pengawasan tahapan kampanye · tempat kampanye walaupun secara normatif tempat yang bisa digunakan...
TRANSCRIPT
Bawaslu Kota Semarang Alamat : Jl. Taman Brotojoyo No.2 Kecamatan Semarang Utara 50178
Telepon: 024- 3516900 E-mail: [email protected] www.semarangkota.bawaslu.go.id
BADAN PENGAWAS
PEMILU
KOTA SEMARANG
Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.
Tahapan Kampanye merupakan salah satu tahapan dalam proses Pemilu di Kota Semarang yang paling dinamis. Terdapat berbagai macam kejadian didalamnya. Sehingga membutuhkan strategi dan persiapan
pengawasan khusus.
BAWASLU KOTA SEMARANG #salam cegah! awasi! tindak!
PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE
D. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye
Berdasarkan PKPU 7 TAHUN 2019 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2019, Pengawasan
tahapan kampanye pemilu presiden dan legislatif 2019 dimulai dari tanggal 23 September 2018- 13
April 2019. Tahapan kampanye yang panjang dengan kontestan yang signifikan sesuai jenis
pemilihannya dari segi pengawasan membawa problematika dan dinamika yang sangat dinamis.
Apalagi bagi kota Semarang yang secara geografis dan sosiologis merupakan ibukota propinsi
Jawa Tengah. Frekuensi kampanye dikota Atlas ini lebih tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Jawa
Tengah ( Data berdasarkan SPK/STTP Kampanye ). Begitupun metode dan jenis kampanye yang
digunakan sangat variatif. Adapun fokus pengawasan pada tahap ini sebagai berikut sebagai berikut :
Peserta pemilu tahun 2019
Pemilu presiden dan wakil presiden di kota Semarang diikuti oleh 2 (dua)
pasangan calon yaitu Ir. Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-
Sandiaga Uno. Sementara itu jumlah kontestan DPD 20, DPR RI 109, DPRD Propinsi
82 dan DPRD Kota Semarang 668 Fokus pengawasan tidak hanya pada peserta
pemilu namun juga pada tim sukses/ Tim Kampanye/ Juru Kampanye yang belum
terdaftar di KPU.
Tempat kampanye
Secara garis besar wilayah / area yang digunakan untuk pelaksanaan kampanye
dikota Semarang terdiri dari 6 dapil :
Dapil 1 (Semarang timur, semarang tengah dan Semarang utara)
Dapil 2 (Pedurungan, Genuk, Gayamsari)
Dapil 3 ( Tembalang, Candisari)
Dapil 4 ( Gunung pati, Banyumanik, Gajahmungkur)
Dapil 5 (Tugu, Ngaliyan, Mijen)
Dapil 6 (Semarang Barat, Semarang Selatan).
Fokus pengawasan pada ranah ini yaitu pada penggunaan tempat, gedung, lapangan
atau ruang publiknya yang dilarang dalam Pasal 280 UU 7 tahun 2017.
Dikota Semarang regulasi terkait tempat-tempat yang boleh digunakan kampanye
tertuang dalam SK KPU Kota Semarang Nomer 110/PP.08-Kpt/3374-KPU.Kot/XI/2018
tentang Titik lokasi tempat/ruangan untuk pertemuan terbatas, rapat terbatas, tatap
muka dan rapat Umum pada Pemilu 2019 .
Alat peraga kampanye
Pemasangan alat peraga kampanye merupakan salah satu metode kampanye
yang diperbolehkan dalm PKPU 28 tahun 2018 tentang Kampannye pemilu 2019 akan
tetapi waktu pemasangan, lokasi , jumlah dan jenisnya sudah ditentukan. Selain itu
untuk konteks kota Semarang terkait hal ini harus mengacu pada peraturan Walikota
Semarang nomer 65 tahun 2018. Pengawasan pada tahap ini dilakukan dengan
melakukan identifikasi alat peraga kampanye yang diduga melanggar untuk selanjutnya
dilakukan pengkajian dan diteruskan dengan memberikan rekomendasi kepada KPU
kota Semarang untuk dilakukan penertiban.
Bahan Kampanye
Bahan kampanye merupakan alat sosialisasi yang dibuat oleh partai/paslon
maupun caleg untuk dibagikan kepada peserta kampanye. Pengawasan pada konteks
ini difokuskan pada jumlah nilai konversi bahan kampanye yang disebarkan agar tidak
melebihi nilai konversinya yaitu Rp. 60.000,-.
Metode kampanye
Pengawasan metode kampanye didasarkan pada SPK dan/ STTP yang diajukan
oleh peserta pemilu kepada Kapolrestabes kota Semarang adan ditembuskan kepada
Bawaslu kota Semarang. Jajaran Bawaslu kota Semarang memastikan pelaksanaan
kampanye harus sesuai dengan perijinan tersebut, begitupun terkait tanggal dan waktu
pelaksanaan.
Waktu Kampanye
Bawaslu kota semarang memastikan bahwa seluruh peserta pemilu di kota
Semarang tidak melakukan kampanye diluar masa kampanye termasuk juga
memastikan tidak adanya kampanye di masa tenang dan pemungutan suara.
a. Kerawanan-kerawanan dan IKP
Kerawanan merupakan potensi kekacauan (chaos) dalam tahapan Pemilu
2019. Kerawanan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, tidak mengenal ruang dan
waktu dalam tahapan. Potensi pelaku yang terjadi dalam kerawanan bisa terjadi oleh
siapapun.
