i

PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA

(Studi Kasus di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Magister padaProgram Studi Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi Pemerintahan Desa

diajukan oleh:

WAHYU

16610038

PROGRAM MAGISTER

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2018

i

PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA

(Studi Kasus di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Magister padaProgram Studi Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi Pemerintahan Desa

diajukan oleh:

WAHYU

16610038

PROGRAM MAGISTER

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2018

i

PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA

(Studi Kasus di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Magister padaProgram Studi Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi Pemerintahan Desa

diajukan oleh:

WAHYU

16610038

PROGRAM MAGISTER

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2018

ii

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA

(Studi Kasus di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY)

Disusun oleh:

WAHYU16610038

Disahkan Oleh Tim PengujiPada Tanggal6 Juli 2018

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji) .............................................Dr. E.W. Tri Nugroho

Penguji I .............................................Drs. Suharyanto, MM.

Penguji II .............................................Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

Yogyakarta, 6 Juli 2018

MengetahuiDirektur Program MagisterProgram Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. R. Widodo Triputro

iii

PERNYATAAN

Yang Bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Wahyu, S.Kom

Nomor Mahasiswa : 16610038

Bersama ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis yang berjudul

“Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa(Studi Kasus di Desa Wirokerten Kecamatan

Banguntapan Kabupaten Bantul DIY)” adalah karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan

karya saya sendiri dalam tesis ini telah disebutkan dalam teks dan telah tercantum di

daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa adanya tekanan atau

paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya

peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 21Mei 2018

Yang membuat pernyataan

WAHYU

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat

dan kasih karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Adapun judul tesis penelitian ini adalah "Pengembangan Kapasitas Pemerintah

Desa(Studi Kasus di Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY)". Di

dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa

pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang

terhormat para pembimbing: bapak Dr. E.W. Tri Nugroho dan bapak Drs. Suharyanto

MM. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk

menyelesaikan penulisan tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua

pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Direktur Program Magister Ilmu Pemerintahan Dr. R. Widodo Triputro, atas

kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan

menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa

“APMD” Yogyakarta.

2. Dosen Pembimbing(Ketua Tim Penguji) bapak Dr. E.W. Tri Nugroho, dosen

Penguji I bapak Drs. Suharyanto MM dan dosen Penguji II bapak Gregorius

Sahdan, S.IP, M.A yang telah banyak memberikan masukan demi

memperbaiki kesalahan pada penulisan tesis.

3. Dosen Program Magister Ilmu Pemerintahan, yang telah menjadi pengajardi

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

v

4. StafProgram Magister Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan fasilitas

dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah

Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Desa Wirokerten Kecamatan

Banguntapan Kabupaten Bantul DIY terima kasih banyak atas segala

bantuannya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan tesis.

6. Rekan-rekan organisasi saya dan teman-teman angkatan 17, atas masukkan

serta memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis

ini.

7. Teman-teman kos Gading 14 terima kasih banyak karena telah membantu

memfasilitasi penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan

maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan

kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi

menyempurnakan penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Penulis,

WAHYU

vi

MOTTO

“Barang Siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditunjukan

untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan

duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat”

(Riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11).

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya” (An Najm : 39).

“Jika ada seseorang yang tulus mendoakan dan mengaminkan segala yang ia pinta

tentang usaha mu, maka kerjakanlah semaksimal mungkin dan berusahalah sebaik

mungkin serta berdoalah agar pekerjaan yang engkau lakukan cepat selesai

sehingga yang mendoakan dan mengaminkan mu setiap hari tak menunggu lama

atas kedatanganmu”(W. Numad).

vii

PERSEMBAHAN

Untuk kedua Orang Tua tercinta ayahanda H. Nudin Mad dan Ibunda Narti S.

Yambata yang telah mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi

semangat dan dorongan serta doa sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan

menyelesaikan penulisan tesis.

Kepada kakak Harmo, adik Susi dan adik Sriwahyuni Pakayaserta keluarga yang

Penulis sayangi, terimakasih atas Support nya yang selalu memberikan doa dan

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis.

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................................i

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................................ii

HALAMAN PERNYATAAN......................................................................................iii

KATA PENGANTAR..................................................................................................iv

HALAMAN MOTTO ..................................................................................................vi

HALAMAN PERSEMBAHAN...................................................................................vii

DAFTAR ISI ................................................................................................................viii

DAFTAR GAMBAR....................................................................................................x

DAFTAR TABEL ........................................................................................................xi

INTISARI .....................................................................................................................xii

ABSTRACT .................................................................................................................xiii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................1

A. Latar Belakang Masalah......................................................................................1B. Fokus Penelitian ..................................................................................................8C. Rumusan Masalah ...............................................................................................8D. Tujuan Penelitian ................................................................................................8E. Kerangka Konseptual ..........................................................................................9

1. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) .............................9a. Tujuan Pengembangan Kapasitas ..............................................................17b. Karakteristik Pengembangan Kapasitas ....................................................18c. Dimensi dan Tingkatan Pengembangan Kapasitas....................................20d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas .................24

2. Pemerintah Desa.............................................................................................30F. Metode Penelitian................................................................................................52

1. Jenis Penelitian ...............................................................................................522. Obyek Penelitian ............................................................................................523. Lokasi Penelitian ............................................................................................534. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian .............................................................535. Subyek Penelitian ...........................................................................................536. Teknik Pengumpulan Data .............................................................................557. Teknik Analisis Data ......................................................................................57

ix

BAB II GAMBARAN UMUM DESA WIROKERTEN DAN PRFOIL

PEMERINTAH DESA WIROKERTEN .....................................................................59

A. Gambaran Umum Desa Wirokerten....................................................................59

1. Sejarah Singkat Desa Wirokerten...................................................................592. Luas Wilayah Desa Wirokerten .....................................................................603. Jumlah Penduduk Desa Wirokerten ...............................................................604. Kependudukan Menurut Kelompok Umur Desa Wirokerten.........................615. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wirokerten ...........................................626. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Wirokerten ..................................................637. Jenis Pemeluk Agama Penduduk Desa Wirokerten .......................................65

B. Pemerintah Desa Wirokerten ..............................................................................661. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wirokerten ................662. Badan Permusyawaratan Desa Wirokerten ....................................................683. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wirokerten.................................694. PKK Desa Wirokerten....................................................................................705. POSYANDU Desa Wirokerten ......................................................................726. Karang Taruna Desa Wirokerten....................................................................747. LINMAS Desa Wirokerten ............................................................................758. Ketua RT Desa Wirokerten ............................................................................76

BAB III ANALISIS DATA..........................................................................................79

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas ..........................79

B. Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Kapsitas Perangkat Desa .................81C. Aneka Pelatihan untuk Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa ....................84D. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kapasitas Tahun 2017 .......................97E. Kendala-Kendala dalam Pengembangan Kapasitas ............................................99BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN......................................................................110

A. Kesimpulan .........................................................................................................110B. Saran....................................................................................................................111

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................112

LAMPIRAN .................................................................................................................114

x

DAFTAR GAMBAR

1. Kewenangan Berdasarkan Asal Usul ....................................................................48

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa........................................................................51

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wirokerten .......................66

4. Susunan Keanggotaan TP-PKK Desa Wirokerten ................................................71

5. Susunan organisasi LINMAS Desa Wirokerten....................................................75

xi

DAFTAR TABEL

1. Identitas Informan .................................................................................................53

2. Batas Wilayah Desa Wirokerten ...........................................................................60

3. Jumlah Penduduk Desa Wirokerten ......................................................................60

4. Kelompok Umur Penduduk Desa Wirokerten.......................................................61

5. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wirokerten ..................................................62

6. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Wirokerten .........................................................64

7. Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Desa Wirokerten...........................................65

8. Identitas Pemerintah Desa Wirokerten..................................................................67

9. Susunan Pengurus Kader Posyandu Desa Wirokerten ..........................................72

10. Daftar Nama Ketua RT Desa Wirokerten .............................................................76

11. Aneka Pelatihan Pengembangan Kapasitas...........................................................84

xii

INTISARI

Pengembangan kapasitas pemerintah desa kini menjadi hal yang sangat pentingdemi memberikan kontribusi signifikan bagi efektivitas pelaksanaan undang-undangdesa, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dansejahtera. Termasuk kemampuandalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa. Sepeti bidangpemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang kemasyarakatandesa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Rumusan masalah pada penitian ini adalah ingin mengetahui PengembanganKapasitas Pemerintah Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten BantulDaerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan PeranLurah Desa dalam Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa; Untuk Mengetahui AnekaPelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; Untuk Mengetahui AlokasiAnggaran Untuk Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa Tahun 2017; Mengetahuikendala-kendala yang dihadapi dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa.

Untuk menentukan subyek penelitiannya di pakai teknik purposiveyang dilakukandengan mengambil orang-orang yang terpilih dan terlibat langsung dalam obyekpenelitian. Dengan demikian diusahakan agar informan tersebut memiliki ciri-ciri yangesensial sehingga dapat dianggap cukup representatif.

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikutPertama, Peran Kepala Desa: dalampengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Wirokerten belum optimal, hal ini dapatdilihat pada aneka kegiatan yang dianggarkan dalam APBDES untuk pelatihan ataupengembangan kapasitas secara spesifik pada Perangkat Desa khususnya pada paraKepala Dusun/Dukuh tidak besar.Kedua, Aneka Pelatihan Perangkat Desa: Kurangnyapelatihan-pelatihan yang dianggarkan dalam APBDES untuk pengembangan kapasitassecara spesifik pada Perangkat Desa khususnya pada para KepalaDusun/Dukuh.Ketiga,Alokasi Anggaran untuk pengembangan kapasitas:Kurangnyaalokasi anggaran dimasukan dalam APBDES untuk pengembangan kapasitas padaPerangkat Desa khususnya pada para Kepala Dusun/Dukuh sehingga menghambatpengembangan kapasitas Pemerintah Desa. Keempat, Kendala-kendala pengembangankapasitas:kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Wirokerten ialah karena faktorsumber daya manusia (SDM) masih rendah karena kurangnya kegiatan-kegiatan yangdianggarkan dalam APBDES sehingga pengembangan kapasitas secara spesifik untukperangkat desa masih kurang dan faktor aturan yang membuat perangkat desa merasakebingungan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

Kata kunci: Pengembangan Kapasitas, Pemerintahan Desa.

xiii

ABSTRACT

The capacity building of the village apparatus is now very important in order tomake a significant contribution to effectivity in implementing the village laws, to createan advanced, independent and prosperous village. Including the ability to carry out theduties and functions of the village apparatus. As in the field of village’s governmentmanagement, preparation of village development planning, financial management andvillage assets.

The formulation of the problem in this research is to find out the capacity buildingof village’s government in Wirokerten Village at Banguntapan District, Bantul Regency,Special Region of Yogyakarta. The purpose of this research is to know roles of head’sgovernment in Wirokerten village and the development of village apparatus capacity; toknow varieties of training in capacity building for village apparatus; to know thebudget allocation for village apparatus capacity development in 2017; knowing theobstacles faced in capacity building of village government.

To determine the subject of the research, a purposive technique was used by takingthe people who were selected and directly involved in the object of research. Thus, it isendeavored that the informant has essential characteristics so that it can be consideredquite representative.

The conclusions of this research are as follows: First, the Role of head’s Villagegovernment: in developing the capacity of the Wirokerten village government it is notoptimal, this can be seen in various activities budgeted in the APBDES for training orcapacity building specifically on village apparatus especially for the hamlet / hamletleaders not large. Second, various village apparatus training: Lack of training budgetedin the APBDES for specific capacity building on village apparatus, especially forHamlet / Hamlet Heads. Third, Budget allocation for capacity building: Lack of budgetallocation is included in the APBDES for capacity building on village apparatus,especially for the Hamlet / Hamlet Heads, which impedes the development of villagegovernment capacity. Fourth, capacity building constraints: the constraints faced by theWirokerten Village Government is that the human resources (HR) factor is still low dueto the lack of activities budgeted in the APBDES so that capacity building specificallyfor the village apparatus is still lacking and the rule factors that make village apparatusfelt confused in carrying out the planned activities.

