pengembangan sistem informasi.doc
DESCRIPTION
pengembangan sistem informasi.TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan informasi yang dapat
dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka pengambilan keputusan
untuk mempertahankan hidup, adalah suatu hal yang sangat mendasar.
Dalam rangka memperoleh informasi manusia akan berkomunikasi dengan
mahluk lain guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan
dilakukannya komunikasi, manusia akan berinteraksi dan membentuk
suatu komunitas. Keluarga sebagai komunitas terkecil akan menjadi dasar
pembentukan komunitas terbesar sebagai suatu bangsa. Bilamana bangsa
telah bersatu dalam satu wilayah tertentu dan membangun suatu
pemerintahan maka terbentuklah suatu negara.
Indonesia sebagai suatu negara dengan luas wilayah dan jumlah
penduduk yang sedemikian besar, membutuhkan manajemen
pemerintahan yang handal guna mengelola setiap sumberdaya yang
dimiliki guna dimanfaatkan se-optimal mungkin agar memberikan manfaat
bagi seluruh rakyat dan negara Republik Indonesia. Dalam rangka
pengelolaan negara, pengambilan keputusan secara tepat sangat
dibutuhkan untuk memberikan kepastian langkah dalam menjalankan roda
pemerintahan. Untuk mencapai suatu keputusan yang tepat dibutuhkan
informasi yang tepat pula, selain itu informasi yang disajikan juga harus
memiliki tingkat kehandalan, kecepatan dan keakuratan yang tinggi.
Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang sistem informasi,
penyajian informasi dibidang pemerintahan pun telah dapat dilakukan
secara elektronis. Saat ini telah beragam aplikasi diterapkan guna
mengolah setiap data yang berkaitan dengan masalah pemerintahan
sehingga menjadi informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan
1
pengambilan keputusan. Penerapan aplikasi dilakukan pada tingkat pusat
dan daerah dengan beragam bidang dan wewenang.
Namun pengembangan aplikasi dibidang pemerintahan dilakukan
secara sporadis dan dilakukan dalam masing-masing lingkup bidang
pemerintahan, hal ini membawa akibat terbentuknya sistem-sistem yang
berdiri secara sendiri-sendiri. Konstelasi sistem yang terbentuk secara
sporadis tersebut, secara maya telah membentuk suatu kepulauan sistem
informasi yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri. Dimana masing-masing
pulau sistem memiliki struktur data, bisnis proses dan teknologi yang
berbeda diantara satu dengan lainnya. Hal ini membawa dampak tidak
terintegrasinya sistem informasi pemerintahan dan mengakibatkan
terjadinya duplikasi dan redudansi data. Dimana akan membawa akibat
kepada tidak efektif dan efisiennya sistem informasi yang dimiliki oleh
pemerintah dan hal ini juga akan membawa akibat kepada berkurangnya
efektifitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tentunya
akan mengurangi manfaat yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan
keputusan.
Kesemua hal tersebut terjadi sebagai akibat belum adanya suatu acuan
pengembangan (guidelines) yang bersifat komprehensif dan mencakup
integrasi serta interaksi seluruh sistem yang dibutuhkan oleh pemerintah
baik ditingkat pusat maupun daerah. Acuan pengembangan tersebut
dibutuhkan oleh seluruh instansi maupun lembaga pemerintah ditingkat
pusat dan daerah untuk dapat membangun rancang bangun cetak biru
sistem informasi yang dapat berinteraksi dengan instansi maupun lembaga
lain yang terkait dengan struktur data yang berada dalam kewenangan
instansi yang bersangkutan.
Selain itu diperlukan lembaga yang dapat menyusun acuan
pengembangan dan mengkoordinasikan setiap upaya pengembangan
sistem informasi pemerintah dan sekaligus mengintegrasikan seluruh
sistem yang ada sehingga dapat menjadi suatu Sistem Informasi Nasional
yang handal.
2
Dengan dibentuknya Kementerian Komunikasi dan Informasi, telah
ada suatu lembaga yang diharapkan mampu untuk menjadi wahana dalam
rangka pengembangan konsep Sistem Informasi Nasional. Konsep
tersebut akan menjadi acuan pengembangan utama yang mendasari
setiap rancang bangun sistem informasi yang ada pada instansi dan
lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Disamping itu
Kementerian Komunikasi dan Informasi juga memiliki fungsi sebagai
pintu gerbang informasi nasional dalam rangka tugas utamanya sebagai
Country Information Office (CIO), untuk mencapai keberhasilan
sebagaimana yang diharapkan sebagai CIO pemerintah, integrasi sistem
informasi yang bersifat nasional menjadi hal yang mutlak diperlukan.
Dengan melihat kepada fakta tersebut maka disusunlah rencana untuk
menyusun suatu konsep pengembangan Sistem Informasi Nasional
(SISFONAS) yang akan mencakup seluruh infrastruktur yang membentuk
sistem informasi termasuk hal-hal yang bersifat fundamental seperti
hukum, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana. Penyusunan konsep
SISFONAS akan juga melingkupi seluruh rencana inisiatif lainnya seperti
e-government dan jaringan komunikasi sosial yang bersifat nasional.
I.2 KONDISI YANG DIHADAPI SAAT INI
Hingga saat ini telah beberapa kali dilakukan upaya untuk membangun
suatu bahan acuan pengembangan sistem informasi yang bersifat
nasional, namun belum ada yang berhasil untuk diwujudkan kedalam suatu
bentuk acuan standard yang mengarahkan pengembangan seluruh sistem
informasi pemerintah ke dalam satu cetak biru yang komprehensif.
Terlebih pada saat belum didirikannya Kementerian Komunikasi dan
Informasi, beberapa instansi dan lembaga pemerintah mengambil suatu
inisiatif untuk menyusun suatu konsep tentang Sistem Informasi Nasional.
Hal ini telah mengakibatkan duplikasi yang juga redundansi dimana konsep
yang disusun berdasarkan kepada kepentingan setiap instansi ataupun
lembaga yang menyusunnya. Selain itu dengan beragamnya sistem yang
dimiliki oleh setiap instansi maupun lembaga membawa akibat kepada
3
kekacauan sistem (system chaos) dimana beberapa lembaga memiliki
struktur data yang sama namun dengan infrastruktur informasi (content)
yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan inefisiensi pengelolaan sistem
informasi pemerintah. Selain itu dengan adanya perbedaan informasi yang
dihasilkan akan menyebabkan kebingungan bagi pengguna informasi
untuk menentukan validitas informasi yang dimiliki.
Hal lain yang perlu dicermati adalah banyaknya pengembangan sistem
informasi yang mengalami kegagalan, walaupun telah dibiayai dengan
anggaran yang cukup besar, sistem yang dibangun tidak dapat
diimplementasikan dengan beragam alasan. Kegagalan tersebut selain
membebani anggaran negara juga membawa preseden buruk bagi
pengembangan sistem informasi lainnya. Anggaran belanja negara juga
dibebani oleh biaya pengembangan sistem yang jauh melebihi batas
normal, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa pembuatan dan
pengembangan web bagi pemerintah dengan biaya yang sangat fantastis.
Suatu fenomena yang saat ini tengah berkembang adalah
pengembangan konsep e-government dan e-business, fenomena ini telah
mendorong beberapa instansi dan lembaga baik ditingkat pusat maupun
daerah untuk mengembangkan sistem informasi mereka sehingga dapat
diimplementasikan dalam konsep e-government. Namun kenyataan yang
terjadi adalah adanya suatu paham yang beranggapan bahwa” web + e-
mail = e-government”, dan biaya pengembangan yang dikeluarkan untuk
proyek tersebut berada diluar batas kewajaran. Hal-hal tersebut timbul
adalah akibat tidak adanya suatu konsep yang jelas mengenai apa yang
dimaksud dengan e-government.
Bilamana seorang konsultan membahas mengenai e-government,
maka apa yang diuraikan dalam bahasannya lebih mengarah kepada
penggunaan suatu produk yang diwakilinya atau lebih mengarah kepada
penggunaan internet sebagai suatu konsep yang dipahami secara dangkal.
Hal ini tentunya akan membawa akibat kepada inefisiensi dan inefektifitas
anggaran dan aktivitas pengelolaan pemerintahan. Permasalahan ini
4
mungkin dialami oleh lembaga maupun instansi baik di tingkat Pusat
maupun Daerah; dalam hal ini diperlukan koordinasi antar sektor dan antar
tingkatan pemerintahan untuk dapat mengatasinya.
Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan kewenangan yang
dimiliki berupaya untuk mengantisipasi keadaan tersebut, hal ini dimulai
dengan di terbitkannya Surat Edaran Menteri Kominfo No.65 tahun 2002
perihal Koordinasi Rencana Pembangunan Teknologi Informasi, yang
berisikan agar setiap instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat
maupun daerah untuk melaporkan kondisi perkembangan sistem informasi
yang ada dilingkungan masing-masing dan mengkoordinasikan setiap
Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dengan Kementerian
Komunikasi dan Informasi guna tercapainya sinergi, efisiensi dan integrasi
pada Sistem Teknologi Informasi di Indonesia, serta untuk menghindarkan
duplikasi antara instansi. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS dengan surat
Nomor.1544/M.PPN/04/2002 tertanggal 18 April 2002 perihal Koordinasi
Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Nasional. Hal utama yang
patut mendapatkan perhatian adalah pentingnya koordinasi guna
menjamin kesinambungan dan keterpaduan kebijakan, rencana dan
program, memaksimumkan sumberdaya yang ada serta menghindari
terjadinya duplikasi dan tumpang tindih.
Ditemu-kenali berbagai inisiatif positif yang telah dilakukan instansi
pemerintah, badan usaha pemerintah maupun pihak swasta untuk mulai
mencanangkan upaya pengembangan sistem informasi dalam konteks
yang terpadu sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan pengembangan
Sistem Informasi Nasional yang terintegrasi dan sekaligus menjadi
landasan bagi pengembangan e-government.
I.3 KONDISI IDEAL YANG DIHARAPKAN
Dengan melihat kepada kondisi sistem informasi pemerintahan yang
ada sekarang, perlu kiranya kita memahami akan kondisi ideal yang
5
diharapkan, hal ini tak lain ditujukan sebagai acuan motivasi untuk
mencapainya dengan maksud meningkatkan semangat untuk membangun
suatu Sistem Informasi Nasional yang terintegrasi dengan e-government
sebagai aplikasi terdepan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam pengembangan
Sistem Informasi Nasional akan terbagi kedalam beberapa poin yang akan
berperan sebagai kata kunci (keyword) dalam penyusunan konsepsi
pengembangan SISFONAS. Poin-poin yang dijadikan sebagai kata kunci
diantaranya adalah:
1. Integrasi Sistem
Integrasi Sistem sebagai poin utama dalam penyusunan Sistem
Informasi Nasional, menjadi kata kunci utama yang akan mendasari
kerangka konseptual konsepsi pengembangan SISFONAS. Integrasi
sistem dalam pemahaman ini mencakup seluruh infrastruktur sistem
informasi baik jaringan, infrastruktur informasi (content) maupun
aplikasi. Arti kata integrasi bukan berarti bahwa seluruh sistem
menggunakan platform yang sama, melainkan bekerja sama secara
simultan dan terintegrasi secara proses bisnis walaupun dengan latar
belakang platform yang berbeda.
2. Restrukturisasi Data Nasional
Restrukturisasi Data Nasional akan mencakup integrasi struktur data
yang selama ini menjadi hak milik (propietary) dari masing-masing
lembaga agar dapat dipergunakan secara bersama-sama dalam batas
kewenangan tertentu dan sekaligus menetapkan data – data primer
yang bersifat nasional dan akan menjadi data kunci bagi instansi lain
yang membutuhkan data serupa. Dengan data yang terstruktur dengan
baik, diharapkan informasi yang dihasilkan akan dapat memiliki nilai
validitas yang tinggi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara
optimal dari fungsi sistem informasi yang dimiliki.
3. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Perkembangan serta perubahan teknologi komunikasi dan informasi
yang sedemikian cepat harus dapat selalu diantisipasi oleh Sistem
6
Informasi Nasional. Seiring dengan hal itu sistem yang dibangun harus
selalu mampu beradaptasi atau minimal berintegrasi dengan teknologi
terbaru yang lahir hampir setiap hari. Hal itu menjadi perhatian utama
dari sistem yang ideal karena dengan besarnya investasi yang harus
ditanam untuk membangun suatu sistem, ketidak layakan sebagai
akibat teknologi membuat nilai sistem informasi yang dibangun pada
saat ini menjadi tidak berarti dimasa mendatang.
4. Aksesibilitas yang Tinggi
Aksesibilitas menjadi permasalah utama yang harus mendapat
perhatian lebih mengingat bahwa keberhasilan dalam membangun
akses informasi terbaik bagi masyarakat akan menentukan
keberhasilan pengembangan satu sistem informasi pemerintah.
Secanggih apapun teknologi yang diterapkan, tidak akan berarti apa-
apa bilamana hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat
Indonesia. Untuk itu peranan badan usaha pemerintah dan swasta
untuk menyebarluaskan akses informasi guna membuka akses yang
selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan
dapat saling berkomunikasi, ini sangat diperlukan!. Aksesibilitas yang
tinggi tidak hanya menyangkut teknologi dan lebar pita saluran
(Bandwith), tetapi juga harus meliputi biaya yang terjangkau oleh setiap
komunitas agar terjadi pemerataan akses hampir diseluruh wilayah
Republik Indonesia.
5. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang masih terbatas
(Digital Divide)
Dalam konteks suatu Sistem Informasi Nasional yang ideal, perlu
didukung oleh ketersediaan perangkat sistem yang memadai dan
mencakup wilayah yang luas. Ini menjadi suatu permasalahan yang
harus dipecahkan bersama mengingat bahwa Indonesia dengan
kesenjangan digital (digital divide) yang besar, membutuhkan upaya
yang tidak sedikit guna mengurangi digital divide yang ada. Diharapkan
di masa mendatang populasi perangkat komputer sebagai sarana
akses informasi akan meningkat secara tajam disamping teledensitas
7
yang terus ditingkatkan untuk menjangkau hingga pedesaan –
pedesaan.
6. Legitimasi dan Dukungan Politik
Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Nasional akan sangat
bergantung kepada dukungan yang kuat baik dari sisi hukum maupun
politik. Dukungan tersebut akan menjadi landasan kerja yang vital
sebagai dasar untuk menggerakkan seluruh komponen yang terkait dan
sekaligus mencegah adanya benturan kepentingan yang seringkali
mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan sistem. Dukungan
legitimasi dan politik akan menjadi isu utama dalam perkembangan
sistem komunikasi dan informasi di Indonesia. Dengan dukungan yang
kuat pengembagan sistem secara ideal akan tercapai secara maksimal.
Kondisi-kondisi ideal sebagaimana di jelaskan dalam poin-poin diatas
akan meningkatkan moralitas dan motivasi seluruh pihak yang terkait
dengan pengembangan komunikasi dan informasi di Indonesia. Kata-kata
kunci diatas juga akan menjadi utopia yang ingin dicapai dalam rangka
pengembangan SISFONAS.
8
BAB II
TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI
II.1LANDASAN HUKUM
Agar dapat memiliki legitimasi sebagai landasan hukum, penyusunan
konsep SISFONAS memiliki landasan hukum yang terkait secara langsung
maupun tidak langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Kementerian Komunikasi dan Informasi dan terdiri atas:
A. Undang- undang dasar 1945
Amandemen ke dua UUD 1945 pada pasal 28 f yang berbunyi
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia”.
B. Garis-garis Besar Haluan Negara
Sesuai dengan BAB IV Arah Kebijakan huruf C Politik angka 4
sebagaimana tertulis :
a. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa
modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa; memperkukuh persatuan dan kesatuan;
membentuk kepribadian bangsa serta mengupayakan kemanan hak
pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
b. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui
penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan
global.
c. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan
kualitas dan kesejahteraan insan pers agar profesional,
berintegritas, dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum,
serta hak asasi manusia.
9
d. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan
daerah serta antar daerah secara timbal balik dalam rangka
mendukung pembangunan nasioanl serta memperkuat persatuan
dan kesatuan bangsa.
e. Memperkuat kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan
prasarana penerangan khususnya di luar negeri dalam rangka
memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.
