pengawasan pemutakhiran data pemilih
DESCRIPTION
Pengawasan pemutakhiran data pemilihTRANSCRIPT
PENGAWASANPEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH
Andreas Pardede, S.IP.
BADAN PENGAWAS PEMILU(BAWASLU)
Melakukan Rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Indonesia
Melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi
Melakukan Kajian awal terhadap Data Pemilih◦ Pemilu Nasional, dengan membandingkan DP4 Nasional dengan DPT
Pemilu terakhir di tingkat Nasional dari sisi jumlah dan akurasinya serta potensi masalah dalam penyusunan DPT 2014
◦ Pemilu Kada, dengan membandingkan DP4 Pemilu 2009, DP4 Pemilu 2014, DP4 Pemilu Kada serta DPT Pemilu terakhir baik pemilu 2009 maupun pemilu kada
◦ Melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan
Menyampaikan pandangan berdasarkan hasil kajian kepada KPU terkait pemutakhiran data pemilih
Mendapatkan salinan daftar pemilih dari KPU Mendistribusikan daftar pemilih kepada Panwas Kab/Kota melalui Bawaslu
Provinsi Melakukan Sosialisasi Pengawasan Menyampaikan Laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan
A. Pengawasan Persiapan Pemutakhiran
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh Pengawas Pemilu
Melakukan review laporan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang disampaikan Bawaslu Provinsi
Menyiapkan Laporan pelaksanaan pengawasan dari seluruh Provinsi terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu
Menyampaikan Rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan verifikasi Faktual kepada KPU
Melakukan kampanye publik terkait pengawasan pendataan pemilih
B. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
Melakukan Koordinasi dengan Pengurus Parpol dari semua parpol peserta pemilu di tingkat Pusat untuk mendapatkan masukan terkait akurasi DPS
Melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir (Bawaslu Provinsi) Melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi Pengawasan yang
disampaikan oleh Bawaslu provinsi Melakukan analisa terhadap akurasDPS dan pengumuman DPS yang
meliputi :◦ Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS◦ Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS◦ Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS◦ Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap akurasi
DPS◦ Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap Pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh Panwascam dan PPL Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap
pengumuman dan akurasi DPS
C. Pengawasan Penyusunan dan Pengumuman DPS
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP
Melakukan Riview laporan Bawaslu Provinsi Melakukan Koordinasi dengan KPU terkait
hasil pengawasan Menyusun laporan pelaksanaan
pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada Bawaslu
D. Pengawasan Perbaikan DPSHP Akhir
Sebelum menghadiri pleno penetapan DPT, Bawaslu melakukan :◦ Review terhadap laporan pelaksanaan pengawasan penetapan DPT di
Tingkat Provinsi◦ Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan Parpol tingkat pusat terkait
akurasi DPT◦ Penilaian Bawaslu terkait akurasi DPT
Menghadiri Pleno penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Memastikan Pleno Penetapan DPT oleh KPU dapat diakses dan
dilakukan dalam pleno terbuka Memastikan peserta pemilu diberikan kesempatan untuk
menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap akurasi daftar pemilih
Menyampaikan Brief Of View (Rekomendasi) bawaslu terkait proses dan akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai bukti-bukti/dokumentasi pengawasan
Menyusun laporan pelaksanaan penetapan DPT seluruh Indonesia
F. Pengawasan Pleno Rekapitulasi DPT
Menyampaikan himbauan kepada KPU dan Jajarannya serta masyarakat luas terkait hak pendataan khusu dalam skema daftar pemilih khusus
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus
Melakukan review laporan Bawaslu Provinsi terkait pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus
Menyiapkan laporan pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus
G. Pengawasan Pemilih Khusus
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI(BAWASLU PROVINSI)
Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kabupaten/Kota
Melakukan analisis terhadap rekomendasi tindak lanjut yang disampaikan oleh panwas Kab/Kota
Mendapatkan DP4 pemilu terakhir, DP4 Pemilu 2014, serta DPT Pemilu terakhir
