pengelolaan pddikti€¦ · peran strategis pddikti permenristekdikti no. 62/2016, tentang spm...
TRANSCRIPT
SEKRETARIAT JENDERAL
Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti
PENGELOLAAN PDDIKTI
Sentul Bogor, 28 Nov 2019
2
KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT PDDikti
Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016
Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi
Dasar HukumPenyelenggaraan PDDikti
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
UU 12/2012: Pendidikan Tinggi
BAB III PENJAMINAN MUTU
Bagian Kesatu: Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53)Permenristekdikti 62/2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Bagian Kedua: Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54)Permenristekdikti 44/2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga: Akreditasi (Pasal 55)Permenristekdikti 32/2016: Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
Bagian Keempat: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56)Permenristekdikti 61/2016: Pangkalan Data Pendidikan TinggiKepsesjen Kemristekdikti 85/A/KPT/2018: Standar Pengelolaan PDDikti
Bagian Kelima: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57)Permenristekdikti 15/2018: Organisasi dan Tata Kerja LLDIKTI
UU 12/2012: Pendidikan Tinggi
BAB III PENJAMINAN MUTUPasal 51 ayat (2)Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggiuntuk mendapatkan Pendidikan bermutuPasal 52
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi danStandar Nasional Pendidikan Tinggi.(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Pasal 53Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 ayat (2) terdiri atas:a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan
Tinggi; danb. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi
TUJUAN PDDIKTI
Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi
BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 51Ayat 2: Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.
PERAN STRATEGIS PDDIKTI
Pasal 56 (3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) UU No. 12/2012(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan datapenyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yangterintegrasi secara nasional.(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berfungsi sebagai sumber informasi bagi:a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi;b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi ProgramStudi dan Perguruan Tinggi; dan
c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan PerguruanTinggi.
(3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola olehKementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.
PERAN STRATEGIS PDDIKTI
PERMENRISTEKDIKTI No. 62/2016, Tentang SPM DIKTI
Pasal 7 Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dandisimpan oleh perguruan tinggi dalam PDDIKTI.
PERMENRISTEKDIKTI No. 61/2016, Tentang PDDikti
Pasal 2 PDDikti bertujuan untuk:d. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminanmutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;e. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminanmutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yangdilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembagaakreditasi mandiri;
PERAN STRATEGIS PDDIKTI
PERMENRISTEKDIKTI 32/2016: Akreditas Prodi dan PT
Pasal 8 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan denganmenggunakan data dan informasi pada PDDikti.
Pasal 46(1) Tahap evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2) huruf a meliputi langkah:a. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan kepada LAM
untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasiPerguruan Tinggi; dan
b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data daninformasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimanadimaksud pada huruf a, dengan menggunakan data dan informasi padaPDDikti.
PERAN STRATEGIS PDDIKTI
PERMENRISTEKDIKTI 32/2016: Akreditas Prodi dan PT
Pasal 48 Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi langkah: a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari: 1. PDDikti; 2. fakta hasil asesmen lapang; 3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi; dan/atau4. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI
- UU 12/12 BAB III Pasal 56:Ayat 4: Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi
penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran danketepatannya.
- PERMENRISTEKDIKTI 44/2015Standar Nasional Pendidikan TinggiPasal 39 Ayat 3 f: menyampaikan laporan kinerja program studi dalammenyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan datapendidikan tinggi.Pasal 51 Ayat 2 h: menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitiandalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan datapendidikan tinggi;Pasal 62 Ayat 2 h: . menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdiankepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepadamasyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN BARU
• Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPermenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
• Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan,Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan,Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
• Permenristekdikti No. 52 Tahun 2018 Tentang Prosedur Pendirian PerguruanTinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Programpada Perguruan Tinggi Swasta
• Permenristekdikti No. 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri• Permenristekdikti No. 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program
Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi• Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi,
Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU
No. Nama Aturan Identifikasi AturanKlasifikasi
KebutuhanImpact Level
1
Permenristekdikti no.50 Tahun 2018 tentangPerubahan atasPermenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentangStandar Nasional Pendidikan Tinggi
Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada: a. kegiatan pokok dosenmencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; - 3 - 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentukpelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.
