pengelolaan dan pemeriksaan manajemen aset daerah
DESCRIPTION
Tata cara pengelolaan dan Pemeriksaan Aset daerahTRANSCRIPT
PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH
NARASUMBER
Nama : Aulia Rachmat, SE. Ak.Tempat Lahir : JakartaTgl Lahir : 13 Februari 1974Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Ketua BPK-RIAlamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 31No. Telp : (021)5700233
: 0818772561Fax : (021) 5704326
Email : [email protected]: [email protected]
SISTEMATIKA PENYAJIAN
• DASAR HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
• PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN BARANG
MILIK DAERAH• STUDY KASUS PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
DEFINISI
ASET DAERAH
Barang Daerah ?
PRESIDEN:PEMEGANG KEKUASAANPENGELOLA. KEU. NEG
( PSL. 6 )
MENTERI KEUANGANPENGELOLA FISKAL& WK. PEM. DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN
MENTERI KEUANGANPENGELOLA FISKAL& WK. PEM. DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN
MENTERI/PIMP.LBGSELAKU PENGGUNAANGGARAN/BARANG
MENTERI/PIMP.LBGSELAKU PENGGUNAANGGARAN/BARANG
GUB/BUPT/WALKOTAKEPL. PEMR. DRH
UTK MENGELOLA KEU DAERAH &WK PEMDA ATAS KEKAY
DAERAH YG DIPISAHKAN
DISERAHKANDIKUASAKAN
UU No. 1 / 2004 : PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BMN/D
MENTERI KEUANGANBEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ &
PEDOMAN PENGELOLA BMN)
MENTERI KEUANGANBEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ &
PEDOMAN PENGELOLA BMN)
MENTERI/PIMP LMBGPENGGUNA BARANG PADA
KEMENTERIAN/LMBGPUSAT.
MENTERI/PIMP LMBGPENGGUNA BARANG PADA
KEMENTERIAN/LMBGPUSAT.
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
•MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5)•MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (PS 43)
PEMERINTAH PUSATPEMERINTAH DAERAH
PP No. 6 / 2006 (PP 38/2008) : PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D
MENTERI KEUANGANSELAKU BUN ADALAH
PENGELOLA BMN (PS 4)
MENTERI KEUANGANSELAKU BUN ADALAH
PENGELOLA BMN (PS 4)
MENTERI / PIMP. LBGSELAKU PIMPINAN KMNTRN /
LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6)
MENTERI / PIMP. LBGSELAKU PIMPINAN KMNTRN /
LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6)
KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA
BMN DI LINGKUNGNNYA(PS 7)
KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA
BMN DI LINGKUNGNNYA(PS 7)
GUB./BUPT/WALIKOTAPEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN BMD (PS 5)
SEKRETARIS DAERAHADALAH PENGELOLA
BMD (PS 5)
KASATKER PERANG-KAT DAERAH
ADALAH PENGGUNA BMD (PS 8)
UU No. 17 / 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Permendagri 21/2011
Permendagri 17/2007
Permendagri 22/2009
Permendagri 32/2011 diubah
dgn Permendagri 39/2012
Permendagri 09/2009
Permendagri 37/2012
PP 02/2012
PENGELOLAAN BMD
• Barang milik daerah diperoleh:• beban APBD • perolehan lainnya yang sah.
Perolehan lainnya yang sah mencakup :• Barang dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis• Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak
bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah
• Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan
• Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan
Pasal 120, 121
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pejabat Pengelola BMD
Kepala daerah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD
Sekda Pengelola BMD Kepala Satker sebagai Pengguna
BMD/Kuasa pengguna BMD
Kepala Daerah
Sebagai pemegang kekuasaan pengelola BMD berwenang:
Menetapkan Kebijakan Pengelolaan BMD Menetapkan Penggnaan, Pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan Bangunan Menetapkan Kebijakan Pengamanan BMD Mengajukan usulan pemindahtangan BMD
yang perlu mendapat persetujuan dari DPRD Menyetujui pemindahtangan BMD yang
menjadi kewenangannya Menyetujui usul pemanfaatan BMD
Sekretariat Daerah
Sebagai pemegang Pengelola BMD berwenang:
Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD
Meneliti dan menyetujui kebutuhan BMD Meneliti dan menyetuji rencana kebutuhan
pemeliharaan BMD Mengatur pelaksanaan pemanfaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD
Melakukan Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD
Kepala SKPD
Mengajukan rencana kebuthan BMD untuk satkernya.
Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN Menggnkan BMD untuk penyelenggaraan
TUPOKSI SKPD-nya Mengamankan BMD Mengajukan usulan pemindahtangan BMD selain
tanah dan bangunan atau BMD yang tidak perlu mendapat persetujuan DPRD
Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk TUPOKSI kepada kepala daerah melalui pengelola BMD
Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD
Menyusun LPBS dan LPBT dan menyampaikannya kepada Pengelola BMD
Cakupan Pengelolaan Barang
• Pengelolaan barang :• perencanaan kebutuhan, • penganggaran, • pengadaan, • penggunaan, • pemanfaatan, • pemeliharaan, • penatausahaan, • penilaian, • penghapusan, • pemindahtanganan • pengamanan.
Perencanaan kebutuhan
Disusun dalam RKA SKPD Berpedoman pada standar kebutuhan,
standar harga Menampung kebuthan yang diajukan
KPA Disampaikan kepada pengelola barang
Penganggaran
Klasifikasi belanja:– Belanja Barang– Belanja Modal:
Manfaat lebih dari 1 tahun Nilai materiil
Perlu adanya ketentuan kriteria belanja, dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah
Pengadaan
Mengikuti ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah
Penggunaan BMD
Status Penggunaan BMD ditetapkan oleh Kepala Daerah
BMD ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tupoksi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tupoksi SKPD
Pengguna barang/KPB wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan kepada kepala daerah melalui pengelola BMD.
Kepala daerah menetapkan tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna Barang.
Pengguna Barang yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk tupoksi dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemelihraan aset tersebut
Pemanfaatan
Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan kepala Daerah
Pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang
Pemanfatan BMD untuk menunjang Tupoksi
Bentuk Pemanfaatan
Sewa Pinjam Pakai Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Bangun
Serah Guna
Pengamanan
Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Pengamanan atas BMD yang di bawah penguasaannya
Pengamanan meliputi pengamanan admimistrasi, fisik dan hukum
Pemeliharaan
Pengguna Barang/KPB bertanggungjawab atas pemeliharaan BMD dibawah penguasaannya.
Pemilaharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB)
Biaya Pemeliharaan dibebankan pada APBD
Pemeliharaan
Pengeluaran setelah perolehan: Pemeliharaan: untuk
menjaga/mengembalikan barang ke kondisi semula
Peningkatan:– Masa manfaat– Kapasitas– Kualitas– Efisiensi
Peningkatan masuk dalam kategori belanja modal dan menambah nilai aset
penilaian
Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN
Penilaian untuk penyyusunan Neraca, berpedoman pada SAP
Penilaian BMD berupa Tanah, bangunan dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan dilaukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilaia yang independen
Penilaian selain tanah, bangunan dalam rangka pemanfaatan, peminadahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola Barang dan dapat melibatkan tim penilai yang independen
Penatausahaan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menatausahakan barang:
Laporan keuangan : neraca Laporan manajerial:
– Buku Inventaris– KIB– KIR– Laporan Mutasi Barang– Laporan Posisi Barang
Penatausahaan BMD
Penatausahaan mencakup: Pembukuan Inventarisasi Pelaporan
Penatausahaan BMD
PA/KPA melakukan pendaftaran dan mencatat BMD ke daftar pengguna barang/kuasa pengguna barang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD.
Dokumen kepemilikan tanah disimpan oleh Pengelola BMD
Dokumen kepemilikan selain tanah/bangunan disimpan oleh Pengguna barang
Pendaftaran BMD
Didaftar dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Kuasa Pengguna Barang (DBKP):
KIB A tanah KIB B Peralatan dan Mesin KIB C Gedung dan Bangunan KIB D Jalan Irigasi dan jaringan KIB E Aset Tetap Lainnya Kartu Inventaris Lainnya (KIR)
Inventarisasi
Merupakan tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan dan pelaporan BMD
Hasil inventarisasi disusun Buku Inventaris yeng berisikan aset bergerak dan tidak bergerak.
Fungsi Buku Inventaris
Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan BMD
Usaha untuk memanfaatkan BMD secara maksimal
Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemda yang manfaatnya>1 thn dicatat dalam Buku Bnventaris.
Barang Inventaris
Berasal dari APBD, hadiah, donasi, wakaf, sumbangan.
Termasuk BMD yang dikelola BUMD/perusda/yayasan milik daerah
Pimpinan BUMD/perusda/yayasan milik daerah yang menggunakan BMD wajib melaporkan daftar inventaris BMD kepada Kepala Daerah.
Kepala daerah berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang
Pelaporan BMD
Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pengguna barang semeteran, tahunan dan lima tahunan kepada pengguna barang.
