penghapusan dan pemindahtanganan.ppt -...
TRANSCRIPT
PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BMN
DI LINGKUNGAN DEP. AGAMA
Oleh : Dra.Hj. Lela Rochmatin EmodBalai Diklat Keagamaan Bandung
Nov 2007
Deskripsi SingkatDeskripsi Singkat
Mata diklat ini membahas tentang:Mata diklat ini membahas tentang:Dasar-dasar pertimbangan , mengapa BMN dihapus,
Ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi pada saatakan usul penghapusan, prosedur usul penghapusan
yang harus dilalui sehingga pembuatan SK penghapusan dapat dilaksanakan secara tepat dan
cepat, proses pelaksanaan penghapusandengan caradijual atau dihibahkan
KOMPETENSI DASAR
Peserta MampuMenjelaskan Prosedur Penghapusan
dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Dep. Agama sesuai
peraturan yang berlaku
Indikator keberhasilan
Setelah selesai pembelajaranini peserta diharapkan dapat;
1. Menjelaskan prosedurPenghapusan BMN di
lingkungan Dep. Agama2. Menjelaskan prosedurPemindahtanganan BMN di
lingkungan Dep Agama
DASAR HUKUM
UU No 17 Tahun 2003 Tentang KeuanganNegara
UU No 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan
PP No 6 Tahun 2006 Tentang PengelolaanBMN
KMK No 470/KMK 01/1994 Tentang Tata Cara penghapusan dan Pemanfaatan BarangBMN
KMA No 520 Tahun 2003 TentangPetunjuk pelaksana Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar BMN Di Lingkungan Departemen Agama
6
Kekuasaan Pengelolaan Presiden (ps 6 ayat 1)
Keuangan Negara
Lingkup (ps 2)
Keuangan Negara Pengertian (ps 1)Lingkup (ps 2)
Menkeu (ps 6 ayat 2a):Pengelola fiskal
Wkl Pmrth pd Persh NegMenteri/Pimp Lembg(Ps 6 ay 2b): Pengguna
Tugas: a.l melaksanakanFungsi BUN(ps 8 huruf f)
Tugas: Bendahara Umum Negara
(ps 7 ayat 2q)
Tugas:
Lembaga (ps 9)
Tugas: a.l. mengelola BMN di Dept/
Lembaga (ps 9)
Mengelola dan menata usahakanBMN di Dept/Lemb
Sesuai Tupoksi(ps 44 UU No.1/2004)
UU No.17/2003
diserahkandiserahkandikuasakandikuasakan
Kasatker Perangkat Daerah Sbg Pjbt penggunaanggaran/brg daerah
Gub,Bupati,WalikotaMenetapkan kbjkn
Pnglolaan BMD(pasal 43 ayat 1)
Kasatker Pengelola Keu Daerah sbg
Pengawas(pasal 43 ayat 2)
Kasatker Dept/lembgSbg Kuasa Pengguna
(pasal 42 ayat3)
Menteri/pimp lembgSbg pengguna brg
(pasal 42 ayat 2)
Kasatker Prkt Daerah Sbg
Pengguna Barang
MK mengatur Pengelolaan BMN(pasal 42 ayat 1)
UU No.1/2004
LANDASAN PERUBAHAN PARADIGMA LANDASAN PERUBAHAN PARADIGMA (Lanjutan …… )(Lanjutan …… ) II
Gubernur, Bupati, Walikota :-Utk mengelola keuangan daerah
-Mewakili Pemda dlm kepemilikankekayaan daerah yg dipisahkan
(pasal 6 ayat 2c)
STRUKTUR ORGANISASI PENGGUNA BMN
DEPAG LAMA BARU
MENTERI AGAMA PEMBINA BARANG INVENTARIS (PEBIN)
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB)
SEKJENIRJENPARA DIRJENBADAN LITBANG DAN DIKLAT KEAGAMAAN
PENGUASA BARANG INVENTARIS (PBI)
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG ESELON I (UAPPB-E1)
KEPALA KANWIL PROVINSI PEMBANTU PENGUASA BARANG INVENTARIS (PPBI)
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPB-W)
REKTOR UIN,STAINKEPALA BIROSEKRETARIS PADA ESELON 1KABAG TU KANWILKANDEPAGKETUA STAIN,BALAI DIKLAT,MADRASAH
UNIT PENGURUS BARANG (UPB)
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
TATA CARA PENGHAPUSAN BMN
Tata Cara : Rangkaian ketentuan yang harus dilaksanakan dandijadikan dasar, tuntunan dan pegangan dalam melakukansuatu kegiatan
BMN : Semua barang yang bersumber pengadaan/ diperolehberasal dari;
a)seluruhnya dari dana APBN; b)sebagian atau seluruhnya berasal dari non APBN yang
sah yang digunakan untuk kepentingan dinas;c) Hibah,hadiah, Sumbangan, Wakaf dan atau penyerahan
dari instansi pemerintah lainnya baik luar maupundalam negeri.