Pasal 28(1)Beban KerjaDosen Sudah
Tersediadi PDDikti
Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuanpendidikan lain
Pasal 29(2)Status Dosen Tetap
SudahTersediadi PDDikti
Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
Pasal 29(3)Jumlah Dosen Tetap High
Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang
Pasal 29(4) Jumlah DosenHigh
2
Permenristekdikti no.51 Tahun 2018 TentangPendirian, Perubahan, Pembubaran PerguruanTinggi Negeri danPendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PerguruanTinggi Swasta
Data dan informasi tentang pembukaan, perubahan, atau penutupan PSDKU dilaporkan kepada Pusat Data dan Informasi Iptek dan Dikti untuk disimpan dalamPangkalan Data Pendidikan Tinggi
Pasal 33(5)
Pendataan PSDKU
High
Perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data pendidikan tinggi. Jika tidak terselesaikan, akan berubah menjadi sanksi Sedang, serta sanksi Berat
Pasal 65(1m)
Sanksi Pelaporan
Medium
Perguruan tinggi melaporkan data yang tidak valid ke pangkalan data pendidikantinggi. Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadappelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perguruan tinggi tidakmenghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggidikenai Sanksi Administratif berat Dalam hal telah dilakukan penjatuhan SanksiAdministratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif berat
Pasal 66(1m)
SanksiPelaporan
Medium
Penyesuaian dengan Aturan Permenristekdikti (Lanjutan)
No. Nama Aturan Identifikasi AturanKlasifikasi
KebutuhanImpact Level
3
Permenristekdikti No. 52 Tahun 2018 TentangProsedur PendirianPerguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja SamaJoint Program padaPerguruan Tinggi Swasta
1. Badan penyelenggara mengunggah semua persyaratan sesuaidengan Komitmen melalui laman yang ditetapkan olehKementerian.
Pasal 5
Pendataanbadanpenyelenggara High
2. Perguruan tinggi swasta atau badan penyelenggaramengunggah semua persyaratan sesuai dengan Komitmen melaluilaman yang ditetapkan oleh Kementerian.
Pasal 6Pendataanprodi PTS
SudahTersedia di PDDikti
3. Kerja sama joint program dilakukan dengan prosedur: c. perguruan tinggi swasta mengunggah semua persyaratan sesuaidengan Komitmen melalui laman yang ditetapkan olehKementerian;
Pasal 9Pendataan Kerja sama joint program
High
4
Permenristekdikti No. 53 Tahun 2018 tentangPerguruan Tinggi LuarNegeri
1. Kurikulum yang diselenggarakan oleh PTLN sesuai dengankurikulum yang diselenggarakan di negara asalnya dan kurikulumwajib nasional
Pasal 4 (3)PendataanKurikulumPTLN Medium
2. PTLN menyelenggarakan 4 (empat) mata kuliah nasional, yaituagama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraansebagai bagian terintegrasi dalam kurikulumnya
Pasal 4 (4)Mata kuliahPTLN
Medium
3. PTLN mengunggah semua persyaratan sesuai dengan Komitmenmelalui laman yang ditetapkan oleh Kementerian;
Pasal 8 (1)cPendataanPTLN
Medium
5
Permenristekdikti No. 54 Tahun 2018 tentangPenyelenggaraan Program Diploma Dalam SistemTerbuka Pada PerguruanTinggi
1. Pendidikan vokasi dapat diselenggarakan perguruan tinggidalam sistem terbuka dengan fleksibilitas pilihan dan waktupenyelesaian pendidikan (multy entry multy exit system).
Pasal 3PendataanMEME
High
2. Penyelenggaraan sistem terbuka dapat dilakukan dalam bentuk gelar bersama (joint degree) atau gelar ganda (double degree) sesuai dengan ketentuan.
Pasal 3 Gelar Bersama dan Gelar Ganda
Medium
3. Gelar bersama (joint degree) atau gelar ganda (double degree) dilaksanakan berdasarkan kurikulum bersama (joint curriculum).
Pasal 3Medium
Penyesuaian dengan Aturan Permenristekdikti (Lanjutan)
No. Nama Aturan Identifikasi AturanKlasifikasiKebutuhan
Impact Level
6
Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 TentangIjazah, Sertifikat Kompetensi, SertifikatProfesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelardi Perguruan Tinggi
1. PIN terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Pasal 5 Integrasi PIN Sudah Tersedia di PDDikti
2. Sertifikat Kompetensi memuat nomor Sertifikat Kompetensi;
Pasal 12Pendataan nomor Serkom
Sudah Tersedia di PDDikti
3. Sertifikat Profesi memuat nomorSertifikat Profesi.
Pasal 14Pendataan nomor Serprof
Sudah Tersedia di PDDikti
4. Gelar dan tata cara penulisan Gelaruntuk lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, danpendidikan spesialis.
