pengembangan kompetensi asn dalam menghadapi era industri...
TRANSCRIPT
Pengembangan Kompetensi ASN
Dalam Menghadapi Era Industri 4.0
DASAR HUKUM
1. UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
(APARATUR SIPIL NEGARA)
2. PP NOMOR 11 TAHUN 2017 (MANAJEMEN PNS)
3. PERATURAN MENPAN JABATAN FUNGSIONAL
Pengertian Era industri 4.0
Era Industri 4.0 dapat dipahami sebagai suatu sistem
dimana seluruh proses pekerjaan dapat dilaksanakan
dimana saja dan kapan saja menggunakan jaringan
internet dengan transparansi informasi dan
ketersediaan data yang tidak terbatas.
Hampir semua pelayanan yang dilakukan oleh
ASN Kemenkes, sudah berbasis teknologi
Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasyankes, menggunakan alat-alat digital danterkomputerisasi, mulai dari pendaftaran, tindakan medis sampai dengan perekaman medis;
Sistem pelaporan keuangan yang sudah terkomputerisasi dan menggunakan sistem informasi;
Sistem pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas internet dan sistem informasi
Pengelolaan proses kepegawaian yang hampir semuanya berbasis sistem informasidan jaringan internet
Perkembangan teknologi
1
2
3
Telepon, SMS, game monokrom, teknologi 2G
Telepon, SMS, teknologi 3G, pertukaran data ukuran kecil
Telepon, SMS, teknologi 4G, email, pertukarandata ukuran besar, chat, sosmed, game online, dll
Seiring berjalannya
waktu, teknologi terus
maju dan berkembang...
Bagaimanakitamenyikapi ???
PENATAAN ASN
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
Pegawai Negeri : 1) PNS 2) TNI 3) POLRI
UU No. 8 Tahun 1974
UU No. 43 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 2014
APARATUR SIPIL NEGARA
(PNS + PPPK)UU 2/2002
(POLRI)
UU 34/2004
(TNI)
UU ASN menetapkan, ASN sebagai Profesi
Nilai Dasar(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi)
Kode EtikMengatur etika dalam menjalankan profesi sebagai ASN
Sebagai profesi maka ASN mempunyai nilaidasar, kode etik profesi dan kode perilaku
Setiap instansi harus menyusun Kode Etik dan Kode Perilaku untuk lingkungannya
Kode PerilakuPelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku dapat dikenakan sanksi moral
Mengatur tata tertib yang harus ditaatidalam menjalankan tugas, termasukdalam berinteraksi ke pihak luar
Aparatur Sipil Negara (ASN)
profesi bagi :1. Pegawai Negeri Sipil2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja
1. Jabatan Pimpinan Tinggi2. Jabatan Administrasi3. Jabatan Fungsional (psl.18)
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama.
Jafung keterampilan: a) penyelia;b) mahir;c) terampil; d) pemula;
Jabatan Administrasi: a) Administrator (es.III)b) Pengawas (es.IV)c) Pelaksana (es.V & JFU)
Jabatan Pimpinan Tinggi:a) Utama (es.I Pim LPNK)b) Madya (es.I)c) Pratama (es.II)
UU ASN telah meletakkan dasar
yang kuat bagi perwujudan
Birokrasi Kelas Dunia melalui
profesionalitasASN.
Jenis Kompetensi yang harus
dikuasai ASN adalah Kompetensi
Manajerial, Teknis, dan Sosial
Kultural.
Jaminan bahwa setiapASN
mendapatkan hakpengembangan
kompetensi setiap tahun dalam
rangka pengembangan kariernya.
Variasi jenis kegiatan
pengembangan kompetensi yang
dapat dilakukan.
Keharusan Penyusunan Rencana
Pengembangan Kompetensibagi
setiap instansi yang tertuang
dalampenganggaran.
Pengembangan Kompetensi harus
direncanakan, dilaksanakan, dan
dievaluasi.
Kegiatan Pengembangan
Kompetensi harus terekamdalam
Sistem Informasi Pengembangan
Kompetensi ASNNasional.
