pengembangan vokasi bidang ekonomi digital pada … · kualitas sdm dan kesempatan wirausaha c...
TRANSCRIPT
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Batam, 21 Maret 2018
PENGEMBANGAN VOKASI BIDANG EKONOMI DIGITAL PADA POLITEKNIK
Outline
2
Isu yang Dihadapi oleh Talent di Indonesia
Pemetaan Kebutuhan Talent Ekonomi Digital di Indonesia
Strategi Pengembangan Talent untuk Kementerian dan Lembaga
Implementasi Buku Kebijakan Pengembangan Vokasi
Arahan untuk Kementerian dan Lembaga
Digital Talent
Vokasi
Alur Proses Perijinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Saat Ini
Alur Proses Perijinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Setelah Disederhanakan
Perlakuan Khusus Dalam Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
Regulasi TKA
VOKASI
2. Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi 2017 – 2015 (1/6)
Dasar kebijakan pengembangan vokasi.
Mendistribusikan Lahan
untuk Nelayan &
Budidaya Rumput Laut
Mendistribusikan Lahan untuk
Masyarakat Miskin Perkotaan
& Perumahan Terjangkau
Pendataan Lahan di
Sektor Perkebunan
Mendistribusikan Aset
Lahan untuk Sektor
Pertanian
Mensinkronisasikan
Kehutanan Sosial Ke Dalam
Reforma Agraria
Memberi Kesempatan
berusaha di Sektor Ritel
dan Pasar
Melaksanakan
Pembiayaan dan
Anggaran Pemerintah
Memberi Kesempatan
berusaha di Sektor
Manufaktur dan ICT
Mendorong Sistem
Pajak Berkeadilan
KONFIGURASI KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI
• Melakukan Identifikasi dan prioritasi sektor, sub-sektor industri unggulan dan profesi
• Melaksanakan Skema pekerjaan yang cocok antara industri dan vokasi
• Menyusun Sistem Tenaga Kerja yang fokus pada keterampilan, kolaboratif, fleksibilitas dan dampak
• Menyusun Skema Intervensi anak sejak usia dini dalam pengembangan Vokasi
Mendistribusikan Lahan
A Memperluas Kesempatan
Berusaha
B Meningkatkan Kualitas SDM dan
Kesempatan Wirausaha
C
Peningkatan SDM melalui
Vokasi, Kewirausahaan
dan Pasar Tenaga Kerja
4
2. Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi 2017 – 2015 (2/6)
Fokus Pemerintah pada Tahun 2018 & 2019 adalah pembangunan kualitas SDM, melalui pengembangan vokasi
"Kita harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja kita agar
menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil agar terserap semuanya ke
dalam industri-industri kita," kata Kepala Negara
(Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 3 Januari 2018)
2015 2016 2017 2018 2019
“Kementerian terkait, yaitu Kemnaker; Kemdikbud; Kemristek Dikti; dan Kementerian lainnya harus mulai
merancang apa yang akan dikerjakan dalam pembangunan SDM pada tahun
2018 dan 2019” (Sidang Kabinet Paripurna di Istana
Negara, 12 Februari 2018)
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan SDM
5
2. Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi 2017 – 2015 (3/6)
Menyusun Bidang Pekerjaan
Yang Dibutuhkan Dunia
Industri
1. 30 Bidang Pekerjaan Menyerap
Tenaga Kerja Besar
2. 14 Bidang Pekerjaan
Berdasarkan Prioritas Jurusan
SMK
3. 8 Bidang Pekerjaan
Berdasarkan Prioritas Jurusan
BLK
4. 12 Bidang Pekerjaan
Berdasarkan Prioritas Jurusan
Politeknik
Menyusun Koordinasi
Kebijakan Vokasi
1. Koordinasi dan kebijakan
pendidikan dan pelatihan
vokasi
2. Kerjasama
pengembangan vokasi
dengan swasta
3. Saran untuk meningkatkan
pendidikan dan pelatihan
vokasi.
