By

Etiyasningsih, S.Pd. M.Pd

Kata Manajemen perupakan pengembangan dari kata Administrasi yang

berasal dari bahasa latin, Administrare yang berarti sebagai pemberian

jasa atau bantuan.

Kata Administrasi mengandung arti melayani (to service), pemimpin

(administrator), atau memimpin (to manage) yang akhirnya berarti

Manajemen

Sementara Manajemen itu sendiri merupakan inti dari Administrasi ,

sehingga pembicaraan masalah manajemen sekaligus juga

membicarakan masalah administrasi

Administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan

merumuskan kebijakan umum.

Manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas

kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan.

Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro berpendapat bahwa manajemenkepegawaian meliputi kegiatan pengangkatan danseleksi, pengembangan yang meliputi latihan jabatan (in servicetrainning), promosi, dan pemberhentian.

Kemudian Flippo memberikan batasan tentang menajemenkepegawaian (personal management) sebagaiperencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasanterhadap pengadaan, pembinaan, kompensasi (pemberiangaji/upah), integrasi, pemeliharaan dan pemberhentian / pensiun.

Dalam batasan ini terdapat 2 fungsi pokok, yaitu :

Fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan

Fungsi operatif kepegawaian (pelaksanaan), meliputi pengadaan, pembinaan/pengembangan, kompensasi, perawatan/ pemeliharaan.

Manajemen Kepegawaian, meliputi kegiatan-kegiatan :

Pengadaan dan seleksi tenaga kerja/ pegawai, yang diketahui dari rangkaian kegiatan tentang pengadaan, seleksi, dan pengangkatan melalui ujian calon pelamar menjadi pegawai.

Penempatan dan penunjukkan, diketahui melalui rangkaian ditempatkannya calon pegawai pada jabatan atau fungsi tertentu yang telah ditetapkan.

Pengembangan, yang diketahui dari segenap proses latihan (training) baik sebelum/sesudah menduduki jabatan dikaitkan promosi pegawai

Pemberhentian, yang diketahui melalui proses diberhentikannya tenaga kerja/pegawai, baik sebelum masanya maupun sudah saatnya (pensiun)

Fungsi-fungsi manajemen merupakan kerangka dasar dari peran

kegiatan manajerial secara universal. Fungsi manajemen dikategorikan

sebagai berikut :

Perncanaan (planning)

Pengorganisasian (organizing)

Pemberian motivasi (motivation) yang terbagi dalam pengisian staff (staffing) dan pengarahan (directing)

Pengawasan (controling)

Penilaian (evaluating)

Sistem dan proses manajemen PNS menurut UU No. 42 Tahun 1999

1. Perencanaan

Planning merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Perencanaan adalah unsur yang mengawali seluruh kegiatan administrasi kepegawaian.

Perencanaan menjadi unsur yang penting dalam mengawali pelaksanaan manajemen PNS.

Sehubungan dengan aturan hukum tentang perencanaan administrasi

kepegawaian. UU No. 43 Tahun 1999 mengatur 3 hal pokok, yaitu :

Formasi Pegawai Negeri Sipil

- Diatur dalam Pasal 15 UU No. 43 Tahun 1999

- PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 97 Tahun 2000

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

- Diatur dalam Pasal 16 UU No. 43 Tahun 1999

Penempatan Pegawai Sipil

PNS yang telah diangkat dari calon pegawai diberikan jabatan dan pangkat tertentu dan ditempatkan pada unit kerja yang direncanakan menerima tambahan tenaga baru.

2. Pengadaan

Diatur oleh PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan

PNS.

Pasal 2 ayat 1 PP No. 98 Tahun 2000.

a. tahap perencanaan

b. pengumuman

c. pelamaran

d. penyaringan

e.pengangkatan calon PNS (CPNS)

f. pengangkatan PNS

Pasal 2 ayat 2 PP No. 98 Tahun 2000

Pengadaan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

3. Pengembangan Kualitas

Diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 menentukan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, kemampuan, dan keterampilan.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut dikeluarkan PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS

4. Penempatan

Penenpatan pegawai merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan dengan pengadaan pegawai.

Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja adalah the right man on the right place (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat)

Dalam pelaksanaannya, ada 2 hal yang perlu diperhatikan

1) adanya analisis tugas jabatan (job analisys)

2) adanya penilaian pelaksanaan pekerjaan (kecakapan pegawai)

Pegawai yang bersangkutan harus memiliki kecakapan dalam bidang kerjanya yang ditunjukkan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) adalah suatu daftaryang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNSdalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

Unsur-unsur yang dinilai :

a. Kesetiaan

b. Prestasi kerja

c. Tanggung jawab

d. Ketaatan

e. Kejujuran

f. Kerja sama

g. Prakarsa

h. Kepemimpinan

Dalam pemberian nilai berpedoman kepada Lampiran PP No. 10 Tahun 1979.

5. Promosi (Kenaikan Pangkat)

Promosi merupakan suatu penghargaan (reward) yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi berupa kenaikan pangkat atau jabatan.

Diatur Dalam PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.

Menurut Pasal 3, kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan 2 sistem :

1. Kenaikan Pangkat Reguler

yaitu penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah

memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

2. Kenaikan Pangkat Pilihan

yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada

PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.

PP juga mengatur tentang jenis kenaikan pangkat lain, sbb :

Kenaikan pangkat anumerta

yaitu kenaikan yang diberikan kepada PNS yang tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi

Kenaikan pangkat pengabdian

yaitu kenaikan yang diberikan kepada PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.

6. Penggajian

• Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan.

• Burhannudin A. Tayibnapis mengatakan bahwa gaji menyandang fungsi sebagai berikut :

a. Daya tarik untuk memperoleh tenaga-tenaga yang cakap dan

produktif

b. Sarana motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan

c. Alat untuk memelihara agar karyawan tetap betah bekerja dalam

organisasi (perusahaan)

• Diatur dalam Pasal 7 UU No. 43 Tahun 1999

• Penggajian PNS mengacu pada PP No. 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Perubahan PP No. 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2007

PP No. 66 Tahun 2005 mengatur mengenai pemberian gaji pokok dan tunjangan.

PP No. 66 Tahun 2005 dalam Bab III mengatur pemberian kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa.

Kenaikan gaji istimewa mendorong PNS untuk bekerja lebih baik.

Tunjangan merupakan bagian dari kompensasi finansial langsung yang diberikan kepada PNS, yaitu antara lain, tunjangan keluarga, tunjungan jabatan, tunjangan pangan, tunjangan lain-lain.

7. Kesejahteraan

Usaha kesejahteraan adalah kompensasi yang pemberiannya tidak tergantung dari jabatan/pekerjaan PNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS.

Diatur dalam Pasal 32 UU No. 43 Tahun 1999 mengatur bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS.

Usaha kesejahteraan, meliputi, program pensiun, tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS.

Jenis kesejahteraan yang dapat diperoleh, antara lain :

a. Cuti

- Diatur dalam Pasal 8 UU No. 43 Tahun 1999 tentang

setiap PNS berhak atas cuti.

- Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam

waktu tertentu

- Diatur dalam PP No. 24 Tahun 1976

b. Perawatan

- Diatur dalam Pasal 9 UU No. 43 Tahun 1999.

- Pasal 9 ayat 1 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa

PNS yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan

karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak

memperoleh perawatan.

- Pasal 2 ayat 1 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa PNS yang

mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas

berhak memperoleh pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi

c. Tunjangan

- Diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999

disebutkan bahwa setiap PNS yang menderita cacat jasmani

atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas

kewajibannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun

juga, berhak memperoleh tunjangan.

d. Uang duka

- Diatur dalam Pasal 9 ayat 3 UU No. 43 Tahun 1999

disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri yang tewas,

keluarganya berhak memperoleh uang duka.

8. Pemberhentian

Bagian terakhir dalam proses manajemen pegawai adalah pemberhentian di mana seluruh kegiatan berakhir di sini.

Diatur dalam Pasal 23 UU No. 43 Tahun 1999 tentang pemberhentian PNS yang dibeda-bedakan dalam 4 unsur.

Diatur menurut UU No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Diatur dalam PP No. 18 Tahun 2006 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/duda.

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.