pengadilan tinggi medan filebahwa terhadap penggantian blanko sertifikat nomor : 293 , tersebut...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N Nomor :433/Pdt/2017/PT MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
Ir. RUDY PANUSUNAN SIAHAAN, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sei
Selayang, TASBI (Taman Setia Budi Indah) Blok II No.
6, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan
Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa
kepada SARONO,S.H., Advokat Konsultan
Hukum,berkantor kantor di Komplek TASBI Blok VV No.
165 (Kantor LBH Pekat-IB), berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 24 Februari 2016, dahulu Penggugat
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING; Lawan
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN PUSAT di Jakarta Pusat Gedung Bank Syariah Bukopin, Jalan Salemba Raya No. 55 cq. PT. Bank Syariah Bukopin S. Parman Nomor : 77 Medan, dahuluTERGUGAT Iselanjutnya disebut
TERBANDING ; dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, beralamat/berkedudukan di Jalan Pangkalan
Mansyur/Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 17
Medan, dahuluTERGUGAT II selanjutnya
disebutTURUT TERBANDING ; Pengadilan Tinggi tersebut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 2 Maret
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
tertanggal 8 Maret 2016 dibawah register perkara No. 116/Pdt.G/2016/PN.Mdn.
telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-tergugat, atas hal-hal sebagai
berikut :
Bahwa benar Penggugat ( Ir.Rudy Panusunan Siahaan ) adalah benar
pengusaha yang bidang usahanya adalah menggerakkan /menjalankan
mesin-mesin produksi pemecah batu –batu untuk kebutuhan bangunan-
bangunan gedung-gedung dan sarana jalan baik untuk Kota Medan
khususnya dan luar Kota Medan pada umumnya , dimana usaha Penggugat
didirikan sejak tahun 2013.-
Bahwa benar diawal pendirian perusahaan dimana usaha tersebut diatas
berjalan dengan baik, dengan bantuan modal usaha yang diperoleh dari
Tergugat I , bantuan modal yang diberikan oleh Tergugat I adalah dalam
bentuk kredit , namun sampai dengan sekarang ini data-data kredit ( seperti
salinan akte perjanjian kredit berikut dengan jumlah kredit yang diberikan )
tidak pernah diberikan kepada Penggugat selaku Debitur ;
Bahwa benar atas modal kerja yang diberikan oleh Tergugat I tersebut telah
dijamin dengan agunan kredit yakni :
1 (satu) unit bangunan rumah berikut dengan tapak tanahnya yang
terletak di Jalan Sei Selayang/Sei Kwala , Desa/Kel.Merdeka , sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 293 tertanggal 30 -11- 1989.-
Bahwa belakangan usaha yang Penggugat jalankan mengalami kemunduran
terkait bahan baku dan pemasaran produk yang dihasilkan , sehingga
berpengaruh kepada pembayaran kewajiban oleh Penggugat kepada
Tergugat I dan selanjutnya oleh Tergugat I telah mengirimkan surat
pemberitahuan Lelang kedua tertanggal 12 Pebruari 2016.- Nomor : 57/RPP-
KP/Srt-Klr/BSB-II/2016.- yang tanpa memberitahukan kepada Penggugat ,
berapa sebenarnya jumlah kredit yang Penggugat harus tanggung jawabi ,
Surat tersebut diatas bersanaan dengan Pengumuman Lelang Kedua di Mas
Media oleh Tergugat I , sementara Pengumuman Lelang yang pertama tidak
pernah dilakukan dan langsung pada Pengumuman yang kedua ;
Bahwa atas tunggakan kredit tersebut diatas oleh Penggugat telah berusaha
untuk menyelesaikannya , dimana yang telah Penggugat program adalah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
dengan jalan Take Over Kredit kepada Penyandang Dana ( Finance) kepada
Bank lainnya agar Penggugat dapat berjalan dan pulih kembali seperti
semula ;
Bahwa ditengah Penggugat sedang berusaha/upaya untuk melakukan Take
Over Kredit kepada Bank lainnya , tanpa memberitahu kepada Penggugat
tiba-tiba Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II telah memasang hak
tanggungan terhadap Sertifikat Hak Mlik Nomor : 293 , milik Penggugat yang
dijadikan jaminan kepada Tergugat I tanpa setahu dan seizin dari Penggugat
dan telah menggunakan blanko Sertifikat yang baru , padahal jika akan
dipasang Hak Tanggungan dalam suatu jaminan ( Sertifikat hak Milik Nomor :
293 ) untuk membubuhkan NIB ( Nomor Identifikasi Bidang ) harus setahu dan
seizin dari Penggugat selaku pemilik jaminan , namun hal yang demikian tidak
dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
Bahwa terhadap penggantian blanko Sertifikat Nomor : 293 , tersebut
Penggugat keberatan dengan alasan saat Penggugat mempertanyakan biaya
penggantian blanko tersebut Tergugat I tidak memberikan rincian, hanya
dinyatakan danyatakan akan ditalangi dan Tergugat I tidak pernah transparan
;
Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II
yang telah melakukan penggantian blanko Sertifikat Hak Milik Nomor : 293,
telah memasang Hak Tanggungan pada Sertifikat Hak Milik : 293 dan
pencatuman NIB –nya yang merupakan jaminan milik Penggugat dengan
tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum
dan cacat prosedural yang mengakibatkan Hak Tanggungan yang dipasang
pada jaminan milik Penggugat tersebut diatas batal dan tidak berkekuatan
hukum lagi ;
Bahwa konsekwensinya dari perbuatan yang melawan hukum tersebut
mengakibatkan Pengumuman Lelang di Harian Waspada tertanggal 25
Pebruari 2016,- yang dilakukan oleh Tergugat I cacat hukum dan batal demi
hukum , akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II sehingga upaya
Penggugat untuk melakukan Take Over Kredit kepada Bank Lainnya gagal
total , dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat
rencana Penggugat melakukan Take Over Kredit Bank Lainnya menjadi gagal
total telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum , sehingga
kerugian yang dialami oleh Penggugat sbb :
Kerugian mendapatkan pinjaman baru berupa Take Over Kredit sebesar
Rp.6.000.000.000 ( enam milyar rupiah ) ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
Yang harus dibayar seketika dan sekaligus leh Tergugat I dan Tergugat II
kepada Penggugat ;
Bahwa sesuai dengan Arrest Lindenbaum –Cohen, yang juga menjadi
Jurisprudensi tetap di Indonesia , maka “ tiap perbuatan melanggar hukum
yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;
Bahwa kaedah mana telah ditafsirkan dan dijabarkan bahwa suatu perbuatan
yang dikatakan melanggar hukum dapat diukur dengan empat kriteria yakni :
a. Melanggar hak orang lain ;
b. Bertentangan dengan kewajiban dari si Pembuat ;
c. Bertentangan dengan kesusilaan ;
d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas
masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;
Bahwa landasan hukum tersebut diatas juga didukung dengan Pasal 1365
KUHPerdata yang berbunyi sbb :
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang
lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu
mengganti kerugian tersebut :
Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia/hampa ,
Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan Sita
Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan
Tergugat II baik yang bergerak dan yang tidak bergerak ;
Bahwa khawatir Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi keputusan
dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas kepada Tergugat dihukum
untuk membayar uang paksa ( Dwang Soom ) sebesar Rp.5.000.000 (lima
juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan
Negeri Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
Bahwa disebabkan bukti-bukti yang dipunyai dan diajukan oleh Penggugat di
persidangan adalah bukti-buktikepemilikan yang autentik (dibuat dihadapan
pejabat yang berwenang ), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri
Medan dalam perkara a quo dapat memeriksa,mengadili dan memutus
perkara ini dengan Putusan Serta Merta ( Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun
ada Verzet, banding dan Kasasi ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka selanjutnya
Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan segera memanggil
pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
untuk itu seraya memberikan putusan serta merta ( Uit Voerbaar Bij Voorrad )
meskipun ada Verzet ,banding dan kasasi yang amarnya berbunyi sbb :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang
telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dapat
dikwalifisir/dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan
merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar
Rp.6.000.000.000. ( enam milyar rupiah ) kepada Penggugat seketika dan
sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwang
Soom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 ( Lima juta rupiah ) perhari
, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar
Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ;
ATAU. Jika Peradilan berpendapat lain dalam perkara ini, maka berilah putusan yang
seadil2nya ( Ex Aequo Et Bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah
mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 29 April
2016, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :
TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT
PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA
INI
1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali
apa yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima, Niet Ontvankelijk verklaard karena tidak memenuhi ketentuan hukum
yang berlaku, yakni tidak dipenuhinya syarat-syarat formil surat gugatan yang
mutlak harus dipenuhi, antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini.