Sebagaimana indikator yang dilansir oleh Bawaslu RI terkait Indek Kerawanan
Pemilu (IKP), bahwa kerawanan pemilu harus mengacu indikator seperti tingkat konflik,
daerah yang memiliki sejarah konflik, daerah yang terdapat tokoh yang berpengaruh,
daerah yang memiliki tingkat konflik mudah tersulut, penyelenggara yang tidak netral.
Kota Semarang sebagaimana analisisnya memiliki tingkat kerawanan meliputi
daerah yang jumlah penduduknya besar, misalnya di Kecamatan Pedurungan. Daerah
yang terletak di pinggir pantai, misalnya Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang
Utara. Daerah tersebut memiliki sejarah panjang akan kerawanan dan konflik,
sebagaimana pemilu sebelumnya.
Adapun kerawanan pada tahap pengawasan kampanye sebagai berikut:
Pelaksana kampanye/tim sukses/juru kampanye
Masih terdapat pelaksana kampanye/ tim sukses/juru kampanye yang belum
terdaftar di KPU Kota Semarang. sehingga Bawaslu kota Semarang harus secara aktif
mendeteksi tim-tim kampanye yang ada dan melakukan preventif jika berdasarkan
hasil pengawasan mereka belum terdaftar di KPU kota Semarang.
Tempat kampanye
Walaupun secara normatif tempat yang bisa digunakan untuk pelaksanaan
kampanye di kota Semarang relatif banyak dan tersebar di 16 kecamatan. Namun
selama pengawasan tahapan kampnye masih ditemukan banyak peserta pemilu yang
melakukan kampanye di lokasi yang dilarang. Seperti kampanye di tempat ibadah di
kecamatan Tugu, menggunakan gedung milik BUMN seperti gedung PIP dikawasan
wisata Kota Lama Semarang, gedung milik BUMD di kawasan tanah mas Semarang
utara. Selain itu masih ditemukan penggunaan gedung balai kelurahan yang secara fisik
menjadi satu bangunan dengan kantor kelurahan di kecamatan Genuk dan Semarang
timur yang berhasil dicegah dan dialihkan ke lokasi yang lain.
Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Titik pemasangan dalam radius yang berdekatan antar satu paslon dengan
paslon lain atau antar satu parpol dengan parpol lain yang ditengarai dapat
menimbulkan konflik. Selain itu juga ditemui APK yang ukurannya sangat besar dan
melebihi dari ketentuan pada PKPU 23 Tahun 2018 yaitu pasal 3 huruf C yang
menerangkan masimal ukuran sebesar 5 x 7 meter seperti yang terdapat di sepanjang
sungai Banjir kanal Timur.
Dari sisi kontent masih ditemukannya materi dalam APK yang sensitif seperti
menggolongkan salah satu gang atau kampung tertentu identik dengan paslon tertentu
atau parpol tertentu.
Kerawanan yang terbesar adalah belum adanya kesadaran dari partai politik
maupun tim pemenangan paslon untuk menertibkan secara mandiri APK yang sudah
direkomendasikan oleh Bawaslu kepada KPU kota Semarang yang berdasarkan hasil
pengawasan dan pleno dinyatakan melanggar uu 7 tahun 2017 dan Perwal 65 tahun
2018. Sehingga Bawaslu kota Semarang bersama dengan stokholder yang lain akhirnya
yang melakukan penertiban APK. Terhitung sejak masa kampanye hingga masa tenang
penertiban APK ini sudah dilakukan 8 kali.
Bahan Kampanye
Penyebaran Bahan Kampanye yang tidak menggunakan SPK dan/Surat Tanda
Terima Pemberitahuan Kampanye sehingga menyulitkan pengawasan yang dilakukan
oleh jajaran Bawaslu Kota Semarang.
b. Perencanaan Pengawasan.
Perencanaan pengawasan sebagaimana Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018
tentang Pengawasan Kampanye. Bahwa Bawaslu Kota memiliki tugas untuk melakukan
perencanaan yang bersifat sistematis, terukur dan komprehensif. Perencanaan dimulai
dari koordinasi internal Bawaslu Kota dengan jajaran Panwaslu Kecamatan.
Perencanaan dalam bentuk bimbingan tehnik terkait regulasi dan alat kerja ( Formulir
Model A). Didalamnya memuat identitas peserta kampanye, kronologi, alat bukti, jenis
kampanye, dll.
Perencanaan pengawasan selanjutnya yaitu melakukukan identifikasi dengan
diperhitungkan besar kecilnya kampanye, potensi pelanggaran yang terjadi, jumlah
masa yang dikerahkan, kedatangan tokoh nasional, pelibatan ASN-TNI-Polri, potensi
penggunaan anggaran/fasilitas negara. Termasuk mempertimbangkan perlu tidaknya
melibatkan Sentra Gakkumdu Pemilu 2019 dalam kegiatan kampanye tersebut.
Strategi pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang :
a. menjalin komunikasi terkait regulasi, prosedur perijinan spk/sttp dan hal-hal
signifikan yang lain dengan 16 partai politik di kota Semarang. Komunikasi ini
dijalin lewat pertemuan secara langsung diforum KPU-Bawaslu, komunikasi lewat
telpon/whats up maupun lewat wag kampanye yang terdiri dari Bawaslu, KPU,
Polrestabes, Kebangpol kota Semarang, LO partai politik dan pasangan calon.
b. Strategi preventif baik secara lesan maupun tertulis
c. Pengawasan melekat dengan didampingi Komisioner Bawaslu kota Semarang
sesuai Koorwil.
Kegiatan pengawasan Kampanye, sebagaimana termaktub dalam Perbawaslu
No. 28 Tahun 2018 merupakan suatu pengawasan yang bersifat untuk memastikan
secara detail, eksplisit, pasti terhadap hal – hal yang dilakukan oleh Peserta Pemilu.