Kebijakan Nasional
tentang Pengembangan Kompetensi ASN
Sistem Merit
kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan padakualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secaraadil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas danmenempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasipemerintah sesuai kompetensinya;
Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak;Tujuan
Sistem Merit Mengembangkan kemampuan ASN melalui
bimbingan dan diklat;
Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (neptisme, primordialisme,
UU 5 th 2014Pasal 73
Setiap Pegawai
ASN memiliki
hak dan
kesempatan
untuk
mengembangk
an kompetensi
Pengembangankompetensiantara lain
melaluipendidikan dan
pelatihan,seminar, kursus,dan penataran
PP 11 tahun 2017 Pasal 203 ayat (1)
Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang
sama untuk diikutsertakan dalam
pengembangan kompetensi dengan
memperhatikan hasil penilaian kinerja dan
penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan
paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran
dalam 1(satu) tahun (PP 11 tahun 2017 Pasal 203
ayat (4)
KOMPETENSI MANAJERIAL• Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan utk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi
• diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural
atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan
KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL• Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan terkait dg pengalaman berinteraksi dg masyarakat majemuk dlmhal
agama, suku & budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai2 moral, emosi
& prinsip, yg hrs dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan utk memperoleh hasil
kerja sesuai dg peran, fungsi, & jabatan
• diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
KOMPETENSI TEKNIS• Pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan yg spesifik
berkaitan dg bidang teknis jabatan
• diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional
dan pengalaman bekerja secara teknis;
✓ KOMPETENSI TEKNIS
oleh Instansi Teknis
/Pembina JF (Kementerian
/ LPNK )
KOMPETENSI ASN
✓ KOMPETENSI MANAJERIAL
oleh Lembaga Administrasi
Negara
✓ KOMPETENSI SOSIAL
KULTURAL oleh Lembaga
Administrasi Negara
Pengembangan Kompetensi
Pendidikan Pelatihan
PP 11 tahun 2017 pasal 210 ayat (2)
Pendidikan
Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melaluipendidikan formal (pemberian tugas belajar)
Memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatandan pengembangan karier
Pelatihan
Klasikal NonKlasikal
Pembelajaran tatapmuka dalam kelas, minimal melaluipelatihan, seminar, kursus dan penataran
E-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihanjarak jauh, magang,
Pelaksanaan PengembanganKompetensi
MandiriBersama instansi
pemerintah lain yang
memiliki akreditasi untuk
kompetensi tertentu
Bersama dengan lembaga
pengembangan kompetensi yang
independen
Pengembangan Kompetensi Teknis
Pelatihan Teknis
ASN yang profesional sesuai bidangpekerjaannya
Lembaga PelatihanTerakreditasi
Pengembangan Kompetensi Fungsional
Pelatihan Fungsional
Pemangku jabatan fungsionalyang kompeten dan profesional
Lembaga PelatihanTerakreditasi
Untuk mencapai kompetensi sesuai
jenjang jabatan fungsional
Harapan
Permenkes Nomor 1 tahun 2017:Pemberian izin oleh PPK (Kepala Biro Kepegawaian) kepadaPNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yanglebih tinggi, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan diluarjam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan
Peningkatan Pendidikan di lingkungan
Kementerian Kesehatan
Izin
Belajar
A S N
Tugas
Belajar
Dibiayai oleh negara, meninggalkan tugas kedinasan.
Syarat dan ketentuan sesuai Surat Edaran Tugas Belajar yangditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Contoh Pelatihan Teknis
Pelatihan Ms. Office
Pelatihan Pemoragraman Web
Pelatihan Komunikasi Efektif
Pelatihan Keuangan/Akuntansi/Perbendaharaan
Pelatihan Presentasi/Paparan
Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan
Dan Pelatihan lainnya
Uji Kompetensi Fungsional
Uji Kompetensi dilakukan untuk mengukurpengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabatfungsional.
Jabatan fungsional yang harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi:
- Perawat - Perawat Gigi
- Pembimbing Kesja - Pengelola PBJ
- Radiografer - Arsiparis
- Teknisi Elektromedis - Pustakawan
- Perekam Medis - Audiwan
- Pranata Lab Pendidikan - dan lain-lain
Pelatihan Teknis Biro Kepegawaian
secara Mandiri
(1)
Pelatihan Teknis Biro Kepegawaian
secara Mandiri
(2)
Pelatihan Teknis Biro Kepegawaian
secara Mandiri
(3)
Desain Slide Profesional “Amazing Slide” Training
Effective Communication Towards Service Excellence Training
Pelatihan Teknis Biro Kepegawaian
bekerja sama dengan BKN
TUJUAN
1. Memetakan seluruh pegawaiberdasarkan kompetensi, kualifikasi,dan persyaratan yang dibutuhkan olehjabatan.
2. Talent Pool dalam rangka pengisianJabatan Pimpinan Tinggi dan JabatanAdministrasi.
3. Merancang program pengembangankapasitas, sehingga kompetensipegawai dapat sesuai dengankompetensi yang dibutuhkan.
MANFAAT1. Mengidentifikasi kader-kader
pemimpin (talent pool).2. Mengidentifikasi,
menghasilkan strategi dantindakan pengembanganyang spesifik dan terencanabagi pegawai.
3. Salah satu sarana/alat dalampengambilan keputusan yangberkaitan dengan SDMseperti rekruitmen, promosi,mutasi dan pengembangankarir pegawai.
METODE UJI KOMPETENSI
1. Merupakan evaluasi terstandar mengenai perilaku individu denganmenggunakan beragam simulasi dan instrumen tes perilaku.
