pengadilan tinggi medan · halaman 1 dari 65 halaman ... (untuk selanjutnya disebut sebagai tanah...
TRANSCRIPT
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
P U T U S A N
NOMOR : 360/PDT/2016/PT MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:
1. HISAR NAPITUPULU beralamat di Lumban Tonga-Tonga, Desa
Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba
Samosir, Sumatera Utara, semula sebagai Tergugat-I,
selanjutnya disebut Pembanding-I.
2. JAUDIN NAPITUPULU beralamat di Jalan Balige No. 19, Kelurahan
Parparean III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba
Samosir, Sumatera Utara, semula sebagai Tergugat-II,
selanjutnya disebut Pembanding-II.
Dalam perkara ini Pembanding-I dan Pembanding-II telah
memberikan kuasa kepada Manahan, S.H.,
Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, berkantor pada
“Kantor Hukum Manahan Sembiring, S.H. & Rekan” di
Jalan Pasar III Gg. Cempaka Nomor 11 Medan
Perjuangan, Kode Pos 20237, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 5 September 2016, terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register
Nomor 193/SK/2016/PN. BLG pada tanggal 18
September 2016, yang sebagai kuasanya bertindak untuk
dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut:
Pembanding-I,II.
MELAWAN
DAHLAN MANURUNG, beralamat di Lumban Datu, Kelurahan Patane III,
Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera
Utara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edison
Simanjuntak, SH dan Anthony Samuel, SH Advokat,
berkantor pada Law Office Edison and Associates,
beralamat di Jalan Sawah Lunto No. 21 A, Manggarai,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 30 Mei 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan No.
110/SK/2016/PN. BLG, semula disebut Penggugat,
selanjutnya disebut Terbanding.
Pengadilan Tinggi Tersebut:
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR :
360/PDT/2016/PT MDN tanggal 24 November 2016 tentang penunjukan majelis
hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding.
Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg
tanggal 10 Agustus 2016.
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret
2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 Maret
2016 dengan Register perkara No. 17/Pdt.G/2016/PN.BLG, dengan perbaikan
gugatan tanggal 26 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang bertindak untuk diri
sendiri maupun mewakili “ahli waris lainnya dari almarhum Raja Josua
Manurung” (untuk selanjutnya disebut “Ahli Waris Lainnya”) guna mengurus
permasalahan hukum atas harta peninggalan dari almarhum Raja Josua
Manurung yang belum terbagi (boedel waris), yakni berupa “tanah yang
berukuran 50 m × 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter
persegi) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba
Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II dengan batas-batas.
Sebelah Utara: tanah milik R. Junus Napitupulu. Sebelah Timur: Jalan Raya
Balige. Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani. Sebelah Barat: Jalan
Kuburan” (untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara), yakni
berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 16 Februari
2016 (bukti P-1).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
2. Bahwa adapun riwayat Tanah Terperkara dan keturunan dari almarhum
Raja Josua Manurung dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:
a. Bahwa Tanah Terperkara pada mulanya adalah milik seseorang yang
“bermarga Napitupulu” (nama lengkap almarhum tidak lagi Penggugat
kenal), yang kemudian Tanah Terperkara diberikan kepada Putrinya/
“boru Napitupulu” dan Raja Josua Manurung setelah pernikahan
mereka.
b. Bahwa setelah Istrinya/ “boru Napitupulu” meninggal tanpa dikaruniai
keturunan, kemudian Raja Josua Manurung menikah lagi, yakni dengan
Ahut br. Simangunsong. Dalam kehidupan berumah tangga mereka
berkediaman di Tanah Terperkara dan dikaruniai dua orang anak laki-
laki, yakni Lamisana Manurung yang lahir pada tahun 1910 dan
Dorianus Manurung yang lahir pada tahun 1911.
c. Bahwa kemudian Lamisana Manurung menikah dengan Tiur br. Siahaan
dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yakni Marhalam Manurung yang
lahir pada tahun 1932. Selanjutnya Dorianus Manurung menikah dengan
S. br. Siregar dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yakni Isarael
Manurung yang lahir pada tahun 1936, yang mana mereka semua masih
tinggal bersama/ serumah di Tanah Terperkara dengan kedua orang
tuanya, yakni Raja Josua Manurung dan Ahut br. Simangunsong.
d. Bahwa setelah Istrinya/ S. br. Siregar meninggal pada ± tahun 1940,
kemudian Dorianus Manurung menikah lagi pada ± tahun 1943 dengan
wanita yang telah menjanda cerai dari seseorang yang “bermarga
Panjaitan”, yakni Loina br. Napitupulu. Kemudian mereka dikaruniai dua
orang anak perempuan, yakni Tiarma br. Manurung yang lahir tahun
1944 dan Tiurlan br. Manurung yang lahir tahun 1947, serta seorang
anak laki-laki, yakni Oloan Manurung yang lahir tahun 1950.
e. Bahwa setelah Raja Josua Manurung meninggal pada ± tahun 1948 dan
Ahut br. Simangunsong meninggal pada ± tahun 1950, Lamisana
Manurung bersama anak-istrinya merantau ke Pematang Siantar.
Kemudian setelah meninggal Istrinya/ Tiur br. Siahaan pada ± tahun
1956, Lamisana Manurung menikah lagi, yakni dengan Mariatun br.
Siregar dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yakni Dahlan Manurung
(selaku Penggugat dalam gugatan ini) yang lahir pada tahun 1959.
f. Bahwa pada tahun 1974, dimana Isarael Manurung (anak dari istri
pertama Dorianus Manurung) sudah merantau ke Kisaran (± sejak tahun
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
1956) dan kedua anak perempuan Dorianus Manurung sudah menikah
atau dimana yang tinggal di Tanah Terperkara hanya Dorianus
Manurung beserta Istrinya/ Loina br. Napitupulu dan anak laki-lakinya/
Oloan Manurung, mereka pernah menghadapi permasalahan, yakni
dimana seseorang yang bernama Baktiar Napitupulu mengaku-ngaku
memiliki Tanah Terperkara dan dengan berbagai cara untuk menguasai
Tanah Terperkara, namun keluarga Dorianus Manurung dibantu oleh
beberapa warga Desa Parparean II, Kec. Porsea dalam
memperjuangkan Tanah Terperkara hingga berhasil, yakni salah
satunya yang masih dikenal adalah Midian Napitupulu.
g. Bahwa setelah Dorianus Manurung meninggal pada ± tahun 1978 dan
Istrinya/ Loina br. Napitupulu meninggal pada tahun 1984 (bertepatan
dengan tahun meninggalnya Lamisana Manurung), hanya Oloan
Manurung yang tinggal di Tanah Terperkara. Selanjutnya pada ± tahun
1994, rumah yang sudah dibangun sejak semasa hidup Raja Josua
Manurung di Tanah Terperkara mengalami musibah kebakaran ketika
Oloan Manurung berkunjung ke rumah Marhalam Manurung/ abangnya
di Medan. Kemudian oleh karena Penggugat merasa prihatin terhadap
Oloan Manurung/ adiknya karena tidak memiliki tempat tinggal lagi,
untuk itu Penggugat membantu membangun kembali rumah di Tanah
Terperkara.
h. Bahwa pada tahun 1996, Penggugat bersama Marhalam Manurung,
Isarael Manurung, dan Oloan Manurung berupaya untuk mengesahkan
Tanah Terperkara yang merupakan Tanah Hak Milik Perorangan Adat,
yakni sebagai berikut.
1) Upaya pertama kali, yakni menghadap Tumpak Napitupulu selaku
Kepala Desa Parparean II, dengan hasil berupa arahan agar
menghadap Kecamatan Porsea guna dilakukan Pengumuman.
Pengumuman terlaksana oleh Kecamatan Porsea selama 14 hari,
yakni sebagaimana Surat Pengumuman No: 593/1145/1996
tertanggal 1 Agustus 1996 oleh Kecamatan Porsea (Bukti P-2).
2) Upaya selanjutnya setelah Pengumuman tersebut, yakni kembali
menghadap Kepala Desa Parparean II, dan selanjutnya dibuatkan
Surat Keterangan No:100/52/2015/1996 tertanggal 14 Agustus 1996
oleh Kepala Desa Parparean II (Bukti P-3).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
3) Upaya selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa
Parparean II tersebut, yakni membuat Surat Keterangan Hak Milik di
bawah tangan yang bermaterai dan bertandatangan tertanggal 16
Agustus 1996 dengan “disaksikan” oleh Midian Napitupulu dan
Marbun Napitupulu serta “diketahui” oleh Kepala Desa Parparean II
(Bukti P-4).
4) Upaya terakhir, yakni menghadap Notaris Julitri Roriana, S.H. untuk
membuat Pernyataan Perpindahan Hak Milik dengan berdasarkan
surat-surat tersebut diatas, yakni sebagaimana Akta No. 9 tertanggal
16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H. (Bukti P-5).
i. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2000, Marhalam Manurung yang
meninggal di kediamannya di Medan dibawa ke Porsea dan dikuburkan
di Tanah Terperkara, selanjutnya Dinar br. Marpaung/ istri Penggugat
meninggal pada tanggal 17 Agustus 2004 yang juga dikuburkan di Tanah
Terperkara, dimana Oloan Manurung masih tetap bertempat tinggal di
Tanah Terperkara hingga meninggal pada tanggal 30 Desember 2011,
yang juga dikuburkan di Tanah Terperkara. Kemudian Isarael Manurung
meninggal tanpa keturunan pada tanggal 9 April 2013 dan dikuburkan di
Panca Arga/Kab. Asahan.
3. Bahwa berdasarkan uraian “riwayat Tanah Terperkara dan keturunan dari
almarhum Raja Josua Manurung” sebagaimana dipaparkan dalam angka 2
posita gugatan Penggugat tersebut di atas sudah secara jelas dan terang
mengenai fakta penguasaan Tanah Terperkara secara turun temurun yang
menunjukan bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya merupakan pihak
pemilik Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum
Raja Joshua Manurung, serta ditambah dengan fakta bahwa rumah maupun
kuburan dari almarhum Oloan Manurung serta kuburan almarhum Marhalam
Manurung, dan kuburan almarhum Istri Penggugat, hingga kini masih di
Tanah Terperkara, yakni dibuktikan dengan bukti foto terakhir pada Juli
2015 (Bukti P-6).
4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan
bukti-bukti kepemilikan/ hak atas Tanah Terperkara Penggugat dan Ahli
Waris Lainnya yang merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua
Manurung, yang mana merupakan hasil dari upaya pengesahan Tanah Hak
Milik Perorangan Adat sebagaimana dipaparkan dalam angka 2 huruf h
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
posita gugatan Penggugat tersebut di atas, untuk itu akan Penggugat
uraikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 1997 tentang Pendaftaran
Tanah berikut Penjelasannya sebagaimana TLNRI 3696 (selanjutnya
disebut “PP 24/1997 berikut Penjelasannya”) dan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 3 Thn 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (selanjutnya disebut “PMNA
3/1997”).
5. Bahwa menurut pasal 24 PP 24/1997 berikut Penjelasannya, yakni pada
pokoknya untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak
tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan
yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh kepala kantor
pertanahan dianggap cukup untuk mendaftar hak. Bukti-bukti yang dimiliki
Penggugat dan Ahli Waris Lainnya, yakni sebagai berikut.
a. Surat Keterangan Hak Milik dibawah tangan yang bermaterai dan
bertandatangan tertanggal 16 Agustus 1996 yang dibuat oleh
Penggugat bersama Marhalam Manurung (almarhum), Isarael
Manurung (almarhum), dan Oloan Manurung (almarhum) dengan
“disaksikan” oleh Midian Napitupulu (almarhum) dan Marbun Napitupulu
(almarhum) serta “diketahui” oleh Tumpak Napitupulu selaku Kepala
Desa Parparean II, Kecamatan Porsea.
Bahwa surat tersebut adalah salah satu alat bukti tertulis Penggugat
dan Ahli Waris Lainnya atas Tanah Terperkara, yakni sebagaimana
Penjelasan pasal 24 ayat 1 huruf (f) PP 24/1997 serta pasal 76 ayat 1
huruf (g) PMNA 3/1997: “akta pemindahan hak yang dibuat di bawah
tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala
Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini”.
Kemudian Penggugat bersama Marhalam Manurung (almarhum),
Isarael Manurung (almarhum) dan Oloan Manurung (almarhum)
membuat Pernyataan Perpindahan Hak Milik sebagaimana Akta No. 9
tanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H.
b. Keterangan Saksi yang diberikan oleh Midian Napitupulu (almarhum)
dan Marbun Napitupulu (almarhum) selaku Pengetua adat setempat
dan/atau setidak-tidaknya selaku orang yang dituakan karena telah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
lama bertempat tinggal di Desa Parparean II atau di lingkungan Tanah
Terperkara.
- Menurut Penjelasan pasal 24 ayat 1 paragraf kedua dan ketiga PP
24/1997 serta pasal 76 ayat 2 PMNA 3/1997. bahwa pada pokoknya
pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan
dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang
bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat
setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang
bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan
vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan benar pemilik bidang tanah tersebut.
