Problematika Pengimplementasian Hukum dan Kebijakan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil

I. Pendahuluan Kabupaten Jember menjadi sebuah daerah yang memiliki beberapa wilayah perairan dan pulau-pulau kecil, salah satunya adalah pulau Nusa Barong yang menjadi salah satu primadona wisata karena kealamiahan pemandangan yang ada disana. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ekosistem yang ada di pulau ini mengalami kerusakan karena beberapa aktivitas yang dilakukan penduduk sekitar seperti menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (potassium dan dinamit) serta jangkar nelayan yang bersandar untuk mencuri telur-telur penyu yang akan dijual di pasar gelap dengan harga yang selangit. Kerusakan terumbu karang tercatat hampir 85% yang terjadi di pulau ini. Hal ini mengakibatkan produktivitas nelayan semakin berkurang hingga mencapai 20% sejak tahun 2009 hingga 2011 dengan sulit ditemukannya hampir semua jenis ikan,baik lemuru maupun tongkol yang sebelumnya menjadi hasil tangkapan mayoritas nelayan Puger.Kerusakan ekosistem yang ada di sekitar pulau Nusa Barong dapat memicu berbagai masalah seperti berkurangnya produktivitas nelayan karena rusaknya terumbu karang yang merupakan tempat biota laut untuk berkembangbiak, beradabtasi dan bertelur serta merusak keindahan pulau yang akan mengurangi ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke pulau Nusa Barong. Sehingga diperlukan upaya konservasi baik dari pemerintah, LSM maupun masyarakat agar kelestarian sumberdaya laut dapat terjaga dengan baik. Namun, disisi lain diperlukan payung hukum yang jelas agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

II. PembahasanNusa Barong, Pulau Kecil Berpotensi BesarNusa Barong adalah sebuah pulau kecil di kecamatan Puger kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang terletak secara geografis berada pada 08 30' 30'' LS 113 17' 37'' BT dengan luas pulau 78.76 km2. Dalam sejarah disebutkan bahwa sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, pulau Nusa Barong terkenal sebagai habitat satwa rusa (Cervus timorensis), penyu (Chelonidae) dan beberapa burung laut sehingga kawasan ini dikenal sebagai area perburuan rusa yang ideal. Tetapi dengan semakain maraknya perburuan rusa dikhawatirkan satwa-satwa di kawasan ini mengalami kepunahan. Untuk menghindari kerusakan hutan dan menurunnya populasi satwa, pada tanggal 9 Oktober 1920 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan SK melalui Staatblad No. 736 yang berisi penetapan pulau Nusa Barong seluas 6100 Ha sebagai kawasan cagar alam. Saat ini, kawasan cagar ala mini berada di bawah naungan Sub Balai KSDA Jawa Timur II, sub seksi KSDA Meru Nusa Barong.Dari segi aksesbilitas, pulau Nusa Barong dapat dicapai melalui jalur darat dan dilanjutkan dengan transportasi laut. Titik keberangkatan dapat dimulai dari kota Jember menuju PPI Puger di desa Puger Kulon kecamatan Puger lalu dilanjutkan dengan menyewa perahu nelayan menuju pulau Nusa Barong. Rute lain yang dapat ditempuh melalui desa Getem yang berjarak 11 km dari kecamatan Puger, dari desa ini menuju ke pulau Nusa Barong 30 menit dengan menggunakan perahu jukung. Kondisi jalan menuju desa Puger Kulon sudah beraspal dan dapat dilewati kendaraan roda empat. Desa ini menyediakan perahu atau kapal dengan berbagai ukuran sebagi alat transportasi laut menuju pulau Nusa Barong. Kendala transportasi yang sering terjadi adalah sering terjadi kecelakaan di pintu masuk menuju PPI Puger (Plawangan).Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh pulau Nusa Barong sangat beragam. Di bidang kehutanan berupa cagar alam yang masih memiliki plasma nutfah, penyu, rusa dan hewan lainnya. Di bidang perikanan, pulau Nusa Barong kaya akan ikan jenis pelagis dan demersal. Ikan pelagis menjadi ikan yang banyak ditangkap oleh nelayan di sekitar pulau ini antara lain ikan tongkol, selar, lemuru, kembung dan sebagainya yang ditangkap menggunakan jaring pukat cincin (purse seine). Ikan demersal yang umumnya ditangkap adalah ikan kerapu, kuwe, kakap, kurisi dan lain-lain yang ditangkap dengan menggunakan pancing. Selain itu, terdapat lobster dan kepiting yang hidup di perairan karang, nelayan menggunakan jaring insang dan kredet untuk menangkapnya di perairan sebelah selatan pulau Nusa Barong. Sedangkan jenis hewan rusa yang merupakan jenis hewan buruan mengalami penurunan populasi akibat perburuan liar. Di kawasan ini juga banyaki dijumpai satwa yang termasuk mamalia, aves dan reptil seperti ular. Pulau ini walaupun tidak berpenghuni namun banyak didatangi nelayan untuk menangkap ikan karena Nusa Barong merupkan wilayah fishing ground yang potensial.