2. Dilakukan dengan beragam materi tes, instrumen evaluasi kepribadian danwawancara,
3. Dilakukan oleh para assesor yang terlatih melakukan obsevasi terhadapperilaku para peserta (assessi) yang kemudian memberikan penilaian akhirassessment serta umpan balik dan saran pengembangan.
4. Hasil nilai assessment dan umpan balik diharapkan akan memberikansumbangan berharga bagi peningkatan mutu.
ALAT UKUR UJI KOMPETENSI
1. Psikotes .2. Kuesioner kompetensi.3. Wawancara.4. Leaderless Group Discussion.5. Presentasi.6. Tes Kesehatan Mental
PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PEGAWAI TERKAIT PP 11 TAHUN 2017
TREYresearch
SELEKSI TERBUKAJABATAN PIMPINAN TINGGI
33
Seleksi terbuka (open recruitment) mempunyaimakna dan sasaran terhadap peningkatanprofesionalisme ASN dalam menjalankan tugaspemerintahan dan pembangunan.
TREYresearch
TRANSFORMASI PELAKSANAAN
SELEKSI TERBUKA
Add a footer 34
2013 SE MENPAN NOMOR 16 TAHUN 2012
2014 PERMENPAN NOMOR 13 TAHUN 2014
2015APLIKASI SELEKSI TERBUKA
JPT KEMENKES (SISKA)
2017 APLIKASI SIJAPTI KASN
Perbaikan yang terus ber-
kesinambungan
TREYresearch
PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA
Add a footer 35
TAHUN 2013
TREYresearch
PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA
Add a footer 36
TAHUN 2014
MENGACU PADAPERATURAN MENPAN DAN RB
NOMOR 13 TAHUN 2014
TREYresearch
PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA
Add a footer 37
TAHUN 2015
APLIKASI SELEKSI TERBUKAJABATAN PIMPINAN TINGGIKEMENTERIAN KESEHATAN
(SISKA)
TREYresearch
PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA
Add a footer 38
TAHUN 2017
APLIKASI SIJAPTI KASN
TREYresearch
UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAHUjian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebihtinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d
dan dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Sedangkan UKPPI adalah ujian yang wajib ditempuh
oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan
dinaikkan Pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.
39
TREYresearch
PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKKPI
Add a footer 40
•AplikasiUjian Dinasdan UKPPI
2015
•Aplikasi CAT Ujian Dinasdan UKPPI
2018
PENGEMBANGAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL ASN
1. Kualifikasi2. Kompetensi3. Penilaian kinerja, dan;4. Kebutuhan Instansi Pemerintah
1. Integritas dan;2. Moralitas
BERDASARKAN
MEMPERTIMBANGKAN
Tujuan Penetapan
Jabatan Fungsional
PeningkatanProduktivitas
Kerja PNS
PeningkatanProduktivitas Unit
kerja
PeningkatanKarier PNS
PeningkatanProfesionalisme
PNS
Perubahan Nomenklatur
Jabatan Fungsional
KeterampilanPenyelia
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana
Pelaksana Pemula
KeahlianUtama
Madya
Muda
Pertama
Penyelia
Mahir
Terampil
Pemula
Ahli Utama
Ahli Madya
Ahli Muda
Ahli Pertama
BUPPP 21 tahun 2014 Pasal 2 ayat (2)
58 th→ JF Ahli Muda dan Pertama serta JF Keterampilan;
60 th→ 1) JF Ahli Utama dan Ahli Madya; JF Apoteker; JF Dokter; JF Dokter Gigi; JF Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama; JF Widyaiswara Madya dan Muda; atau JF lain yg ditentukan oleh Presiden.
65 th→ JF Peneliti Utama dan Peneliti Madya; JF Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya; JF Widyaiswara Utama; JF Pustakawan Utama; dan JF lain yg ditentukan oleh Presiden
PP 11 tahun 2017 Pasal 239
58 th→ JA, JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF Keterampilan;
60 th→ JPT dan JF ahli madya
65 th→ JF Ahli Utama
Kecuali JF yang ditentukan dalam Undang-Undang
Paling lambat
31 Desember 2018
KETENTUAN PERALIHAN (2)
Perawat Keahlian yang berijazah :
a. Diploma IV Keperawatan harus mengikuti dan lulus
program penyetaraan Pengakuan Pembelajaran Lalu
(PPL);
b. Sarjana Keperawatan (S.Kep) harus mengikuti dan
lulus pendidikan profesi Ners;
Permenpan 25 pasal 41 ayat 2
TREYresearch
Pemangku Jabfungkes yang belum memiliki pendidikansekurang-kurangnya Diploma III, harus meningkatkan
jenjang pendidikannya paling lambat tahun 2020
UU 36 tahun 2014tentang Tenaga Kesehatan
TREYresearch
BAGAIMANAN A MENYIKAPI DATANGNYA ERA INDUSTRI 4.0…
1. PERSIAPAN
2. HADAPI
3. ATUR STRATEGI…..
47