C. Undang-Undang
Undang-undang yang terkait diantaranya adalah:
Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia;
Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers;
Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004;
Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
D. Keputusan Presiden
Sedangkan keputusan presiden yang terkait diantaranya adalah:
- Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- Keppres 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara;
II.2TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI KEMENTERIAN KOMINFO
Adapun tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian
Komunikasi dan Informasi sesuai dengan Keppres No.101 tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan organisasi dan
tata kerja menteri negara adalah sebagai berikut :
a. Tugas
Membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi
dibidang komunikasi dan informasi nasional.
b. Fungsi
1. Perumusan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan
informasi, termasuk telematika dan bidang penyiaran;
10
2. Pengkoordinasian bidang pemerintah kebijakan pemerintah di
bidang komunikasi dan informasi, termasuk telematika dan bidang
penyiaran;
3. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan
rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi dibidang
komunikasi dan informasi termasuk telematika dan penyiaran;
4. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan
dibidang tugas dan fungsinya kepada presiden.
c. Kewenangan
1. Penetapan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
2. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
3. Penetapan program penyelenggaraan penyiaran;
4. Penetapan kebijakan Sistem Informasi Nasional dibidangnya;
5. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional
yang disahkan atas nama negara dibidangnya;
Tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi
dan Informasi juga didukung oleh visi dan misi yang membantu
Kementerian dalam mengarahkan gerak dan langkah operasional
Kementerian. Visi dan Misi Kementerian Kominfo adalah:
a. Visi
“Terwujudnya masyarakat berbudaya informasi menuju bangsa yang
mandiri, demokratis, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia“
b. Misi
1. Mengembangkan SDM dibidang Kominfo dalam rangka mengurangi
kesenjangan terhadap teknologi kominfo (ICT) dan meningkatkan
kemandirian masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan dan
pengembangan teknologi kominfo (ICT) dalam upaya pemerataan
informasi;
11
3. Meningkatkan daya jangkau jaringan kominfo, melalui optimasi
berbagai sarana baik modern maupun tradisonal yang tersedia
dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Meningkatkan kualitas dan arus kominfo secara transparan, beretika
dan bertanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa;
5. Mendorong kemandirian industri lainnya melalui koordinasi aktif
serta sinergi dengan instansi terkait, sektor bisnis dan komunitas
dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional;
6. Meningkatkan pemanfaatan informasi oleh publik di dalam dan
diluar negeri, dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat
dan memperbaiki citra Indonesia di luar negeri
Seluruh landasan hukum, tugas, fungsi, visi dan misi yang dimiliki oleh
Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menjadi jiwa dari
pengembangan Sistem Informasi Nasional atau SISFONAS sebagai
wahana perekat bangsa untuk menjalin Indonesia bersatu dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12
BAB III
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NASIONAL
III.1 DASAR PEMIKIRAN
Dengan perkembangan situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh
pemerintah Republik Indonesia baik ditingkat pusat maupun daerah
maka ketepatan dalam pengambilan keputusan akan menjadi hal yang
sangat strategis guna menghadapi setiap tantangan yang dihadapi
dalam rangka pengelolaan negara. Untuk itu dibutuhkan layanan
informasi pemerintahan yang dapat dengan secara cepat, tepat, akurat
dan handal memberikan setiap informasi yang dibutuhkan dalam
rangka pengambilan keputusan. Setiap fungsi manajemen dalam
pemerintahan menyangkut perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian membutuhkan informasi
yang sesuai dengan fungsi yang diemban oleh setiap instansi maupun
lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.
Namun sistem informasi manajemen pemerintahan yang baik dan
handal haruslah merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi
dari semua bidang pemerintahan dan merupakan hasil analisa yang
bersifat ikhtisaran dari data-data yang berasal dari sumber yang
terpadu. Keterpaduan sistem akan mengarah kepada suatu struktur
data yang bersifat universal dan dapat dimanfaatkan secara kolektif
oleh seluruh bidang yang terkait sehingga akan menjamin validitas
informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut.
Kondisi yang ada pada saat ini kurang mendukung tersedianya
suatu layanan informasi yang handal dan bersifat terpadu, hal ini
disebabkan oleh tidak terbangunnya sistem informasi pemerintahan
disetiap instansi maupun lembaga di pusat dan daerah dalam suatu
kerangka pengembangan sistem yang terintegrasi secara utuh. Kondisi
ini telah menyebabkan pengembangan sistem yang bersifat sporadis
dan tidak terkoordinasi dengan baik sehingga menyebabkan
13
terbentuknya pulau-pulau sistem informasi yang berdiri sendiri-sendiri
disetiap instansi maupun lembaga pemerintah lainnya.
Dengan terbentuknya konfigurasi sistem informasi yang tidak
berada dalam satu konteks sistem informasi terintegrasi mengakibatkan
terputusnya mata rantai pengelolaan data dan informasi dalam arus
informasi pemerintahan sehingga mengakibatkan informasi yang
dihasilkan tidak sebagaimana yang diharapkan.
Untuk menjawab permasalahan tersebut maka diperlukan upaya
untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintahan baik
ditingkat pusat maupun daerah dalam satu kerangka pengembangan
Sistem Informasi Nasional (SISFONAS). Permasalahan yang dihadapi
dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Nasional adalah belum
tersedianya jaringan Infrastruktur sistem informasi secara lengkap
hingga keseluruh pelosok Indonesia sebagai akibat dari tingkat
penetrasi komunikasi dan informasi (ICT) yang sedemikian rendah dan
menyebabkan tingkat digital divide yang tinggi.
Permasalahan jaringan Infrastruktur sebagaimana dijelaskan diatas
tidak saja menyangkut infrastruktur jaringan sebagai sarana komunikasi
data dan aksesibilitas informasi tetapi juga menyangkut infrastruktur
informasi (content) yang menyangkut struktur data dan proses bisnis
sistem informasi sebagai landasan bagi aplikasi sistem informasi
pemerintah. Permasalahan Infrastruktur yang tidak teratasi dengan baik
akan membawa akibat semakin terlambatnya penerapan suatu Sistem
Informasi Pemerintahan yang berbasis elektronik (e-Government).
Permasalahan jaringan Infrastruktur yang dihadapi tidak semata-mata
menyangkut masalah teknis fisik semata, tetapi juga mencakup
masalah kepemimpinan, regulasi, sumberdaya manusia dan faktor-
faktor prosedural seperti keamanan, kewenangan pengelolaan data
(propietary) dan cetak biru arsitektur sistem yang belum dimiliki oleh
setiap instansi maupun lembaga pemerintahan.
14
III.2 KONSEPSI “i before e” SEBAGAI LANDASAN SISFONAS
Untuk mendukung suatu sistem informasi yang mampu memberikan
seluruh informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan
keputusan dibutuhkan infrastruktur yang memadai sebagai wahana
bagi sistem informasi untuk mengolah seluruh data yang dibutuhkan
menjadi informasi yang bernilai tinggi. Sejalan dengan kemajuan
dibidang teknologi informasi, beragam solusi ditawarkan untuk
menghasilkan informasi yang dibutuhkan, bahkan seluruh kegiatan
operasi manajemen pun telah beralih untuk menggunakan media
elektronis sebagai peranti utama dalam mengolah setiap data yang ada
dan menghasilkan informasi dalam bentuk digital.
Infrastruktur sistem informasi menjadi prasyrarat utama untuk
membangun suatu sistem informasi yang handal, tanpa infrastruktur
yang baik maka seluruh sistem tidak akan dapat beroperasi.
Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam konsep pengembangan
Sistem Informasi Nasional tidak terbatas hanya kepada infrastruktur
sistem mencakup jaringan, infrastruktur informasi (content) dan aplikasi
semata tetapi mencakup seluruh aspek yang terkait secara langsung
maupun tidak langsung dengan sistem informasi. Keadaan ini
mendasari lahirnya konsepi “infrastructure before electronic“ - “i before
e“ dimana pengembangan infrastruktur sistem informasi harus
mendapat prioritas utama sebelum pengembangan sistem informasi itu
sendiri. Hal ini menjadi masalah yang kritis mengingat kondisi dan
situasi yang ada di Indonesia mensyaratkan pembangunan infrastruktur
terlebih dahulu sehubungan dengan keterbatasan yang selama ini
dialami.
Sebelum mencapai tahap pengembangan sistem informasi
pemerintahan yang mapan dan mutakhir sebagai batu loncatan menuju
implementasi e-government yang menjadi trend dan utopia saat ini,
dibutuhkan pengembangan infrastruktur terlebih dahulu yang mencakup
hal-hal fundamental sebagai berikut:
15
- Kepemimpinan & Kebijakan (Leadership)
- Sumberdaya manusia (Brainware)
- Regulasi (Regulation)
Selain itu infrastruktur juga menyangkut hal teknis sistem informasi
yang mencakup:
- Infrastruktur Jaringan - (Network Infrastructure Layer)
- Infrastruktur informasi (content) - (Content Infrastructure Layer)
- Infrastruktur Aplikasi - (Application Infrastructure Layer)
Infrastruktur secara keseluruhan sebagaimana dimaksud akan
menjadi dasar utama bagi pengintegrasian sistem kedalam format
sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik ( e-Government ).
