BAB II

PEMBAHASAN

A. Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang guru dan dosen  nomor 14 tahun 2005 terdiri dari: 8 Bab

dan 84 Pasal, 205 ayat, yang memuat tentang:

1. Umum: 6 Bab, 15 Pasal, 23 ayat

2. Tentang Guru: 1 Bab, 37 Pasal, 96 ayat

3. Tentang Dosen: 1 Bab, 32 Pasal, 86 ayat

BAB IV GURU

Bagian Ke 1: Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi (Ps 8-13)

Bagian Ke-2: Hak dan Kewajiban (Ps 14-20)

Bagian Ke-3: Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (Ps 21-23)

Bagian Ke-4: Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian (Ps

24-31)

Bagian Ke-5: Pembinaan dan Pengembangan (Ps 32-35)

Bagian Ke-6: Penghargaan (Ps36-38)

Bagian Ke-7: Perlindungan (Ps39)

Bagian Ke-8: Cuti (Ps 40)

Bagian Ke-9: Organisasi Profesi dan Kode Etik (Ps 41-44)

BAB V DOSEN

Bagian Ke-1: Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi dan Jabatan Akademik (Ps

45-50)

Bagian Ke-2: Hak dan Kewajiban Dosen (Ps 51-60)

Bagian Ke-3: Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (Ps 61-62)

Bagian Ke-4: Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian (Ps

63-69)

Bagian Ke-5: Pembinaan dan Pengembangan (Ps 69-72)

Bagian Ke-6: Penghargaan (Ps 73-74)

Bagian Ke-7: Perlindungan (Ps 75)

3

4

Bagian Ke-8: Cuti (Ps 76) 

                              

Berikut adalah rangkuman isi dari Undang-undang No.14 Tahun 2005

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama: mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan

dasar, dan pendidikan menengah (ps.1:1)

PENGAKUAN

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional

dibuktikan dengan: sertifikat pendidik (ps.2 dan ps.3)

SERTIFIKASI

Sertifikasi pendidik guru dan dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi

yang: memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, dan

ditetapkan oleh pemerintah (ps.11:2 dan 47:2)

FUNGSI GURU DAN DOSEN

Guru sebagai tenaga profesional: Berfungsi meningkatkan martabat dan

peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan

nasional (ps.4). Dosen sebagai tenaga profesional: Berfungsi untuk meningkatkan

martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi masyarakat untuk meningkatkan

mutu pendidikan nasional (ps.5)

TUJUAN

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan:

Melaksanakan sistem pendidikan nasional, mewujudkan tujuan pendidikan

nasional (ps.6)

PERSYARATAN GURU

Guru wajib memiliki: Kualifikasi akademik Sarjana atau Diploma Empat

(S1 atau D-IV), kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional,

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan mewujudkan

tujuan pendidikan nasional (ps.8 s/d 12). Standarnisasi penyelenggaraan

pendidikan. Sampai saat ini cukup banyak penyelenggara pendidikan (yayasan-

5

yayasan) yang tidak jelas keberadaannya. Dalam pelaksanaanya banyak lembaga

pendidikan yang belum memenuhi standar mutu pelayanan pendidikan dan

standart mutu pendidikan yang diharapkan. Hal ini disebabkan yayasan-yayasan

tersebut terkesan memaksakan diri untuk mendirikan lembaga pendidikan,

sehingga banyak lembaga pendidikan yang tidak layak, karena sarana dan

prasarana pendidikan yang jauh dari memadai, guru yang tidak kompeten,

organisasi yang tidak dikelola dengan baik dll. Penyelenggara pendidikan seperti

diatas jumlahnya cukup besar di indonesia. Dengan lahirnya UU Guru dan Dosen

diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas mutu pelayanan

pendidikan di masyarakat baik itu negeri maupun swasta

KEWAJIBAN GURU

Merencanakan pembelajaran, proses, evaluasi; Meningkatkan dan

mengembangkan kualifikasi akademik; Bertindak obyektif dan tidak

diskriminatif; Menjunjung tinggi perundang-undangan memelihara persatuan dan

kesatuan bangsa (ps.20)