Kegiatan Pengawasan kampanye dilakukan jajaran Bawaslu baik di tingkat Kota hingga
tingkat Kelurahan.
Kegiatan pengawasan ini tujuanya untuk memastikan, jumlah yang hadir
kampanye, memastikan untuk tidak adanya keterlibatan ASN, memastikan
terpenuhinya prosedur administratif perijinan kampanye misalnya adanya SPK (Surat
Pemberitahuan Kampanye) dan adanya STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)
Kampanye. Memastikan tidak adanya unsur kampanye SARA. Memastikan tidak ada
mobilisasi ASN-TNI-Polri. Memastikan tidak ada keterlibatan anak – anak secara aktif
dalam suatu kegiatan kampanye. Memastikan tidak adanya penggunaaann fasilitas
negara. Memastikan tidak menggunakan anggaran Negara. Memastikan tidak menyoal
dasar Negara, UUD NRI 1945, menghasut, menghina, menyebar kebencian.
Memastikan tidak adanya politik uang.
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye.
a. Pencegahan
Dalam tahapan kampanye jajaran pengawas berupaya melakukan pencegahan
untuk meminimalisir adanya pelanggaran. Adapaun kegiatan pencegahan yang
dilakukan sebagai berikut :
1. Pada tanggal 28 September 2018, Senam Pagi & Deklarasi Suara Perempuan
(Super) Jokowi-Ma'ruf Amin (Paslon1 Pilpres 2019) di Hotel UTC Semarang,
Panwascam melakukan tindakan pencegahan terhadap peserta dibawah umur 17th
(28 orang) yang berasal dari MTS/MAN Nurul Huda Kota Semarang untuk segera
mencopot baju (Jokowi-Ma'ruf Amin) & disuruh keluar dari acara tsb untuk tidak
ikut dalam senam pagi;
2. Minggu, 24 Februari 2019. Giat pengawasan kampanye Caleg DPRD Jateng dari
Partai nasdem an Wuwuh Bunonugroho. Sebelum pengawasan papa pukul - /+ 17.
00 WIB panwaslukel melakukan cek di lokasi giat kampanye, akan tetapi ternyata
alamat di STTP/ SPK tidak sesuai dengan alamat giat. Setelah Panwaslukel
melaporkan ke Panwaslucam. Kemudian oleh Panwaslucam menindaklanjuti
dengan menghubungi Caleg tsb dan menyampaikan bahwa kegiatan tidak dapat
dilaksanakan tanpa melakukan revisi pada STTP. Dan Caleg membatalkan;
3. Minggu, 7 Januari 2019 sekitar pukul - /+14.30 WIB. Pada saat melakukan
pengawasan kampanye Caleg DPRD Kota Semarang dapil 4 dari fraksi Partai PKS
atas nama Muntafingah di kelurahan Sukorejo. Ketika Panwascam ke toilet
(kebelet pipis) ada relawan dari tim pemenangan prabowo sandi melakukan orasi
dukungan kepada Capres Cawapres tersebut. Ketika Panwaslucam kembali dr
toilet, Panwaslucam menegur tim dari caleg atas nama pak Idris untuk
menghentikan orasi tersebut tetapi dr pak Idris tidak berani, akhirnya
Panwaslucam mendekati relawan tsb dan menegur supaya tidak melakukan orasi
atau kampanye Capres Cawapres prabowo sandi. Karena dalam spk atau sttp
tertulis kampanye Caleg muntafingah. Dan Panwaslucam memberikan peringatan,
serta pengertian kepada tim serta relawan utk membuat spk sttp tersendiri jika
ingin berkampanye serta untuk mendaftarkan diri sebagai timses atau jurkam
Capres Cawapres prabowo sandi. Setelah di tegur relawan menghentikan orasi tsb;
4. Hari Selasa 15 januari 2019 jam : 19.30 wib. Acara: pertemuan tatap muka caleg
parpol PKS an Harsono Dapil V tanpa SPK. Di kelurahan mangkang wetan Rt:
03/Rw:05 dirumah Pk Kusnun.Setelah ditegur dan diarahkan pertemuan batal caleg
tidak hadir;
5. Hari Senin 21 januari 2019 . jam : 22.00 wib Anggota DPRD kota semarang juga
Caleg Parpol PDIP diundang Warga dlm pertemuan warga dirumah Pk Daman Huri
Mangkang wetan Rt:03/Rw:06.tuan rumah dan caleg kita ingatkan tidak boleh
kampanye serta kita dampingi sampe selesai;
6. Preventif panwascam melalui telepon ke timses & caleg PDIP an Jais Suyono agar
acara giat tatap muka di kelurahan Sampangan tidak melibatkan timses yg blm
terdaftar d KPU.. Preventif panwascam d setujui caleg & timses. Acara kampanye
langsung d sosialisasi kan oleh caleg;
7. Preventif panwascam ke caleg PDIP an Yosi Yonardo agar caleg tidak berkampanye
/merevisi SPK karena ada perubahan tempat giat di Kelurahan bendan ngisor.