Pengguna Barang Menyampaikan Laporan pengguna barang kepada kepala daerah melalui pengelola
Pembantu pengelola menghimpun, laoran semeteran, tahunan dan 5 tahunan dari SKPD dan membuat rekap atas nilai dan jumlah BMD
Hasil rekap sebagai bahan untuk menyusun neraca daerah
Laporan BMD
Hasil sensus masing2 Pengguna/kuasa pengguna direkap dalam buku inventaris slenajutnya pembantu pengelola merekap dalam buku inventaris induk.
Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang-barang tahun berikitnya, selnajutnya pengguna/kuasa pengguna dan mengelola hanya membuat Daftar mutasi barang
Mutasi BMD
Mutasi berkurang/bertambah BMD dicatat pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang setiap semesteran.
LMB adalah pencatatan berkurang/bertambah BMD selama 6 bln untuk dilaporkan kepada Kepala daerah melalui pengelola
Daftar mutasi barang merupakan gabungan LMB semester I dan II disimpan di pembantu pengelola
Dibuat rekap Daftar Mutasi Barang dibuat pengelola
Rekap seluruh BMD disampaikan kepada Mendagri
Format Laporan Pengurus Barang
BI Rekap BI LMB DMB Rekap DMB Daftar Usulan Barang yang akan
Dihapuskan Daftar BMD yang Digunausahakan
PEMERIKSAAN BARANG MILIK DAERAH
Tujuan Pemeriksaan (Contoh di APBD) Tujuan pemeriksaan atas Manajemen Aset
Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2009 bertujuan untuk : – Menilai efektivitas sistem pengendalian intern
terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap.
– Menguji keberadaan, kelengkapan, kepemilikan, penilaian serta kewajaran dan kecukupan pengungkapan atas pelaporan aset tetap.
– Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen dan penyajian informasi aset tetap.
Tujuan Pemeriksaan (Contoh APBN) Untuk menilai dan menyimpulkan:
– Apakah Sistem Pengendalian Intern atas manajemen aset/pengelolaan BMN telah memadai;
– Apakah informasi keuangan terkait manajemen aset/pengelolaan BMN telah disajikan secara wajar;
– Apakah manajemen aset/pengelolaan BMN telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
PEMERIKSAAN BARANG MILIK NEGARA
Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan atas Manajemen Aset
Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2009 meliputi pengujian atas sistem pengendalian intern aset tetap; perolehan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; dan penatausahaan aset tetap.
PEMERIKSAAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan manajemen
aset/pengelolaan BMN meliputi :– pengadaan/perolehan; penggunaan;
pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan;– penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; dan
penatausahaan termasuk BMN– hasil pengadaan dari dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan.– Pemeriksaan dibatasi pada:
BMN yang merupakan Aset Tetap; Kegiatan pengadaan/perolehan BMN tidak termasuk
prosedur/mekanismenya.
PEMERIKSAAN BARANG MILIK NEGARA
Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan yang digunakan
dalam Pemeriksaan atas Manajemen Aset menggunakan pendekatan risiko audit, materialitas, pengujian secara uji petik dan cek fisik atas pelaksanaan manajemen aset, perencanaan, penatausahaan, penggunaan, penghapusan, penilaian, serta pemanfaatan aset tetap milik daerah, dan melakukan wawancara serta konfirmasi kepada pejabat dan instansi terkait.
PEMERIKSAAN BARANG MILIK DAERAH
Metode Pemeriksaan Materialitas Pemeriksaan
Materialitas pemeriksaan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:– 1) BMN senilai minimal Rp100.000.000,00 dan/atau;– 2) BMN yang bernilai strategis terhadap pencapaian
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja dan/atau;– 3) BMN yang digunakan untuk pelayanan umum.
Metode Sampling Yang DipakaiMetode sampling yang digunakan adalah metode sampling secara acak terhadap aset yang dianggap material berdasarkan persyaratan diatas.
PEMERIKSAAN BARANG MILIK NEGARA
CONTOH KASUS
Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Pada Tahun Anggaran 2011, mengganggarkan dalam Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang, Obyek Belanja Hibah Barang Kepada Masyarakat dengan Rincian Obyek Pembelian Motor Angkut Hasil Bumi sebanyak 100 Unit.
Sampai Dengan 31 Desember 2011, dari 100 unit telah disalurkan kepada kelompok tani sebanyak 80 unit, dan sisanya sebanyak 20 unit. Sisa tersebut tidak dicatat dineraca per 31 Desember 2011.
Pada Tahun 2012, Kepala Dinas menginstruksikan sisa sepuluh unit untuk diberikan kepada masyarakat pedagang di Pasar Kabupaten Banjarnegara dan sisanya digunakan oleh staf Dinas Pertanian.
Pertanyaanya : Diskusikan kira-kira ada masalah apa saja yang ada terhadap pengelolaan Barang/Aset daerah tersebut.
SEMOGA BERMANFAAT