Penghapusan : Keputusan pejabat yang berwenang untukmenghapus dari Daftar inventaris dengan tujuanmembebaskan Bendaharawan Barang dan UAKPB daripertanggungjawaban administrasi dan fisik atas BMN dibawahpenguasaannya
SEBAB PENGHAPUSANYang disebabkan;
- Penyerahan kepada pengelola Barang- Pengalihgunaan BMN selain tanah dan bangunan
kepada pengguna barang lain- Pemindahtanganan atas BMN selain tanah dan
bangunan kepada pihak lain- Pemusnahan- Sebab sebab lain antara lain karena hilang, kecurian,
terbakar, susut, menguap, mencairDilakukan dengan penerbitan SK penghapusan dariPengguna Barang setelah mendapat persetujuan daripengelola barang untuk BMN selanjutnya dilaporkankepada pengelola barang
DASAR PERTIMBANGAN DAN KETENTUAN PENGHAPUSANDASAR TANAH DAN BANGUNAN ALAT ANGKUTAN
BERMOTORBARANG BERGERAK
LAINNYABARANG PERSEDIAAN
Pertimbangan
1. Tidak dapatdimanfaatkan, rusak, takmungkin diperbaiki, tua, bencana alam (longsor, erosi, gempa dll)
2. Dirombak/dimusnahkansebagian/ seluruhnya
3. Berlebihan/tdkdimanfaatkan
4. Untuk kegunaan yang lebih besar (Ruislag)
5. Untuk kepentinganumum
6. Dalam rangka Efisiensidan koordinasi
1. Rusakberat/ tidakdapat diperbaiki,tidakefisien
1. Rusak berat/ tidakdapat diperbaiki, tidak efisien
2. Berlebihan/ tidakdipergunakan untukkepentingan dinas
3. Hilang, dicuri, digelapkan
4. Peremajaan,perkembangan ilmu, teknologidan standarisai
1. Rusak berat/ tidakdapat diperbaiki, tidak efisien, usang, tua
2. Barang yang obselete(tdk mempunyai dayaguna lagi)
3. Hilang, dicuri, digelapkan
4. Peremajaan,perkembangan ilmu, teknologidan standarisai
5. Susut (alat peragaPendidikan)
Ketentuan
1. Dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan sesuai PerUUyg berlaku
2. Penilaian, penelitiantanah yg akan dihapusoleh panitia penghapus
3. Harus melibatkan unsurteknis tertentu
4. Dituangkan dalan BA
1. Dilakukan secaraselektif tidakmengganggu tugas –tugas operasional
2. Tidak mengajukanpermintaan/pengadaan barang baru atasbiaya APBN untukjangka waktu 3 Thn
3. Ijin Kanwil DJPB = 100 Jt
4. DJP > 100.Jt5. Sudah melebihi 10
tahun pemakaian
1. Dilakukan olehMenteri Agama tanpapersetujuan dirjenperbendaharaan, jikamelaui Kantor lelangNegara
2. Tdk melalui KLN, dihibahkan, hilang, dimusnahkan, dihapuskan olehMenag denganrekomendasi
1. s.d Brg bergeraklainnya
2. Penilaian, penelitiandilaksanakan olehpanitia penghapusan
3. Dituangkan dalam BA penghapusanpersediaan
PERSYARATAN PENGHAPUSANPERSYARATAN PENGHAPUSANBARANG TIDAK BERGERAK BARANG BERGERAK BARANG
RUSAK/ TUAAKIBAT BENCANA
ALAM
BANGUNAN TANAH KENDARAAN YANG DICURI
1. Usul penghapuan dari kepala Kantor/Satker selaku UAKPB secara berjenjang2. Surat Perintah Kepala Kantor/Satker selaku UAKPB3. Berita Acara hasil Penelitian dari panitia4. Daftar Inventaris Barang per sub-sub kelompok barang yang akan dihapus
5. Ijin tertulisdariPengelolaBMN sesuaikewenangannya
6. Hasilpenilaianfisikbangunandari Dep.PU
5. Ijin Prinsipdari menkeuberdasarkanpersetujuanpresiden
6. SuratKeteranganhasilpenilaiandari BPN
5.Persetujuan PengelolaBMN
6. FotocopySTNK danBPKB
7. HasilPenilaiankondisi fisikdari DLAJR
8. Kendaraanmasih padaUAKPB ybs
9. Sudah lebihdari 10 thnusiapemakaian