Pasal 20Tata PenulisanGelar
SudahTersedia di PDDikti
Layanan: Perubahan Data
Kebijakan&Monev
Data MahasiswaDitjen Belmawa
Data DosenDitjen SDID
Kopertis/LLDIKTI
PokjaKemenag
PPSDM K/L
Verifikasi&Approval
Pengajuan PTN PTS PTA PTK
forlap.ristekdikti.go.id
PDDiktiPendelegasianwewenang
17
PENGUMPULAN DATA DAN TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI
ALUR PENGUMPULAN DATA
PDDIKTI
Entri Sync
STANDALONE
ALUR PENGUMPULAN DATA
NETWORK - BASE
Sync
Op
erat
or
Pro
di
Server Feeder
Hub
Local Area Network
PDDIKTI
ALUR PENGUMPULAN DATA
ONLINE
Op
erat
or
Pro
di
Server Feeder
Hub
Local Area Network Public
Domain
ALUR PENGUMPULAN DATA
Sync
Operator /Mahasiswa /Dosen /Kepegawaian
Server Feeder
Local Area Network
PDDIKTI
SIAKAD
SOA
Middleware
INTEGRATED
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PELAPORAN DATA PDDIKTI ADALAH TASK BASED (BUKAN PROJECT BASED)• Tugas kerja dilaksanakan oleh unit kerja struktural yang teridentifikasi
(bukan oleh tim ad hoc yang berubah-ubah)• Penyusunan deskripsi tugas kerja secara jelas
PENGELOLAAN DATA PDDIKTI DITATA SECARA TERENCANA DENGANBENTUK TASK DAN TIME FRAME YANG JELAS• Pengumpulan data (Manual dan atau Webservice)• Penyempurnaan data dan validasinya• Pleno untuk paparan isi laporan di hadapan pimpinan
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA : internet (bandwith),komputer/server dan remunerasi.
TUGAS PERGURUAN TINGGI (1)
Pasal 22 Permenristekdikti Nomor 61/2016 tentang PDDiktiPerguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab:a. melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti
Feeder;b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke
PDDikti secara berkala sesuai ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
c. melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yangjelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan;
(lanjut→)
TUGAS PERGURUAN TINGGI (2)
d. menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana daninsentif bagi satuan kerja yang melakukanpengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi;
e. memeriksa dampak data yang telah dilaporkanmelalui PDDikti Feeder di sejumlah sistemtransaksional Kementerian;
f. menjamin kelengkapan, kebenaran, dankemutakhiran data yang dikirimkan; dan
g. mendukung sistem identitas tunggalkependudukan.
25
PEMANFAATAN DATA PDDikti
ROADMAP KUALITAS DATA
Integrasi layanan data (kolaborasi)
BelmawaPIN, SIVIL
db
KelembagaanSIMLEMKERMA
db
RisbangSIMLITABMAS
db
Sumberdaya
SISTER
db
Pusdatin-PDSPK
Warehouse PD Dikti-Dapodik
Pendataandapodik
Pendataan
dapodik
Pendataan
PD Dikti
Data Referensi
Data Transaksi
Data Pokok
PD Diktisebagai
backbone
Bus data pendidikan
Pelaporan& Statistik
Data mart & web svc
Informasi publik,UNESCO, BPS, BIG, KSP
Antar instansi /Antar kementerianKemdagri, Kemenag, Kemenkes, Kemnaker
BAN-PT, LAM, LLDIKTI, BKN
PDDikti merupakan wali data Kementerian
Pemanfaatan Data
Penilaian Kinerja (PemeringkatanPT, SI Produktifitas PT)
Akreditasi (BAN-PT, LAM)
Layanan Data Unit Utama (UKOM, Serdos, PIN, SIVIL, Roren dll)
Layanan Data Pihak Eksternal(BKN,...) dan Masyarakat
Data danInformasi Baik
Kebijakanyang Tepat
29
PENGELOLAAN DATA DI PERGURUAN TINGGI
PENGELOLAAN DATA PT
Permenristekdikti 62/2017 ttg Tata Kelola TI di Lingkungan Kemristekdikti
Pasal 121) Unit Organisasi melaksanakan tata kelola Data dan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b untukmemenuhi kebutuhan pelaksanaan proses bisnis, keperluan berbagipakai, dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
2) Tata kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mengelola Data dan Informasi untuk menjaminkelengkapan, akurasi, validitas, keamanan, dan autorisasi.
Pasal 35Pedoman pelaksanaan tata kelola Data dan Informasi di Kopertis dan PTNditetapkan oleh koordinator Kopertis/pemimpin PTN mengacu padaPeraturan Menteri ini.