Melakukan kajian awal terhadap data pemilih untuk tingkat Provinsi dengan membandingkan DP4 Provinsi dengan DPT Pemilu terakhir di tingkat Provinsi dari sisi jumlah dan akurasinya serta potensi masalah dalam penyusunan data pemilih pemilu 2014
Menyampaikan rekomendasi pengawasan kepada KPU Provinsi terkait hasil pengawasan
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil kepada Bawaslu
Melakukan sosialisasi pengawasan pemutakhiran data pemilih
A. Pengawasan Persiapan Pemutakhiran
Melakukan supervisi kepada Panwas Kab/Kota terhadap tindak lanjut temuan/laporan pelaksanaan verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS dan Pantarlih
Melakukan rekapitulasi temuan hasil pelaksanaan pengawasan yang disampaikan oleh Panwas Kab/Kota
Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada KPU Provinsi
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bawaslu
B. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
Melakukan koordinasi dengan pengurus Parpol peserta pemilu di tingkat Provinsi untuk mendapatkan masukan terkait akurasi DPS
Melakukan Rekapitulasi temuan hasil pengawasan Panwas Kab/Kota Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS
meliputi :◦ Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPS◦ Jumlah pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPS◦ Jumlah DPS yang yang tidak diumumkan oleh PPS◦ Masukan dan tanggapan masyarakat /parpol peserta pemilu terhadap akurasi
DPS◦ Tindak lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh panwascam dan PPL◦ Supervisi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwas Kab/Kota
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan serta Rekapitulasi temuan pengawasan yang disampaikan oleh PPL dan Panwascam kepada Bawaslu
C. Pengawasan Penyusunan dan Pengumuman DPS
Melakukan Supervisi pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP
Melakukan Kajian Terhadap :◦ Akurasi DPSHP◦ Kepatuhan KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarli dalam
melakukan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir◦ Kepatuhan Panwas Kab/Kota/Panwascam dan PPL dalam
melakukan pengawasan Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi terkait
hasil Pengawasan Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan
perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada Bawaslu
D. Pengawasan Perbaikan dan Pengumuman DPSHP
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir
Melakukan Kajian terhadap :◦ Akurasi DPSHP◦ Kepatuhan KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih dalam
melakukan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir◦ Kepatuhan Panwas Kab/Kota/Panwascam dan PPL dalam
melakukan pengawasan Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi terkait
hasil pengawasan Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan
perbaikan dan pengumuman DPSHP akhir kepada Bawaslu
E. Pengawasan Perbaikan dan Pengumuman DPSHP Akhir
Melakukan supervisi pelaksanaan audit DPT Melakukan supervisi persiapan pengawasan
terhadap pelaksanaan penetapan DPT oleh Panwas Kab/Kota
Melakukan supervisi pelaksanaan penetapan DPT
Melakukan Review laporan pelaksanaan pengawasan pengumuman dan audit DPT
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan penetapan DPT kepada Bawaslu
F. Pengawasan Penetapan dan Pengumuman DPT
Sebelum menghadiri Pleno DPT, Bawaslu provinsi melakukan : Review terhadap laporan pelaksanaan
pengawasan penetapan DPT di tingkat Kab/Kota Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan
Parpol Tingkat Provinsi terkait akurasi DPT dengan menggunakan formulir pengawasan partisipasi Parpol
Penilaian Bawaslu Provinsi terkait akurasi DPT Melakukan konsultasi dengan Bawaslu terkait
penetapan DPT
G. Pengawasan Pleno Rekapitulasi DPT
Pengawasan Pelaksanaan Pleno, Melakukan : Menghadiri Pleno Penetapan DPT yg dilakukan KPU Provinsi Memastikanpleno penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Provinsi dapat
diakses dan dilakukan dalam pleno terbuka Memastikan Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan
masukan dan tanggapan terhadap akurasi Daftar Pemilih Menyampaikan Brief of View (Rekomendasi) Bawaslu Provinsi terkait proses
dan akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai bukti-bukti/dokumentasi pengawasan
Menyampaikan Laporan Pelaksanaan penetapan DPT dengan disertai Berita Acara Penetapan DPT kepada Bawaslu. Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan rekapitulasi DPT disusun dalam laporan dan disampaikan kepada Bawaslu, minimal berisi tentang :◦ Akurasi DPT◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi yg disampaikan kepada KPU Provinsi serta