Keywords: Capacity Building, Village Governance.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari

penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan

dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan

semua program. Kerena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan sub

sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar

memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan

pemerintahaannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti

bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan

kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintah Desa, baik itu Kepala Desa,

Sekretaris Desa, kepala urusan dan kepala seksi harus benar-benar memahami

kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing.

Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua

aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta

tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang

profesional dan akuntabel.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam

melaksanakan urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diperlukan

2

adanya kapasitas Perangkat Desa yang memadai. Sedangkan penyelenggaraan

pemerintahan desa yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur

desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam

menjalankan tugas dan fungsi desa. Namun demikian sampai saat ini secara

umum kapasitas Perangkat Desa masih terhitung sangat rendah.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan instansi yang bermitra

dengan Desa sebagai pedoman pemberi petunjuk teknis dalam pengelolaan

atau pelaporan. Lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memperhatikan dan

memberikan kewenangan terhadap desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa

setiap tahun anggaran dana desa semakin meningkat, ini merupakan suatu

kesempatan bagi Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan yang

dilengkapi dengan pengelolaan yang terarah sesuai petunjuk teknis yang

berlaku. Undang-undang desa juga memberikan kewenangan yang lebih besar

kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan

pembangunan, melakukan pembinaan kepada kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakatnya. Posisi desa bergeser dari sekadar wilayah

administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat

setempat melalui musyawarah.

Dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara

eksplisit memberikan tugas kepada Pemerintah Desa yaitu penyelenggaraan

3

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

Selama kurang lebih empat tahun undang-undang desa diberlakukan,

jumlah problem yang terjadi di desa masih sangat besar sehingga menunjukan

bahwa peningkatan kapasitas pemerintahan desa masih menjadi suatu

kebutuhan. Terlebih lagi, pemerintah supradesa secara faktual hingga saat ini

belum memaksimalkan dalam melakukan asistensi dan pendampingan desa

secara efektif. Konsenkuensinya ialah membutuhkan kerja keras dan

sinergisitas berbagai elemen khususnya bidang pemberdayaan masyarakat desa

untuk memberi dukungan dalam pengembangan kapasitas pemerintahan desa

khususnya dalam mengelola kegiatan yang ada di desa.

Dilihat dari aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat

pemerintahan terendah tersebut maka salah satu aspek yang terlebih dahulu

perlu dibangun adalalah kapasitas dari aparatur pemerintahan desa dalam

pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan

desa serta memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya juga aspek-

aspek lainnya.

Demi terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan efisien, tentunya

dibutuhkan perencanaan yang matang. Dengan memperhitungkan segenap

potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan

pembangunan yang tepat. Dibutuhkan sumber daya manusia terutama

Perangkat Desa yang profesional. Dari segi pendidikan, pengetahuan dan

keterampilan sesuai tugas yang diemban.

4

Pengembangan kapasitas aparatur desa kini menjadi hal yang sangat

penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektvitas pelaksanaan

undang-undang desa, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri

dansejahtera. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

aparatur pemerintahan desa. Sepeti bidang manajemen pemerintahan desa,

penyusunan perancanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset

desa.

Pemerintah Desa harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap

akselerasi (pelaksanaan implementasi) pada proses pembangunan. Dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat, akan terlaksana dengan baik bila peran Pemerintah

Desa serta masyarakat dan partisipasinya juga baik. Oleh karena itu peneliti

berpikir kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah

Desa sangat penting demi kelancaran pembangunan.

Pengembangan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan

yang pernah diikuti Kepala Desa dan aparatur desa. Adapun pelatihan dan

pengembangan kapasitas Pemerintah Desa yang menjadi tujuan utama

beberapa diantaranya yaitu pelatihan keuangan desa, diklat manajemen

pemerintahan desa, pelatihan aparatur desa, pelatihan bimtek kearsipan,

pengembangan ekonomi desa, pelatiahan tata cara perencanaan pembangunan,

pelatihan tata cara pengelolalaan dan pelatihan tata cara penyusunan

administrasi desa mulai dari RPJMDES, RKPDES, APBDES serta LPJ atau

dokumen akhir dan penyusunan regulasi di Desa.

5

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas aparatur desa dalam

melaksanakan tugasnya, salah satunya ialah tingkat pendidikan. Tingkat

pendidikan yang masih rendah akan mempengaruhi kapasitas dari aparat desa

dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang administrasi. Minimnya

pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan perencanaan

pembangunan secara baik dapat mengakibatkan perencanaan pembangunan

desa menjadi tidak optimal. Hal itu terjadi dikarenakan berbagai faktor salah

satunya dikarenakan faktor kemampuan sumber daya manusia aparatur desa.

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian permasalahan yang dijumpai

dilapangan.

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian, peneliti melihat kurangnya

kinerja pemerintah daerah dalam merespon program/kegiatan dari Pemerintah

Desa sehingga pemahaman atau pengetahuan Pemerintah Desa tentang

wewenang masih terbatas bahkan tidak diketahui sama sekali. sehingga peran

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan terhitung belum

begitu baik. Dalam pelaksanaan pembangunan, dapat dilihat pula

keterlambatan dalam menyelesaikan program pembangunan. Kita ketahui

bersama bahwa dalam pembangunan desa masih saja terjadi kendala-kendala

yang dihadapi khususnya desa-desa yang selalu mengalami hambatan dari

menyusun regulasi-regulasi serta minimnya pengetahuan untuk melakukan

perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan. Dari beberapa uraian yang ada pada

masalah tersebut maka peneliti mengambil judul yaitu “Pengembangan

Kapasitas Pemerintah Desa”.

6

Adapun hasil penelitian lainnya yang membahas tentang peningkatan

kapasitas pemerintah desa telah diulas oleh sejumlah peneliti dalam berbagai

penelitian sebelumnya yang mana beberapa hasil penelitian tersebut

selanjutnya oleh penulis dijadikan sebagai pijakan dalam penulisan tesis ini.

Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dari Ulima Islami (2016), dari jurusan ilmu pemerintahan

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung yang berjudul

Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di

Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Hasil penelitian ini menunujukkan

bahwa pada indikator pemahaman, semua informan menyatakan bahwa

keseluruhan aparatur Desa Tiuh Tohou sudah cukup memahami buku-

buku Administrasi Desa dan tata cara pengisian buku-buku tersebut namun

aparatur Desa belum memiliki kemauan atau malas dalam pengisian buku-

buku Administrasi Desa. Pada indikator keterampilan, sebagian informan

tidak puas dengan keterampilan aparatur Desa Tiuh Tohou karena belum

mampu mengaplikasikan buku-buku administrasi desa dan dinilai masih

tidak teliti dan tangkas dalam pelaksanaan tertib Administrasi Desa

meskipun sudah menjalakankannya sesuai dengan pedoman yang

diberikan oleh Kecamatan Menggala. Pada indikator kemampuan

menunjukan bahwa aparatur Desa belum mampu untuk menyelenggarakan

tertib Administrasi Desa. Hal tersebut dilihat berdasarkan ketidakmauan

aparatur Desa untuk menyusun rencana kegiatan terhadap tertib

7

Administrasi Desa dan belum mampu untuk mempertanggungjawabkan

hasil Administrasi Desa tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Menggala.

2. Penelitian dari Asrori (2014), Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementrian Dalam Negeri yang berjudul Kapasitas Perangkat Desa

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus. Hasil

survey pendahuluan di Kabupaten Kudus, menunjukkan bahwa keberadaan

pemerintah desa belum dapat berfungsi secara optimal dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu faktor belum optimalnya

penyelenggaraan pemerintahan desa disebabkan oleh kapasitas perangkat

desa yang kurang memadai jika dibandingkang dengan beban tugas, luas

wilayah dan ketrampilan yang mereka miliki masih sangat terbatas sebagai

akibat minimnya pembinaan, penataran dan dan diklat teknis untuk

meningkatkan kemampuan perangkat desa. Potret perangkat desa

menunjukkan profesionalisme rendah, kurang kreatif dan inovatif, serta

masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa

perangkat desa masih lemah. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan

untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan; kendala, dan langkahlangkah yang telah dan akan dilakukan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kapasitas

perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pemetaan

dibatasi pada 1) peta aspek individu (kemampuan dasar, kemampuan

managemen, kemampuan teknis); 2) peta aspek institusi/kelembagaan; dan

3) peta aspek peralatan.

8

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah bagaimana kinerja pemerintah daerah

dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Desa. Selanjutnya yang menjadi

fokus penelitian adalah:

1. Peran Kepala Desa dalam pengembangan kapasitas perangkat Desa?

2. Aneka pelatihan untuk peningkatan kapasitas perangkat Desa?

3. Alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas perangkat Desa Tahun

2017?

4. Kendala dalam pengembangan kapasitas Pemerintah Desa?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang ada pada latar belakang maka rumusan

masalah pada tesis yang berjudul pengembangan kapasitas Pemerintah Desa

yaitu: Bagaimana pengembangan kapasitas Pemerintah Desa Wirokerten

Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Peran Kepala Desa dalam pengembangan kapasitas

Perangkat Desa.

2. Untuk mengetahui aneka pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Desa

3. Untuk mengetahui alokasi anggaran pengembangan kapasitas Perangkat

Desa Tahun 2017

4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan

kapasitas Pemerintah Desa.

9

E. Kerangka Konseptual

1. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Penelusuran definisi pengembangan kapasitas memiliki variasi antar

satu ahli dengan ahli lainnya. Hal ini dikarenakan pengembangan kapasitas

merupakan kajian yang multi dimensi, dapat dilihat dari berbagai sisi.

Secara umum konsep capacity building dapat dimaknai sebagai proses

membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi.

Brown (Rainer Rohdewohld, 2005:11) mendefinisikan Capacity

Building adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan

seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak

dicapai.

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yap

(Gandara 2008:9) bahwa Capacity Building adalah sebuah proses untuk

meningkatkan individu, group, organisasi, komunitas dan masyarakat

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam definisi Capacity Building di atas terkandung makna suatu

upaya yang berhubungan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia,

upaya untuk mendorong organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan

fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang

dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (2001:5) mendefinisikan

Capacity Building adalah pembangunan atau peningkatan kemampuan

10

(capacity) secara dinamis untuk mencapai kinerja dalam menghasilkan out-

put dan out-come pada kerangka tertentu.

Lebih lanjut African Capacity Building Foundation (Rainer

Rohdewohld, 2005:12) menjelaskan Capacity Building dalam lingkupan

yang lebih luas dan rinci bahwa Capacity Building dapat diartikan sebagai

sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok,

organisasi, komunitas atau masyarakat untuk:

a) Menganalisa lingkungannya.

b) Mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan

peluang-peluang.

c) Memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah,

isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan

peluang yang relevan.

d) Merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan

menggunakannya dengan efektif, dan atas dasar sumber daya yang

berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor dan

mengevaluasi rencana aksi tersebut, dan

e) Memanfaatkan umpan balik sebagai pembelajaran.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan penjelasan di atas mengenai

pembelajaran, Morrison (2001:4) juga mengemukkan bahwa Capacity

Building dapat dilihat sebagai sebuah proses untuk mempengaruhi, atau

menggerakkan, perubahan di berbagai tingkatan (multi-level) pada individu,

kelompok, organisasi dan sistem yang berusaha memperkuat kemampuan

11

adaptasi diri dan organisasi sehingga mereka dapat merespon perubahan

lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Berdasarkan pernyataan Morrison di atas terdapat kata kunci definitif

tentang Capacity Building (Pengembangan Kapasitas) menurut Soeprapto

(2006 : 11) yakni:

a. Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses.

b. Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan

meliputi individu, grup, organisai dan sistem.

c. Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap.

d. Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai actionable learning

dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses

pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang

menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terus

menerus beradaptasi atas perubahan.

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi Capacity Building menurut

para ahli di atas, dapat menarik kesimpulan bahwa Capacity Building

(pengembangan kapasitas) secara umum merupakan suatu proses

pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian

yang dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi serta sistem untuk

memperkuat kemampuan diri, kelompok dan organisasi sehingga mampu

mempertahankan diri/profesinya ditengah perubahan yang terjadi secara

terus menerus.

12

Selanjutnya, UNDP dan Canadian International Development Agency

(CIDA) dalam Milen (2006 : 15) memberikan pengertian peningkatan

kapasitas sebagai: proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi,

dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk; (a) menghasilkan

kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (core functions), memecahkan

permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan

dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.

Keseluruhan definisi di atas, pada dasarnya mengandung kesamaan

dalam tiga aspek sebagai berikut: (a) bahwa pengembangan kapasitas

merupakan suatu proses; (b) bahwa proses tersebut harus dilaksanakan pada

tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan institusi/organisasi; dan

(c) bahwa proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan

organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang

bersangkutan.

Namun Soeprato (2007: 9) tidak condong pada salah satu sisi karena

menurutnya keduanya memiliki karakteristik diskusi yang sama yakni

analisa kapasitas sebagai inisiatif lain untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan (government performance).

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perhatian

diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan

teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain pendidikan dan latihan

(training), pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja

13

dan sistim rekruitmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan pengembangan

organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistim manajemen untuk

memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugasyang ada dan

pengaturan struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata

sistim insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi

dan struktur manajerial. Dan berkenaan dengan reformasi kelembagaan,

perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistim dan institusiinstitusi yang

ada, serta pengaruh struktur makro.

Sebagaimana diindikasikan, bahwa dimensi-dimensi kapasitas ini

bersifat interaktif dan dinamis. GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische

Zusammenarbeit) dalam Milen (2006: 22) yang menggambarkan bahwa

dalam proses pengembangan kapasitas terdapat tiga tingkatan (level) yang

harus menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi.

Ketiga tingkatan itu adalah: (a) tingkatan sistem/kebijakan, (b) tingkatan

organisasi/lembaga, dan (c) tingkatan individu/sumber daya manusia. Ketiga

tingkatan ini saling terkait dan mendukung, sehingga prosesnya harus

dilakukan secara bersama-sama. Pembagian tingkatan ini dilakukan untuk

memastikan bahwa fokus peningkatan kapasitas dalam mencapai sasaran

secara efektif dan menentukan langkah-langkah proses perubahan secara

operasional, sehingga benar-benar mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Pada tingkatan sistem, suatu organisasi harus melakukan upaya proses

perbaikan pada sistem, kebijakan dan berbagai aturan yang menjadi dasar

berbagai program, aktivitas dan kegiatan pada organisasi. Dalam

14

mengembangkan kualitas sistem ini, yang menjadi fokus utama adalah

perubahan pada kebijakan dan peraturan yang dianggap menghambat

kinerja optimal organisasi. Pada tingkatan organisasi, upaya peningatan

kapasitas berhubungan dengan menciptakan perangkat struktur, kultur dan

pengelolaan organisasi yang mendukung para pegawai/individu untuk

menunjukkan kinerja terbaiknya. Sebagaimana diketahui bahwa organisasi

terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur perangkat keras (hardware) dan

unsur perangkat lunak (software). Unsur perangkat keras organisasi bisa

meliputi infrastruktur (gedung), struktur organisasi, serta dukungan

anggaran. Sedangkan perangkat lunak organisasi adalah kultur organisasi,

prosedur kerja, dan sumber daya informasi yang dimiliki organisasi.

Sedangkan pada tingkatan individu adalah individu sebagai sumber daya

manusia organisasi yang harus ditingkat kemampuan dan

profesionalismenya baik itu pengetahuan, kompetensi, keterampilan

maupun etika kerja.

Serupa dengan konsep GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische

Zusammenarbeit), Leavit juga menjelaskan tingkatan pengembangan

kapasitas sebagai berikut: (a) tingkat individu, meliputi: pengetahuan,

keterampilan, kompetensi, dan etika; (b) tingkat kelembagaan, meliputi:

sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan

keputusan; dan (c) tingkat sistem meliputi: peraturan perundang-undangan

dan kebijakan pendukung.

15

Lebih lanjut, dalam rangka pengembangan kapasitas bahwa

pengembangan kapasitas mencakup: (1) tingkat sistem, menetapkan

kondisi-kondisi kerangka yang memungkinkan dan membatasi (pengatur)

bagi pemerintah daerah, dan dimana berbagai komponen sistem berinteraksi

satu sama lain; (2) tingkat kelembagan (entitas), tingkat badan atau lembaga

teknis, atau lembaga pengantar pelayanan (service delivery) dengan struktur

organisasi tertentu, proses-proses kerja dan budaya kerja; dan (3) tingkat

individu, keterampilan dan kualifikasi individu berupa uraian pekerjaan,

motivasi dan sikap kerja.

Dalam melakukan pengembangan kapasitas individu, tingkatan

kompetensi atau kapasitas individu bisa diukur melalui konsep dari Gross

(Sudrajat, 2005: 54), yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus

dimiliki aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan

pembangunan adalah sebagai berikut :

1) Knowledge yang meliputi: general knowledge, technical knowledge,

jobs and organisation, administrative concept and methods, dan

selfknowledge.

2) Ability yang meliputi: management, decision making, comunication,

planing, actuating / organizing, evaluating / controling, working with

others, handling conflicts, intuitive thought, comunication, dan

learning.

3) Interest yang meliputi: action orientation, self-confidence,

responsibility, dan normes and ethics.

16

Pemahaman tentang kapasitas di atas dapat dikatakan masih terbatas

pada aspek manusianya saja (human capacity). Pengembangan kemampuan

SDM ini harus menjadi prioritas pertama oleh pemerintah, karena SDM

yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kemampuan

faktor non-manusia secara optimal. Dengan kata lain, kemampuan suatu

daerah secara komprehensif tidak hanya tercermin dari kapasitas SDM-nya

saja, namun juga kapasitas yang bukan berupa faktor manusia (non-human

capacity), misalnya kemampuan keuangan dan sarana/prasarana atau

infrastruktur.

Baik kapasitas SDM maupun kapasitas non-SDM ini secara bersama-

sama akan membentuk kapasitas internal suatu organisasi. Namun,

walaupun kapasitas internal suatu pemerintah daerah berada pada level yang

tinggi, tidak secara otomatis dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah itu

secara agregat juga tinggi. Disini diperlukan adanya indikator-indikator

eksternal yang dapat menjadi faktor pembanding/penilai/pengukur dari

kapasitas internal tersebut. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa kapasitas

internal yang tinggi merupakan prasyarat untuk menciptakan indikator

kinerja eksternal yang tinggi. Adalah tidak masuk akal bahwa kinerja

eksternal dapat dipacu dengan kemampuan internal yang terbatas.

Dalam hubungan ini, jika kinerja eksternal pada suatu daerah

menunjukkan indikasi yang positif, secara asumtif dapat dijustifikasi bahwa

kemampuan internal daerah itu berada pada level yang baik. Pada

gilirannya, kemampuan internal daerah yang baik ditambah dan/atau

17

dibuktikan dengan positifnya indikator-indikator eksternal, akan membentuk

kemampuan/kapasitas daerah secara menyeluruh atau komprehensif.

Adapun yang dimaksud dengan kinerja eksternal disini adalah segala hasil

capaian diluar struktur kelembagaan pemerintah namun diperoleh karena

adanya aktivitas yang dilakukan pemerintah tersebut. Kinerja ini dapat

berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara progresif (ditopang

oleh indikator ekonomi makro), kualitas lingkungan sebagai dampak dari

kebijakan, hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan warganya

(ditunjukkan oleh tingginya tingkat partisipasi dan legitimasi, serta

rendahnya keluhan masyarakat), dan sebagainya.

a. Tujuan Capacity Building

Menurut Keban (2000:7) bahwa Capacity Building (Pengembangan

Kapasitas) adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk

meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja.

Lebih lanjut Morrison (2001:23) mengatakan bahwa Capacity

Building (pengembangan kapasitas) adalah pembelajaran, berawal dari

mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi

ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan

kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi

perubahan.

Adapun pendapat ahli di atas, penjelasan tersebut menunjukkan

bahwa tujuan dari Capacity Building (pengembangan kapasitas) dapat

dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

18

a. Secara umum diidentikkan pada perwujudan sustainabilitas

(keberlanjutan) suatu sistem.

b. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik

dilihat dari aspek : 1) Efisiensi dalam hal waktu (time) dan sumber

daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome; 2) Efektivitas

berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang

diinginkan; 3) Responsivitas yakni bagaimana mensinkronkan

antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut; 4)

Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup,

organisasi dan sistem.

b. Karakteristik Capacity Building

Capacity Building (Pengembangan kapasitas) (Gandara, 2008 : 16)

dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut : a. Merupakan sebuah proses

yang berkelanjutan; b. Memiliki esensi sebagai sebuah proses internal;

c. Dibangun dari potensi yang telah ada. d. Memiliki nilai intrinsik

tersendiri; e. Mengurus masalah perubahan; f. Menggunakan

pendekatan terintegrasi dan holistik.

Indikator-indikator di atas dapat dimaknai bahwa Capacity

Building merupakan suatu proses yang berlangsung secara

berkelanjutan, bukan berangkat dari pencapaian hasil semata, seperti

yang telah dijelaskan dimuka bahwa Capacity Building adalah proses

pembelajaran akan terus melakukan keberlanjutan untuk tetap dapat

19

bertahan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara terus

menerus.

Capacity Building bukan proses yang berangkat dari nol atau

ketiadaan, melainkan berawal dari membangun potensi yang sudah ada

untuk kemudian diproses agar lebih meningkat kualitas diri, kelompok,

organisasi serta sistem agar tetap dapat beratahan di tengah lingkungan

yang mengalami perubahan secara terus-menerus.

Capacity Building bukan hanya ditujukkan bagi pencapaian

peningkatan kualitas pada satu komponen atau bagian dari sistem saja,

melainkan diperuntukkan bagi seluruh komponen, bukan bersifat

parsial melainkan holistik, karena Capacity Building bersifat multi

dimensi dan dinamis dimana dicirikan dengan adanya multi aktifitas

serta bersifat pembelajaran untuk semua komponen sistem yang

mengarah pada sumbangsih terwujudnya kinerja bersama (kinerja

kolektif).

Walaupun konsep dasar dari Capacity Building ini adalah proses

pembelajaran, namun Capacity Building pada penerapannya dapat

diukur sesuai dengan tingkat pencapaiannya yang diinginkan, apakah

diperuntukkan dalam jangka waktu yang pendek, menengah atau

panjang. Proses Capacity Building dalam tingkatan yang terkecil

merupakan proses yang berkaitan dengan pembelajaran dalam diri

individu, kemudian pada tingkat kelompok, organisasi dan sistem

dimana faktor-faktor tersebut juga difasilitasi oleh faktor eksternal yang

20

merupakan lingkungan pembelajarannya. Dalam jangka waktu yang

sangat panjang dan terus menerus, maka pengembangan kapasitas

memerlukan aktifitas adaptif untuk meningkatkan kapasitas semua

stakeholdernya.

c. Dimensi dan Tingkatan Capacity Building

Konsep Capacity building secara umum merupakan serangkaian

strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

responsivitas dari kinerja individu, kelompok atau organisasi serta

sistem.

