pengembangan model pembinaan program de-radikalisasi di
TRANSCRIPT
1
LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Pengembangan Model Pembinaan Program De-radikalisasi di Indonesia: Alternatif Model
Pembinaan Integratif bagi Narapidana Terorisme sebagai Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Ketua/Anggota Tim
Setyo Widagdo SH.MHum (0020035902)
Milda Istiqomah SH.MTCP (0018018401)
Hikmatul Ula SH.MKn (0021058501)
Dibiayai oleh :
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan
SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 295/SK/2013 tanggal12 Juni2013
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Desember 2014
4
RINGKASAN
Maraknya isu tentang gerakan radikalisme yang muncul akhir-akhir ini di Indonesia
telah membuat pemerintah Indonesia perlu untuk meninjau kembali strategi dan
upaya yang telah dilakukan dalam rangka meredam gejolak radikalisme.Namun
sejauh ini belum ada penelitian terstruktur tentang keefektifan strategi-strategi
tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang telah dilaksanakan oleh
tim peneliti di tahun 2013 yang mengangkat tema mengenai evaluasi program de-
radikalisasi yang ada dilakukan oleh beberapa instasi terkait yang ada di Indonesia
termasuk diantaranya adalah BNPT, Densus 88 dan Kementrian Hukum dan HAM.
Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program de-radikalisasi yang
dilakukan selama ini oleh ketiga instansi tersebut masih belum berjalan secara efektif
mengingat bahwa sebagian besar pelaku terorisme berasal dari residivist.Beberapa hal
yang menjadi kendala dalam implementasi program deradikalisasi tersebut adalah
tidak adanya pengaturan (blue print) yang jelas terkait program deradikalisasi, serta
minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana terkait pelaksanaan program
tersebut.Berdasarkan konteks diatas, maka penelitian ini dalam jangka panjang
bertujuan untuk ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme
di Indonesia melalui pencapaian hasil penelitian jangka pendek yaitu pengembangan
model pembinaan program de-radikalisasi di Indonesia. Aspek pencegahan terhadap
tindak pidana terorisme menjadi tujuan utama dalam perumusan model pembinaan
tersebut. Luaran dari penelitian ini adalah munculnya manual of procedure (MP)
terkait penanganan tersangka terorisme serta model pembinaan deradikalisasi bagi
narapidana terorisme di Pusat Rehabilitasi Deradikalisasi yang dapat digunakan
sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.
Oleh sebab itu dalam perumusan model pembinaan tersebut disusun secara
kolaboratif antara tim peneliti dengan menggunakan metode participatorry action
research yang melibatkan stake holders seperti staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas
1 Malang serta narapidana terorisme yang sedang menjalani masa pemidanaan di
Lembaga Pemasyarakatan. Untuk memperoleh data yang akurat, maka penelitian ini
akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan
menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi yang cermat di lokasi
penelitian.
Keywords: Pembinaan Narapidana, De-radikalisasi, Terorisme.
97
DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Abolisionisme, Bandung : Binacipta, 1996
Amanda K, Johnston, Assesing The Effectiveness of Deradicalization Programs on Islamist
Extrimists, Thesis, Naval Postgraduate School Monterey, California, 2009
Andrie, Taufik. Paper: Kehidupan di Balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di
Indonesia. Yayasan Prasasti Perdamaian. 2011.
Ane Skov Birk, Incredible Dialogues: Religious Dialogue as a Means of Counter-Terrorism
in, 2009
Angel Rabasa, Stacie L, Pettyjohn, Jeremy J. Ghez, Christoper Boucek, Deradicalizing
Islamist Extrimist, RAND Corporation, Santa Monica, 2010.
Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan.
Yogyakarta: Liberty, 1986.
Boucek, Beg and Horgan, Opening up the Jihadi Debate: Yemen‟s Committee for Dialogue,
2010.
Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.
Burhan Bungim, Metodologi penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Hamzah, Andi.Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.PT. Sofmedia, Jakarta. 2012.
Hassan and Pereire, ―An Ideological Response to Combating Terrorism—The Singapore
Perspective. 2010
Hassan, ―The Roles of Religious Rehabilitation Group (RRG) in Singapore,
Johnsen, Yemen‟s Passive Role in the War on Terrorism.
Loebby Loqman, Analisis Hukum dan perundang-undangan Kejahatan terhadap Keamanan
Negara di Indonesia, 1990. Jakarta: UI Press.
Milda Istiqomah dan Muktiono, Evaluasi Program De-radikalisasi di Indonesia, Joint
Research Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.
Orval Morris, The Future of Imprisonment, Chicago, Ill.: University of Chicago, 1977.
Raid Qusti, ―Coupons Instead of Cash for Needy,‖ Arab News, September 21, 2007.
Raj Vasil, Governing Singapore: A History of National Development and Democracy, St.
Leonards, Australia: Allen and Unwin, 2000.
Ramakrishna, ―A Holistic Critique of Singapore‘s Counter-Ideological Program
RAND, National Security Research Division: Middle Eastern Programs, 2014.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, 1988,
Sarwono, Sarlito Wirawan. Terorisme di Indonesia. PT. Pustaka Alvabet, Jakarta. 2012.
Siti Rahayu. 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta:
Akademi Pressindo.
Soedarmayanti & Hidayat.Metodologi Penelitian. Mandar Maju. Bandung. 2002,
Soerjono Soekanto, dkk. Penelitian Hukum Normatif, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
Worth, Yemen‟s Deals with Jihadists Unsettle the U.S.,
98
Skripsi
Anne Dewi Rianna, Pembinaan Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme
Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1
Surabaya),Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.
Intan Nur Nugraheni, Kendala yang Dihadapi lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan
Narapidana Kasus terorisme, Skripsi, 2010
Jurnal
Adam Lankford dan Khaterine Gillespie, ―Rehabilitating Terrorists through Counter-
Indroctination: Lesson Learned from the Saudi Arabian Program.‖ International
Criminal Justice Review vol. 21 no. 2 118-133, Sage Journals, June 2011.
Farid Septian, Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga
Permasyarakatan 1 Cipinang, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 7, Universitas
Indonesia, 2010.
Geofrey Hazard Jr., dalam Sanford Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 2,
Government of Singapore, Ministry of Home Affairs, ―Singapore Government Press
Statement on ISA Arrests,‖ January 11, 2002. See also Government of Singapore, The
Jemaah Islamiyah Arrests and the Threat of terrorism, white paper, January 2003,
Annex C.
Gregory D. Johnsen, Yemen‟s Passive Role in the War on Terrorism, Terrorism Monitor4, no.
4, 2006.
Iqrak Sulhin dan Yogo Tri Hendiarto.Identifikasi Faktor Determinan Residivisme.Jurnal
Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.III Desember 2011
Iqrak Sulih dan Yogo Tri Hendiarto.Op.Cit.dan Muh. Ali Aranoval: Efektivitas Pelaksanaan
Tugas TPP dalam Menerima Keluhan dan Pengaduan WBP.Jurnal Teropong Vol. VII
No.1, Juni 2008.
Roy J. Eidelson and Judy I. Eidelson.Dangerous Ideas: Five Beliefs That Propel Groups
Toward Conflict. Journal of the American Psychological Association, Vol. 58, No. 3,
182–192. March 2003
Saudi Arabia: Official Prison Visit Leads to the Pardoning of 1,000 Detainees,‖ Asharq
Alawsat, May 4, 2006.
Perundang-undangan
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Pemasyarakatan
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang diubah menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003
Perundang-undangan Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai
Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan
Surat Keputusan Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan
Narapidana/Tahanan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan