pengalaman indonesia menuju demokrasi beberapa catalan

Pengalaman Indonesia Menuju DemokrasiBeberapa Catalan Atas Pemilihan Umum

Pada Masa Orde Lama, Orde Barn Dan PascaOrde Barn

Sri Hastuti P.

Abstract

General election isone ofindicators where the pillarofdemocracy isconducted, it isalso theimplementation of human rigth, paiiiculatiy, political right. In more general context, generalelection is an implementation ofpeople's souvereignty, particularly in the perspective ofrepresentative democracy. Public participation can be used as a legal test for theimplementation ofpeoples's souvereignty principle. It is assumed if public participationincreases, this can reflect people's souvereignty. It also reflect the positive response to the useofpeople political right.

Pendahuluan

Pemilu banyak diyakini sebagai sebuah Demokrasi akan menjadi berharga,jalan menuju ke arah demokrasi. Walaupun setidaknyadapatdilihatdariduaaspek.Pertama,Pemilu itu sendiri juga sering dianggap hanya para warga negara mempunyai kekuasaan yangsebagai sebuah prosedur demokrasi. Banyak nyata untuk menikmati sekumpulan hak-hakpuia negara yang menggunakan Pemilu hanya sebagai warga negara. Satu hal yang barangkalisekedar memenuhi syarat formal untuk dapat menjadi penting untuk diperhatikan adalah, jikadisebut sebagai sebuah negara demokrasi, demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat,sehingga tatanan aturan Pemilu [electoral lav/j maka warga negara harus mempunyai otonomimaupun proses pemilu [electoral process) atas otoritasnya sebagai warganegara^Diakuinyatidak mencerminkan apa yang sesungguhnya warga negara sebagai entitas yang pentingmenjadi tujuan demokrasi. dalam keseluruhan proses demokrasi akan

^Hak-hak tersebut mencakup hak untuk berpartisipasi demokratis dan memberlakukannya sebagai hak.Disamplng itu, dalam konteks demokrasi, David Held menganjurkan adanya prinsip otonomi, dimana parawarga negara mempunyai kemampuan untuk melakukan pertimbangan secara sadar diri, melakukanpermenungan diri, dan melakukan penentuan diri. Disamplng itu, warga negara harus memiliki kebebasandalam memilih asosiasi merekadan pllihan mereka merupakan sebuah legitlmasi bagi bentukdan arah politikmereka. Otonomi jugamencakup kemampuan berunding, memperlimbangl^, memilih dan melakukan tindakanyang berbeda dalam wilayah privat maupun publikdengan memperhatikan nilai kebaikan umum. Baca dalamDavid Held, Demokrasi dan Tatanan Global, Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan,Penerjemah Damanhuri, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004), him. 180,181 dan 237.

46 JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL. 12 JANUARI2005:46 - 61

SriHastuti R Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi...

menjadi kata kunci bag! proses demokrasi! Jikaproses demokrasi mengabaikan warga negarabeserta segenap hak-hak dan kewajiban yangmelekat padanya, maka hal itu dapat dianggapsebagai sebuah pengingkaran terhadap hakekatdemokrasi itu sendiri.

Kedua, negara sebagaimana oleh Held(1995) dianggap sebagai suatu badan hukumindependen, sebagai suatu institusi-instltusi,^liarus merelakan untuk tidak bertindak

monopolls, otoriter dalam mengatur danmenjalankan proses demokrasi. Ide tersebutbarangkali sering dianggap mengarali kekonsep negara liberal, dimana otoritas negarauntuk mencampuri masyarakat sipil dibatasi.Namun demikian, prinsip pembatasan negaratidak semata-mata dapat diklaim sebagaikonsep negara liberal. Dalam pandangannegara konstitusional, terdapat prinsipkonstitusionalisme dimana pembatasanterhadap negara dimaksudkan gunamenjamin kebebasan maksimum bag! setiapwarga negara.^ Dengan demikian, jika negaraakan memainkan peran dalam proses

demokrasi, maka negara harus mempunyaipljakan hukum yang memberi batas-balaskewenangannya secara tegas dan jelas.Dengan demikian, proses demokrasi akanterhindar darl despotisme yang sangatmerugikan hak-hak warganegara.

Darl dua prinsip dt atas, pemilu yangmengandung otoritas negara dan otoritaswarganegara, dapat berjalan tanpamengabaikan prinsip keseimbangan yang dalambahasa hukum konstitusi sering disebut sebagaikeseimbangan atas prinsip konstitusionalisme.^

Pemiiihan umum merupakan salah satuindikator bekerjanya pilar demokrasi. Pemilujuga merupakan impiementasi dari hak asasimanusia, terutama hak poiitik. Dalam konteksyang lebih general lagl, Pemilu merupakanwujud kedaulatan rakyat, terutama dalamperspektif demokrasi perwakilan.^ Oleh karenaitu, jika pemerintah tidak melaksanakanPemilu, itu berarti pemerintah tidak dapatmengklaim dirinya sebagai pemerintah yangbekerja atas asas demokrasi. Oleh karenaPemilu juga merupakan wujud dari

^Ibid, him. 181. Dalam pandangan C.F Strong, negara bukanlah sekedarsuatu perkumpulan sebagaimanasekumpulan keluarga atau persatuan organisasi profesi. Negara adalah enfa'tas komunitas poiitik yang diorganislrsecaratepat. Keberadaannya adalah untuk masyarakat, bukan sebaliknya, masyarakat untuk negara. Olehkarena itu, yang membedakan negara dengan bentuk perkumpulan lainnya adalah kepatuhan anggota-anggotanya terhadap hukum yang dibuatnya. Baca C.FStrong, Konstitusi-KonstitusiPoiitikModem, Ka)antentangSejarah dan Bentuk-BentukKonstitusiDunia (Modem Political Constitutions: An Introduction To Comparative StudyofTheir Historyand Existing Form), diterjemahkan oleh SPATeamwork. (Penerbit Nuansa dan Nusamedia, Bandung,2004), him 6-7.

3David Held,Op.CT, him. 61.K̂onstitusionallms diartlkan sebagai sebuah sistem yang terlembagakan secara efktif, juga mengandung

pengaturan dan pembatasan atastindakan penguasa, sebagaimana pendapat Wiliam GAndrew, yang dikutipOleh Jimly Asshiddiqie, KonstitusidaKonstitusionalime Indoensia, diterbitkan oleh (Mahkamah Konstitusi RI danPusat StudI Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), him 21.

®Moh. KoesnardI dan Hamaily Ibrahim, PengantarHukum Tata Negara Indonesia, (Pusat Studi HukumTata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 1988), hal. 328-329, ditegaskan kemball oleh Moh. Mahfud MD,Poiitik Hukum DiIndonesia, (LP3ES, Jakarta, 1998), hlm.55

47

implementasi hak asasi, ketiadaan Pemilumerupakan pelanggaran terhadap hak asasimanusia di bidang polltik. Ketiadaan Pemiludalam sebuah negara juga merupakan wujudpelecehan terhadap kedaulatan rakyat.

Atas dasar pemikiran di atas,Pemilu secaraumum mempunyai 3 (tiga ) tujuan. Pertama,memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaansecara aman dan tertib. Kedua, untukmelaksanakan Kedaulatan Rakyat. Ketiga, untukmelaksanakan hak-hak asasi manusia.®

Pergantian kekuasaan melalui pemilu selain akanmenjamin peralihan kekuasaan secara aman dantertib, juga akan menjamin adanya legitlmasi yangkuat tertiadap pemerintah itu sendiri. PelaksanaanPemilu juga merupakan arena dimana rakyatmenunjukkan kedaulatannya, sekalipun dalamsistem perwakllan, pemilu merupakan wujud daripemberian otoritas politik dari warga negarakepada penguasa. Menurut Jhon Locke, otoritaspolitik diberikan oleh individu-indlvidu kepadapemerintah dengan maksud mengejar tujuan-tujuan yang diperintah. Jika tujuan-tujuantersebut gagal dicapai oleh wakil dari yangdiperintah, maka di tangan rakyatlahpertimbangan untuk menolak pemerintahan

tersebut atau bila periu, rakyat menetapkanpamerintahannya sendiri.^ Maka dari itu,Pemilu harus dilaksanakan dengan asaskebebasan, dimana rakyat bebas menentukanpilihannya, tanpa ada tekanan dari penguasaataupihak lain yang mempengaruhi pilihannya.

Partisipasi rakyat dalam Pemilu seringdijadikan tolok ukur bagi bekerjanya asaskedaulatan rakyat, dengan asumsi bahwa jikapartisipasi rakyat meningkat, maka itu dapatmencerminkan kedaulatan rakyat, juga akanmencerminkan respon yang positif terhadappenggunaan hak politik rakyat. Dalam pandanganDahl, meningkatnya partisipasi berartimeningkatnya jumlah warga negara yangmemperoleh hak-hak politik dan kebebasan.®Dalam perspektif legitlmasi, meningkatnyapartisipasi ral^at akan berimplikasi padakuatnyalegitlmasi pada pemerintahan yang dibentuk.

Dari Pemilu ke Pemilu, Sebuah Retrospeksi

a. Pemiiu 1955

Pemilihan Umum tahun 1955 memperolehdasaryuridis konstitusional melalui Pasal 1 ayat(2), Pasal 35 dan Pasal 57 UUDS 1950.®

®Moh. Koesnardi danHarmaily Ibrahim, Ibid, him 330^Ajaran Jhon Locke berintikan pada kekuasaan yang tertinggi merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan

dari rakyat. Bahwa supremasi pemerintah adalah supremasi yang dldelegasikan.(darl rakyat-add penulls).Pemerintah dapatmenikmati otoritas politik jugasepanjang iamemperoleh kepercayaan (dari rakyat-add penulis).Pendapat Jhon Locke, sebagaimana diuraikan kembali oleh David Held, dalam Demokrasi dan TatananGlobal...,op.cil., him. 51-52

®Pendapat Dahl, sebagaimana dikutip oleh Georg Sorensen, DemokrasidanDemokratisasi: Proses danProspek dalam Dunia Yang sedang Berubah (Democracy and Democratization: Process and Prospects in achanging Worl), penerjemah I. Made Krisna, (Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2003), hal 20-21. Partisipasi mempakansalah satu kondisi yang harus dipenuhi untuk menciptakan demokrasi politik, selain tingkat kompefsl dan kebebasanpolitik dan sipil. Oleh karena itu, sebuah rezim yang nondemokratis, dapat sajamenjauhkan warganegaranyadari partisipasi.

®UUDS merupakan Undang-Undang Dasar yang berasai dari Konstitusi RiS 1949, berlaku sebagaiUUD Rl berdasarkan UU No. 7Tahun 1950. Bunyi Pasal1ayat(2) adalah:" Kedaulatan Republik Indonesia

48 JURNAL HUKUM. NO. 26 VOL. 12 JANUARI2005:46 - 61

SriHastuti P. Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi...

Pemilihan umum Tahun 1955 di Indonesia

sering diijadikan rujukan untuk proses pemiludengan sistem multl partai. Pemilihan umumTahun 1955 merupakan Pemilu Nasionalpertama yang diselenggarakan secara amandandamai.'" Perserta Pemilu 955 selain partaipolitik Juga perorangan, walaupun untuk yangterakhir (calon perorangan) tidak ada satupunyang berhasil dalam kedua pemilihan(pemilihan anggota DPR dan PemilihanBadan Konstituante)."

Sebagaimana Pemilu 2004, Partai Politikpeserta pemilu pada Pemilu 1955 jugamencantumkan nama calon legislatifnya,sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun1953 tentang Pemilihan anggota Konstituantedan anggota DPR. Sistem Pemilu yangdigunakan dalam Pemilu 1955 adalahproporsional terbuka. Hal itu dapat dilihat dariketentuan Pasal15 UU No. 7Tahun 1953 ayat(1) mengenai daerah pemilihan sejumlah 16(enam belas) daerah pemilihan dimana padaayat (2) nya ditentukan bahwa masing-masingdaerah pemilihan tersebut akan dipllih

anggota Konstituante dan anggota DPR yangjumlahnya seimbang dengan jumlahpenduduknya. Sifat terbuka dapat dilihat darimekanisme pemilihannya, sebagaimanadijelaskan dalam Pasal 67 adalah Pemilihmemberikan suara kepada suatu daftardengan menusuk tanda gambar daftar itu danuntuk perseorangan, pemilih memberikansuara kepada seorang calon dengan menulisnomor daftar serta namacalon. (Pasal 67ayat(2) UU No 7 Tahun 1953).

Salahsatusyaratuntuk menyelenggarakanPemilu secara demokratis adalah adanyakomite Pemilihan (semacam PanitiaPemilihan) yang independen sifatnya. Pemilu1955 dilaksanakan oleh sebuah lembagabernama Panitia Pemilihan. Panitia Pemilihan

yangterdapatdi Ibu Kota Negara, ditunjuk olehPresiden dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia. Di tiap-tiap daerah pemilihanterdapat ]uga panitia pemilihan yang ditunjukoleh Menteri Kehakiman dengan nama PanitiaPemilihan, di tiap Kabupaten panitia pemilihanditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dengan

adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-samadengan Dewan Perwakilan Rakyaf.Bunyi Pasal 35:''Kemauan Rakyat adalah kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkalajang djudjur dan dilakukan menurut hak pilih bersifat umum dan kebersamaan, sertadengan pemungutan suarajang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara". Lalu bunyi Pasal57adalah:" Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih dalam suatupemilihan oleh warga negaraIndonesia jang memenuhi sjarat-sjarat dan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang".

Kurang lebih ada 29 Partai Politik yang mendapatkan suara dalam Pemilu 1955. Meskipun banyakpartai tetapl pelaksanaan Pemilu cukup aman dan damai. Menurut Herbert Feith, salah satu kunci berlangsungnyaPemilu 1955 secarademokratis dan relatif aman dan damai adalah diwakillnya semuapartai dalam badanpenyelenggara (sebagimana dituturkan oleh Herbert Feith dalam wawancaranya dengan wartawan TabloidDetik, Najib Asca, padabulan Februarl1999). Baca leblh lanjut dalam Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955diIndonesia, KPG, Jakarta, 1999,him. x

" Ibid, hal 91. Suaraperorangan dapat menjadi besarapablla ada penggabunga suara dalam satudaerah pemilihan dan penggabungan suara perorangan in! dimungkinkan karena dalam UU No. 7Tahun 1953,padaPasal 37ada ketentuan tentang penggabungan suaraperorangan. Lihat UU No. 7Tahun 1953 tentangpemilihan anggota Konstituante dananggota DPR.

49

nama Panitia Pemilihan Kabupaten. Sementaraitu. Di tiap kecamatan terdapat PanitiaPemungutan Suara dan di tiap desa terdapatPanitia Pendaftar PemilihJ^ Walaupun otoritaspenunjukkan ketua dan anggota panitiapemilih ada di tangan eksekutif (Presiden,Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam

Negeri), namun pada praktiknya panitiapemilih dapat bekerja secara independen,setidaknya independen ini dapat dipahamibahwa panitia pemilih tidak terbawa padakeharusan memenangkan partai pemerintahyang berkuasa, meskipun keberadaan merekaatas penunjukan Presiden dan paramenterinya. Satu hal lag! yang perlu dicatatpada Pemilu 1955 in! adalah masalahpendaftaran pemilih. Pendaftaran Pemilihdilakukan oleh panitia pendaftar pemilih yangada di tingkat desa dan setelah dilakukanpendaftaran, maka panitia pendaftaran pemilihharus mengumumkan kepada masyarakatselama 30 hari. Jika masih ada warga yangbelum terdaftar, maka waktu 30 hari tersebutdipandang cukup untuk mendapat pendaftartambahan. Selain itu, dalam pendaftaran, jikapemilih mempunyai tempat tinggal lebih darisatu, maka, pemilih ketlka didaftar harus

'menentukan salah satu tempat tinggalnyadimana dia akan menggunakan hak pilihnya.Mekanisme pendaftaran oleh panitiapendaftaran pemilih tingkat desa/kelurahanyang memberikan tenggang waktu kepadamasyarakat untuk melihat daftar pemilih inicukup baik untuk menghindan adanya wargayang telah memenuhi syarat sebagai pemilihtetapi tIdak terdaftar sebagai pemilih. Selain

itu, ketentuan UU yang menentukan bahwapemilih yang mempunyai tempat tinggal lebihdari satu, harusmenentukan salahsatu tempattinggalnya juga baik untuk menghindari adanyapendaftar double dan juga untuk menghindariadanya kemungkinan kecurangan yangdilakukan oleh pemilih dengan memilih diduatempat.

Ditlnjau dari segi tingkat partisipasi warga,Pemilu 1955 untuk memilih anggota DewanPerwakilan Rakyat pada tanggal 29 September1955 dlikuti oleh lebih dari 39juta rakyat Indonesiadan kurang lebih 91,54% yang memberikansuara. 2,5% meninggal pada masa antarapendaftaran hingga menjelang pemilihan.Praktis, hanya 6%dari warga negara Indonesiayang terdaftar tidak menggunakan hak mereka.Diantara yang terdaftar, 87,65% suaradinyatakansah. Kemudian untuk pemilihan anggota badanKonstituante yang berlangsung bulan Desember,tingkat partisipasi warga negara juga tinggi,kurang lebih 90% warga yang menggunakan hakpilihnya.^^ Tingkat partisipasi warga negara yangtinggi ini menunjukkan bahwa ada semangatyang begitu tinggi bag! masyarakat untukmembangun demokrasi melalui PemilihanUmum. Namun begitu, Pemilu 1955 tidakterlepas dari hal yang negatif. Adnan BuyungNasution mencatat, bahwa kampanye besar-besar yang sudah dimulal pada tahun 1953hingga menjelang Pemilu, menimbulkangelombang yang saiing bertentangan.Pertentangan Itu berembrio pada pidatoSoekamo di Amuntai (Kalimantan) yang terang-terangan menentang berdirinya negara Rl yangberasaskan Islam.'̂ Meskipun secara garis

Baca lebih lanjutPasal 17 UU No 7Tahun1953.Herbert Feith, Op. Cit., him 57.

"Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional diIndonesia: StudiSosioLegalatas

50 JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL 12 JANUARI2005:46 - 61

SriHastuti P. Pengalaman Indonesia Menuju DemokrasI...

besar Pemilu 1955 beijalan dengan baik, tetapijuga tidak terlepas dari adanya tindakan yangkurang demokratis yang dilakukan oleh partaipolitik tertentu melalui oknum-oknumnya, sepertitindakan tekanan dari Masyumi pada pemilihdibetbagai tempat di Aceh danJawa Barat. danintimidasi yang dilakukan oleh Lurah-Lurah PNIdan para pembantunya dl Jawatengah dan JawaTimurJ®

Pada akhirnya, ada pemaklumanterhadap sis! negatif dari Pemilu 1955, sebabPamliu 1955 merupakan Pemilu Naslonalpertama bag! bangsa Indonesia. Sebagaisebuah langkah awal untuk membentukpemerintahan yang demokratis, Pemilu 1955menjadi preseden baik bag! tumbuhnyasemangat berdemokrasi untuk Indonesia.

b. Pemilu Orde Baru.

Orde Baru sebagai sebuah istilah yangmelekat pada rezim yang menggantlkanSoekarno mempunyai keinglnan yang kuatuntuk mencoba tampil beda dari rezim OrdeLama, yang sejak 1959 telah memulalmenunjukkan otoriternya secara kentara.Sejumlah rekayasa dibuat oleh Rezim Orde

Baru, diantaranya yang terpenting menurutMohtar Mas'oed (1989) dalam melaluirekayasa politik tahun 1969 dimana adapenggabungan ratusan kelompok fungsionalyang berbeda-beda, termasuk pegawai negeriyang ditransformasikan ke dalam paratiGolkar.'® Namun demikian, Orde Barubukanlah antitesis dari orde lama. Dalam ha!

sistem dan kebijakan politik yang cenderungotoriter dan monopolistik, Orde Baru adalahpenerus dari Orde Lama. Tujuan politik OrdeBaru adalah menclptakan stabilitas politik danpembangunan ekonomi denganmemberlakukan mekanlsme politik yang tidakmemungkinkan adanya koreksi. Formatpolitiknya cenderung kurang menyantuni rakyatdan banyak melanggar hal-hal yang idea! darirepublik ini." Hal-hal Iain yang menjadi cirikhas orde baru adalah tingkah laku partai daniembaga perwakilan pada masa orde baruyang mendukung status quo sistem politik.Organisasi politik dan parlemen sangat loyalkepada Presiden Soeharto, terdapat"penggusuran" kader politik yang vokal dariposisi di partai politik maupun di DPR danIembaga politik cenderung memberlkan

Konstituante 1956-1959, Get. Kedua, (Grafiti, Jakarta, 2001), him 30.Pidato Soekarno tersebut menyulutprotes tokoh-tokoh partai Islam, seperti IsaAnshary dari Masyumi.

'̂ Herbert FeWh,Op.Cit., him 68-69. Bukti-bukti andanya intimidasi berasaladari laporan Pemilu. Di sejumlahDesadlJawa, Lurah mengancam pemilih dengan hukuman penjara dan denda yang besarkalau tidak memilihPNI, di Desa lain berupa ancaman penghentian pasokan garam dan kebutuhan lain, ancaman disuruhmeninggalkan desa jika tidak mengikuti petunjuk lurah mengenai pemungutan suara.Partai Komunis melalu.pemuda-pemuda Komunis danoknum-oknumnya juga mengintimidasi dari rumah kerumah untuk mengumpuikantandatangan dan cap Ibujar keanggotaan organsiasi-organlsasi front Komunis dan mengancam sertamenculikpendudukyang tidak mau memilih partai yang bergambar Palu Arit.

'®Mohtar Mas'oed, Ekonomi dan Struktur Politik OrdeBaru 1966-1971, LP3ES, 1989,sebagalmanadikutip oleh Mochtar Pabottinggi, Delima LegitimasiOrde Baru; Bayangan Krisis Politik danArab Pemecahannya,dalam Syamsudin Marls dan RezaSihbudi (ed), Menelaah Kembali Format Politik OrdeBaru, (Gramedia,Jakarta, 1995), him 25-26.