HAK GURU

Guru Mempunyai Hak: Memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sosial;

Promosi dan penghargaan; Perlindungan melaksanakan tugas dan HKI;

Kesempatan meningkatkan kompetensi; Memanfaatkan sarana dan prasarana;

Kebebasan dalam penilaian dan penentuan kelulusan, penghargaan; Rasa aman

dan jaminan keselamatan; Kebebasan berserikat dalam organisasi profesi;

Kesempatan berperan dalam kebijakan pendidikan; Kesempatan meningkatkan

kualifikasi akademik dan kompetensi; Pelatihan dan pengembangan profesi

(ps.14.1)

PENGHASILAN DI ATAS KEBUTUHAN MINIMUM:

Gaji pokok, Tunjangan yang melekat pada gaji, Tunjangan profesi,

Tunjangan fungsional, Tunjangan khusus, Maslahat tambahan (Ps 15).

MASLAHAT TAMBAHAN

Berupa tambahan kesejahteraan dalam bentuk: Tunjangan pendidikan,

Asuransi pendidikan, Beasiswa, Penghargaan bagi guru, Kemudahan untuk

6

memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, Pelayanan kesehatan, Dan

bentuk lainnya (Pasal 19 ayat 1)

LINGKUP KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian kompetensi profesional

kompetensi sosial (Pasal 10 ayat 1). Kompetensi paedagogik meliputi pemahaman

guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi

hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan

personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan

berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia.

Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan,

orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi

profesional`merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan

mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di

sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Kompetensi ini juga

disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut dengan bidang

studi keahlian.

PERLINDUNGAN TERHADAP GURU (Ps.39)

1. Perlindungan hukum terhadap: tindak kekerasan, ancaman, perlakuan

diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang

tua, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain

2. Perlindungan profesi terhadap: pemutusan hubungan kerja, pemberian

imbalan yang tidak wajar, pembatasan menyampaikan pandangan,

pelecehan thd. Profesi, pembatasan/pelarangan lain yang menghambat

guru melaksanakan tugas.

3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja,terhadap: resiko gangguan

keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana

alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

KEWAJIBAN PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU (Pasal 24)

7

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru (jumlah, kualifikasi

akademik, kompetensi) untuk  dikmen dan diksus pendidik usia dini, dikdas dan

dikmen; Pemerintah Provinsi pendidik usia dini dan dikdas Swasta wajib

memenuhi kebutuhan gurunya.   Hal-hal spesifik Guru yang diangkat oleh

Pemerintah atau pemda dapat ditempatkan pada jabatan struktural (Ps 26:1)

Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemda dapat dipindahtugaskan

antar provinsi/kabupaten/kota/kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena

alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi (Ps 28:1). Guru yang

bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin

secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa 1 (satu) kali dan perlindungan dalam

pelaksanaan tugas (Ps 29:1)

B. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan

PP No.19 terdiri dari12 bab dan 91 pasalBAB I KETENTUAN UMUM (ps1)BAB II LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN (ps 2-4)BAB III STANDAR ISI (ps 5-18)BAB IV STANDAR PROSES (ps 19-24)BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (ps 25-27)BAB VI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (ps

28-41)BAB VII STANDAR SARANA DAN PRASARANA (ps 42-48)BAB VIII STANDAR PENGELOLAAN (ps 49-61)BAB IX STANDAR PEMBIAYAAN (ps 62)BAB X STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN (ps 63-72)BAB XI BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP) (ps 73-

77)BAB XII EVALUASI (ps 78-85)BAB XIII AKREDITASI (ps 86-88)BAB XIV SERTIFIKASI (ps 89-90)BAB XV PENJAMINAN MUTU (ps 91-93)BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN (ps 94-95)BAB XVII KETENTUAN PENUTUP (ps 96)