Dimensi Capacity Building (Pengembangan Kapasitas) ini juga

diungkapkan oleh beberapa ahli lain,yaitu sebagai berikut :

Sementara itu, UNDP (Riyadi, 2006:13) memfokuskan

Capacity Building pada tiga dimensi yaitu : (1) tenaga kerja (dimensi

sumberdaya manusia), yaitu kualitas SDM dan cara SDM

dimanfaatkan; (2) modal (dimensi phisik) yaitu menyangkut peralatan,

bahan-bahan yang diperlukan, dan gedung; dan (3) teknologi yaitu

organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan

keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistem informasi

manajemen. Dan United Nations memusatkan perhatiannya kepada: (a)

mandat atau struktur legal; (b) struktur kelembagaan; (c) pendekatan

manajerial; (d) kemampuan organisasional dan teknis; (e) kemampuan

fiskal lokal; dan (f) kegiatan-kegiatan program.

21

Lebih lanjut Riyadi (2006:14) mengungkapkan tentang dimensi

Capacity Building bahwa: Semua dimensi peningkatan kemampuan di

atas dikembangkan sebagai strategi untuk mewujudkan nilai-nilai “good

governance”. Pengembangan sumberdaya manusia misalnya, dapat

dilihat sebagai suatu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas dan memelihara nilai-nilai moral dan etos kerja.

Pengembangan kelembagaan merupakan strategi penting agar suatu

lembaga pemerintahan mampu: (1) menyusun rencana strategis

ditujukan agar organisasi memiliki visi yang jelas; (2)

memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan nilai efisiensi,

efektivitas, transparansi, responsivitas, keadilan, partisipasi, dan

keberlanjutan; (3) mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi dan

efektivitas, tingkat desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat, dan (4)

melaksanakan tugas-tugas manajerial agar lebih efisien, efektif,

fleksibel, adaptif, dan lebih berkembang. Dan pengembangan jaringan

kerja, misalnya merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan

bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak-pihak luar dengan prinsip

saling menguntungkan.

Berdasarkan penjelasannya di atas Riyadi (2006 : 14) menuturkan

lebih lanjut bahwa : Bila dicermati berbagai pendapat di atas maka

“capacity building” sebenarnya berkenaan dengan strategi menata input

dan proses dalam mencapai output dan outcome, dan menata feedback

untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tahap berikutnya. Strategi

22

menata input berkenaan dengan kemampuan lembaga menyediakan

berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumberdaya manusia dan non

manusia agar siap untuk digunakan bila diperlukan. Strategi menata

proses berkaitan dengan kemampuan lembaga merancang, memproses

dan mengembangkan kebijakan, organisasi dan manajemen. Dan

strategi menata feedback berkenaan dengan kemampuan melakukan

perbaikan secara berkesinambungan dengan mempelajari hasil yang

dicapai, kelemahan-kelemahan input dan proses, dan mencoba

melakukan tindakan perbaikan secara nyata setelah melakukan berbagai

penyesuaian dengan lingkungan. Strategi-strategi tersebut harus dinilai

secara cermat tingkat kelayakannya pada bidang-bidang strategis yang

menjadi prioritas utama kegiatan pada saat sekarang.

Berdasarkan pendapat Riyadi di atas jelas bahwasannya

Capacity Building dimaksudkan dapat diselenggarakan dalam seluruh

lini dari mulai komponen yang paling kecil sampai pada komponen

sistem yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan

pemerintahan yang baik, yang berkualitas. Dan yang menjadi hal

penting bagaimana agar supaya Capacity ini dapat ditata dan

diimplementasikan dalam seluruh lini melihat kompleksitas dimensi

dan tingkatan dari Capacity Building ini. Oleh karena itu masing-

masing tingkatan memiliki perlakuan yang berbeda namun esensinya

sama mengarah pada pencapaian kualitas yang lebih baik lewat

pembelajaran yang terjadi secara terus menerus tanpa ada akhir.

23

Dari uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa capacity building

memiliki dimensi dan tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada individu

2. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada organisasi

3. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada sistem

Berikut mengenai tingkatan dan dimensi pengembangan

kapasitas menurut Riyadi (2006 : 15) adalah :

a. Dimensi dan tingkatan Individu, adalah tingkatan dalam sistem

yang paling kecil, dalam tingkatan ini aktivitas Capacity Building

yang ditekankan adalah pada aspek membelajarkan individu dalam

rangka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam

ruang lingkup penciptaan peningkatan keterampilan-keterampilan

dalam diri individu, penambahan pengetahuan dan teknologi yang

berkembang saat ini, peningkatan tingkah laku untuk memberikan

tauladan, dan motivasi untuk bekerja lebih baik dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan

lembaga/oragnisasi yang telah dirancang sebelumnya dengan

berbagai kegiatan-kegiatan misalnya contoh kecil dengan pelatihan,

sistem rekruitmen yang baik, sistem upah dan sebagainya.

b. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada kelembagaan

atau organisasi terdiri atas sumber daya organisasi, budaya

organisasi, ketatalaksanaan, struktur organisasi atau sistem

pengambilan keputusan dan lainnya.

24

c. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada sistem

merupakan tingkatan yang paling tinggi dimana seluruh komponen

masuk didalamnya. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang

berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi

dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu;

Komponen-komponen tersebut diantaranya seperti kebijakan dan

sumber daya manusia dan lainnya.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Capacity Building

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan

maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas. Namun secara

khusus Soeprapto (2006:20) mengemukakan bahwa faktor-faktor

signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas adalah sebagai

berikut :

1) Collective commitments dari seluruh aktor yang terlibat dalam

sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pengembangan

kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen

bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus

ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor

ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan

dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen baik

dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staf

yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program

25

pengembangan kapasitas bisa berlangsung apalagi berhasil dengan

baik.

2) Faktor conducive leadership merupakan salah satu hal yang paling

mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program

pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah

organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus

terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang

dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini

karena tantangan ke depan yang semakin berat dan juga realitas

keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik.

Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada

setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan

kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan

efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan

organisasi yang diinginkan.

3) Reformasi Peraturan: Kontekstualitas politik pemerintahan daerah

di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu

berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-

formalprosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam

kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itulah,

sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat

dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi (atau dapat

dibaca penyelenggaran peraturan yang kondusif) merupakan salah

26

satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan

program kapasitas ini.

4) Reformasi Kelembagaan: Reformasi peraturan di atas tentunya

merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan

ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada

pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi

penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan

menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi

kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan

kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan

menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang

program pengembangan kapasitas karena pengembangan kapasitas

harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus

ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan

kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (existing

capacities). Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang

kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus

dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan

kapasitas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

a. Komitmen bersama yang berkelanjutan menjadi dasar

terselenggaranya program pengembangan kapasitas personal.

27

b. Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh

terhadap penyelenggaraan program pengembangan kapasitas

individu/personal dalam lembaga. Dalam lembaga atau organisasi

pemimpin merupakan orang yang paling memiliki andil besar dalam

upaya membawa bawahannya ke arah kemajuan dalam wujud

penciptaan peningkatan kemampuan guru dan staf atau malah

sebaliknya. Kepemimpinan yang kondusif, Pemimpin yang peka dan

mengetahui kebutuhan akan pengembangan kualitas diri guru dan staf

sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Capacity Building.

c. Penyelenggaran peraturan yang kondusif yang dapat menciptakan

berkembang dengan baik kegiatan Capacity Building.

d. Sebuah organisasi yang memiliki budaya mutu yang kuat akan

mempermudah terselenggaranya program pengembangan kapasitas

personal ataupun organisasi. Sementara itu sikap mengakui

kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh personal sebagai anggota

organisasi akan menumbuhkan sikap untuk selalu belajar dari orang

lain dan membelajarkan orang lain.

Semua dimensi pengembangan kapasitas di atas dikembangkan

sebagai strategi untuk mewujudkan nilai-nilai good governance.

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat sebagai suatu strategi

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan memelihara nilai-nilai

moral dan etos kerja.

28

Pengembangan kelembagaan merupakan strategi penting agar suatu

lembaga pemerintahan mampu:

1. Menyusun rencana strategis ditujukan agar organisasi memiliki visi

yang jelas.

2. Memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan nilai efisiensi,

efektivitas, transparansi, responsivitas, keadilan, partisipasi, dan

keberlanjutan.

3. Mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas,

tingkat desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat.

4. Melaksanakan tugas-tugas manajerial agar lebih efisien, efektif,

fleksibel, adaptif, dan lebih berkembang. Pengembangan jaringan

kerja, misalnya merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan

bekerjasama atau kolaborasi dengan pihakpihak luar dengan prinsip

saling menguntungkan (menurut Keban, 2010 : 187). Terhadap

gambaran tersebut dikemukakan bahwa pembangunan kapasitas harus

dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada tiga aspek

atau tingkatan (menurut Keban, 2004 : 183), yaitu:

a) Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan

pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang

mendukung pencapaian objektivitas kebijakan tertentu.

b) Tingkatan kelembagaan atau keseluruhan satuan, contoh struktur

organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi,

29

prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan

prasarana, hubungan dan jaringan organisasi.

c) Tingkatan individual, contohnya keterampilan individu dan

persyaratan, pengetahuan, perilaku, pengelompokan pekerjaan dan

motivasi dari pekerjaan di dalam organisasi. Pembangunan

kapasitas pada tingkatan lembaga dapat dilihat dengan

menggunakan ukuran menurut World Bank (Keban, 2004 : 182),

sebagai berikut :

a. Pengaturan struktur dalam membangun kapasitas Lembaga

Menurut Robbins (dalam Kusdi, 2009 : 175): 1. Restrukturisasi;

2. Memberdayakan budaya kerja tim; 3. The right man in the

right place.

b. Pengelolaan sumberdaya. Menurut Klincher (dalam Teguh,

2009 : 38), yaitu:

1) Sumber Daya Manusia: a. Melakukan pengadaan pegawai

dengan menunjuk pejabat sesuai dengan pengalaman kerja; b.

Program pengembangan pegawai; c. Memberlakukan sistem

reward.

2) Sarana dan prasarana: a. Menyediakan sarana dan prasarana

yang memadai; b. Melakukan penambahan sarana dan

prasarana secara periodic; c. Melakukan pemeliharaan sarana

dan prasarana; d. Menerapkan penggunaan komputer.

30

F. Pemerintah Desa

Menurut Uundang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 tentang

pedoman Organisasi Pemerintah Desa yang menyebutkan Pemerintah Desa

adalah Lurah Desa yang dibantu oleh Pamong Desa. Berikut penjabarannya:

1. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah

pimpinan pemerintah desa.

2. Pamong Desa yang merupakan sebutan lain Perangkat Desa adalah

pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis,

dan pelaksana kewilayahan.

3. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas

kesekretariatan dan rumah tangga Desa.

4. Carik Desa merupakan sebutan lain untuk Sekretaris Desa adalah pimpinan

Sekretariat Desa.

5. Staf Desa adalah Pamong Desa yang membantu tugas-tugas administratif di

Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.

Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan suatu organisasi publik.

31

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD,

sedangkan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat

Desa. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan

Pemerintah Desa berdasarkan asas: a. kepastian hokum; b. Tertib

penyelenggaraan pemerintahan; c. Tertib kepentingan umum; d. Keterbukaan;

e. Proporsionalitas; f. Profesionalitas; g. Akuntabilitas; h. efektivitas dan

efisiensi; i. kearifan local; j. Keberagaman; dan k. partisipatif.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 undang-undang

nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan

nama lain.

1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b.

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan

pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e.

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan

masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber

32

pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian

kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k.

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l.

memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan

Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan

atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan; o. melaksanakan wewenang lain yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah

Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c.

menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan

pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan; e. memberikan

mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Desa berkewajiban: a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa; c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban

masyarakat Desa; d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-

undangan; e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f.