" Mochtar Pabottinggi, Ibid, him 26,32

51

perhatian pada kepentingan jangka pendekdibandingkan kebutuhan Jangka panjangnyasendiri.^^ Selain itu, OrdeBam jugamelahirkankekuatan politik yang pada masaperjalanannya menjadi sangat kuat dan solid,yaitu ABRI, terutama Angkatan darat.^® OrdeBaru jugaberupaya menguatkan negarauntukdapat mengatasi berbagai kcnflik dengan tigastrategi. Pertama, menempatkan kekuatanpemerintahan di DPR seoara dominan.Kedua, Penyederhanan sistem kepartalan.Ketiga, menetapkan Pancasila sebagal satu-satunya azas. Komposisi DPR dibuatsedemikian rupa agar tidak menyebabkandisintegrasi. Organisasi politik, terutama paratipolitik, dilakukan penataan karena pada masaorde lama, gangguan integrasl nasional banyakdilatarbelakangi oleh bervariasinya organisasipolitik yang mewadahi berbagai kepentinganprimordial dan saling memperebutkandominasi.2°

Sebenarnya Orde baru lebih memilihmembangun ekonomi ketimbang politik,karena ekonomi yang kuat dan mapan, akan

menjauhkan Indonesia dari kemiskinan danketerbelakangan, dan implikasi lebih jauhdarikemapanan ekonomi adalah dapatmengellimlnir bahaya komunisme yang akantumbuh subur- menurut asumsi Orde Bam -

jika perut rakyat Itu lapar. Namun demlklan,pembangunan ekonomi Orde Bam dibarengldengan penciptaan stabilitas denganpendekatan kemanan yang ketat.^' Olehkarena itu, tidaklah mengherankan apabllaperjalanan Orde Baru menlnggalkan sejumlahsejarah hltam yang bagi sebagian masyarakatIndonesia, merupakan penindasan yangsangat sistematls.

Terobsesinya Orde Baru untukmembangun ekonomi yang kuat atas dasarpembangunan yang menitik beratkan padaekonomi membawa rezim ini mengambllsikap tertentu dalam hal Pemilu. Pemilu hamsdilaksanakan sesuai dengan tuntutankonstitusi, namun kekuatan pemerintah hamsmendapat jaminan untuk memenangkanPemilu. Hal itu dimaksudkan agar pemerintahdapat mendomlnasi lembaga permusyawaratan/

" Arbi Sanit, SistemKepartalan dan Perwakilan OrdeBaru:Masalah dan Prospeknya, dalamdalamSyamsudin Haris dan RezaSihbudi (ed), Menelaah Kembali Format Politik Orde Bam, (Gramedia, Jakarta,1995), him 39-40

^^Juwono Sudarsono dalam"integrasl, Demokrasi, dan Pembauran Politik" artikei Kompas, 2 Desember1987, sebagaimanadikutip olehMoh. Mahfud MD, DemokrasidanKonstitusidIndonesia, (Liberty, Yogyakarta,1993), him. 76

®Moh. Mahfud MD, Ibid, him76,77.'̂Untuk menciptakan stabilitas nasional, Orde Baru membentuk lembaga-lembaga yang mempunyai kekuatan

represif seperti Opsus, Kopkamtib/Laksus, Diijen Sosopol atauDItsospol diDepdagri. Orde Baru jugamemberi"rewards" yangsebaik-baiknya kepadalembaga, kelompok, danindividu yangmemperlihatkan sikap akomodatifterhadap OrdeBaru. Bacadalam Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju demokrasi. Get. Kedua,(Pustaka Pelajar, 2000), him. 148-149. Sebaliknya, lembaga-lembaga, kelompok, individu-individu yang tidakakomodatif, bahkancenderung kritis terhadap kebijakan-kebijakan penguasaOrdeBaru, mendapatperlakuanyangrepresif. Sebagai Contoh apa yang menimpa Hariman Siregar, Arief Budiman, Sri Bintang Pamungkasadalah bagian dari catatan sejarah yang menunjukkan tindakan represif penguasa Orde Baru kepada merekayangdianggap "mengganggu" stabilitas nasiona.



lembaga perwakilan guna membangun negaradalam situasi politik yang stabil.^

Orde Baru mempunyai beberapakarakteristik. Peilama, lembaga Kepresidenanyangterlampau dominan. Lembaga ini hampirtidak mempunyai tandingan, terutama dalammembentuk format politik, karena sumberdaya politik yang diperlukan dalam prosespolitik, sangat besar dalam lembaga ini.Lembaga ini bahkan sampai dapatmengontrol rekrutmen politik, baik yang adadi lembaga-lembaga tinggi negara, blrokrasi,bahkan pada partai politik, organisasimasyarakat dan organisasi ekonomi. Khususpada rekrutmen di partai politik, Orde Barumenerapkan cara dimana pemimpin partaipolitik yang kritis, apalagi mengambil oposisi/menentang pemeritah, tidak akan memimpinpartai politik. Hanya mereka yang akomodatifdengan pemerintah saja yang diberi jalanuntuk memimpin partai politik. Kedua,rendahnya kesetaraan di antara lembaga-lembaga negara. Ketiga, rekruitmen politikyang tertutup. Keempat, blrokrasi sebagaiinstrumen kekuasaan. Kelima, kebijakanpublik yang tidak transparan. Keenam,sentratisasi. Ketujuh, implementasi HAM yangmasih rendah. Kedelapan, Sistem Peradilanyang tidak independen.^^

Pemilu selama Orde Baru berlangsungenam kali (1971.1977,1982,1987,1992,1997). Penyelenggaraan Pemilu selama OrdeBaru menggunakan dasar hukum yangberbeda-beda. Untuk Pemilu tahun 1971,dasar hukumnya adalah UU No 15Tahun 1969tentang Pemilihan Anggota-anggota BadanPermusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Pemilutahun 1977 berdasarkan UU No 4 Tahun 1975

tentang Perubahan atas UU NO 15 Tahun1969, dan tahun 1982 menggunakan UU No2 Tahun 1980tentang Perubahanatas UU No15 Tahun 1969 sebagaimana telah di rubahdengan UU No 4 Tahun 1975. Untuk Pemilutahun1987,1992 dan 1997menggunakan UUNo 1 Tahun 1985.

Meskipun di bawah aturanyang berbeda,namun seoara umum UU Pemilu yang berlakuselama Pemilu Orde Baru mencerminkan

karakter produk hukum yang ortodoks/elitis/konservatif. Karakter produk hukum ini isinyalebih mencerminkan visi politik elit politik, lebihmencerminkan keinginan pemerintah danbersifat positivis-instrumentalls. '̂' Hasil PemiluOrde Baru secara umum juga telahmenghasilkan pola perimbangan antarkekuatan politik yang khasdanterjaga, dimanaGolkar selalu menjadi pemenang Pemiludenganperolehan suara mutak (di atas 50 %).

^Moh. Mahfud MD, Politik Hukum diIndonesia, (LP3ES, Jakarta, 1998), him 322Bacajugahim 25yangmenguraikan karakter produk hukum.