8

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (ps

1:1)

RUANG LINGKUP SNP

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (ps2)

a. standar isi;

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang memuat

memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum

tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. (ps 5)

b. standar proses;

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi

ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar (ps 20)

c. standar kompetensi lulusan;

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam

penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (ps 25:1). Standar

kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan

nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan

Menteri (ps 27:1). Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan

oleh masing-masing perguruan tinggi (ps 27:2)

d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

e. standar sarana dan prasarana;

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yangbmeliputi perabot,

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (ps 42:1). Setiap satuan

pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang

pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang

perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi,

ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah,

9

tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan

untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (ps

42:2)

f. standar pengelolaan;

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan

otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan

perundangundangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong

kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan,

dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing

perguruan tinggi.(ps 49)

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Realisasi rencana kerja tahunan wajib belajar, penuntasan pemberantasan buta

aksara, peningkatan status guru sebagai profesi, akreditasi pendidikan, dan

lain-lain disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau

Bupati/Walikota (ps 59)

g. standar pembiayaan

h. standar penilaian pendidikan (ps 63)

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri

atas:

1) penilaian hasil belajar oleh pendidik;

2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

3) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan

2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi

FUNGSI SNP

10

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan

nasional yang bermutu (ps 3)

TUJUAN SNP

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan

nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat (ps 4)

BSNP

BSNP berwenang: (ps 76:3)

1) mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;

2) menyelenggarakan ujian nasional;

3) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah

dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

4) merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah

EVALUASI

Evaluasi kinerja pendidikan dapat dilakukan oleh satuan pendidikan,

Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan evaluasi oleh lembaga

evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai

pencapaian Standar Nasional Pendidikan Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam dilaksanakan oleh (ps 87):

1) BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan penddikan jalur

formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

2) BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan

tinggi; dan

3) BAN-PNF terhadap progam dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal

SERTIFIKASI

Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen

ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagai tanda bahwa peserta didik yang

bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan (ps 89)

11

C. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 Tentang Guru

PP No.74 Tahun 2008 memiliki 9 bab dan 68 pasal, yaitu sebagai berikut:BAB I KETENTUAN UMUM (ps 1)BAB II KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI (ps 2-14)BAB III HAK (ps 15-51)BAB IV BEBAN KERJA (ps 52-54)BAB V WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS (ps 55-57)BAB VI PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN (ps

58-62)BAB VII SANKSI (ps 63-64)BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN (ps 65-67)BAB IX KETENTUAN PENUTUP (ps 68)

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah. Guru wajib memiliki sertifikat pendidik. Guru berhak

mendapatkan gaji dan mengikuti organisasi profesi (ps 1:1-6)

KOPETENSI YANG HARUS DIMILIKI GURU

1. Kompetensi pedagogik, meliputi: pemahaman wawasan atau landasan

kependidikan; pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum

atau silabus; perancangan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang

mendidik dan dialogis; pemanfaatan teknologi pembelajaran; evaluasi hasil

belajar; dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi kepribadian, meliputi; beriman dan bertakwa; berakhlak mulia;

arif dan bijaksana; demokratis; mantap; berwibawa; stabil; dewasa; jujur;

sportif; menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; secara obyektif

mengevaluasi kinerja sendiri; dan mengembangkan diri secara mandiri dan

berkelanjutan.

3. Kompetensi sosial meiputi: berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara

santun;menggunakan teknologi komunikasi dan informas secara fungsional;

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga

12

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;

bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma

serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati

dan semangat kebersamaan.

