pengawasan post market - · pdf filemutu dan nutrisi pangan ... rutin, pangan jajanan anak...
TRANSCRIPT
PENGAWASAN POST MARKET
PRODUK PANGAN
DIAN PUTRANTIKepala Subdit Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN & BAHAN BERBAHAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2017
AGENDA
Pendahuluan
2
Tugas Pokok dan Fungsi
Tantangan Pengawasan Keamanan
Pangan
2
3
4
1
Sistem Pengawasan Keamanan Pangan
PENDAHULUAN1
4
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
“Setiap orang berhak atas
hidup memadai untuk
kesehatan dan
kesejahteraan dirinya dan
keluarganya, termasuk hak
atas pangan, pakaian,
perumahan dan perawatan
kesehatan serta pelayanan
sosial yang diperlukan.....”
(Pasal 25)
Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)
Food control is defined as ….a mandatory regulatory activity
of enforcement by national or local authorities to provide
consumer protection and ensure that all foods during
production, handling, storage, processing, and distribution are
safe, wholesome and fit for human consumption; conform to
safety and quality requirements; and are honestly and
accurately labelled as prescribed by law.
• segala sesuatu yang berasal dari sumber hayatiproduk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolahmaupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagaimakanan atau minuman bagi konsumsi manusia
Meliputi :
• bahan baku pangan
• bahan tambahan pangan (BTP)
• bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (processing aids/bahan penolong)
Pangan
(UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan)
• Anak Sekolah
• Restauran
• Cafe, Hotel
• Warung Tegal
• Pedagang Keliling
• MD, ML (Badan POM)
• SP, P-IRT (Pemda)
• Pangan tidak terdaftar• Super/hypermarket
• Pasar tradisional
• Peritel
Pangan SegarPangan Olahan
Pangan Siap Saji
Pangan Jajanan
Keamanan Pangan
adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegahPangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan bendalain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakankesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untukdikonsumsi. (Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan)
Merupakan aspek yang luas; melibatkan beberapastakeholder terkait untuk mencapai tujuan dalam
penanganannya
SISTEM PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN2
Peraturan terkait Pengawasan
Keamanan Pangan
• UU No.18/2012 tentang Pangan
• Peraturan Pemerintah No. 28/2004 tentang Keamanan,
Mutu dan Nutrisi Pangan
• Peraturan Pemerintah No. 69/1999 tentang Label dan
Iklan Pangan
• Peraturan Menteri Kesehatan No. 33/2012 tentang Bahan
Tambahan Pangan
• Peraturan teknis lainnya
10
Available in http://jdih.pom.go.id
CAKUPAN PENGAWASAN PANGAN
PengawasanPangan
(UU No. 18 / 2012 tentang Pangan)
Keamananpenggunaan BTP
Pasal 74 (1)
PencegahanCemaran Pangan
--> Inspeksi/ Audit GMP
Pasal 92 ayat (1)
Jaminan HalalPasal 95 ayat (1)
Iklan PanganPasal 104
Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan Label dan Iklan Pangan
Pasal 108 ayat (2) b dan (3) b.
