pengelolaan kontrak pbj - iknow...konstruksi; • penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama;...

Disampaikan oleh: SON MAGENDA ARDIWINATA

September 2020

PENGELOLAAN KONTRAK PBJ

2

IR. SON MAGENDA ARDIWINATA,MM.

TEMPAT/TGL. LAHIR:

BANJARMASIN, 4 AGUSTUS 1951

PANGKAT/GOL. :

PEMBINA UTAMA MADYA / IVD

NIP.: 110021839

WIDYAISWARA LB. KEMEN. PU

PROCUREMENT SPECIALIST

ALAMAT RUMAH:

JLN.NGAGEL KEBON SARI I/6, SBY.

EMAIL: [email protected]

TELEPON : 081.8383277

3

2019 Diseminasi Penyelenggaran Pelatihan PBJ dengan

Model Pembelajaran Blended Learning

2018 Diseminasi Bahan Ajar Pelatihan PBJasa Pemerintah sesuai

Perpres no 16 Tahun 2018

2012 Pelatihan untuk Pelatih (TOT), PBJ Pemerintah Peningkatan Kopetensi

2009 Pelatihan untuk pelatih Tingkat Dasar PBJ Pemerintah

2009 Widyaiswara LB. Kemen. PUPR. Jkt, Ahli Pengadaan Nasional

2007 ~ 2011 Widyaiswara Kemen. PUPR. Jkt.

1999~ 2007 Kepala Dinas di kota Malang

1997 ~ 2999 Bipran Dinas PU. Cipta Karya Jatim

1983 ~1997 Pemimpin Proyek Urban Infrastruktur di Jkt, Medan , dan Surabaya

1976 ~ 1983 Staf Dit. Jen Cipta Karya, Dep PU Jkt.

RIWAYAT PEKERJAAN

Modul 5 : Pelaksanaan Kontrak Kerja

Konstruksi

DESKRIPSI SINGKAT & TUJUAN

PEMBELAJARAN

0

1

MATERI POKOK 1

PRA KONTRAK

0

2

MATERI POKOK 2

PELAKSANAAN KONTRAK

0

3

OUTLINE MODUL 5

MATERI POKOK 3

JAMINAN, DENDA&GANTI RUGI, DAN ASURANSI

0

4

MATERI POKOK 4

PASCA KONTRAK

DAFTAR PUSTAKA

0

5 0

6

MATERI POKOK 1 PRA KONTRAK

Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu menjelaskan pra

kontrak dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

Pelaksanaan Kontrak Kerja

Konstruksi

Sonny Sumarsono, Ketua Umum DPP IAPI

Menghasilkan B/J yang tepat*

untuk setiap uang yang dibelanjakan

*kualitas, jumlah, waktu, biaya,

lokasi dan penyedia.

TUJUAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

Pe

ratu

ran

Pe

run

da

ng

U

nd

an

ga

n T

erk

ait

K

on

tra

k K

erj

a K

on

str

uk

si

UU Nomor 02/2017 tentang Jasa Konstruksi

KUHP Buku III tentang Perikatan

PP Nomor 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Perpres Nomor 16/2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri PUPR Nomer 14 Tahun 2020 tentang

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia

DEFINISI KONTRAK KERJA KONTRUKSI

Pasal 1 angka 8 UU 02/2017

Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan

dokumen yang mengatur hubungan hukum antara

pengguna jasa dan penyedia jasa dalam

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pengguna

Jasa/PPK

Penyedia

Jasa

Hubungan

hukum

Kontrak

Kerja

Konstruksi

KUHP Buku III tentang Perikatan

Pasal 1320, Syarat sahnya suatu Kontrak

1. Kesepakatan mereka yang

mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu

perikatan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

7

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SESUAI

1. Pengaturan hubungan kerja

antara pengguna Jasa dan

Penyedia Jasa harus

dituangkan dalam Kontrak

Kerja Konstruksi.

UU NO. 2/2017

Pasal 46

2. Bentuk Kontrak Kerja

Konstruksi dapat mengikuti

perkembangan kebutuhan dan

dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan.