4. Kompetensi professional meliputi: materi pelajaran secara luas dan mendalam

sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau

kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan konsep dan metode disiplin

keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi

atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau

kelompok mata pelajaran yang akan diampu

HAK GURU

Tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan tunjangan khusu diberikan

kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor

registrasi Guru oleh Departemen;

2) memenuhi beban kerja sebagai Guru;

3) mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan

pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang

dimilikinya;

4) terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;

5) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan tidak terikat sebagai

tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas

MASLAHAT TAMBAHAN

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:

1) tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan

bagi Guru; dan

2) kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/ atau putri Guru,

pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain

PENGHARGAAN

13

Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa,

kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau

barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain

BEBAN KERJA GURU

Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:

a. merencanakan pembelajaran;

b. melaksanakan pembelajaran;

c. menilai hasil pembelajaran;

d. membimbing dan melatih peserta didik; dan

e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok

sesuai dengan beban kerja Guru

IKATAN DINAS

Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas harus

menandatangani pernyataan tertulis bermaterai tentang kesediaannya untuk

diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan dinwilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau

Pemerintah Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk

ditugaskan di Daerah Khusus paling singkat selama 2 (dua) tahun Daerah dan

bertugas di Daerah Khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar

kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

PEMINDAHAN

Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

dilakukan setelah Guru yang bersangkutannbertugas pada satuan pendidikan

paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah

Khusus (ps 62 : 4)

SANKSI

14

Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan

Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen setelah yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk

mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat

tambahan.

SERTIFIKASI

Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara langsung apabila:

1) sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari

perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang

studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran

yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau

konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi

angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau

2) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang

memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

3) Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau

D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran,

atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam

pendidikan profesi uji kompetensi yang diikutinya dilakukan berdasarkan

mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang

diampunya;

4) Guru yang memenuhi persyaratan pada satuan pendidikan yang belum

memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap tetap menerima

tunjangan profesi.

D. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2009 Tentang Dosen

15

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2009 Tentang Dosen terdiri dari: 8 Bab dan

46 Pasal, yang terdiri dari:

BAB I KETENTUAN UMUM (ps 1)

BAB II SERTIIFIKASI (ps 2-7)

BAB III HAK (ps 8-32)

Bagian Ke-1: Tunjangan Profesi

Bagian Ke-2: Tunjangan Khusus

Bagian Ke-3: Tunjangan Kehormatan

Bagian Ke-4: Kesetaraan Tunjangan  

Bagian Ke-5: Maslahat Tambahan

Bagian Kee-6: Promosi

Bagian Ke-7: Penghargaan

Bagian Ke-8: Perlindungan dalam Melaksanakan Tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual

Bagian Ke-9:Peningkatan Kompetensi, Akses Sumber Belajar, Informasi, Sarana dan Prasarana Pembelajaran, serta Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Bagian Ke-10:Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Bagian Ke-11:Pemberian Penilaian dan Penentuan Kelulusan Mahasiswa

Bagian Ke-12: Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi

Bagian Ke-13: Cuti

BAB IV WAJIB KERJA DAN IKATAN DINASBAB V PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHANBAB VI SANKSI

Berikut adalah rangkuman isi dari PP No.37 Tahun 2009

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

16

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat (ps 1:1)

PENGAKUAN

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada

dosen  sebagai tenaga profesional. (ps 1:5)

SERTIFIKASI

Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi

terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan

yang ditetapkan oleh Pemerintah (ps 5:1). Pemberian sertifikat pendidik bagi

dosen dilakukan melalui sertifikasi dengan mempertimbangkan penilaian

portofolio pengalaman pendidikan dan penelitian serta kegiatan akademik atau

profesional lain yang diperoleh selama bertugas (ps 3-5)

HAK DOSEN

Mendapatkan tunjangan, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan (ps

8-10). Dosen yang melaksanakan tugas keprofesionalan-nya berhak mendapatkan

penghargaan. (ps 19:1). Dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian

dan menentukan kelulusan mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel.