perkembangan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh panwaslu Kab/Kota kepada KPU Kab/Kota
◦ Perkembangan Pelaksanaan Pleno Penetapan DPT (BA pleno penetapan DPT dengan salinan BA dijadikan lampiran)
G. Pengawasan Pleno Rekapitulasi DPT
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusu yang dilakukan oleh Panwas Kab/Kota
Menyampaikan himbauan kepada masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk mendaftar diri melalui pantarlih
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusus
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan pendataan pemilih khusu kepada Bawaslu
H. Pengawasan Pemilih Khusus
PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA(PANWASLU KAB/KOTA)
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL
Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kecamatan (Formulir PPL dan Panwascam)
Melakukan kajian terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan berupa :◦ PPS yang telah membentuk PPDP◦ PPS yang tidak/Belum membentuk PPDP◦ Latar Belakang PPDP◦ Afiliasi PPDP terhadap Parpol◦ Hasil Survey Sosialisasi
Menindaklanjuti temuan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kab/Kota
Mendapatkan salinan DP4 Pemilu Terakhir, DP4 Pemilu 2014 serta DPT pemilu terakhir
Melakukan kajian awal terhadap data pemilih, yaitu dengan membandingkan DP4 dan DPT Pemilu terakhir dari sisi jumlah dan akurasinya serta potensi masalah dalam penyusunan data pemilih pemilu 2014
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi (Formulir Panwas Kab/Kota)
A. Pengawasan Persiapan Pemutakhiran
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh panwascam dan PPL
Melakukan rekapitulasi terhadap laporan pelaksanaan pengawasan yang disampaikan oleh Panwascam
Melakukan Kajian/Analisis terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL:◦ Pelanggaran Administrasi◦ Kinerja (KPU, dan Jajarannya beserta Bawaslu dan Jajarannya)◦ Dugaan pelanggaran pidana ◦ Dugaan pelanggaran kode etik
Melakukan tindak lanjut baik berupa pencegahan maupun penanganan dugaan pelanggaran
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi (Formulir Panwas Kab/Kota)
B. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
Melakukan koordinasi dengan pengurus Parpol peserta pemilu di tingkat Kab/Kota terkait peranan pengurus parpol dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap akurasi DPS
Melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir PPL dan Panwascam serta formulir masukan dan tanggapan dari Parpol
Melakukan Pengawasan terhadap tindak lanjut temuan Memproses sebagai pelanggaran dalam hal PPS/PPK/KPU Kab/Kota tidak
menindak lanjuti temuan pengawas pemilu Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS meliputi:
◦ Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS◦ Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS◦ Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS◦ Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap akurasi DPS◦ Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh Panwascam dan PPL Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh
PPL kepada Bawaslu Provinsi
C. Pengawasan Penyusunan dan Pengumuman DPS
Melakukan pengecekan terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih baik melalui panwascam maupun PPL
Melakukan Klarifikasi KPU Kab/Kota/PPK/PPS dalam hal tidak dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi Panwas Kab/Kota/Panwascam serta tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat berdasarkan hasil analisis terhadap DPSHP
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada Bawaslu Provinsi meliputi :◦ Rekapitulasi Hasil Audit terhadap akurasi DPSHP◦ Rekapitulasi hasil pengawasan terhadap pengumuman DPSHP◦ Kepatuhan PPS/PPK/KPU Kab/Kota dalam melakukan perbaikan dan
pengumuman DPSHP◦ Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kab/Kota dalam
menindaklanjuti hasil pengawasan
D. Pengawasan dan Pengumuman DPSHP
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan DPSHP Akhir Melakukan komunikasi dengan peserta pemilu tingkat Kab/Kota terkait
akurasi DPSHP Akhir Melakukan Analisi/Kajian terhadap Temuan dan Laporan terkait akurasi
DPSHP Akhir Melakukan klarifikasi kepada KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih dalam