3. Bahwa, Pengadilan Negeri Medan secara kompetensi absolute tidak
berwenang untuk mengadili perkara sengketa dalam hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat I ini dikarenakan hal-hal sbb.:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
3.1 Perikatan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I
merupakan akad atau hubungan hukum di bidang ekonomi syariah dan
kesepakatan terkait penyelesaian perselisihan pun telah diatur dengan
tegas dengan menunjun Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia
(BAMUI). Dimana Kemudian sesuai dengan hasil pertemuan antara
Dewan Pimpinan MUI dengan Pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003
serta memperhatikan isi surat Pengurus BAMUI No.82/BAMUI/07/X/2003,
tanggal 07 Oktobe 2003, maka MUI dengan Sk-nya no.Kep-
09/MUI/XII/2003,pada tanggal 24 Desember 1993 antara lain
menetapkan: Mengubah nama Badan Arbitras Muamalat Indonesia
(BAMUI) menjadiBadan Aritrase Syariah Nasional atau lazim disingkat
BASYARNAS;
3.2 Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa telah secara khusus – dan
karenanya menjadi lex spesialis – ditegaskan sbb.:
Pasal 1 Ayat 3
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase
yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak
sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang
dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Pasal 2
Undang-undang ini mengatur sengketa atau beda pendapat antar para
pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan
perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa
atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul akan
diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian
sengketa.
Pasal 3
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak
yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
3.3 Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama telah secara khusus – dan karenanya menjadi lex spesialis –
ditegaskan sebagai berikut
Pasal 49
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama islam di bidang :
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari’ah.
Penjelasan Pasal 49 Huruf (i)
Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan
usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi :
a. bank syariah;
b. asuransi syari’ah;
c. reasuransi syari’ah;
d. reksadana syari’ah;
e. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
f. sekuritas syari’ah;
g. pembiayaan syari’ah;
h. pegadaian syari’ah;
i. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah;
j. bisnis syari’ah; dan
k. lembaga keuangan mikro syar’ah.
3.4 Bahwa, berdasaran Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah juga telah secara khusus – dan karenanya menjadi lex
spesialis – ditegaskan sebagai berikut :
Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah yang berbunyi sebagai berikut :
1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa
dilakukan sesuai isi akad.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Bahwa, bahkan kini Peradilan Umum sudah lama sekali tidak memiliki celah
untuk dapat atau berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah ( in casu
perbankan syariah) dimana secara tegas berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi tanggal 28 Maret 2013 Nomor 93/PUU/-X/2012 tentang perkara
Pengujian undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penjelasan pasal
55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang sebelumnya masih
memungkinkan penyerahan mengadili sengketa perbankan syariah ke
Peradilan Umum yang berbunyi :
Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai
dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut :
a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau
lembaga arbitrase lain; dan/atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka kini Pengadilan
apapun di lingkungan Peradilan Umum tidak berwenang untuk
mengadili sengketa ekonomi syariah melainkan hanya dapat
diselesaikan melalui Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas).
Bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ekonomi syariah mencakup:
1. Kewenangan memutus sengketa mengenai sah tidaknya akad yang
diperjanjikan oleh lembaga ekonomi syariah (misalnya perbankan) dengan
nasabah;
2. Kewenangan memutus sengketa mengenai hak milik dari barang atau
aktiva yang dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau
akad;
3. Kewenangan memutus sengketa keperdataan lainnya dalam lapangan
ekonomi syariah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta perikatan berikut dasar hukum di
atas maka telah sangat jelas dan terang bahwa hubungan hukum diantara
Penggugat dan Tergugat I tersebut nyata-nyata merupakan hubungan ekonomi
syariah.
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Undang-
undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah demi hukum
Pengadilan Negeri in casu Pengailan Negeri Medan harus menyatakan
sebagai Tidak Berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini.