- Kemudian saksi yang dimaksud juga menurut Penjelasan pasal 24
ayat 1 paragraf ketiga PP 24/1997 jo pasal 76 ayat 2 dan ayat 3
huruf b PMNA 3/1997. bahwa saksi tersebut di atas dikatakan
“cakap bersaksi” karena tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan Penggugat maupun Ahli Waris Lainnya sampai derajat
kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, dan
mengetahui kepemilikan tersebut karena sudah dianggap sebagai
pengetua adat dan/atau sudah lama bertempat tinggal di desa letak
tanah tersebut.
6. Bahwa sebagai dasar yang memperkuat bukti-bukti yang dimiliki Penggugat
dan Ahli Waris Lainnya atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel
warisan dari almarhum Raja Josua Manurung sebagaimana dipaparkan di
atas adalah dengan adanya Surat Pengumuman No: 593/1145/1996
tertanggal 1 Agustus 1996 oleh R. Situmorang, BA selaku Sekwilcam a.n
Camat Porsea, yang mana dari Surat Pengumuman Kecamatan Porsea
selama 14 hari atau sejak tanggal 1 Agustus 1996 – 14 Agustus 1996 yang
pada faktanya “tidak ada satupun pihak yang keberatan”.
Kemudian atas Pengumuman tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
Parparean II melalui Surat Keterangan No: 100/ 52/ 2015/ 1996 tertanggal
14 Agustus 1996 oleh Tumpak Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean II,
yang isi suratnya, yakni:
“Marhalam Manurung dibenarkan mempunyai sebidang tanah di desa
Parparean II yang terletak di Jl. Protokol Balige, dan nama tersebut diatas
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
telah membuat surat pengumuman ditempat yang terang dari tgl 1 Agustus
1996, sampai sekarang ternyata tidak ada keberatan. surat keterangan ini
diberikan kepadanya adalah untuk mengambil/melengkapi surat-suratnya,
dari Kantor Camat Porsea”.
7. Bahwa berdasarkan uraian PP 24/1997 berikut Penjelasannya dan PMNA
3/1997 sehubungan dengan bukti “Surat Keterangan Hak Milik di bawah
tangan yang bermaterai dan bertandatangan tertanggal 16 Agustus 1996”
dan yang dikukuhkan dalam “Akta Pernyataan Perpindahan Hak Milik No. 9
tertanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H.”, serta
dikuatkan dengan adanya “Surat Keterangan No: 100/52/2015/1996
tertanggal 14 Agustus 1996 oleh Kepala Desa Parparean II” dan “Surat
Pengumuman No: 593/1145/1996 tertanggal 1 Agustus 1996” oleh
Kecamatan Porsea, yang dimiliki dari hasil upaya Penggugat dan Ahli Waris
Lainnya dalam mengesahkan Tanah Terperkara, oleh karena itu secara
hukum Penggugat dan Ahli Waris Lainnya memiliki bukti-bukti kepemilikan/
hak atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum
Raja Josua Manurung yang berasal dari konversi hak-hak lama.
8. Bahwa dengan kata lain, berdasarkan fakta penguasaan Tanah Terperkara
secara turun temurun sebagaimana yang telah dipaparkan dalam angka 2
posita gugatan Penggugat tersebut di atas serta bukti-bukti kepemilikan/ hak
atas Tanah Terperkara yang berasal dari konversi hak-hak lama
sebagaimana juga telah dipaparkan dalam angka 5 dan 6 posita gugatan
Penggugat tersebut di atas, menunjukan bahwa “Tanah Terperkara secara
sah dan meyakinkan adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang
merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung yang
belum terbagi”.
9. Bahwa pada bulan Januari 2008, setelah Penggugat dan Ahli Waris Lainnya
memahami pentingnya pendaftaran tanah dan dengan pertimbangan pada
saat itu telah memiliki cukup uang untuk mempersiapkan segala biaya yang
timbul dalam proses pendaftaran Tanah Terperkara, selanjutnya Penggugat
selaku salah satu ahli waris dan mewakili Ahli Waris Lainnya berupaya
melakukan “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali” di Kantor Pertanahan
Toba Samosir”.
10. Bahwa ketika Penggugat baru saja berupaya untuk memenuhi persyaratan
awal “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, tiba-tiba Tergugat I
“mengaku-ngaku” memiliki Tanah Terperkara baik secara lisan maupun
tersurat ke berbagai instansi pemerintah, dan pada akhirnya membuat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
upaya Penggugat tersebut menjadi tidak terlaksana dan hingga berlanjut
pada beberapa kali pertemuan yang difasilitasi Kecamatan Porsea pada
bulan Januari 2008 itu juga berdasarkan aduan lisan dan/atau tersurat dari
Tergugat I tersebut.
11. Bahwa pada beberapa kali pertemuan di Kantor Kecamatan Porsea
sebagaimana tersebut dalam angka 10 posita gugatan Penggugat tersebut
di atas, faktanya dalam setiap pertemuan tersebut Penggugat selalu dapat
menjelaskan riwayat Tanah Terperkara yang diwariskan secara turun
temurun berikut bukti-bukti kepemilikan/ Hak atas Tanah Terperkara yang
masih merupakan boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung
yang berasal dari konversi hak-hak lama sebagaimana yang telah
dipaparkan di atas, dan sebaliknya Tergugat I tidak pernah dapat
menunjukan bukti hak apapun secara hukum atas Tanah Terperkara.
12. Bahwa kemudian setelah dari pertemuan di Kantor Kecamatan Porsea
sebagaimana tersebut dalam angka 10 posita gugatan Penggugat tersebut
di atas, masih pada bulan Januari 2008 itu juga Tergugat I mulai melakukan
perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya secara melawan hukum, yakni
di Tanah Terperkara telah diusahai tanpa hak dengan menanam tanaman
ubi-ubian, jagung, palawijaya, pohon pisang, dan/atau tanaman keras
lainnya, yang mana perbuatan Tergugat I tersebut “diakui sendiri secara
tegas melalui suratnya”, yakni sebagaimana surat tertanggal 27 maret 2008
yang diajukan ke Kantor Pertanahan Toba Samosir” (Bukti P-7).
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam angka 12
posita gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan
“Laporan Tindak Pidana Perampasan Hak dan Pengerusakan yang terjadi
pada Januari 2008”, dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/68/III/2008 tanggal
24 Maret 2008 ke Polres Toba Samosir, sebagaimana bukti Surat Tanda
Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/ 35/ III/ 2008/ SPK tanggal 24 Maret
2008 (Bukti P-8), namun ironisnya belum ada tindak lanjut atas Laporan
Polisi tersebut.
14. Bahwa kemudian Penggugat ketahui ternyata Tergugat II telah mengusahai
Tanah Terperkara sejak setelah meninggalnya almarhum Oloan Manurung
atau setidak-tidaknya sejak tahun 2012, oleh sebab itu kemudian Penggugat
dengan itikad baik mengimbau dan melarang perbuatan Tergugat II di
Tanah Terperkara, namun Tergugat II masih tetap melakukan Perbuatan
tersebut (bahkan hingga gugatan ini dibuat), yakni dengan alasan yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
menurut keterangannya “bahwa telah mendapat persetujuan dari Tergugat
I”.
15. Bahwa kemudian beberapa kali Penggugat dan Ahli Waris Lainnya
berupaya untuk memanfaatkan dan merawat Tanah Terperkara, khususnya
merawat kuburan almarhum Marhalam Manurung, almarhum Istri
Penggugat, dan almarhum Oloan Manurung, namun selalu mendapat
perlawanan dari Tergugat I, dan oleh karena itu Penggugat dan Ahli Waris
Lainnya berusaha menghindari guna mencegah akibat yang justru
memperburuk keadaan, dan lebih cenderung melakukan upaya yang sesuai
dengan nilai hukum.
16. Bahwa sejak peristiwa-peristiwa tersebut di atas hingga saat sebelum
gugatan ini dibuat, Penggugat dan Ahli Waris Lainnya tetap
memperjuangkan hak atas Tanah Terperkara yakni dengan melakukan
upaya-upaya yang sesuai/ tidak bertentangan dengan nilai hukum, baik
berkoordinasi dengan kepolisian, Kantor Pertanahan, dan Instansi
pemerintah, khususnya Kecamatan Porsea dan Kepala Desa Parparean II,
yang mana memang ironisnya tidak memiliki hasil apapun.
17. Bahwa dapat Penggugat jelaskan, Penggugat selaku ahli waris dan mewakili
Ahli Waris Lainnya, tetap berjuang atas Tanah Terperkara, yang kali ini
dengan mekanisme dan hasil secara tertulis, yakni sbb:
a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Parparean II baik secara
tertulis dengan Surat No. 3/LOE&A/ASP/VI/15 tertanggal 29 Juni 2015
Perihal Permohonan untuk Kelengkapan Pendaftaran Tanah (Bukti P-9)
dan Surat No. 4/LOE&A/ASP/VII/15 tertanggal 13 Juli 2015 Perihal
Permohonan Kedua untuk Kelengkapan Pendaftaran Tanah (Bukti P-10)
maupun secara lisan, namun tidak memiliki hasil oleh karena alasan
yang menjadi pertimbangan Kepala Desa Parparean II tersebut yang
dapat kami kutip dari keterangannya sebagai berikut, “bahwa Tanah
Terperkara ada pihak yang merasa memiliki juga/ berhak dan terlebih
diusahai, jadi harap selesaikan secara hukum terlebih dahulu”.
b. Bahwa mengingat upaya Penggugat dalam Permohonan untuk
Kelengkapan Pendaftaran Tanah Terperkara melalui Kepala Desa
Parparean II tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat kembali berupaya
dengan mengajukan Permohonan kepada Camat Porsea melalui Surat
No. 5/LOE&A/ASP/VII/15 tertanggal 15 Juli 2015 Perihal Permohonan
Kelengkapan Pendaftaran Tanah ( Bukti P-11 ), yang kemudian
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
ditanggapi oleh Camat Porsea melalui Surat No. 100/514/Pem./2015
tertanggal 24 Juli 2015 Perihal Undangan Penyelesaian Masalah Tanah
Di Desa Parparean II pada tanggal 27 Juli 2015 (Bukti P-12).
c. Bahwa melalui pertemuan di Kecamatan Porsea pada tanggal 27 Juli
2015 yang dipimpin oleh Camat Porsea dengan dihadiri oleh Penggugat
maupun Tergugat I serta beberapa saksi-saksi, meskipun tetap tidak
memiliki hasil sehubungan dengan permohonan Penggugat, namun
fakta yang kembali ditunjukan berdasarkan “notulensi rapat”
sebagaimana “Surat Camat Porsea dengan No. 100/522/Pem./2015
tertanggal 29 Juli 2015 Perihal Penyampaian Notulen/ Hasil Rapat
Masalah Tanah di Desa Parparean II” (Bukti P-13), yakni pada pokoknya
sebagai berikut:
bahwa Penggugat dapat menjelaskan riwayat Tanah Terperkara yang
diwariskan secara turun temurun berikut bukti-bukti kepemilikan/ hak
atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan dari almarhum
Raja Josua Manurung yang berasal dari konversi hak-hak lama
sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dan sebaliknya Tergugat I
tetap telah dapat menunjukan bukti hak apapun atas Tanah Terperkara
selain cerita riwayat tanah yang menurut Penggugat hanya “sebuah
cerita”.
d. Bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan Permohonan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir dengan Surat No.
6/LOE&A/ASP/VII/15 tertanggal 13 Juli 2015 (diterima pada tanggal 20
juli 2015) Perihal Permohonan Pendaftaran Tanah (Bukti P-14), yang
kemudian ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir
melalui Surat No.251/600-12.12/VIII/2015 tertanggal 7 Agustus 2015
Perihal Undangan Rapat pada tanggal 13 Agustus 2015 (Bukti P-15).
e. Bahwa melalui Pertemuan di Kantor Pertanahan Toba Samosir pada
tanggal 13 Agustus 2015 yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan
Toba Samosir dengan dihadiri oleh Penggugat, Sekretaris Camat
Porsea, Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Kecamatan Porsea serta
Kepala Desa Parparean II, yang mana berdasarkan “notulensi rapat”
sebagaimana “Surat Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir dengan
No. 277/600-12.12/IX/2015 tertanggal 3 September 2015 Perihal Hasil
Pertemuan antara Pihak Dahlan Manurung, Kepala Desa Parparean II,
dan Pihak Kecamatan Porsea yang difasilitasi oleh Pihak Kantor
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Bukti P-16), yang pada
pokoknya, yakni:
bahwa “alas hak yang dimiliki pihak Dahlan Manurung telah memenuhi
kriteria sebagai alat pembuktian dalam rangka pendaftaran tanah
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah
No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya,
akan tetapi untuk melakukan pendaftaran tanah, kepada pihak yang
bermohon, selain data-data yuridis atas tanah tersebut, juga harus
menguasai tanahnya secara fisik”.
f. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 Penggugat berupaya untuk
menghadap ke Polres Toba Samosir guna menindaklanjuti Laporan
Polisi sebagaimana dalam angka 13 posita gugatan Penggugat tersebut
di atas, namun mengingat Penyidik perkara tersebut telah pindah tugas
dan oleh karena anggota polisi pada saat itu menerima kami kurang
mengetahui mengenai duduk perkara Laporan Polisi tersebut, untuk itu
atas saran anggota polisi tersebut kami mengirimkan surat kepada
Kepala Kepolisian Resort Toba Samosir guna menindaklanjuti Laporan
Polisi tersebut, untuk itu kami mengirimkan surat tersebut, yakni dengan
Surat No. 9/LOE&A/ASP/IX/15 tertanggal 3 September 2015. (Bukti P-
17)
18. Bahwa Penggugat tetap dengan itikad baik telah mengingatkan (somasi)
atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan perbuatan
melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Ahli Waris Lainnya, yakni
kepada Tergugat I melalui surat No. 10/LOE&A/ASP/IX/15 tanggal 21
September 2015 (Bukti P-18) dan kepada Tergugat II melalui surat No.
11/LOE&A/ASP/IX/15 tanggal 21 September 2015 (Bukti P-19), namun
hingga gugatan ini dibuat Tergugat I dan Tergugat II tidak juga
mengindahkan atau menanggapi surat tersebut.
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
TERGUGAT I DAN II
19. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. “Tiap Perbuatan yang
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
mengganti kerugian tersebut”
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Ahli hukum, J. Satrio, dalam bukunya Hukum Perikatan Yang Lahir Dari
Undang-Undang Bagian Kedua, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
tahun 1992, menyatakan bahwa “unsur-unsur perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah:
1) adanya suatu perbuatan.
2) Perbuatan tersebut melawan hukum, dapat berupa:
a) bertentangan (melanggar) hak orang lain,
b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
c) bertentangan dengan kesusilaan.
d) bertentangan dengan kepentingan Umum.
3) adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4) adanya kerugian.
5) adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu
dengan kerugian yang timbul”.
20. Bahwa dari uraian fakta-fakta atas perbuatan Tergugat I yang tanpa dasar
hukum yang jelas “mengaku-ngaku” memiliki Tanah Terperkara baik secara
lisan maupun tersurat ke berbagai instansi pemerintah dan secara melawan
hukum mengusahai Tanah Terperkara dengan menanam tanaman
sebagaimana tersebut dalam angka 10 dan 12 posita gugatan Penggugat
tersebut di atas, yang berdampak pada terhalangnya hak Penggugat dan
Ahli Waris Lainnya atas Tanah Terperkara yang merupakan boedel warisan
dari almarhum Raja Josua Manurung untuk dilakukan Pendaftaran Tanah ke
Kantor Pertanahan serta atas Perbuatan Tergugat I yang menghalang-
halangi Penggugat dan Ahli Waris Lainnya untuk memanfaatkan Tanah
Terperkara berikut merawat kuburan keluarga Penggugat sebagaimana
tersebut dalam angka 15 posita gugatan Penggugat tersebut di atas.
Kemudian atas perbuatan Tergugat II yang hingga saat gugatan ini dibuat
masih mengusahai Tanah Terperkara dengan alasan yang menurut
keterangannya “telah mendapat persetujuan dari Tergugat I, yakni
sebagaimana tersebut dalam angka 14 posita gugatan Penggugat tersebut
di atas”. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat I
dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum
(onrechtmatigedaad) yang dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang
Hukum Perdata yang sangat merugikan Penggugat dan Ahli Waris Lainnya
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
selaku pihak yang berhak atas boedel warisan dari almarhum Raja Josua
Manurung.
TENTANG KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT
I DAN II
21. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh
Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian materiil dan
immateriil bagi Penggugat dan Ahli Waris Lainnya selaku pihak yang berhak
atas boedel warisan dari almarhum Raja Josua Manurung, yakni dengan
perincian sebagai berikut.
a. Bahwa kerugian materiil yang timbul atas segala biaya atau perongkosan
yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat dan Ahli Waris
Lainnya selama berupaya melakukan pendaftaran tanah (setidaknya
sudah 2 kali gagal) serta kerugian berupa kehilangan keuntungan yang
timbul akibat Tanah Terperkara diusahai/dimanfaatkan tanpa hak secara
melawan hukum untuk menanam tanaman sejak januari 2008 hingga
saat gugatan ini dibuat atau selama 8 tahun atau ± 24 kali panen.
Sehingga kerugian secara materiil apabila diakumulasi sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
b. Bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya telah mengalami kerugian
immateriil akibat terhalangnya hak untuk merawat Tanah Terperkara,
khususnya merawat dan bahkan berjiarah ke kuburan keluarga
Penggugat dan Ahli Waris Lainnya di Tanah Terperkara yang sudah
tidak terurus, yang sudah pasti membuat tekanan batin, oleh karena itu
apabila dinilai dengan penggantian uang adalah sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I
dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dan Ahli
Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung.
22. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan Ahli Waris Lainnya atas Tanah
Terperkara yang merupakan boedel warisan almarhum Raja Josua
Manurung yang belum dibagikan kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I
dan/atau Tergugat II dan/atau orang/pihak lain siapapun itu yang
memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan
Tanah Terperkara berikut segala sesuatu yang ada di atas Tanah
Terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya
dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan berkekuatan hukum
tetap.
23. Bahwa untuk menjamin isi putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat I
dan Tergugat II, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan
Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa atas setiap kelalaian melaksanakan isi Putusan
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dan
Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan
berkekuatan hukum tetap (dwangsom).
24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik
yang sah dan telah dapat terbantahkan kebenarannya sehingga memenuhi
pasal 180 HIR maupun angka 4 huruf a Sema No. 3 tahun 2000, oleh
karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun masih ada upaya verzet,
banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad).
DALAM PROVISI:
Bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya sangat khawatir atas Perbuatan
Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, terlebih pada faktanya hingga
gugatan ini dibuat Tergugat I dan/atau Tergugat II masih mengusahai Tanah
Terperkara, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat dan Ahli Waris Lainnya,
oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dalam provisi
yang menyatakan agar Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menghentikan
segala kegiatan apapun di Tanah Terperkara hingga putusan berkekuatan
hukum tetap.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan diatas, Penggugat
mohon kiranya Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut:
DALAM PROVISI:
Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan Penggugat, agar Tergugat I
dan/atau Tergugat II menghentikan segala kegiatan apapun di Tanah
Terperkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
DALAM POKOK PERKARA:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tanah Terperkara, yaitu tanah
berukuran 50 m × 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter
persegi) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba
Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II, dengan batas-batas.
Sebelah Utara: tanah milik R. Junus Napitupulu.
Sebelah Timur: Jalan Raya Balige.
Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani.
Sebelah Barat: Jalan Kuburan.
adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel
warisan dari almarhum Raja Josua Manurung yang belum terbagi.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari
almarhum Raja Josua Manurung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah), yakni dengan perincian sebagai berikut.
a. Bahwa kerugian materiil yang timbul atas segala biaya atau perongkosan
yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat dan Ahli Waris
Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung selama berupaya
melakukan pendaftaran tanah (setidaknya sudah 2 kali gagal) serta
kerugian berupa kehilangan keuntungan yang timbul akibat Tanah
Terperkara diusahai/dimanfaatkan tanpa hak secara melawan hukum
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
untuk menanam tanaman sejak januari 2008 hingga saat gugatan ini
dibuat atau selama 8 tahun atau ± 24 kali panen. Sehingga kerugian
secara materiil apabila diakumulasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).
b. Bahwa Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua
Manurung telah mengalami kerugian immateriil akibat terhalangnya hak
untuk merawat Tanah Terperkara, khususnya merawat dan bahkan
berjiarah ke kuburan keluarga Penggugat dan Ahli Waris Lainnya di
Tanah Terperkara yang sudah tidak terurus, yang sudah pasti membuat
tekanan batin, oleh karena itu apabila dinilai dengan penggantian uang
adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang/ pihak lain
siapapun itu yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II
untuk menyerahkan Tanah Terperkara berikut segala sesuatu yang ada di
atas Tanah Terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat dan Ahli
Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan
berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa atas setiap kelalaian melaksanakan isi Putusan
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dan
Ahli Waris Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan
berkekuatan hukum tetap (dwangsom).
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
meskipun masih ada upaya verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij
Vooraad).
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Subsidair:
Apabila Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,
mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, untuk itu Penggugat
mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I
mengajukan seperti tersebut dalam jawabannya tanggal 26 April 2016 yang
pada pokoknya sebagai berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Menanggapi dari surat atau pernyataan penggugat pihak Dahlan
Manurung surat yang bertanggal 07 Maret 2016 terhadap pihak Polin Napitupulu
( anak: Hisar Napitupulu, Rencus Napitupulu) sengketa tanah yang menyatakan
sebagai hak milik dan pihak Dahian Manurung dan setelah pihak polin
Napitupulu mencermati pengaduan Pihak Dahlan Manurung tidak beda dengan
surat pada 01 Oktober 2015.
Dengan ini Pihak Polin Napitupulu yang di lirnpahkan kepada
keturunannya yaitu Hisar Napitupulu, Rencus Napitupulu, menyatakan sejelas-
jelasnya bahwa Pihak penggugat tidak mengetahui History atau sejarah yang
dipersengketakan sebidang tanah oleh Pihak Dahlan Manurun terhadap pihak
Polin Napitupulu (anak Hisar Napitupulu, Rencus Napitupulu) dan atau yang
disimpulkan pihak Dahlan Manurung tidak ada bukti yang jelas atau saksi
pendukungnya. Jika ada pendukungnya seperti Surat Jual beli tanah atau surat
warisan yang diserahkan ke Pihak Dahlan Manurung dengan bermeterai, kami
pihak Polin Napitupulu sudah dijelaskan pada Bulan 01 Oktober 2015.
Dari Sejarah yang diklim Pihak Dahlan Manurung supaya lebih jelas dan
pasti, kami jelaskan kembali semasa hidup Orang tua karni (anak Hisar
Napitupulu, Rencus Napitupulu) yaitu Polin Napitupulu, mempunyai saudari 6
perempuan dan yang bernama Loina br Napitupulu adalah no:4, dan Loina br
Napitupulu menikah dengan Marga Panjaitan dan dikarunia 1 (satu ) anak dan
diberi nama Pauder dan anaknya tersebut rneninggal rnasih kecil, tidak berapa
lama Namboru atau Loina br Napitupulu cerai setelah meninggalnya anak
mereka, Setelah larna Namboru (Loina br Napitupulu) kami menjanda.
Kemudian Namboru rnenikah dengan Darianus Manurung, dengan bertempat
tinggal di Sibolga sebelunmya bekerja di daerah Sibolga dan pernikahan Amang
Boru dan Namboru rnempunyai keturunan yaitu:
1. Tairma Br Manurung.
2. OloanManurung.
3. Tiurma br Manurung.
Dikarena tidak bekerja lagi amang Boru (Darianus Manurung) Kami di Sibolga
maka kembali ke Toba dan tinggal diLumban Tonga-tonga.
Dengan niat baik dan Orang tua kami Polin Napitupulu untuk saudarinya Loina
br Napitupulu diberikan sebidang tanah untuk dipergunakan sebagai tempat
tinggal dan tidak untuk miliknya hanya dipergunakan atau hak pakai ”hak guna
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
bukan hak milik sekali lagi bukan hak milik. Dan diperbolehkan mendirikan
rumah tempat tinggal Loina br Napitupulu dan suarninya Dorianus Manurung.
Selarna perbaikan Rumah Amang Born iNamboru yang dikerjakan oleh Viktor
Butar-butar, Jaudin Napitupulu dan beberapa orang membantu untuk
mendirikan rumah tersebut dengan tanpa digaji/diupah.
Setelah Dorianus manurung dari suami Loina br Napitupulu meninggal dunia
sekitar tahun 1977, dan Loina br Napitupulu rneninggal dunia sekitar tahun
1978, maka sepeninggal Amang Boru dan Namboru (Dorianus Manurung /
Loina br Napitupulu), tanah dan rurnah tersebut masih ditempati Oloan
Manurung yaitu anak Arnang Boru dan Namboru. Sebagian tanah yang kosong
kembali dikelolah Pihak Polin Napitupulu dengan tanarnan palawijau. Tahun
1981 Orang tua karni meninggal dunia. tanah tersebut tetap kami kelolah
dengan tanaman palawijau. Dan History tanah yang diklim pihak Dahian
Manurung tidak ada hubungannya dengan pihak Dahlan Manurung, dan Silsilah
Dahlan Manurung tidak ada hubungan daerah yang dipersengketan.Sebagai
singkat sejarah.
Menanggapi Surat pertanggal 07 Maret 2016.
- Dari surat yang bertanggal 01 Oktober 2015 dihal.2 no.3a yang tertulis
“bahwa tanah tersebut mulanva adalah milik seseorang rnarga
Napitupulu” dan di surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.2 no.2a
yang tertulis bahwa tanah tersebut rnulanya adalah milik seseorang
marga Napitupulu”, dan kitupan diatas jelas-jelas punya marga
Napitupulu. Dan ini sudah diakui pihak Dahlan Manurung, dan tidak ada
diadat batak Tanah darat diberikan kepada pihak boru.