(ps 29)

PENGHASILAN DI ATAS KEBUTUHAN MINIMUM

Tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan bagi

dosen tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan

tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi dosen pegawai negeri sipil

(ps 11)

MASLAHAT TAMBAHAN

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk: tunjangan pendidikan,

asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen dan kemudahan untuk

17

memperoleh pendidikan bagi putra-putri dosen, pelayanan  kesehatan, atau bentuk

kesejahteraan lain. (ps.13)

PERLINDUNGAN TERHADAP DOSEN

Dosen berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam

bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan yang diperoleh melalui perlindungan

hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

(ps 22: 1&2)

Dosen mendapatkan perlindungan Hak atas kekayaan intelektual

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak cipta, hak paten, hak merek,

hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu

atas segala bentuk karya akademik dan/atau profesional.(ps 25)

KEWAJIBAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DOSEN

Dosen yang ditugaskan menjalani wajib kerja memperoleh tunjangan

wajib kerja setara dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi

tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan bagi

professor selama menjalankan tugas sebagai dosen sesuai dengan penetapan

kesetaraan jabatan akademik (ps 33:3). Dosen yang bertugas di daerah khusus

berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangannya (ps 37:2)

SANKSI BAGI DOSEN

Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan

sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen (ps 39:1)

E. Permendiknas RI No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kulaifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru

KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

18

Guru PAUD/TK/RA : minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam

bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi

yang terakreditasi

Guru SD/MI : harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma

empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1

PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Guru SMP/MTs : memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma

empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran

yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Guru SMA/MA dan Guru SMK/MAK: memiliki kualifikasi akademik

pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program

studi yang terakreditasi.

Guru SDLB/SMPLB/SMALB : harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan

minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus

atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan

diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan : Kualifikasi akademik yang

dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus

yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat

diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi

seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi

yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

STANDAR KOMPETENSI GURU

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi

utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat

kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru

mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru

PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK*.

19

DIBAWAH INI ADALAH SALAH SATU KOMPETENSI GURU MATA

PELAJARAN BIOLOGI PADA SMA/MA, SMK/MAK*

a) Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori biologi serta

penerapannya secara fleksibel.

b) Memahami proses berpikir biologi dalam mempelajari proses dan gejala

alam.

c) Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala

alam/biologi.

d) Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu

Biologi dan ilmu-ilmu lain yang terkait.

e) Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum

biologi.

f) Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika kimia dan matematika untuk

menjelaskan/mendeskripsikan fenomena biologi.

g) Menjelaskan penerapan hukum-hukum biologi dalam teknologi yang

terkait dengan biologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan

sehari-hari.

h) Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah.

i) Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu

biologi dan ilmu-ilmu yang terkait.

j) Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan

kerja/belajar di laboratorium biologi sekolah.

k) Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak

komputer untuk meningkatkan pembelajaran biologi di kelas, laboratorium

dan lapangan.

l) Merancang eksperiment biologi untuk keperluan pembelajaran atau

penelitian.

m) Melaksanakan eksperiment biologi dengan cara yang benar.

20

F. Permendiknas RI No.18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru

dalam Jabatan

Terdapat 8 pasal yang berisi tentang sertifikasi bagi guru, yaitu:

Pasal 1

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat

pendidikan untuk guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik

sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)

Pasal 2

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi

dalam bentuk penilaian portofolio berupa pengumpulan dokumen berupa

kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar,

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas,

prestasi akademik, keikutsertaan dalam forum ilmiah, dan karya pengembangan

profesi. Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio akan mendapat

sertifikat pendidik.

Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan

kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai

lulus; atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan

ujian mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional

Pasal 3

Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan wajib

mela-porkan guru dalam jabatan yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

(PMPTK) untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru

Pasal 4

21

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri

Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan mengacu pada

pedoman sertifikasi guru dalam jabatan yang ditetapkan Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang

telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen

Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24

(dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan

profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana

Alokasi Umum ter-hitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah

memperoleh sertifikat pendidik.

Pasal 7

Guru yang terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru pada tahun 2006

dan telah me-miliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen

Pendidikan Nasional sebelum Oktober 2007 memperoleh tunjangan profesi

pendidik terhitung mulai 1 Oktober 2007.