TENTANG POKOK PERKARA
1. Penting dikemukakan dalam jawaban ini bahwa dalam hal Tergugat 1
melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan dan atau Lelang eksekusi
(litigasi), Insyaallah tidak dilakukan dengan atau secara semena-mena,
tidak dilakukan secara zalim. Dimana untuk sampai ke tahap Lelang
dan atau litigasi tersebut sudah sangat lazim terlebih dahulu
diupayakan cara-cara persuasive (nonlitigasi). Misalnya kunjungan,
komunikasi langsung dan penagihan-penagihan, baik penagihan
melalui Surat Peringatan tertulis maupun penagihan secara langsung
ke tempat debitur (on the spot);
2. Jika upaya nonlitigasi dari Tergugat 1 tidak diindahkan oleh Penggugat,
maka tidak serta merta dilakukan Lelang eksekusi, melainkan terlebih
dahulu harus diberikan Surat Peringatan Pertama, jika tidak diindahkan
maka diberikan Surat Peringatan Kedua dan jika tidak diindahkan
diberikan Surat Peringatan Ketiga/terakhir;
3. Intinya adalah proses eksekus1 Lelang / litigasi merupakan opsi atau
pilihan terakhir dari Tergugat 1, hal ini terpaksa dilakukan semata-mata
dan mengingat Penggugat tidak menunjukan iktikad untuk memenuhi
kewajiban. Hasil lelangnya pun nantinya untuk membayar kewajiban
Penggugat kepada Tergugat 1;
4. Sulit diterima akal sehat bahwa Penggugat mendalilkan tidak tahu
menahu jumlah kewajibannya atau dalam hal ini Pengugat pura-pura
tidak tahu kewajibannya kepada Tergugat 1 berapa, sementara telah
jelas-jelas tertulis dalam Surat Peringatan tertulis sbb.:
SURAT PERINGATAN I tertanggal 07 Oktober 2014 No.048/SP-
Pincab/BSB-MDN/X/2014 TOTAL TUNGGAKAN KEWAJIBAN
SAMPAI SEPTEMBER 2014 RP.10.859.319 (Bukti T1-1);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
SURAT PERINGATAN II tertanggal 22 Oktober 2014
No.051/SP-Pincab/BSB-MDN/X/2014 TOTAL TUNGGAKAN
KEWAJIBAN SAMPAI OKTOBER 2014 RP.21.718.638 ( Bukti
T1-2);
SURAT PERINGATAN III tertanggal 05 Desember 2014
No.062/SP-Pincab/BSB-MDN/XII/2014 TOTAL TUNGGAKAN
KEWAJIBAN SAMPAI NOPEMBER 2014 RP.32.577.958 (Bukti
T1-3);
5. Pun dalam hal prosedur dan atau proses lelang, Penggugat
menyampaikan bahwa Tergugat I tiba-tiba langsung ke Pengumuman
Kedua tidak melalui Pengumuman Pertama. Disini jelas bahwa
Penggugat tidak faham prosedur Lelang eksekusi karena Tergugat 1
memasang Pengumuman Pertama sesuai prosedur dan telah dilakukan
pada tanggal 10 Februari 2016 (Bukti T1-4);
6. Bahkan melalui surat No.57/RPP-KP/Sry-Klr/BSB-II/2016 sesuai
prosedur Tergugat 1 wajib memberitahukan jadwal Lelang kepada
Pengugat (Bukti T1-5);
7. Tergugat 1 tidak habis mengerti bagaimana bisa dan bagaimana
mungkin Penggugat menuduh Tergugat 1 bekerja sama dengan
Tergugat II tiba-tiba tanpa memberitahu Penggugat memasang Hak
Tanggungan (Bukti T1-6) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor:239
(Bukti T1-7);
Untuk menyegarkan ingatan Penggugat bersama ini Tergugat 1
kutipkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan tertanggal
19 Nopember 2013 No.060/Pincab/BSB-MDN/SPPFP/XI/2013 (Bukti
T1-8) yang ditandatangani di atas materei oleh Penggugat dan Lina
Elviani Simatupang istri Penggugat, antara lain menyangkut hal-hal
sbb.:
- Jenis Pembiayaan : Murabahah Konsumsi;
- Kegunaan : Take Over Fasilitas Pembiayaan an CV.Tri
Duta Karya yang terletak di Jl. Sei Silayang
No.26. Kelurahan Merdeka. Kecamatan Medan
Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Pengikatan : Notariil;
- Jaminan : Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM
No.293 an Insinyur Rudy Panusunan…..dst
- Hadir pada saat akad :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
- Nasabah a.n Rudy Panusunan Siahaan;
- Istri Nasabah a.n. Ibu Lina Elviani Simatupang;
- Persyaratan Jaminan : Agunan wajib dibebankan Hak
Tanggungan peringkat pertama untuk
kepentingan Bank Syariah Bukopin melalui
Notaris/PPAT rekanan Bank Syariah Bukopin,
dst
8. Selain itu Penggugat juga telah menandatangani Akad Murabahah
No.04 tanggal 20 Desember 2013 dihadapan Notaris Sisiliana Buchari
SH (Bukti T1-9), Pengakuan Hutang No.05 tanggal 20 Desember 2013
dihadapan Notaris Sisiliana Buchari SH (Bukti T1-10) serta Tabel
Angsuran Pembiayaan (Bukti T1-11).
