Slide 1

HUKUM PERTANAHANMateri TambahanPajak Bumi dan BangunanPengantarDIKLAT PBBPemerintah Kota BlitarAli MashduqiWidyaiswara BDK MalangDisampaikan oleh:1HUKUM PERTANAHANDalam arti luas, agraria berarti sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Dalam arti ini hukum agraria sama dengan hukum tanah.

Dalam UUPA pengertian agraria (hukum agraria) meliputi bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang tekandung di dalamnya (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 2 UUPA).

2Bumi: permukaan bumi, termasuk pula bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (Pasal 1 (4) UUPA).Air : termasuk perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 (5) UUPA). Ruang angkasa: ruang di atas bumi dan air (Pasal Ps. 1 (6) UUPA).2 Ketentuan Pokok dari bidang hukum Tanah Jaman Penjajahan Hukum Tanah BaratHukum Tanah Adat

Karena ada 2 macam ketentuan pokok , maka konsekuensinya ada 2 macam hak tanah di Indonesia, yaitu : 1. Tanah Hak Indonesia: - Hukum Tanah Swapraja,cth: tanah hak grant sultan - Hak Ulayat - Tanah gogolan/pekulen 2. Tanah Hak Barat, bersifat individualistik.

- Buku II KUH Perdata - Agrarische Wet 1870 - Agrarische Besluit Pembagian tanah di Indonesia:Tanah Daerah Swapraja;Tanah Domein Negara;Tanah hak Eigendom;Tanah hak barat lainnya;Tanah hak adat

DIATUR DALAMHUKUM TANAH MASA PENJAJAHAN3 FUNGSI TUJUANMenghapuskan dualisme, menciptakan unifikasi serta kodefikasi Hukum AgrariaMengadakan unifikasi hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanahMeletakkan landasan hukum untuk pembangunan Hukum Agraria

meletakan dasar-dasar penyusunan hukum agraria;meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan;meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Hak Penguasaan atas Tanah menurut Hukum Tanah NasionalUndang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas TanahPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahHak Pengelolaan..

Macam-macam Hak Penguasaan atas Tanah:Hak Bangsa Indonesia;Hak Menguasai Negara;Hak Ulayat pd masyarakat Hk. AdatKETENTUAN PERATURAN TERKAITUNDANG UNDANG POKOK AGRARIA4DIKUASAI OLEH NEGARAHak menguasai Negara memberi wewenang kepada Negara untuk:5mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;menentukan dan mengatur hubungan-hubung-an hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;menentukan dan mengatur hubungan-hubung-an hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. (Ps. 2 ayat (2) UUPA).Hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi melahirkan hak-hak atas tanah. Atas dasar hak menguasai Negara ditentukanlah macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.Hak atas tanah memberi wewenang untuk memper-gunakan tanah ybs. untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut, menurut peruntukan dan keperluannya.

TIMBULNYA HAK-HAK ATAS TANAH5HAK-HAK ATAS TANAHJenis hak atas tanah:- hak milik;- hak guna usaha (HGU);- hak guna bangunan (HGB);- hak pakai;- hak pengelolaan.

6PERSANDINGN HAK MILIK, HGB, HAK GUNA USAHA DAN HAK PAKAI MENURUT UUPA Penjelasan umum II angka (2) UUPAKekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurutperuntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepadasesuatu badan penguasa (departemen,jawatan atau daerah swatantra) untukdiperlukan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 2 PMA No 9 /1965 menyatakan bahwaJika tanah negara selain dipergunakan untuk kepentingan-kepentinganinstansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengansesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atasdikonversi menjadi hak pengelolaan, berlangsung selama tanah tersebutdipergunakan untuk keperluan instansi yang bersangkutan.Landasan hukum dari hak pengelolaan telah disinggung oleh PenjelasanUmum UUPA, namum hukum materiilnya berada diluar UUP6(2) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

Pasal 53 ayat (2)Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangandengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2 ayat (4)Pasal 10.(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.(3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan Pasal 24.Sebagai pengecualian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentukbentukhubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnya :sewa, bagi-hasil, pakai atau hak guna-bangunan

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial (Ps. 20 jo. Ps. 6 UUPA).- turun temurun: dapat diwariskan- terkuat terpenuh: untuk membedakan hak milik dengan jenis hak atas tanah yang lain.