hal diduga adanya kesengajaan tidak melakukan perbaikan DPSHP Menindaklanjuti laporan Panwascam dalam hal diduga adanya dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan perbaikan DPSHP Akhir Menyusun laporan/bahan rekomendasi dalam mengikuti pleno penetapan
DPT Menyampaikan hasil pengawasan (Formulir...) terhadap perbaikan DPSHP
akhir kepada Bawaslu Provinsi yang berisi :◦ Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh
Panwaslu Kab/Kota melalui Panwascam dan PPL kepada KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan Pantarlih
◦ Penilaian akurasi DPSHP Akhir◦ Rekomendasi Panwas Kab/Kota
E. Pengawasan Perbaikan DPSHP Akhir
Sebelum menghadiri Pleno DPT, Panwaslu Kab/Kota melakukan : Review terhadap dokumen pengawasan (Formulir Pengawasan, Berita Acara, dan
Rekomendasi-rekomendasi pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan) Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan Parpol Tingkat Kab/Kotaterkait
akurasi DPT Melakukan Kajian terhadap :
◦ Proses penyusunan daftar pemilih berdasarkan hasil pengawasan◦ Dinamika/Diskursus media massa terkait proses dan akurasi Daftar Pemilih◦ Material laporan masyarakat terkait akurasi daftar pemilih◦ Material masukan/tanggapan dari parpol tingkat Kab/Kota terkait akurasi daftar pemilih
Menyusun Brief of View (Rekomendasi) Panwas Kab/Kota yang akan disampaikan dalam pleno penetapan DPT
Melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi terkait penetapan DPT Menghadiri Pleno Penetapan DPT yg dilakukan KPU Kab/Kota Memastikan pleno dapat diakses dan dilakukan dalam pleno terbuka Memastikan Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan
dan tanggapan terhadap akurasi Daftar Pemilih Menyampaikan Brief of View (Rekomendasi) Panwas Kab/Kota terkait proses dan
akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai bukti-bukti/dokumentasi pengawasan Menyampaikan laporan pelaksanaan penetapan DPT dengan disertai Berita Acara
Penetapan DPT kepada Bawaslu Provinsi
F. Pengawasan Penetapan dan Pengumuman DPT
Mendapatkan salinan daftar pemilih khusus melalui KPU Kab/Kota
Melakukan distribusi daftar pemilih khusus kepada PPL melalui panwascam
Melakukan pengecekan secara sampling terhadap akurasi daftar pemilih khusus
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap daftar pemilih khusus secara berjenjang
Dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan daftar pemili khusus, pengawas pemilu melakukan investigasi untuk pengumpulan bukti-bukti dan melakukan penanganan secara cepat dan tepat
G. Pengawasan Pemilih Khusus
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN(PANWASCAM)
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL◦ Mempersiapkan Sampling 30% TPS di setiap Kelurahan/Desa◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/Daftar
Pemilih/DPS/DPSHP/DPSHP akhir dan DPT Membantu Pelaksanaan Pengawasan persiapan Pemutakhiran Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan untuk memastikan
pelaksanaan pengawasan persiapan pemutakhiran yang dilakukan oleh PPL berlangsung sesuai dengan panduan
Menyampaikan laporan terkait jumlah sampling TPS dan pemilih kepada Panwas Kab/Kota
Meneruskan formulir pengawasan hasil pengawasan PPL kepada panwas Kab/Kota
Menindakl;anjuti Temuan/Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh PPL berdasarakan instruksi/arahan Panwas Kab/Kota
A. Teknis Pengawasan Persiapan Pemutakhiran
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulirpengawasan
kepada PPL◦ Mempersiapkan sampling 30% TPS di setiap Kelurahan Desa
Membantu pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPL
Melakukan konsultasi dengan Panwas Kab/Kota terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih dalam pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan laporan PPL/Formulir PPL
Melakukan tindak lanjut temuan sesuai dengan instruksi Panwas Kab/Kota
Menyampaikan formulir kepada Panwas Kab/Kota
B. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada
PPL◦ Mempersiapkan sampling 30% TPS di setiap Kelurahan Desa◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS
Membantu pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPL
Menyampaikan formulir pengawasan partisipasi parpol terkait akurasi DPS, dengan melakukan konsultasi dengan Panwas Kab/Kota terlebih dahulu
Melakukan tindak lanjut temuan PPL/Panwascam terkait kepatuhan DPS dalam proses penyusunan dan pengumuman DPS serta akurasi DPS sesuai dengan arahan/instruksi Panwas Kab/Kota
C. Pengawasan Penyusunan dan Pengumuman DPS