Menyusun Online Job
Platform
Platform bertujuan
memberikan informasi pasar
kerja, dimana lulusan vokasi
dapat dengan mudah
memperoleh informasi
pekerjaan, demikian pula
industri dapat memberikan
informasi keahlian yang
dibutuhkan
Menyusun Enam Sektor
Prioritas Pemerintah
1. Manufaktur
2. Agrikultur
3. Pariwisata
4. Kesehatan
5. Ekonomi Digital (E-
Commerce)
6. Pekerja Migran
Membentuk Komite Vokasi di
Pusat dan Daerah
Sinergi dan implementasi
pelaksanaan pengembangan
pendidikan dan pelatihan vokasi di
pusat dan daerah, dengan fungsi :
1. Memberi kajian, usulan dan
masukan kepada pemerintah
untuk mengembangkan vokasi
di Indonesia
2. Sebagai instrumen pelengkap
dari Pemda, agar kebijakan
vokasi berjalan dengan baik.
Kebijakan yang telah dilakukan, pada demand side :
6
2. Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi 2017 – 2015 (3/6)
6 Sektor Motor Ekonomi Indonesia :
Penyerapan tenaga
kerja besar untuk
kelapa sawit, karet,
tebu, teh, kopi, dan
hortikultura
AGRIBISNIS
PARIWISATA
HEALTH
CARE
EKONOMI
DIGITAL
PEKERJA
MIGRAN
Penyumbang
Devisa Terbesar
Kedua.
Peningkatan Taraf
Hidup Masyarakat,
Berpotensi
Meningkatkan
Proporsi Pengeluaran
untuk Kesehatan.
Peningkatan Penetrasi
Internet dan Penggunaan
Smartphone, Berpotensi
Meningkatkan Transaksi
Ekonomi Digital
(E-Commerce)
Meningkatkan
Pengiriman Tenaga
Kerja Terampil ke
Luar Negeri
MANUFAKTUR
Peningkatan nilai tambah
dan efek multiplier
lapangan kerja yang
tinggi
3 Fokus Jurusan Vokasi :
SMK Fokus kepada kebutuhan
jurusan yang sejalan
dengan Industri 4.0 dan
mengurangi jurusan yang
saat ini dan mendatang,
tidak dibutuhkan.
POLITEKNIK Fokus pada jurusan yang
mempunyai higher level
thinking, white collar job
dan dibidang-bidang yang
membutuhkan program
ilmu khusus.
BLK Fokus pada jurusan yang
sesuai dengan target BLK,
yaitu:
i. Upskilling;
ii. Menyiapkan tenaga
kerja yang dalam
proses pindah
lapangan kerja, antara
lain keluar dari pasar
kerja;
iii. Lulusan yang baru
masuk lapangan kerja.
7
2
1
3
Intisari Roadmap Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Indonesia 2017 - 2025
*Presiden Jokowi mengatakan bahwa setelah pembangunan infrastruktur yang banyak, di antaranya sudah mau selesai, pemerintah, mulai 2018 mendatang, akan masuk ke pembangunan Sumber Daya Manusia
secara besar-besaran atau masif, dalam pidato pada acara penyerahan Sertifikat Kompetensi Pemagangan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi, 27 Desember 2017. (Sumber: setkab.go.id, 2017 ) 8
LINGKUNGAN YANG
MEMPENGARUHI
Prioritas Pemerintah
Arahan Presiden 2018*
Sektor Unggulan
Industri 4.0 & Digitalisasi
Pertumbuhan Industri
Produktivitas
Transformasi KBJI-GICS
Baseline: 2014-2016, Perkiraan Hingga 2025
Korelasi Antara Resiko Otomasi dan Produktivitas TK
Metodologi
TEMUAN:
KEBUTUHAN TENAGA KERJA
30 Bidang Pekerjaan
Menyerap TK Besar
6 Bidang Pekerjaan
Berdasarkan Sektor
Unggulan
14 Bidang Pekerjaan
Berdasarkan Prioritas
Jurusan SMK
8 Bidang Pekerjaan
Berdasarkan Prioritas
Jurusan BLK
12 Bidang Pekerjaan
Berdasarkan Prioritas
Jurusan Politeknik
KEBIJAKAN YANG HARUS
DILAKUKAN K/L
Melaksanakan Pilot
Project Pada 6 bidang