- Dari hal.2 no2a. tertulis “Raja Josua Manurung meninggal pada tahun
1948” dan tidak dijelaskan kemana dan dirnana dikeburnikan.
- Dari surat yang bertanggal 01 Oktober 2015 dihal.2 no.3e yang tertulis
“Dorianus Manurung rnenikah lagi pada tahun ± 1943 dengan seorang
wanita yang bernama Juliana Napitupulu yang telah menjanda cerai dan
seseorang bermarga Panjaitan”, sedangkan di surat yang bertanggal 07
Maret 2016 dihal.2 No.2d yang tertulis kernudian Dorianus Manurung
rnenikah lagi pada tahun ± 1943 dengan wanita yang telah menjanda
cerai dan seseorang yang bermarga panjaitan yaitu Loina Napitupulu.”,
dan kedua surat tersebut jelas-jelas sangat berbeda antara narna Juliana
Napitupulu dan Loina Napitupulu yang mana sebenarnya istri dan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Dorianus Manurung atau masih ada istri lain. Juliana Napitupulu (surat
yang bertanggal 01 Oktober 2015) dan Loina Napitupulu (surat yang
bertanggal 07 Maret 2016). Sedangkan Dorianus Manurung mempunyai
istri Loina Napitupulu adalah Namboru kami sendiri. Dan sini Pihak
Dahian Manurung hanya mengarang cerita.
- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.3 No.2f yang tertulis
Yakni dimana seseorang yang bernama Baktiar Napitupulu mengaku-
ngaku merniliki Tanah Terperkara dan dengan berbagai cara untuk
menguasa Tanah Terperkara Namun Keluarga Dorianus Manurung
dibantu oleh beberapa warga desa parparean II, Kec.Porsea dalam
mernperjuangkan tanah Terperkara hingga berhasil, yakni salah satu
yang masih dikenal adalah Midian Napitupulu” dan kutipan diatas apakah
Dahlan Manurung mengenal Baktiar Napitupulu, kutipan diatas tidak ada
hubungannya dengan Pihak Polin Napitupulu, permasalahan Baktiar
Napitupulu dengan Pihak Dahlan Manurung jangan dibawa-bawa kepihak
Polin Napitupulu sekali lagi masalah antara Baktiar Napitupulu dengan
Pihak Dahlan Manurung tidak ada hubungannya dengan Pihak Polin
Napitupulu. Pihak Dahlan Manurung apakah bisa membedakan yang
mana Baktiar Napitupulu dan yang mana Pihak Polin Napitupulu sewaktu
itu?. tolong dijawab jangan mengarang.
- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.3 No.2h yang tertulis
“Bahwa pada tahun 1996, penggugat bersama Marhalam Manurung ,
Isarael Manurung dan Oloan Manurung berupaya untuk mengesahkan
Tanah Perkara yang merupakan Tanah Hak Milik Perorangan Adat”, dan
kutipan diatas apakah Oloan Manurung bisa membuat surat pengaduhan
dan sedang kutipan Tanah Hak Milik Perorangan Adat, inilah membuat
kami pihak Polin Napitupulu mempertahankan Hak kami diatas tanah
sengketah tersebut karena ada kutipan diatas Tanah Hak Milik
Perorangan Adat.
- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.4 No.3 yang tertulis
“riwayat tanah Terperkara dan keturunan dan almarhum Raja Josua
Manurung sebagaimana dipaparkan dalam angka 2 posita gugatan
penggugat tersebut diatas sudah secara jelas dan terang mengenai fakta
penguasaan Tanah Terperkara secara turun ternurun yang menunjukkan
bahwa Penggugat dan Ahli Wasir lainnya merupakan pihak pemilik tanah
Terperkara yang merupakan boedel warisan dan Almarhum Raja Josua
Manurung. serta ditambah dengan fakta bahwa rumah maupun kuburan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
dan Almarhum Oloan Manurung serta kuburan Almarhum Marhalarn
Manurung dan Kuburan Almarhum Istri pengguat, hingga kini masih
ditanah Terperkara yaitu dibuktikan dengan bukti Foto”.
- Dari cerita diatas memang ada kuburan seperti Kuburan Almarhum Oloan
Manurung ini memang sepengetahuan kami dan ini karni sempat
menolak untuk dikebumikan diareal tanah tersebut tetapi dengan
berunding dengan pihak Manurung, kami memberikan/mengizinkan
diareal tersebut, sedangkan kuburan yang lain itu tanpa sepengetahuan
kami bahwa sudah ada kuburan di areal tersebut. Ceritanya “Setelah
meninggal Orang tua Kami Polin Napitupulu, saya berangkat ke Jambi
semasah SMP dan saya sendiri tidak memikirkan tanah persengketaan
ini, karena masih ditempati Almarhum Oloan Manurung semasa
hidupnya. Semasa saya diperantaun sama sekali tidak terpikirkan tanah
tersebut, dan Pihak Dahlan Manurung diam-diam mengantar peti mati
untuk dikuburkan di Tanah Persengketahan , yang rnana adalah
Marhalam Manurung dan Istri Penggugat tetapi waktu mengantar petimati
ada yang melihat bahwa petimati tersebut diantar jam 05:00 Pagi, kenapa
harus jam (05:00) tersebut diantar atau dikeburnikan?, dan satu
pertanyaan dimana dikuburkan Istri Marhalam Manurung kenapa
dipisahkan suami istri.Sepengetahuan saya bahwa ada kuburan tersebut
sewaktu kami membersihkan area! tersebut untuk pengurusan surat
tanah, kami sangat kaget bahwa kuburan ada dilahan pertanahan kami.
- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.7 No.14 yang terlu!is
“bahwa kemudian Penggugat ketahui ternyata Tergugat II telah
menguasai tanah Terperkara sejak setelah meninggalnya almarhum
Oloan Manurung atau setidak-tidaknya sejak tahun 2012, o!eh sebab itu
kemudian Penggugat dengan itikad baik mengimbau dan melarang
Perbuatan tersebut ( bahkan hingga gugatan ini dibuat), yakni dengan
alasan yang menurut keterangannya “bahwa telah mendapat persetujuan
dari tergugat I’, dan kutipan tersebut telah memvonis sesorang yang tidak
tahu jalannya, dengan ini saya sebagai tergugat II yang dituduh
Penggugat, supaya ditarik kalimat tergugat II dengan alasannya saya
hanya mendapat izin dan Pihak Polin untuk menfaatkan tanah kosong
dengan pernjanjian dan saya tidak hubungan dengan perkara tanah.
- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.8 No.15 yang tertulis
Bahwa kemudian beberapa kali penggugat dan Ahli Waris Lainnya
berupaya untuk memanfaarkan dan merawat Tanah Terperkara,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
khusunya merawat kuburan almarhum Marhalam manurung, Almarhum
istri Penggugat dan almarhum Oloan Manurung, namun selalu mendapat
perlawanan dari Tergugat I, dan oleh karena itu Penggugat dan Ahli
Waris Lainnya berusaha menghindari guna mencegah akibat yang justru
memperburuk keadaan dan lebih cenderung melakukan upaya yang
sesuai dengan nilai hukum”. dan kutipan diatas kami Pihak Polin
Napitupulu tidak pernah melarang untuk membersihkan Kuburan tersebut
sekali lagi tidak pernah melarang untuk membersihkan Kuburan tersebut
karena Almarhum Oloan Manurung masih ada pertalian keluarga karena
Almarhum adalah anak dan Namboru kami, seharusnya Pihak Dahlan
Manurung harus sadar posisinya kami sudah terima untuk dikuburkan
ditanah kami. Dan perlu kami ketahui siapa ahli waris Lainnya dan Pihak
Dahlan Manurung atau mungkin ahli waris Lainnva itu saksi dan Pihak
Dahlan Manurung untuk dibagi-bagikan tanah sengketah tersebut.
- Dari surat yang bertanggal 07 Maret 2016 dihal.S No.16 yang tertulis
Penggugat dan Ahli Waris Lainnya tetap memperjuangkan hak atas
Tanah Terperkara yakni dengan melakukan upaya-upaya yang sesuai.
tidak bertentangan dengan nilai hukum, baik berkoordinasi dengan
kepolisian kantor Pertanahaan, dan Instansi pemerintah, khususnya
kecamatan Porsea dan Kepala Desa Parparean II, yang mana memang
ironisnya tidak memiliki hasil apapun”, dan kutipan tersebut memang
Pihak Dahian Manurung dan Ahli aris Lainnya tetap menuntut
dikarenakan luas tanah dan dipinggir jalan utama jelas-jelas tergiur untuk
rnendapatkan.
Dikemudian hari secara sepihak Dahlan Manurung mengklim tanah
tersebut miliknya DAN menotariskan ke Notaris JULITRI RORIANA.SH
dengan No:9 dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 1996 dengan terterah
“Pernyataan perpindahan hak milik “Tuan Marhalam Manurung, Tuan
Dahlan Manurung”, sedangkan isi Notaris tersebut adalah Absa. Kalau di
perhatikan isi dari Notaris tersebut tidak ada Saksi atau Saksi batas
tanah yang bersebelahan seperti Sebelah Utara: Milik Viktor Napitupulu,
Sebelah Selatan: Milik Urat Sibarani.
Menyatakan:
Kami atau Pihak Polin Napitupulu, mempunyai bukti-bukti:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
1. Surat Pembatalan dan Kepala Desa Parparean II sewaktu itu dijabat Kepala
Desa Tumpak Napitupulu setelah dicermati keadaan tersebut maka Kepala
Desa Tumpak Napitupulu telah mencabut dan membatalkan surat
pernyataan tersebut dan surat pembatalan dikeluarkan pada tanggal 04
Februari 2008.
2. Dari keturunan Dorianus Manurung / Loina br Napitupulu telah membuat
surat pernyataan yang menerangkan bawah tanah sengketa tersebut ada
milik pihak Polin Napitupulu.
3. Sengketa tanah tersebut sudah di sampai ke Pihak Camat dan telampir:
“NOTULEN RAPAT PENYELESAIAN MASALAH TANAH DI DESA
PARPAREAN II KEC.PORSEA antara HISAR NAPITUPULU CS dengan
DAHLAN MANURUNG CS.”
4. Lahan/ Tanah tersebut diberikan Pihak Polin Napitupulu dikelolah sebagai
hak pakai atau hak Guna kePihak Op.Boris Napitupulu dan telah dikelolah
sampai sekarang (2015).dikeluar dengan surat pernyataan pada tanggal 15
Januari 2009.
5. Terlampir Silsilah Pihak Polin Napitupulu.
6. Terlampir surat saksi-saksi batas tanah yang bersebelahan.
7. Terlampir surat dari ICW.
8. Surat Keterangan Nomor: 47068/2033/2016, terlampir.
Dalarn Pokok Perkara:
1. Membatalkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pihak Polin Napitupulu merupakan Pemilik yang Sah.
3. Menyatakan Pihak Penggugat telah melakukan Perbuatan yang tidak sah/
Melawan Hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pihak Polin
Napitupulu.
a. Mengganti kerugian secara materii yang timbul atas segala biaya atau
pengeluaran atau perongkosan yang telah dikeluarkan Pihak Polin
Napitupulu atas perkara atau persengketaan tanah tersebut, apabila
Para Penggugat beritikad baik dan tidak melakukan perlawan Hukum
tersebut, yakni dengan total kerugaian yang diderita Pihak Polin
Napitupulu secara materiil yang harus diganti Para Penggugat secara
tanggung sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
b. Ganti kerugian Immateriil akibat perbuatan Penggugat yang mengakui
pemilik tanah yang sah keberbagai Instansi Pernerintahan dan
membuat tekanan batin, oleh karena itu apabila dinilai dengan
penggantian dalarn bentuk uang oleh Penggugat sebesar Rp.
100.000.000,- ( Seratus Juta rupiah).
Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak
ada mengajukan jawaban.
Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut Penggugat
telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Mei 2016 dan Tergugat I
juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Mei 2016.
Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan
setempat yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 yang mana hasil
pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut yaitu:
Bahwa tanah objek perkara berukuran 50 m × 50 m atau seluas 2500 m2
(dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Parparean II,
Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara,
dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : tanah milik R. Junus Napitupulu.
Sebelah Timur : Jalan Raya Balige.
Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani.
Sebelah Barat : Jalan Kuburan.
Bahwa pada Tanah Terperkara terdapat 1 (satu) unit rumah yang
keadaannya sudah rusak.
Bahwa pada Tanah Terperkara ada 3 (tiga) makam keluarga Penggugat
yaitu 1. Makam An. Marhalam Manurung 2. Makam An. Oloan Manurung 3.
Makam An isteri Penggugat.
Bahwa pada Tanah Terperkara ada ditanami Para Tergugat yaitu tanaman
jagung.
Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat I
maupun Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal
18 Juli 2016.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10
Agustus 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
DALAM PROVISI
Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut telah dapat
diterima.