33

Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,

profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan

nepotisme; g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh

pemangku kepentingan di Desa; h. Menyelenggarakan administrasi

Pemerintahan Desa yang baik; i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; j.

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k.

Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. Mengembangkan

perekonomian masyarakat Desa; m. Membina dan melestarikan nilai sosial

budaya masyarakat Desa; n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan di Desa; o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan

melestarikan lingkungan hidup; dan p. Memberikan informasi kepada

masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap

akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir

masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun

anggaran; dan

34

d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun

anggaran.

Dalam pasal 48 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,

menyebutkan Perangkat Desa terdiri atas:

1. Kepala Desa

a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi sebagai

berikut:

1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan

upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan

penataan dan pengelolaan wilayah;

2) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;

3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,

keagamaan, dan ketenagakerjaan;

4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

35

5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya.

2. Sekretariat Desa

a. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang

administrasi pemerintahan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Desa memiliki fungsi.

c. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

d. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat

desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan

rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan

pelayanan umum;

e. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan

Desa; dan

f. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data

pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan

laporan.

36

3. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan.

Kepala urusan terdiri dari:

a. Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi

melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu: 1). melaksanakan tata

naskah; 2). melaksanakan administrasi surat menyurat; 3).

melaksanakan pengarsipan; 4). melaksanakan ekspedisi; 5).

melaksanakan penataan administrasi perangkat desa; 6). penyediaan

prasarana Perangkat Desa dan kantor; 7). menyiapkan rapat; 8).

melaksanakan pengadministrasian aset; 9). melaksanakan inventaris;

10). melaksanakan perjalanan dinas; dan 11). Melaksanakan

pelayanan umum.

b. Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan

keuangan yaitu: 1). melaksanakan pengurusan administrasi keuangan;

2). melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan

pengeluaran; 3). membantu verifikasi administrasi keuangan, dan

4). melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat

Desa, BPD, dan lembaga Kemasyarakatan Desa.

c. Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi mengkoordinasikan

urusan perencanaan yaitu: 1). menyusun rencana anggaran pendapatan

dan belanja desa; 2). menginventarisir data pembangunan; 3).

37

melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan 4). menyusun

laporan.

4. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas

operasional.

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi: 1). melaksanakan

manajemen tata praja Pemerintahan; 2). menyusun rancangan regulasi

desa; 3). melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban; 4). melaksanakan upaya perlindungan

masyarakat; 5). melaksanakan kegiatana kependudukan

6). melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah; dan

7). melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan

2) Melaksanakan sosialisasi, motivasi, serta fasilitasi masyarakat di

bidang budaya, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan

karang taruna.

c. Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak

dan kewajiban masyarakat;

2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan

3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,

keagamaan, dan ketenagakerjaan.

38

d. Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan bertugas

membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban,

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas

kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga

lingkungannya; dan

4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

4. Kewenangan Desa

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki

oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari

pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya

sematamata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa

namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang

menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah

kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi:

kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan di

39

bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan di bidang pembinaan

kemasyarakatan desa, dan kewenangan di bidang pemberdayaan

masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang

berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Berikut penjelasannya 4 Bidang Penyelengaraan Kegiatan di Desa

sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 114 tahun 2015:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014, antara lain: a).

penetapan dan penegasan batas Desa; b). pendataan Desa; c).

penyusunan tata ruang Desa; d). penyelenggaraan musyawarah Desa;

e). pengelolaan informasi Desa; f). penyelenggaraan perencanaan

Desa; g). penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan

pemerintahan Desa; h). penyelenggaraan kerjasama antar Desa; i).

pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan j). kegiatan

lainnya sesuai kondisi Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain:

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan

lingkungan Desa antara lain: 1). tambatan perahu; 2). jalan

pemukiman; 3). jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

4). pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 5). lingkungan

permukiman masyarakat Desa; dan 6). infrastruktur Desa lainnya

sesuai kondisi Desa.

40

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan antara lain: 1). air bersih berskala Desa; 2). sanitasi

lingkungan; 3). pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan 4).

sarana danprasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pendidikan dan kebudayaan antara lain: 1). taman bacaan

masyarakat; 2). pendidikan anak usia dini; 3). balai

pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 4). pengembangan dan

pembinaan sanggar seni; dan 5). sarana dan prasarana pendidikan

dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara

lain: 1). pasar Desa; 2). pembentukan dan pengembangan BUM

Desa; 3). penguatan permodalan BUM Desa; 4). pembibitan tanaman

pangan; 5). penggilingan padi; 6). lumbung Desa; 7). pembukaan

lahan pertanian; 8). pengelolaan usaha hutan Desa; 9). kolam ikan

dan pembenihan ikan; 10). kapal penangkap ikan; 11). cold storage

(gudang pendingin); 12). tempat pelelangan ikan; 13). tambak

garam; 14). kandang ternak; 15). instalasi biogas; 16). mesin pakan

ternak; 17). sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi

Desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1). penghijauan; 2).

pembuatan terasering; 3). pemeliharaan hutan bakau; 4).

41

perlindungan mata air; 5). pembersihan daerah aliran sungai; 6).

perlindungan terumbu karang; dan 7). kegiatan lainnya sesuai

kondisi Desa.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: a). pembinaan lembaga

kemasyarakatan; b). penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; c).

pembinaan kerukunan umat beragama; d). pengadaan sarana dan

prasarana olah raga; e). pembinaan lembaga adat; f). pembinaan

kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan g). kegiatan lain sesuai

kondisi Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

b) Pelatihan teknologi tepat guna;

c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa,

perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: i. kader

pemberdayaan masyarakat Desa; ii. kelompok usaha ekonomi

produktif; iii. kelompok perempuan; iv. kelompok tani; v.

kelompok masyarakat miskin; vi. kelompok nelayan; vii. kelompok

pengrajin; viii. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; ix.

kelompok pemuda; dan x. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat

mempunyai empat kewenangan, meliputi :

42

a) kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini bebeda dengan

perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan

pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

b) kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai

kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda

dengan perundangundangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa.

c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama

yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat

beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang

dimiliki oleh desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (residu) yang

dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah

diatur dalam UU No. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai

dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan

tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undangundang dan

dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

43

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan

warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa

masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah

dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau

yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian.

Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak “mengatur”

dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desa, Desa

maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan

menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak

boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau

beRTanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan

kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah

yang muncul.

a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Pasal 19 huruf [a] UU

Desa mencakup pengertian ; dimana hak-hak asli masa lalu yang telah

ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan

dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping

44

itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan

maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak beRTentangan

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan

asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : pengelolaan aset

(sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah

yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan

mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan

melestarikan adat dan budaya setempat.

Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf [a]

UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No. 43. Tahun 2014, yang

paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas : a). sistem organisasi

masyarakat adat; b). pembinaan kelembagaan masyarakat; c).

pembinaan lembaga dan hukum adat; d). pengelolaan tanah kas Desa;

e). pengembangan peran masyarakat Desa. Dan ruang lingkup

kewenangannya dibeberkan lagi secara rinci dalam Pasal 2

Permendesa PDTT No. 1 Tahun. 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dan untuk kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul,

secara khsusus dijelaskan lagi lebih gambang dalam Pasal 103 UU

Desa, yang diantaranya meliputi ; pengaturan dan pelaksanaan

pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan

ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa

45

Adat. Yang operasionalnya diperjelas dalam Pasal 3 Permendesa

PDTT No. 1 Tahun. 2015.

Dengan frasa “pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan

berdasarkan susunan asli” dalam Pasal 103 UU Desa di atas berarti ,

bahwa negara harus memperhatikan dan menghormati kewenangan-

kewenangan asal-usul yang terkait dengan nomenklatur dan institusi

atau organisasi desa. Misalnya sebutan lokal untuk istilah “desa” yang

di daerah tertentu diistilahkan dengan Pakraman, Kampung,

Gampong, Nagari, Banua, atau Lembang. Juga sebutan untuk istilah

“diskusi” atau “musyawarah” yang di berbagai lokal daerah di

Indonesia ada yang menggunakan istilah Kerapatan di Sumatera

Barat, Kombongan di Toraja, Paruman di Bali, Gawe Rapah di

Lombok, Saniri di Maluku. Maupun beragam sebutan untuk Perangkat

Desa yang di berbadgai daerah mempunyai istilah sendiri-sendiri,

misalnya kewang, pecalang, jogoboyo, kebayan, carik, dan

sebagainya. Istilah-istilah tersebut tidak hanya bermakna nomenklatur,

melainkan bisa mengandung pengetahuan, nilai dan jati diri suatu

masyarakat.

Dan dengan frasa “pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah

adat” menunjukkan, bahwa negara tidak boleh melakukan campur

tangan atau mengambil alih terhadap tanah-tanah desa sebagai hak

asal usul desa. Walaupun begitu, negara tetap masih bisa melakukan

pembinaan atas pengaturan dan pengelolaan serta memberikan

46

perlindungan (proteksi) untuk menjaga kelestarian dan optimalisasi

pemanfataan. Hal ini karena tidak sedikit desa Adat atau Desa di

Indonesia yang mempunyai tanah desa sebagai aset desa yang dijaga

dan diwariskan secara turun temurun. Tanah desa merupakan hak asal-

usul desa yang paling vital, sebab tanah merupakan aset (kekayaan)

yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi desa dan

masyarakat. Oleh karena itu negara perlu memberikan pengakuan dan

penghormatan (rekognisi) terhadap tanah sebagai hak asal usul desa.

Juga dengan frasa “pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat”, desa

bisa dilakukan dengan langkah konservasi dan revitalisasi kearifan

lokal terkemuka yang sudah ada dan mengakar di setiap daerah.

Kearifan lokal mengandung pranata lokal atau sistem norma yang

mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan,

mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut

masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga

keteraturan interaksi antar warga masyarakat (social order),

keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang

dipercaya memiliki kekuatan supranatural (spiritual order), atau

menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungan

atau ecological order.

Seperti di Bantaeng, dimana sampai saat ini dilestarikan lembaga

dan kearifan lokal accidong sipangadakkang. Lembaga Ini merupakan

institusi asal-usul tetapi memperoleh isi baru. Desa di Bantaeng

47

menggunakan lembaga itu sebagai forum perencanaan pembangunan

partisipatif yang menjamin keterlibatan perempuan dan kaum miskin.

Kelembagaan accidong sipangadakkang tersebut mendapat legitimasi

dan rekognisi (pengakuan) dengan Perda Kabupaten Bantaeng. Tata

nilai ini memiliki daya dorong yang cukup efektif untuk

mengembangkan serta memperluas ruang partisipasi, peran aktif

kelompok sosial, forum warga, jaringan antar kelompok, sehingga

mampu mendorong partisipasi warga, terlibat dalam proses

pengambilan keputusan baik dalam organisasi warga sendiri maupun

forum musyawarah tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

Di Lombok Barat juga dilestarikan lembaga lokal bernama gawe

rapah. Lembaga asli ini bukanlah suatu wadah yang diberi mantra dan

guna-guna oleh orang pintar agar menghasilkan keputusan brilian,

melainkan sebagai media berkumpulnya (bermusyawarah) semua

pemangku kepentingan dengan mengedepankan metode revitalisasi

nilai lama dan modern; berupa partisipasi, kesetaraan, pembagian

kewenangan, optimalisasi aset, kebersamaan, kesalingpercayaan

(mutual trust) dan keterbukaan. Prinsip utama dalam tradisi ini yakni

setiap orang mempunyai kebebasan dan kesempatan yang sama untuk

mengungkapkan masalah dan menawarkan solusi atas persoalan yang

dihadapi secara santun dan beretika.