8

Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

a. Para pihak,

memuat secara

jelas identitas

para pihak

pekerjaan, memuat

tentang lingkup

kerja, nilai

pekerjaan, harga

satuan,lumsum, dan

batasan waktu

pelaksanaan

b.Rumusan c.Masa

pertanggungan,

memuat jangka

waktu pelaksanaan

dan pemeliharaan

yang menjadi

tanggung jawab

Penyedia Jasa

tenaga kerja

konstruksi, memuat

kewajiban

mempekerjakan

tenaga kerja

konstruksi

bersertifikat

d.Hak dan

kewajiban yang

setara, memuat

hak pengguna

Jasa untuk

memperoleh hasil

Jasa Konstruksi

dan

kewajibannya

e.Penggunaan memuat ketentuan

kewajiban

Pengguna Jasa

dalam melakukan

pembayaran hasil

layanan Jasa

Konstruksi, termasuk

di dalamnya

jaminan atas

pembayaran

f.Cara pembayaran,

Pasal 47 (1)

9


UU NO. 2/2017


UU NO. 2/2017

Pasal 47 (1)

penyelesaian perselisihan akibat

ketidaksepakatan

g. Wanprestasi, memuat tanggung jawab dalam

hal salah satu pihak tidak melaksanakan

kewaijiban sebagaimana diperjanjikan

h. Penyelesaian perselisihan, memuat tata cara

pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul

akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah

satu pihak

i. Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat

j. Keadaan memaksa, memuat kejadian yang

timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak

memuat kewajiban

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas

Kegagalan Bangunan dan jangka waktu

pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

k. Kegagalan Bangunan,

10

l. Pelindungan pekerja, memuat kewajiban para pihak

dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja

serta jaminan sosial

m. Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para

pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak

dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan

kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau

kematian

n. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak

dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan

Bangunan

o. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung

jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan

Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan

p. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi

Pasal 47 (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi

dapat memuat kesepakatan para pihak

tentang pemberian insentif.

”

“


UU NO. 2/2017

Pasal 47 (1)

11

layanan jasa perencanaan harus memuat

ketentuan tentang hak kekayaan intelektual a.

b.

kegiatan pelaksanaan layanan Jasa

Konstruksi, memuat subpenyedia Jasa serta

pemasok bahan, komponen bangunan, dan

atau peralatan yang harus memenuhi standar

yang berlaku;

yang dilakukan dengan pihak asing, memuat

kewajiban alih teknologi c.

mengenai Kontrak Kerja

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak

Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan subpenyedia Jasa.”

Pasal 49

Ketentuan “

Kontrak Kerja Konstruksi: KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SESUAI

UU NO. 2/2017

Pasal 48

12

13

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SESUAI UU NO. 2/2017

Pasal 50

1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat

dalam bahasa Indonesia.

2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi

dilakukan dengan pihak asing harus

dibuat dalam bahasa Indonesia dan

bahasa Inggris.

3) Dalam

dengan

hal

pihak

terjadi

asing

perselisihan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) digunakan

Kontrak Kerja Konstruksi dalam

bahasa Indonesia.

(Menurut Muhammad Alfian Amri, Ketua Umum FAKPI)

1. Kegiatan “Titipan”

2. Tidak menyusun

Spesifikasi/KAK

secara baik dan

benar

3. Tidak Menyusun

RAB sesuai

kebutuhan

BPSD

M

Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. Surat Perjanjian; c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar

Keluaran dan Harga; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. spesifikasi teknis; dan g. gambar-gambar. dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.

HIERARKI KONTRAK

KONSTRUKSI

BPSD

M

2. Pokok Perjanjian

SURAT PERJANJIAN

Pembukaan

Judul Kontrak

Nomor Kontrak

Kalimat Pembuka

Tanggal Kontrak

Konsiderasi Kontrak

Para Pihak

Dasar Hukum

Isi Perjanjian

Latar Belakang Pembuatan Kontrak

Pernyataan Bahwa Para Pihak Telah Sepakat/Setuju

Istilah dan Ungkapan

Ruang Lingkup Pekerjaan

Nilai Kontrak dan Pembayaran

Dokumen Kontrak

Masa Kontrak

MASA KONTRAK

Penutup

Pernyataan Para Pihak Telah Menyetujui Perjanjian

Jumlah Eksemplar Dari Kontrak

Tanda Tangan Para Pihak

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. P.25

Pasal 46

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. P.25

PRA KONTRAK


Konstruksi

1. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Jasa

2.Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

3. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

4. Penandatanganan Kontrak

5. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

17/07/2020 15

Dokumen Pemilihan/ Seleksi

Pengumuman Tender/Seleksi

Serah Terima Lapangan

Tanda Tangan Kontrak

Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

Serah Terima Pertama Pekerjaan

(PHO)

Periode Pra Kontrak

Proses pengadaan

Periode Persiapan Pelaksanaan

Periode Kontrak

Periode Konstruksi

Periode Pemeli- haraan

IKHTISAR PENANGANAN KEGIATAN

Pengend. Pelaks.