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan
kepada PPL◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS
Membantu PPL dalam melakukan pencermatan perbaikan DPS
Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran Pemilih yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih secara sampling
Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran
Melakukan tindak lanjut temuan/laporan berdasarkan instruksi Panwas Kab/Kota
Meneruskan formulir pengawasan Panwascam dan PPL kepada Panwas Kab/Kota
D. Pengawasan perbaikan dan Pengumuman DPSHP
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS
Membantu PPL dalam melakukan pencermatan perbaikan DPSHP akhir Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran Pemilih
yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih secara sampling Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal ditemukan
dugaan pelanggaran Melakukan tindak lanjut temuan/laporan berdasarkan instruksi Panwas
Kab/Kota Meneruskan formulir pengawasan Panwascam dan PPL kepada Panwas
Kab/Kota Melakukan Komunikasi dengan peserta pemilu tingkat kecamatan
terkait akurasi DPSHP akhir Menyampaikan formulir hasil pengawasan DPSHP Akhir kepada
Panwas Kab/Kota
E. Pengawasan Perbaikan DPSHP Akhir
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada
PPL◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPT
Membantu Pelaksanaan audit DPT yang dilakukan oleh PPL Menyampaikan formulir pengawasan partisipasi parpol
terkait akurasi DPT, dengan melakukan konsultasi dengan Panwas Kab/Kota terlebih dahulu
Melakukan tindak lanjut temuan PPL/Panwascam terkait akurasi DPT dan pengumuman DPT sesuai dengan arahan/instruksi Panwas Kab/Kota
Menyampaikan formulir pengawasan kepada Panwas Kab/Kota
F. Pengawasan dan Penetapan DPT
Membantu Panwas Kab/Kota dalam pengawasan secara langsung pelaksanaan pendataan pemilih khusus
Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal diduga adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih dalam pendataan pemilih khusus
G. Pengawasan Pemilih Khusus
PENGAWAS PEMILU LAPANGAN(PPL)
Memahami Cheklist Pengawasan Pengawasan terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas Pantarlih
dilakukan secara sampling yaitu dengan menentukan 30% Pantarlih dari seluruh jumlah Pantarlih
Terhadap Pantarlih yang menjadi objek sampling dilakukan :◦ Pengecekan SK Pengangkatan Pantarlih baik melalui PPS maupun Pantarlih secara
langsung◦ Penelusuran terhadap latar belakang Pantarlih dengan melakukan konfirmasi
terhadap tetangga atau kerabatnya terkait kemungkinan Pantarlih terlibat sebagai anggota atau pengurus parpol
◦ Pengecekan alat kelengkapan pemutakhiran yang diterima oleh Pantarlih Melakukan pengecekan pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemutakhiran
data pemilih di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan PPS dengan melakukan survey secara acak ke pemilih dengan tata cara sebagai berikut :◦ Menentukan 30% TPS yg ada di Desa/Kelurahan◦ Menentukan 3% dari pemilih terdaftar secara acak di setiap TPS yang menjadi
sample dengan menghindari penentuan nomor/nama pemilih secara berurutan. Dapat ditentukan dengan menggunakan/penentuan nomor ganjil/genap/kelipatan
◦ Setiap pemilih yang masuk dalam sampling diinterview untuk mengetahui apakah mengetahui pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan PPS
Menyampaikan formulir survey kepada Panwas Kab/Kota melalui Panwascam
A. Pengawasan Persiapan Pemutakhiran
Memahami formulir pengawasan Melakukan koordinasi dengan PPS/Pantarlih mengenai waktu pelaksanaan
verifikasi Faktual yang akan dilakukan Melakukan audit pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pantarlih
dengan cara sebagai berikut :◦ Menentukan 30% Pantarlih/TPS dari seluruh Pantarlih/TPS di tingkat desa/kelurahan◦ Terhadap Pantarlih yang masuk menjadi sample, wilayah kerjanya dijadikan sebagai sasaran
pelaksanaan audit◦ Di wilayah kerja Pantarlih ditentukan 30% pemilih untuk dijadikan sebagai narasumber untuk
memastikan pelaksanaan kinerja PantarlihSurvey dilakukan untuk memastikan :
◦ Verifikasi Faktual dilakukan Pantarlih dengan mendatangi rumah penduduk◦ Melakukan perbaikan berdasarkan hasil verifikasi◦ Melakukan pemasangan stiker terhadap pemilih yang telah diverifikasi oleh pantarlih
Melakukan konfirmasi dengan RT/RW terkait pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh Pantarlih serta mendapatkan informasi wilayah/lokasi dengan karakter khusus (misalnya asrama putri, Pondok Pesantren, daerah perbatasan, lokasi penampungan TKI)