5. Suratketerangandari kepolisian
6. Laporanlengkapbesarnyakerugian, pernyataanUAKPB tentangterlibat/tdknyapengurusBarang/Bendaharawan ybs
7. Daftarinventarisbarang per sub-sub kelompokyang akandihapus
8. Persetujuanpenghapusanbarang dariPengelola BMN
5. Jika dijualtanpalelang/dihibah kan hrs dengan ijinPengelolaBMN
5. Laporan besarnyakerugian akibatbencana
6. Surat atauketeranganpernyataan daripemerintah daerahsetempat
7. Jika akibatkebakaran, kecelakaan /takterduga;a. Surat
Keterangan darikepolisian
b. SuratketeranganDLAJR
8. Persetujuan/rekomendasipengelola BMN
12
B. MEKANISME PERIJINANB. MEKANISME PERIJINANSubyek Kewenangan dan Jenis BMN
Tanah dan Bangunan Selain Tanah Bangunan
Tdk dikecualikan Dikecualikan
DPR (Semua nilai)Izin persetujuan
(semua nilai) Tanpa izin persetujuan
> 100 MilyarIzin persetujuan
Presiden -- > 10 MilyarIzin Persetujuan
10 M – 100 MIzin Persetujuan
Menkeu(Pengelola)
Mengusulkan Melaksanakan SK penghapusan
DBMN
> 10 MilyarMengusulkanMelaksanakan
< 10 MilyarMelaksanakan
SK PenghapusanDBMN
> 10 MilyarUsulPengaturan
Pelaksana < 10 Milyar
izinpersetujuan
MenteriTeknis(Pengguna)
Penyerahan => tdksesuai Tupoksi
Penyerahan => tdksesuai Tupoksi
Pelaksanaan SK Penghapusan
DBP
Persetujuan DPR tidak diperlukan Bila1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumenpenganggaran
3. Diperuntukkan bagi pegawai negeri (rumah negara, pembangunan perumahan PNS)
4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum (Jl Tol, RS, Waduk, Peribadatan dll)
5. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap danberdasarkan UU yang jika status kepemilikannyadipertahankan tidak layak secara ekonomis
PROSEDUR USUL PENGHAPUSAN DI MADRASAH
Penghapusan Barang Bergerak selain motor senilai buku Rp 40 Juta kebawah, Sk Penghapusan oleh Kanwil selaku UAPPB-W
Tembusan SK penghapusan di kirim ke UAPPB-E1 da UAPB (Biro Keuangan dan IKN)
UAKPBSATKER
UAPBMENAG
UAPP-WKANWIL
UAPPB-E1SEKJEN
USUL pENGHAPUSAN
JIKA DISETUJUI, DITERUSKAN
JIKA DISETUJUI, DITERUSKAN
MenteriKeuangan/Presiden
15
PEMINDAHTANGANAN BMNPEMINDAHTANGANAN BMN
A.A. BentukBentuk PemindahtangananPemindahtanganan
B.B. PerubahanPerubahan ParadigmaParadigma
16
Bentuk :PenjualanTukar MenukarHibahPenyertaan Modal Negara / Daerah
Perlu persetujuan DPR/D, kecuali untuk tanah dan/atau bangunan (5 jenis) dan diluar tanah dan/atau bangunan (Rp<100 M utk BMN dan Rp.< 5 M utk BMD
A. BENTUK PEMINDAHTANGANAN A. BENTUK PEMINDAHTANGANAN
PENJUALAN BMNPertimbangannya;1. Untuk optimalisasi BMN yang berlebih2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi
negara apabila dijual3. Sebagai pelaksana ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku
Dilakukan secara lelang, kecuali BMN yang bersifatkhusus dan BMN lainnya yang ditetapkan lebihlanjut oleh pengelola Barang (mis. Rumah negaragol III yang dijual kepada penghuni, kendaraandinas perorangan pejabat negara yang dijual kepadapejabat negara)
Hasil penjualan BMN/D wajib disetor seluruhnya kerekening Kas Umum Negara sebagai penerimaanNegara/Daerah
Tukar MenukarDasar Perimbangan:1. Untuk memenuhi kebutuhan
operasional penyelenggaraanpemerintah