Pengawasan berkala proses produksi, penyimpanan, pengangkutan,
dan/atau Peredaran Pangan
Pasal 108 ayat (4)
Sub-sistem pengawasan
produsen
• GMP,
• Post Marketing
Surveilance,
• HACCP
Sub-sistem pengawasan
pemerintah
• regulasi, standardisasi,
• evaluasi produk
sebelum diizinkan
beredar (pre-market
Evaluation),
• pemeriksaan dan
penyidikan,
• pengawasan peredaran,
• sampling
• pengujian laboratorium,
• informasi dan
• KIE termasuk public
warning didukung law
enforcement
Sub-sistem pengawasan
konsumen
• Kesadaran Masyarakat
• Seluruh rantai produksi sampai beredar di masyarakat• Pendekatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 3 LAPIS:
Sistem Pengawasan Pangan
Pembagian tugas dan kewenangan dalam penyusunan NSPK,
pengawasan, dan pembinaan (PP 28/2004)
PANGAN
SEGAR,
PANGAN
OLAHAN,
PANGAN SIAP
SAJI
Distribusi dan
Peredaran
PANGAN SEGAR
DIKONSUMSI BAHAN BAKU
LANGSUNG PENGOLAHAN
PANGAN
OLAHAN
Kementerian Pertanian, Kementerian
Kelautan& Perikanan (KKP) (ps 4-5, 24, 51)
BudidayaProduksi
pasca panenPengolahan
Kementerian Perindustrian, KKP, BPOM,
Pemda Kab/Kota (ps 6, 14-19, 24, 42, 51)
BPOM, Kemenprind, KKP,
Kementan, Pemda (ps 45-47)
DistribusiRitel
Produksi
pangan
siap sajiPembinaan PEMDA dan
masyarakat oleh BPOM
(ps 51)
Kementerian
Kesehatan (ps. 9),
Pem kab/kota (ps 51)
Kemenprind, KKP,
Kementan (ps 7),
Badan POM (ps.45)
BPOM (ps 8, ps.45)
KONSUMEN
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
PANGAN SEGAR,
PANGAN
OLAHAN DAN
PANGAN SIAP
SAJI
PANGAN SIAP
SAJI
RITEL
PRODUKSI PANGAN
SIAP SAJI
DISTRIBUSIKONSUMSEN
Badan POM berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi
pangan yang beredar (mengambil contoh pangan dan melakukan
pengujian)
Hasil pengujian disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Kementerian
Pertanian, Kelautan dan Perikanan (pangan segar), Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Kementerian Perindustrian (pangan olahan), Badan POM
RI (pangan olahan tertentu), Pemerintah Kabupaten/Kota (pangan olahan
IRTP dan pangan siap saji)
Tupoksi Badan POM:
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kepres 103 Tahun 2001)
15
Kepala Badan POM
Sekretaris Utama
• Biro Perencanaan dan Keuangan
• Biro Kerjasama Luar Negeri
• Biro Hukum dan Humas
• Biro Umum
Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan
Narkotika, Psikotropik dan Zat
Adiktif
Deputi Pengawasan Obat
Tradisional, Kosmetik dan
Produk Komplemen
Deputi Bidang Pengawasan
Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya
Pusat
Pemeriksaan
Obat dan
Makanan
Nasional
Inspektorat
33 Balai Besar/Balai POM
& 10 Pos POM
Pusat
Penyidikan
Obat dan
Makanan
Pusat Riset
Obat dan
Makanan
Pusat
Informasi
Obat dan
Makanan
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN DAN
BAHAN BERBAHAYA
DIREKTORAT PENILAIAN
KEAMANAN PANGAN
DIREKTORAT
STANDARISASI PRODUK
PANGAN
DIREKTORAT
INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PANGAN
DIREKTORAT
SURVEILAN DAN
PENYULUHAN
KEAMANAN PANGAN
DIREKTORAT
PENGAWASAN
PRODUK DAN BAHAN
BERBAHAYA
1. Subdit Penilaian
Makanan dan
Bahan Tambahan
Pangan
2. Subdit Penilaian
Pangan Khusus
3. Subdit Penilaian
Pangan Olahan
Tertentu
1. Subdit
Standarisasi Bahan
Baku dan Bahan
Tambahan Pangan
2. Subdit Standarisasi
Pangan Khusus
3. Subdit Standarisasi
Pangan Olahan
1. Subdit Inspeksi
Produksi dan
Peredaran Produk
Pangan
2. Subdit Inspeksi
Produk Berlabel
Halal
3. Subdit Sertifikasi
Pangan
1. Subdit Standarisasi
Produk dan Bahan
Berbahaya
2. Subdit
Pengamanan
Produk dan Bahan
Berbahaya
3. Subdit Penyuluhan
Bahan Berbahaya
1. Subdit Surveilan
dan
Penanggulangan
Keamanan Pangan
2. Subdit Promosi