Seluruh kerangka pengembangan SISFONAS akan berada dalam
kerangka manajemen sistem informasi sebagai tahapan pembangunan
teknologi informasi (Information Technology Governance) menuju Good
(government) Governance.
III.3 KERANGKA KONSEPTUAL SISFONAS
Pengembangan SISFONAS akan dibangun dalam suatu kerangka
rancang bangun yang terdiri atas tahapan-tahapan sistematis dan
terstruktur guna menjamin keberhasilan pengembangan Sistem
Informasi Nasional. Sistematika pengembangan SISFONAS akan
disusun sebagai suatu tahapan yang dimulai dari penyusunan konsepsi
hingga implementasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara
visual sistematika pengembangan Sistem Informasi Nasional dapat
diuraikan dalam ilustrasi 1. berikut :
16
Ilustrasi 1.
Kerangka Sistematika Rancang Bangun SISFONAS
Digambarkan pada ilustrasi 1. bahwa rencana rancang bangun
SISFONAS akan disusun dalam sistematika pengembangan sebagaimana
dijelaskan berikut ini:
1. Pengembangan konsepsi dasar SISFONAS, akan memuat konsep-
konsep pengembangan yang melandasi pengembangan cetak biru
SISFONAS;
2. Pengembangan cetak biru SISFONAS, akan memuat rancang bangun
SISFONAS secara global dan menyeluruh sebagai acuan teknis bagi
setiap instansi dan lembaga untuk mengembangan cetak biru sistem
informasi masing-masing;
3. Rencana strategis implementasi SISFONAS, berisi rencana jangka
pendek dan jangka panjang yang bersifat operasional untuk
mensosialisasikan SISFONAS dan memotivasi setiap instansi maupun
lembaga untuk membangun cetak biru sistem informasi serta sekaligus
menyusun rencana integrasi sistem pada pilot project;
4. Pembangunan pilot project, maksud pilot project ini adalah untuk
memberikan gambaran nyata dan sekaligus memberikan motivasi
17
positif kepada instansi dan lembaga lain untuk mulai menerapkan
konsepsi SISFONAS dilingkungannya masing-masing;
5. Pengembangan menyeluruh di setiap instansi dan lembaga pemerintah
ditingkat pusat dan daerah, dengan hasil yang dicapai melalui pilot
proyek tahap akhir adalah implementasi menyeluruh konsepsi
pengembangan SISFONAS mulai dari tingkat pusat dan diintegrasikan
hingga ke tingkat pemerintah daerah.
Kerangka rancang bangun ini dalam pentahapannya mengacu kepada
pentahapan yang digariskan dalam konsep pengembangan e-government
dengan memperhatikan kondisi actual. Hal ini dimaksudkan untuk
mensinkronkan pelaksanaan implementasi SISFONAS dengan e-
Government sebagai salah satu komponen infrastruktur aplikasinya.
Adapun hal-hal yang menjadi pokok pikiran dalam pengembangan
SISFONAS akan terdiri atas seluruh aspek pengembangan sistem
informasi dan mencakup seluruh infrastruktur yang terkait. Infrastruktur
terkait sebagaimana dimaksud akan mencakup faktor teknis dan non teknis
yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi
pengembangan SISFONAS.
Secara umum infrastruktur yang tercakup dalam SISFONAS akan
meliputi:
1. Infrastruktur Fundamental, mencakup kepemimpinan (leadership), SDM
(brainware) dan regulasi;
2. Infrastruktur Jaringan, mencakup jaringan komunikasi teknis pendukung
komunikasi data, sistem keamanan jaringan dan manajemen jaringan;
3. Infrastruktur informasi (content), mencakup basis data, keamanan data
dan manajemen infrastruktur informasi (content);
4. Infrastruktur Aplikasi, mencakup aplikasi e-government, sistem
informasi geografis (GIS) dan government resources planning, serta
sistem pendukung keputusan (Decision Support System);
18
Gambaran infrastruktur yang tercakup dalam SISFONAS dapat
diuraikan pada ilustrasi 2. berikut:
Ilustrasi 2
Gambaran Infrastruktur dalam SISFONAS
Dengan infrastruktur sebagaimana tercakup dalam SISFONAS,
diharapkan mampu untuk menjawab sebagian besar permasalahan yang
dihadapi dalam rangka pengembangan sistem informasi secara nasional.
Dalam rangka pengembangan SISFONAS perlu disusun kerangka peta
alur (road map) pengembangan berupa cetak biru SISFONAS yang dapat
memberikan panduan pembangunan sistem kepada seluruh instansi
maupun lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Di
dalam cetak biru SISFONAS tersebut dijelaskan mengenai alur integrasi
seluruh sistem informasi pemerintah (Government Application
Integration/GAI) sebagai wahana pengintegrasian sistem informasi.
Dengan dipergunakannya GAI sebagai salah satu metode pengintegrasian
sistem, dapat diperoleh manfaat secara langsung yang dirasakan akan
menyangkut, kecepatan, keakuratan, ketepatan dan kemudahan dalam
mengintegrasikan sistem terutama yang menyangkut integrasi proses
19
bisnis yang seringkali ditemui bilamana integrasi dilakukan berkaitan
dengan kegiatan operasi antar departemen. Dalam hal ini berbagai aplikasi
dan sistem informasi masih tetap dapat dimanfaatkan. Gambaran sekilas
mengenai integrasi sistem dalam SISFONAS melalui GAI disajikan pada
ilustrasi 3 berikut:
Ilustrasi 3
Gambaran Peta Alur Pengembangan Integrasi SISFONAS
Adapun bagi pengembangan Sistem Informasi Nasional itu sendiri
secara keseluruhan akan meliputi infrastruktur-infrastruktur sebagaimana
dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Peta alur pengembangan
SISFONAS secara umum akan digambarkan pada ilustrasi 4 yang
menjelaskan mengenai bagaimana pengembangan satu komponen dalam
SISFONAS akan berpengaruh kepada komponen lain.
20
Ilustrasi 4
Peta Alur Pengembangan SISFONAS
Dalam penggambaran peta alur pengembangan SISFONAS
sebagaimana dijelaskan dalam ilustrasi diatas terlihat jelas komponen-
komponen yang akan membentuk Sistem Informasi Nasional dan
sekaligus akan menjadi lembaga-lembaga kecil yang bertindak secara
operasional untuk menangani manajemen Sistem Informasi Nasional.
III.4 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN
Pengembangan Infrastruktur jaringan dalam rangka pengembangan
Sistem Informasi Nasional akan mencakup pengembangan infrastruktur
komunikasi data dalam kerangka integrasi Sistem Informasi Nasional.
Adapun lingkup cakupan pengembangan infrastruktur jaringan akan
meliputi 7 (tujuh) simpul/node jaringan infrastruktur sistem informasi
dan meliputi wilayah seluruh Indonesia dari tingkat Kabinet dalam
kerangka Sistem Informasi Kabinet menuju ke Pemerintahan Pusat,
Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
Sedangkan untuk tingkat kecamatan akan dilakukan pengembangan
Pusat Data dan Informasi Kecamatan dan komunikasi data akan
dilakukan dengan cara manual.
21
Pengembangan jaringan infrastruktur Sistem Informasi Nasional
dalam kerangka 7 (tujuh) simpul/node akan meliputi:
1. Wide Area Network (WAN) Sistem Informasi Kabinet;
2. WAN Antar Pemerintah Pusat;
3. WAN Antar Pemerintah Propinsi;
4. WAN Antar Pemerintah Kabupaten & Kota;
5. WAN Dari Pemerintah Pusat Ke Kabupaten/Kota;
6. WAN Dari Pemerintah Pusat Ke Propinsi;
7. WAN Dari Pemerintah Propinsi Ke Kabupaten/Kota
Adapun gambaran atas pengembangan jaringan infrastruktur
SISFONAS disajikan pada Ilustrasi 5 berikut:
Ilustrasi 5
Pengembangan infrastruktur jaringan SISFONAS akan melibatkan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kemampuan untuk
22
menyediakan sarana infrastruktur sebagaimana yang dibutuhkan
hingga ketingkat kabupaten dengan syarat bahwa infrastruktur yang
diterapkan memenuhi prasyarat terdahulu yaitu:
- Aman
- Handal
- Terjangkau
- Bermanfaat
Selain itu untuk memperluas cakupan dan sekaligus dalam
meningkatkan efisiensi pengembangan infrastruktur, akan dilakukan
koordinasi secara menyeluruh terhadap seluruh instansi pemerintah
baik yang berada di Pusat maupun Daerah guna memanfaatkan
seluruh sumberdaya infrastruktur jaringan yang mereka miliki sehingga
dapat dipergunakan secara bersama-sama untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas infrastruktur jaringan yang telah ada.