^Afan Gaffar, ibid, him 150. Conloh nyata dari tindakan penguasa Orde Baru yang sangattidak demokratisdalam rekrutmen pemimpin partai politik adalah dalam sealpenentuan pimplnan Partai Demokrasi Indonesia.Soerjadi, yang dianggap akomodatif dengan penguasa Orde Baru terpilih sebagaiKetua PDl, walaupun dalamMunaslub di Surabaya, Mayorites konstituen partai tersebut lebih memilih Megawati, yang pada waktu itudianggap kurang/tidak akomodatif terhadappenguasa OrdeBaru. Dukungan Pemerintah terhadapSoerjadimenjadikan massapendukung Megawati menjadi progresif. Akhimya Partai terbelah menjadi dua, adaPDl proSoerjadi dan PDl ProMega yangberpuncak padaterjadinya penyerbuan kantor PDl dijalanDiponegoro No58,Jakarta Pusat, yang terkenal dengan Insiden 27Juli 1996.

Ibid,h\m 323

53

Tahun 1971, Golkar meraih 62,56 % suarapemilih dan menguasai kursi DPR 65,56 %.Pada Pemilu tahun 1977, suara yangdidapatkan Golkar adalah 62,11 % danmenguasai kursi di DPR 64,44. Pemilu tahun1882, suara yang diperoleh Golkar adalah64,34 % dan mendapatkan kursi DPR 60,50%. Pada Pemilu 1987, suara yang didapatGolkar adalah73,16%dan mendapatkan kursiDPR 74,75. Pada Pemilu 1992, Golkar meraih68,10 % suara dan mendapat jatah kursi DPR70,50 %. Kemenangan Golkar in! menimbulkantanda tanya besar, kenapa bisa dalam setlapPemilu, Golkar selalu mengantongl peringkatpertama. Ada sinyalemen bahwa kemenangantersebut diraih dengan oara-cara yang tidakelegan dan tIdak sehat {tIdak jujur dan adil-tambahan penulls). Pemilu orde baru jugamenunjukkan tingkat partisipasl masyarakatyangtlnggi untuk menggunakan hakplllhnya.^Tingkat partisipasl masyarakat dalammenggunakan hak pillhnya memang menjadipreseden yang balk bag! terciptanya Ikllmdemokrasi politik dl Indonesia. Namundemlklan, partisipasl warga yang benar-benarberlmplikasi positif pada demokrasi politikadalah partlsiapsi yang meluas, tanpadiskrimlnasi penggunaan hak pllih, dan adakebebasan untuk menentukan pilihannya. Jlkamenlngkatnya partisipasl warga karena adamoblllsasi, Intimidasi dan dibawah bayang-bayang ketakutan akan adanya ancaman darlrezim yang berkuasa, maka tingkat partlsipasi

inl hanya merupakan kamuflase belaka, yangdapat menjungklrballkkan tujuan

Pemilu tahun 1997 jugatIdak terlepas darlberbagal kritikan, Hasll penelitian GIDESmenyimpulkan bahwa Pemilu tersebut tIdakdemokratis^®. Lagi-lagI Golkar juga maslhmemegang peringkat pertama perolehansuara. Tingkat partisipasl masyarakat dalammenggunakan hak pillhnya memang menjadipreseden yang balk bagi terciptanya Ikllmdemokrasi politik dj Indonesia.

SIstem proporslonal yang diterapkantanpa adanya daftar calon legislatifmenjadlkan partal demlklan besar dalammenentukan wakll-wakllnya. Sehlngga,otorltas si wakll lebih banyak tergantungkepada partalnya. SIstem yang demlklanmemang dllnginkan oleh rezim kekuasaanpada saat Itu dan dllegallsasi melalul undang-undang Pemliunya.

SIstem proporslonal yang diterapkanpada Pemilu orde baru memang mengandungsejumlah kelemahan. Pertama, darl segl asasketerwakllan, wakll-wakll yang dicalonkan olehpartal tidak terlkat oleh ketentuan domlslll.Dengan demlklan, sangat mungkin seorangwakll rakyat mewaklll daerah yang bukantempat asal ataupun tempat domlslllnya.Kedua, darl segl hubungan antara si wakildengan konstltuennya, sistem proporslonalPemilu orde baru melahirkan hubungan yangrenggang antara rakyat dan wakllnya. Hal Initerjadi karena hubungan antara si wakil

2^Eep Saifullah Fatah, Pemilu dan Demokratisasi, Evaluasi terhadap Pemilu-Pemilu Orde Baru,Laboratorlum FISIP Dl dan (Mlzan, Jakarta -Bandung, 1997), him 19-20.Tingkatpartislspasi yang tinggi dalamPemilu Orde Baru juga dllakukan dengan moblllsasi politik kepada pemilih dan pada waktu Itu adastigma bahwawarga negara yang tidak menggunakan hak pillhnya, dlanggap warga yang "abnormal"

2®lndrla Samego, dkk (ed) Dinamika Kedaulatan Rakyat; Dilema-Dllema dalam Pemilu, Sistem Kepartaiandan Lembaga Perwakilan, (Pustaka CIdeslndo, Jakarta, 1997), him 66-67.



dengan konstituennya hanya melalui partaLDengan demikian, rakyat tidak mempunyaiakses secara langsung untuk mengontrolwakilnya. Ketiga, Proporsional yang berbasiswilayah, pada kenyataannya di Indonesiameiahirkan kesenjangan antar kawasan.Komposisi DPR dldominasi oleh mereka yangberasal daerah yang padat penduduknya,sehingga kebijakan pembangunan sepertinyalebih banyak terarah pada daerah-daerahtertentu.

Selain Itu, dari sudut sistem kepartaian,Pemilu orde baru memang menunjukkankestabilan politik. Dengan kebijakan tigapartai,maka akan lebih mudah bagi partai yangmenang dalam Pemilu untuk memcbilisasimassa dalam Pemilu-Pemilu berikutnya.Namun kesetabilan tersebut menjadi tidakberarti apabila hak politik rakyat dibendung,karenadalam perjalannnya partai-partai politikyang ada sudah tidak lagi sejalan denganaspirasi masyarakat. Partai-partai yang adahanya mempertahankan status quo saja.Dengan demikian, apalah artinya sistem partaiyang terbatas jika partai-partai yang ada itu tidaklagi dapat menyalurkan aspirasi masyarakat..

Dari segi teknis pelaksanaan, sebuahjajak pendapat mengenai Pemilu-PemiluOrde baru, menglndlkasikan beberapakelemahan. Petama, ada campur tanganbirokrasi dalam mempengaruhi pilihanmasyarakat. Kedua, Penltia Pemilu tidakindependen, memihak salah satu kontestan.Ketiga, Kompetisi antar kontestan tidakleluasa. Keempat, Rakyat tidak bebasmendiskusikan dan menentukan piiihannya.

Kelima, penghitungan suara tidak jujur.Keenam, tidak semua kontestan bebasberkampanye." Kelemahan-kelemahantersebut patut dipelajari guna perbaikanpenyelenggaraan Pemilu di Indonesia padamasa yang akan datang.