2. Untuk optimalisasi BMN/D3. Tidak tersedia dana dalam APBN/D(apabila pemerintah tdk dpt menyediakantanah/bangunan pengganti)
Dilakukan Dengan :a. Pemerintah daerahb. BUMN/D Badan HK milik Pemerintahc. Swasta (badan HK, perseorangan)
OBJEK PENETAPAN PELAKSANA
Tanah/ bangunan yang telah diserahkan padapengelola BMN
Dilakukan pengelola Barangdengan :- Mengkaji usulan dari aspek
teknis, ekonomis danyuridis
- Menetapkan tanah/ bangunan yang akandipertukarkan sesuaikewenangannya
- Menyiapkan rancanganperaturan Pemerintahtentang penyertaan Modal pemerintah Pusat denganmelibatkan instansi terkait
- Rancangan PeraturanPemerintah ditetpakaknpresiden
- Pelaksanaan barang yang dilepas dan barangpengganti harus dituangkandalam berita acara
Pengelola barang
Tanah/Bangunan yang masih dipergunakan untukpeny.tugas dan fungsi (tdksesuai Tata Ruang
Pengguna Barang denganpersetujuan Pengelola
Barang selain Tanah/ Bangunan
Pengguna barang denganpersetujuan Pengelola
Lanjutan tukar menukar
HIBAHDasar pertimbangan;1. Untuk kepentingan sosial, 2. keagamaan, 3. kemanusiaan, 4. penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah
Syaratnya;1. Bukan merupakan barang rahasia negara2. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat
hidup orang banyak3. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraanpemerintahan negara/daerah
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
Dasar Pertimbangan;1. Dalam rangka pendirian, pengembangan, dan
peningkatan kinerja BUMN/D atau Badan Hukumlainnya yang dimiliki Negara/daerah
2. BMN/D dari awal pengadaannya sesuai dokumenpenganggaran diperuntukkan bagi BUMN/D dalam rangka penugasan pemerintah
3. BMN lebih optimal apabila dikelola olehBUMN/Badan HK lainnya yang dimilikinegara/Daerah baik yang sudah ada maupunyang akan dibentuk
22
C. PERUBAHAN PARADIGMAC. PERUBAHAN PARADIGMA
URAIANURAIANLAMALAMA
(KEPPRES 42/2002, KMK 470)(KEPPRES 42/2002, KMK 470)BARUBARU
(UU No. 1/2004 DAN RPP)(UU No. 1/2004 DAN RPP)
Kewenangan Kewenangan PelaksanaanPelaksanaan
UntukUntuk semuasemua jenisjenis BMN BMN => => adaada padapada MenteriMenteri/Pimp /Pimp LembgLembg, , dengandengan ijinijin prinsipprinsipMenkeuMenkeu
BMN BMN berupaberupa tanahtanahdandan//atauatau bangunanbangunan => => adaada padapada pengelolapengelolabarangbarang
BMN BMN selainselain tanahtanahdandan//atauatau bangunanbangunan =. =. AdaAdapadapada penggunapengguna barangbarangdengandengan persetujuanpersetujuanpengelolapengelola barangbarang
PerijinanPerijinan Semua BMN Rp.Semua BMN Rp.<< 10 M ijin 10 M ijin MenkeuMenkeuSemua BMN Rp.> 10 M ijin Semua BMN Rp.> 10 M ijin PresidenPresiden
AdanyaAdanya perijinanperijinan DPR/DDPR/D
23
G. PERAN KANWIL DJPBN DALAM PENGELOLAAN BMN
- KewenanganKewenangan: : PenghapusanPenghapusan < 100 < 100 jutajuta
-- BentukBentuk::SemuaSemua bentukbentuk BMNBMN
- Kewenangan: Kewenangan: Besaran perlu Besaran perlu ditingkatkanditingkatkan
-- Bentuk:Bentuk:Penetapan status Penetapan status penggunaanpenggunaanSertifikasiSertifikasiPendataan, inventarisasi, Pendataan, inventarisasi, pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan pengelolaan BMNBMN
Perlu pengaturan lebih lanjutPerlu pengaturan lebih lanjut
LAMA BARU
SEKIAN DAN
TERIMAKASIH