Menyampaikan Formulir pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual kepada Panwaslu Kab/Kota melalui Panwascam
B. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
Melakukan pengawasan secara langsung proses input data pemilih berbasis TPS yang dilakukan oleh Pantarlih/PPL
PPL memastikan ketepatan waktu penyusunan DPS yang dilakukan oleh PPS dengan dibantu oleh Pantarlih paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya verifikasi faktual oleh Pantarlih
Menghadiri pleno penetapan DPS oleh PPS Mengingatkan PPS untuk menandatangani DPS Mendapatkan salinan Berita Acara Pleno Penetapan DPS dan
salinan DPS Melakukan pengecekan pengumuman DPS yang dilakukan oleh
PPS di kantor PPS di sekretariat/kantor RT/RW Memastikan PPS mengumumkan DPS selama 14 hari Melakukan pengecekan akurasi DPS dengan langkah :
◦ Menentukan 30% TPS di wilayah dea/kelurahan sebagai basis sampling◦ Memilih 3% pemilih terdaftar dalam DPS◦ Terhadap 3% pemilih tersebut dilakukan audit dan ditentukan
kebenarannya satu per satu Menyampaikan formulir hasil audit DPS kepada Panwas Kab/Kota
melalui Panwascam
C. Pengawasan Penyusunan dan Pengumuman DPS
Mengikuti pelaksanaan pleno penetapan DPSHP yang dilakukan PPS
Mendapatkan salinan berita acara pleno penetapan DPSHP yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS
Melakukan pengecekan ketersediaan formulir model A.1.A-KPU bagi masyarakat dan peserta pemilu yang akan memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPSHP
Melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi-lokasi pengumuman DPS untuk memastikan kepatuhan PPS dalam mengumumkan DPS
Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih
D. Pengawasan Perbaikan dan Pengumuman DPSHP
Melakukan koordinasi dengan PPS dan Pantarlih terkait pelaksanaan perbaikan DPSHP
Melakukan Pengecekan pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih Mengikuti pelaksanaan pleno penetapan DPSHP Akhir yang dilakukan PPS serta
memastikan PPS memperbaiki DPSHP berdasarkan hasil verifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu
Mendapatkan salinan berita acara pleno penetapan DPSHP Akhir yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS
Mendapatkan salinan DPSHP Akhir dari PPS Meneruskan DPSHP Akhir kepada Panwascam Membandingkan antara DPSHP dengan DPSHP Akhir Mendapatkan Rekapitulasi masukan dan tanggapan DPSHP Akhir (Formulir meliputi
nama, dicoret alasan,) Menyampaikan laporan pelaksanaan hasil pengawasan kepada panwascam dengan
meneruskan formulir pengawasan yang meliputi :◦ Berita Acara Pleno Penetapan DPSP Akhir◦ Pemilih meninggal dunia tapi terdaftar dalam DPS◦ Pemilih dibawah umur◦ Pemilih pindah domisili tapi masih terdaftar◦ NIK Ganda◦ TNI/Polri aktif tapi masih terdaftar◦ Jumlah pemilih beserta lampiran namanya yang tidak terdaftar dalam DPSHP Akhir◦ Dugaan PPS/Pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi/masukan dan tanggapan masyarakat
terhadap DPSHP Akhir
E. Pengawasan Perbaikan DPSHP Akhir
Melakukan Pengecekan pengumuman DPT yang dilakukan oleh PPS di Kantor PPS dan di sekretariat/kantor RT/RW
Memastikan PPS mengumumkan DPT sampai hari pemungutan suara
Melakukan pengecekan akurasi DPT dengan langkah :◦ Menentukan 30% TPS di wilayah dea/kelurahan sebagai basis
sampling◦ Memilih 3% pemilih terdaftar dalam DPS◦ Terhadap 3% pemilih tersebut dilakukan audit dan ditentukan
kebenarannya satu per satu◦ Nama pemilih yang menjadi sample dilakukan konfirmasi
kebenarannya Menyampaikan formulir hasil audit DPT kepada Panwas
Kab/Kota melalui Panwascam
F. Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DPT
Melakukan pengecekan terhadap formulir A.A-KPU untuk memastikan masyarakat yang dicatatkan oleh Pantarlih
Melakukan pengecekan model A.A-KPU untuk memastikan Pantarlih melakukan pencatatan terkait pemilih berdomisili di wilayah kerja Pantarlih tetapi memiliki identitas kependudukan dari daerah lain dan akan menggunakan hak pilihnya di daerah asal
Mengikuti secara langsung pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh Pentarlih bersama-sama dengan tokoh masyarakat atau pengelola tempat dengan karakter khusus, seperti lahan sengketa, kawasan liar, apartemen, rusun,ponpes dsb.
Menyampaikan laporan kepada Panwas Kab/Kota melalui penwascam terkait adanya Daftar Pemilih Khusu yang dicatatkan oleh Pantarlih dengan menggunakan formulir
G. Pengawasan Pemilih Khusus