Preventif panwascam di setujui & caleg membatalkan kampanye;
8. Tgl 17/02/19 giat non kampanye acara senam bersama warga karangbendo Upaya
preventif : Panwascam meminta caleg untuk tidak berkampanye d karenakan tidak
ada SPK/STTP Preventif panwascam dipatuhi,acara tanpa kampanye brjalan dg
lancar tidak ada pelanggaran;
9. Tgl 16/12/18 giat non kampanye acara syukuran pembangunan jln di rw 4
petompon Upaya preventif : Panwascam meminta timses & caleg untuk tidak
berkampanye melalui telepon sehari sebelum acara Preventif panwascam
dipatuhi,acara tanpa kampanye. Caleg datang sebagai ibu camat & penggerak pkk
kecamatan brjalan dg lancar tidak ada pelanggaran;
10. Tgl 15/12/18 giat non kampanye acara temu kader tim pemenangan prabowo sandi
di hotel grasia Upaya preventif : Panwascam meminta timses untuk tidak
berkampanye d karenakan STTP non Kampanye Preventif panwascam
dipatuhi,acara tanpa kampanye brjalan dg lancar tidak ada pelanggaran;
11. Tgl 09/12/18 giat kampanye acara baksos caleg Agus S di Sampangan Upaya
preventif : Panwascam meminta timses & caleg untuk berkampanye sesuai regulasi
Preventif panwascam dipatuhi,acara kampanye berjalan dg lancar tidak ada
pelanggaran;
12. Tgl 07/12/18 giat non kampanye pelantikan DPD garda Jokowi di hotel vina house
Upaya preventif : Panwascam meminta panitia untuk tidak berkampanye &
mengikutsertakan ASN di acara pelantikan Preventif panwascam dipatuhi,acara
tanpa kampanye brjalan dg lancar tidak ada pelanggaran;
13. Tgl 16/11/18 giat non kampanye acara temu kader tim pemenangan caleg Anisa Tri
Hapsari di hotel grasia Upaya preventif : Panwascam meminta timses & caleg untuk
tidak berkampanye d karenakan STTP non Kampanye Preventif panwascam
dipatuhi,acara tanpa kampanye berjalan dg lancar tidak ada pelanggaran;
14. Tgl 05/02/19 giat non kampanye acara konsolidasi internal partai PKS di hotel UTC
Terpasang APK bergambar citra diri caleg yg jg anggota DPR RI di sekitar lokasi giat
Upaya preventif : Panwascam meminta timses melepas Apk yg trpasang karena giat
non kampanye. Preventif panwascam dipatuhi, timses melepas APK nya.giat brjalan
dg lancar tidak ada pelanggaran;
15. Pada hari sabtu tanggal, 23 Februari 2019 ada informs dari bawaslu kota tentang
adana rencana kampanye oleh Timnya Caleg DPR RI dapil jateng 1 Bp. Arief
Mustofa Al Buni dari PAN. Di Rumah Makan Pakuan jalan Singosari. Mendengar
informasi tersebut panwascam beserta PPL menuju lokasi acara. Tibanya di RM
Pakuan kami menemui panitia Bp. Rama menanyakan perihal kegiatan dan
SPK/STTP kampanye. Setelah ditanya bahwa kegiatan tersebut tidak berSTTP maka
kami melakukan tidakan prefentif kepada panitia. Jika ingin tetap berkampanye
segera saat itu membuat SPK ke Polrestabes sambil kegiatan jalan. Mereka
menerima saran kami. Acara berjalan lancer walaupun Caleg tidak jadi hadir karena
masih di luar kota;
16. tanggal 17 Februari 2019 ada kegiatan Nonton bareng debat calon presiden di Han
Caffe Jl. Veteran. Rencana no bar pukul 19.00 WIB. Mengetahui kegiatan tersebut
panwascam beserta panaslu Kelurahan Se Kecamatan datang di lokasi pukul 16.00
langsungmenemui panitia penyelenggara. Panwascam melakukan tidakan prefentif
kepada panitia dikarnakan tidak ada SPK kampanye maka dalam kegiatan NOBAR
tidak boleh ada atribut partai dan kegiatan kampanye. panitia mengikuti saran
panwascam tidak ada kegiatan kampanye sehingga acara berjalan dengan lancer
sampai selesai;
17. Kegiatan kampanye PKS di balai RT 2 RW 8 Lamper Tengah . Dengan Caleg Arif
Nurdin, S.Pd.I. dalam kegiatan kampanye ini menggunakan metode bakti sosial dan
periksa kegiatan. Pada awalnya TIM dari PKS akan melakukan periksa geratis.
Mengetahui hal itu panwascam menemui panitia dan koordinasi dengan caleg.