Srt

Pen

un

jukan

Pen

yed

ia B

J

Td

tan

gan

Ko

ntr

ak

Jam

inan

Pela

ksan

aan

14 hr S

PM

K

14 hr

Pen

yera

han

Lap

an

gan

Masa berlaku

Penawaran

Pe

meri

kasan

Bers

am

a

30 hr

Masa Pelaksanaan

Masa Pemeliharan

Jaminan Pelaksanaan

Retensi/

Jaminan Pemeliharan

> 6 bl pek. permanen

> 3 bl pek. semi permanen

14 hr

Denda keterlambatan

(1 0/00 x NK)/hari < Jaminan pelaks

Pre

Co

nstr

Meeti

ng

7 hr

Mobilisasi

SKEMA KEGIATAN PELAKSANAAN KONTRAK

Asuransi

Perlindungan Kegagalan

Bangunan 10 Th

PHO FHO U

an

g m

uka

Saat paling lambat mulai waktu pelaksanaan

kontrak dicantumkan dalam SPMK

Keterlambatan

MATERI POKOK 2 PELAKSANAAN KONTRAK

Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu menjelaskan

pelaksanaan pekerjaan konstruksi.


Konstruksi

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

(P RE CONSTRUCTION MEETING)

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: • RMPK;

• pelaksanaan RKK;

• organisasi kerja;

• tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

• jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

pengadaan mobilisasi Tenaga Kerja

• jadwal bahan/material, peralatan dan Konstruksi;

• penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan

• hal-hal lain yang dianggap perlu.

18

Hasil rapat

persiapan

pelaksanaan

Kontrak

dituangkan dalam

Berita Acara

Rapat Persiapan

Pelaksanaan

Kontrak.

Paling lambat 7 (tujuh)

hari kalender sejak

diterbitkannya SPMK dan

sebelum pelaksanaan

pekerjaan, PPK bersama

dengan Penyedia, unsur

perancangan, dan unsur

pengawasan, harus sudah

menyelenggarakan rapat

persiapan pelaksanaan

kontrak.


Konstruksi

A. Pelaksanaan Pekerjaan

Masa Pelaksanaan Kontrak

Penyerahan Lokasi Kerja

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Mobilisasi

Pengukuran/Pemeriksaan Bersama

Penggunaan Produksi dalam Negeri

B. Pengendalian Waktu

Penundaan

Oleh

Pengawas

Pekerjaan

02

Rapat

Pemantauan

03

Peringatan

Dini

04

Masa

Pelaksanaan

01


Konstruksi


Konstruksi

C. Penyelesaian Kontrak

• Serah Terima Pekerjaan

• Pengambilalihan

• Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan

D. Adendum

• Perubahan Kontrak

• Perubahan Pekerjaan

• Perubahan Harga

• Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

E. Keadaan Kahar

PERUBAHAN KONTRAK

• Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak,yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: • Perubahan pekerjaan

• Perubahan harga kontrak

• Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan

• Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi

22

• Meskipun tidak terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar

dan/atau spesifikasi, PPK bersama Penyedia juga

dapat melakukan perubahan kontrak sepanjang

ada perintah perubahan dari PPK.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

• Perubahan tata cara serah terima pekerjaan dari Penyedia ke PPK

(Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Serah Terima Akhir Pekerjaan)

• Serah terima pekerjaan dilakukan oleh PPK dan Penyedia tanpa melalui pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa

Hasil Pekerjaan (PPHP)

• Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) sesuai

ketentuan kontrak • Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima secara parsial yaitu:

• bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan

• bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

• Apabila diberlakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka bagian pekerjaan yang akan

diserahterima parsial, masa pelaksanaan, dan masa pemeliharaannya harus dicantumkan dalam Syarat-

Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

• Bagian pekerjaan yang dapat diserahterimakan terlebih dahulu tercantum dalam

Dokumen Pemilihan

• Perubahan tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

• Pemeriksaan hanya terbatas pada pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak

perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan 23

KEADAAN KAHAR

• Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : • pernyataan yang

diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

• foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

24

• Dalam hal terjadi Keadaan

Kahar, pelaksanaan Kontrak

dapat dihentikan. Penghentian

Kontrak karena Keadaan

Kahar dapat bersifat:

- sementara hingga Keadaan

Kahar berakhir; atau

- permanen apabila akibat

Keadaan Kahar tidak

memungkinkan

dilanjutkan/diselesaikannya

pekerjaan.