48

Gambar 01. Kewenangan Berdasarkan Asal Usul

b. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf [b]

UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau

mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena

perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut

digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang

diantaranya adalah : pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan

irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos

pelayanan terpadu.

Artinya, kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan

Pasal 5 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sbb :

1) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat.

49

2) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan

hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai

dampak internal Desa.

3) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan

sehari-hari masyarakat Desa.

4) Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa. e.

Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola

oleh Desa. f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan

pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu :

bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang

kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul

dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi

lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan

masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja,

kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung

ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Apalagi

kewenagan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari

warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan

makro yang luas.

50

Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari

konsep subsidiaritas, sehingga masalah atau urusan berskala lokal yang

sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan

diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus

ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas,

urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa

desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala

desa.

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap

masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU Desa

menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf [a] dan [b] UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait

dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) : “Pembangunan lokal berskala Desa

dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang

masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk

diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.

Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah

kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral)

melainkan menjadi kewenangan desa. karena selama ini hampir setiap

kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa

perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan

lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha

51

agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya.

Dengan UU Desa ini, semua program tersebut adalah kewenangan lokal

berskala desa yang dimandatkan oleh UU Desa untuk diatur dan diurus oleh

desa.

Dengan dimikian, diharapkan bisa mendorong desa untuk berdaulat,

mandiri dan berkepribadian sebagaimana citacita pemerintahan sekarang ini.

Desa berdaulat, merupakan pengejawantahan asas rekognisi dan juga Pasal

5 dalam UU Desa, dimana Desa tidak lagi sub-ordinat kabupaten. Dengan

begitu semua pihak harus menghormati desa. Sementara konsepsi desa

mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana desa

memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian

desa ini juga ditopang kewenangan lokal berskala desa.

Gambar 02. Kewenangan Lokal Berskala Desa

52

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskritif kualitatif. Permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan

masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti

memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara

mencari, mengumpulkanm mengolah dan menganilisis data hasil

penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk

memahami interaksi sosial , misalnya denga cara wawancara mendalam

sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007: 186) adalah penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan serta

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah. Menurut Bog dan Taylor yang

dikutip oleh Moloeng (2007: 4) mengemukakan bahwa metode kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati.

2. Obyek Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini yang menjadi objek pengamatan peneliti

adalah Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa.

53

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wirokerten Kecamatan

Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian

Untuk menentukan subyek penelitiannya di pakai teknik purposive

yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih dan terlibat

langsung dalam obyek penelitian. Dengan demikian diusahakan agar

informan tersebut memiliki ciri-ciri yang esensial sehingga dapat dianggap

cukup representatif. (Nasution, 2009:98).

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu orang yang merespon atau menjawab

pertanyaan-pertanyaan peneliti. (Widiyoko, 2012:29). Adapun yang

menjadi sasaran peneliti untuk dijadikan infroman dalam wawancara

terdiri dari sebagai berikut: 16 Orang Pemerintah Desa; 1 Orang Ketua

BPD; dan 1 Orang Ketua LPMD. Berikut identitas informan dapat

dikelompokkan menurut nama, tempat dan tanggal lahir, agama, jenis

kelamin, jabatan/pekerjaan dan pendidikan terkahir:

Tabel I-1Identitas Informan

No Nama TTL Agama L/P Jabatan Pend1. Hj. Rakhmawati

W. SEYogya,16/07/1971

Islam P Kepala Desa StrataSatu (S1)

2. Rini Widiastuti,S.Pd

Bantul,25/06/1991

Islam P Carik Desa StrataSatu (S1)

3. IndrasworoAgung

Bantul,11/12/1982

Islam L KASIPemerintahan

SMA

4. Nur Alamsah Bantul,15/06/1975

Islam L KASIPelayanan

Diploma(DII)

5. Widayanto Bantul,11/02/1982

Islam L KASIKesejahteraan

StrataSatu (S1)

54

No Nama TTL Agama L/P Jabatan Pend6. Komarudin Bantul,

06/03/1986Islam L KAUR

KeuanganStrataSatu (S1)

7. Wahyu Agung P. Bantul,04/11/1991

Islam L KAURPerencanaan

StrataSatu (S1)

8. Kaswati Bantul,03/04/1960

Islam P KAUR TUdan Umum

SMA

9. Triyono Yanto Bantul,10/04/1963

Islam L DukuhBotokenceng

SMA

10. Widodo Bantul,08/10/1954

Islam L DukuhGlondong

SMA

11. Rudi Budianto Bantul,14/10/1991

Islam L DukuhGrojogan

SMA

12. Sunartana Bantul,13/01/1962

Islam L Dukuh KepuhKulon

SMA

13. Maryono Bantul,16/06/1962

Islam L Dukuh KepuhWetan

SMA

14. Zainal Sidiq Bantul,07/06/1994

Islam L DukuhMutihan

SMA

15. Jumadi Bantul,10/10/1969

Islam L DukuhSampangan

SMA

16. Isdarnanto Bantul,24/04/1973

Islam L DukuhWirokerten

SMA

17. Sriwidodo Bantul,25/10/1971

Islam L Ketua LPMD SMA

18. BambangYogasworo

Bantul,25/10/1971

Islam L Ketua BPD StrataSatu (S1)

Deskripsi informan perlu untuk diketahui karena berisi data-data

mengenai informan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan melalui

data-data ini dapat memberikan sumbangan kepada peneliti dalam upaya

untuk menjelaskan tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama

merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat,

karena penelitian ini mengkaji tentang Pengembangan Kapasitas

Pemerintah Desa maka peneliti memutuskan memilih informan yang

paling sesuai dan tepat ialah Kepala Desa karena Kepala Desa sebagai

pemimpin tertinggi di Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemudian memilih

Perangkat Desa yang terdiri dari carik desa, kepala seksi, kepala urusan

55

dan dukuh. Dari informan selanjutnya peneliti memilih Ketua BPD karena

diketahui bersama bahwa salah satu tugas dari BPD adalah pengawasan

terhadap pemerintah, kemudian peneliti juga menambahkan Ketua LPMD

sebagai informan karena LPMD juga sangat berperan penting dalam

pemberdayaan dan pembangunan di Desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa

subyek penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi yang

dibutuhkan dalam penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan teknik atau cara yang

dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara

sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui observasi,

wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

a. Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk

melihat secara langsung daripada objek penelitian tersebut. (Ridwan,

2004: 104).

Observasi dilakukan yaitu untuk pengamatan subjek terhadap objek

yang diteliti, untuk memperoleh data yang dilakukan secara cermat dan

terpisah. Jelas bahwa tujuan observasi adalah untuk memperoleh data

kongkrit secara langsung dilapangan atau tempat penelitian. Hal-hal

yang telah diobservasi di lapangan antara lain:

56

1) Pelaku atau yang menyangkut siapa saja yang terlibat dalam

kegiatan yang diamati untuk memberikan data sesuai dengan

kebutuhan peneliti.

2) Fasilitas data dan berkas yang tersedia di Pemerintah Desa

Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

Penulis menggunakan metode ini dimaksudkan untuk mengamati

dan mencatat secara langsung tentang focus dan obyek penelitian.

b. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono. 2013: 321) wawancara

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu

topik tertentu. Wawancara merupakan “alat pengumpulan data dengan

mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber

informasi”. Metode ini juga dapat digunakan untuk menguji kebenaran

dan kemantapan suatu data yang diperoleh dengan cara lain, seperti

observasi dan sebagainya. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan

kepada 18 orang sampel.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar

atau karya-karya monumental dari seorang. Pengambilan dokumentasi

merupakan cara untuk membantu mempermudah penilitian dalam

melengkapi data yang diperoleh saat melakukan wawancara.

57

Dokumentasi dalam penelitian ini merujuk pada data-data yang di butuh

peneliti di Pemerintahan Desa Wirokerten yang berbentuk Hardcopy

maupun Softcopy. Dengan metode dokumentasi ini penulis gunakan

untuk memperoleh data tentang pengembangan kapasitas Pemerintah

Desa.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam

menentukan simpulan penelitian, data-data yang telah berhasil diperoleh

selanjutanya diklasifikasikan untuk kemudian di analisa dan kemudian di

deskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisahkan

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Moloeng (2013:32)

menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data

kualitatif secara berurutan:

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa data primer

(wawancara) dan data sekunder (dokumentasi).

b. Menelaah Data

Data-data yang telah terkumpul melalui hasil wawancara, pengamatan,

serta hasil dokumentasi ditelaah dengan seksama.

c. Reduksi Data

Reduksi Data dapat dilakukan dengan menghilangkan beberapa data

yang tidak berhubungan secara langsung dengan bahasan tema yang

58

dikemukakan sehingga hasil penelitian yang disajikan tidak melebar

dan lebih terstruktur serta konstruk penelitian tetap utuh.

d. Mengadakan Pemeriksaan Keabsahan Data dan Penafsiran Data

Selain menggunakan reduksi data, peneliti juga menggunakan teknik

triangualasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan

sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil observasi dan

wawancara terhadap obyek penelitian (Moloeng, 2013:330). Triagulasi

dalam penelitian ini merujuk pada berbagai teori/pendapat dari tokoh

maupun kaidah yang berlaku secara umum guna memvalidasi data

antara yang diperoleh dilapangan (hasil observasi dan wawancara).

59

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA WIROKERTEN

DAN PROFIL PEMERINTAH DESA WIROKERTEN

Pada Bab II dituliskan tentang gambaran umum Desa Wirokerten dan Profil

Pemerintah Desa Wirokerten. Untuk mengetahui secara rinci mengenai perihal

tersebut dapat disimak pada penjelasan dibawah sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Desa Wirokerten

Pada gambaran umum ini, peneliti akan menjelaskan tentang sejarah

singkat desa, luas wilayah desa, jumlah penduduk, kelompok umur

penduduk, tingkat pendidikan penduduk, jenis pekerjaan penduduk dan jenis

pemeluk agama penduduk desa Wirokerten. Untuk memperjelas gambaran

umum desa Wirokerten dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Sejarah Singkat Desa Wirokerten

Desa Wirokerten dibentuk pada 9 Desember 1949, nama Wirokerten

berasal dari rasa ingin mengenang seorang tokoh yang dianggap oleh

masyarakat sebagai seorang pemberani dan berjuang semata-mata untuk

kejayaan Kerajaan Mataram pada waktu itu. Tokoh tersebut

adalah Tumenggung Wirokerti. Beliau merupakan komandan pasukan

perang Sultan Agung. Sehingga untuk menghormati jasa-jasa

Tumenggung Wirokerti yang pemberani tersebut, maka nama

“Wirokerten” dari asal kata “Wirokerti” dipakai sebagai nama Desa ini

sampai sekarang.

60

2. Luas Wilayah Desa Wirokerten

Desa Wirokerten merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan

Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini

berdiri cukup lama, tepatnya pada tahun 1949 melalui dasar hukum

pembentukan Instruksi mendagri nomor 23 tahun 1989. Mengenai

wilayahnya Desa Wirokerten memiliki luas 386.1655 ha. Dengan tata

letak batas wilayah dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel II-1Batas Wilayah Desa Wirokerten

No Batas Desa/KeKepalaan Kecamatan1.

Sebelah UtaraDesa Banguntapan, DesaSingosaren, Desa Baturetno,KeKepalaan Purbayan

Kotagede

2. Sebelah Selatan Desa Wonokromo, Desa Pleret Pleret3. Sebelah Timur Desa Jambidan, Desa Potorono Piyungan4. Sebelah Barat Desa Tamanan Sewon

Sumber: Monografi Desa Wirokerten. 2018

Desa Wirokerten secara geografi terbagi dalam delapan dusun

meliputi: 1. Dusun Grojogan; 2. Dusun Botokenceng; 3. Dusun

Sampangan; 4. Dusun Wirokerten; 5. Dusun Kepuh Wetan; 6. Dusun

Kepuh Kulon; 7. Dusun Glondong; dan 8. Dusun Mutihan.

3. Jumlah Penduduk Desa Wirokerten

Adapun jumlah penduduk Desa Wirokerten dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel II-2Jumlah Penduduk Desa Wirokerten

No Statistik Jumlah (Orang)1. Laki-Laki 6.5012. Perempuan 6.485

Jumlah 12.986Sumber: Monografi Desa Wirokerten. 2018

61

Desa Wirokerten mempunyai penduduk sejumlah 12.986 jiwa, terdiri

dari 6.501 jiwa laki-laki dan 6.485 jiwa perempuan serta terbagi dalam

4.149 Kepala Keluarga.

4. Kependudukan Menurut Kelompok Umur Desa Wirokerten

Selanjutnya, apabila dikelompokkan dalam kategori umur

memperlihatkan bahwa penduduk tersebut tergolong dalam umur anak,

muda/dewasa dan tua. Berkaitan dengan kategori umur penduduk secara

rinci dapat disimak pada penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel II-3Kelompok Umur Penduduk Desa Wirokerten

No Umur/Tahun Jumlah (Orang)1. 0-15 2.9862. 16-59 9.1613. 60 > 8394. Jumlah 12.986

Sumber: Monografi Desa Wirokerten, 2018

Berdasar data tabel di atas memperlihatkan bahwa penduduk Desa

Wirokerten mayoritas berumur 16-59 tahun dengan jumlah 9.161 jiwa,

selebihnya berumur 0-15 tahun dengan jumlah 2.986 jiwa dan paling

sedikit berumur 60 tahun keatas yang berjumlah 839 jiwa. Kondisi ini

menunjukan bahwa penduduk Desa Wirokerten merupakan kelompok

umur muda/dewasa yang ditunjukkan pada kisaran umur 16-59 tahun,

saat umur tersebut umumnya sedang pada tataran mengenyam

pendidikan dan ataupun angkatan kerja. Sementara kelompok umur anak-

anak yaitu 0-15 tahun berjumlah 2.986 jiwa pada umur tersebut

merupakan masa sekolah. Adapun jumlah penduduk desa paling sedikit

merupakan kategori umur tua 60 tahun keatas, yang berjumlah 839 jiwa.

62

Mayoritas penduduk berusia muda hakikatnya merupakan sumber

daya yang dapat didayagunakan untuk membangun desa setempat. Untuk

mewujudkannya alangkah baiknya pihak Pemerintah Desa memberikan

wahana agar dapat mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada.

Hal ini dapat dilaksanakan dengan menjalin relasi ataupun jejaring secara

sinergis dengan lembaga ataupun instansi terkait yang peduli terhadap

permasalahan tersebut.

5. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wirokerten

Penduduk desa yang cukup banyak tersebut mempunyai tingkat

pendidikan beragam, berdasar data monografi desa pula diketahui

persebaran tingkat pendidikan formal yang diselesaikan penduduk mulai

dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah

pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Berkaitan dengan

hal tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-4Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Wirokerten

No Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk

TK310 260 570

2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup

494 449 943

3. Usia 7-18 tahun yang sedangsekolah

606 595 1201

4. Usia 18-56 tahun tidak pernahsekolah

455 652 1107

5. Tamat SD/Sederajat 1.266 1.331 2.5976. Tamat SMP/Sederajat 959 874 1.8337. Tamat SMA/Sederajat 1.653 1563 3.2168. Tamat D-1/Sederajat 13 28 419. Tamat D-2/Sederajat 15 46 6110. Tamat D-3/Sederajat 157 185 34211. Tamat S-1/Sederajat 499 462 96112. Tamat S-2/Sederajat 66 36 10213. Tamat S-3/Sederajat 8 4 1214. Jumlah 9.165

Sumber: Monografi Desa Wirokerten, 2018.

63

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan yang

dapat diselesaikan penduduk Desa Wirokerten yaitu mulai dari Usia 3-6

tahun yang belum masuk TK berjumlah 570 orang; Usia 3-6 tahun yang

sedang TK/play group berjumlah 943 orang; Usia 7-18 tahun yang

sedang sekolah 1207 orang; Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah

berjumlah 1107 orang; Tamat SD/Sederajat berjumlah 2597 orang;

Tamat SMP/Sederajat berjumlah 1833 orang; Tamat SMA/Sederajat

berjumlah 3216 orang; Tamat D-1/Sederajat berjumlah 41 orang; Tamat

D-2/Sederajat berjumlah 61 orang; Tamat D-3/Sederajat berjumlah 342

orang; Tamat S-1/Sederajat berjumlah 961 orang; Tamat S-2/Sederajat

berjumlah 102 orang; dan Tamat S-3/Sederajat berjumlah 12 orang.

Sedangkan tingkat pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama

dan sekolah menengah atas yang diselesaikan penduduk relatif cukup

banyak dari penduduk desa Wirokerten yang berjumlah 12.986 orang.

6. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Wirokerten

Apabila dilihat dari jenis pekerjaan yang menjadi mata pencaharian

penduduk Desa Wirokerten menunjukkan bervariasi, berkaitan dengan

jenis pekerjaan penduduk desa Wirokerten tersebut dapat dilihat pada

uraian tabel dibawah sebagai berikut:

64

Tabel II-5Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Wirokerten

No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang)1. PNS 6392. TNI/Polri 1083. Swasta 9784. Pedagang 1.6345. Petani 5266. Tukang 3597. Buruh Tani 2.5638. Pensiunan 1479. Peternak 11310. Jasa 7711. Pengrajin 25212. Pekerja Seni 1213. Buruh Harian 3.257

Sumber: Monografi Desa Wirokerten, 2018.

Hasil rekapitulasi data yang disajikan dalam tabel di atas

menunjukan bahwa pegawai negeri sipil berjumlah 639 orang,

TNI/POLRI berjumlah 108 orang, swasta berjumlah 978 orang.

Selanjutnya penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang

berjumlah 1.634 orang, petani berjumlah 526 orang, tukang berjumlah

359 orang, buruh tani berjumlah 2.563 orang, pensiunan berjumlah 147

orang, peternak berjumlah 113 orang, jasa berjumlah 77 orang, pengrajin

sejumlah 252 orang, pekerja seni berjumlah 12 orang. Penduduk yang

bekerja sebagai buruh harian lepas sejumlah 3.257 orang dan penduduk

yang tidak atau belum bekerja sejumlah 1.757 orang. Gambaran tentang

mata pencaharian penduduk setempat, namun yang paling banyak

menonjol mayoritas yang dilakukan sebagai pencaharian buruh harian

lepas.

65

Sementara dipandang dari aspek sosial, penduduk Desa Wirokerten

dalam kegiatan kesehariannya senantiasa memegang teguh pada norma

kemasyarakatan untuk saling tolong menolong, setia kawan dan peduli.

Budaya ini merupakan kearifan lokal dan tetap lestari hingga saat ini.

Oleh karena itu, kegiatan positif yang terkandung dalam kearian lokal

merupakan kekayaan dan tetap dilaksanakan.

7. Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Desa Wirokerten

Penduduk Desa Wirokerten merupakan kelompok masyarakat yang

religius, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan sangat dominan dalam

kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh diadakannya pengajian secara

rutin dan masih banyak lagi praktik keagamaan yang masih

dipertahankan hingga sekarang. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah

pemeluk agama di Desa Wirokerten dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II-6Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Desa Wirokerten

No Agama Laki-Laki Perempuan Jumlah1. Islam 6408 6377 12.7852. Kristen 59 68 1273. Katholik 29 34 634. Hindu 2 3 55. Budha 3 3 66. Jumlah 12.986

Sumber: Monografi Desa Wirokerten. 2018

Jika dilihat dari tabel di atas, menerangkan bahwa jumlah penduduk

desa Wirokerten yang beragama islam berjumlah 12.785 orang;

sedangkan yang beragam kristen berjumlah 127 orang; katholik

berjumlah 63 orang; hindu berjumlah 5 orang dan yang beragam budha

66

berjumlah 6 orang. Dengan total jumlah penduduk desa Wirokerten

sebanyak 12.986 orang.

B. Pemerintah Desa Wirokerten

Desa Wirokerten yang cukup luas tersebut dipimpin oleh seorang

Kepala Desa perempuan yang terpilih sejak tahun 2012 hingga sekarang

tahun 2018. Sebagaimana diketahui bahwa desa yang mempunyai delapan

dusun dan tata letaknya tersebar diwilayah desa dengan luas yang bervariasi

ini mampu di pimpin oleh seorang perempuan.

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wirokerten

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa

Wirokerten dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Lampiran: Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Gambar II-1Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wirokerten

Sumber: Data Monografi Desa Wirokerten 2018

67

Keterangan:: Garis Komando atau Tanggungjawab: Garis Koordinasi

Dari tabel di atas kita bisa melihat susunan organisasi dan tata kerja

Pemerintah Desa Wirokerten, adapun identitas Pemerintah Desa Wirokerten

dapat dilihat dibawah ini:

Tabel II-7Identitas Pemerintah Desa Wirokerten

No Nama TTL Agama L/P Jabatan Pend1) Hj. Rakhmawati W.

SEYogya,16/07/1971

Islam P Kepala Desa StrataSatu (S1)

2) Rini Widiastuti,S.Pd

Bantul,25/06/1991

Islam P Carik Desa StrataSatu (S1)

3) Indrasworo Agung Bantul,11/12/1982

Islam L KASIPemerintahan

SMA

4) Nur Alamsah Bantul,15/06/1975

Islam L KASIPelayanan

Diploma(DII)

5) Widayanto Bantul,11/02/1982

Islam L KASIKesejahteraan

StrataSatu (S1)

6) Komarudin Bantul,06/03/1986

Islam L KAURKeuangan

StrataSatu (S1)

7) Wahyu Agung P. Bantul,04/11/1991

Islam L KAURPerencanaan

StrataSatu (S1)

8) Kaswati Bantul,03/04/1960

Islam P KAUR TUdan Umum

SMA

9) Triyono Yanto Bantul,10/04/1963

Islam L DukuhBotokenceng

SMA

10) Widodo Bantul,08/10/1954

Islam L DukuhGlondong

SMA

11) Rudi Budianto Bantul,14/10/1991

Islam L DukuhGrojogan

SMA

12) Sunartana Bantul,13/01/1962

Islam L Dukuh KepuhKulon

SMA

13) Maryono Bantul,16/06/1962

Islam L Dukuh KepuhWetan

SMA

14) Zainal Sidiq Bantul,07/06/1994

Islam L DukuhMutihan

SMA

15) Jumadi Bantul,10/10/1969

Islam L DukuhSampangan

SMA

16) Isdarnanto Bantul,24/04/1973

Islam L DukuhWirokerten

SMA

17) Musiyem Bantul,27/03/1966

Islam P Staf StrataSatu (S1)

18) Warsini Bantul,01/06/1961

Islam P Staf SMA

68

No Nama TTL Agama L/P Jabatan Pend19) Drs. Marsimin Gunung,

04/02/1967Islam L Staf Strata

Satu (S1)20) Darmaji Bantul,

10/11/1975Islam L Staf SMA

21) Fitri Puji Isnani Bantul,04/08/1980

Islam P Staf Diploma

Dari keterangan di atas kita bisa melihat secara singkat biografi

Pemerintah Desa Wirokerten, selanjutnya ada susunan pengurus Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD, PKK, POSYANDU, KARANG

TARUNA Desa Wirokerten sebagai berikut:

2. Badan Permusyawaratan Desa Wirokerten

a. Ketua BPD : Bambang Yogasworob. Wakil Ketua : Agus Widodoc. Sekretaris : Marjunid. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan

kemasyarakatan:Ketua Bidang : Rita AndrianiAnggota I : Cipto MulyaAnggota II : Bariq Gufran

e. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa:Ketua Bidang : SukadiAnggota I : Dwi EkoAnggota II : Nur Widayati

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Wirokerten sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16

Tahun 2017 Pada Bab IV Fungsi Dan Tugas BPD sebagai berikut:

Bagian Kesatu Fungsi BPD Pasal 32 BPD mempunyai fungsi: 1).

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa; 2). menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

3). melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

69

Bagian Kedua Tugas BPD Pasal 33 BPD mempunyai tugas: a).

menggali aspirasi masyarakat; b). menampung aspirasi masyarakat; c).

mengelola aspirasi masyarakat; d). menyalurkan aspirasi masyarakat; e).

menyelenggarakan musyawarah BPD; f). menyelenggarakan

musyawarah Desa; g). membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h).

menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala

Desa antarwaktu; i). membahas dan menyepakati rancangan Peraturan

Desa bersama Kepala Desa; j). melaksanakan pengawasan terhadap

kinerja Kepala Desa; k). melakukan evaluasi laporan keterangan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l). menciptakan hubungan kerja

yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

m). melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wirokerten

Di Desa Wirokerten juga mempunyai lembaga-lembaga misalnya

seperti LPMD, adapun susunan pengurus LPMD bisa kita lihat dibawah

ini:

a. Ketua LPMD : Sriwidodob. Wakil Ketua : Dwiraharjoc. Bendahara : H. Suyantod. Sekretaris I : Anton Nugrohoe. Sekretaris II : Sulisdiantorof. Seksi Agama : H. Badrudin & Sukadig. Seksi Pendidikan : Huda, S.Pd & Roni, S.Pdh. Seksi Pembangunan : Wagiman & Mudonoi. Seksi HUMAS : Safrudin & Heri Sardono

70

4. PKK Desa Wirokerten

Adapun berbagai kegiatan yang pernah dilakukan oleh PKK Desa

Wirokerten salah satunya ialah:

a) Kader PKK Desa Wirokerten mengikuti pelatihan PMT-P

Pada Selasa 14 Februari 2017 Kader PKK Desa Wirokerten mengikuti

acara Pendampingan PMT-P oleh Kader Kesehatan yang diadakan

oleh dinas kesehatan.bertempat di Kantor Koperasi Adil Bantul ibu

Septi Widiyaningrum mengikuti PMT P yang di adakan oleh DINKES

Bantul. harapan ibu septi acara ini bisa kedepannya di transferkan ke

ibu kader PKK yang lainya sehingga apa yang di dapatkan hari

kemeren bisa bermanfaat untuk yang lainya juga. (Sumber: Website

Resmi Desa Wirokerten)

b) PKK Desa Wirokerten Roadshow Turba ke 8 Padukuhan

Pada tanggal 17 april 2017, Ibu-ibu PKK Desa Wirokerten

melaksanakan kegiaatan Turba ke delapan peDukuhan yang ada di

Desa Wirokerten untuk mengecek laporan administrasi PKK Desa dan

serta sosialisasi kegiatan kegiatn PKK Desa yang di sinkrongkan

dengan PKK Dusun dengan harapan kegiatan ini bisa memberikan

dampak postif agar bisa meberikan info yang baik dan benar tentang

kesehatan serta kesejahteraan masyarakat dengan basis data dari PKK,

angka kelahiran, kematian, ibu hamil , posyandu, posyandu lansia dan

kegiatan lainya. Ibu PKK bersama dengan Pemerintah Desa

71

melakukan kegiatan ini dengan di bantu ibi ibu Dukuh dan kader

kader PKK lainya. (Sumber: Website Resmi Desa Wirokerten)

Berikut susunan PKK Desa Wirokerten yang aktif dalam dalam

berbagai kegiatan, strutural PKK sebagai berikut:

Gambar II-2Susunan Keanggotaan TP-PKK Desa Wirokerten

Sumber: Data Monografi Desa Wirokerten 2018

72

5. POSYANDU Desa Wirokerten

Sesuai dengan Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Penetapan

Pendirian Dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita Desa

Wirokerten Kecamatan Banguntapan, berikut susunan pengurus

posyandu tersebut:

Tabel II-8Susunan Pengurus Kader Posyandu Desa Wirokerten

No Padukuhan Nama Posyandu Nama Kader Jabatan

1. Grojogan TiRTo Mayang Brevi Sistian Diti KetuaAnik Sudarwati SekretarisEsty Rokhanah BendaharaMurajiati AnggotaPartini Anggota

2. Botokenceng Mekar Sejati Kanthi Sumiasih KetuaMurgiyanti SekretarisMargiyati BendaharaMaryati AnggotaNgadinah Anggota

3 Sampangan Bougenvile Suswanti KetuaSulaikawati SekretarisMugiyanti BendaharaSudati AnggotaAminah Anggota

4 Sampangan Bougenvile 2 Kristanti Pebriani KetuaAstining Hariri SekretarisNurlila Rachim BendaharaMaryati AnggotaRina Anggota

5 Wirokerten Melati Purwanti KetuaKenciati SekretarisHasta W BendaharaNurkhayati AnggotaSumarni Anggota

6KepuhWetan

Surya Timur Dwi Nurhidayati Ketua

Tri Sejati Setya R SekretarisNunung Puji L BendaharaAriyani AnggotaMarfungah Anggota

73

No Padukuhan Nama Posyandu Nama Kader Jabatan

7KepuhWetan

Anggrek Sumarsita Ketua

Sudaryanti SekretarisUmi Fatimah BendaharaWartini AnggotaSri Wahyuni Anggota

8KepuhWetan

Kenanga Umiyatun K Ketua

Liestyawati SekretarisEni Haryati BendaharaErni Arianingsih AnggotaNoviana Indri Anggota

9 Kepuh Kulon Layung Kulon Ismiyarsih KetuaTri Diana Farida SekretarisIriyanti BendaharaWiwin Aryati AnggotaNuryani Anggota

10 GlondongCempakaKuning

Siti Rochjiyati Ketua

Putri NirmalaAshrof

Sekretaris

SeptiWidyaningsih

Bendahara

Hutami Mike AnggotaDevi Istriyani Anggota

11 GlondongAsy SyifaPonpesJamilurrohman

AningMahendrawati

Ketua

Sri Kushartini SekretarisSugihaRTati BendaharaSulastri AnggotaAdilah Anggota

12 Mutihan Seto Timur Umi Kalsum KetuaOcy Herawati K SekretarisEni Sudiyarti BendaharaTri Anggorowati AnggotaSuci Astuti Anggota

13Perum GWIMutihan

Dahlia Sri Nurhayati Ketua

Wulandari SekretarisSupartijah BendaharaRati Yunawati AnggotaCharsiti Anggota

74

No Padukuhan Nama Posyandu Nama Kader Jabatan

14Perum GWIMutihan

Sakura Siti Chomatiah Ketua

Suandika Ratna S SekretarisKayem BendaharaIla Afidayani AnggotaMaspa Siti B Anggota

15Perum GWIMutihan

Anyelir Tri HeRTanti Ketua

Andarini SekretarisNur Bawasti BendaharaRetno Aminingsih AnggotaSri Mujiati Anggota

Sumber: Data Monografi Desa Wirokerten 2018

6. Karang Taruna Desa Wirokerten

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala Desa Wirokerten

Nomor 06 Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015 menetapkan daftar

pengurus karang taruna Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan

Kabupaten Bantul Periode 2015-2018, sebagai berikut:

Pelindung : Rakhmawati W., S.E.Pembina : Muh. Asrori, S.Pd

Widayanto, S.E.

Ketua : Arif BaharKetua I : Taufik NugrohoKetua II : Toni Fitri YuliantoSekretaris I : Anindito Lanang, S.KomSekretaris II : Wahyu Dwi PBendahara I : Tuchi CBendahara II : Alifah

Seksi Kegiatan Belajar Mengajar : Nur LatifahSupriantoOktavia A.S

Seksi Organisasi Ekonomi Budaya : Anan SugiaRToWahyu A.PRio Yuanto

Seksi Pemuda & Olah Raga : Isna Nur FAnisaPrastiwi

75

Seksi HKK : Trisno WKomarudinSepti Y

Seksi Koordinasi Diklat : Nida RahmawatiSiti KholifahHanif Ansia

Seksi Koordinasi UKS : Yanti RahayuHermawanDian Tiwi

Seksi Koordinasi PM : Dewi SintaNur AnisaRima Nur A

Seksi Koordinasi KUBE : EmilaEdwin AnantaMukharom T

7. LINMAS Desa Wirokerten

Adapun Susunan Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat

Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, sebagai

berikut:

Gambar II-3Susunan organisasi LINMAS Desa Wirokerten

Sumber: Data Monografi Desa Wirokerten 2018

76

Dari beberapa lembaga kemasyarakatan desa Wirokerten yang

terlampir di atas, Pemerintah Desa Wirokerten juga melakukan

kegiatan yang termuat dalam APBDES pada tahun 2017.

8. Ketua RT Desa Wirokerten

Adapun daftar nama-nama Ketua RT Desa Wirokerten Masa

Bakti 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel II-9Daftar Nama Ketua RT Desa Wirokerten

No Desa Pedukuhan Nama RT Nama Ketua RT

1 Wirokerten Grojogan RT 01 Akhiyar

RT 02 Siswanto

RT 03 Slamet riyadi

RT 04 Ahmad dawud

RT 05 Limbang wahyatno

RT 06 Sigitiyana

RT 07 Mukhayat

RT 08 Sulistriyanto

RT 09 Sugeng

Botokenceng RT 01 Supriyono

RT 02 Ahmad slamet

RT 03 Mugiono

RT 04 Rusbiantoro

RT 05 Dwi eko

RT 06 Muh yudi

RT 07 Exwantoro

Sampangan RT 01 Taryono

RT 02Subardiman/siswosubardi

RT 03 Triyono

RT 04 M. Saefudin

RT 05 Suyatin

77

No Desa Pedukuhan Nama RT Nama Ketua RT

Wirokerten Sampangan RT 06 Parijan

RT 07 Tri pantoro

Wirokerten RT 01 Sukoco

RT 02 Subarjo

RT 03 Suwandi

RT 04 Badarudin

RT 05 Suyanto, s.e.

RT 06 Pardiyo

RT 07 Asrozi

Kepuh Wetan RT 01 M. Asrodin

RT 02 Surono

RT 03 Dheni suprapto

RT 04 Sukirno

RT 05 Budi santoso

RT 06 Slamet

RT 07 Sony kerta wijaya

Kepuh Kulon RT 01 Sri widodo

RT 02 Sugiyono

RT 03 Parlan, s.e.

RT 04 Wahyudi

RT 05 Sugeng

RT 06 Wibowo

RT 07 Abdul haris

Glondong RT 01 Bintang satya pamungkas

RT 02 H. Jaiman

RT 03 Anung pradhata

RT 04 Amin pujiono

RT 05 Nuryanto

RT 06 Drs. Sugeng wahono

RT 07 M. Saifudin abadi

RT 08 Cahyo putranto

78

No Desa PeDukuhan Nama RT Nama Ketua RT

Wirokerten Mutihan RT 01 Triyono

RT 02 Supriyana, s.pd

RT 03 Diananta

RT 04 Haryoto

RT 05 Wajarto, s.h.

RT 06 Moch singgih sulistiyono

RT 07 H. Sunarto, spd

RT 08 Drs. Nashruddien

RT 09 Hadi purnomo, drs, mm

RT 10Yusuf khaeruddien, drs.Msi

RT 11 Lestari putro

RT 12 H. KuntaRTo

RT 13 H. Aladi kusanyoto

RT 14 Herry sutoto

RT 15 Edi suryanto

Sumber: Data Monografi Desa Wirokerten 2018