Pasal 8: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

G. Permendiknas RI No.32 Tahun 2007 Tentang Bantuan Kesejahteraan

Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2007 tentang bantuan kesejahteraan bagi guru yang bertugas di

daerah khusus.

22

Hal-hal yang dipertimbangkan adalah Bantuan kesejahteraan bagi guru

yang bertugas di daerah khusus, dalam rangka peningkatan kinerja guru baik yang

berstatus PNS maupun Non PNS yang bertugas di daerah khusus serta mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, perlu memberi bantuan kesejahteraan

bagi guru yang bertugas di daerah khusus. Maka, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional tentang Bantuan Kesejahteraan bagi Guru yang

bertugas di Daerah Khusus.

Undang-undang yang mendukung, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2005;

Dari hasil keputusan,maka ditetapkan 9 pasal yang menjelaskan tentang

definisi, persyaratan, dan tata cata melaksakan bantuan kesejahteraan bagi guru

yang bertugas di daerah khusus. Pasal satu berisi definisi dari bantuan

kesejahteraan bagi guru yang bertugas di daerah khusus, syarat dari guru tersebut,

dan spesifikasi daerah yang dimaksud.

Pasal dua menjelaskan tata cara atau prosedur pelaksanaan kegiatan. Di

dalamnya disebutkan bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

menentukan guru, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur

menghimpun dan memeriksa kebenaran penerima bantuan kesejahteraan yang

diusulkan oleh Bupati atau pejabat, selanjutnya menyampaikannya kepada

Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan menerima. Tapi akan mengembalikan kepada Gubernur

atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubenur untuk diperbaiki apabila daftar nama

penerima bantuan yang tidak sesuai dengan peraturan ini. Dan apabila Gubernur

23

belummenyampaikan usulan sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dapat

dikembalikan kepada kas negara.

Pasal tiga dan empat berisi waktu pelaksanaan kegiatan. Pasal lima berisi

tentang hal-hal yang dapat menyebabkan dihentikan atau dibatalkannya

kegitan.Pasal enam menjelaskan bahwa harus adanya laporan tentang sebab bila

kegiatan ini dihentikan disuatu tempat. Pasal 7 yakni semua instansi yang terkait

dengan pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan harus melakukan

koordinasi dengan baik.

Pasal 8 tentang mekanisme pengusulan dan penetapan penerima bantuan dan

tata cara penyaluran dana bantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dan

terakhir, pasal 9 berisi ketentuan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Maka dengan adanya peraturan ini, tentunya untuk mencegah penyimpangan

dari prosedur guna menghasilkan tujuan yang sesuai. Setiap individu pun

perlu merinci secara detail dan lebih mengerti bagaimana tata cara dilaksakan

dan mengapa tata cara tersebut harus menjadi pedoman dalam melaksanakan

program ini.

H. Permendiknas RI No.42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen

Dari Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 42 tahun 2007

tentang sertifikasi dosen di atas, maka penjelasannya, yakni:

a. Pasal 1 tentang arti dari sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen proses pemberian

sertifikat pendidik untuk dosen dalam jabatan.

Syarat sertifikasi:

a. Diikuti oleh dosen yang telah memiliki kualifikasi akademik sekurang-

kurangnya program magister (S2)/setara

b. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

24

c. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.

Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

2. Pasal 2 berisi tentang beberapa hal yang harus diikuti untuk mendapat

sertifikasi dosen, yakni:

a. Uji kompetensi yang berupa penilaian portofolio untuk menentukan

pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian

terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan :

1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi;

2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang

kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan

kepribadian;

3) Pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam

pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi.

b. Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-

kegiatan pengembangan profesionalisme untuk dinilai kembali dalam

program sertifikasi selanjutnya sampai memenuhi standar kelulusan.

