pengendalian pemanfaatan ruang kota …...pendahuluan berdasarkan pasal 10 perda no 12 tahun 2014...
TRANSCRIPT
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KOTA SURABAYA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KOTA SURABAYA
http://ssw
surabaya.go.id
PENDAHULUAN
Berdasarkan Pasal 10 Perda No 12 Tahun 2014 tentang RTRW Kota SurabayaTahun 2014 – 2034, Izin Pemanfaatan Ruang meliputi :a. Izin Lokasi; danb. Izin Mendirikan Bangunan
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, “Kepala Daerah wajib memberikan Surat Keterangan Rencana Kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang dan/atau badan yang akan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan”
DASAR HUKUM
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentangpedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas padaKawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun2014-2034
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabayasebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinansecara Elektronik di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43Tahun 2017
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitaspada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah
7. Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Perizinan Dan NonPerizinan Di Kota Surabaya
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan ZonasiKota Surabaya Tahun 2018-2038
Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) adalah Surat yang memuat informasitentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan olehPemerintah Daerah pada lokasi tertentu. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)memuat standar teknis peruntukan ruang yang merupakan pedoman dalammenentukan persyaratan zoning.
PENGERTIAN SKRK
MUATAN SKRK
Zona peruntukan ruang
Kegiatan
KDB maksimum
KLB maksimum
KDH minimum
1
2
3
4
5
Ketinggian maksimum bangunan
KTB maksimum
Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement) maksimum
Ketentuan lain-lain yang berlaku pada lokasi yang bersangkutan antara lain prasarana, sarana, dan utilitas wajib disediakan dan wajib diserahkan
Lampiran gambar yang memuat tentang peruntukan ruang, GSP, GSB dan/atau ketentuan khusus yang dianggap diperlukan
MUATAN SKRK
6
7
8
9
10
Untuk memperoleh SKRK, pemohon harus melampirkan :
Persyaratan Administrasi Umum
2 Persyaratan Khusus
1
PERSYARATAN PERMOHONAN SKRK
PERSYARATAN ADMINISTRASI UMUM
Mengisi Formulir Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)
Formulir permohonan SKRK1
Fotokopi KTP pemilik/pemohon 2
Fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang3
Fotokopi tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang4
Mengisi Formulir Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)
Surat Kuasa penunjukan batas dan/atau pengurusan SKRK5
Gambar sketsa persil dan/atau gambar sketsa gabungan lahan yang ditandatangani oleh pemohon6
Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen disertai materai7
SKRK asli untuk perencanaan ulang (replanning) atau revisi SKRK8
PERSYARATAN ADMINISTRASI UMUM
Pemberian kuasa hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubunganstaf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
1
2
Fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermaterai yang menyatakanbahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam halkuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
Surat keterangan bermaterai terkait statuskepegawaian/surat penempatan kerja, dalam halkuasa diberikan kepada orang yang memilikihubungan staf/bawahan/kerja.
PERSYARATAN ADMINISTRASI UMUM
Sumber : Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang RDTR dan PZ Kota Surabaya
Mengacu pada ketentuan kegiatan/jenis kegiatan yang terdapat didalamnya.
PERSYARATAN KHUSUS
SKRK yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas dapat diajukan :
PERUBAHAN
Perubahan SKRK dapat dimohonkan apabila terdapat :▪ Rencana perubahan kegiatan, intensitas bangunan, informasi lain yang bersifat teknis di dalam
SKRK dan/atau mengubah perencanaan dalam lampiran gambar terhadap lahan yang pernahditerbitkan SKRK sebelumnya;
▪ Perubahan jenis kegiatan yang tidak dalam satu kegiatan, baik disebabkan hasil rekomendasi dariPerangkat Daerah teknis maupun pengajuan pemohon; dan/atau
▪ Perubahan jenis kegiatan yang tidak dalam satu zona peruntukan ruang.
PERBAIKAN
Perbaikan SKRK dimohonkan apabila terdapat : ▪ Perubahan data nama; ▪ Alamat pemohon; ▪ Alamat persil; dan/atau▪ Kesalahan redaksional lainnya.
PEMOHONMengakses alamat : sswsurabaya.go.id
Transfer datake masing-masing SKPD
Proses survey , gambar, verifikasi gambar permohonan online
Verifikasi Kasi & Kabid
CETAK SK
Pengesahan SK
SELESAI
Pemohon Membawa Dokumen HardCopyke UPTSA , Verifikasi Persyaratan
ALUR PROSES PERIZINAN ONLINE SKRK
• Apotek merupakan bagian dari kegiatan Toko dan merupakan kelompok kegiatan Perdagangandan Jasa.
• Kegiatan apotek diizinkan pada sub Zona K-5 (Perdagangan dan Jasa Skala PelayananRegional/Kota/ UP) & K-6 (Perdagangan dan Jasa Skala Pelayanan Lokal/ Lingkungan)
• Kegiatan apotek diizinkan terbatas untuk Sub Zona :- K-4 (Perdagangan dan Jasa Skala pelayanan Internasional/Nasional)- R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)- R-3(Perumahan Kepadatan Sedang)- R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)- SPU-1 (Sarana Pelayanan Umum Pendidikan)- SPU-2 (Sarana Pelayanan Umum Transportasi)- SPU-3 (Sarana Pelayanan Umum Kesehatan)- SPU-4 (Sarana Pelayanan Umum Olah Raga)- SPU-5 (Sarana Pelayanan Umum Sosial-Budaya)- KT-1 (kantor Pemerintah)- I-4 (Aneka Industri)- KH-1 (Peruntukan Khusus Pertahanan dan Keamanan)- KH-4 (Peruntukan Khusus Pelabuhan)
Kegiatan Apotek berdasarkan
Perda 8/2018
• Beberapa batasan dan syarat teknis untuk permohonan Kegiatan apotek :- Berada pada rumija minimal 6 m (enam meter), kecuali pada koridor perdagangan dan jasa
dimungkinkan dengan rumija minimal >3 m (tiga meter)- Dibatasi pada kegiatan yang sudah ada dan berizin- Pengembangan baru merupakan penunjang kegiatan perdagangan dan jasa.- Untuk pengajuan izin baru :
• Di luar siteplan minimal berada pada koridor yang menghubungkan antar jalan kolektordengan rumija minimal 16 (enam belas) meter
• Di dalam siteplan mengikuti zona peruntukan ruang siteplan- Sebagai penunjang kegiatan utama- Berlaku pada SPU yang lahannya dikuasai atau alas haknya milik perorangan/badan dan
bukan merupakan lahan/fasilitas umum yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada pada koridor perdagangan dan jasa; atau
- Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah.- Serta batasan-batasan lain sesuai Perda 8/2018
Kegiatan Apotek berdasarkan
Perda 8/2018
Ketentuan Kegiatan berdasarkan
Perda 8/2018
CONTOH PRODUK SKRKKeterangan Rencana Kota Pada Suatu Lahan Berisi :
A. Syarat-syarat zoning yang berisi KDBmaksimum, KLB maksimum, KDHminimum, KTB maksimum, jumlahlantai/ketinggian maksimum bangunandibawah permukaan tanah, sertaketentuan-ketentuan khusus yangbersangkutan
B. Lampiran gambar yang memuat tentangGSP dan GSB
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(IMB)
YourLogoHere
perizinan bangunan
persyaratan administratif
1. fotokopi SKRK/Rencana Tapak dan/atau IMB beserta lampiran gambar IMB yang telah diterbitkan sebelumnya jika
bangunan telah memiliki IMB;
2. fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah atau fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya
yang telah mendapat pengesahan;
3. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
4. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;
5. Surat pernyataan pertanggungjawaban pendirian bangunan;
6. foto lokasi persil yang diajukan IMB.