III.5 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI (CONTENT)
Pengembangan Infrastruktur informasi (content) akan mengarah
kepada tiga hal utama yaitu:
a. Penetapan Interoperabilitas Data;
b. Restrukturisasi Data Nasional;
c. Pembangunan Pusat-pusat Data di tingkat Nasional, Propinsi dan
Kabupaten/kota.
Pengembangan infrastruktur informasi (content) memiliki tujuan
untuk menselaraskan seluruh basis data yang ada selama ini guna
dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terkait erat dengan telah menjadi
prasyarat utama dalam bentuk keteraturan struktur data yang harus
dapat diterapkan sebelum sistem informasi pemerintah berbasis
elektronik dibangun.
Penetapan interoperabilitas data akan mencakup format data
standar yang dapat dipertukarkan. Namun dalam perkembangannya
format data standar tidak lagi menjadi suatu hal yang bersifat vital
23
mengingat dengan kemajuan teknologi yang ada telah dapat dilakukan
pengintegrasian seluruh sistem secara utuh dengan tetap
mempertahankan format data yang berlaku sekarang. Namun format
data secara umum tetap harus dapat ditetapkan untuk mencegah agar
tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan teknologi berbeda.
Retstrukturisasi sistem basis data dalam konteks struktur data
SISFONAS akan mencakup pembenahan struktur data dimana akan
ditetapkan sistem informasi dasar sebagai primary data dan menjadi
data kunci (key data) bagi pengembangan data lain sebagai
derivatifnya.
Secara umum gambaran atas desain kerangka restrukturisasi data
secara nasional dapat digambarkan pada ilustrasi 6 berikut:
Ilustrasi 6
Dari uraian tersebut dapat terlihat penetapan struktur data nasional
yang akan menjadi common database bagi sistem informasi lain yang
memerlukan data yang sama sebagai turunan data yang berasal dari
sumber yang sama. Dengan metode ini dapat terjamin penyediaan dan
pemanfaatan data secara universal, seragam, akurat dan aman serta
efektif dan efisien.
24
Dengan model struktur basis data sebagaimana dijelaskan dalam
ilustrasi 7 maka di setiap daerah tingkat kabupaten/kota mulai dapat
terbentuk pusat-pusat data yang akan dapat menjadi common database
bagi seluruh sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik yang
berada di daerahnya. Dengan menggunakan pusat data daerah kabupaten
dan kota yang sama akan menjamin ketersediaan data yang seragam
untuk seluruh instansi.
Gambaran atas pengembangan pusat data ditingkat pemerintahan
pusat hingga ke daerah pada ilustrasi 7 berikut:
Ilustrasi 7
Secara fisik penggambaran atas pengembangan pusat data dapat
dijelaskan dalam ilustrasi 8 berikut:
25
Ilustrasi 8.
Sedangkan segmen pengguna pusat data baik di tingkat pusat maupun
daerah dapat diuraikan dalam ilustrasi 9 berikut:
26
Ilustrasi 9
Pengembangan infrastruktur informasi (content) sistem informasi
akan menjadi bagian terpenting dalam rangka pengembangan
SISFONAS dimana permasalahan infrastruktur informasi (content) akan
menyebabkan adanya kompetisi silang (cross competition) dari
pengguna data yang sama dan hal ini membutuhkan koordinasi yang
erat baik intra maupun antar instansi.
III.6 PENGEMBANGAN INTEGRASI APLIKASI PEMERINTAHAN
Permasalahan terbesar yang dihadapi dalam rangka integrasi
seluruh Sistem Informasi Nasional adalah tidak terstrukturnya data dan
sistem informasi yang telah dibangun serta keberagaman sistem yang
dimiliki mulai dari tingkat sederhana hingga mutakhir. Tidak
terstrukturnya data dan sistem informasi serta keberagaman sistem
yang dimiliki terjadi hampir diseluruh badan pemerintah baik ditingkat
pusat maupun daerah. Hal ini akan membawa permasalahan untuk
melakukan integrasi secara menyeluruh dimana jika dilakukan penatap-
27
mukaan (Interfacing) secara satu persatu akan mengakibatkan usaha
yang sedemikian besar dan sulit serta berpotensi untuk mengakibatkan
kekacauan sistem yang lebih besar (Chaos).
Integrasi sistem informasi tidak hanya menuntut adanya interkoneksi
dan interoperasi data diantara sistem melainkan juga menuntut adanya
integrasi dalam proses bisnis yang berlangsung diantara sistem.
Integrasi proses bisnis diperlukan untuk mengurangi ineffisiensi dan
ineffektifitas yang ditimbulkan sebagai akibat beban pekerjaan yang
berlebihan dan berulang (repetition).
Selain itu integrasi sistem informasi secara menyeluruh juga
diperlukan dalam rangka mengembangkan sistem informasi pemerintah
yang bersifat elektronis dalam bentuk e-government. Pengembangan e-
government mensyaratkan suatu sistem informasi dan struktur data
yang terintegrasi secara nasional sehingga dapat berinteraksi secara
menyeluruh dalam suatu sistem yang komprehensif.
Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya integrasi yang
bersifat menyeluruh tetapi dengan tidak memerlukan upaya yang
berlebihan. Hal ini dapat dilakukan dengan berkembangnya teknologi
integrasi untuk sistem informasi yang mampu untuk berinteraksi dan
berkomunikasi diantara satu sistem dengan sistem lainnya yang
berbeda platform.
III.8 LEMBAGA PENDUKUNG SISFONAS
Untuk mendukung implementasi dan operasionalisasi SISFONAS
perlu dibentuk badan-badan pendukung yang berada dibawah
Kementerian Komunikasi dan Informasi guna membantu seluruh
instansi yang terkait dengan implementasi SISFONAS baik dari tingkat
Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan yang
diberikan dapat berupa bantuan teknis maupun dukungan sistem dalam
bentuk :
- Keamanan Jaringan
28
- Keamanan Data
- Pemulihan Sistem
- Back up Data
- Pemeliharaan Jaringan
- Pemeliharaan Data
Adapun lembaga pendukung dimaksud akan terdiri atas:
1. Pusat Pengamanan SISFONAS (National Security Agency)
2. Pusat Kendali Jaringan SISFONAS (Network Operation Control)
3. Pusat Penangggulangan Masalah SISFONAS (Computer Incident
Response Center)
4. Pusat Pemulihan Data (Data Recovery Center)
5. Pusat Data Nasional (National Data Warehouse)
6. Lembaga Informasi Nasional (terbentuk)
Sedangkan gambaran atas lembaga pendukung SISFONAS dapat
diuraikan pada ilustrasi 10 berikut:
Ilustrasi 10
III.9 PENTAHAPAN PENGEMBANGAN SISFONAS
Pentahapan pengembangan SISFONAS akan dilaksanakan dalam 4
(empat) tahap utama pengembangan yang terdiri atas:
29
a. Tahap Inisiasi (2002 – 2003)
Berupa tahap-tahap penyusunan kerangka konseptual, badan-
badan pendukung, dan rencana penyusunan cetak biru SISFONAS;
b. Tahap Integrasi (2003 – 2004)
Berupa tahap penyusunan dan implementasi cetak biru termasuk
integrasi aplikasi pemerintahan, pelaksanaan pilot project dan
implementasi infrastruktur SISFONAS pada tahap awal;
c. Tahap Replikasi (2004 – 2005)
Setelah pilot project dilaksanakan dan dievaluasi maka sejak tahun
2004 mulai dilaksanakan penerapan hasil pilot project dalam bentuk
replikasi sistem pada beberapa wilayah dan terus berkembang
mengikuti pola anggaran;
d. Tahap Ekstensifikasi (2005 hingga 2010)
Pada tahap ini diharapkan sistem yang telah dibangun dapat
dimanfaat seefektif mungkin secara maksimal dan dapat
diekstensifkan secara meluas.