Bahwa tidak boleh gratis dalam kegiatan baksos atau periksa kesehatan karena
melanggar peraturan. Semua harus berbayar. Caleg beserta TIM menerima saran
dari panwascam sehingga masyarakat harus membayar sesuai yang telah
ditentukan panitia/TIM. Minyak goreng 1 liter Rp. 8000, Cek Kolesterol Rp. 15000,
Asam Urat Rp 5000, Gula darah Rp. 5000;
18. Mengundang panitia/menghimbau secara lisan agar tidak terjadi pelanggaran: pada
kegiatan BAKSOS SOBO ALAS JAMBON Start dan Finish di Podorejo kec. Ngaliyan
pada hari Minggu, 25 Nov 2018 di hadiri oleh : kadarlusman ketua komisi C
sekaligus Caleg dapil 6, ASN, dan Bp. Camat antara lain Camat Ngaliyan, Camat
Mijen, Camat tugu, Camat Semarang Tengah dan beberapa Caleg Lintas Dapil
Pencegahan tidak ada unsur kampanye dan tidak ada Atribut Kampanye;
19. Mengundang panitia/menghimbau secara lisan agar tidak terjadi pelanggaran:
kegiatan Peletakan batu pertama Masjid Jami' Alfatah Srikaton Purwoyoso Ngaliyan
Semarang di hadiri Oleh ASN dan Caleg antara lain Camat Ngaliyan, Sekcam
Ngaliyan, Lurah Purwoyoso dan Caleg Gerindra Muallim dapil 6 pada hari Minggu,
24- 2- 2019 pencegahan yang di Lakukan Tidak boleh kampanye di Masjid, Tidak
Ada Atribut kampanye, ASN Harus Netral;
20. Pencegahan pemasangan APK dekat gedung pendidikan oleh Projo pada Hari Sabtu,
tanggal 23 Feb 2019, menghimbau timses untuk memindahkan Apk lebih jauh dari
gedung pendidikan di kelurahan wonoplumbon;
21. Pencegahan Sttp kampanye yang keliru tempat kampanyenya, di STTP tertera di
wonolopo tapi tempat Kampanye di Wonoplumbon oleh partai Projo. Terjadi pada
Hari, Sabtu tgl 23 Feb 2019 Mengundang timses untuk memperbaiki STTPNYA;
22. Mencegah kampanye di halaman tempat ibadah oleh partai PAN wahid nurmiyanto
di Kedungpane pada hari sabtu tgl 19 Jan 2019. Prefentifnya menyuruh panitia
untuk memindahkan tempat kampanye ke rumah warga dan terlaksanakan;
23. Pemindahan Atribut di pagar masjid di kelurahan Jatisari, Pada Hari Senin tgl 18 Feb
2019;
24. Caleg Lia Amalia Caleg PKS no 2 Dapil (Timur Tengah Utara) hari..Ahad 10 Feb
2019..Jam 19.30 Di spk/sttp tempatnya di balai
pertemuan Rapat PKK RW setelah di konfermasi sblm dan saat Kegiatan ternyata di
Lingkungan PAUD maka Dgn Preventif/kominokasi yg aktif akhirnya mau di luar
/lorong jalan kampung;
25. Trifina Caleg/Anggota dewan kota semarang mau mengadakan kegiatan tanpa
SPK/STTP Senin 11 Feb 2019 Jam 19.30 Setelah ketemu Tim Sukses/pak Rt.01 Kel
banggunharjo kampung Cokro Caleg tidak jadi mengadakan kegiatan Caleg PDIP
Dapil 1 no.2 (Timur Tengah Utara);
26. Kegiatan Kampanye Kartika Ayuningtyas Caleg DPR RI NO. 4,dari partai NASDEM di
Jl. Kumudasmoro Dalam VI Kelurahan Bongsari Kota Semarang Kegiatan ini
dilakukan oleh tim kampanye yang belum didaftarkan di KPU kota Semarang. Oleh
karena itu Bawaslu kota Semarang meminta caleg dan Tim kampanye untuk
menghentikan dan tidak melanjutkan kegiatan;
27. Kampanye metode Tatap Muka di rumah warga dilakukan oleh Caleg DPR RI Partai
Nasdem Hans Hosman pada tanggal 31 Oktober 2018 di Jl. Poncowolo Timur raya
Kelurahan Pendrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah. Acara dihadiri oleh warga
kurang lebih 30 orang. Dalam kampanye tersebut Hans Hosman berjanji apabila dia
jadi caleg RI maka dia tidak akan korupsi, bila dia melanggar , jaminannya adalah
Metro TV (kakaknya Partai Nasdem , sebutnya ) Preventif dilakukan panwascam
Semarang tengah dan Panwaslukel Pendrikan Lor terutama jangan sampai ada
keterlibatan anak-anak dalam kampanye tersebut, mengingat tempat kampanye
tersebut adalah pemukiman warga yang pastinya banyak anak-anak. Preventif
diterima dengan baik oleh timsesnya, sehingga acara kampanye berlangsung
dengan lancer;
28. Minggu, 18 November 2018, Deklarasi JKSN (Jaringan Kyai Santri Nasional) untuk
pemenangan Jokowi-Makruf Amin. Acara kedua jam 12.00-18.00 wib di UTC hotel
yang dihadiri ± 1500 orang berjalan lancar dan terkendali, dalam kegiatan tersebut
Panwascam & Panwaskel sudah melakukan preventif sebelum acara dimulai jam
11.30 wib supaya kegiatan kampanye tersebut bebas dari anak2 dibawah umur &
diberi ruang tersendiri diluar untuk tidak ikut deklarasi serta menggiring mobil
dinas (plat merah) yang masuk area/ ring supaya bisa keluar dari ring. sedangkan
acara dilakukan tepat jam 14.00 wib yang berakhir sampai jam 16.30 wib berjalan
lancar tanpa ada dugaan pelanggaran & menaati semua aturan yang berlaku.
Kegiatan tersebut dihadiri para tokoh Kyai, Ulama, Gubernur Jawa Timur (Hj.