Potensi Nusa Barong yang Perlu DigaliNusa Barong memiliki beragam potensi antara lain berpotensi sebagai obyek penelitian ekologi karena terdapat ekologi penyu, wallet, biota laut dan terumbu karang. Penelitian di pulau ini belum pernah dilakukan. Lokasi-lokasi yang dapat dilakukan untuk penelitian ini antara lain Teluk Cambah, Teluk Jeruk, Teluk Kepuh, Teluk Ketimo, Teluk Tambakan, Teluk Plirik, Teluk Bande Alit dan Teluk Endog-endogan. Penelitian mengenai penyu belum mendetail terutama kekonsistenan satwa tersebut untuk bertelur di kawsan ini sehingga perlu pelabelan. Secara Geologi, pulau ini terdapat berbagai jenis batu-batuan diantaranya batu kaca yang belum pernah diteliti dan juga gejala-gejala alam lainnya seperti adanya tebing-tebing yang curam dan tinggi dengan lapisan-lapisan tanahnya yang sangat jelas sebagai akibat dari kerasnya deburan ombak pantai selatan. Disini, juga terdapat beberapa goa yang merupakan sarang burung walet. Pulau Nusa Barong juga memiliki situs sejarah yang belum teridentifikasi sebagai lokasi yang menjadi saksi perjuangan sejarah bangsa Indonesia. Untuk itu, penggalian sejarah perlu dilakukan untuk melengkapi sejarah bangsa ini karena hal itu perlu dilakukan untuk merawat dan melestarikan peninggalan fisik antara lain berupa bak air tawar, menara pengintai dan bunker perlindungan yang dibuat oleh penjajah.Nusa Barong dapat digunakan sebagai obyek wisata pendidikan karena di kawasan ini terdapat tumbuhan, satwa, ekosistem, obyek wisata sejarah dan pendidikan lingkungan. Potensi tumbuhan yang khas di kawasan ini antara lain kayu stigi (untuk pembuatan tongkat), kayu mursodo, kayu kuniran (sebagai pewarna batik) dan kayu talang pasir (sebagai dayung perahu). Jenis satwa yang sering dijumpai di kawsan ini antara lain rusa, babi hutan, budeng yang termasuk jenis mamalia. Sriti, elang laut, walet, bangau, elang coklat, mliwis yang termasuk kategori aves dan penyu, biawak, ular yang masuk dalam kategori reptil. Di kawasan ini terdapat empat tipe ekosistem yang dapat dijumpai yaitu ekosistem pantai dengan jenis-jenis dominan nyamplung (Calophyllum inuphyllum), pandan (Pandanaceae) dan waru laut (Hibiscus tiliaceae), ekosistem mangrove dengan jenis-jenis Rhizopora sp dan Avicenia sp, ekosistem rawa dengan jenis-jenis dominan putat (Alstonia spontulas) dan sengir (Pleinocasiuma sternatifolium) serta ekosistem hutan dataran rendah dengan jenis tumbuhan yang dominan kepuh (Sterculia foetida) dan serut (Streblus asper). Objek tumbuhan, satwa dan ekosistem ini dapat digunakan untuk kegiatan pengenalan jenis-jenisnya, deskripsi tumbuhan dan satwa maupun perilaku satwa dan ekologinya.Objek wisata sejarah di sini berupa benteng pertahanan dengan menara pengintai dan beberapa ruangan serta bak mandi peninggalan masa penjajahan Jepang yang terletak di atas Teluk Jeruk. Objek lainnya adalah makam Mbah Sindu, yang menurut cerita penduduk Puger merupakan pengikut setia Pangeran Puger. Pangeran Puger adalah pangeran Kerajaan Mataram di Jawa Tengah yang melarikan diri ketika masa penjajahan Belanda. Di dalam kawasan Pulau Nusa Barong juga terdapat batu-batuan yang dapat digunakan untuk pengenalan jenis batuan, diantaranya adalah batu kaca yang merupakan bahan dasar pembuatan kaca mobil. Selain itu, pada tebing-tebing pulau yang berbatasan dengan laut terdapat lapisan-lapisan tanah yang sangat terlihat dan juga dapat menjadi objek wisata pendidikan terutama cabang ilmu geologi yang cukup menarik untuk diamati.Pulau Nusa Barong juga berpotensi untuk pengembangan di bidang perikanan tangkap, sebaiknya dilakukan pengembangan alat tangkap perikanan pukat cincin (purse seine) dengan alat bantu rumpon permukaan. Untuk perikanan laut dalam dapat dikembangkan jaring insang dasar (bottom gillnet) dan rumpon laut dalam. Selain itu, diperlukan juga pengelolaan kawasan pesisir antara lain dalam bentuk kebijakan pemerintah seperti rehabilitasi kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, lahan pesisir bekas penambangan pasir, pencegahan erosi pantai maupun pengendalian pencemaran yang berasal dari darat, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan mata pencaharian alternatif serta pemanfaatan sumberdaya pesisir. Untuk pengembangan di bidang kehutanan, sebaiknya dilakukan konservasi kehutanan yang berbasis kerakyatan juga pelestarian penyu dan rusa, sehingga kelangsungan hidup penyu dan rusa di pulau tersebut dapat terjaga, serta mencegah penebangan hutan secara liar serta penangkapan ikan menggunakan bom dan racun dan juga sampah manusia yg terus mengalir dari muara Puger dan sekitarnya.