9. Dalam gugatan Penggugat menuliskan bahwa ditengah Penggugat
sedang berusaha/upaya untuk melakukan Take Over Kredit kepada
Bank lainya…….dst. Sementara dalam Surat Persetujuan Pemberian
Fasilitas Pembiayaan tertanggal 19 Nopember 2013
No.060/Pincab/BSB-MDN/SPPFP/XI/2013 point Kegunaan : Take Over
Fasilitas Pembiayaan…..dst. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan
bahwa usaha Penggugat tidak berkembang, karena pada tahun 2013
mengajukan pembiayaan untuk take over sementara pada tahun 2016
ini masih juga untuk take over. Pertanyaanya kemudian, usaha
Penggugat apakah benar-benar dilakukan secara serius/sungguh-
sungguh atau tidak karena terbukti tidak bisa memenuhi kewajiban
Penggugat kepada Tergugat 1;
Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan bukti-bukti shahih/otentik Tergugat 1
tersebut diatas maka gugatan Penggugat adalah GUGATAN YANG MENGADA-
ADA DAN SALAH PERADILAN dan karenanya telah jelas dan cukup alasan
menurut hukum bagi yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui
Majelis Hakim Pemeriksa a quo untuk menolak gugatan Penggugat ini dengan
menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima [Niet On Vankelijke-NO];
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan
memutus perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat 1 adalah Tergugat yang baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang
timbul dalam perkara ini .
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Demikian jawaban kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat,
terimakasih.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah
mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 1 Juni
2016, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :
Dalam Pokok Perkara :
1. Bahwa Tergugat II tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam
jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :
293/Merdeka tanggal 30-11-2001, terdaftar atas naa Doktorandus Manahara
Siahaan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gub.KDH.Tk.I Prop
Sum.Utara di Medan tanggal 28-2-1989 No. Sk. 593.2.21.73-2/1989, terletak
di Sei Silayang/Jl. Sei Kwala Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru,
Kota Medan ;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 293/Merdeka atas nama Doktorandus
Manahara Siahaan kemudian beralih keatas nama Insinyur Rudy Panusunan
Siahaan berdasarkan Akta Hibah Nomor 67/2003 tanggal 06-03-2003 yang
dibuat oleh Rudy Haposan Siahaan. SH selaku PPAT sesuai Surat Ukur
Sementara No.4320/1989 tanggal 30-11-1989 seluas 670 M2 ;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 293/Merdeka atas Insinyur Panusunan Siahaan
dikenakan Hak Tanggungan Nomor : 09074/2015 peringkat I (Pertama) APHT,
PPAT Hajjah Sisiliana, SH No. 03/2015 tanggal 17-03-2015 pada PT. Bank
Syariah Bukopin berkedudukan di Jakarta Cabang Medan ;
5. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah terhadap penerbitan
maupun Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 293/Merdeka tanggal 30-11-
1989 telah sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada dan tidak pernah ada
gangguan dari pihak manapun dan sertipikat Hak Milik tersebut merupakan
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi
kalau dilihat dari tujuan pendaftaran tanah baik melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1961 maupun Nomor 24 tahun 1997 maka status kepeilikan
hak atas tanah bagi warga Negara Indonesia akan terjamin dan akan tercipta
suatu kepastian baik mengenai, subjeknya, objeknya maupun hak yang
melekat di atasnya termasuk ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 293/Merdeka dalam Buku Tanah terdapat
catatan SKPT Lelang No.97 tanggal 12-2-2016 ;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II ohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai
berikut :
Dalam Pokok Perkara :
1. Menyatakan sah dan berharga Sertifkat Hak Milik Noor : 293/ Kelurahan
Merdeka tersebut.
2. Menyatakan sah Hak Tanggungan Nomor : 09074/2015 Peringkat Pertama
APHT PPAT Hajjah Sisiliana, SH Nomor 03/2015 tanggal 17-3-2015 pada PT
Bank Syariah Bukopin berkedudkan di Jakarta Cabang Medan.
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan
116/Pdt.G/2016 /PN.Mdn, tanggal 10 Mei 2107 dengan amar sebagai berikut :
M E N G A D I L I : DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.2.889.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
;
Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan masing-masing
kepada Penggugat pada tanggal 4 September 2017 dan kepada Tergugat I dan
Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal tanggal 7 Juni
2017 ;
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 112/2017 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ternyata Kuasa Hukum Penggugat
telah telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 116/Pdt.G/2016 /PN.Mdn, tanggal 10 Mei 2107 dan permohonan banding
tersebut telahdiberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal
19 September 2017 dan kepada Tergugat II pada tanggal 18 September 2017;
Menimbang, bahwa (Kuasa Hukum)Pembanding semula Penggugat telah
menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 30 Oktober 2017, memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
semula Tergugat I pada tanggal 8 Nopember 2017 dan kepada Tergugat II pada
tanggal 9 Nopember 2017;
Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan
Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 116/Pdt.G/2016 /PN.Mdn, tanggal 10 Mei 2107 yang
disampaikan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9
Nopmeber 2017, kepada Tergugat I pada tanggal 19 September 2017 serta
kepada Terugat II pada tanggal 18 September 2017 yang isinya menerangkan
bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal
pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebutsebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh
Pembandingsemula Penggugat tertanggal30 Oktober 2017 pokoknya memohon
agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya
mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Pembanding
semula para Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan pada pokoknya
sebagai berikut;
1. Bahwa khusus terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan dalam putusannya pada bagian Dalam Eksepsi,
Penggugat/Pembanding menyatakan setuju dengan pertimbangan dari Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut, karena telah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa sedangkan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan dalam putusannya pada bagian Dalam Pokok Perkara,
Penggugat/Pembanding menyatakan sangat keberatan, dimana Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan dalam Pertimbangan Hukum Putusannya pada
halaman 20 alinea ke 5 (lima) sampai dengan halaman 21 pada bagian Dalam
Pokok Perkara telah mempertimbangkan sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
pokok gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu Majelis Hakim
akan mempertimbangkan gugatan Penggugat”
“Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat adalah
mengenai modal kerja yang diberikan oleh Tergugat I tersebut telah dijamin
dengan agunan kredit yakni : 1 (satu) unit bangunan rumah berikut dengan
tapak tanahnya yang terletak di Jalan Sei Selayang/Sei Kwala, Desa/Kel.