Khofifah Indar Parawangsa), Tim Pemenangan Nasional Jokowi-Makruf Amin (Erick
Tohir);
29. Hari Minggu 18 November 2018 Jam 06.00 kami panwaslukel sendangmulyo
melakukan kegiatan pengawasan di rw 02 sendangmulyo, pada saat pengecekkan
lokasi kegiatan kampanye dalam bentuk senam dan di sisipi orasi ternyata akan
dilakukan di halaman masjid. Setelah kami menunggu caleg yang bersangkutan
datang guna melakukan tindakkan preventif dalam bentuk pencegahan, agar
tempat tersebut di pindahkan dari halaman masjid, dan akhirnya celeg tersebut
menerimanya. Acara Senam tersebut akhirnya geser ke halaman rumah warga,dan
terlaksana dengan aman dan tertib;
30. Sabtu, 19 Januari 2019. Dalam kegiatan pengobatan lansia yang berada di
Kelurahan Kemijen yang dokter dalam pengobatan ini salah satu Caleg dalam
Pemilu 2019. Setelah mengetahui informasi tersebut Panwas mempreventif Caleg
a/n Raja Faisal dari Partai Demokrat untuk tidak melakukan kegiatan kampanye
dalam bentuk apapun dikarenakan tidak mengantongi SPK dan STTP yang sebagai
syarat untuk melakukan kegiatan kampanye. Selama kegiatan tersebut akhirnya
aman dari kegiatan kampanye dan Caleg yang posisi sebagai dokter ini bekerja
secara professional dan tidak ada unsur politik apapun. Hingga acara selesai,
kegiatan berjalan dengan aman serta tidak ada unsur kampanye dalam bentuk
apapun;
31. 25 November 2018, Panwas mendapatkan laporan dari masyarakat sedianya
diacara tersebut akan didatangi caleg dari Partai Nasdem a.n Mufti yang akan
memperkenalkan diri dan membagikan bahan kampanye berupa mug. Kegiatan
tersebut tidak ber SPK dan ber STTP, maka dari itu Panwascam beserta Panwaslu
melakukan Preventif untuk tidak melakukan kampanye dan tidak membaikan BK.
Caleg mengindahkan Preventif yang dilakukan oleh Panwas, Bk tidak jadi
disebarkan dan caleg terebut pulang, tidak jadi mengikuti kegiatan pengajian;
32. Tgl 4/11/18 Giat Pengawasan Kampanye bentuk lain Fogging oleh partai Perindo.
Upaya Preventif : Panwascam bersama PPL mendatangi lokasi dan meminta
informasi terkait giat Fogging, semula masyarakat menyatakan kegiatan tsb gratis.
Setelah dipreventif dan dijelaskan oleh Panwas sesuai regulasi giat kampanye
bentuk lain hrs tetap berbayar. Masyarakat mematuhi dan memberi ganti solar
@Rp. 50.000 tiap RT.dari pihak Partai pun menyetujui. Giat berjalan lancar tidak
ada pelanggaran;
33. Tgl 17/11/2018 Giat pengawasan kampanye tanpa SPK calrg Arsa Bahra dan Yudi
Indras di kel. Kemijen Semarang Timur. Upaya Preventif : Info awal dari
masyarakat, Panwascam bersama PPL mendatangi ketua RW setempat yg
mengundang acara arisan bapak2. Setelah didatangi ternyata ketua RW tidak
mengetahui perihal ketentuan perijian caleg utk berkampanye. Stlh dijelaskan
ketua RW akan berusaha menolak atau meminta SPK dr caleg yg akan datang. Di
waktu yg lain Panwascam melakukan preventif yang cukup alot dg Arsa Bahra by
telepon utk membuat Spk sebelum datang dan kampanye di Kemijen. Caleg berjanji
akan membuat apbila ybs akan berkampanye. Kegiatan tersebut batal dilaksanakan
karena caleg tidak jadi hadir karena tidak mengantongi SPK;
34. Tgl 12/01/19 Giat Pengawasan Kampanye Hans Hosman di wily. Kelurahan
Kb.agung Upaya Preventif: Panwas dan PPL menerima STTP dan SpK giat hans
hosman, setelah dicek dilapang ternyata lokasi yg akan digunakan berkampanye di
STTP adalah Gereja, yg kebetulan memang mengadakan kegiaran rutin tahunan
Bazar murah dan Donor Darah. Panwas dan PPL mendatangi TKP dan bertemu
dengan pengurus gereja menyampaikan bahwa tempat ibadah tidak boleh
digunakan untuk kampanye. Ternyata pihak gereja tidak mengetahui tentang ren
giat tsb. Pihak gereja berjanji untuk tidak mau menerim kampanye dari Hans
Hosman. Di waktu yg lain , Panwascam berkomunikasi dengan Timses Hans
Hosman by WA dan menyampaikan bahwa ren giat berada di tempat ibadah, dan
tidak boleh digunakan utk kampanye. Timses bersedia mematuhi, giat Hans
Hosman batal terlaksana;
35. Tgl 19/2/19 giat serap asprirasi Trifena di Gendong kel.Sarirejo.non kampanye.
Terpasang APK bergambar citra diri caleg yg jg anggota DPR di depan rumah
tempat yg akan digunakan utk gita. Upaya preventif : Panwascam meminta timses
melepas Apk yg trpasang karena giat non kampanye, tidak ber spk. Preventif
panwascam dipatuhi, timses melepas APK nya.giat brjalan dg lancar tidak ada
planggaran;
36. Pada hari Sabtu tgl 22 September 2018 panwascam Gayamsari mendapat info
bahwa tgl 23 September akan ada deklarasi dan dialogis yang akan dihadiri caleg
DPR RI nama M. Harviano dari PDIP. Karena belum memiliki ijin ( STTP ) maka kami
mendatangi tim untuk menanyakan hal tersebut dan kami ketemu timnya ( BP.