Kondisi Nusa Barong Hari IniKeeksotisan pulau Nusa Barong menarik perhatian wisatawan, di dunia maya pun sudah banyak yang mempromosikan pulau ini sebagai destinasi wisata lokal yang menawan. Pada tahun 2009, bahkan bupati Jember (Djalal) mengunjungi pulau ini bersama sejumlah kepala dinas dan dua investor asal Surabaya. Pemerintah Jember berminat menjadikan pulau Nusa Barong sebagai obyek tujuan wisata sehingga akan ada pengajuan proposal ke pemerintahan pusat dan provinsi. Ada pula agensi wisata yang mencoba meminta ijin kepada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Jember untuk menjadikan Nusa Barong sebagai bagian paket wisata. Jika dilihat dari perspektif wisata, Nusa Barong memang layak menjadi incaran para penggemar jalan-jalan. Nusa Barong memiliki kekhasan dan keunikan, baik dari sisi flora maupun ekosistem.BKSDA sering kerepotan menghadapi pencurian telur penyu, sarang burung walet, dan kayu sentigi yang terjadi sejak 1980. Tahun 2011 lalu, ada dua kasus pencurian telur penyu yang terbongkar, di Kota Batu dan Kecamatan Puger, Jember. Jumlah telur penyu curian yang diamankan sekitar dua ribu butir. Dua penjual mengaku mendapat telur penyu curian dari Nusa Barong. Petugas kesulitan melakukan pengawasan intensif karena sulitnya medan dan besarnya biaya transportasi. Di pulau itu tak ada air tawar, sehingga sulit dibangun pos permanen. Dulu sempat ada pos di Nusa Barong, namun hancur terkena ombak Tsunami. Jadi petugas memakai sistem berkemah saja, dan dua bulan sekali masuk ke kawasan konservasi.Namun model kemping seperti itu bukannya tanpa kelemahan. Tim dari BKSDA tak bisa setiap saat masuk ke kawasan konservasi sesuai jadwal, terutama pada Desember dan Januari, saat puncak kedatangan penyu ke pantai dan bertelur. Saat Desember-Januari jumlah penyu yang bertelur di sana bisa mencapai 10-20 ekor semalam. Ombak yang besar membuat petugas kesulitan masuk ke Nusa Barong. Di lain pihak, pencuri telur penyu kadang nekat. Mereka berani berenang ke pantai Nusa Barong. Dari sini, BKSDA tak berani membuka pintu lebar-lebar bagi peluang dijadikannya Nusa Barong sebagai objek wisata. Apalagi pulau ini juga salah satu pulau terluar Indonesia. Jika terjadi kerusakan akibat intervensi manusia, maka sedikit-banyak akan mengganggu kedaulatan negara. Kerusakan mudah timbul di daerah itu, karena lapisan tanahnya cukup tipis.Kerusakan terumbu karang tercatat hampir 85% yang terjadi di pulau ini. Hal ini mengakibatkan produktivitas nelayan semakin berkurang hingga mencapai 20% sejak tahun 2009 hingga 2011 dengan sulit ditemukannya hampir semua jenis ikan pelagis dan demersal. Ikan pelagis menjadi ikan yang banyak ditangkap oleh nelayan di sekitar pulau ini antara lain ikan tongkol, selar, lemuru, kembung dan sebagainya yang ditangkap menggunakan jaring pukat cincin (purse seine). Ikan demersal yang umumnya ditangkap adalah ikan kerapu, kuwe, kakap, kurisi dan lain-lain yang ditangkap dengan menggunakan pancing. Selain itu, terdapat lobster dan kepiting yang hidup di perairan karang, nelayan menggunakan jaring insang dan kredet untuk menangkapnya di perairan sebelah selatan pulau Nusa Barong yang sebelumnya menjadi hasil tangkapan mayoritas nelayan Puger. Kerusakan ekosistem yang ada di sekitar pulau Nusa Barong dapat memicu berbagai masalah seperti berkurangnya produktivitas nelayan karena rusaknya terumbu karang yang merupakan tempat biota laut untuk berkembangbiak, beradabtasi dan bertelur serta merusak keindahan pulau yang akan mengurangi ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke pulau Nusa Barong.