Sektor Unggulan
Kondisi
Peningkatan
Pendidikan
dan Pelatihan
Vokasi
Perubahan Mendasar
(Fundamental) Terhadap
Pendidikan Vokasi
2. Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi 2017 – 2015 (5/6)
2. Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi 2017 – 2015 (6/6)
Kebijakan dan perubahan mendasar (fundamental) yang harus dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terkait :
Pemenuhan
tenaga pengajar
vokasi terutama
yang memiliki
keahlian tertentu
(produktif)
Menyusun kurikulum yang
selaras dengan kebutuhan
DUDI dan mengacu pada
SKKNI dan KKNI serta
perkembangan Revolusi
Industri 4.0
Membenahi penyaringan
siswa agar input ke
sekolah vokasi adalah
siswa yang mempunyai
keahlian
Penggunaan platform
digital dalam proses
pengajaran dan informasi
pasar tenaga kerja Kolaborasi antara
lembaga pendidikan
vokasi dan DUDI
melalui pemagangan di
industri
Memperkuat keterlibatan
asosiasi, industri dan
masyarakat dalam
pengembangan vokasi,
termasuk perbaikan system
teaching factory
Menyediakan sarana
dan prasarana
peralatan praktek
yang sesuai dengan
kebutuhan DUDI
9
Jurusan SMK Yang Harus Difokuskan
Sektor Industri
Jenis Pekerjaan Kompetensi Keahlian
• Rekayasa Perangkat Lunak
• Teknik Komputer dan Jaringan
• Teknik Elektronika Komunikasi
• Teknik Jaringan Akses
• Teknik Transmisi Telekomunikasi
• Keperawatan
• Keperawatan gigi
• Keperawatan sosial
• Farmasi
• Agribisnis Tanaman Perkebunan
• Teknologi Pengolahan Hasil
Pertanian
• Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
• Teknik Elektronika Industri
• Teknik Mekatronika
• Disain dan Produksi Kriya Kayu
• Desain dan Produksi Kriya Tekstile
Teknologi
Informasi
Kesehatan
Industri bahan
pokok
Industri
Barang Jadi
1. Programmer
2. Software Engineer
3. Front-End Web
Developer
4. Network Administrator
5. Perawat
6. Perawat Gigi
7. Tenaga Farmasi
8. Pengendali Mutu Kelapa Sawit
9. Operator Otomatisasi
Pertanian
10.Teknisi Teknologi Daur Ulang
11.Teknisi Biodisel dan Logistik
12.Operator Pabrik Ban
13.Pengrajin Furnitur
14.Tenaga Produksi Seragam
Militer
Fokus kepada kebutuhan
jurusan yang sejalan
dengan Industri 4.0 dan
mengurangi jurusan yang
saat ini dan mendatang,
tidak dibutuhkan.
10
Kejuruan BLK Yang Harus Difokuskan
Sektor Industri
Jenis Pekerjaan Kompetensi Keahlian
• Administrasi Kantor yang
sejalan dengan E-
commerce bukan clerical
• Pemasaran, utamanya
dengan menggunakan
teknologi digital
• Jasa Boga
• Akomodasi Perhotelan
• Usaha Perjalanan Wisata
• Tata Busana
• Tata Kecantikan Rambut
Lintas
Sektoral
Industri
barang tersier
1. Administrasi Kantor
yang sejalan dengan
E-commerce bukan
clerical
2. Pemasaran,
utamanya dengan
menggunakan
teknologi digital
3. Pelayanan Restoran
4. Housekeeping
5. Ticketing
6. Resepsionis
7. Operator Pabrik
Tekstil
8. Kapster
Fokus pada jurusan yang sesuai
dengan target BLK, yaitu;
i. Upskilling;
ii. Menyiapkan tenaga kerja yang
dalam proses pindah lapangan
kerja, antara lain keluar dari
pasar kerja (misalnya Ibu Rumah
Tangga yang melanjutkan
sekolah), menganggur karena
PHK, pekerja yang terkena resiko
otomatisasi;
iii. Lulusan yang baru masuk
lapangan kerja.