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah terperkara, yaitu tanah
berukuran Panjang 50 meter × Lebar 50 meter atau seluas 2500 m2 (dua
ribu lima ratus meter persegi) yang terletak dalam Provinsi Sumatera
Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II,
dengan batas-batas.
Sebelah Utara: tanah milik R. Junus Napitupulu.
Sebelah Timur: Jalan Raya Balige.
Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani.
Sebelah Barat: Jalan Kuburan.
Adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel
warisan dari Alm Raja Josua Manurung yang belum terbagi.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau orang/ pihak lain
siapapun itu yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II
untuk menyerahkan Tanah terperkara berikut segala sesuatu yang ada di
atas Tanah Terperkara dalam keadaan baik kepada Penggugat dan Ahli
Waris Lainnya dari Almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan
berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak Tergugat I dan Tergugat II
lalai untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
dalam perkara ini kepada Penggugat dan Ahli Waris Lainnya dari
almarhum Raja Josua Manurung.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.521.000,00
(Satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Menimbang bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II menolak putusan
Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus
2016 tersebut, dan menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan
Banding Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 22 Agustus 2016. Pernyataan
banding tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Balige kepada:
Penggugat sebaagai Terbanding pada tanggal 23 September 2016.
Menimbang bahwa Pembanding-I,II telah mengajukan memori banding
sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 8 September 2016,
dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terbanding pada tanggal 23
September 2016.
Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori
banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 17
Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Balige pada
tanggal 17 Oktober 2016.
Menimbang bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan Kepada
Pembanding-I,II sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan
Mempelajari Berkas (Inzage) pada tanggal 6 Oktober 2016, dan kepada
Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2016 - untuk mempelajari berkas perkara
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya
pemberitahuan tersebut.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat-I dan Tergugat-
II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima.
Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10
Agustus 2016.
Menimbang bahwa Pembanding-I,II menolak putusan Pengadilan Negeri
Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus 2016 tersebut,
dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya
tanggal 17 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:
I. TERHADAP TUNTUTAN PROVISI:
- Bahwa terhadap putusan provisi yang telah dijatuh dalam putusan
Pengadilan Negeri No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016,
yang menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat/Terbanding tersebut
telah dapat diterima, dengan ini Pembanding I dan Pembanding II
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Balige tersebut.
II. DALAM POKOK PERKARA:
Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Balige
yang diuraikan di dalam putusan No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus
2016, menurut Pembanding I, II, mengandung kesalahan – kesalahan di dalam
pertimbangan – pertimbangannya, yang menyebabkan keputusan yang keliru
dan tidak benar, sehingga perlu Pembanding di dalam memorie banding ini
menyatakan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige
tersebut, yang intinya sebagai berikut:
1. Bukti Yang Diajukan Terbanding Semula Penggugat Yakni Bukti Surat P-
2 Telah Melanggar Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Yang Mengakibatkan Bukti
Surat P-3, P-4, P-5 Yang Diajukan Terbanding Menjadi Tidak Sah Secara
Hukum.
- Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Balige telah salah
mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding yakni
bukti surat P-2, di mana Majelis Hakim tingkat pertama tidak
mempertimbangkan bukti P-2 dengan menggali lebih dalam lagi terkait
dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana isi atau makna yang
terkandung di dalam bukti surat P-2 yang diajukan oleh Terbanding yang
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
nyata – nyata melanggar/bertentang dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
- Bahwa bukti surat P-2 yang diajukan oleh Terbanding adalah berupa
surat Pengumuman Nomor: 593/1145/1996, tanggal 01 Agustus 1996,
yang ditandatangani oleh Sekwilcam Camat Porsea, yang isinya tentang
pengemuman mengenai Marhalam Manurung hendak mendaftarkan
tanahnya kepada Pemerintah yaitu tanah yang terletak di Desa
Parparean II dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 50 meter yang
berwatas disebelah:
Timur : Jalan Protokol/Jalan Balige.
Barat : Jalan Kuburan/Lokasi Pekuburan.
Utara : Tanah R. Junus Napitupulu.
Selatan : Tanah milik Urat Sibarani,
siapa yang keberatan atas pendaftaran tanah tersebut, supaya
mengajukan surat keberatannya kepada Pemerintah melalui Camat
Porsea dengan waktu selama 14 (empat belas) hari mulai terhitung dari
tanggal pengeluaran Surat Pengumuman ini.
- Bahwa bukti surat P-2 tersebut di atas, yang hanya memberi waktu 14
(empat belas) hari untuk mengajukan surat keberatan bagi mereka yang
keberatan adalah jelas batas waktu tidak benar, tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal 26 ayat (1) Peraturan
Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
dijelaskan “Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah
secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah
secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang
berkepentingan mengajukan keberatan ”.
- Bahwa pengajuan pendaftaran tanah yang diajukan Marhalam Manurung
(vide: bukti surat P-2) adalah termasuk dalam pendaftaran secara
sporadik, yang mana pengumuman harus memberi kesempatan kepada
pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan untuk waktu selama
60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkan surat pengumuman,
akan tetapi bukti surat P-2 yang diajukan oleh Terbanding ternyata waktu
untuk mengajukan keberatan diberikan tenggang waktu hanya selama 14
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
(empat belas) hari, tentunya ini merupakan pelanggaran hukum terhadap
aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan pasasl 26 ayat (1) Peraturan
Pemerintah RI No. 24 Tanun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah tersebut.
- Bahwa akibat dari adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan
Pengumuman sebagaimana dimasud dalam bukti surat P-2,
menyebabkan bukti P-2 yang diajukan oleh Terbanding tersebut
mengandung cacat hukum atau cacat formil, karena tidak sesuai dengan
prosedur yang sudah ditentukan, di mana waktu untuk mengajukan
keberatan bukan selama 14 (empat belas) hari, akan tetapi yang diatur
oleh peraturan hukum adalah selama 60 (enam puluh) untuk memberikan
kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- Bahwa bilamana bukti surat P-2 sudah dinyatakan cacat hukum atau
cacat formil maka surat – surat yang keluar berikutnya atas dasar bukti
surat P-2, sudah barang tentu menjadi tidak sah secara hukum, oleh
sebab itu maka bukti surat P-3, P-4, P-5, yang dasarnya bukti surat P-2,
yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sebagai bukti
kepemilikannya, adalah menjadi tidak sah secara hukum, dan haruslah
dikesampingkan dalam perkara ini.
- Bahwa atas uraian tersebut di atas, Terbanding secara jelas tidak
memiliki dasar hukum sebagai pemilik tanah sengketa karena dasar
suratnya sudah cacat hukum atau cacat formil yakni bukti surat P-2,
sehingga bukti kepemilikan tanah Terbanding berupa bukti surat P-3, P-4,
P-5 tidak sah secara hukum, dengan demikian Terbanding telah dapat
membuktikan dalil – dalil gugatannya sebagaimana diamanah dalam
pasal 283 R.Bg./163 H.I.R., sebaliknya Pembanding I adalah sebagai
pemilik sah tanah sengketa, hal ini dibukti dengan bukti surat T.I,II-13,
T.I,II-10, T.I,II-15 yang diajukan oleh Pembanding I, II, dikuatkan lagi oleh
keterangan saksi – saksi yakni saksi TUMPAK NAPITUPULU yang
menyatakan tanah diperkarakan adalah tanah milik alm. Polin Napitupulu
(ayah dari Pembanding I), di mana saksi Tumpak Napitupulu adalah
Kepala Desa Parparean II dari Tahun 1978 hingga 2001, dan saksi:
URAT SIBARANI sebagai jiran sebatas dengan tanah terperkara
menyatakan tanah sengketa adalah milik alm. Polin Napitupulu (ayah dari
Pembanding I).
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalam hal ini Terbanding
telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, sehingga pertimbangan
hukum Pengadilan Negeri Balige secara jelas telah memberikan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
pertimbangan hukum yang salah, sehingga putusannya haruslah
dibatalkan, di mana selanjutnya Majelis Hakim Tinggi agar menjatuhkan
putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding
ditolak untuk seluruhnya.
2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Balige Yang Mensahkan Bukti
Surat P-2, P-3, P-4, P-5 Sebagai Bukti Kepemilikan Terbanding
Merupakan Pertimbangan Yang Salah Atau Keliru.
- Bahwa bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, yang diajukan Terbanding yang
oleh Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dapat dijadikan
petunjuk/bukti alas hak sehingga Majelis Hakim tingkat pertama
berkesimpulan pemilik sah atas tanah terperkara adalah merupakan milik
sah dari Penggugat/Terbanding/ahli waris/keturunan alm. Raja Josua
Manurung, adalah pertimbangan hukum yang salah/keliru dan hal ini
dibantah secara tegas oleh Pembanding.
- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa bukti surat P-2 adalah
bukti surat yang dinyatakan cacat hukum atau cacat formil karena tidak
sesuai atau melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah
RI No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, mengakibatkan
surat – surat yang keluar atas dasar surat P-2 dinyatakan menjadi tidak
sah.
- Bahwa sesuai dalil gugatan Terbanding, setelah keluar surat
pengumuman yakni bukti surat P-2, Terbanding berupaya menguasai
tanah Pembanding secara diam – diam, dengan memohon surat
Keterangan kepada Kepala Desa Parparean II yang pada saat itu Kepala
Desanya adalah TUMPAK NAPITUPULU, kemudian keluarlah surat
berupa Surat Keterangan Nomor: 100/52/2015/1996, yang dikeluarkan
pada tanggal 14 Agustus 1996, ditandatangani oleh T. Napitupulu (T.
Napitupulu = Tumpak Napitupulu, dalam perkara ini sebagai saksi).
- Bahwa Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus
1996, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parparean II yakni: Tumpak
Napitupulu, dikeluarkan karena alasan bahwa Marhalam Manurung telah
membuat surat pengumuman pada tanggal 1 Agustus 1996 (bukti surat
P-2), di mana sampai tanggal 14 Agustus 1996, ternyata tidak ada yang
keberatan, demikian bunyi surat yang dapat diterjemah oleh Pembanding
I, II, dari surat pernyataan tersebut.
- Bahwa dapat dilihat surat pengemuman (vide: bukti surat P-2) mulai
terhitung atau dikeluarkan tanggal 1 Agustus 1996, sehingga kalau
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
dihitung 14 (empat belas) hari kedepannya masa untuk mengajukan
keberatan dari pihak yang berkeberatan, maka hari terakhir untuk
mengajukan keberatan jatuh pada tanggal 14 Agustus 1996, akan tetapi
oleh Kepala Desa Parparean II: Tumpak Napitupulu atas permintaan
Marhalam Manurung telah menerbitkan Surat Keterangan nomor:
100/52/2015/1996, pada tanggal 14 Agustus 1996, di mana tanggal 14
Agustus 1996 adalah batas terakhir untuk mengajukan keberatan
terhadap Pendaftaran tanah yang dilakukan Marhalam Manurung sesuai
dengan surat Pengumuman tersebut di atas.
- Bahwa Penerbitan Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, pada
tanggal 14 Agustus 1996 (bukti surat P-3), tepat di hari batas terakhir
untuk menyatakan keberataan oleh pihak yang berkeberatan, adalah
suatu kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Parparean II yang
pada waktu itu dijabat oleh Tumpak Napitupulu (saksi dalam perkara ini),
di mana Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus
1996 dikeluarkan tidak pada waktunya, sehingga tidak patut keluar
secara hukum, yang mengakibatkan Surat Keterangan nomor:
100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996 tersebut menjadi tidak sah
atau tidak berkekuatan hukum.
- Bahwa Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus
1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parparean II, yakni Tumpak
Napitupulu, tidak menyebutkan batas – batas tanah, ukuran tanah dan
luas tanah, dan tidak ditandatangani saksi yakni jiran sebatas, seolah –
olah surat ini sengaja diperbuat secara diam – diam oleh Terbanding,
agar tidak diketahui oleh Pembanding I selaku pemilik tanah tersebut.
- Bahwa Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus
1996, yang dikeluarkan Kepala Desa Parparean II tanpa menyebutkan
batas – batas tanah, ukuran dan luas tanah serta tidak ada saksi jiran
sebatas yang menandatangani surat tersebut, maka Surat Keterangan
nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996, tidak sah secara
hukum atau tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu bukti surat P-3
yang diajukan Terbanding haruslah dikesampingkan dalam perkara ini.
- Bahwa Surat Keterangan nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus
1996 (bukti surat P-3), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parparean II
yakni Tumpak Napitupulu, telah dinyatakan oleh Tumpak Napitupulu
(saksi dalam perkara ini) membatalkan/mencabut Surat Keterangan
nomor: 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996 (vide: bukti surat T I,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
II-1), dengan alasan bahwa ternyata Marhalam Manurung tidak ada
hubungan dengan pihak marga Napitupulu, saksi batas tidak
menandatangani, dan Saksi Tumpak Napitupulu menyadari bahwa
pemilik tanah sebenarnya tanah terperkara adalah milik Polin Napitupulu
ayah dari Pembanding I.