Ketiadaan Payung Hukum Kawasan Konservasi Perairan di JemberKebijakan ialah rangkaian konsep dan asas terkait dengan kawasan konservasi yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi untuk mencapai tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Kebijakan berbeda dari prosedur atau protokol. Kebijakan menentukan apa dan mengapa suatu tindakan konservasi diperlukan. Sedangkan prosedur atau protokol mencakup keseluruhan tentang apa, siapa, bagaimana, dimana, dan kapan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran (tujuan) Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Kebijakan juga bisa dikatakan sebagai pernyataan kehendak, statement of intent, atau komitmen untuk melakukan tidakan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia.Oleh sebab itu, Dinas Perikanan Peternakan dan Kelautan (KKP) kabupaten Jember akan menjadikan Pulau Nusa Barong di sekat Puger sebagai kawasan konservasi taman wisata perairan. Dinas KKP akan mengajukan program rehabilitasi terumbu karang termasuk pemanfaatan kawasan perairannya sebagai konservasi alam. Dalam pengelolaan kawasan, Dinas akan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Puger yang akan bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim III. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan Pulau Nusa Barong sebagai benteng Kabupaten Jember yang berada di gugusan Line of Fire agar tetap lestari dan mampu menjadi pelindung ketika terjadi tsunami atau bencana lain.Diperlukan sebuah kerangka hukum sebagai upaya pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan melalui kebijakan. Kebijakan ialah rangkaian konsep dan asas terkait dengan kawasan konservasi yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi untuk mencapai tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Kebijakan berbeda dari prosedur atau protokol dia menentukan apa dan mengapa suatu tindakan konservasi diperlukan. Sedangkan prosedur atau protokol mencakup keseluruhan tentang apa, siapa, bagaimana, dimana, dan kapan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran (tujuan) Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Kebijakan juga bisa dikatakan sebagai pernyataan kehendak, statement of intent, atau komitmen untuk melakukan tidakan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia. Negara Indonesia terkenal sebagai kawasan pusat segitiga terumbu karang (The Coral Triangle Center ).Salah satu program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dilakukan melalui konservasi yang bertujuan melindungi, melestarikan dan mengelola secara berkelanjutan sumberdaya ikan, meliputi ekosistem, jenis dan genetik ikan secara lestari dan berkelanjutan. Salah satu upaya konservasi ekosistem adalah dengan mengembangkan dan menetapkan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan sistem zonasi, diantaranya zona perikanan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya dan penangkapan ikan ramah lingkungan serta zona pemanfaatan untuk kegiatan wisata bahari. Program ini tentunya sejalan dengan penerapan prinsip blue economy untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 memperkenalkan istilah baru kawasan konservasi yang berlaku untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil didefinisikan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan 336 Hukum dan kebijakan kawasan konservasi perairan kesinambungan sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Pasal 1(19)). Sedangkan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan (Pasal 1(20)).Pasal 28 (4) menyatakan bahwa kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Setahun kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Peraturan Menteri No. 17 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 4(1) dari Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa Kategori Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari: Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , yang selanjutnya disebut KKP3K; Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM; Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP; dan Sempadan Pantai. Selanjutnya, Pasal 5 menyatakan bahwa jenis KKP3K terdiri dari kategori: Suaka pesisir; Suaka pulau kecil; Taman pesisir; dan Taman pulau kecil.Kawasan konservasi di wilayah perairan juga menggunakan istilah yang berbeda. UU No. 31 tahun 2004 menggunakan istilah Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Sedangkan UU No. 27 tahun 2007 menggunakan istilah Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kategori kawasan dari kedua Undang-Undang ini juga berbeda, sementara sangat memungkinkan keduanya berada pada wilayah yang saling tumpang tindih.Dinas KKP akan melakukan konservasi di wilayah selatan dan utara pulau Nusa Barong karena dua wilayah ini mengalami kerusakan yang sangat parah. Namun, undang-undang tersebut belum dapat menjadi payung hukum yang kuat karena dinas KKP masih dalam tahap untuk pembuatan SK Bupati. SK Bupati ini memuat tentang pembuatan peta daerah konservasi yang ada khususnya untuk pulau Nusa Barong sebagai bagian dari pelaksanaan UU no. 27 tahun 2007 tentang konservasi pulau-pulau kecil. Masih diperlukan beberapa tahap dalam pengajuan SK ini melalui beberapa mekanisme seperti pembuatan keputusan tingkat RT, RW, rencana Sonasi, hingga samapai pada pemberian SK oleh Bupati yang akan digunakan untuk mengusulkan ke tingkat Dirjen Kelautan dan Perikanan nasional. Namun, KKP tidak tinggal diam begitu saja melihat kerusakan ekosistem yang ada. Sehingga membentuk Pokwasmas, sebuah kelompok yang berfungsi untuk membantu mengawasi wilayah tertentu dari kerusakan sebagai akibat dari ulah negatif masyarakat. Serta membentuk suatu komunitas yang bernama KIARA (Koalisi rakyat untuk keadilan Perikanan) untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang yang telah rusak.Oleh karena itu menjadi sangat penting artinya kegiatan konservasi terumbu karang di wilayah Nusa Barong dan sekitarnya dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem pengelolaan kawasan konservasi laut (KKL) melalui keterpaduan, partisipasi, multi stakeholders. Upaya perlindungan atau konservasi sumberdaya alam di wilayah pulau Nusa Barong dan sekitarnya dapat dilakukan dengan cara menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis biota laut, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya. Kawasan konservasi pada dasarnya merupakan gerbang terakhir perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan ekosistemnya. Melalui cara tersebut diharapkan upaya perlindungan secara lestari terhadap sistem penyangga kehidupandan ekosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berkelanjutan.

