Pengelolaan Dana Pajak Usaha Syariah

Oleh: Tita Novitasari

Transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin mengalami perkembangan yang

antara lain meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang

syariah (sukuk), instrumen pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain

yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam

dalam kegiatan perekonomian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah tersebut mesti menerapkan ekonomi

Islam secara kafah. Hukum ekonomi Islam (fiqh muamalat) itu sendiri sudah dikompilasi dan

dikodifikasi di Indonesia. Bahkan dalam mengawasi lembaga-lembaga yang berlandaskan pada

ekonomi Islam tersebut tetap berada dalam koridor syariah, MUI telah membentuk sebuah

lembaga khusus yang berwenang mengawasi dan menetapkan fatwa di bidang ekonomi Islam,

lembaga itu disebut DSN (Dewan Syariah Nasional). Hukum ekonomi Islam baik yang

dirumuskan dalam kompilasi hukum ekonomi Islam atau dalam fatwa DSN, ialah hukum yang

dianggap sudah sesuai dengan maqashid syariah. Dan, maqashid syariah menghendaki

diciptakannya kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat dan

dihapuskannya kedzaliman.

Dalam pengemabangannya, lembaga keuangan Islam khususnya Bank Islam mengalami

kesulitan. Salah satu sebabnya karena minim pembiayaan dan kas.padahal amyoritas penduduk

Indonesia beragama Islam sehingga peluang Bank Islam untuk berkembang dengan optimal pun

besar. Di antara faktor yang mampu membantu Bank Islam dalam memaksimalkan pembiayaan

dan kasnya ialah pajak. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1946 tentang kewajiban menyimpan

uang di Bank, dana pajak yang dihimpun dari masyarakat akan disimpan di Bank konvensional.

Sedangkan Bank Syariah tidak dilibatkan dalam penyimpanan dana pajak tersebut. Padahal,

usaha yang berkembang di Indonesia ada yang tidak berbasis syariah dan ada yang berbasis

syariah. Maka seharusnya pajak yang dihimpun dari usaha yang berbasis syariah disimpan di

bank syariah bukan di bank konvensional. Sehingga, dana pajak dari usaha syariah tersebut dapat

dikelola dengan mekanisme sesuai syariah.

Biarbagaimanapun, usaha yang berbasis syariah dengan usaha konvensional memiliki perbedaan

prinsip dalam pengelolaan usahanya. Usaha yang berbasis syariah tidak menerapkan riba,

memperhatikan kehalalan produk, menghendaki kemaslahatan bersama, dan menghindari

spekulasi. Perbedaan tersebut berimplikasi pada perlakuan perpajakan yang berbeda. Perlakuan

perpajakan yang diterapkan atas usaha konvensional tidak akan sesuai jika diberlakukan pula

pada usaha dengan basis syariah. Oleh karenanya, usaha yang berbasis syariah selain memiliki

perlakuan perpajakan yang berbeda, penyimpanan dana pajak dari usaha ini pun harus dikelola

secara berbeda pula yaitu dengan berlandaskan pada prinsip syariah.

Praktik penghimpunan dana pajak yang bertentangan dengan hukum ekonomi Islam mesti

ditemukan solusinya. Namun, permasalahannya mesti terlebih dahulu dikenali dan dipahami.

Merujuk pada UU No. 18 Tahun. 1946, dalam Undang-undang ini tidak disebutkan mengenai

kriteria bank yang dapat dijadikan sebagai penyimpan dana pajak. Maka tidak menutup

kemungkinan, bank Islam juga berwenang untuk itu.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.