31
KONDISI PENGELOLAAN PDDIKTI SAAT INI
STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PDDikti
KONDISI PENGELOLAAN PDDikti SAAT INI
33
PERMASALAHAN PENGUMPULAN DATA
PERMASALAHAN PENGOLAHAN DATA
PERMASALAHAN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)
PERMASALAHAN TATA KELOLA PD DIKTI
PERMASALAHAN SISTEM INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR TIK PD DIKTI
KONDISI PENGELOLAAN PDDikti SAAT INI
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 34
PERMASALAHAN PENGUMPULAN DATA
1. Beberapa PT tidak tegas dalam menerapkan sistem administrasi belajar mengajar
sehingga data yang terkumpul tidak lengkap
2. Proses belajar mengajar program studi kedokteran yang (pada prakteknya) berbeda
dengan proses belajar mengajar pada umumnya, sehingga proses pengisian data
tidak bisa dilakukan secara normal dan perlu perlakuan khusus.
3. Terdapat inkonsistensi data akademik mahasiswa dengan pendidikan jenjang
sebelumnya (misal data pribadi di ijazah SMP berbeda dengan data pribadi di ijazah
SMA dan berbeda dengan data pribadi di ijazah S1)
4. Data penelitian dan pengabdian masyarakat sulit dikumpulkan.
5. Beberapa PT belum memiliki Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), sehingga
pengumpulan data masih dilakukan secara manual.
KONDISI PENGELOLAAN PDDikti SAAT INI
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 35
PERMASALAHAN PENGUMPULAN DATA
6. Data dikumpulkan secara parsial, sehingga kesulitan ketika ingin
diinput kedalam Forlap/PDDikti
7. Data-data yang dibutuhkan untuk mendukung akreditasi
bertebaran di berbagai tempat, tidak hanya terdapat di PDDikti →
belum ada master data tunggal untuk jenis data yang sama di PD
Dikti (masalah integrasi PD Dikti dengan unit utama Kemenristek
Dikti)
8. Belum terintegrasinya PD Dikti dengan sistem informasi terkait di
lingkungan unit utama Kemenristek Dikti secara menyeluruh,
sehingga duplikasi input maupun data masih terjadi.
STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PDDikti
PETA LAYANAN BIDANG PDDikti
4.670 PT 1:467
Dengan jumlah pegawai teknis yang dimiliki sekitar 10 orang maka rasio pelayanan adalah1 orang melayani 467 Perguruan Tinggi. Rasio ini ditekan dengan bantuan keberadaan
Pengelola PDDikti pada LLDikti I-XIV dan Pokja Kemenag. Namun LLDikti dan PokjaKemenag saat ini masih terbatas untuk PTS dan PTA saja, sedangkan untuk PTN dan PTK
masih langsung dilayani oleh Pusat.
:
KONDISI PENGELOLAAN PDDikti SAAT INI
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 38
PERMASALAHAN PENGOLAHAN DATA
1. Kebijakan dan implementasi terkait pembukaan periode pada unit utama
Kemenristek Dikti berbeda-beda dan kurang konsisten sehingga menyulitkan PT →
beberapa kebijakan dan implementasi tersebut berdampak terhadap PD Dikti.
2. Adanya kondisi di lapangan terkait proses belajar mengajar yang belum bisa
diakomodir oleh PD Dikti --> misal: team teaching, pengakuan dosen tidak tetap,
sharing kode MK antar prodi, dll
3. Perubahan terkait data PD Dikti yang tidak di-update ke PD Dikti maupun unit utama
Kemenristek Dikti oleh PT
4. Kelengkapan maupun validitas data pribadi mahasiswa maupun alumni sulit
dikumpulkan, karena cenderung diberikan hanya pada saat dibutuhkan untuk
persyaratan tertentu (misal: persyaratan lulus, persyaratan bekerja, dll) → kesadaran
pemilik data masih rendah
KONDISI PENGELOLAAN PDDikti SAAT INI
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
39
PERMASALAHAN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)1. Kurangnya jumlah SDM operator yang bertugas mengumpulkan data di setiap PT
2. Rendahnya kompetensi SDM operator terkait regulasi maupun pelaksanaan pengelolaan PD Dikti.
3. Beban kerja operator cenderung besar (overload) → Selain mengerjakan tugas dan fungsi tetap di
PT, operator juga bertanggung jawab untuk melakukan input pada lebih dari 1 (satu) program studi.