9Subjek Hak Milik Pasal 21: (1) perorangan WNI (2) badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah, y.i.: - bank-bank yg didirikan oleh Negara; - badan-badan keagamaan dan sosial; - perkumpulan koperasi pertanian. (PP No. 38 Tahun 1963). Hak Milik dapat terjadi menurut hukum adat, karena penetapan Pemerintah, dan karena ketentuan undang-undang (Ps. 22 UUPA).Hak Milik dapat beralih dan dialihkan (Ps. 20 ayat (2) UUPA).Hak Milik dapat dijadikan jaminan utang dengan Hak Tanggungan (Ps. 25 UUPA).Pemilikan tanah secara absentee dilarang (Ps. 3 PP No. 224 Tahun 1961).

HAK MILIK9BATAS MAKSIMAL TANAH PERTANIAN (UNDANG-UNDANG No. 56 Prp. Tahun 1960)Ditetapkan untuk setiap Daerah Tingkat II.Klasifikasi Daerah ditetapkan berdasarkan kepadatan penduduk per kilometer persegi.

10Hak Milik hapus:- tanah jatuh kepada Negara karena: (Ps. 27 UUPA)a. pencabutan hak untuk kepentingan umum (Ps. 18 UUPA);b. dilepaskan oleh pemiliknya;c. diterlantarkan;d. dialihkan kepada orang lain (Ps. 21 (3), Ps. 26 (2) UUPA).- tanah musnahNo. Klasifikasi Daerah Batas Maksimum (ha) Sawah Tanah KeringTidak padat (1 50 orang) 15 20Kurang padat (51 250 orang) 10 12Cukup padat (251 400 orang) 7,5 9Sangat padat (lebih dari 400 orang) 5 610TERJADI KARENA : jual-beli, Penukaran Penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain PERALIHAN HAK MILIK TIDAK DIPERBOLEHKAN baik secara langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada :Orang asing, Warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing Badan hukum selain yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum

Tanahnya jatuh kepada Negara, Hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung Pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun.Atas permintaan pemegang hak dan meng-ingat keadaan perusahaan, HGU dapat diper-panjang dalam jangka waktu paling lama 25 tahun.

12Permohonan perpanjangan HGU diajukan paling lambat 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU tsb.Sesudah jangka waktu HGU dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.Perpanjangan jangka waktu tidak menghentikan berlakunya HGU ybs.; hak tsb terus berlangsung menyambung pada jangka waktu hak semula.Luas tanah yang dapat diberikan HGU:minimal 5 ha;maksimal 25 ha (perorangan; sedangkan kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri (Mendagri) dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha ybs.).

HAK GUNA USAHA12SUBJEK /PENETAPAN/PERALIHAN HGU Subjek HGU:WNIbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Pemegang HGU yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek HGU wajib dalam jangka waktu 1 tahun melepaskan atau mengalihkan HGU tsb. kepada pihak lain yang memenuhi syarat; kalau tidak, hak tsb. hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara. 13 HGU hanya dapat terjadi karena penetapan Pemerintah atas tanah Negara (Ps 31) Bagaimana bila tanah yang dibutuhkan untuk areal perkebunan, peternakan atau perikanan berstatus hak milik?HGU dapat beralih dan dialihkan (Ps. 28 (3) UUPA) Dapat Dibebani HAK TANGGUNGANPeralihan HGU : jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, warisan.Peralihan HGU harus didaftarkan.Jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dilakukan dengan akta PPAT.Jual beli secara lelang dilakukan dengan Risalah Lelang.Pewarisan dilakukan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris.

13HGU hapus: (Ps. 34 UUPA)a. tanahnya jatuh kepada Negara karena - jangka waktunya berakhir; - dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi (dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang karena tidak memenuhi kewajiban atau karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap); - dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya; - dicabut untuk kepentingan umum; - diterlantarkan; - jatuh kepada pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek HGU;b. tanahnya musnah.