Keamanan Pangan
3. Subdit Penyuluhan
Makanan Siap Saji
dan Industri Rumah
Tangga
Persyaratan administrasi
dan teknis
Surat Persetujuan
Pendaftaran (BPOM RI MD/ML)
(Pre) assessment/
evaluation
Pre market evaluation Post market control
Pengawasan Keamanan Pangan di Badan
POM
Audit terhadap Fasilitas
(PSB)
Evaluasi terhadap Produk
• Inspeksi ke Sarana Produksi dan
Distribusi
• Pengambilan Sampel dan
Pengujian
• Pengawasan terhadap Label dan
Iklan
Tindakan Penegakan Hukum:
1. Sanksi Administratif
• Denda
• Penghentian Sementara
Kegiatan
• Penarikan Produk dari
Peredaran
• Ganti Rugi
• Pencabutan Izin
2. Sanksi Pidana 17
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DIREKTORAT INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PANGAN3
STRUKTUR
ORGANISASIDirektur Inspeksi danSertifikasi Pangan
Kasubdit Inspeksi
Produksi dan Peredaran Produk Pangan
Kasie Inspeksi Produksi Pangan
Kasie Inspeksi Peredaran Pangan
Kasubdit Inspeksi Produk Berlabel Halal
Kasie InspeksiMakanan Berlabel
Halal
Kasie InspeksiMinuman Berlabel
Halal
Kasubdit Sertifikasi Pangan
Kasie SertifikasiProduk
Kasie SertifikasiSarana Produksi
Kasie Tata Operasional
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
Total : 55 orang, 17 outsourcing
19
Subdirektorat Inspeksi Produksi dan
Peredaran Produk Pangan
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan20
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis :
• Rencana dan program inspeksi : rutin, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), intensifikasi(Lebaran, Natal, Tahun Baru, hari khusus lain), pengawalan VIP (food security)
• Pedoman/tools pengawasan, misal: Penyusunan Prioritas Sampling, Penyusunan Juknis PrioritasPemeriksaan Sarana Produksi Pangan
• Pengembangan Program Manajemen Risiko dan program lain terkait pengawasan keamananpangan
Pendalaman Pengawasan Sarana dan Produk Pangan :
• Pemeriksaan sarana dan produk (termasuk sampling): Penanganan Isu Terkait KeamananPangan, Pengaduan Konsumen, Kasus khusus, Penolakan produk dari luar negeri (misal dariEURASFF, US-FDA)
• Pengawasan Label dan Iklan Pangan
• Monitoring Pangan Fortifikasi : Garam Beryodium, Tepung Terigu.
• Penanganan terhadap Isu yang beredar di masyarakat
Monitoring dan Evaluasi untuk Hasil Pengawasan Balai Besar/Balai POM terkait PengawasanKeamanan Pangan (misal: Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi, Sampling, Pengawasan Label dan Iklan)
Penanganan terhadap Isu yang beredar di masyarakat
Subdirektorat Inspeksi Produk Berlabel Halal
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat danMakanan 21
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis :
• Rencana dan program inspeksi produk berlabel halal
• Pedoman/tools pengawasan
• Pelatihan Pengawas Label dan Iklan Halal
Pendalaman Pengawasan sarana dan produk halal :
• Pemeriksaan sarana dan produk terkait pencantuman label halal
• Pengawasan Label Halal dan Iklan Pangan
Fasilitasi Sertifikasi Label Halal UMKM
Monitoring dan Evaluasi untuk Hasil Pengawasan Balai Besar/Balai POM terkaitPengawasan Produk Berlabel Halal
Subdirektorat Sertifikasi Produk Pangan
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PengawasObat dan Makanan 22
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis :
• Rencana dan program sertifikasi pangan
• Pedoman/tools sertifikasi
• Sertifikasi Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik
• Pelatihan Terstruktur Pengawas Pangan
Pendalaman Pengawasan sarana dan produk pangan :
• Pemeriksaan sarana dalam rangka Sertifikasi Higiene Sanitasi/ Cara Produksi Pangan OlahanYang Baik (CPPOB)/ Health Certificate, Free Sale Certificate.