Evaluasi Kebijakan Konservasi Perairan Di JemberMenurut William N Dunn dalam Analisis Kebijakan Publik: An Introduction menjelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Pada dasarnya, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau tidak. Tetapi evaluasi tidak hanya sekedar mengahasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai atau tidaknya sebuah kebijakan atau masalah telah terselesaikan, tetapi evaluasi juga berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah pada proses kebijakan selanjutnya.Evaluasi merupakan salah satu dari prosedur dalam analisis kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan publik pada hakikatnya menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yaitu definisi (perumusan masalah), prediksi (peramalan), preskripsi (rekomendasi), dan evaluasi yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari yang berfungsi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah atau pengatasan masalah.Weis (1972:2526) seperti yang dikatakan oleh Widodo (2008:124) menjabarkan bahwa terdapat beberapa tahap dalam evaluasi kebijakan:1. Formulating the program goals that the evaluation will use as criteria.2. Choosing among multiple goals.3. Investigating unanticipated consequences.4. Measuring outcomes.5. Specifying what the program is 6. Measuring program inputs and intervening processes.7. Collecting the necessary data.Dengan mengacu pada uraian sebelumnya maka menurut Widodo (2008:125) untuk melakukan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan:a. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan.b. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan.c. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program.d. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, data dicari di lapangan.e. Hasil data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.Dunn merumuskan ada 5 tahap dalam membuat kebijakan (public policy) yaitu pertama penyusunan agenda kebijakan, kedua penyusunan formulasi kebijakan (sense policy), ketiga penerapan kebijakan (policy implementation), keempat proses evaluasi, kelima tahap penilaian atau evaluasi kebijakan. Dalam penyusunan kebijakan dapat melibatkan tiga elemen anatara lain eksekutif, legislatif dan pihak lain yang terkait seperti lembaga swadaya masyarakat.Kebijakan tentang Konservasi Perairan di Jember ini belum sampai pada tahap adanya peraturan daerah mengenai konservasi perairan dan pulau-pulau kecil salah satunya pada pulau Nusa Barong di kecamatan Puger. Konservasi hanya berada di bawah naungan BKSDA, yang seharusnya berada dibawah tanggungjawab Dinas KKP Jember. Dinas KKP untuk saat ini masih dalam proses pembuatan peta zonasi kawasan konservasi yang akan diajukan kepada pusat. Untuk itu, tahapan evaluasi kebijakan masih belum dapat dilakukan karena proses pembuatan kebijakan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil masih berada dalam mekanisme tahapan kebijakan. Untuk saat ini, kekuatan hukum yang ada masih sebatas pada SK yang diturunkan oleh bupati. SK ini masaih dalam proses pengajuan kepada Dirjen Kelautan Pusat. Jika, dilihat menggunakan perspektif Dunn maka tahapan kebijakan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil masih berada dalam tahap penyususnan agenda kebijakan dan formulasi kebijakan (sense policy).

Local Wisdom sebagai Upaya KonservasiKebijaksanaan lokal (local wisdom) atau kearifan lokal dapat dijadikan sebagai upaya pelestarian lingkungan. Karena nilai-nilai budaya yang ada di suatu masyarakat biasanya tersembunyi pesan-pesan untuk melestarikan alam. Nilai-nilai yang disosialisasikan sejak generasi nenek moyang dapat menjadi obat yang ampuh untuk mencegah eksploitasi manusia atas alam yang terkadang kebablasan. Dalam buku Jaminan Sosial Nelayan disebutkan salah satu kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai upaya konservasi yaitu persepsi orang Bugis terhadap ikan kerapu. Keberadaan dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal penting bagi masyarakat Bugis karena jika diabaikan dapat menimbulkan konflik. Misalnya, orang Bugis di kabupaten Bone sangat pantang makan ikan kerapu. Jika mengkonsumsi ikan tersebut maka derajat dan kehormatannya akan turun. Dalam persepsi mereka, hanya kelompok masyarakat yang rendah status sosialnya yang mau mengkonsumsi ikan kerapu. Dalam hal ini, ada mitos terhadap ikan kerapu sehingga dapat menjaga populasi ikan kerapu yang merupakan jenis ikan demersal.Upaya untuk melakukan konservasi sumberdaya pesisir merupakan pekerjaan besar yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kelestaraian sumberdaya alam. Peran nelayan lokal dalam menggali budaya dan foklor menjadi penting untuk dilakukan mengingat upaya konservasi tidak hanya berada di bawah paying hukum semata. Di era otonomi saat ini, Pemerintah daerah merupakan pelaku utama pengelolaan kawasan. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi sesuai yang diamanatkan undang-undang. Dalam konteks ini, pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dan katalis percepatan pengelolaan melalui penyusunan kebijakan, program dan prioritas nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mengelola secara langsung kawasan-kawasan konservasi tertentu yang bersifat strategis, misalnya pada kawasan konservasi di area pulau terluar. Dewasa ini, sesungguhnya perkembangan dalam perencanaan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil telah banyak terjadi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, BUMN, swasta, LSM dan para pihak lain telah berbuat banyak dalam perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di Indonesia. Kita harus menyatukan langkah dan bahu membahu mewujudkan pelestarian sumberdaya perairan yang pada akhirnya kan bermuara untuk mampu berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

III. PenutupKesimpulanPengelolaan pulau-pulau kecil membutuhkan kebijakan yang komprehensif, integral dan tepat, sesuai dengan keberadaannya sebagai kawasan yang memiliki permasalahan, potensi dan karakteristik yang khas. Kebijakan tersebut tentunya harus didukung dengan pemahaman yang utuh terhadap konsepsi kebijakan, program, strategi yang sinergis, koordinasi yang efektif dan sistem informasi yang terpadu dari berbagai pihak/pelaku program pengelolaan pulau-pulau kecil.Kebijakan konservasi yang ada di kabupaten Jember belum memiliki peraturan yang jelas karena masih berada dalam tahap rancangan pembuatan peta wilayah atau zonasi di beberapa titik seperti di pulau Nusa Barong salah satunya sehingga konservasi yang dilakukan belum memiliki payung hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi salah satu LSM yang bernama KIARA namun karena undang-undang yang belum masuk pada level provinsi maupun nasional memiliki kendala biaya dalam upaya pemaksimalan konservasi sehingga KIARA merasa jika konservasi yang telah dilakukan bersama masyarakat sekitar hanya menjadi kegiatan swasta tanpa bantuan pemerintah daerah. Serta masyarakat lokal diharapakan mampu menggali kearifan lokal yang diturunkan oleh nenek moyang mereka sebagai upaya pelestarian ekosistem laut. Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak agar perlindungan dan pelestarian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan semaksimal mungkin sehingga dapat menarik wisatawan maupun meningkatkan produktivitas nelayan sehingga dapat menjadi income bagi masyarakat maupun daerah.

Problematika Pengimplementasian Hukum dan Kebijakan Kawasan Konservasi Pulau-pulau Kecil

14

DAFTAR PUSTAKA

Dunn .W, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.Kusnadi, 2007. Jaminan sosial Nelayan. Yogyakarta: LKiSSantoso, A, 2008. Konservasi Indonesia: Sebuah Potert Pengelolaan dan Kebijakan. Jakarta: POKJA Kebijakan KonservasiSatria, Arif, 2009. Ekologi Politik Nelayan. Yogyakarta: LKiSWidodo, Joko, Dr.M.S, 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.Majalah yang berjudul Laut Indonesia dalam Krisis yang diterbitkan oleh Greenpeace

Websitehttp://ardhaws13.wordpress.com/2012/11/20/nusa-barong-bukan-untuk-wisata-komersial/http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/informasi-konservasi/161-kawasan-konservasi-perairan,-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-paradigma,-perkembangan-dan-pengelolaannyahttp://mancingdinusabarong.blogspot.com/2010/12/pulau-nusa-barong.htmlhttp://www.coremap.or.id/print/article.php?id=177http://www.eastjava.com/books/glorious/ina/nature.htmlhttp://www.kp3k.kkp.go.id/index.php/newsroom/info_media/90/-nusa-barong-jadi-pulau-konservasi-terumbu-karang.http://www.tempo.co/read/news/2008/04/07/058120661/Balai-Konservasi-Jember-Tidak-Pantau-Penyu-Pulau-Nusa-Barong