- Bahwa Saksi Tumpak Napitupulu menerangkan dalam persidangan
bahwa pemilik tanah terperkara adalah milik Polin Napitupulu, dan saksi
mengetahui bahwa Pajak Bumi dan bangunan pernah dibayar 2 (dua) kali
oleh Polin Napitupulu atas tanah terperkara, kemudian oleh Saksi Urat
Sibarani (jiran sebatas dengan tanah terperkara) menerangkan bahwa
tanah terperkara adalah milik Polin Napitupulu.
- Bahwa jelas sudah Penerbitan Surat keterangan nomor:
100/52/2015/1996, tanggal 14 Agutus 1996, dimintakan secara diam –
diam oleh Marhalam Manurung tanpa menyertakan jiran sebatas sebagai
saksi untuk mengetahu atau menandatangani surat tersebut, adalah
suatu bukti bahwa Terbanding berniat jahatnya guna menguasai tanah
milik Pembanding I.
- Bahwa selanjutnya bukti surat P-4 yang diajukan oleh Terbanding dalam
persidangan a quo, berupa Surat Keterangan Hak Milik, tanggal 16
Agustus 1996, yang diperbuat oleh anak anak dari keturunan Raja Josua
Manurung yakni Marhalam Manurung, Dahlan Manurung, Oloan
Manurung dan Isarael Manurung, diketahui oleh Kepala Desa Parparean
II: Tumpak Napitupulu, akan tetapi tidak ditandatangani oleh Camat
Porsea: Drs. W. Siregar, mengakibat bukti surat P-4 tidak sah secara
hukum.
- Bahwa bukti surat P-4 yang diajukan Terbanding tidak sah secara hukum
karena hanya Kepala Desa Parparean II yang menandatangani surat
tersebut, akan tetapi Camat Porsea: Drs. W. Siregar selaku Atasan dari
Kepala Desa Parparean II tidak menandatangani, kemudian saksi yang
menandatangani surat P-4 yakni Madian Napitupulu dan Marbun
Napitupulu bukanlah saksi yang sah karena tidak ada hubungan dengan
tanah terperkara, dan Madian Napitupulu dan Marbun Napitupulu bukan
saksi/jiran sebatas dengan tanah terperkara, di mana yang sebenarnya
jiran sebatas dengan tanah terperkara adalah R. Junus Napitupulu dan
Urat Sibarani, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan saksi yang sah
tersebut, karena takut ketahuan niat jahatnya secara diam – diam ingin
menguasai tanah milik Pembanding I.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
- Bahwa bukti Surat Keterangan Hak Milik (bukti surat P-4) yang diperbuat
oleh Terbanding bersama keterunan lain dari Raja Josua Manurung tidak
memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim
tingkat pertama yang menganggap bukti tersebut sebagai bukti
kepemilikan Terbanding yang sah adalah jelas suatu pertimbangan
hukum yang salah atau keliru.
- Bahwa sangat aneh dalil gugatan Terbanding menyatakan Raja Josua
Manurung menerima tanah terperkara dari pemiliknya marga Napitupulu,
tidak disebut namanya siapa, kemudian tanah terperkara itu diberikan
karena Raja Josua Manurung menikah dengan Boru Napitupulu (Boru
sebutan untuk anak perempuan bagi Suku Batak Toba), tanpa disebut
namanya siapa, hal ini tentunya membuat sejarah tanah Terbanding tidak
jelas atau kabur (obscuur libel).
- Bahwa kemudian kalaulah benar tanah itu diberikan dari marga
Napitupulu kepada Raja Josua Manurung karena menikahi puteri dari
marga Napitupulu tersebut, akan tetapi dari keterangan saksi dan bukti
surat yang diajukan oleh Terbanding tidak satupun yang dapat
membuktikan hal tersebut.
- Bahwa saksi Erika Napitupulu, pada halaman 29 putusan Pengadilan
Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016,
menerangkan bahwa saksi Erika Napitupulu menanyakan kepada Bapak
saksi (Japet Napitupulu) tentang siapa orang yang sedang bekerja
ditanah tersebut, lalu jawaban Bapak saksi yang sedang bekerja tersebut
adalah Raja Josua Manurung.
- Bahwa keterangan saksi Erika Napitupulu di atas, adalah keterangan
yang diterima saksi dari Bapaknya, tidak langsung dari Raja Josua
Manurung sendiri, sehingga keterangan hanya berupa testimonium de
auditu belaka, yang tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini.
- Bahwa kemudian keterangan saksi: Teresia Simanjuntak pada halaman
32 putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.g/2016/PN.Blg, tanggal
10 Agustus 2016, yang menyatakan “saksi Teresia Simanjuntak
mengetahui asal usul tanah terperkara dari cerita warga setempat, bahwa
tanah diberikan dari seorang bermarga Napitupulu kepada borunya dan
Josua Manurung setelah pernikahannya yang kemudian diberikan
kepada anaknya”, keterangan saksi ini jelas hanya berupa testimonium
de auditu, karena keterangan saksi tidak berhubungan dengan peristiwa
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
yang dialami sendiri, sehingga keterangan saksi Teresia Simanjuntak
telah dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.
- Bahwa demikian pula saksi: Parjuangan Napitupulu pada halaman 34
putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10
Agustus 2016, menyatakan “saksi mengetahui Oloan Manurung
menempati tanah terperkara yang di dapat dari neneknya dan juga orang
tua saksi pernah menceritakan kepada saksi yaitu sejak dari neneknya
Oloan Manurung sudah tinggal ditanah itu, keterangan saksi ini jelas
merupakan bentuk testimonium de auditu, sehingga tidak mempunyai
nilai pembuktian karena cerita atau pandangan dari orang tua saksi,
keterangan ini tidak ada harganya sama sekali.
- Bahwa sementara saksi: Berman Napitupulu yang diajukan oleh
Terbanding jelas tidak mengetahui asal usul tanah Terbanding yang
diperoleh Raja Josua Manurung karena saksi tidak ada
menerangkannya, dan saksi: Jala Napitupulu pada halaman 39 putusan
Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus
2016, menyatakan “saksi mengetahui tanah yang ditempati atau
dikerjakan Dorianus Manurung asal muasalnya berdasarkan cerita –
cerita orang – orang tua dikampung, bahwa asalnya dulu dari Raja Josua
Manurung yaitu ompu/kakek dari Dahlan Manurung (Terbanding)”, jelas
keterangan saksi Berman Napitupulu ini hanya merupakan keterangan
yang bersifat testimonium de auditu, sehingga haruslah dikesampingkan.
- Bahwa dan yang terakhir saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni
saksi: Sorta Napitupulu, pada halaman 42 putusan Pengadilan Negeri
Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016, menyatakan
“pada saat itu Bapak saksi mengatakan kepada saksi bahwa suami dari
ibu – ibu/amang boru itu adalah Raja Josua Manurung dan ibu –
ibu/amangboru itu bernama Ahut Br. Simangunsong, dan ia jualan
gorengan di atas tanah terperkara,” keterangan saksi ini juga merupakan
bentuk keterangan yang sifatnya testimonium de auditu, telah dapat
dipertimbangkan dalam perkara.
- Bahwa dari keenam saksi yang diajukan oleh Terbanding yang
menerangkan mengenai asal usul tanah terperkara, 5 diantara saksi
adalah keterangan yang bersifat testimonium de auditu, sehingga
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983
“yang menegaskan saksi – saksi yang diajukan Penggugat semua terdiri
dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
sebagai alat bukti ”, sementara 1 orang saksinya lagi tidak ada
menerangkan perolehan tanah terperkara yang diterima Raja Josua
Manurung dari Marga Napitupulu.
- Bahwa dari uraian di atas, bukti surat P-4 yang diajukan oleh Terbanding
dalam perkara ini yang menyatakan tanah terperkara milik Terbanding
bersama ahli waris lainnya dari Raja Josua Manurung dan sesuai dalil
gugatan Terbanding mengenai perolehan tanah terperkara dari Raja
Josua Manurung, kemudian dengan saksi – saksi yang diajukan oleh
Terbanding yang hanya berupa keterangan testimonium de auditu
belaka, maka dapatlah dinyatakan bahwa Terbanding telah dapat
membukti dalil gugatan yang menyatakan tanah terperkara yang
diperolehnya berasal dari Raja Josua Manurung yang menerima tanah
tersebut dari Marga Napitupulu, dan Terbanding juga tidak ada
menghadirkan dalam persidangan bukti surat pemberian Marga
Napitupulu kepada Raja Josua Manurung, yang dapat membenar dalil
gugatan Terbanding yang menyatakan “tanah terperkara adalah
pemberian dari Marga Napitupulu kepada Raja Josua Manurung yang
menikahi puterinya, sehingga secara hukum Terbanding telah dapat
membuktikan kepemilikan tanah terperkara adalah milik Raja Josua
Manurung yang diterima dari Marga Napitupulu, dan seharusnya gugatan
dari Terbanding haruslah dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak.
- Bahwa seandainya benar tanah terperkara milik Raja Josua Manurung,
mengapa tidak ditemukan atau tidak ada kuburan Raja Josua Manurung
dilokasi tanah terperkara, kemudian isteri Raja Josua Manurung yang
disebut Terbanding Boru Napitupulu juga tidak ada kuburan di lokasi
tanah terperkara, dan selanjutnya isteri kedua Raja Josua Manurung
yaitu Ahut br. Simangunsong juga tidak ditemukan dilokasi tanah
terperkara, dimana makam/kuburan dari mereka ???, tidak jelas,
sehingga secara hukum Terbanding sebenar telah dapat membuktikan
dalil – dalil gugatannya, maka bukti surat P-4 yang diajukan oleh
Terbanding haruslah dikesampingkan di dalam perkara ini karena tidak
memiliki nilai pembuktian.
- Bahwa akibat hukum dari bukti surat P-2, yang cacat hukum dan tidak
sah secara hukum, demikian bukti surat P-3 yang tidak sah secara
hukum, dan bukti surat P-4 yang tidak sah secara hukum, maka bukti
surat P-5 berupa akte nomor: 9, tanggal 16 Agustus 1996 tentang
Pernyataan Pemindahan Hak Milik dari Raja Josua Manurung kepada
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
ahli warisnya adalah menjadi tidak sah, sehingga bukti surat P-5 yang
diajukan Terbanding dalam perkara ini, haruslah dikesampingkan.
3. Dasar Kepemilikan Tanah Pembanding I adalah Sah Secara Hukum.
- Bahwa dasar kepemilikan tanah Pembanding yang dalam pertimbangan
Majelis Hakim tingkat pertama, tidak berhasil dibukti oleh
Pembanding/Tergugat dalam dalil sangkalannya, maka gugatan
Penggugat/Terbanding harus diterima, adalah merupakan pertimbangan
yang salah, dan secara tegas dibantah oleh Pembanding I, II.
- Bahwa dasar kepemilikan tanah terperkara diperoleh Pembanding I dari
ayahnya yang bernama: Polin Napitupulu, hal ini dibuktikan dari
keterangan saksi: Tumpak Napitupulu (mantan Kepala Desa Parparean
II) yang menyatakan tanah yang diperkarakan adalah tanah Polin
Napitupulu dan saksi tahu ketika jadi Kepala Desa Parparean II dari
tahun 1978 hingga 2001 (vide: putusan Pengadilan Negeri Balige No.
17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016 halaman 45) serta saksi
juga menerangkan bahwa Polin Napitupulu sedang menanam ubi
kemudian saksi menyuruh si Polin Napitupulu untuk bayar pajaknya dan
saksi menerangkan bahwa Polin Napitupulu ada membayar PBB tanah
tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi: Urat Sibarani, jiran sebatas dengan tanah
terperkara, menerangkan bahwa pemilik tanah terperkara adalah Polin
Napitupulu karena ketika kerja saksi di tanah saksi, Polin Napitupulu
teman kerja saksi ditanah terperkara saat itu (vide: putusan Pengadilan
Negeri Balige No 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus 2016),
kemudian didukung oleh keterangan saksi lainnya yakni: Viktor Butar –
Butar dan saksi Nania Sitorus yang menerangkan tanah tersebut adalah
milik Polin Napitupulu, diketahui saksi – saksi langsung dari Polin
Napitupulu.
- Bahwa bukti surat T I, II-13 yang diajukan Pembanding, berupa Surat
Keterangan yang menerangkan pemilik tanah terperkara adalah benar
milik Polin Napitupulu, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parparean
II: Tumbur Napitupulu, dengan dasar surat ini Pembanding I memiliki dan
menguasai tanah terperkara karena Polin Napitupulu adalah ayah
Pembanding I, sehingga Pembanding I sebagai ahli waris dari Polin
Napitupulu, kepemilikan tanah Pembanding diatas tanah terperkara telah
dapat dibuktikan Pembanding dengan alat bukti yang sah, berupa bukti
surat kepemilikan sah dan bukti keterangan saksi di atas.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 55
putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10
Agustus 2016, yang menyatakan keterangan Nania Sitorus yang
mengetahui langsung pemberian pinjam pakai tersebut kepada Loina Br.
Napitupulu/Nai Pauder akan tetapi Majelis Hakim berkesimpulan
keterangan saksi Nania Sitorus tersebut “Unus Testis Nullus Testis”,
adalah pertimbangan yang salah dan dibantah secara tegas oleh
Pembanding.