14HAPUSNYA HAK GUNA USAHA14Hak Guna Bangunan (HGB): hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.Perpanjangan jangka waktu HGB tidak menghentikan berlakunya HGB. Sesudah jangka waktu HGB dan perpanjangannya berakhir, kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGB di atas tanah yg sama.Permohonan perpanjangan atau pembaharuan HGB diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhir jangka waktu HGB ybs.15HAK GUNA BANGUNANHak Guna Bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. Mengenai Tanah Yang Dikuasai oleh Negara dgn PENETAPAN pemerintah HGB (Ps 37 UUPA) mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.15SUBJEK DAN PENETAPAN HGB Subjek HGB: WNIBadan hukum yg didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Pemegang HGB yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek HGB wajib dalam jangka waktu 1 tahun melepaskan atau mengalihkan HGB tsb. kepada pihak lain yang memenuhi syarat; kalau tidak, hak tsb. hapus karena hukum.

16Hak guna-bangunan terjadi:a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; karena penetapan Pemerintah;b. mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.16HAPUSNYA HAK GUNA BANGUNANHGB hapus : - Jangka waktunya berakhir; - Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi (dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik karena pemegang HGB tidak memenuhi kewajiban, tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian atau karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap); - dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya; - dicabut untuk kepentingan umum; - diterlantarkan; - jatuh kepada pihak yg tidak memenuhi syarat sebagai subjek HGB dan Karena Tanahnya musnah 17Akibat hapusnya HGB - tanah Negara, tanahnya menjadi tanah Negara;- tanah Hak Pengelolaan, tanah kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak pengelolaan;- tanah Hak Milik, tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Milik.17Hak Pakai : hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah Negara atau tanah milik orang lain.Hak Pakai memberi wewenang dan kewajiban kepada pemegang haknya sebagaimana ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah.18HAK PAKAIHak pakai dapat diberikan:a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan ang tertentu;b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.c. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Subjek Hak Pakai:a. WNI;b. Departemen, LPND, Pemda;c. Badan-badan keagamaan dan sosial;d. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;e Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;f. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. g. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;Pemegang Hak Pakai yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Pakai wajib dalam jangka waktu 1 tahun melepaskan atau mengalihkan hak tsb. kepada pihak lain yang memenuhi syarat; kalau tidak, hak tsb. hapus karena hukum dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang terkait di atas tanah tersebut tetap diperhatikan.18TANAH YANG DAPAT DIBEBANI HAK PAKAI SERTA JANGKA WAKTUNYATanah yang dapat dibebani Hak Pakai :tanah Negara (dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; utk jangka waktu paling lama 25 thn & dpt diperpanjang paling lama 20 thn).tanah Hak Pengelolaan (dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan).tanah Hak Milik (dengan perjanjian antara pemegang hak dengan calon pemegang Hak Pakai; terjadi dgn pemberian oleh pemegang Hak Milik dgn akta yang dibuat oleh PPAT; utk jangka waktu paling lama 25 thn dan tdk dpt diperpanjang, tapi dpt diperbaharui dengan kesepakatan).

19Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.Hak Pakai atas tanah Negara untuk jangka waktu tertentu dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialihkan.Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan apabila hal tsb. dimungkinkan dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang bersangkutan.

Pemberian Hak Pakai baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan tanah tersebut wajib didaftarkan (Pasal 49) 19PERPANJANGAN WAKTU HAK PAKAISesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya habis, kepada pemegang Hak Pakai atas tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama digunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada:a. Departemen, LPND, Pemda;b. perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional;c. badan keagamaan dan badan sosial. Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Pakai atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Pakai.Hak Pakai atas tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak didaftar-kan pada Kantor Pertanahan.

2020Khusus untuk Hak Pakai atas tanah negara dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak jika memenuhi syarat:Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;Pemegang hak masih memenuhi syarat pemegang hak sebagaimana dimaksud usul pemegang Hak Pengelolaan.Khusus untuk pemberian jangka waktu untuk keperluan tertentu dalam Pasal 45 ayat (3) dinyatakan:Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang ditentukan selama dipergunakan untuk waktu tertentu diberikan kepada:Departemen, lembaga pemerintah non departemen dan PemdaPerwakilan negara asing dan perwakilan badan internasionalBadan keagamaan dan badan sosial. Jangka Waktu Hak Pakai Tanah Negara Pasal 45 PP No. 40 tahun 1996:Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sesudah jangka waktunya habis kepada pemegang hak dapat diberikan pembaruan Hak pakai atas tanah yang sama.21PENGALIHAN HAK PAKAIPeralihan Hak Pakai terjadi karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, pewarisan.Peralihan Hak Pakai wajib didaftarkan.Peralihan Hak Pakai karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah dilakukan dengan akta PPAT.Jual beli secara lelang dilakukan dengan Risalah Lelang.Peralihan Hak Pakai karena pewarisan dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris.22HAPUSNYA HAK PAKAI - jangka waktunya berakhir; - dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik; - dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya; - dicabut untuk kepentingan umum; - diterlantarkan; - jatuh kepada pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Pakai; - tanahnya musnah.

22Kewajiban Pemegang Hak Pakai

Pasal 50 PP No. 40 Tahun 1996:Membayar uang pemasukan Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan;Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;Menyerahkan kembali tanah yang diberikan Hak Pakai kepada Negara sesudah Hak Pakai hapus;Menyerahkan sertipikat Hak Pakai yang telah hapus kepada Kantor Pertanahan.Dasar bagi pemegang Hak Pakai atas tanah negara apabila tanahnya tidak diperpanjang lagi, yaitu bangunan yang terdapat di atasnya harus dibongkar sesuai Pasal 57 PP No. 40 Tahun 1996, dinyatakan:Apabila Hak Pakai atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbarui maka bekas pemegang Hak Pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong paling lambat 1 tahun.Pasal 51 PP No. 40 Tahun 1996: Jika tanah Hak Pakai karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang Hak Pakai wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu.23HAK PENGELOLAANDasar hukum: - Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 - Penjelasan Umum II angak 2 UUPA - Peraturan Menteri Dalam Neg eri No. 1 Tahun 1977Hak Pengelolaan adalah hak yang dipunyai oleh badan hukum publik yang memberi wewenang untuk :a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tsb.:b. menggunakan bagian-bagian tanah untuk keperluan pelaksanaan usahanya; c. memberikan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga dengan HGB atau Hak Pakai selama jangka waktu tertentu dengan memungut uang pemasukan sebagai pendapatan pemegang Hak Pengelolaan. 24Subjek Hak Pengelolaan : badan hukum publik, yaitu:- BUMN, BUMD- Pemerintah Daerah- Departemen, LPND- Badan-badan Negara lainnya.Tanah yang dapat diberikan Hak Pengelolaan adalah tanah Negara.Hak Pengelolaan terjadi karena penetapan Pemerintah dan diberikan selama tanah tsb. diperlukan.

Hak Pengelolaan hapus:a. dilepaskan oleh pemegang haknya;b. tanahnya musnah.Hak Pengelolaan tidak dapat dialihkan.Hak Pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang.Telah Diatur Sebelumnya dalam PP 8 no 53 sebelum UUPA24Menetapkan sebagai hak-hak di samping HM, HGU, HGB harus didaftarkan menurut ketentuan PP No. 10 Tahun 1961.

Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK VI/5/Ka tanggal 20 Januari 1962Hak Penguasaan (beheer) oleh suatu Departemen, Jawatan atau daerah swatantra atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, berdasarkan PP No. 8 Tahun 1953 atau peraturan lain sebelum berlakunya PP tersebut.