BERAKHIRNYA KONTRAK

• Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

25

1646 BW

Jangka waktu berakhir Salah satu pihak meninggal

dunia/pailit/pengampuan

Kesepakatan para pihak

Prestasi telah dilaksanakan

Putusan hakim

ASURANSI

• Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

• Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

26

F. Penghentian Dan Pemutusan Kontrak


Konstruksi

Penghentian Kontrak

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak oleh PPK

Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Berakhirnya Kontrak

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak

Kritis

Pemberian Kesempatan

Peristiwa Kompensasi

Peninggalan


Konstruksi

G.Hak dan Kewajiban

H.Pemeliharaan Lingkungan

I.Tindakan Penyedia/

Persetujuan L.Penyedia Lain

K.Kerjasama Antara

Penyedia dan Subpenyedia

J.Laporan Hasil Pekerjaan

M.Alih Pengalaman

N.Pembayaran

O.Pengawasan Mutu

MATERI POKOK 3 JAMINAN, DENDA & GANTI RUGI, DAN ASURANSI


jaminan, denda & ganti rugi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.


Konstruksi

Asuransi Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai

risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas

segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat

kecelakaan,kehilangan,serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

Jaminan Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa

bank garansi atau surety bond. Penerbit jaminan selain Bank Umum

harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

Denda dan Ganti Rugi

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia,

antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pe

kerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu

BPSD

M

Penyedia Jasa wajib memberikan jaminan kepada

Pengguna Jasa yang dapat dicairkan tanpa syarat dan

dalam batas waktu tertentu, yang dikeluarkan oleh

perbankan, perusahaan asuransi dan/atau perusahaan

penjaminan. Jaminan terdiri atas :

• Jaminan penawaran

• Jaminan Pelaksanaan

•Jaminan uang muka

•Jaminan pemeliharaan

•Jaminan sanggah banding

Pasal

57 PENJAMINAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

BPSD

M

Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan

Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus

yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan

asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga

pembiayaan ekspor Indonesia Pasal1

Jaminan PBJ

BPSD

M

Sifat Jaminan Penerbit Jaminan

Bank Umum, Perusahaan

Penjaminan, Perusahaan Asuransi.

Lembaga keuangan khusus

ekspor/impor Indonesia yang

memiliki ijin usaha dan pencatatan

produk suretyship di OJK

• tidak bersyarat

• mudah dicairkan

• harus dicairkan

oleh penerbit

jaminan paling

lambat 14 hari

kerja

Bentuk Jaminan:

Bank Garansi atau

Surety bond

Pasal 30

Jaminan

PBJ

BPSD

M

Jenis Jaminan PBJ

Jaminan Penawaran

Jaminan Sanggah Banding

Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Uang Muka

Jaminan Pemeliharaan

Pasal 30 ayat1

BPSD

M

JL

Pengadaan

JK

Pengadaan

barang/jasa E-Purchasing

Pengadaan Aset Penyedia sudah

dikuasai oleh Pengguna

Jasakonsultansi

Pasal 33

Yang tidak memerlukan

Jaminan Pelaksanaan

MATERI POKOK 4 PASCA KONTRAK


pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

PASCA KONTRAK Kegagalan

Bangunan

Pemerintah Republik

Indonesia telah

mengeluarkan

Undang- Undang RI

nomor 2 tahun 2017

tentang Jasa

konstruksi yang di

dalamnya mengatur

tentang Kegagalan

Bangunan dan

memberikan ketentuan

tentang kewajiban

Penyedia Jasa

dan/atau Pengguna

Jasa atas Kegagalan

Bangunan dan jangka

waktu

pertanggungjawaban

Kegagalan Bangunan

Penyelesaian

Perselisihan

Para Pihak berkewajiban

untuk berupaya sungguh-

sungguh menyelesaikan

secara damai semua

perselisihan yang timbul

dari atau berhubungan

dengan Kontrak ini atau

interpretasinya selama

atau setelah pelaksanaan

pekerjaan ini dengan

prinsip dasar

musyawarah untuk

mencapai kemufakatan.

Dokumentasi

Semua rancangan, gambar,

spesifikasi, desain, laporan, dan

dokumen- dokumen lain serta

piranti lunak yang dipersiapkan

oleh Penyedia berdasarkan

Kontrak ini sepenuhnya

merupakan hak milik PPK.

Penyedia tidak diperkenankan

menggunakan dan

menginformasikan dokumen

Kontrak atau dokumen lainnya

yang berhubungan dengan

Kontrak untuk kepentingan pihak

lain, misalnya spesifikasi teknis

dan/atau gambar-gambar, serta

informasi lain yang berkaitan

dengan Kontrak, kecuali dengan

izin tertulis dari PPK sesuai

ketentuan peraturan perundang-

undangan.

01 UU RI No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

UU RI No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Perselisihan

DAFTAR PUSTAKA

02 PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

03 Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

04 Permen PUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia

05 Peraturan LKPP No 7, No 9, dan No 18 Tahun 2018

TERIMA KASIH….

Semoga Bermanfaat

BPSD

M

pengelolaan kontrak pbj - iknow...konstruksi; • penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama;...

Documents