Gambaran atas tahapan rencana pengembangan SISFONAS dapat
diuraikan dalam ilustrasi 11 berikut :
Ilustrasi 11
30
Gambaran Pentahapan Pengembangan SISFONAS
31
TAHAP INISIASI
Roadmap 2002-2010
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005
2010
TAHAP INTEGRASI
TAHAP REPLIKASI
TAHAP EKSTENSIFIKASI
BAB IV
PENGEMBANGAN SISFONAS DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENERAPAN E-GOVERNMENT
IV.1 KONSEP E-GOVERNMENT
Sejalan dengan perkembangan teknologi sistem informasi yang
ditandai dengan perkembangan internet, telah mengubah model bisnis
yang selama ini berjalan dari sistem konvensional menjadi sistem
elektronis. Model bisnis ini dikenal sebagai e-Commerce dan
berkembang menjadi e-Business, perkembangan model bisnis dari e-
Commerce menuju e-Business ditandai dengan peralihan seluruh
aktivitas bisnis utama dari model konvensional yang dilakukan dengan
cara manual menjadi model bisnis elektronis dengan keterintegrasian
seluruh proses bisnis terkait. Konteks hubungan yang terbangun dalam
model bisnis ini adalah hubungan diantara bisnis kepada pelanggan
(Business to Customer, B2C) dan bisnis kepada bisnis lainnya
(Business to Business, B2B).
Perkembangan ini juga telah mendorong pihak pemerintah untuk
mempergunakan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, model bisnis ini dikenal dengan istilah
e-Government. e-Government dapat didefinsikan sebagai
„Pemanfaatan teknologi informasi (seperti Internet, telepon, satelit) oleh
institusi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam
hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok
terkait lainnya (World Bank, 2001)”.
Dalam masalah ini e-government akan memiliki konteks hubungan
yang lebih luas dibandingkan model bisnis komersial dimana hubungan
yang terbangun adalah antara pemerintah dengan masyarakat
(Government to Citizen, G2C), pemerintah kepada dunia bisnis
(Government to Business, G2B), dan pemerintah kepada pemerintah
lainnya (Government to Government, G2G).
32
Digambarkan hubungan yang terbangun diantara ketiga pihak
tersebut dapat digambarkan pada ilustrasi 12 berikut ini:
Ilustrasi 12
Gambaran hubungan dalam e-government
Berdasarkan kepada lingkup aplikasi dan manfaat yang akan dapat
dirasakan berdasarkan kepada penerapan e-Government akan sangat
bergantung hubungan diantara lembaga, antar lembaga, pemerintah
dan masyarakat serta pemerintah dan dunia. Keberhasilan penerapan
e-government akan sangat bergantung kepada keberhasilan dalam
membangun infrastruktur sistem informasi sebagai wahana utama yang
akan menjadi landasan kerja (platform) secara teknis bagi e-
Government.
IV.2 PERANAN INFRASTRUKTUR DALAM PENERAPAN e-
GOVERNMENT
Dalam penerapannya e-Government membutuhkan infrastruktur
yang memadai dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini
Sistem Pelayanan
Publik
G2G-
Inter-
Intra
G2C
G2B
KependudukanKesehatan MasKeimigrasianPerpajakanLisensi (SIM, IMB)Informasi publik
KepabeananPerpajakanEDIPerijinanData base SDInformasi publik
transparansijangkauanaksesabilitasresponsifefisiensi proses
G2C: Government to CitizenG2B: Government to BusinessG2G: Government to Government
Masyarakat
Bisnis
33
disebabkan oleh karena pada prinsipnya e-Government adalah
perubahan bisnis secara proses dimana biasanya dilakukan secara
manual kemudian berubah dan dilakukan secara elektronis. Hal ini
akan sangat dipengaruhi oleh back office system yang dimiliki oleh
sebuah instansi, apakah telah tersedia secara lengkap? Apakah data
telah terstruktur dengan baik? Apakah seluruh sistem telah terintegrasi
dengan baik? Seluruh pertanyaan tersebut akan mempengaruhi
keberhasilan penerapan e-government.
Dengan demikian jelas dapat kita lihat peranan infrastruktur dalam
penerapan e-government memiliki arti yang sangat strategis, terlebih
lagi bilamana kita melihat kepada arsitektur integrasi sistem menuju e-
Business dapat disajikan pada ilustrasi 13 berikut:
Ilustrasi 13
34
BAB V
PENERAPAN IT GOVERNANCE DALAM RANGKA PENINGKATAN
KETAHANAN SISTEM INFORMASI NASIONAL
V.1 DASAR PEMIKIRAN
Perkembangan teknologi sistem informasi telah memasuki era dimana
hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah mampu dikelola dengan
menggunakan teknologi informasi sebagai enabler untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup umat manusia. Dalam bidang pemerintahan pun
teknologi sistem informasi telah menjadi tulang punggung informasi
sebagai sumber daya yang sangat membantu dalam menentukan
kebijaksanaan pemerintah serta menjadi pendukung pengambilan
keputusan yang utama.
Dengan fungsi yang sedemikian strategis maka faktor keamanan dari
seluruh sistem informasi pemerintahan menjadi hal yang sangat kritis.
Bilamana kita memperhatikan dengan seksama seberapa besar nilai dari
informasi yang dihasilkan oleh teknologi sistem informasi, dapat kita
rasakan kebutuhan akan adanya suatu sistem pengamanan sistem yang
handal. Seperti halnya nilai transaksi yang dilakukan oleh dunia
perbankan, data kependudukan, data kepemilikian atas tanah,
kendaraan, dan beragam data serta informasi lainnya baik yang bersifat
pribadi maupun publik telah menjadi asset yang sedemikian penting baik
bagi pihak pribadi, pemerintah maupun swasta.
Untuk menjaga asset yang sedemikian berharga dibutuhkan upaya
maksimal untuk melindungi dan memanfaatkan seluruh sumberdaya
informasi yang dimilliki agar diperoleh nilai informasi terbaik secara efektif
dan efisien. Dalam konteks fungsi manajemen dimana perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian telah
menjadi satu kerangka yang utuh untuk meningkatkan kehandalan
manajemen, namun pada kenyataannya fungsi pengendalian menjadi
fungsi manajemen yang terlupakan.
35
Dalam praktek seringkali kita temukan pengembangan sistem informasi
di berbagai instansi, lembaga maupun badan pemerintah baik ditingkat
pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik negara dan daerah
telah dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya yang sedemikian
besar, teknologi yang sedemikian canggih, dan cakupan pengembangan
yang sedemikian luas, tetapi hingga saat ini tidak akan pernah ada satu
informasi pun yang memberikan keterangan tentang bagaimana hasil
akhir dari pengembangan sistem tersebut, apakah sistem telah berhasil
di implementasikan? Apakah telah terjadi peningkatan pelayanan?
Apakah informasi yang dihasilkan dapat dijamin keandalannya?
Bagaimana tingkat keamanan diterapkan? dan beragam pertanyaan lain
yang belum tentu dapat terjawab dalam waktu singkat.
Hal ini memerlukan perhatian yang sangat serius mengingat bahwa
informasi sebagai salah satu asset yang dimiliki patut mendapatkan
perlindungan sehingga dapat dikendalikan secara benar dan tidak
dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan norma yang
berlaku umum (abusive). Pengendalian harus dapat diterapkan secara
menyeluruh terhadap sistem informasi dan seluruh teknologi yang
berhubungan baik secara langsung maupun tidak. Inisiatif ini perlu
digulirkan saat ini mengingat hingga sekarang belum ada satu inisiatif
formal dari pihak yang terkait dalam hal pengendalian manajemen sistem
informasi untuk menerbitkan panduan sistem pengendalian manajemen
dalam bidang teknologi sistem informasi.
Pihak yang terkait baik pemerintah, swasta, profesi maupun lembaga
swadaya masyarakat lebih memfokuskan diri kepada good governance
sebagai sasaran yang harus dicapai guna meningkatkan akuntabilitas
pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Perlu diingat bahwa dengan dijadikannya teknologi sistem informasi
sebagai tulang punggung penyedia informasi dalam rangka pengambilan
keputusan maka Information Technology Governance akan menjadi
penentu keberhasilan Good Governance.
36
V.2 KONSEP IT GOVERNANCE
1. Konsep Dasar IT Governance
IT governance merupakan suatu upaya untuk membangun suatu
struktur pengendalian yang bersifat komprehensif yang bertujuan
untuk memberikan nilai tambah kepada pemanfaatan teknologi
informasi guna mencapai tujuan dari suatu organisasi/institusi.
Organisasi/institusi tersebut harus mampu untuk memenuhi syarat-
syarat akan kualitas, kehandalan, kelayakan dan keamanan atas
informasi yang dimiliki sebagaimana layaknya terhadap sebuah asset.
Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, suatu sistem
informasi haruslah mampu untuk menjamin penyajian informasi yang
ditujukan kepada pengguna dengan memenuhi kriteria informasi yang
disyaratkan dan terukur melalui indikator-indikator tujuan kunci. Agar
dapat mencapai hal sebagaimana yang diharapkan maka hal tersebut
haruslah dilakukan melalui pembentukan dan pelaksanaan suatu
sistem proses dan kontrol terbaik yang akan mengarahkan dan
memonitor setiap penyajian informasi agar sesuai dengan nilai
manfaat dari informasi yang disajikan. Hal tersebut akan sangat
dipengaruhi oleh faktor keberhasilan utama yang akan meningkatkan
seluruh sumberdaya teknologi informasi melalui indikator kinerja
kunci.
Informasi yang disajikan haruslah memenuhi kriteria sebagaimana
dijelaskan berikut ini :
a. Keefektifan;
b. Efisiensi;
c. Kerahasiaan;
d. Integritas;
e. Ketersediaan;
f. Kepatuhan pada aturan;
g. Kehandalan.
37
Adapun indikator sasaran kunci yang harus dapat dicapai melalui
penyajian informasi yang memadai adalah:
a. Peningkatan kinerja dan efisiensi biaya manajemen;
b. Memperbaiki manfaat yang diberikan oleh investasi dibidang
Teknologi informasi;
c. Memperbaiki waktu pelayanan;
d. Meningkatkan kualitas, inovasi, dan manajemen resiko;
e. Menciptakan suatu proses bisnis yang standar dan terintegrasi;
f. Menciptakan layanan masyarakat yang memuaskan;
g. Menjaga ketersediaan bandwith, kinerja komputer dan mekanisme
penyajian informasi secara optimal;
h. Memenuhi kebutuhan akan layanan masyarakat yang cepat
dengan biaya yang rendah;
i. Peningkatan kepatuan kepada hukum, peraturan, standar dan
komitmen;
j. Peningkatan transparansi terhadap resiko yang dihadapi
dibandingkan dengan standar resiko yang telah ditetapkan
sebelumnya;
k. Peningkatan nilai suatu institusi melalui perbandingan atas tolok
ukur keberhasilan pemanfaatan Teknologi Informasi;
l. Penciptaan layanan dan jalur bisnis baru.
Sedangkan faktor keberhasilan utama yang menentukan tingkat
keberhasilan suatu penyajian informasi adalah :
a. Aktivitas IT Governance merupakan bagian terintegrasi secara
menyeluruh dengan upaya proses pengendalian manajemen
seluruh institusi;
b. IT Governance berfokus kepada tujuan institusi, inisiatif strategis,
penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan,
ketersediaan sumberdaya yang memadai dan kemampuan untuk
selalu memenuhi tuntutan tugas yang diberikan;
c. Aktivitas IT Governance dijabarkan dalam suatu tujuan yang
jelas, terdokumentasi dan terimplementasi, sesuai dengan
38
kebutuhan institusi dan berdasarkan kepada akuntabilitas yang
tinggi;
d. Praktek manajemen diterapkan dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumberdaya dan
meningkatakan efektifitas proses teknologi informasi;
e. Praktek organisasi diterapkan untuk mewujudkan pengawasan
yang memadai, suatu lingkungan/budaya pengendalian yang baik,
penanganan resiko sebagai suatu praktek yang standar,
peningkatan kepatuhan pada standar, monitoring dan tindak
lanjutan atas setiap kelemahan dan resiko yang ditemui;
f. Praktek pengendalian ditetapkan secara jelas untuk mencegah
kegagalan pengendalian dan pengawasan internal;
g. Terdapat integrasi dan interoperabilitas secara menyeluruh atas
proses bisnis dalam teknologi informasi dengan kompleksitas yang
tinggi menyangkut masalah, perubahan dan manajemen
konfigurasi;
h. Sebuah komite audit dibentuk guna mengawasi dan menunjuk
auditor independen, berfokus pada teknologi informasi pada saat
penyusunan rencana audit, dan mereview seluruh laporan audit
dari auditor dan pihak ketiga lainnya.
Keberhasilan tersebut pada akhirnya akan memberikan nilai tambah
kepada sumberdaya teknologi informasi yang terdiri atas:
a. Sumberdaya manusia;
b. Aplikasi;
c. Teknologi;
d. Fasilitas;
e. Data.
Sedangkan indikator kinerja kunci yang akan mengukur nilai tambah
yang dihasilkan oleh sumberdaya teknologi informasi akan terdiri atas:
a. Peningkatan efisiensi dalam pengolahan data;
b. Peningkatan jumlah rencana kerja dibidang Teknologi Informasi
sebagai inisiatif untuk meningkat kinerja;
39
c. Peningkatan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi;
d. Peningkatan kepuasan stakeholder;
e. Perubahan produktifitas dan moral seluruh staf;
f. Peningkatan ketersediaan pengetahuan dan informasi guna
pengelolaan tugas negara;
g. Peningkatan kaitan antara IT Governance dengan Pengendalian
manajemen secara keseluruhan;
h. Peningkatan kinerja Teknologi Informasi sebagaimana terukur
melalui balanced scorecard.
Seluruh indikator, kriteria dan faktor tersebut akan menjadi arahan
utama dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan
dalam rangka membangun suatu sistem pengendalian teknologi
informasi sebagaimana yang diharapkan.
Dalam rangka pencapaian suatu sistem pengendalian manajemen
teknologi informasi yang baik, perlu didukung dengan adanya
penetapan standar dan prosedur yang harus dipenuhi dalam rangka
pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian teknologi informasi.
2. Standard & Prosedur
Standar dan Prosedur yang melingkupi tugas-tugas pengendalian
manajemen Teknologi Informasi akan menjadi acuan utama bagi
seorang auditor untuk melaksanakan audit terhadap sistem informasi
dalam segala aspek yang berkaitan dengan perencanaan,
pengembangan, pembangunan, implementasi dan pengendalian
teknologi informasi pada suatu institusi. Standar dan prosedur yang
berlaku dalam bidang IT Governance berakar kepada standar dan
prosedur audit keuangan sebagai suatu profesi audit tertua yang
menjadi dasar pengembangan profesi auditor lainnya. Namun sejalan
dengan fungsi audit yang dimiliki dalam bidang teknologi informasi
maka standar yang dipergunakan berkembang meliputi seluruh
standar yang berkaitan dengan teknologi informasi. Adapun prosedur
pengendalian akan tetap berpegang kepada standar audit dan
40
teknologi informasi yang disertai dengan prosedur bisnis proses yang
telah terbangun didalam kegiatan institusi secara inherent.
Adapun standar yang mendasari pengendalian manajemen
teknologi informasi diantaranya adalah:
a. Standar teknis: dari EDIFACT, ISO dll;
b. Kode Etik: dikeluarkan oleh Dewan Eropa, OECD, ISACA dll;
c. Kriteria Kualifikasi untuk bidang TI baik dalam sistem dan proses:
ITSEC, TCSEC, ISO 9000, SPICE dll;
d. Standar profesional untuk audit dan internal kontrol: dari IFAC,
ISACA, GAO, AICPA dll;
e. Persyaratan dan praktek industri dari badan industri (ESF 14)
dan lembaga yang disponsori pemerintah (NIST, IBAG, DTI) dll;
f. Persyaratan industri yang bersifat spesifik yang berasal dari
industri penerbangan, perbankan, asuransi dll;
Standar-standar tersebut akan mendasari penyusunan prosedur
sebagai arahan kerja bagi seorang auditor untuk melaksanakan
audit atas sistem informasi yang dimiliki oleh sebuah institusi.
Seluruh standar dan prosedur yang telah ditetapkan akan
menjadi dasar dalam menentukan tujuan pengendalian (control
objective) yang harus dapat dicapai oleh suatu sistem agar dapat
dinilai sebagai suatu proses yang wajar. Secara internasional telah
berlaku suatu standar pengendalian manajemen atas teknologi
informasi yang juga berperan sebagai tujuan pengendalian dalam
rangka audit sistem informasi. Standar tersebut dikenal dengan
sebutan Control Objectives for Information and Related Technology
(CoBIT). CoBIT diterbitkan sebagai suatu standar oleh Information
System Audit dan Control Foundation (ISACF) dan dilanjutkan oleh
IT Governance Institute, kedua lembaga tersebut merupakan bagian
intagral dari information System Audit dan Control Association
(ISACA) sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman atas
prinsip-prinsip IT Governance.