IMB
YourLogoHere
persyaratan teknis → non rumah tinggalUSAHA MIKRO NRT NRT PENGEMBANG
fotokopi Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya
beserta lampiran
fotokopi Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya
beserta lampiran
fotokopi Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya
beserta lampiran
Gambar CAD :
1. gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
2. gambar denah (skala 1 : 100 / 1 : 200);
3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100 / 1 :
200);
4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100 / 1: 200);
5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala
1 : 100 / 1 : 200);
6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100 / 1 : 200)
Gambar CAD :
1. gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
2. gambar denah (skala 1 : 100 / 1 : 200);
3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100 / 1 :
200);
4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100 / 1: 200);
5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala
1 : 100 / 1 : 200);
6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100 / 1 : 200)
Gambar CAD :
1. gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
2. gambar denah (skala 1 : 100 / 1 : 200);
3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100 / 1 :
200);
4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100 / 1: 200);
5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala
1 : 100 / 1 : 200);
6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100 / 1 : 200)
Untuk NRT > 500 m² atau > 2 lantai atau berstruktur
utama baja :
perhitungan struktur yang ditandatangani oleh
perencana;
gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani
oleh perencana.
Untuk NRT > 500 m² atau > 2 lantai atau berstruktur
utama baja :
perhitungan struktur yang ditandatangani oleh
perencana;
gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani
oleh perencana.
Untuk NRT > 500 m² atau > 2 lantai atau berstruktur
utama baja :
perhitungan struktur yang ditandatangani oleh
perencana;
gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani
oleh perencana.
SPPL atau Izin Lingkungan beserta lampiran,
rekom drainase,
rekom lalin
SPPL atau Izin Lingkungan beserta lampiran,
rekom drainase,
rekom lalin
SPPL atau Izin Lingkungan beserta lampiran,
rekom drainase,
rekom lalin
Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup
apabila IMB yang dimohonkan merupakan bangunan
dengan guna usaha mikro.
BAST PSU
YourLogoHere
persyaratan teknis → non rumah tinggal
BANGUNAN GEDUNG KHUSUS BANGUNAN BUKAN GEDUNG
fotokopi Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya beserta lampiran fotokopi Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya beserta lampiran
Gambar CAD :
1. gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
2. gambar denah (skala 1 : 100 / 1 : 200);
3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100 / 1 : 200);
4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100 / 1: 200);
5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100 / 1 : 200);
6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100 / 1 : 200)
7. gambar dan perhitungan struktur;;
8. gambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP)
yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yang dimohonkan wajib memiliki
rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku
Gambar CAD :
1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);
2. gambar denah (skala 1:100/1:200);
3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);
4. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);
5. gambar rekomendasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku (skala 1:100/1:200).
yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yang dimohonkan wajib memiliki
rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAST PSU;
SPPL atau Izin Lingkungan beserta lampiran,
rekom drainase,
rekom lalin
gambar dan perhitungan struktur untuk bangunan bukan gedung dengan konstruksi
beton bertulang dan/atau baja :
1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;
2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani oleh perencana.
SPPL atau Izin Lingkungan beserta lampiran,
rekom drainase,
rekom lalin
ALUR PROSES IMB
TIMSUS
SURVEYLAPANGAN
VERIFIKASI KASIEPENGENDALIAN
PEMROSESCEK GAMBAR
RETRIBUSI IMBDRAFT SK IMB
VERIFIKASI KABIDTATA BANGUNAN
VERIFIKASI KASIEPERIJINAN
PEMBERITAHUANRETRIBUSI
PEMOHONMENGAKSES ALAMAT :
www.ssw.surabaya.go.id
PEMOHON MEMBAWA DOKUMEN HARDCOPYKE UPTSA ,
UPLOAD PERSYARATAN
TRANSFER DATA KEMASING-MASING SKPD
PROSES PEMETAANDAN ZONING
PEMBAYARANRETRIBUSI
PENGESAHANSK IMB
PENGAMBILAN SK IMBDI UPTSA
YourLogoHere
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN IMB
JANGKA WAKTU JENIS PERMOHONAN IMB
3 hari kerja NRT non TABG
10 hari kerja NRT TABG
Penerbitan IMB dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran retribusi IMB
IMB
PLAT
NOMOR IMB
GAMBAR IMB
SK IMB
PRODUK IMB
( I Z I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N )