• Penyiapan Surat Keterangan Impor/Ekspor, Surat Rekomendasi Pemasukan.
Monitoring dan Evaluasi untuk Hasil Pengawasan Balai Besar/Balai POM terkaitSertifikasi Ekspor dan Impor
OUTPUT KEGIATAN PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN
Inspeksi Produksi danPeredaran Produk
Pangan
• Pemeriksaan saranaproduksi pangan
• Pemeriksaan saranadistribusi pangan
• Pengawasan Label Pangan
• Sampling danpengujian produkpangan
• Penganan Isu TerkaitKeamanan Pangan
• Pengawasan PJAS
Inspeksi ProdukBerlabel Halal
• Pengawasan produkpangan berlabel halal
• Pengawasan IklanPangan
Sertifikasi Pangan
• Surat KeteranganImpor Pangan
• Surat KeteranganEkspor Pangan:
• 1. Health Certificate 2. Free Sale Certificate
• Sertifikasi SaranaProduksi:
• 1. Sertifikat CPPOB
• 2. Higiene danSanitasi
• 3. PendaftaranProdusen BTP
sampling→
uji
SARANA
PRODUKSI
SARANA
DISTRIBUSIPRODUK
Kesesuaian GMPKesesuaian produk pangan
yang diedarkan
Kesesuaian GDPKesesuaian produk pangan
yang diedarkan
INSPEKSI
25
Kopi Mengandung BKO
Beberapa TemuanPengawasan Obat dan Makanan
Kesesuaian label dengan klaim yang disetujuiyang tercantum dalam surat persetujuanpendaftaran pangan serta legalitas pencantumantulisan halal
Pengawasan label
Jenis Pelanggaran- Tidak mencantumkan Nama dan Alamat
Produsen/ Impotrir
- Tidak mencantumkan kode produksi/ No. Batch
- Tidak mencantumkan tgl exp
- Komposisi tidak lengkap/sesuai
- Berat bersih/ netto
- Tanpa Bahasa Indonesia
- Klaim Menyesatkan
Laporan Tahunan Direktorat Inspeksi dan
Sertifikasi Pangan 2015
Pengawasan Iklan Pangan dilakukan terhadap :
• leaflet, brosur, majalah, koran, poster, banner,spanduk, dll.
Media Cetak
• tayangan siaran televisi, situs web, radio, layanan pesan singkat (SMS), surat elektronik, dll.
Media Elektronik
• billboard, hanging,baliho, dll.
Media LuarRuang
28
VOLUNTARY MANDATORY
Jika akan mencantumkan
logo halal pada label harus
memperoleh “Sertifikat
Halal” setelah dilakukan
audit dan pembahasan dalam
Komisi Fatwa MUI.
Jika suatu produk pangan secara jelas
mengandung babi, maka pernyataan
mengandung babi harus dicantumkan pada
label kemasan.
Logo halal hanya dapat
dicantumkan pada label
setelah produsen memenuhi
persyaratan CPPOB dan
memperoleh persetujuan
pencantuman logo/tulisan
halal dari Badan POM.
Mengandung Babi
TANTANGAN PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN4
• Area pengawasan yang luas• Jenis pangan yang beranekaragam• Jumlah pengawas pangan yang terbatas• Beragamnya tingkat pengetahuan dan kemampuan Pelaku Usaha • Beragamnya tingkat kesadaran konsumen terkait keamanan
TANTANGAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN