pengaruh kualitas sumber daya manusia, anggaran dan · pdf filepolres kotawaringin timur pada...

Yudhapatie / Jurnal Sains Manajemen (V/1) 2016 / 100 – 114 | 100

JSM (Jurnal Sains Manajemen) ISSN : 2302-1411

Program Magister Sains Manajemen UNPAR Volume V, Nomor 1, April 2016

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian Di

Polres Kotawaringin Timur

R. Andri Samudra Yudhapatie Magister Sains Manajemen UPR

ABSTRAk, Penelitian ini bertujuan : 1). Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Sumber Daya

Manusia terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur. 2). Untuk

menganalisis pengaruh Anggaran terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin

Timur. 3). Untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian

di Polres Kotawaringin Timur. 4). Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia,

Anggaran dan Gaya Kekemimpinan secara simultan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres

Kotawaringin Timur.

Metode penelitian ini adalah penelitian eksplanasi (explanatory research) untuk menguji

hipotesis antara variabel yang dihipotesiskan, atau penelitian yang menyoroti hubungan antara

variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya, oleh

karenanya dinamakan juga penelitian hipotesa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

penelitian penjelasan ini membicarakan tentang hubungan antara variabel-variabel penelitian

dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan.

Berdasarkan analisis Program SPSS versi 16.0 terhadap Regresi Linier Berganda sebagaimana (terlampir) diperoleh hasil analisis yang dapat disimpulkan yaitu : 1). Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur. 2). Anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur. 3). Gaya Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur. 4). Kualitas Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Gaya Kekemimpinan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur.

Kata Konci : Kualitas Sumber Daya Manusia – Anggaran – Gaya Kepemimpinan – Kinerja Aparat

Kepolisian

PENDAHULUAN Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan

pasca amandemen konstitusi yang mengalami progresivitas dalam pengakuan hak-hak mendasar manusia dan perifikasi kehidupan bernegara berdasarkan hukum (vide Pasal 1 (3) UUD NRI Tahun 1945). Negara hukum demokratis yang berdasarkan konstitusi menetapkan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang dijamin dan dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah, (Siahaan, 2010). Perlindungan hak fundamental warga negara menjadi aspek yang diutamakan dalam perubahan




konstitusi. Dalam rangka untuk menjamin perlindungan hak fundamental tersebut, maka lahirlah mekanisme yang berfungsi untuk menjaga terwujudnya hak warga negara melalui sistem penegakan hukum. Salah satu sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sistem terpadu penegakan hukum pidana, yang jamak dikenal dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS). Tujuan ICJS adalah menegakkan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi setiap individu, dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana, (Mochtar, 2009). Pintu gerbang kerja simultan dalam ICJS adalah lembaga kepolisian. Nomenklatur lembaga kepolisian diintrodusir dalam Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dengan disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. ”Berdasarkan pengaturan tersebut, kepolisian merupakan alat negara yang menjadi salah satu aktor dalam upaya penegakan hukum di Indonesia”.

Polisi dalam menangani suatu perkara diharapkan mampu lebih dari sekedar mendasarkan pada pemenuhan unsur-unsur delik, namun lebih pada memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut menjadi paradoks jika dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap pejabat dan kalangan atas, maka tidak heran bila hukum diibaratkan tidak ubahnya seperti belati yang hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas (Kesowo, 2012). Hal tersebut menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan wacana kekinian, yang mana pembentukan hukum yang dihasilkan dari proses legislasi, cenderung bersifat elitis, artinya berpihak pada kepentingan elit daripada kepentingan rakyat, (Sufriadi, 2010). Sebagaimana dianut dalam perspektif Marxisme, hukum dibuat tidak untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat, tapi untuk melindungi kepentingan kelompok elit dalam melakukan kegiatan bisnis, dan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya, (Luthan, 2007). Hukum perundang-undangan yang elitis demikian, apabila diterapkan dalam tradisi berpikir legal-positivism; yang memandang hukum hanya sebatas pada lingkaran peraturan perundang-undangan dan yang melakukan pemaknaan perundang-undangan secara formal-tekstual; tanpa mengindahkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, maka yang akan terjadi adalah penegakan hukum dalam tataran empirik akan memihak kepada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan rakyat banyak, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan semakin jauh dari apa yang diharapkan (Sufriadi, 2010).

Dalam proses penegakan hukum tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (Soekanto, 1983). Kompetensi polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kompetensi polisi, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) kepolisian itu sendiri. Kompetensi kerja yang kurang memadai, mendorong tindakan koruptif oleh personil polisi, sehingga di samping fokus pada pembenahan standar kesejahteraan, Polri juga seharusnya menaruh keseriusan yang sama pada area penguatan kompetensi kerja para personilnya, (Amriel, 2010). Profesionalisme polisi saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena polisi belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan kepolisian, dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekatkan polisi kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Nawawi, 2010).

Profesional adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan. Dengan demikian semakin tinggi pendidikan polisi, maka diharapkan semakin profesional polisi tersebut. Pendidikan bagi polisi sungguh penting karena memberi ilmu dan pengetahuan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap serta memberikan keterampilan (Bainur, 2007). Lebih lanjut Dadang Bainur menjelaskan bahwa, “Setidaknya ada




dua kendala serius yang menghadang profesionalisme polisi yaitu lemah dalam penguasaan teknis khas kepolisian dan lemah dalam manajerial, yang mana keduanya merupakan prasyarat penting dalam operasionalisasi kepolisian modern sesuai dengan tuntutan masyarakat modern masa kini. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan. Kendala berikutnya yang menghambat profesionalisasi Polri adalah soal rekrutmen atau penerimaan anggota Polri.” (Bainur, 2007).

Dalam proses penegakan hukum, pemahaman mengenai ilmu pengetahuan hukum merupakan sebuah hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman akan ilmu hukum tersebut akan menyebabkan timbulnya paradoks penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Disebutkan bahwa paradoks penegakan hukum pidana (paradox of criminal law enforcement) dalam perspektif kriminologi di Indonesia pada hakikatnya terjadi akibat berlawanan atau pertentangan aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum serta kurang memahami undang-undang dan teori-teori hukum secara komprehensif, karena undang-undang dan teori-teori hukum itu pada hakikatnya sebagai pisau analisis didalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia, yang diakibatkan lemahnya ilmu pengetahuan hukum aparatur penegak hukum itu sendiri di dalam memahami undang-undang dan teori-teori hukum, sehingga dalam penegakan hukum pidana sering terjadi kesalahan-kesalahan, padahal teori-teori hukum itu merupakan sumber hukum untuk memecahkan peristiwa yang sedang diproses atau terjadi di tengah-tengah masyarakat, (Ediwarman, 2012).

Kualitas SDM kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian, pasal 7 bahwa jalur pendidikan dilihat dari pendidikan formal maupun non formal yang bertujuan sebagaimana disebutkan pada pasal 3, yaitu : a. terwujudnya hasil didik yang profesional, bermoral, dan modern sesuai dengan tuntutan kompetensi Polri; b. terbentuknya potensi peserta didik yang bermoral tinggi, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang sesuai dengan etika profesi Polri, patuh hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan c. terbentuknya kemampuan potensi kesamaptaan jasmani dan keterampilan Peserta Didik yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri. Ketersediaan anggaran di institusi kepolisian ini juga sangat menentukan profesionalisme polri karena anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor pemerintah, anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, (Engkoeswara, 2008). Dengan demikian Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk institusi kepolisian. Gaya Kepemimpinan, dalam kenyataannya apapun bentuk organisasi termasuk institusi kepolisian pasti memerlukan seseorang untuk menempati posisi sebagai pimpinan. Seorang pimpinan selalu mempunyai misi/tujuan yang harus dicapai dan tujuan ini baru direalisasikan, bila terdapat kerjasama diantara pimpinan dan para bawahannya. Dengan demikian seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk memerintah orang lain dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan dari bawahannya. Untuk itu pimpinan harus mampu menjalin kerja sama dengan para bawahannya atau dengan kata lain pimpinan perlu adanya pengertian yang besar akan kebutuhan karyawan serta mengawasi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Keberhasilan seorang pimpinan sangat tergantung pada kemampunnya dalam mengorganisir bawahannya sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai secara maksimal, sebagai indiator keberhasilan kerja, termasuk kinerja aparat kepolisian di Polres Kotawaringin Timur.

Sebagai gambaran tentang kualitas Sumber daya Manusia, Anggaran dan Gaya Kepemimpinan di Polres Kotawaringin Timur, berdasarkan data pada tahun terakhir (2014)




jumlah aparat kepolisian sebagai reserse yang ada sebanyak 77 orang, dengan kualitas SDM dilihat dari tingkat pendidikan yang bersifat umum (SD, SMP, dan SMU) sebanyak 75 orang atau sebanyak 97,4%, (SD, SMP, SMU dan S1) ada 2 orang atau sebanyak 2,6 %, sementara yang berpendidikan umum S2 (Magister) masih belum ada, namun demikian seluruh aparat kepolisian reserse di Polres Kotawaringin tersebut telah memiliki pendidikan kepolisian (profesi) baik berupa lulusan Akpol, Seba PK Polri, Dikmaba Polri, Diktukba Polri, Seba Milsuk, SAG, PA, Seba Polsuk, Diktukba Polgasum, Secaba dan Secatam. Sementara itu jumlah anggaran yang dialokasikan di Polres Kotawaringin Timur pada 5 tahun terakhir tampaknya dari tahun ke tahun terus meningkat dimana pada tahun 2011 sebesar Rp. 30.353.692.000,- , pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 34.603.077.000, tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 37.285.875.000,- tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 39.727.856.000,- dan pada tahun meningkat menjadi sebesar Rp. 42.438.731.000,- yang digunakan untuk meningkatkan program kerja Polres Kotawaringin Timur antara lain yaitu : peningkatan sarana dan prasarana aparatur polri, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur polri, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengembangan hukum kepolisian, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis polri lainnya. Sedangkan sebagai gambaran Gaya Kepemimpinan, yang ditunjukan oleh pimpinan Polri di Polres Kotawaringin Timur yaitu 1 (satu) orang Kapolres dan 12 (dua belas) Kapolsek selama ini menurut pengamatan penulis cukup baik, namun demikian setiap bawahan akan berbeda penilaiannya terhadap atasan. Keadaan kualitas Sumber Daya Manusia, alokasi Anggaran dan Gaya Kepemimpinan ini tentu akan sangat menentukan tingkat Kinerja aparat kepolisian di Polres Kotawaringin Timur, lalu bagaimana pengaruhnya? Inilah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini.

Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian Tesis dengan judul : “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur”. Kajian Pustaka

Menurut Werther dan Davis (1997) dalam Hariono (2007) Sumber Daya Manusia (Human Recources) adalah “the people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals,”. Sudah barang tentu, yang dimaksud dengan organisasi dalam “organizational goals,” bukan hanya industri atau perusahaan, hukum, sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Dilihat dari sudut itu, negara juga adalah organisasi. Menurut Buchari Zainun (1994) dalam Hariono (2007) suku kata yang terdapat pada sumber daya manusia yaitu sumber, daya, dan manusia tidak ada satu kata pun yang sulit untuk dipahami. Ketiga suku kata itu tentu ada artinya dan semuanya dengan mudah dapat dipahami apa artinya. Karena itu tidak perlu dijelaskan masing-masing suku kata tesebut. Secara sederhana yang dimaksud dengan SDM adalah daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia ini dapat pula disebut tenaga atau kekuatan (energi atau power). Tenaga, daya, kemampuan, atau tenaga uap, tenaga angin, tenaga matahari. Dan kalau diterapkan pada binatang seperti kuda dapat menjadi satu alat pengukur kekuatan atau daya seperti daya angkut, daya angkat, atau daya dorong yang bisa disebut sebagai tenaga kuda (horsepower). Namun kalau digunakan pada manusia dengan istilah manpower di Indonesia diartikan ”tenaga kerja” bukan tenaga manusia seperti pada Departemen Tenaga Kerja bukan Departemen Tenaga Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM (Human Resources Management) adalah bagian dari fungsi manajemen. Jikalau manajemen menitikberatkan ‘bagaimana mencapai tujuan bersama dengan orang lain’, maka MSDM memfokuskan pada “orang” baik sebagai subyek atau pelaku dan sekaligus sebagai obyek dari pelaku. Jadi bagaimana mengelola orang-orang dalam organisasi yang direncanakan (planning), diorganisasikan (organizing), dilaksanakan (directing) dan dikendalikan (controlling) agar tujuan yang dicapai organisasi dapat diperoleh hasil yang seoptimal mungkin, efisien dan efektif. Hal yang menarik lagi manusia sebagai makhluk yang unik dibandingkan dengan




makhluk lain di dunia ini karena memiliki keinginan individual, keinginan kelompok atau keinginan dalam kelompok-kelompok dalam wujud yang lebih besar (organisasi) melakukan interaksi dan kerjasama yang melahirkan berbagai fenomena yang menarik untuk dikaji dan dipelajari dalam sumber daya manusia. Jadi, wajar bahwa MSDM merupakan manajemen inti yang menggerakkan organisasi sehingga suatu wadah organisasi baik yang berorientasi laba (profit organization) maupun organisasi yang berorientasi nirlaba (non-profit organization) menjadi ‘hidup” dan dinamis sesuai karakter manusianya sehingga organisasi tetap eksis dan memiliki kinerja yang dapat dinikmati oleh anggota-anggota dalam organisasi itu maupun memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Anggaran merupakan satu instrumen penting dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Bahkan, dalam akuntansi pemerintahan dibuat pencatatan anggaran, mengingat anggaran adalah merupakan bagian penting dalam aktivitas pemerintahan. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional kearah tujuan yang berorientasi ke sasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi ekstemal, manajemen akan di dorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen direalisasi dalam berbagai dokumen perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung proses penganggaran organisasi.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Anggaran sektor publik sangat penting karena : 1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial

ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas

dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. 3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab

terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang ada.

Gaya Kepemimpinan (Leadership Style)

Ada suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami kesuksesan dari kepemimpinan, yakni dengan memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Jadi yang dimaksudkan disini adalah gayanya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia inginkan. Gaya kepemimpinan dalam organisasi sangat diperlukan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun iklim motivasi bagi karyawan sehingga diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dalam teori jalur tujuan (Path Goal Theory) yang dikembangkan oleh Robert House dalam Yukl (1989), menyatakan bahwa pemimpin mendorong kinerja yang lebih tinggi dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi bawahannya agar percaya bahwa hasil yang berharga bisa dicapai dengan usaha yang serius. Kepemimpinan yang berlaku secara universal menghasilkan tingkat kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi. Dalam situasi yang berbeda mensyaratkan gaya kepemimpinan yaitu karakteristik personal dan kekuatan lingkungan. Teori ini juga menggambarkan bagaimana persepsi harapan dipengaruhi oleh hubungan kontijensi diantara empat gaya kepemimpinan dan berbagai sikap dan perilaku karyawan. Perilaku pemimpin memberikan motivasi sampai tingkat (1) mengurangi halangan jalan yang mengganggu




pencapaian tujuan, (2) memberikan panduan dan dukungan yang dibutuhkan oleh para karyawan, dan (3) mengaitkan penghargaan yang berarti terhadap pencapaian tujuan. Selain itu House percaya bahwa pemimpin dapat menunjukkan lebih dari satu gaya kepemimpinan. Kinerja (Performance)

Kinerja (Performance) merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan atau program. Menurut Robbins (2007), mendefinisikan prestasi kerja karyawan sebagai hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Oleh karena itu prestasi kerja umumnya menyangkut dengan pekerjaan atau macam pekerjaan manusia yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan kemampuan/ketrampilan serta lingkungan dari pada pekerjaan tersebut. Dari pengertian tersebut di atas, sangat jelas menyatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh seseorang karyawan dalam periode tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Faktor kritis yang berkaitan dengan keberhasilan jangka panjang organisasi adalah kemampuan untuk mengukur seberapa baik karyawannya bekerja serta menggunakan informasi tersebut guna memastikan pelaksanaannya memenuhi standar-standar sekarang dan terus meningkat sepanjang waktu. Teknik yang paling tua yang digunakan manajemen adalah melalui penilaian kerja (performance apprasial). Penilaian kerja dapat pula menjadi sumber kerisauan dan frustasi bagi manajer dan karyawan. Hal ini disebabkan ketidakpastian di sekitar sistem penilaian kinerja. Pada intinya penilaian kinerja dapat dianggap sebagai alat untuk menverifikasi bahwa individu-individu memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan serta membantu individu mengelola kinerja mereka.

Sementara itu pengukuran kinerja di institusi kepolisian Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SMK adalah sistem yang mengidentifikasi dan mengukur kinerja seluruh anggota Polri agar selaras dengan Visi dan Misi organisasi. Penilaian Kinerja merupakan suatu aktivitas dalam sistem Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang bertujuan untuk menilai Kinerja Generik dan Spesifik anggota pada periode penilaian. Berdasarkan Peraturan ini, dijelaskan bahwa penilaian kinerja anggota Polri didasarkan atas 10 indikator yaitu: (1) kepemimpinan, (2) jaringan sosial, (3) komunikasi, (4) pengendalian emosi, (5) agen perubahan, (6) integrasi, (7) empati, (8) pengelolaan administrasi, (9) kreativitas, dan (10) kemandirian. Secara terperinci 10 indikator pengukuran kinerja aparat kepolisian ini dapat dilihat pada penyusunan instrument/Item Pernyataan pada definisi operasional variabel. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas masalah yang diajukan yang kebenarannya harus diuji secara empiris melalui suatu pengujian. Adapun hipotesis pada penelitian disusun dalam suatu kalimat pernyataan sebagaimana berikut ini:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur.

2. Anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur.

3. Gaya Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Gaya Kekemimpinan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur.




METODE PENELITIAN Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya,

maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori. Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat (Sekaran, 2003). Selanjutnya disebutkan bahwa jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian penjelasan (explanatory research), jenis penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris (real world) dan berusaha mendapatkan jawaban (verifikatif) hubungan kausalitas antar variabel melalui pengujian hipotesis. Jenis Dan Sumber Data 1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti (Fuad Mas’ud, 2004). Data primer ini khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang profil sosial dan indentifikasi responden, berisi data responden yang berhubungan dengan identitas responden dan keadaan sosial seperti: usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pangkat/golongan, dan masa kerja, selanjutnya yang berkaitan dengan peran kualitas sumber daya manusia, anggaran, gaya kepemimpinan, dan kinerja aparat kepolisian.

2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data penelitian secara tidak

langsung, melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Fuad Mas’ud, 2004). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain meliputi: jumlah aparat kepolisian menurut jabatannya, gambaran umum (profil) Polres Kotawaringin Timur dan data lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Populasi dan Sampel Penelitian Populasi pada penelitian ini berjumlah 77 orang yang tersebar pada 23 jenis pekerjaan atau

jabatan yang ada di Polres Kotawaringin Timur dimana jenis jabatan yang paling banyak adalah Banit Reskrim sebanyak 25 orang, diikuti jenis jabatan PS. Kanit Reskrim 9 orang, Banit Sat Reskrim 6 orang Banit Idik II dan III masing-masing 5 orang, Banit Idik I dan Banit Idik IV masing-masing 4 orang, Banim, Baur Ident dan PS. Kanit masing-masing 2 orang selebihnya jenis jabatan yang ada dijabat oleh masing-masing 1 orang. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan Metode Pemilihan sampel secara acak (random sampling) dengan dimana jumlah sampel 50 orang aparat kepolisian, dengan alasan bahwa keberadaan populasi tersebar di 12 Polsek dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terpencar cukup jauh sehingga terdapat kesulitan bagi penulis untuk memenuhi jumlah 68 tersebut, sehingga hanya mengambil 50 aparat kepolisian atau sekitar 75 % saja sebagai sampel pada Polsek terdekat yang mudah terjangkau oleh penulis.

Teknik Pengumpulan Data Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan ini diharapkan dapat diperoleh data primer, yaitu data yang langsung didapat dari Polres Kotawaringin Timur. Teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan ini digunakan dengan menyusun daftar pertanyaan (kuesioner), yaitu daftar pertanyaan dan pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada para responden. Pertanyaan dalam angket tertutup dibuat dengan menggunakan skala likert dalam interval 1-5. untuk kategori pertanyaan




dengan jawaban: 1 = (Sangat Tidak Setuju), 2 = (Tidak Setuju), 3 = (Netral), 4 = (Setuju), dan 5 =

(Sangat Setuju). Penelitian Kepustakaan (Library Research). Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer dan data sekunder tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku teks, hasil penelitian, dan dokumen lainnya yang dianggap menunjang pembahasan dan analisis penelitian lapangan. Analisis Inferensial Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Analisis Regresi berupa Regresi Linier Berganda OLS (Ordinary Least Square) menurut Nachrowi, et.al, (2006) dengan formulasi sebagai berikut : Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + β3X3i + ……….. + βkXki + ui

Atau dapat ditulis : Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + Ui

Dimana : Y = Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur; X1 = Kualitas Sumber Daya Manusia dilihat dari Pendidikan; X2 = Anggaran;

X3 = Gaya Kepemimpinan; B0 = Konstanta; B1,B2, dan B3 = Koefisien Regresi; Ui = Variabel Pengganggu (Disturbance Error); Untuk mengetahui pengaruh variabel independent (X1, X2, dan X3 ) terhadap variabel dependent (Y) sekaligus pengujian hipotesis digunakan uji statistik t (individual test) atau uji secara parsial dan uji statistik F (simultan test) atau uji secara simultan dengan tingkat keyakinan sebesar 95 % atau (α) = 0,05 dengan d.f = n-k-1. Uji statistik t (individual test) atau uji secara parsial. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka model regresi dengan Ordinary Least Square (OLS) pada penelitian ini khususnya model regresi linier berganda perlu dilakukan uji pelanggaran asumsi, yaitu:

1. Uji Multikolinearitas 2. Uji Heteroskedastisitas 3. Uji Autokorelasi 4. Uji Normalitas

HASIL PENELITIAN 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini uji validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS versi 16. Adapun hasil pengolahan dari uji validasi terhadap butir-butir atau item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam angket yang telah diajukan kepada responden, semua item adalah valid dan semua butir pertanyaan pada angket untuk variabel Kinerja (Y) adalah valid. Pengujian selanjutnya dilakukan terhadap angket variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), dengan hasil pengujian semua nilai Corrected Item-total Correlation (r )> r-tabel, sehingga semua item dinyatakan valid atau dengan kata lain semua item dari X1-1 sampai dengan X1-4 dapat digunakan. Pengujian selanjutnya dilakukan terhadap angket variabel Anggaran (X2), dengan hasil pengujian semua nilai Corrected Item-total Correlation (r )> r-tabel, sehingga




semua item dinyatakan valid atau dengan kata lain semua item dari X2-1 sampai dengan X2-5 dapat digunakan.Pengujian selanjutnya dilakukan terhadap angket variabel Gaya Kepemimpinan (X3), dengan hasil pengujian semua nilai Corrected Item-total Correlation (r )> r-tabel, dapat disimpulkan bahwa semua item dari X3-1 sampai dengan X3-15 dapat digunakan.

Sedangkan uji reliabilitas adalah untuk menguji konsistensi atau keterandalan dari suatu instrument penelitian dengan menggunakan Alpha Cronbach dimana suatu instrument dikatakan reliabel atau andal apabila memiliki koefisien lebih besar dari 0,60 atau (Cronbach’s Alpha > 0,60). Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan program SPSS versi 16. Adapun hasil pengolahan dari uji reliabilitas terhadap butir-butir atau item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam angket yang telah diajukan kepada responden hasil penelitian semua nilai Alpha Cronbach > 0,60; dengan demikian berarti semua item adalah reliabel dan semua butir pertanyaan pada angket untuk variabel Kinerja (Y) adalah reliabel. Pengujian selanjutnya dilakukan terhadap angket variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), dengan hasil pengujian semua nilai Alpha Cronbach > 0,60, sehingga semua item dinyatakan reliabel atau dengan kata lain semua item dari X1-1 sampai dengan X1-4 dapat digunakan. Pengujian selanjutnya dilakukan terhadap angket variabel Anggaran (X2), dengan hasil pengujian semua nilai Alpha Cronbach > 0,60; sehingga semua item dinyatakan reliabel atau dengan kata lain semua item dari X2-1 sampai dengan X2-5 dapat digunakan. Pengujian selanjutnya dilakukan terhadap angket variabel Gaya Kepemimpinan (X3), dengan hasil pengujian semua nilai Alpha Cronbach > 0,60; dapat disimpulkan bahwa semua item dari X3-1 sampai dengan X3-15 dapat digunakan.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik Untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka model regresi

dengan Ordinary Least Square (OLS) pada penelitian ini dilakukan uji pelanggaran asumsi, yaitu berdasarkan hasil uji Multikolinearitas (terlampir) maka pada peneltian ini tidak terjadi pelanggaran karena dilihat dari nilai VIF untuk variabel X1 sebesar 1,719 untuk variabel X2 sebesar 2,837 dan nilai untuk variabel X3 sebesar 2,012 masing-masing lebih kecil dari 5; sementara itu dilihat dari nilai TOL untuk X1 sebesar 0,582 untuk X2 sebesar 0,552 dan untuk X3 sebesar 0,897 masing-masing mendekati 1 berarti tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil Uji Glesjer, yaitu dengan cara meregresi antara independent variabel (Xi) dengan variabel dependent residual (YRESID) sebagaimana terlampir, dimana jika koefisien parameter beta (Bi) dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter tidak signifikan secara statistik, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil Uji Glesjer sebagaimana hasil perhitungan (terlampir) dapat dilihat bahwa parameter independent variabel (Bi) berdasarkan uji statistik t (uji parsial), dimana dari 3 variabel penelitian masing-masing (X1, X2 dan X3) tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diperoleh tidak terdapat heteroskedastisitas, hasil regresi dapat dipergunakan dengan baik. Uji otokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu (karena residual) pada periode t dengan periode t-1. Otokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari otokorelasi. Gejalan otokorelasi dalam suatu regresi linier berganda biasanya dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Menurut Nachrowi dan Hardius Usman (2006) disebutkan bahwa untuk mendeteksi ada tidaknya otokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Statistik Durbin-Watson, hasil analisis bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,966 atau mendekati nilai 2, yang terletak pada Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada otokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang diperoleh tidak terjadi otokorelasi baik positif maupun negatif, karena




nilai Durbin-Watson sebesar 1,966 atau mendekati nilai 2, masih dalam kisaran angka D-W diantara -2 dan +2. Uji Normalitas, salah satu caranya dapat dilakukan dengan melihat pada tampilan grafik normal plot dari Independent dan Dependent Variable berdasarkan hasil analisis (terlampir), dimana untuk Independent Variable diperoleh uji normalitas Plot (X1, X2, dan X3 ) dan Dependent Variable (Y) telah memenuhi syarat normalitas karena sebaran titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal. Secara keseluruhan dari hasil uji asumsi dasar regresi pada penelitian ini telah memenuhi kriteria model regresi yang baik (BLUE) adalah model regresi yang memenuhi beberapa asumsi dasar tersebut, khususnya pada regresi linier berganda akan mengakibatkan pengambilan keputusan bisa lebih tepat atau menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dengan menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda terhadap data Kualitas Sumber

Daya Manusia (X1), Anggaran (X2) dan Gaya Kepemimpinan (X3) terhadap Kinerja 50 aparat Kepolisian (Y) di Polres Kotawaringin Timur, maka berdasarkan perhitungan program SPSS versi 16 sebagaimana (terlampir) diperoleh hasil analisis, yaitu:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Independent Variable Coefficients B

Std. Error

t Sig. t Ket

Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) 0,164 0,067 2,448 0,017 Signifikan Anggaran (X2) 0,239 0,106 2,257 0,029 Signifikan Gaya Kepemimpinan (X3) 0,456 0,072 6,359 0,000 Signifikan Konstanta = 0,203 Multiple R = 0,891 F-tabel = 2,84 R Square = 0,794 Sig. F = 0,000 N = 50 t-tabel = 2,021 F- hitung = 59,012 (α) = 0,05

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji t (uji secara parsial) dan uji F (uji secara simultan). Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial, dari semua variabel bebas (X1, X2, dan X3) terhadap variabel terikat (Y) dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat kesalahan atau (α) = 0,05 pada level of confidence sebesar 95 % dan d.f = 46 dengan nilai t tabel, yaitu sebesar 2,021. Ketentuan uji ini, yaitu jika nilai t hitung lebih besar atau sama dengan t tabel maka dinyatakan variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga H0 ditolak dan menerima Ha berarti hipotesis diterima; dan sebaliknya jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka H0 diterima dan menolak Ha berarti hipotesis ditolak. Secara keseluruhan, hasil perhitungan regresi linier berganda, dengan menggunakan uji t (uji secara parsial) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja. Nilai t hitung variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) adalah sebesar 2,448 > t tabel sebesar 2,021 ini berarti secara parsial Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur, atau signifikan pada (α) = 0,05.

Pengaruh Anggaran terhadap Kinerja. Nilai t hitung variabel Anggaran (X2) adalah sebesar 2,257 > t tabel sebesar 2,021 ini berarti secara parsial Anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur, atau signifikan pada (α) = 0,05.




Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja. Nilai t hitung variabel Gaya Kepemimpinan (X3) adalah sebesar 6,359 > t tabel sebesar 2,021 ini berarti secara parsial Gaya Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur, atau signifikan pada (α) = 0,05. Berdasarkan beberapa hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan hipotesis dapat diterima, karena seluruh variabel yaitu (X1, X2, dan X3) yang signifikan secara parsial dimana t hitung masing-masing variabel lebih besar dari pada t tabel, yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti hipotesis diterima, karena terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel 1 di atas dapat

disimpulkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Gaya Kepemimpinan secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap peningkatan Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur. Hal ini didasarkan atas hasil uji statistik F (uji secara simultan) yang signifikan pada (α) = 0,05 dimana F hitung sebesar 59,012 > F tabel yaitu 2,84 atau signifikan pada (α) = 0,05. Oleh sebab itu dari kriteria pengambilan keputusan atas uji hipotesis yang dilakukan jika nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel maka dapat dinyatakan bahwa semua variabel bebas secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat sehingga H0 ditolak dan menerima Ha berarti hipotesis dapat diterima, karena terbukti kebenarannya. Implikasi Hasil Penelitian

Kualitas Sumber Daya Manusia yang dilihat dari pendidikan formal dan non-formal terhadap Kinerja Aparat Kepolisian Polres Kotawaringin Timur signifikan dan positif, ini mengindikasikan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia bersifat positif terhadap Kinerja, artinya apabila Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami peningkatan dapat menaikan Kinerja Aparat Kepolisian, melalui ilmu pengetahuan yang selama masa pendidikan dapat diaplikasikan dalam pekerjaannya sehingga berdampak positif terhadap Kinerja Aparat secara keseluruhan, Hal ini didukung oleh hasil penelitian Saputra, dkk (2014), dan Wicaksono (2012)

Anggaran terhadap Kinerja Aparat Kepolisian Polres Kotawaringin Timur signifikan dan positif, ini mengindikasikan bahwa Anggaran bersifat positif terhadap Kinerja, artinya apabila Anggaran mengalami peningkatan dapat menaikan Kinerja Aparat Kepolisian, melalui pengadaan fasilitas pendukung pekerjaan seperti gedung, alat transportasi, alat-alat kantor, dan lain-lain yang membutuhkan anggaran sehinga mempercepat pelaksanaan pekerjaannya sehingga berdampak positif terhadap Kinerja Aparat secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Muda (2005), dan Haspiarti (2012).

Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparat Kepolisian Polres Kotawaringin Timur signifikan dan positif, ini mengindikasikan bahwa Gaya Kepemimpinan bersifat positif terhadap Kinerja, artinya apabila Gaya Kepemimpinan mengalami peningkatan dapat menaikan Kinerja Aparat Kepolisian, melalui contoh-contoh yang diberikan kepada bawahan berupa moralitas, semangat kerja, kedisiplinan, kewibawaan, ketaatan terhadap hukum, ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan lain-lain jiwa kepemimpinan yang baik berdampak positif terhadap Kinerja Aparat secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Iskandar, dkk (2012), dan Rokhmaloka, (2011) KESIMPULAN

Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur. Anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur. Gaya Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur. Kualitas Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Gaya Kekemimpinan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur.




SARAN

Untuk lebih meningkatkan Kinerja Aparat Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur dapat dilakukan dengan cara lebih meningkatkan pendidikan aparat kepolisian baik yang bersifat formal maupun non-formal, menambah alokasi anggaran untuk menambah sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan aparat kepolisian baik berupa penyediaan gedung kantor, alat transportasi, alat-alat kantor, dan lain-lain yang diperlukan dalam mendorong pelaksanaan tugas aparat kepolisian. Kinerja aparat kepolisian di Polres Kotawaringin Timur juga dapat ditingkatkan dengan memperbaiki gaya kepemimpinan melalui keteladanan yang diberikan berupa kedisiplinan, ketaatan hukum, moralitas, tanggung jawab, kerjasama, kepekaan terhadap suatu persoalan, bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, dan lain-lain sehingga dapat menjadi contoh bagi bawahan dalam melaksanakan tugasnya sehinga kinerjanya pun diharapkan dapat meningkat secara keseluruhan. Kinerja aparat kepolisian di Polres Kotim juga dapat ditingkatkan dengan menciptakan suasana kerja yang baik di lingkungan tempat kerja, kerjasama dengan masyarakat terutama tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan, keterbukaan akan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menghindari perbuatan yang tercela, arogansi, dan lain-lain sehingga masyarakat bersimpati terhadap aparat kepolisian dan secara tidak langsung membantu meringankan pekerjaan aparat kepolisian. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa untuk mencapai kinerja yang tinggi hendaknya menempatkan aparat kepolisian sesuai dengan pendidikan dan bidang keahliannya, memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh seorang aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara proporsional, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik merasa dihargai disamping memang tugas pokok dari negara, termotivasi, merasa puas atas hasil pekerjaan, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Pengalaman kerja dan studi lanjut merupakan dua hal pokok yang juga sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja aparat kepolisian di Polres Kotawaringin Timur, sehingga diharapkan aparat kepolisian tidaknya hanya mempunyai pendidikan umum, dan pendidikan profesi (kepolisian) namun perlu pendidikan lanjut ke program strata-2 (magister) yang lebih banyak lagi.

DAFTAR RUJUKAN

Anonim, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Anonim, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Anonim, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Anonim, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Anonim, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Anonim, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta Amriel, R.I. (2010, Desember 28). Impian Kinerja Polri. Riau Pos. Bainur, D. (2007, September 27). Profesionalisme Polisi. Pikiran Rakyat. Bastian, Indra, 2001, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM,

Yogyakarta

Cooper, D.R. & Emory, C.W, 1995, Business Research Methods, Fifth Edition, USA, Richard. Irwin, Inc

Dwiyanto, A. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta:




Gramedia Pustaka Utama. Djojonegoro, Wardiman. 1995. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan.

Jakarta: Depdikbud. Danendra Ida Bagus Kade, 2012, Jurnal, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur

Organisasi Negara Republik Indonesia”, Lex Crimen Vo. I/No.4/Okt-Des/2012 Ediwarman, 2012. Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia.

Jurnal Kriminologi Indonesia, 8 (1). Engkoswara. 2008. Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah.

Bandung:Yayasan Amal Keluarga. Goesniadhie S., K. 2010. Jurnal “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik. Jurnal Hukum,

17(2). Haspiarti, 2012, Tesis “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare)”. Makassar. Sulawesi Selatan.

Herawati, Netty. 2011. Jurnal “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi, (Online), Volume 13 No. 2.

Hariono Syamsu, 2007, Jurnal “Majamen Sumber Daya Manusia (MSDM)”, Jurnal Ekonomi Manajemen UGM, Vo. III/No.5/Sept-Nop/2007

Harjanti, Heti Purwita. 2009. Tesis “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok” UNPAD. Jawa Barat.

Iskandar Asep, dkk 2012, Jurnal, “Strategi Pengembangan Karir, Kepemimpinan Dan Pendidikan Terhadap Kinerja Anggota Polri Pada Resor Aceh Singkil”, diakses pada tanggal 18 April 2015, melalui : http://www.htmlpublish.com/convert-pdf-to html/success.aspx?zip=DocStorage/59bff056c1b944d2ac8f18f018af0777/Jurnal%20Pendidikan-Kepolisian-OK.zip&app=pdf2word#

Julianto, 2009. Tesis “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD di Pemkab Tebing Tinggi”. USU. Sumatera Utara.

Kartadinata, Sunaryo. 1997. Jurnal “Pendidikan dan Pengembangan SDM Bermutu Memasuki Abad XXI”. Purwokerto: Makalah Konvensi.

Kurniawan. 2009. Penelitian, “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan”. UPI. Jakarta.

