendanaan (Rp
Triliun)
Pelaksana
Percepatan Penurunan
Kematian
Ibu dan Stunting
Menurunnya angka kematian lbu hingga
183 per 100.000 kelahiran hidup
Menurunnya prevalensi stunting hingga
14%
87,1
(APBN)a.l Kemenkes, BKKBN,
KemenPUPR, Kemendagri,
Kemendikbud, Pemda
Akses Sanitasi (Air Limbah
Domestik) Layak dan Aman
(90% Rumah Tangga)
Meningkatnya rumah tangga yang memiliki
akses sanitasi layak menjadi 90%
140,9
APBN: 73,5
APBD: 1,7
Masyarakat/
Swasta: 65,7
a.l KemenPUPR, Kemenkes,
Kemendagri, Pemda, Badan
Usaha (BUMN/ Swasta),
dan
Masyarakat
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
Meningkatnya akses air minum layak pada
tahun 2024 menjadi 100%
123,5
APBN: 77,9
APBD: 15,6
KPBU: 29,9
a.l KemenPUPR, Pemda,
dan Badan
Usah
Rumah Susun Perkotaan (1
Juta)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap
perumahan layak danaman yang terjangkau
untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan
menangani permukiman kumuh
397,9
APBN: 18,0
APBD: 109,2
BUMN: 28,0
Swasta: 237,5
Masyarakat: 5,0
a.l Kementerian PUPR,
Pemerintah Daerah,
BUMN, Swasta, dan
Masyarakat
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
11
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
12
URUSAN PEMERINTAHAN
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Upaya Kesehatan01
SDM Kesehatan02
Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, & Makanan
Minuman
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan04
03
SUB URUSAN KESEHATAN
02
Pilkada Serentak Tahun 2020
Apakah kebijakan
desentralisasi
justru
memperburuk
status kesehatan
masyarakat?
Apakah desentralisasi
tidak berhasil
menyeimbangkan
fasilitas kesehatan dan
sumber daya kesehatan
antar
provinsi/kabupaten/kota?
Contents
Here
Contents
Here
REALITA PERMASALAHAN KESEHATAN DI DAERAH
PILKADA langsungmerubah pelayanankesehatan menjadi
komoditi politik
Biaya tinggi dalam pemilihankepala daerah menyebabkanbanyaknya tindakan KKN dan tidak perhatian pada kesehatanyang bersifat promotif dan preventif
Komoditi politik yang paling menarik adalah
pelayanan gratis Pembiayaan untuk kerjasamalintas sektoral di daerah untukkegiatan promotif dan preventif kesehatan belummaksimal
• Melakukan pembinaan &
pengawasan terhadap
penerapan SPM bidang
kesehatan di daerah
Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan
• Mendorong daerah agar
menyusun kebijakan
mendukung pelaksanaan
Germas di daerah
Pelaksanaan Germas
ANTARA LAIN:
DUKUNGAN KEMENDAGRI TERHADAPPROGRAM STRATEGIS NASIONAL BIDANG KESEHATAN
• Meningkatkan kapasitas
Pemerintah Daerah provinsi
dalam melakukan penilaian
kinerja kab/kota dalam
menurunkan stunting
Penurunan Stunting
• Melakukan pembinaan
& pengawasan dalam
penyelenggaraan KKS
di daerah (Peraturan
Bersama Mendagri &
Menkes Tahun 2005
Penyelenggaraan Kabupaten
Kota Sehat (KKS)
• Memfasilitasi daerah
dalam integrasi
Jamkesda ke JKN
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)• Mendukung eliminasi
TBC, HIV, Filariasis,
Schistosomiasis,
Malaria dan lain-lain
Pencegahan & Pengendalian
Penyakit
1 23 4
Memenuhi alokasi 10% diluar
gaji pegawai untuk urusan
kesehatan dalam APBD sesuai
UU Nomor 36 Tahun 2009
Mendukung pencapaian target
program prioritas/ strategis
nasional yang bersinergi
dengan prioritas daerah
Melaksanakan program &
kegiatan sesuai
kewenangan berdasarkan
UU Nomor 23 Tahun 2014
PERAN PEMDA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KESEHATAN
Berupaya menyediakan sarana,
prasarana, & SDM dalam
memberikan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Terima Kasih
19