3. Pasal 3 berisi tentang penetapan oleh Menteri Pendidikan Nasional mengenai

kuota peserta sertifikasi dosen setiap tahun yang berpedoman pada kriteria

dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

4. Pasal 4 berisi tentang syarat-syarat Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi

dosen:

a) wajib memberi Nomor Pokok Pe-serta Sertifikasi

b) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

mengenai jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta

c) sertifikasi dosen

d) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan nomor registrasi

dosen bersertifikat berdasarkan laporan kelulusan dari perguruan tinggi

penyelenggara sertifikasi dosen

25

5. Pasal 5 tentang pernyataan tentang dosen dalam jabatannya, yakni Sertifikasi

dosen tidak berlaku untuk dosen yang telah menduduki jabatan akademik

Guru Besar/Profesor. Serta, dosen yang telah menduduki jabatan akademik

Guru Besar/Profesor dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik

6. Pasal 6 berisi bahwa dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak

memperoleh tunjangan profesi dosen sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 7 yakni berisi tentang Pelaksanaan sertifikasi dosen dan kriteria serta

tugas sertifikator mengacu pada pedoman sertifikasi dosen yang ditetapkan

oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

8. Yang terakhir, yakni Pasal 8 yang berisi bahwa Peraturan Menteri mulai

berlaku sesuai ketetapan

I. Permendiknas RI No.11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional RI No.18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi

Bagi Guru Dalam Jabatan

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007

Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan diubah menjadi sebagai berikut.

“Pasal 6”

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum

penyelenggara pendidikan yang menjadi peserta sertifikasi pada tahun berjalan

dan telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen

Pendidikan Nasional pada tahun berjalan, dan melaksanakan beban kerja guru

sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu,

berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang

dibayarkan terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah

memperoleh sertifikat pendidik.

26

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum

penyelenggara pendidikan yang menjadi peserta sertifikasi pada sebelum tahun

berjalan dan telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari

Departemen Pendidikan Nasional pada tahun berjalan, dan melaksanakan beban

kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu

minggu, berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang

dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya setelah bulan dikeluarkannya

sertifikat pendidik. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M

Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007.

(3) Guru yang melaksanakan beban kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh tunjangan profesi pendidik setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang

ditunjuk.“

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RU Nomor 11 Tahun 2008

mengenai Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun

2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan diatas, maka kita dapat

menyimpulkan bahwa: Pasal I, berisi ketentuan pasal 6 peraturan menteri

pendidikan nasional nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam

jabatan diubah menjadi sebagai berikut. “Pasal 6: Guru yang diangkat oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum penyelenggara pendidikan

yang menjadi peserta sertifikasi pada tahun berjalan dan telah

memilikipersyaratan-persyaratan.

Pasal ll dan lll berisi syarat-syarat pula dan guru memperoleh tunjangan

profesi pendidik setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan

27

Nasional atau pejabat yang ditunjuk. Maka untuk mendapatkan sertifikasi ada tata

cara tertentu dan itu perlu dirinci satu-persatu untuk hasil yang sesuai dengan

peraturan, dan mencegah penyimpangan dari peraturan tersebut.

J. Permendiknas RI No.17Tahun 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas

Peraturan Menteri Penndidikan Nasional RI No.42 Tahun 2007 Tentang

Sertifikasi Dosen

Berdasarkan keputusan, maka ditetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG

SERTIFIKASI DOSEN.

Pasal I: Mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen menjadi:

"Pasal 5

(1) Sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan

Pasal 4 tidak berlaku untuk dosen yang telah menduduki jabatan

akademik Guru Besar/Profesor.

Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 42 tahun 2007 Pasal 1

sampai pasal 4 yang berisi tentang:

Syarat sertifikasi, beberapa hal yang harus diikuti untuk mendapat

sertifikasi dosen, penetapan oleh Menteri Pendidikan Nasional mengenai

kuota peserta, dan syarat-syarat Perguruan Tinggi penyelenggara.

(2) Dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor

dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik

(3) Sertifikat pendidik bagi Guru Besar/Profesor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi."

Jadi, secara jelas disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa sertifikat pendidik

bagi guru besar/professor diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.