11
Jurusan Politeknik Yang Harus Difokuskan
Sektor Industri
Jenis Pekerjaan Kompetensi Keahlian
• Teknik Sipli
• Teknik elektro
• Teknik Otomasi Industri
• Teknik Geologi
• Teknik Geofisika
• Teknik Pertambangan
• Teknik Perminyakan
• Teknik Telekomunikasi
• Teknik Infrmatika
• Keperawatan
• Kepewaratan Gigi
• Keperawatan Sosial
• Farmasi
Industri Konstruksi
dan Transportasi
Energi
Informasi
dan
teknologi
Kesehatan
1. Operator Alat Berat
2. Operator Peralatan
Konstruksi
3. CNC Permesinan dan
Manufaktur
4. Operator Mesin
Pengeboran
5. Surveyor Pertambangan
6. Programmer
7. Data Analyst
8. Software Engineer
9. Perawat
10.Bidan
11.Ahli Gizi
12.Asisten Dokter Gigi
Fokus pada jurusan yang
mempunyai higher level
thinking, white collar job dan
dibidang-bidang yang
membutuhkan program ilmu
khusus.
12
DIGITAL TALENT
Benchmarking Indonesia Digital Talent dengan Peers Countries
Peringkat Indonesia Dalam IMD World Talent Ranking 2017 adalah #47, lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya
seperti Singapura (#13); Malaysia (#28) & Thailand (#42)
Sumber: IMD World Talent Ranking, 2017
Benchmarking Peringkat Indonesia dibandingkan Singapura,
Malaysia & Thailand
Sumber: Ricardo Hausmann, Growth Diagnostics: a Distinct
Approach to National Development Strategies,(presentasi
Bappenas 12 Desember 2017)
1 dari 2 di Singapura
1 dari 3 di Hong kong
1 dari 12 di Malaysia
Rasio imigran terhadap total populasi
1 dari 17 di Thailand
1 dari 2880 di Indonesia
Rendahnya imigran internasional di Indonesia,
menyebabkan kurang terjadinya transfer pengetahuan
yang dibutuhkan untuk perkembangan teknologi
16,7 %
18,9 %
17,8 %
USD 39.280
USD 11.436
USD 12.900
9,06
1,93
0,72
Singapura
Malaysia
Thailand
Singapura
Malaysia
Thailand
Singapura
Malaysia
Thailand
Faktor investasi dan pengembangan talent lokal
Faktor kemampuan menarik talent dari luar negeri
10%
Belanja
Pendidikan
USD 4.993
Remunerasi profesi
bidang jasa
Faktor ketersediaan talent dan kompetensi
0,03 per 1000 orang
partisipasi siswa asing di
Indonesia
14
Mengidentifikasi Isu yang Dihadapi Oleh Talent
Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan tenaga kerja lokal, menarik tenaga kerja dari luar negeri (Diaspora),
dan menarik tenaga kerja asing. Berikut adalah pertimbangan masing-masing tenaga kerja untuk bekerja di Indonesia:
Selain menyelesaikan isu-isu yang ada, Pemerintah harus meningkatkan kesadaran diri para tenaga kerja Indonesia agar
tetap dan kembali bekerja di Indonesia untuk membangun perekonomian nasional.
DIASPORA
Rendahnya Work
Life Balance
Sulit Menyesuaikan
dengan Budaya
Negara Asal
Infrastruktur
yang Buruk
LOKAL
Upah yang
Rendah
Jaminan Sosial yang
Buruk (Kesehatan)
Jenjang Karir yang
Tidak Pasti
FOREIGN
Upah yang
Rendah
Kondisi Politik
yang Tidak
Stabil
Perizinan yang
Panjang
Sumber: World Bank, Boston Consulting Group, Indonesiaexpat
15
Perubahan Aturan Perizinan Tenaga Kerja Asing
Untuk menarik masuknya talent global ke Indonesia, perlu dilakukan penyederhanaan dan pengintegrasian aturan perizinan
Tenaga Kerja Asing (TKA)
Permasalahan
Proses perizinan yang cukup
panjang
Lama Izin diberikan 1 tahun
dan dapat diperpanjang
Perizinan belum terintegrasi di
berbagai K/L (pengulangan
persyaratan yang diminta)
16
Solusi
Penyederhanaan proses dan