Merdeka, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 293 tertanggal 30-11-
1989.
Bahwa oleh karena usaha yang Penggugat jalankan mengalami
kemunduran terkait bahan baku dan pemasaran produk yang dihasilkan,
sehingga berpengaruh kepada pembayaran kewajiban oleh Penggugat
kepada Tergugat I dan selanjutnya oleh Tergugat I telah mengirimkan surat
pemberitahuan Lelang kedua tertanggal 12 Pebruari 2016, Nomor :
57/RPP-KP/Srt-Klr/BSB-II/2016 yang tanpa memberitahukan kepada
Penggugat, berapa sebenarnya jumlah kredit yang Penggugat harus
tanggung jawabi, Surat tersebut diatas bersamaan dengan Pengumuman
Lelang Kedua di Mas Media oleh Tergugat I, sementara pengumuman
Lelang yang pertama tidak pernah dilakukan dan langsung pada
Pengumuman yang kedua”
“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari
gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat tidak menyebutkan atau
tidak dapat membuktikan mengenai kemunduran usaha Penggugat yang
dimaksud sehingga berpengaruh kepada pembayaran kewajiban oleh
Penggugat kepada Tergugat I”
“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ada itikad baik
untuk melaksanakan kewajibannya maka Tergugat I melakukan lelang
terhadap agunan kredit yakni : 1 (satu) unit bangunan rumah berikut
dengan tapak tanahnya yang terletak di Jalan Sei Selayang/Sei Kwala,
Desa/Kel. Merdeka, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 293
tertanggal 30-11-1989”
“Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat
Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah diajukan
oleh Penggugat dipersidangan tidak satupun bukti tersebut membuktikan
bahwa usaha Penggugat mengalami kemunduran sehingga dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut kurang
beralasan”
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur
libel) sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima”
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas oleh karena gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas maka
gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima”
3. Bahwa dengan pertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Negeri Medan
dalam Putusannya telah Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak
dapat diterima.
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan
gugatan Penggugat/Pembanding kabur (obscuur libel), rancu dan tidak jelas,
dengan alasan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan mengenai
kemunduran usaha Penggugat/Pembanding, yang dijadikan dasar Pengadilan
Negeri Medan untuk menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat
diterima, secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tersebutbukan mengenai pelanggaran terhadap Syarat Formil Gugatan yang dapat menyebabkan gugatan
Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.
5. Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan
mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat/Pembanding tentang
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan
Tergugat II/Terbanding II, akan tetapi dalam putusannya Pengadilan Negeri
Medan tidak ada mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat/Pembanding
tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat
I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II.
6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Medan telah kurang dalam
pertimbangan hukumnya dan tidak tertib beracara dalam perkara A-quo.