Pemilu Orde Baru memang banyakmeiahirkan kritik atas penyelenggaraannya.Pemilu Orde Baru belum memberikan

kesadaran kolektif terhadap rakyat mengenaipentingnya hak-hak politik rakyat. Kritik yangdiberikan oleh William Liddle melalui

penelitian kualitatifnya terhadap Pemilu-Pemilu Orde Baru adalah Pemilu belum

memadai sebagai alat untuk mengukur suararakyat, sebab Pemilu-Pemilu Orde Barudllaksanakan melalui sebuah proses yangtersentralisasi pada tangan-tangan birokrasiyangmanatangan-tangan tersebuttidak hanyamengatur hampir seluruh proses Pemiiu, tetapijuga berkepentingan untuk merekayasakemenangan "partai milik pemerintah".Kompetisi ditekan sedemikan rupa dankeragaman pandangan tidak memperolehempat secara memadai.^^

Pemilu Orde Baru memang berjalansecara regular. Dandalam perspektif demkorasi,sebuah regularitas pemilu memang menjadisyarat formal sebuahnegarademokrasi. Namundemikian, regularitas Pemilu belum tentu dapatmenjamin tegaknya sebuah negara demokrasi.Jika regularitas itu hanya untuk memenuhiritual politik, maka, Pemilu tersebut telahkehilangan "ruh" yang sebenarnya, sebabhanya sekedar rutinitas yang hasilnya tidakakan membawa perubahan pada tataran

^'lbidha\ 21-22

^^Baca dalam Eep Saifullah Fatah, Op.Cit, hal 21 jugadapatditemukan dalam tullsan Indria Samego. dkk(ed), Dinamika Kedaulatan Rakya ,Op.Cit.

55

sistem politik. Hikam mengatakan, apapunhasilnya, Pemilu Orde Bam tidak ditujukanuntuk mengubah sistem politik, meiainkanhanya untuk meneguhkan dan mengabsahkansistem yang berlaku. Dalam hal pencalcnanPresiden, berapa kali Pemilu Orde Baru,Golkar dan Partai-Partai di luar Golkar seiaiu

mencaionkan Soeharto sebagai Presiden.Oieh karena itu Pemilu di Indoensia (padamasa Orde Baru) lebih diberi bobot sebagaisebuah kewajiban ketimbang hak warganegara.29

c. Pemilu Pasca Orde Baru.

Reformasi ternyata meiahirkan beberapaperubahan, termasuk daiam soaipenyeienggaraan Pemilu 1999. Sistem muilipartai Pemilu 1999, yang diatur dalam UU No2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, ternyatabenar-benar memberi kesempatan kepadamasyarakat Indonesia - yang sebeiumnyaterbeienggu aspirasi poiitiknya - untukmembentuk partai politik seseuai denganaspirasi yang ingin diperjuangkan melaiuipartai yang dibentuknya. Munculnya banyakpartai politik dengan segmen dan ideologiyang beragam membuktikan bahwa rakyatindonnesia sebenarnya tidak buta politik.Meskipun sistem pemilunya yangdiatur daiamUU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu masihproporsional tanpa menyertakan namacaiegnya daiam kartu suara, tetapi Pemilupada masa reformasi menjadi ajang kompetisiyangcukup sehat bagi para kontestan Pemilu.

Namun demikian, Pemilu 1999 tidak iuput

dari bebagai bentuk peianggaran. Panwasiuadaiah institusi yang dibentuk tidak hanyamelakukan pengawasan terhadap semuaproses Pemilu, tetapi juga menyelesaikanterjadinya persengketaan Pemilu, termasukmenyelesaikan penyimpangan-penyimpanganPemilu serta menemskan peianggaran Pemiluke institusi Penegak Hukum.

Menurut data dari Panwasiu, terdapatberbagai jenis penyimpangan daiam Pemilu1999. Penyimpangan administratif ada 61394perkara yang diseiesaikan, 3 perkaradiiimpahkan kepada polisi, 1 perkara kepengadiian. Penyimpangan tata oarapenyeienggaraan Pemilu ada 1785 perkarayang telah diseiesaikan, 12 perkaradiiimpahkan kepada Poiisi. Penyimpanganberupa tindak Pidana Pemilu ada 347perkarayang telah diseiesaikan, 236 di iimpahkankepada Polisi, dan 24 perkara ke Pengadiian.Penyimpangan yangberupaMoney Politic ada122 perkara yang telah diseiesaikan, 18perkara diiimpahkan kepada Poiisi.Penyimpangan yang berkaitan dengankenetraian birokrasi dan pejabat pemerintahada 234 perkara yang telah diseiesaikan, 1perkara diiimpahkan kepada Polisi dan 1perkara ke Pengadiian®^

Kasus peianggaran tindak PidanaPemiluyang menonjoi pada Pemilu 1999 adaiahkekerasan terhadap partai politik yangdiiakukan oieh massa pendukung partai lain,seperti pencabutan, pengrusakan danpembakaran atribut partai, pengrusakan kantorpartai, pembakaran panggung kampanye

^Mohammad AS Hikam "Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik" dalam Syamsudin Haris (Ed), MenggugatPemilihan Umum Orde Baru, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998), him. 55

®°Data dari Panwasiu tentang jumlah penyimpangan dalam Pemilu 1999 di seiuruh Indonesia, dikutip dariPerlanggungjawaban Panwasiu Pusatlahun 1999, him. 62


Sri Hastuti P. Pengaiaman Indonesia Menuju Demokrasi...

partai dan penghina aktivis atau caleg partai.Hal ini merupakan konsekwensi dari sistemproporsiona! yang lebih mengedepankanatribut partai seperti tanda gambar dan nororurut partai.^^ Selain Itu, Pemilu 1999 adalahPemilu dengan sistem Multi Partai yangpertama kali semenjak lengsernya.Orde baru,sehingga banyaknya partai politik pesertaPemilu pada Pemilu 1999 sangat potensialmenimbulkan gesekan-gesekan yang dapatmenimbulkan kekerasan politik

Dari segi kelembagaan, pelaksanaanPemilu 1999 mengawali sebuah Pemilu yangmendekati demokratis. Ada Komisi PemillhanUmum yang dibentuk berdasarkan KeputusanPresiden dan di dalamnya merepresentasikangolongan pemerlntah dan partai politik. Ini miripdengan Pemilu 1955. Meskipun demikian, KPUpada Pemilu 1999 dalam perjalannya ternyatamenunjukkan ccntoh yang tidak demokratis,misalnya, ada anggota KPU dari suatu partaipolitik yang terlibat tender pengadaan logistikdan pertentangan diantara anggota KPU yangterdiri dari berbagai unsur Itu, yang kemudianmenyebabkan anggota KPU seperti Prof. Dr. HHarun Ai-Rasyid dari Partai yang berbasis padaislam, memilih keluar dari keanggotaannya' diKPU.

Pemilu 1999 selain diawasi olehPanwaslu juga di awasi lembaga pemantauPemilu yang non partisan. Hal itu memangdiboletikan dalam UU No 3 tahun 1999.