- Bahwa tidak benar keterangan Nania Sitorus di atas hanya berdiri sendiri
atau hanya didukung oleh satu saksi saja, tidak benar demikian, lihat
keterangan saksi: Viktor Butar – Butar, pada halaman 47 putusan
Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 10 Agustus
2016, menerangkan saksi mengetahui Polin Napitupulu bilang sama
Dorianus Manurung, pada tahun 1969, “begilah lae, pakailah tanah
itu”(tanah yang terletak dilokasi tanah perkara sekarang), hal ini
membuktikan bahwa ada dua keterangan saksi yaitu saksi Nania Sitorus
dan saksi Viktor Butar - Butar yang menyatakan bahwa Dorianus
Manurung yang beristrinya Loina Br. Napitupulu menempati tanah
terperkara hanya pinjam pakai saja, sehingga keberadaan Dorianus
Manurung bersama istrinya Loina br. Napitupulu di atas tanah terperkara
hanya sebagai pemakai tanah, bukan sebagai pemilik tanah, sehingga
dalil bantahan/sangkalan Pembanding terbukti oleh keterangan kedua
saksi tersebut, adapun Loina br. Napitupulu adalah saudari perempuan
dari Polin Napitupulu (vide: bukti surat T I, II-10).
- Bahwa hal di atas, dikuatkan juga dengan surat pernyataan Tiarma br.
Manurung (anak perempuan dari Loina br. Napitupulu dengan suaminya
Dorianus Manurung), di mana dalam surat pernyataannya menerangkan
bahwa tanah terperkara yang ditempati orang tuanya, benar milik Tulang
saya yang bernama Polin Napitupulu, sehingga bukti surat ini mendukung
keterangan dari saksi Nania Sitorus dan saksi Viktor Butar – Butar.
- Bahwa tentang adanya makam/kuburan dari alm. Marhalam Manurung,
alm. Oloan Manurung dan Isteri Dahlan Manurung (ic. Terbanding) di
atas tanah terperkara, Pembanding I tidak mengetahui pemakaman alm.
Marhalam Manurung dan Isteri Dahlan Manurung di tanah terperkara dan
terhadap Oloan Manurung, Pembanding sempat menolak akan tetapi
karena adanya perundingan dengan pihak Manurung, diizinkan
Pembanding dikubur di atas tanah terperkara, jadi ini tidak ada kaitannya
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
dengan adat istiadat Masyarakat Batak Toba sebagaimana pertimbangan
Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi ini semata – mata karena
alasan kemanusian saja, karena Oloan Manurung anak dari
Inangboro/bibi dari Pembanding, artinya Oloan Manurung masih sepupuh
dari Pembanding.
- Bahwa adapun terhadap bukti surat P-23 dan bukti surat P-27 yang
diajukan Terbanding, tercantum pada batas tanah sebelah Utara atas
nama Doris Manurung, hanya karena pada saat itu yang
mendiami/tinggal di tanah terperkara adalah Doris Manurung, hal sudah
ditegaskan oleh saksi Urat Sibarani dalam keterangannya.
Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, Pembanding I, II, telah dapat
membuktikan bahwa kepemilikan tanah terperkara secara hukum adalah sah
milik Pembanding I yang diperolehnya dari ayah Pembanding I (Polin
Napitupulu), dan dalil – dalil gugatan dari Terbanding/Penggugat telah berhasil
dibantah oleh Pembanding I, II, serta segala pertimbangan Majelis Hakim
tingkat pertama terbukti telah salah atau keliru dalam melakukan pertimbangan
hukum, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa
dan mengadili perkara, berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar
sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding-I dan Pembanding- II.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No. 17/Pdt.G/2016/PN.Blg,
tanggal 10 Agustus 2016.
Mengadili sendiri:
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya ongkos perkara untuk
setiap tingkatan.
Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil –
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kotra memori banding
yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya
pada tanggal 17 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
A. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah keliru serta tanpa
pemahaman yang cukup baik memahami ketentuan hukum dalam menilai
Bukti P–2, dengan menyatakan “Bukti Yang Diajukan Terbanding Semula
Penggugat Yakni Bukti P-2 Telah Melanggar Pasal 26 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Yang
Mengakibatkan Bukti Surat P-3, P-4, P-5 Yang Diajukan Terbanding
Menjadi Tidak Sah Secara Hukum”, yakni dengan uraian sebagai berikut:
1. Bahwa Bukti P-2 yang merupakan “Surat Pengumuman Kecamatan
Porsea No: 593/1145/1996 tanggal 1 Agustus 1996” adalah upaya
pertama kali (sebagaimana arahan Tumpak Napitupulu selaku Kepala
Desa Parparean II saat itu) untuk mengesahkan hak atas Tanah
Terperkara yang memang telah dimiliki, dihuni, maupun diusahai sejak
semasa hidup Alm Raja Joshua Manurung, yang selanjutnya oleh
Kepala Desa Parparean II diterbitkan Surat Keterangan
No:100/52/2015/1996 tanggal 14 Agustus 1996 (Bukti P-3), yang
kemudian berdasarkan Bukti P-2 dan P-3 tersebut membuat Surat
Keterangan Hak Milik tanggal 16 Agustus 1996 (Bukti P-4) dan
sebagai upaya terakhir yaitu membuat Pernyataan Perpindahan Hak
Milik, yakni sesuai Akta No. 9 tanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris
Julitri Roriana, S.H.(Bukti P-5).
Dengan demikian, berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 tersebut (yang
dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-3) Terbanding dan Ahli Waris Lain
dari Alm Raja Josua Manurung “memiliki alas hak berupa bukti tertulis”
sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 beserta Penjelasannya.
2. Bahwa sedangkan yang dimaksud pasal 26 Peraturan Pemerintah No.
24 tahun 1997 adalah mekanisme dalam rangka pendaftaran tanah di
Kantor Pertanahan, “yang jelas belum ditempuh” akibat terhalangnya
hak Terbanding dan Ahli Waris Lain Alm Raja Joshua Manurung dalam
melakukan pendaftaran tanah akibat perbuatan melawan hukum
Pembanding I dan Pembanding II yang tanpa hak mengusahai Tanah
Terperkara, yakni sesuai Bukti P-16 (Surat dari Kantor Pertanahan
Toba Samosir) pada poin 6 yang pada pokoknya menyatakan “alas
hak yang dimiliki pihak Dahlan Manurung telah memenuhi kriteria
sebagai alat pembuktian dalam rangka pendaftaran tanah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah
No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya,
akan tetapi untuk melakukan pendaftaran tanah, kepada pihak yang
bermohon, selain data-data yuridis atas tanah tersebut, juga harus
menguasai tanahnya secara fisik”.
3. Bahwa di samping itu Pembanding I dan Pembanding II patutnya
menyadari bahwa dari tanggal terbitnya Bukti P-2 yang pada tahun
1996 saja jelas “sudah lebih dahulu”, dari pada berlakunya Peraturan
Pemerintah tersebut yang pada tahun 1997.
B. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah keliru dan hendak
mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara
meyakinkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,
dengan menyatakan “Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Balige
Yang Mensahkan Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5 Sebagai Bukti
Kepemilikan Terbanding Merupakan Pertimbangan Yang Salah Atau
Keliru”, yakni dengan uraian sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Keberatan Pembanding I dan Pembanding II yang
menyatakan “sesuai dalil gugatan Terbanding, setelah keluar surat
pengumuman yakni bukti surat P-2 Terbanding berupaya menguasai
tanah Pembanding secara diam-diam” adalah pernyataan
menyesatkan karena Terbanding tidak ada mendalilkan demikian
dalam gugatannya.
2. Bahwa dalam rangka mengesahkan Tanah Terperkara, Marhalam
Manurung (Alm) mewakili ahli waris lain Alm Raja Joshua Manurung
menghadap Tumpak Napitupulu selaku Kepala Desa Parparean II saat
itu, adapun hasilnya berupa arahan agar menghadap Kecamatan
Porsea guna dilakukan Pengumuman, untuk itu Kecamatan Porsea
terbitkan Surat Pengumuman (vide Bukti P-2). Selanjutnya Marhalam
Manurung (Alm) menghadap kembali Kepala Desa Parparean II,
adapun hasilnya adalah dibuatkan Surat Keterangan Kepala Desa
(vide Bukti P-3).
3. Bahwa Terbukti pengumuman Kecamatan Porsea berlangsung 14 hari
(vide Bukti P-2), dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak manapun,
termasuk Pembanding I yang saat itu berada di rumahnya (Lumban
Tonga-Tonga, Desa Parparean II). Fakta tersebut diperkuat dengan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa (vide Bukti P-3) dan
keterangan saksi yang juga bertetanggaan dengan Pembanding I,
yakni sebagai berikut:
a. Keterangan saksi Teresia Simanjuntak (vide Putusan: halaman
33 strip 6 – 7):
“Bahwa saksi mengetahui tentang surat pengumuman dari
kecamatan pada tahun 1996 mengenai Kepemilikan Tanah
keluarga Manurung yang mana surat itu dilekatkan di dekat tanah
terperkara dan juga di kantor Kepala Desa yang saat itu di jabat
oleh Tumpak Napitupulu. Bahwa setahu saksi saat surat
Pengumuman tersebut dibuat, Hisar Napitupulu mengetahuinya
akan tetapi Hisar Napitupulu tidak ada keberatan saat itu”
b. Keterangan saksi Parjuangan Napitupulu (vide Putusan:
halaman 35 strip 10 – 12):
“Bahwa Saksi mengetahui Surat Pengumuman dari Kecamatan
Porsea pada tahun 1996 mengenai kepemilikan Tanah itu oleh
pihak Manurung dan saksi lihat berbentuk pampflet yang
dilekatkan di lokasi Tanah Terperkara tersebut. Bahwa Saksi
mengetahui Hisar Napitupulu ada dikampung pada saat
pengumuman Kecamatan itu, karena jarak rumah saksi dengan
rumah Hisar Napitupulu hanya beda 3 rumah. Bahwa saksi
mengetahui saat pengumuman di kecamatan tersebut dibuati,
tidak ada keberatan dari Hisar Napitupulu”
c. Keterangan saksi Jala Napitupulu (vide Putusan: halaman 41
strip 1): “Bahwa Saksi mengetahui selain Akta Notaris itu, ada
surat Pengumuman dari Kantor Kecamatan Porsea yang mana
pengumuman itu juga dilekatkan di Kantor Kepala Desa pada
tahun 1996 dan setahu Saksi saat itu tidak ada yang keberatan
terkait Pengumuman tersebut, dan juga tidak ada keberatan dari
Pihak Hisar Napitupulu”.
4. Bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-3 merupakan bukti yang menunjukan
upaya tindak lanjut dan saling berkaitan, dimana Bukti P-2 yang
merupakan Surat Pengumuman Kecamatan Porsea telah menguraikan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 42 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
hal-hal berkaitan dengan Tanah Terperkara (baik letak, luas, batas
tanah, dll.), yang selanjutnya Kepala Desa Parparean II menerbitkan
“Surat Keterangan Kepala Desa” (vide Bukti P-3), yang pada pokoknya
menerangkan fakta kepemilikan Tanah Terperkara sesuai
Pengumuman Kecamatan tersebut. Sehingga dalil keberatan
Pembanding I dan Pembanding II yang menyatakan “Surat Keterangan
No. 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996, yang tidak
menyebutkan batas tanah, ukuran tanah dan luas tanah dan tidak
ditandatangani saksi-saksi jiran sebatas, seolah surat ini sengaja
diperbuat diam-diam oleh Terbanding, agar tidak diketahui oleh
Pembanding I” merupakan kekeliruan dan dugaan yang tidak
berdasarkan hukum.
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
tertuang dalam putusannya pada halaman 51 alinea ke-2 telah tepat
dan benar, yang menyatakan:
“…dan terhadap (Bukti T.I.II–1) tersebut menurut Majelis Hakim
meskipun Tumpak Napitupulu telah mencabut tanda tangannya
tersebut akan tetapi tidak membuat batal (Bukti P-3 dan Bukti P-
4) tersebut, karena pada saat membuat Surat Pernyataan
tertanggal 4 Februari 2008 tersebut Tumpak Napitupulu sudah
tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Parparean II sehingga
tidak menimbulkan akibat hukum atas pencabutan tanda
tangannya tersebut…”
Oleh karena itu, sebuah kekeliruan apabila Pembanding I dan
Pembanding II mendasarkan dalil keberatannya berdasarkan Bukti
T.I.II – I.