Boim ) dan malam itu juga STTP dibuat dan serahkan ke kami dengan tembusan ke
Bawaslu kota Semarang sehingga acara berjalan dengan lancer;
37. Pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2018 kami panwascam Gayamsari mendapat
info dari pengawas partisipatif bahwa nanti malam pada pertemuan di RT 9 RW 2
kel Sambirejo akan dihadiri caleg bp Adiarto dari PAN. Mendapat info tersebut kami
mendatangi timses dan pak Adi karena belum memegang ijin ( STTP ) kami secara
preventif mencegah pak Adi untuk tidak berorasi ( kampanye ) dan pembagian BK (
bahan kampanye ) . Dari himbauan tersebut pak Adi sepakat yang pada akhirnya
beliau tidak jadi hadir dalam pertemuan tersebut;
38. Pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 pada kampanye caleg M Digunakan
dari PKS di Kel Tambakrejo RT 3 RW 4 panwascam Gayamsari secara preventif
memberi teguran bahwa yang boleh berorasi ( sebagai jurkam ) adalah caleg itu
sendiri atau orang yang sudah didaftarkan di KPU sebagai jurkam. Teguran itu
diindahkan sehingga acara berjalan dengan tertib;
39. Bawaslu Kota Semarang bersurat pada tanggal 11 Januari 2019 Kepada Peserta
Pemilu perihal himbauan larangan pemasangan branding mobil kecuali yang
diperbolehkan berdasar PKPU 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye;
40. Bawaslu Kota Semarang bersurat pada tanggal 9 Januari 2019 Kepada PDI
Perjuangan perihal adanya aduan masyarakat atas pemasangan bendera dengan
ukuran besar di taman barjirkanal kokrosono, himbauan untuk dilakukan
pelepasan;
41. Bawaslu Kota Semarang bersurat pada tanggal 3 Agustus 2018 Kepada Ketua Partai
Politik Se-Kota Semarang perihal Himbauan Larangan Kampanye sebelum ada
penetapan DCT;
42. Bawaslu Kota Semarang bersurat pada tanggal 6 Oktober 2018 Kepada Ketua RW
Kel. Kembangarum – Semarang Barat, Perihal Himbauan rencana Kampanye tanpa
STTP;
43. Bawaslu Kota Semarang bersurat pada tanggal 17 Oktober 2018, Kepada Kepala
BKD Kota Semarang Perihal Himbauan Netralitas Pegawai ASN;
44. Bawaslu Kota Semarang bersurat pada tanggal 02 Februari 2019, Kepada Ketua
Paniitia kegiatan Deklarasi Alumni Diponegoro, Perihal Himbauan atas larangan-
larangan kegiatan kampanye;
45. Pada tanggal 4 februari 2019 Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan
terhadap calon wakil presiden nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin, kemudian dilakukan
preventif agar tidak melakukan kampanye di tempat Pendidikan yakni Pondok
Pesanteren Al – Itqon Semarang;
46. Pada tanggal 31 Oktober 2018 kampanye caleg DPR RI Hans Hosman dari Partai
Nasdem dilakukan preventif untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan
kampanye;
47. Pada tanggal 18 November 2018 kampanye caleg DPRD Kota Semarang an. Anna
Endarwati dari partai Gerindra, dilakukan preventif untuk tidak berkegiatan
kampanye dihalaman masjid;
48. Pada tanggal 14 Januari 2019 kampanye caleg DPRD Kota Semarang Abdul Majid
dari Partai Gerindra dilakukan preventif untuk tidak melibatkan anak-anak dalam
kegiatan kampanye;
49. Pada tanggal 27 Januari 2019 kegiatan kampanye caleg DPRD Kota Semarang an.
Muhammad Afif dari PKS dikarenakan kegiatan tersebut berlokasi di halaman
rumah ibadah (Masjid Darusallam) sehingga dilakukan preventif yakni agar tidak
berkampanye, melepas APK yang terpasang dilokasi acara dan Tidak dibolehkan
membagikan Bahan Kampanye. Atas preventif tersebut caleg menerima mematuhi.
50. Pencegahan kepada Hj. Ir. Hevearita Gunaryanti Rahayu (wakil walikota Semarang
dan sebagai pelaksana kampanye Paslon 01) pada hari Rabu, 6 Maret 2019 di
perumahan Graha Padma Semarang Barat. Hasil pencegahan Bawaslu Kota
Semarang berhasil mencegah camat dan istri camat untuk tidak terlibat aktif dalam
kampanye yang dilakukan oleh wakil wali kota tersebut dan menyarankan agar
tidak mendampingi wakil walikota ketika acara kampanye namun acara kedinasan
saja. Upaya preventif ini diterima dengan baik oleh wakil walikota semarang,
camat, dan istri camat Kecamatan Tugu.
51. Pencegahan kepada walikota Semarang Hendrar Prihadi, M.M pada kampanye
tanggal 31 Maret 2019 dengan mengingatkan yang bersangkutan untuk
menyerahkan surat ijin cuti kampanye yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi
Jawa Tengah, karena pada hari kampanye tersebut merupakan hari kerja. Hasil
preventif walikota Semarang mengirimkan surat ijin cuti kampanye tersebut
sebelum kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan.
52. Pencegahan penggunaan fasilitas negara pada kampanye paslon 01 yang dihadiri
oleh Joko Widodo di Gedung PIP Kota Lama. Hasil preventif ini, kegiatan kampanye
tetap dilaksanakan di lokasi yang dimiliki oleh BUMN tersebut, sehingga kasus ini
ditangani oleh divisi penindakan pelanggaran dan telah dilimpahkan ke Bawaslu
Provinsi.
53. Pencegahan kepada pelaksana kampanye yang belum terdaftar di KPU. Hasil
preventif ini pelaksana kampanye tersebut mendaftarkan diri di KPU Kota
Semarang.
Gambar D.2.a.1. Kategori Pencegahan pada tahapan kampanye Pemilu 2019.
Selain itu Bawasu Kota Semarang juga melakukan pencegahan sebagaimana yang
tercantum dalam infografis berikut :
Gambar D.2.a.2. INFOGRAFIS PENCEGAHAN PADA TAHAPAN KAMPANYE
b. Aktivitas Pengawasan.