Kesowo, B. (2012, Februari 17). Negara Hukum, Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya. Orasi Ilmiah Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Luthan, S. 2007. Jurnal “Hubungan Hukum dan Kekuasaan”, Jurnal Hukum, 14(2). Mochtar, Akil. (2009, Oktober 29). Integrated Criminal Justice System . Makalah pada Diskusi

Kejaksaan Agung, Jakarta. Muhammad, R. 2009. Jurnal “Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab”. Jurnal Hukum, 16(4).

Muhlizi, A.F. 2009. Jurnal, “Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia”. Jurnal Konstitusi, 6 (2).

Muladi. (2002, Desember 18-20). Restoring the Integrity of the Criminal Justice System: Eliminating Corruption in the Criminal Justice System. Paper on Indonesia-UNAFEI-JICA Joint Seminar “Criminal Justice Reform”, Jakarta.

Muda, Taufik Djundjung. 2005. Disertasi, “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan.” UNPAD. Jawa Barat.

Mamduh, H, 1997, Manajemen, UPP AMP YKPN, Yogyakarta




Mas’ud, Fuad, 2004, Survei Diagnosis Organisasional, Badan Penerbit-Undip Nina Widiawati Heti. 2009. Tesis “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi”. UNPAD. Jawa Barat.

Noorliana, 2010, Tesis, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan”, Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Nawawi, K. 2010. Jurnal, “Progresivitas Polisi Menuju Polisi Profesional”. Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, 2(3).

Nachrowi, Hardius Usman, 2006, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EVIEWS, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta

Nazir, M, 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Penerbit Galia Indonesia Putra. 2010. Tesis, “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Simalungun”. Medan : Progran Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Qamar, N. 2011. Jurnal, “Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum”. Jurnal Ilmiah Ishlah, 13(2). Rahardjo, S. 1993. Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru. Raharjo, A., dan Angkasa. 2011. Jurnal, “Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum”. Jurnal

Dinamika Hukum, 11(3) Rivai, Veithzal. (2005). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Cetakan Pertama). Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada. Robbins, Stephen P. (2007). Perilaku Organisasi. PT. Indeks Jakarta. Rokhmaloka, 2011, Jurnal, “Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap

Kinerja Pegawai (Studi Pada Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah)”, diakses pada tanggfal 20 April 2015, melalui http://eprints.undip.ac.id/29206/1/JURNAL_RANO.pdf

Sadjiono. 2008. Polri dan Good Governance. Surabaya: Laskbang Mediatama. Sanusi, Achmad. 1998. Pendidikan Alternatif. Bandung:Program Pascasarjana dan PT Grafindo

Media Pratama. Syarifudin, (Agustus 2003), Model-Model Anggaran Pada Organisasi Sektor Publik Dan

Perkembangannya, Makalah, diakses pada tanggal 8 Nopember 2014 melalui : http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2576/MODEL-MODEL%20ANGGARAN%20PADA%20ORGANISASI.pdf?sequence=1

Suparlan, P. 2004. Ensiklopedia Ilmu Kepolisian. Jakarta: YPKIK Press. Sugih Arti, Agung. 2010. Tesis, “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap

Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok”. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.

Susanto, I.S. (1992). Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial. Masalah-Masalah Hukum, 9. Sarmadi, A.S. (2012). Jurnal, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi

Pembacaan Teks Hukum bagi Penegak Hukum)”, Jurnal Dinamika Hukum, 12(2). Siahaan, M. (2010, Juni 29). Hak Asasi Manusia dan Konstitusi. Makalah pada Diskusi ELSAM

(Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Jakarta. Sidharta, B.A., et al. (2005). Membangun Sistem Pendidikan Profesi Hukum untuk Advokat di

Indonesia. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. Soekanto, S. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali

Press. Sufriadi, Y. 2010 . Jurnal, “Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2576/MODEL-MODEL%20ANGGARAN%20PADA%20ORGANISASI.pdf?sequence=1

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2576/MODEL-MODEL%20ANGGARAN%20PADA%20ORGANISASI.pdf?sequence=1




Demokrasi”. Jurnal Hukum, 17 (2) Singarimbun Masri, 1995, Metode Penelitian Survai, Penerbit LP3ES, Jakarta Sudradjat M. SW, 1983, Mengenal Ekonometrika Pemula, Penerbit ARMICO, Bandung Saputra Edi, dkk, 2014, Jurnal, “Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai

(Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)”, Diakses pada tanggal 18 April 2015, melalui : http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D190541%26val%3D6469%26title%3DPengaruh%2520Pendidikan%2520dan%2520Pelatihan%2520terhadap%2520Kinerja%2520Pegawai%2520.pdf

Sekaran, Uma, 2003, Research Methods for Business – A Skill Approach (4th edn). New York: John Wiley & Sons

Sugiono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung Telep, C.W. (2011). Jurnal, The Impact of Higher Education on Police Officer Attitudes towards

Abuse of Authority.Journal of Criminal Justice Education, 22(3). Thoha, M, 2001, Kepemimpinan Dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku, Rajawali Press,

Jakarta Yusriati. 2008. Penelitian, “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal”. USU. Sumatera Utara. Yukl, Gary A, 1989, Jurnal, “Managerial Leadarship : A Review of Theory and Research”, Jurnal of

Management, Vol. 15, No. 2, 251-289 Widodo, J.P. 2012. Jurnal, “Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan

Mafia Peradilan”. Jurnal Dinamika Hukum, 12(1) Wicaksono Dian Agung, 2012, Jurnal , “Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas

Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System“, MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 16, NO. 2, DESEMBER 2012: 135-149

pengaruh kualitas sumber daya manusia, anggaran dan · pdf filepolres kotawaringin timur pada...

Documents