Lembaga Pemantau Pemilu ini dapat berasaldari dalam negerl, maupun dari luar negeri.Pemantau dari dalam negeri diantaranya

dalati KIPP, Forum Rektor, JPPR, JAMPPl.danlain sebagainya, sedangkan dari luar negeridiantaranya adalati dari Carter Centre, sebuahlembaga yang diketuai oleh Jimmy Carter,mantan Presiden Amerika Serikat. LembagaPemantau Pemilu ini dalam Pemilu orde baru

sangat mustahil.^^Pada Pemilu 2004 seoara yuridis

mendapatkan penguatan secara konstitusional,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22EUUD 1945 setelah perubahan. Pemilu 2004segi kelembagaan pemilu juga ada perubahan.KPU yang, pada Tahun 1999 hanyamendapatkan legitlmasi dari KeputusanPresiden sebagai dasar pembentukannya,pada Tahun 2004 KPU dikuatkan melaluiKonstitusi, yaitu Pasal 22E ayat (5). KomposisiKPU tidak lagi seperti Pemilu 1999. KPUberdasarkan UU No. 12Tahun 2003 tidak lagimenyertakan wakil-wakil dari partai politik danpemerintah. Selain itu, KPU memilikikewenangan yang sangat besar, baikkewenangan menyiapkan dan melaksanakanPemilu dari segi prosedur, KPU juga harusmenyediakan logistik Pemilu. Kewenanganyang besar itu sebenamya dalam prakteknyadapat berakibat pada terganggunya kinerjaKPU. Mestinya hal-hal yang dapat didelegasikankepada KPU Provlnsi, dimungklnkan melalui UUseperti pengadaan logistik Pemilu. Selain itu,sistem Pemilu padatahun 2004 yang menganutproporslonal terbuka masih membingungkanpemiiih. Ada dugaan bahwa banyaknya suratyang tidak sah, kemungkinan terjadi karenapemiiih masih bingung dengan cara

3'/b/d,hlm63^Padamasa orde baru, keberadaan pemantau Pemilu diluar pemantau pemilu resmi dari pemerintah,

dianggap pemantau yang illegal. Contchnya adalah KIPP, sebuah organisasi independen pemantau pemiluyang pada waktu Pemilu terakhir pada masa Orde Baru tahun 1997 dianggap inkonstltusicnal oleh penguasaOrde Baru. Beberapa aktivis KIPP bahkan sempat mendapat perlakuan repressif berupa teror dan kekerasan.

57

pemilihan yang berlaku, meskipun jauh-jauhhari sudah ada sosialisasi melalui berbagaimedia.

Kemudian sistem kepaitaian yang adamemang menawarkan banyak pilihan padarakyat dan padaPemilu 2004 in! rakyat cukupkritis dalam menjatuhkan pilihannya. Merekatidak lag! mau terjebak pada pilihansebelumnya. Dari sag! kontestasi, Pemilu2004 ini tidak jauh berbeda dengan Pemilu1999. Artinya, banyaknya partai politik yangmenjadl kontestan Pemilu menandakanadanya Iklim yang balk bag! tumbuhnyademokrasl.

Meskipun Pemilu 2004 diwarnal olehberbagai kerumltan, tetapi secara umumsistem Pemilu 2004 lebih balk dibandingkanPemilu sebelumnya. Pemlllh dapatmenentukan sendiri pilihannya, balk pilihanpartalnya maupun pilihan wakll-wakllnya.Sistem pemilihan yang seperti Itu dapatmerekatkan hubungan antara siwakil dan yangdiwaklllnya. Terlepas dari tidak dikenainyacaleg-caleg dari partai, sistem pemilihandengan memillh partai dan calegnya dapatmenclptakan kontrol yang kuat dari rakyatterhadap wakli-wakllnya di lembaga legislatlf.^

Selain pemilu leglslatif, pada tahun 2004Ini juga dliaksanakan pemilu preslden secaralangsung, yang berlangsung dua putaran.Putaran pertama diikuti oleh 5pasangan calonPreslden dan Wakil Preslden dan putarankedua dllkuti oleh dua pasangan calonPreslden dan Wakil Preslden. Meskipunberbagai kecurangan juga mewarnai pemilupreslden. namun pemilu presiden kali inidinilai berjalan dengan cukup demokratis.

Tetapi satu hal yang juga tidak boleh dilupakanpada pemilu preslden kali Ini adalah jumlahgolput yang meningkat. Adanya golput{golongan putlh) Ini bisa mengurangilegitimasi pasangan Presiden dan WakilPresiden terpllih sehingga agenda pemilu kedepan harus ada upaya untuk memlnimalisirjumlah golput.

d. Pelanggaran Pemilu sebagalAncaman Demokrasl

Pemilu tidak dapat dihlndarkan dariberbagai pelanggaran. Jika pelanggaranPemilu makin banyak dan tidak ditanganisesual dengan hukum dan prosedur yangberlaku, maka hal Itu akan berpengaruhterhadap upaya untuk mewujudkan Pemiluyang benar-benar demokratis. Salah satuIndlkator pemilu yang demokratis adalahminlmnya jumlah pelanggaran Pemilu danpenanganan pelanggaran pemilu secarakonslsten sesual hukum pemilu yang berlaku.Pelanggaran Pemilu selalu nampak dalam UUPemilu, termasuk dalam dalam UU No. 12Tahun 2003, yang mengkategorikanpelanggaran administrasi dan pelanggaranpidana. Berlkut ini berbagai bentukpelanggaran Pemilu menurut UU No 12Tahun 2003:

1. Pelanggaran Administrate antara lain :a) Mencurl start kampanye Pemilu,

membawa anak ballta, anak dibawahumur untuk kampanye.

b) Suratsuara tidak memuat Nomor danTanda Gambar Peserta Pemilu, baikpartai politik maupun perseorangan

c) Mencoblos lebih dari satu tanda

^Dahlan Tbaib, EvaluasiPemilu di Indonesia, dan Pemilu ideal Indonesia, tullsan untuk masukan di KomisIKonstitusi",2004

58 JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL 12JANUARI2005:46 - 61

Sri Hastuti R Pengalaman lndor]esia Menuju Demokrasi...

gambar peserta Pemilud) Petugas tidak memberikan bantuan

pada pemilih tunanetra, tuna daksaatau yang mempunyal halangan fisiklain sesuia dengan keinginannya

e) Pemberian suara dilakukan dl tempatselain TPS, kecuali bag! yang sakit dlrumah sakit

f) Pembuatan berita acara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS dan minimal 2 anggota KPPS

g) Surat suara yang rusak tidakmendapatkan ganti dari KPPS

h) Surat suara yang tidak sah, dianggapsah {Pasal 93 UNo 12tahun 2003)

i) Saksi peserta Pemilu tidak membawasurat mandat dari peserta Pemilu

i) Penghitungan suara dilakukandengan cara yang tidakmemungkinkan saksi peserta pemilu,Pengawas Pemilu, Pemantau Pemiludan warga masyarakat, tidak ikutmenyaksikan penghitungan suara

k) Keberatan saksi peserta pemilu atauwarga masyarakat tidak ditanggapi

Untuk pelanggaran admintrasi tersebut,Panwaslu yang berwenang mengawasisetiap tahapan pemilu, wapb meneruskankepada KPU dan selanjulnya, KPU yangakan menyelesaikan pelanggaranadministrasi tersebut.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu, antara lain :.. a) Memalsukan surat yang dibutuhkan

untuk keperluan Pemilu, Sesuai denganPasal 137 ayat (3), contoh; memalsikansurat suara, memalsukan suratketerangan pindah tempat memllih

b) Sengaja mengunakan atau menyuruhorang lain menggunakan surat palsu

sebagai surat sah, sebagaimanadiaturdalam asal 134ayat(4), sepertiPemalsuan Ijazah atau KIPpendukung calon angota DPD

c) Menggunakan kekerasan untukmenghalangi seseorang yang akanmelakukan pemungutan suara (Pasal139ayat (1)

d) Memberikan money poW/c (Pasal 139ayat(2)

e) Sengaja Mengatasnamakan oranglain untuk melakukan pemungutansuara (Pasal 139 ayat (3)

f) Sengaja melakukan pencoblosanlebih dari satu kali (Pasal 139ayat (4)

g) Sengaja menggagalkan Pemungutansuara (Pasal 139ayat (5)

h) Seorang majikan/atasan yang sengajatidak memberikan kesempatankepada pekerjanya untuk memberikansuaranya (Pasal 139 ayat (6)

i) Setiap orang yang sengajamendampingi pemilih selain yangdiatur dalam Pasal 185ayat (1)

j) Membantu • pemilih sengajamemberitahukan pillhan si pemilihkepada orang lain

k) Sengaja melakukan perbuatan yangmenyebabkan suara seorang pemilihmenjadi tidak berharga dengan caramisalnya merusak surat suara (Pasal140ayat (1)

1) Setiap orang yang karena kelalaiannyamenyebabkan rusak atau hilangnyahasil pemungutan suara yang telahdisegel (Pasal 140 ayat (3)

m) Sengaja mengubah hasil penghitungansuara dan/atau berita acara dansertifikat hasil penghitungan suara(asal 140 ayat (4).