7. Bahwa selanjutnya pekenankanlah Penggugat/Pembanding untuk
menyampaikan kembali dalil-dalil yang menjadi pokok gugatan
Penggugat/Pembanding tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan
oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang tercantum
dalam gugatan Penggugat/Pembanding halaman 2 alinea ke 2 (dua) sampai
alinea ke 4 (empat) sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
“Bahwa ditengah Penggugat sedang berusaha/upaya untuk melakukan
Take Over Kredit kepada Bank lainnya, tanpa memberitahu kepada
Penggugat tiba-tiba Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II telah
memasang hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 293, milik
Penggugat yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I tanpa setahu dan
seizin dari Penggugat dan telah menggunakan blanko Sertifikat yang baru,
padahal jika akan dipasang Hak Tanggungan dalam suatu jaminan
(Sertifikat Hak Milik Nomor : 293) untuk membubuhkan NIB (Nomor
Indetifikasi Bidang) harus setahu dan seizin dari Penggugat selaku pemilik
jaminan, namun hal yang demikian tidak dilakukan oleh Tergugat I dan
Tergugat II”
“Bahwa terhadap penggantian blanko Sertifikat Nomor : 293 tersebut
Penggugat keberatan dengan alasan saat Penggugat mempertanyakan
biaya penggantian blanko tersebut Tergugat I tidak memberikan rincian,
hanya dinyatakan akan ditalangi dan Tergugat I tidak pernah transparan”
“Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat
II yang telah melakukan penggantian blanko Sertifikat Hak Milik Nomor :
293, telah memasang Hak Tanggungan pada Sertifikat Hak Milik : 293 dan
pencantuman NIB-nya yang merupakan jaminan milik Penggugat dengan
tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah perbuatan yang melanggar
hukum dan cacat procedural yang mengakibatkan Hak Tanggungan yang
dipasang pada jaminan milik Penggugat tersebut diatas batal dan tidak
berkekuatan hukum lagi”
8. Bahwa dari bukti Tergugat I/Terbanding I bertanda Bukti T1-6 dan T1-7 yaitu
berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 09074/2015 tanggal 05 Oktober
2015 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 293, terbukti benar telah adanya
penggantian blanko Sertipikat Hak Milik Nomor : 293, sehingga Sertipikat Hak
Tanggungan baru dapat dibuat pada tanggal 05 Oktober 2015, padahal
pengikatan kredit Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I
telah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana bukti
Penggugat/Pembanding bertanda Bukti P-1 dan P-2.
9. Bahwa selain itu saksi-saksi Tergugat I/Terbanding I yang bernama Muhamad Ardhika dan Oki Pratama Nst, juga telah menerangkan bahwa benar telah
terjadi penggantian blanko Sertipikat Hak Milik Nomor : 293.
10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa
apa yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
yang telah melakukan penggantian blanko Sertifikat Hak Milik Nomor : 293,
telah memasang Hak Tanggungan pada Sertifikat Hak Milik : 293 dan
pencantuman NIB-nya yang merupakan jaminan milik Penggugat/Pembanding
dengan tanpa setahu dan seizin Penggugat/Pembanding, adalah
Perbuatan Yang Melanggar Hukum dan cacat procedural yang mengakibatkan
Hak Tanggungan yang dipasang pada jaminan milik Penggugat/Pembanding
tersebut diatas Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum lagi.
11. Bahwa dengan telah batal dan tidak berkekuatan hukum lagi Hak Tanggungan
yang dipasang pada jaminan milik Penggugat/Pembanding maka konsekuensi
hukumnya Tergugat I/Terbanding I tidak dibenarkan untuk melakukan lelang
terhadap jaminan milik Penggugat/Pembanding tersebut.
12. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Medan telah tidak cermat
mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang telah
diajukan oleh para pihak dalam perkara ini sehingga Putusan Pengadilan
Negeri Medan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam
Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No:672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober
1972 yang menyatakan :
" Kekurangan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti para pihak berarti
Judec factie tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan
bukti-bukti karena itu putusan tersebut harus dibatalkan ".
13. Bahwa oleh karenanya patutlah secara hukum Putusan Pengadilan Negeri
Medan yang dimohonkan bandingnya untuk dinyatakan batal.
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dengan ini
dimohonkan kehadapan Majelis Hakim Tinggi agar dalam putusannya
mengabulkan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk
seluruhnya, serta dimohonkan pula agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 116/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan
banding, dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum para
Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula
Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya
memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa
perkara ini menguatkan putusan Pengadilan NegeriNomor 116/Pdt.G/2016
/PN.Mdn, tanggal 10 Mei 2107 yang dimintakan banding dengan alasan-alasan
pada pokoknya sebagai berikut;
adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah
sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
1. Bahwa Pembanding/semula Penggugat menurut pengakuannya telah
membuat pernyataan Banding pada tanggal 08 September 2017 dan
mengajukan memori bandingnya tertanggal 30 Oktober 2017 diterima oleh
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medantanggal 30 Oktober 2017 dan baru
diberitahukan dan diterima oleh Terbanding 1/semula Tergugat I pada 08
November 2017;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan secara teliti, jelas dan
seksama telah memberikan putusannya yang adil dalam perkara perdata Reg.
No. 116/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 10 Mei 2017 yang pada intinya
“Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” (niet ontvankelijke
verklaard/NO).
3. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah tepat
dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts
Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku
dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh
Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak
tepat, tidak benar sama sekali dan hanya mengulur-ulur waktu dalam
memenuhi atau membayar kewajibannya kepada Terbanding I/semula
Tergugat I.