Hak Pakai yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dengan pengertian bahwa jika jangka waktunya tidak ditentukan maka dianggap lebih dari 5 tahun.Surat Menteri Agraria kepada Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 1 Maret 1962 No. Ka 3/1/1 menyatakan bahwa:Mengenai tanah-tanah sebelum berlakunya UUPAdipunyai oleh kotapraja/kabupaten-kabupaten dengan Hak Eigendom. Kalau tanah eigendom terkena penghapusan tanah partikelir- akan diberikan Hak Penguasaan kepada kotaprajayang dahulu mempunyai hak eigendom tersebut.Mengenai tanah-tanah yang dikuasai oleh daerah, yang belum ada haknya, yang berasal dari pembebasan hak-hak rakyat, maka tanah-tanah tersebut akan diberikan kepada daerah yang bersangkutan dengan Hak Penguasaan.25Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dinyatakan:Hak Penguasaan yg dipergunakan untuk keperluan sendiri dari departemen, direktorat dan daerah swatantra dikonversi menjadi Hak Pakai.Selain untuk instansi sendiri tanah tersebut juga dimaksud untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka Hak Penguasaan dikonversi menjadi Hak Pengelolaan dan berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan instansi yang bersangkutan. Subjek Hak Pengelolaan:Lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat Kantor Kementerian dan Pemda provinsi/kabupaten/kota termasuk kantor-kantor yang terdapat di daerah tersebut;Termasuk Otorita Batam dan Perum Pelabuhan;

Hak Pengelolaan dapat dibebani dengan HGU dan HGB yang prosedurnya tetap mengacu pada PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yaitu dengan:Surat akta pejabat dengan formulir PPAT yang resmi menurut Surat Keputusan Kepala BPN No. 640.3752 dan peraturan Ka BPN No. 6 Tahun 1989.

ATURAN LAINNYA26RESUME Evaluasi HAK-HAK ATAS TANAH MATERIHak MilikHak Guna UsahaHak Guna BangunanHak PakaiHak PengelolaanPengertianPengalihanSubjekTimbulnya HakBukti Pemegang HakPembebanan HakSyarat tanah yang dapat diberikan hak (PP No 40 Th 1996)Kewajiban Pemegang HakHAK ATAS SATUAN RUMAH TINGGAL

Jenis hak atas tanah:- hak milik;- hak guna usaha (HGU);- hak guna bangunan (HGB);- hak pakai;- hak pengelolaan.

ADMINISTRASI PENDFTARAN DAN PERALIHAN HAK(atas Satuan Rumah Tinggal)Meliputi Tanah Milik Satuan Rumah SusunOBJEK PENDAFTARAN TANAHBidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, HGU, HGB, dan Hak PakaiTanah Hak Pengelolaan;Tanah wakafHak Milik atas satuan rumah susunHak TanggunganTanah Negara29Dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dgn cara membukukan bidang tanah yg merupakan tnh negara dalam daftar tanah.29PP NO. 24 TAHUN 1997(PENYEMPURNAAN PP NO. 10 TAHUN 1961)PP No. 10 Tahun 1961 belum cukup memberikan hasil yang memuaskan; dari sekitar 55 juta bidang tanah, baru sekitar 16,3 juta yang didaftar.Kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah :kekurangan anggaran, alat, tenaga;keadaan objektif tanah :jumlah besar dan tersebar di wilayah yang luas;penguasaan tidak didukung oleh alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya.Ketentuan hukum atas dasar pelaksanaan pendaftaran belum cukup.

30Penegasan hal yang belum jelas, antara lain pengertian pendaftaran tanah.Asas-asas dan tujuan pendaftaran tanah.Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah dipertegas, dipersingkat, disederhanakan.Pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar.

Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap dipertegas dengan kemungkinan pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau masih dipersengketakan, walaupun untuk bidang tanah yang demikian belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.Pengaturan pokok-pokok tugas PPAT dan cara pelaksanaannya antara lain PPAT dalam waktu tertentu wajib menyampaikan akta tanah yang dibuatnya beserta dokumen yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftarannya.

30PENDAFTARAN TANAHPendaftaran tanah:rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Setiap bidang tanah dan satuan rumah susun wajib didaftar (termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun).31Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan kepastian hukum di bidang tanah dan menghimpun serta menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah ybs.Sistem publikasi pendaftaran tanah : sistem negatif tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Ps. 19 (2) huruf c, Ps. 23 (2), Ps. 32 (2), Ps. 38 (2) UUPA).Sistem Pendaftaran Tanah31CARA PENDAFTARAN TANAHSecara sistematik : meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya, yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah.Secara sporadik: pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individu atau massal.

32Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi:Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali:- pengumpulan dan pengolahan data fisik;- pembuktian hak dan pembukuannya;- penerbitan sertifikat;- penyajian data fisik dan data yuridis;- penyimpanan daftar umum dan dokumen.Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah- pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;- pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.32DAFTAR TANAHDi dalam Daftar Tanah didaftarkan semua bidang tanah baik tanah hak maupun tanah Negara. Pendaftaran dilakukan menurut urutan nomor pendaftaran pada peta pendaftaran tanah dan dimulai dengan bidang tanah bernomor pendaftaran 1 (satu).Setiap desa mempunyai Daftar Tanah sendiri.Dalam Daftar Tanah dicatat :- nomor pendaftaran- nomor lembar kotak dimana bidang tanah itu terletak pada peta- luas tanah- macam hak dan nomor hak- nomor dan tahun surat ukur

33Di dalam Daftar Nama dicatat semua orang yang mempunyai hak-hak atas tanah.Daftar Nama disusun menurut abjad untuk tiap kabupaten atau kota.Untuk setiap nama dibuatkan satu kartu nama sehingga dapat diketahui berapa bidang tanah yang dipunyai seseorang, hak-hak apa, luas, dan letak.DAFTAR NAMA DEKERJAKAN 4 MACAM DAFTAR 33DAFTAR BUKU TANAHDaftar Buku Tanah: kumpulan buku tanah yg dijilid menjadi satu buku.Setiap bidang tanah hak didaftarkan di dalam satu buku tanah Penyusunan buku tanah dilakukan setiap desa dan untuk setiap hak di desa itu diadakan Daftar Buku Tanah tersendiri, misalnya Daftar Buku Tanah HGU.Di dalam buku tanah dicatat: nomor dan macam haknama pemegang hakluas tanahtgl. & no.surat keputusan pemberian haktgl. Pembukuannomor dan tahun surat ukur.Buku tanah terdiri dari 4 halaman. Halaman 3 dan 4 digunakan untuk mencatat perubahan yang terjadi atas tanah hak tsb.34Surat ukur adalah petikan dari peta pendaftaran tanah. Satu surat ukur hanya menguraikan satu bidang tanah.Surat ukur diberi nomor urut per tahun menurut tgl pengeluarannya.Surat ukur memuat:gambar tanah (batas tanah, tanda-tanda batas, gedung, sungai,dll)nomor pendaftarannomor dan tahun surat ukurnomor pajak (jika mungkin)uraian tentang letak tanahuraian tentang keadaan tanahluas tanah Serta nama orang yang menunjukkan batas tanahDAFTAR SURAT UKURDAFTAR BUKU TANAH34SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT PEMBUKTIANTujuan pendaftaran untuk memberikan jaminan kepastian hukum.Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Artinya:Data fisik dan data yuridis dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar (baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan).Orang tidak dapat menuntut yang sudah bersertifikat atas nama orang/badan hukum lain, jika selama 5 tahun sejak dikeluarkan sertifikat tsb, dia tidak mengajukan gugatan pada pengadilan, dengan ketentuan:tanah tsb. diperoleh dengan itikad baik;secara nyata dikuasai.

35Buku TanahSurat Ukur TanahDaftar Buku TanahDaftar Surat Ukur TanahSERTIPIKATKANTOR PERTANAHANPEMILIK HAKSesuai ??35Kegiatan pendaftaran-pendaftaran tanah untuk pertama kali ini merupakan :1) Pendaftaran secara sistemik oleh kepala kantor pertanahan, dibantu oleh ajudannya.Pendaftaran tanah secara sporadiks dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.3) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, yaitu :a) Pembuatan peta dasar pendaftaranb) Penetapan batas-batas tanahc) Pengukuran dan pemetakan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftarand) Pembuatan daftar tanahe) Pembuatan surat ukur4) Pembuktian hak dan pembuktiannyaa) Pembuktian hak barub) Pembuktian hak lamac) Pembuktian hak5) Penertiban sertipikat6) Penyajian data fisik dan data yuridis7) Penyimpanan daftar umum dan dokumenKEGIATAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALISebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakana. penyelidikan riwayat bidang tanah itu danb. penetapan batas-batasnya.Kegiatan pemeliharaan atas pendaftaran tanah :1) Dilakukan bila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah didaftarkan.2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan tersebut di atas pada kantor pertanahan.3) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.a) Pemindahan hakb) Pemindahan dengna lelangc) Peralihan karena pewarisd) Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasie) Pembebanan hakf) Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak

4) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.a) Perpanjangan jangka waktu hak atas tanahb) Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanahc) Pembagian hak bersamad) Hapusnya hak atas tanah dan milik atas sarusune) Peralihan dan hapusnya hak tanggunganf) Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan g) Perubahan namaPasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun1997

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal darikonversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanyahak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangna saksi dan ataupernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya, oleh panitiaajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh KepalaKantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan pihakpihaklain yang membebaninyaPenjelasan Ps 24 Ayat (1)Bukti kepemilikan tanah itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang pada waktu berlakunya UUPA dan, apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangah pemegang hak pada waktu pembukuan hak.a. grosse akta eigendom yang dibuktikan berdasarkan Overschrijvings rdonantie (S.1834-27) yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang rsangkutan dokonversi menjadi hak milik; ataub. grosse akta hak eigendom yang diterbutkan berdasarkan Overschrijvings Ordonantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP No. 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atauBukti mengenai adanya Hak Lamac. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; d. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1959, e. surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang,baik sebelum ataupun sesudah berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya;f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi kesaksian Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan;h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977; i. risalah lelang yang dibuat oleh Pajabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan; j. surat penunjuk atau pembelia kavling tanah pengganti; tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah; k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961; ataul. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; ataum. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, IV dan VI ketentuanketentuan konversi UUPA. Konversi Hak-Hak Atas Tanah Dalam UUPA dirumuskan ketentuan yang mengatur mengenai konversi atas :Hak eigendomHak atas tanah yg memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yg dimaksud Pasal 20 ayat (1) Hak milikHak erfpacht untuk perusahaan kebun besar dan pertanian kecilPemegang consessi dan sewa untuk perusahaan kebun besarHak opstal dan hak erfpacht untuk perumahanHak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)Hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap atau tidak tetap.4040Ketentuan-ketentuan konversiPasal I1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya UU ini sejak saat tersebut menjadi Hak Milik.2)Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yg diperlukan untuk rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan dikonversi menjadi Hak Pakai yg akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut.413) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara indonesia yang juga berkewarga-negaraan asing dan badan-badan hukum, yg ditunjuk oleh Pemerintah, dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan dgn jangka waktu 20 tahun;4) Jika hak eigendom tersebut pada ayat (1)tersebut dibebani dengan hak erfpacht atau hak opstal, maka hak erfpacht atau hak opstal tersebut dgn berlakunya UU ini menjadi Hak Guna Bangunan, yg membebani hak milik ybs, selama sisa waktu hak erfpacht atau hak opstal, paling lama untuk waktu 20 tahun.415) Jika hak eigendom tsb sebagaimana ayat (3) dibebani hak erfpacht atau hak opstal, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tsb dengan pemegang hak erfpacht atau hak opstal selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yg ditetapkan Menteri Agraria.6) Hak-hak Hipoteek dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, dan hak tersebut menjadi suatu hak menurut UU ini.42Pasal II1)Hak-hak atas tanah yg memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan Hak Milik, yg ada pada mulai berlakunya UU ini, yaitu : hak agraris eigendom, milik, yasan, andarbebi, hak atas druwe, grand sultan, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun yg akan ditegaskan oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya UU ini , menjadi Hak Milik, kecuali jika yg mempunyainya tidak memenuhi syarat sbg subyek hak milik.2) Hak-hak tsb pada ayat 1) kepunyaan orang asing, warganegara Indonesia yg juga berkewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah, menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.42Pasal III1)Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya UU ini, sejak saat tersebut menjadi Hak Guna Usaha, yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht, selama-lamanya 20 tahun.2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yg ada pada mulai berlakunya UU ini, sejak saat tsb hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan Menteri Agraria.43Pasal IVPemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya UU ini harus engajukan permintaan kepada Menteri Agraria, agar haknya diubah menjadi Hak Guna Usaha.Pasal V Hak Opstal dan Hak Erfpacht untuk perumahan yang ada pada mulai berlakunya UU ini, sejak saat tsb menjadi Hak Guna Bangunan, selama-lamanya 20 tahun.