59

Bentuk-bentuk pelanggaran yang begitukonkrit dialur dalam UU No 12 tahun 2003ini harus ditegakkan. Oleh karena itu,institusi yang diberi tanggungjawab untukmenangani pelanggaran harus mempunyaikomitmen untuk melakukan penegakanhukum agar Pemilu yang demckratis benar-benar dapat diwujudkan.Pelanggaran pidana pemilu yang jugamerupakan kejahatan Pemilu tersebutoleh Panwaslu, diteruskan kepada aparatpenyidik dan selanjutnya diteruskan padapengadilan untuk diproses secara hukum,sesual dengan hukum yang berlaku.Betatapun Pemilu berjalan lancar, jikatidak ada law enforcement terhadap electoral law, Pemilu tidak akan mempunyaiarti demokratis. UU No. 12 tahun 2003sudah cukup mengatur mengeni bentuk-bentuk peianggaran Pemilu, tetapi sejauhini kita maslh bertanya sejauhmanaeiemen-elemen yang terlibat dalamOrganisasi Pemilu mempunyai komitmenuntuk benar-benar melakukan penegakanHukum Pemilu. Sebab, Pemilu tahun2004juga tidak terlepas dari berbagai bentukpelanggaran, baik yang berkategoripelanggaran admlnistrasi maupun pidana.

Simpulan

Mesklpun secaragaris besarPemilu 1955berjalan dengan baik, tetapi juga tidak terlepasdari adanya tindakan yang kurang demokratisyang dilakukan oleh partai politik tertentu melaluioknum-oknumnya. Namun demikian, sebagailangkah awa! untuk membentuk pemerintahanyang demokratis, Pemilu 1955 menjadipreseden yang baik bagi tumbuhnya semangatberdemokrasi untuk Indonesia.

Berbeda dengan Pemilu 1955, pemilu-pemilu Orde Baru dilaksanakan melalui sebuahproses yang tersentralisasi padatangan-tanganbirokrasi yang mana tangan-tangan tersebut tidakhanya mengatur hampir seluruh proses Pemilu,tetapi juga berkepentingan untuk merekayasakemenangan "partai miiik pemerintah". Kompetisiditekan sedemikan rupa dan keragamanpandangan tidak memperoleh empat secaramemadai. Pemiiu Orde Baru tidak ditujukanuntuk mengubah sistem politik, melainkan hanyauntuk meneguhkan dan mengabsahkan sistemyang berlaku.

Mesklpun diwarnai oleh berbagaikerumitan, tetapi secara umum sistem Pemilu2004 lebih baik dibandingkan Pemiiusebelumnya. Pemilih dapat menentukansendiri pilihannya, baik piiihan partainyamaupun piiihan wakil-wakilnya. Sistempemilihan yang seperti itu dapat merekatkanhubungan antara siwakii dan yang diwakilinya.

Daftar Pustaka.

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi danKonstituslonalime Indonesia,diterbitkan oleh Mahkamah KonstitusiRi dan Pusat Studi Hukum Tata NegaraUniversitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Fatah, Eep Saifuilah, Pemilu dan Demokratisasi,Evaluasi terhadap Pemilu-Pemilu OrdeBaru, Laboratorium FISIP Ui dan Mizan,Jakarta - Bandung, 1997

Feith, Herbert, Pemilihan Umum 1955 diIndonesia, KPG, Jakarta, 1999.

Gaffar.Afan, Politik Indonesia; TransisiMenujuDemokrasi, Get. Kedua, PustakaPelajar, 2000.

60 JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL 12JANUARI2005:46 • 61

Sri Hastuti P. Pengalaman hdonesia Menuju Demokrasi...

Haris, Syamsudin dan Reza Sihbudi (ed),Menelaah Kembali Format Politik Orde

Baru, Gramedia, Jakarta, 1995

Haris, Syamsudin (ed), MenggugatPemilihanUmum Orde Baru,YayasanObor Indonesia, Jakarta, 1998

Held. David, Demokrasi dan Tatanan Globai,Dari Negara Modern hinggaPemerintahan Kosmopoiitan,Penerjemah Damanhuri, PustakaPeiajar, Yogyakarta, 2004

Kcesnardi, Moh. dan Hamaily Ibrahim, PemgantarHukum Tata Negara Indonesia, PusatStudi Hukum Tata Negara UniversitasIndonesia, Jakarta, 1988.

MD, Moh. Mahfud. Demokrasi dan Konstitusidi Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993

Politik Hukum di Indonesia, LP3ES,Jakarta, 1998

Nasution, Adnan Buyung, Asp/ras/Peme/fn/a/janKonstitusional di Indonesia: Studi Sosio

Legal atas Konstituante 1956-1959, Get.Kedua, Grafiti, Jakarta, 2001

Samego, Indria, dkk (ed) Dinamika KedaulatanRakyat; Dilema-Dilema dalam Pemiiu,Sistem Kepartaian dan LembagaPerwakilan, Pustaka Cidesindo,Jakarta, 1997.

Sorensen, Georg, Demokrasi danDemoicraf/sas/; Proses dan Prospekdalam Dunia Yang Sedang Berubah,penerjemah 1. Made Krisna, PustakaPeiajar, Yogjakarta, 2003.

Strong, G.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modem, Kajian tentang Sejarah danBentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, diterjemahkan

oleh SPATeamwork, Penerbit Nuansadan Nusamedia, Bandung, 2004

Thaib, Dahlan ," Evaluasi Pemiiu di Indonesia,dan Pemiiu Ideal Indonesia", tulisanuntuk masukan di Komisi Konstitusi",2004.

Panwasiu Pusat, Pengawasan PemilihanUmum 1999; PertanggungjawabanPanwasiuPusat Tahun 1999, PanwasiuPusat, Jakarta, 1999

Repubiik Indonesia, UU No 7 Tahun 1953tentang Pemilihan Umum

. UU No 15 Tahun 1969 tentangPemilihan Umum untuk AnggautaBadan Permusywaratan/LembagaPerwakilan

, UU No 4 Tahun 1975 tentangPerubahan atas UU No 15 Tahun 1969

tentang Pemilihan Umum untukAnggauta Badan Permusywaratan/Lembaga Perwakilan

, UU No 2 Tahun 1980 tentangPerubahan atas UU No 15 Tahun 1969

sebagaimana telah di rubah denganUU No 4 Tahun 1975

, UU No. 1Tahun 1985 tentang Pemilihananggota MPR, DPR dan DPRD

, UU No. 3 Tahun 1999 tentangPemilihan Umum

, UU No 12 tahun 2004 tentangPemilihan Umum untuk anggota DPR,DPD dan DPRD

, UU No.23 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum presiden dan WakilPresiden

61

pengalaman indonesia menuju demokrasi beberapa catalan

Documents