41
3. Tahapan Pengembangan
Tahap pengembangan IT Governance dalam suatu institusi
(sumber: CoBIT) memiliki empat tahap utama dan setiap tahapan
memiliki urutan kerja sebagai berikut:
A. Perencanaan dan Pengorganisasian
1. Menetapkan rencana strategis pengembangan teknologi
informasi;
2. Menetapkan arsitektur informasi;
3. Menentukan arahan teknologi;
4. Menetapkan organisasi pengelola teknologi informasi;
5. Mengelola Investasi di bidang Teknologi Informasi;
6. Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen;
7. Mengelola sumberdaya manusia;
8. Memastikan kepatuhan atas standar eksternal;
9. Mengelola resiko;
10. Mengelola proyek;
11. Menjaga Kualitas dan mutu;
B. Akusisi dan Implementasi
1. Mengidentifikasi setiap solusi;
2. Mendapatkan dan memelihara aplikasi;
3. Mendapatkan dan memelihara infrastruktur;
4. Mengembangkan dan memelihara Prosedur;
5. Instalasi dan akreditasi sistem informasi;
6. Mengelola perubahan.
C. Operasionalisasi dan Dukungan
1. Menetapkan dan mengelola tingkat layanan (Service Level);
2. Mengelola layanan pihak ketiga;
3. Mengelola kinerja dan Kapasitas;
4. Memastikan kelanjutan layanan;
5. Memastikan keamanan sistem;
6. Mengidentifikasi dan mengalokasi biaya;
42
7. Mendidik dan melatih pengguna;
8. Membantu dan memberi saran kepada kustomer;
9. Mengelola konfigurasi;
10.Mengelola insiden dan masalah;
11.Mengelola data;
12.Mengelola fasilitas;
13.Mengelola operasi;
D. Monitoring
1. Memonitor proses;
2. Menjaga kehandalan kendali internal;
3. Mendapatkan assurance independen;
4. Mempersiapkan audit independen.
4. Kaitan Antara IT Governance dan Good Governance
IT Governance sebagai suatu sistem kendali manajemen memiliki
peranan yang sangat besar untuk bertindak sebagai quality assurance
yang memadai dalam rangka menjamin ketersediaan sumberdaya
sistem informasi yang handal. Dengan suatu sistem kendali yang
memadai di bidang sistem informasi diharapkan akan mampu untuk
memotivasi fungsi manajemen lain secara keseluruhan dimana
dengan pengendalian terbaik pada bidang sistem informasi akan
memudahkan pengendalian internal manajemen secara keseluruhan.
Dengan terbangunnya kualitas pengendalian internal yang memadai
baik untuk bidang sistem informasi dan bidang manajemen lainnya
maka hal tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat berati
dalam menentukan tingkat good governance dari suatu institusi
tersebut. Hal ini akan dibuktikan pada saat dilakukan general audit
atas laporan keuangan suatu institusi, faktor kehandalan sistem
pengendalian manajemen akan menjadi hal yang sangat krusial dan
akan menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan.
43
Dengan suatu sistem pengendalian manajemen yang memadai
diharapkan akan memudahkan auditor untuk melaksanakan seluruh
pengujian yang dipersyaratkan dalam melakukan audit sehingga akan
memudahkan pihak auditor dalam penetapan opini yang akan diambil.
Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pengendalian internal
perusahaan yaitu:
1. Reliabilitas dan Integritas informasi;
2. Kepatuhan akan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan
regulasi;
3. Penyelamatan asset perusahaan;
4. Pemanfaatan secara ekonomis dan efisien atas seluruh
sumberdaya;
5. Pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan untuk operasi dan
program.
Dengan melihat kepada alur sebagaimana disebutkan sebelumnya,
jelas terlihat suatu kaitan yang erat antara IT governance dengan
Good Governance, dimana dengan peningkatan IT Governance
memudahkan auditor eksternal guna melaksanakan general audit.
V.3 IT GOVERNANCE DALAM SISFONAS
Pengendalian sistem informasi atau selanjutnya akan dikenal
dengan sebutan IT Governance, mencakup seluruh aspek
pengendalian manajemen dalam bidang teknologi sistem informasi dan
termasuk didalamnya adalah:
1. Perencanaan dan pengorganisasian sistem informasi;
2. Akusisi dan Implementasi sistem informasi;
3. Pengoperasian dan Dukungan teknis sistem informasi;
4. Monitoring sistem informasi;
Seluruh aspek IT Governance akan dituangkan dalam bentuk
kerangka konseptual dan standar serta prosedur yang akan menjadi
44
landasan kerja pengendalian sistem informasi di setiap instansi maupun
lembaga pemerintah lainnya.
IT Governance memberikan kontribusi yang penting dalam
membantu pihak institusi untuk melaksanakan pengendalian sistem
informasi suatu institusi dan secara langsung akan membantu pihak
manajemen suatu institusi dalam rangka pengendalian internal
manajemen secara keseluruhan. Dengan peningkatan IT Governance
akan membantu pihak institusi dalam peningkatan nilai suatu institusi
dimata stakeholder dan shareholder.
Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai suatu institusi
beserta seluruh pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota
memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan Good
Governance. Peningkatan Good Governance akan ditentukan oleh
keberhasilan penerapan IT Governance sebagai bagian pengendalian
internal manajemen secara keseluruhan. Mengingat bahwa fungsi
pengendalian dan pengawasan manajemen pemerintahan telah berada
dalam kewenangan suatu badan tertentu maka pelaksanaan IT
Governance akan menjadi wahana kerjasama dari beberapa bidang
yang terkait dengan IT Governance sistem informasi pemerintahan di
Indonesia.
Pada pelaksanaanya IT Governance Sistem informasi pemerintahan
akan dilaksanakan sebagai suatu upaya kerjasama dan koordinasi
secara erat dengan instansi maupun lembaga yang berkompeten.
Instansi maupun lembaga yang berkompeten dalam bidang itu
diantaranya adalah:
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Inspektorat pusat dan wilayah
- Ikatan Akuntan Indonesia
- ISACA Indonesia Chapter
45
Adapun Kementerian Komunikasi dan Informasi akan bertindak
sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan sekaligus memayungi
setiap inisiatif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk
membangun suatu kerangka kerja dalam membangun sistem
pengendalian manajemen bagi pemanfaatan teknologi informasi
sebagai perwujudan IT Governance. Sejalan dengan hal itu dan sesuai
dengan misi yang diemban oleh Kementerian Komunikasi dalam rangka
bertindak sebagai Country Information Office (CIO) guna mendukung
terintegrasinya seluruh sumberdaya sistem informasi pemerintahan
terutama yang berbasis elektronik.
46
BAB VI
I. PENUTUP
Sebagai tulang punggung bagi implementasi e-government, konsepsi
pengembangan SISFONAS diharapkan menjadi modal dasar bagi jajaran
pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan layanan
publik menuju good governance.
Dalam hal ini sistem nilai yang terkandung didalam konsepsi pengembangan
SISFONAS berupa tranpraransi, efektifitas, efisiensi, keterbukaan dan
akuntabilitas, diharapkan akan menjadi salah satu solusi terhadap
kompleksitas permasalahan dan kerumitan birokrasi.
Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membangun kepercayaan masyarakat
terhadap kredibilitas pemerintah yang sangat dibutuhkan bagi pemulihan
kehidupan berbangsa dan bernegara melalui solusi teknologi informasi yang
ditandai dengan peningkatan pelayanan publik.
47
DAFTAR PUSTAKA
Baines, E. (2000) Managing Information As A Resources In Coleman, M.
and
Anderson, L. (Ed.) Managing Finance and Resources in Education,
London, Paul Chapman Publishing Ltd.
DfEE (2001) Information Management Strategy, URL,
http://www.dfee.gove.uk/a-z/RMATION%5Fmanagement.
Donovan, F. and Jackson, A.C. (1991) Managing Human Service
Organisation, Sydney, Prentice Hall.
Kroenke, D. and Hatch, R. (1994) Management Information Systems, New
York, McGraw Hill.
Laudon K.C. and Laudon, J.P. (1996) Management Information Systems:
Organisation and Technology, New York, Prentice Hall.
Laudon, K.C. and Laudon J.P. (2001) Essentials of Management
Information
Systems: Organisation and Technology in the Networked Enterprise
(4th, Edn.), New York, Prentice Hall.
Matthews, D.Q. (1976) The Design of the Management Information System,
New York, Mason/Charter Publishers Inc.
McLeod, R. (1983) Manajemen Information System (2nd Ed.), Chicago,
Science Research Associates Inc.
Reynolds, R.C. (1992) Management Information System for Education,
Cambridge, Paul Chapman Publishing Ltd.
Sidi, I.D. (2002) Rancangan Induk Pengembangan Sistem Informasi
Dikdasmen, Jakarta, Dikdasmen, Depdiknas
www.google.com
48