waktu perizinan
IMTA diberikan sesuai
jangka waktu kontrak kerja
Perizinan TKA terintegrasi
oleh 1 lembaga
Kondisi Yang Diharapkan
Penyederhanaan aturan
perizinan TKA
Perizinan TKA masuk dalam
PTSP BKPM Masih terdapat permasalahan
keimigrasian
Pembukaan Izin bagi Perguruan Tinggi Asing di Indonesia
Pemerintah melalui Kemristekdikti memberikan kesempatan bagi Perguruan Tinggi Asing (PTA) untuk beroperasi di Indonesia
sebagai salah satu langkah penyiapan SDA lokal yang unggul
Kerjasama
dengan
perguruan
tinggi lokal
PTA yang
berkualitas dan
terakreditasi di
negara asal
Lokasi tertentu
Prodi :
Science
Technology
Engineering
Mathematics
Maksimum
investasi asing
sebesar 67
persen
Sumber : Artikel Kompas 30 Januari 2018 “Perguruan Tinggi Asing Diizinkan”
Persiapan menyambut
globalisasi pendidikan
dan revolusi industri 4.0
Memacu perguruan
tinggi lokal membenahi
mutu pendidikan
TUJUAN
Ketentuan Khusus Pengoperasian PTA di Indonesia
17
Kerangka Berpikir Dalam Mempersiapkan Talent Digital
18
Trend Teknologi dan Landscape Bisnis Era Digital
Jenis Pekerjaan Baru
Jenis Pekerjaan Lama yg Bertahan
Jenis Pekerjaan Lama yg Tergantikan
Kualifikasi yang dimiliki Tenaga Kerja
Kebutuhan Pengembangan Budaya,
Pengetahuan & Keterampilan
Kualifikasi Pekerjaan
Kualifikasi Pekerjaan Output Sistem Pendidikan
Saat Ini GAP
GAP
GA
P
1. Perkembangan Ekonomi Digital dan Kebutuhan Talent Ekonomi Digital (4/5)
1. Kebutuhan talent ekonomi digital yang dapat dipenuhi dari luar negeri (foreign):
Spesialis
Desain
Produk
Digital /
Teknologi
Spesialis
DevOps
Spesialis
API
Spesialis
AR
Spesialis
Keamanan
Cyber
Spesialis
Design
Pattern &
Arsitektur
Teknologi
Spesialis
Problem &
Incident
Mgmt
Big Data
Analyst
Tech.
Analyst
Spesialis
Strategi
Bisnis,
Metrics,
KPI
Spesialis
Cloud
Computing
Adm.
Business
Model
Analyst
Business
Dev.
Specialist
Business
Transform
Specialist
Spesialis
Human
Computer
Interaction
Spesialis
AI
Spesialis
Valuasi
Usaha
S3
S2
S1
D1/D4
SMK/SMA
Tingkat
Pendidikan
2. Kebutuhan talent ekonomi digital yang dapat dipenuhi lokal dan diaspora:
Embedded
Programmer
Product Owner
& Manager
Spesialis
Manajemen
Inovasi
Spesialis User
Experience
Spesialis Virtual
Reality
Electronic
Engineer
Spesialis
Customer
Behavior
System
Administrator
Market
Analyst
Digital
Psychologist
S3
S2
S1
D1/D4
SMK/SMA
KURANG SANGAT KURANG
KURANG
Tingkat
Pendidikan
19
Strategi Kementerian dan Lembaga (1/2)
Pendataan Jenis
Keahlian
Penyiapan Lembaga
Pendidikan & Pelatihan
SKKNI Ekonomi
Digital
Identifikasi jenis keahlian yang
dibutuhkan dalam pengembangan
ekonomi digital
Penyusunan analisa kebutuhan talent
ekonomi digital berdasarkan jenis
keahlian
Identifikasi suplai (existing) talent
ekonomi digital berdasarkan jenis
keahlian
Penyusunan analisis proyeksi
kebutuhan talent ekonomi digital di
masa depan
Penyelarasan kurikulum bidang
keahlian yang sesuai dengan ekonomi
digital
Penyediaan peralatan minimum untuk
praktek
Program pemagangan dengan
melibatkan industri bidang ekonomi
digital
Identifikasi kebutuhan sertifikasi
kompetensi keahlian talent ekonomi
digital
Percepatan penyusunan SKKNI bidang
keahlian ekonomi digital
Adopsi SKKNI berdasarkan standar
kompetensi luar negeri
Menggunakan standar kompetensi
yang berlaku secara internasional