4. Kesejahteraan operator kurang diperhatikan mengingat tugas pengumpulan data PD Dikti
merupakan tugas tambahan yang bersifat adhoc → sehingga motivasi operator berkurang
5. Awareness civitas akademika terhadap pentingnya data PD Dikti cenderung rendah → civitas
akademika menganggap pengumpulan data PD Dikti sebatas formalitas dan tidak berdampak
terhadap pengelolaan PT secara keseluruhan
6. Competency gap yang cukup besar antara LLDIKTI wilayah Indonesia Barat dengan Wilayah
Indonesia Timur dikarenakan frekuensi dan lokasi pelatihan yang tidak sama → PT pada LLDIKTI
wilayah timur terpisah cukup jauh secara geografis, sehingga koordinasi (khususnya knowledge
sharing) maupun pelatihan cukup sulit dilakukan
KONDISI PENGELOLAAN PDDikti SAAT INI
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
40
PERMASALAHAN TATA KELOLA PD DIKTI1. Kurangnya regulasi internal PT yang mendukung pengisian dan perbaikan data PD Dikti, baik
secara substansi maupun teknis
2. Belum adanya proses bisnis, SOP maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) khusus
terkait pengisian data PD Dikti untuk mengakomodir proses bisnis dan SOP penyelenggaraan
pendidikan di setiap PT, sehingga data sulit dikumpulkan dan disinkronkan.
3. Belum adanya prosedur migrasi data mahasiswa lama → proses data mahasiswa lama menjadi
terhambat
4. Belum adanya kebijakan internal PT terkait validasi data mahasiswa sesuai dengan persyaratan
kelengkapan data PD Dikti
5. Belum adanya kebijakan khusus terkait pengelolaan SDM operator → mulai dari kebijakan yang
mengatur tugas dan kewenangan (sebagai pekerjaan tetap) maupun kebijakan terkait remunerasi
operator
6. Belum diimplementasikannya manajemen layanan PD Dikti → belum diterapkan service desk
secara komprehensif dan terstandar
7. Permintaan pembukaan periode pelaporan PD Dikti relatif lama direspon sehingga menghambat
proses pengumpulan data
KONDISI PENGELOLAAN PDDikti SAAT INI
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
41
PERMASALAHAN SI DAN INFRASTRUKTUR TIK PDDikti
• Akses dan sinkronisasi ke forlap/PDDikti terhambat, terkadang gagal pada jam
tertentu disertai data hilang.
• Tidak ada notifikasi pengecekan progress/status keberhasilan pada Forlap
/PDDikti→ PT tidak mengetahui seberapa banyak dan apa saja data yang
berhasil di upload dan tidak.
• Adanya kendala internal Sistem Informasi Akademik yang dimiliki PT, sehingga
tidak bisa menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan PD Dikti → SI
Akademik tidak sinkron dengan laman Forlap/PDDikti.
• Performa Forlap menurun khususnya pada peak time (misal menjelang
deadline pelaporan) → Tidak ada alokasi/prioritas bandwith khusus untuk
forlap PD Dikti
• Belum adanya TIK khusus untuk migrasi data mahasiswa lama.
42
KONDISI PELAPORAN PT DI WIL. LLDikti 3 SAAT INI
KONDISI PELAPORAN PDDikti SAAT INI DI WILAYAH LLDikti 3
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
43
44
TYPE PEMBUKAAN PERIODE PELAPORAN
Tipe 1
Ruang lingkup akses :
Perbaikan pelaporan tipe 1 mencakup pendataanmahasiswa baru, histori Pendidikan mahasiswa, KRS, KHS, AKM, dan Aktivitas Mahasiswa.
Syarat :
Melampirkan B.A.P Audit Akademik
Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaranndan Kemahasiswaan (Belmawa) atau tim yang ditunjuk.
Tipe 2
Ruang lingkup akses :
Perbaikan pelaporan tipe 2 mencakup pendataanKRS, KHS, AKM, dan Aktivitas Mahasiswa.
Syarat :
Melampirkan Surat Permohonan PembukaanPeriode Pelaporan
Surat pernyataan ditandatangani oleh Rektor.
Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 47
Lembaga
Pendataan PT dan
Program Studi
Belmawa
Perubahan Data
Mahasiswa,
Nomenklatur Prodi
SDID
Registrasi dosen,
perpindahan homebase
dosen, perubahan data dosen
Pusdatin
Pembukaan Periode
Pelaporan, Migrasi
Data dan Pemberian
Akun PDDikti
PELAYANANLaman forlap.ristekdikti.go.id atau
pddikti.ristekdikti.go.id
TERIMA KASIH