43PERALIHAN/PEMINDAHAN HAK TANAH (Sudah Bersertipikat)Pemindahan hak karena) :jual beli;tukar-menukar;hibah;hibah wasiat;5) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;6) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;8) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum tetap;hadiah.penunjukan pembeli dalam lelangPemberian hak baru karena :1)kelanjutan pelepasan hak;2)di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah :a.hak milik;b.hak guna usaha;c.hak guna bangunan;d.hak pakai;e.hak milik atas satuan rumah susun;f.hak pengelolaan. Pejabat : Kepala Kantor LelangPejabat : PPATPejabat : Kepala Kantor PertanahanBPHTBFungsi SPPT dan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan:Mengadministrasikan data tanah-tanah milik yang belum bersertiikat meliput : letak bidang objek pajak, nama wajib pajak, luas tanah Sebagai dasar penetapan pajak lainnya (selain PBB) yaitu : PPh Ps 4 ayat (2) dan BPHTBSPPT Merupakan salah salah satu persyaratan POKOK untuk mengajukan pendaftaran tanah/peralihannyaDiperlukan dalam rangka administrasi pembebasan tanah atau kepentingan lainnya dllBagaimana Pengadministrasian Tanah Tanah Belum Bersertipikat ? Diadminitrasikan pada PETA DESA oleh Kepala DesaMerupakan Kelanjutan Dari Pembukuan surat pajak (hasil) bumi, IPEDA dan pembukuan pengelolaan pajak secara Manual sebelum diaplikasikan SISMIOPPPAT menolak untuk membuat akta jika :1.Bidang tnh sdh terdaftar atau hak milik satuan rmh susun, tidak disampaikan: sertifikat asli hak ybs atau sertifikat yg diserahkan tidak sesuai dgn daftar yg ada di kantor pertanahan; atau2.Bidang tanah yg belum terdaftar, tidak disampaikan:Surat bukti/surat keterangan yg menyatakan bhw ybs menguasai bidang tanah tsb;Surat keterangan yg menyatakan bhw bidang tnh ybs belum bersertifikat dari kantor pertanahan.3. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum ybs atau salah satu saksi tidak berhak atau tidak memenuhi syaratObyek perbuatan hukum ybs sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya;Belum Dibatar SSP (PPh Ps 4 ayat (2)) dan SSB (BPHTB)

46KEPALA KANTOR LELANG Menolak melaksanakan lelangMengenai tanah yg sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, tidak diserahkan :Sertifikat asli hak ybs, kecuali dalam hal lelang eksekusi ;Sertifikat yg diserahkan tidak sesuai dengan daftar yg ada di kantor pertanahan.

Mengenai bidang tanah yg belum terdaftar, tidak diserahkan :Surat bukti hak, atau surat keterangan kepala desa/kelurahan;Surat keterangan yg menyatakan bahwa bidang tanah ybs belum bersertifikat dari kantor pertanahan;Ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang terkait adanya sengketa tanah ybs.

Belum Dibatar SSP (PPh Ps 4 ayat (2)) dan SSB (BPHTB)47KEPALA KANTOR PERTANAHAN MENOLAK Melakukan Pendaftaran Peralihan atau Pembebanan HakSertifikat atau srt keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar yg ada pada kantor pertanahan;Perbuatan hukum (peralihan dan pembebanan hak) tidak dibuktikan dgn akta PPAT ataupun kutipan risalah lelang;Dokumen yg diperlukan tidak lengkap;Tanah merupakan ojek sengketa;Perbuatan hukum yg dibuktikan dgn akta PPAT batal atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yg telah inkracht.Perbuatan hukum (peralihan dan pembebanan hak) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor PertanahanBelum Dibatar SSP (PPh Ps 4 ayat (2)) dan SSB (BPHTB)48