Dalam proses pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2019 di Kota Semarang,
Bawaslu Kota Semarang berkomitmen serius mengawal serta mengawasi secara detail
proses kegiatan kampanye yang dibuat atau dikemas dengan acara maupun kegiatan
yang berbeda-beda. Kolaborasi tim pengawasan dengan selalu berhubungan dengan
tim pengawas dijajaran pengawas kecamatan adalah wujud memaksimalkan tugas
pengawasan diwilayah masing-masing. Sehingga proses kerja bisa menjadi lebih efektif
dan efesien.
Pengawasan selalu mengedepankan pencegahan dalam hal pengawasan
kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan masing-masing calon agar
tidak terjadi pelanggaran sehingga memberikan ilmu dan pembelajaran kepada peserta
pemilu agar mengetahui aturan-aturan yang sudah diatur dalam kegiatan kampanye
agar kegiatan kampanye yang dilakukan tidak melanggar peraturan.
Gambar D.2.b.1. Kegiatan Kampanye pada Pemilu 2019 Kota Semarang.
3. Hasil-hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye.
Bawaslu Kota Semarang mempunyai tugas dan kewenangan serta tanggungjawab
melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk didalamnya
tahapan kampanye yang mulai dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 hingga tanggal
13 April 2019. Berikut akan dijabarkan terkait dengan hasil pengawasan tahapan kampanye
yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Semarang.
a. Temuan
Selama proses tahapan Kampanye berlangsung terdapat beberapa temuan oleh
Bawaslu Kota Semarang. Selain temuan juga terdapat laporan selama pengawasan
tahapan kampanye. Seluruh kasus tersebut ditangani oleh Bawaslu Kota Semarang.
Gambar D.3.a.1. Penanganan Temuan dan Laporan oleh Kota Semarang
b. Rekomendasi
1. Rekomendasi tentang percepatan pendaftaran tim kampanye, akun medsos, design
dan titik pemasangan APK Peserta Pemilu 2019 dengan nomer surat 037
/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/X/2018.
2. Rekomendasi Hasil Pengawasan APK yang melanggar dengan nomer surat
052/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/X/2018.
Gambar D.3.b.1 Penertiban Alat Peraga Kampanye.
3. Rekomendasi tentang netralitas ASN yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye,
misalnya terdapat di Kecamatan Tembalang dan Gajahmungkur. Kasus ini telah di
tangani di Divisi Penindakan dan Pelanggaran dan dilanjutkan dengan mengirimkan
Surat Rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
c. Tindaklanjut Rekomendasi
Pengajuan rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang pada
masa tahapan kampanye dilakukan kepada beberapa pihak terkait, baik itu kepada KPU
Kota Semarang maupun kepada peserta Pemilu. Berbagai rekomendasi yang
disampaikan selalu diakomodir oleh KPU Kota Semarang dengan baik. Begitupun juga
dengan rekomendasi yang disampaikan kepada Peserta Pemilu mendapatkan respon
yang baik dan disikapi dengan bijaksana oleh peserta pemilu.
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye.
1. Kurangnya pemahaman peserta pemilu terkait regulasi di tahapan kampanye
2. Informasi terkait regulasi yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu kota Semarang
seringkali berhenti ditingkat penghubung partai saja tidak diteruskan hingga calon legislatif
dimasing-masing partai politik
3. Belum ada kesadaran dari sebagian besar peserta pemilu untuk secara aktif
menyampaikan tembusan SPK/STTP ke Bawaslu kota Semarang sehingga menyulitkan
pengawasan
4. Belum adanya peran serta KPU kota Semarang untuk secara aktif dan kontinue mendeteksi
dan mengarahkan tim kampanye paslon/parpol untuk mendaftar ke KPU sebagai upaya
untuk menghindari pelanggaran administratif.
5. Adanya perubahan penafsiran terkait regulasi misalnya terkait uang transpot dan
pengganti uang makan minum dalam kampanye.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye.
Pengawasan tahapan kampanye pemilu serentak 2019 telah diupayakan dilaksanakan
secara maksimal. Namun begitu, sebagai upaya instopeksi kelembagaan perlu dilakukan
evaluasi dengan tujuan agar pengawasan tahapan pemilu-pemilu yang akan datang dapat
dilakukan lebih maksimal. Adapun evaluasi di tahapan ini sebagai berikut:
Kelebihan:
• Pedoman Pengawasan pada tahapan ini telah diatur didalam Perbawaslu No 28 Tahun
2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 sehingga menjadi acuan dalam aktivitas
pengawasan.
• Bawaslu Kota Semarang mempunyai bargaining power yang baik sehingga rekomendasi,
saran perbaikan maupun preventif baik lesan maupun tertulis kepada KPU kota Semarang /
peserta pemilu 2019 di kota Semarang sebagian besar di tindaklanjuti oleh pihak-pihak
terkait.
Kelemahan:
• Ketidak patuhan peserta pemilu terhadap regulasi karena tidak sanksi tidak diatur jelas
dalam undang-undang sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelakunya, misalnya
keterlibatan anak-anak
• Sulitnya melakukan pengawasan akun-akun media sosial yang melakukan kampanye untuk
calon legislatif, partai atau pasangan calon tertentu tapi tidak terdaftar di KPU.
Seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Bawaslu-kepolisian-kejaksaan terkait
penindakan kasus pidana yang ditangani sentra Gakkumdu kota Semarang, sehingga kasus
yang sudah diproses tidak bisa dilanjutkan ditahapan selanjutnya atau dihentikan.