20
Strategi Kementerian dan Lembaga (2/2)
Mencegah Brain Drain Menarik Kembali Talent
(Diaspora)
Menarik Talent Global
(TKA)
Peningkatan dana riset bagi dosen dan
peneliti bidang ekonomi digital
Pemberian insentif bagi dosen dan
peneliti yang berprestasi berupa
tunjangan khusus, jaminan dana riset
dan beasiswa
Identifikasi dan mapping talent lokal di
luar negeri di bidang ekonomi digital
Pemberian insentif tunjangan khusus
dan jaminan dana riset bagi dosen dan
peneliti yang akan kembali bekerja di
Indonesia
Mempermudah diaspora untuk
mendapatkan kembali status
kewarganegaraan Indonesia, termasuk
bagi keluarganya
Pemberian insentif bagi perusahaan
yang menggunakan talent lokal
diaspora
Identifikasi jenis pekerjaan dan
keahlian yang dapat diisi oleh talent
global (TKA)
Mempermudah perizinan penggunaan
TKA dan izin diberikan sesuai dengan
lamanya kontrak kerja TKA
Pembebasan biaya kompensasi
penggunaan TKA, bagi talent ekonomi
digital
Merubah aturan agar TKA dapat
merangkap jabatan
21
PENYEDERHANAAN
ATURAN TKA
1. Alur Proses Perijinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Saat Ini
23
Proses Perizinan Penggunaan TKA Saat Ini
BANK DPKK DITJEN
ANGGARAN
DITJEN
IMIGRASI KBRI
KANTOR
IMIGRASI KEMENAKER
PENGGUNA
TKA
INSTANSI
TEKNIS
TERKAIT
REKOM
TEKNIS
RPTKA IMTA SP KAWAT
VISA VISA ITAS / ITAP
Instansi teknis: • Kemdiknas • Kemristekdikti • Kem-ESDM • BI
• OJK • KKS Migas • Kemkeu • Kemensos • Kemenag, dll
2. Alur Proses Perijinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Setelah Disederhanakan
Proses perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing setelah disederhadakan secara total hanya memakan waktu 4 hari
untuk proses perijinan di Kemnaker (RPTKA) dan Imigrasi (VITAS & ITAS).
PERMOHONAN
VITAS & ITAS
KANTOR PERWAKILAN RI DI LN
ITAS KERJA
PEMBERI
KERJA
Permohonan
Pengesahan
RPTKA
RPTKA
SAH/IZIN NOTIFIKASI
PTKA
PINTU
MASUK RI
BAYAR
DKP TKA
VITAS
O N L I N E
Proses Perijinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perbaikan dan Penyederhanaan
Proses Perizinan
REKOMENDASI TEKNIS 1
2 PROSES PENERBITAN IZIN DI
KEMNAKER (RPTKA)
3 PROSES PENERBITAN IZIN DI
IMIGRASI (VITAS & ITAS)
Ada Rekom
Teknis Tidak ada Rekom Teknis
Membutuhkan
waktu 6 hari
Membutuhkan
waktu 4 hari
Membutuhkan
waktu 2 hari
Membutuhkan
waktu 14 hari 24
HARI
HARI
3. Pemberian Perlakuan Khusus Dalam Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
Pengecualian yang dapat diberlakukan kepada pemberi kerja TKA dan status TKA dalam kondisi – kondisi
sebagai berikut:
Pemegang Saham
Pemegang Saham yang menjabat sebagai
Direksi atau Komisaris pada perusahaan
pemberi kerja TKA
Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor
perwakilan negara asing
Pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah yang ditetapkan oleh Menaker berdasarkan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian
Contoh pekerjaan:
• Ekonomi Digital
• Trainer untuk trainer vokasi
• Teknologi Informasi
Status TKA Sifat Pekerjaan
Pekerjaan yang bersifat sementara
• Pekerjaan dengan masa kerja paling lama 6
bulan tidak memerlukan RPTKA baru
Pekerjaan yang bersifat mendesak
• Dapat memperkerjakan TKA terlebih dahulu
• Pengajuan permohonan RPTKA paling lambat
dapat dilakukan 2 hari setelah TKA bekerja
25
TERIMA KASIH