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam
mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam
mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan
pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis
normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work
dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga
didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup
matang dengan sangat jelas.
5. Bahwa Pembanding/semula Penggugat menyatakan dalam Memori
Bandingnya di poin 6 (enam) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan telah kurang dalam pertimbangan hukumnya dan tidak tertib
beracara dalam perkara A-quo.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
6. Bahwa untuk menanggapi di poin 6(enam) Memori Banding
Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat I merasa
seharusnya Pembanding/semula Penggugat lebih banyak belajar lagi aspek-
aspek hukum khususnya membaca bukunya M. Yahya Harahap (hal. 811),
bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara
lain:
a) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
b) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis
consortium;
c) Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel; atau
d) Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan
seterusnya.
Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (mengadung cacat atau
obscuur libel), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas
mencantumkan dalam amar putusan : menyatakan gugatan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke verklaard/NO).
Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi perlu juga TerbandingI/semula
Tergugat I sampaikan beberapa Putusan Mahkamah Agung terdahulu antara lain,
Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan “Gugatan
yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut,
harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini.”
Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, dalam putusannya Mahkamah
Agung menyatakan “Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima”
Bahwa terhadap apa yang telah Terbanding I/semula Tergugat I sampaikan diatas
maka sungguh sangat jelas dan tepat dalam putusan Perkara Perdata Nomor:
116/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2017, karena Majelis Hakim telah
memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara
yuridis normatif yang cukup matang berdasar menurut hukum;
7. Bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya di poin 12
(dua belas) dengan merujuk pada salah satu Jurisprudensi Mahkamah Agung
hanyalah dalil atau argument yang seolah-olah ilmiah argumentative namun
menurut hemat Terbanding I/semula Tergugat I hal itu merupakan ekspresi sikap
putus asa, sehingga justru yang menonjol dalam memori banding adalah tidak
lebih dan tidak kurang hanyalah menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja
tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan
emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti, apabila
dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan pengadilan tingkat pertama
sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain,
dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti
telah konsisten dan sangat tepat;
8. Bahwa sungguh sangat disayangkan apabila kuasa Pembanding/semula
Penggugat yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami
atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan;
9. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan
duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang
hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor
116/Pdt.G/2016 /PN.Mdn, tanggal 10 Mei 2107 dan khususnya lagi memori
banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPenggugat tertanggal 30 Oktober
2017 MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada
Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hokum dengan uraian
pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Medan telah
mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kemunduran
usahanya, sedangkan pokok isi Gugatan Penggugat adalah Tergugat telah
melakukan PMH karena memasang Hak Tanggungan atas SHM 293 milik
Penggugat dalam rangka memenuhi persyaratan lelang barang jaminan;
Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang memasang Hak
Tanggungan pada Sertifikat Hak Milik No 293 milik Penggugat bukan merupakan
Perbuatan Melawan Hukum, karena hal tersebut merupakan Hak Tergugat
sebagai pemegang barang jaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Akad
Marabahah yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa atas jaminan tersebut akan dibebani hak tanggungan
peringkat pertama untuk kepentingan Tergugat I selaku BANK, karenanya
Penggugat selaku NASABAH akan menandatangani akta-akta, surat kuasa
membebankan hak tanggungan pada hari itu juga, dan selanjutnya Penggugat
swelaku nasabah memberi kuasa kuasa untuk menjual/mengeksekusi jaminan
melalui cara dibawah tangan atau melalui penetapan Pengadilan negeri apabila
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
Penggugat selaku Nasabah tidal melakukan kewajibannya sesuai kesepakatan
para pihak;
Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat tidak dapat
membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok mengenai Perbuatan Melawan
Hukum yang dilakukan Oleh tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat,
maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa beradasarkan alasan tersebut maka
putusanPengadilan Negeri harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili
sendiri dengan amar seperti yang akan disebut di bawah ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan
banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Penggugat dapat
dibenarkan, dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 116/Pdt.G/2016
/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2107 harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan
mengadili sendiri dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semulaPenggugat tetap
berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat banding.
Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk
Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In
De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perkara ini ;
MENGADILI
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Pengugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 116/Pdt.G/2016
/PN.Mdntanggal 10 Mei 2107 yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 433/PDT/2017/PT MDN
2. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini
ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh kami : LINTON SIRAIT
SH, MH sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari
2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta
MANSURDIN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh pembanding dan Terbanding;
Hakim Anggota, Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH LINTON SIRAIT SH, MH
SUWIDYA,SH.LLM
Panitera Pengganti,
MANSURDIN, SH