6. Bahwa dengan demikian, dalil Keberatan Pembanding I dan
Pembanding II yang menyatakan “bahwa jelas sudah penerbitan Surat
Keterangan No. 100/52/2015/1996, tanggal 14 Agustus 1996,
dimintakan secara diam-diam oleh Marhalam Manurung tanpa
menyertakan jiran sebatas saksi untuk mengetahui atau
menandatangani surat tersebut, adalah suatu bukti bahwa Terbanding
berniat jahatnya menguasai tanah milik Pembanding I”, adalah jelas
merupakan kekeliruan dan hanya merupakan dugaan tanpa didasari
fakta-fakta hukum dalam menilai Bukti P–3.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 43 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
7. Bahwa Bukti P-4 yang merupakan Surat Keterangan Hak Milik tanggal
16 Agustus 1996 adalah alas hak berupa bukti tertulis Terbanding dan
Ahli Waris Lain Alm Raja Joshua Manurung atas Tanah Terperkara,
yang mana menurut bentuk dan isinya merupakan “Akta Pemindahan
Hak yang dibuat di bawah tangan” sebagaimana dimaksud Penjelasan
pasal 24 ayat 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
serta pasal 76 ayat 1 huruf (g) PMNA 3 Tahun 1997, yakni yang
berbunyi “akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang
dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan
yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini”.
8. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah keliru dan tanpa
pemahaman yang cukup baik memahami ketentuan hukum dalam
menilai Bukti P–4, yang pada pokoknya menyatakan “Bukti surat P–4
yang diajukan Terbanding tidak sah secara hukum karena hanya
Kepala Desa Parparean II yang menandatangani surat tersebut, akan
tetapi Camat Porsea tidak menandatangani, kemudian saksi yang
menandatangani surat P-4 yakni Midian Napitupulu dan Marbun
Napitupulu bukanlah saksi yang sah karena bukan saksi/jiran sebatas
dengan Tanah Terperkara”. Karena menurut Penjelasan Ps. 24 ayat 1
huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 1997 dan Ps. 76 ayat 1
huruf (g) PMNA 3 Thn 1997, yang wajib menandatangani akta tersebut
(Bukti P–4) adalah Kepala Desa. Faktanya Bukti P–4 telah sah secara
hukum dengan ditandatangani oleh Kepala Desa Parparean II.
9. Bahwa meskipun demikian, pihak Terbanding tetap menempatkan
saksi-saksi dalam Bukti P–4 guna memperkuat fakta terbitnya Bukti P-
4 tersebut. Adapun melalui Penjelasan Ps. 24 ayat 1 Peraturan
Pemerintah No. 24 Thn 1997 serta Ps. 76 PMNA 3 Thn 1997
memberikan petunjuk, yakni “sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak punya hubungan
keluarga sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal
maupun horizontal, dan mengetahui kepemilikan tersebut karena
sudah dianggap sebagai pengetua adat dan/atau sudah lama
bertempat tinggal di desa letak tanah tersebut”. Dengan demikian,
Midian Napitupulu (Alm) dan Marbun Napitupulu (Alm) selaku
Pengetua adat setempat dan/atau setidaknya selaku orang yang
dituakan karena telah lama tinggal di Desa Parparean II dan/atau di
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 44 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
lingkungan Tanah Terperkara adalah Sah dan cakap hukum sebagai
saksi.
10. Bahwa oleh karena itu, dalil Keberatan Pembanding I dan Pembanding
II yang menyatakan “Bahwa bukti Surat Keterangan Hak Milik (bukti
surat P-4) yang diperbuat oleh Terbanding bersama keturunan lain dari
Raja Joshua Manurung tidak memiliki dasar hukum yang kuat”, adalah
jelas merupakan kekeliruan dan tanpa pemahaman yang cukup baik
memahami ketentuan hukum dalam menilai Bukti P–4 Bahkan
berdasarkan Bukti P–4 serta yang dikuatkan dengan Bukti P–2 dan P–
3, selanjutnya oleh pihak Keluarga Terbanding dapat
mengukuhkannya ke dalam Akta Pernyataan Perpindahan Hak Milik
No. 9 tanggal 16 Agustus 1996 oleh Notaris Julitri Roriana, S.H.(vide
Bukti P–5).
11. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya pada halaman 52 alinea ke-3 telah tepat
dan benar, dengan menyatakan “bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan di atas meskipun belum diterbitkannya bukti kepemilikan
hak milik atas nama keturunan/ahli waris Alm Raja Joshua Manurung
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir akan tetapi menurut
penilaian Majelis Hakim terhadap (Bukti P-2), (Bukti P-3), (Bukti P-4),
dan (Bukti P-5) yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam perkara
a quo adalah dapat dijadikan sebagai petunjuk/bukti alas hak…”.
12. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II jelas keliru dengan
menyatakan “sejarah tanah Terbanding tidak jelas atau kabur”. Karena
“Sejarah Tanah Terbanding” adalah fakta riwayat penguasaan tanah
terperkara secara turun temurun, fakta adanya bukti-bukti hak atas
tanah terperkara yang telah diterbitkan pada tahun 1996, dan fakta
adanya rumah maupun kuburan dari keluarga terbanding hingga kini
masih ada di tanah terperkara, yang terbukti secara meyakinkan
menunjukan Terbanding dan Ahli Waris Lain Alm Raja Joshua
Manurung merupakan pihak pemilik Tanah Terperkara. Adapun
mengenai asal-usul perolehan Tanah Terperkara yang juga
dipersoalkan Pembanding I dan Pembanding II adalah bagian dari
“fakta riwayat penguasaan tanah terperkara” yang notabene sudah
berumur lebih seabad sejak perolehannya, yang merupakan sebab
sehingga Tanah Terperkara pada faktanya dan terbukti dapat dihuni
maupun diusahai oleh raja joshua manurung hingga berlanjut kepada
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 45 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
keturunan-keturunannya. Kemudian mengingat tidak mungkin lagi ada
saksi ataupun bukti surat yang dapat menerangkan asal-usul tersebut,
namun keterangan warga setempat letak Tanah Terperkara,
khususnya warga Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II dapat
menjadi petunjuk.
13. Bahwa disamping itu, justru hal yang sangat aneh apabila
Pembanding I dan Pembanding II baru mempersoalkan mengenai
asal usul Tanah Terperkara pada Pengadilan Tingkat Banding ini,
karena faktanya Pembanding I dan II tidak pernah menyangkal baik
dalam jawabannya maupun dupliknya pada Pengadilan Tingkat
Pertama, yang artinya Pembanding I dan Pembanding II pada
faktanya telah menerima dan mengakui dalil gugatan Terbanding
tersebut, sehingga terkesan hendak mengesampingkan fakta-fakta
hukum yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti secara
meyakinkan. Oleh karena itu, dalil Keberatan tersebut patut
dikesampingkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.
14. Bahwa Pembanding I dan Pembanding II jelas keliru dengan
menyatakan keterangan saksi Erika Napitupulu, Sorta Napitupulu,
Berman Napitupulu, Teresia Simanjuntak, Jala Napitupulu, dan
Parjuangan Napitupulu bersifat Testimonium De Auditu. Karena
melalui keterangan dari saksi-saksi tersebut yang justru membuktikan
“Fakta Penguasaan Tanah Terperkara Secara Turun Temurun” sejak
semasa hidup Alm Raja Josua Manurung hingga berlanjut kepada
keturunan-keturunannya. Adapun yang dapat dijadikan pertimbangan
sebelum menguraikan hal-hal yang dialami langsung oleh saksi-saksi,
sebagai berikut:
a. Pada faktanya saksi-saksi tersebut lahir di kampung yang sama
dengan tempat kelahiran Pembanding I, yaitu kampung Lumban
Tonga-Tonga, Desa Parparean II (kecuali saksi Teresia
Simanjuntak).
b. Pada faktanya saksi-saksi tersebut bertempat tinggal di kampung
yang sama dengan Pembanding I, baik sejak lahir hingga saat ini/
sebelum merantau.
c. Pada faktanya saksi-saksi tersebut masih satu kakek leluhur yang
sama dengan Pembanding I (kecuali saksi Teresia Simanjutak).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 46 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
15. Bahwa saksi Erika Napitupulu yang Lahir pada tahun 1935 di Lumban
Tonga-Tonga, Desa Parparean II, “Saksi merupakan cucu dari Pemilik
Tanah Terperkara Semula yang “bermarga Napitupulu”. Pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Sebagai FAKTA: “Bahwa saksi ketika bekerja dengan Bapak Saksi di
tanahnya pada tahun 1947, Saksi melihat Raja Josua Manurung
sedang menanam tanaman ubi kayu/ singkong dan melihat Ahut br.
Simangunsong sedang menjual gorengan di depan rumahnya di Tanah
Terperkara. Saksi melihat Raja Josua Manurung mengusahai Tanah
Terperkara dari tahun 1947 sampai 1950 saja karena setelah itu Saksi
pergi merantau”. Bahkan saksi kenal Jaudin Napitupulu (Pembanding
II) karena teman satu sekolah, dan saksi dengan Pembanding II sering
bertemu di warung Ahut br. Simangunsong untuk membeli goreng”.
Sebagai PETUNJUK: setahu saksi, sebab Raja Josua Manurung
menjadi pemilik Tanah Terperkara, karena Tanah tersebut diberikan
kakek saksi, yaitu karena perkawinannya Raja Josua Manurung
dengan bibik saksi/ putri kandung dari kakek saksi”.
16. Bahwa saksi Sorta Napitupulu yang lahir tahun 1941 dan bertempat
tinggal di Lumban Tonga-Tonga,Desa Parparean II (NB: letak rumah
Saksi, tepat di depan rumah Pembanding I). Pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
Sebagai FAKTA: “Bahwa pada tahun 1951 ketika Saksi bersama
Bapak Saksi mengejar kerbaunya yang habis berkelahi hingga sampai
ke jalan raya, Saksi melihat Ahut br. Simangunsong sedang
membersihkan dan menanam di kebunnya (di Tanah Terperkara).
Kemudian, Saksi melihat Ahut br. Simangunsong sedang menanam
singkong serta melihat tempat menjual gorengan dan gubuk terbuat
dari bambu. Saksi melihat Ahut br. Simangunsong di Tanah Perkara
sampai meninggal. Kemudian sebelum merantau setelah tamat SGA
pada tahun 1963, yang sempat Saksi lihat masih tinggal di Tanah
Terperkara adalah Dorianus Manurung, Nai Pauder br. Napitupulu dan
si Oloan Manurung”.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 47 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Sebagai PETUNJUK: “Bahwa setahu Saksi, Raja Josua Manurung
sebelum kawin dengan Ahut br. Simangunsong sudah kawin dengan
boru Napitupulu akan tetapi tidak ada anak, tapi kalo kawin dengan
Ahut br. Simangunsong ada anaknya” dan “sepengetahuan Saksi tidak
pernah ada ceritanya Polin Napitupulu menyerahkan Tanah
Terperkara ke itonya/ Nai Pauder br Napitupulu atau ke Dorianus
Manurung sebagai hak pakai”.
17. Bahwa saksi Berman Napitupulu yang lahir tahun 1948 dan bertempat
tinggal di Lumban Tonga-Tonga Desa Parparean II. Saksi adalah cucu
R. Junus Napitupulu/ pemilik tanah berbatasan sebelah utara dari
Tanah Terperkara dan sudah lama mengusahai tanahnya sendiri.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Sebagai FAKTA: “Bahwa pada tahun 1964 saksi melihat di Tanah
Terperkara dihuni dan diusahai dengan menanam jagung dan ubi
kayu/singkong oleh Dorianus Manurung berserta istrinya/Nai Pauder
(Loina br. Napitupulu) dan anaknya/ Oloan Manurung. Kemudian
setelah Dorianus Manurung meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya,
namun setelah istrinya meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai
meninggal tahun 2011”.
“Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas Surat Keterangan
Hak Milik dan Akta Notaris milik keluarga Manurung, termasuk dari
Hisar Napitupulu (Pembanding I). Kemudian setahu saksi Marhalam
Manurung, Oloan Manurung dan Istri dari Dahlan Manurung
(Terbanding) dikubur di Tanah Terperkara. Bahkan acara penguburan
Istri Dahlan Manurung dihadiri oleh Teresia Simanjuntak dan Istri Hisar
Napitupulu”.
18. Bahwa saksi Teresia Simanjuntak yang lahir tahun 1948 Saksi
bertempat tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II sejak
tahun 1971 bersama suaminya Midian Napitupulu. Pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut: (NB: kuburan orang tua dari Midian
Napitupulu dan dari Polin Napitupulu masih setambak. Jadi
hubungannya cukup dekat)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 48 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Sebagai FAKTA: Bahwa sejak tahun 1971 Saksi melihat di Tanah
Terperkara dihuni dan diusahai dengan menanam jagung dan ubi
kayu/singkong oleh Dorianus Manurung beserta istrinya/Nai Pauder
(Loina br. Napitupulu) dan anaknya/ Oloan Manurung. Kemudian
setelah Dorianus Manurung meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya,
namun setelah istrinya meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai
meninggal tahun 2011.
Bahwa saksi mengetahui “Surat Keterangan Hak Milik keluarga
Dorianus Manurung (vide Bukti P-4), ketika melihat Suaminya/ Midian
Napitupulu menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut pada
tahun 1996”. Saksi juga mengetahui “Surat Pengumuman Kecamatan
pada tahun 1996 mengenai kepemilikan Tanah keluarga Dorianus
Manurung (vide Bukti P–2), yang dilekatkan di Tanah Tererkara dan di
Kantor Kepala Desa Parparean II yang saat itu dijabat Tumpak
Napitupulu”. Setahu saksi bahwa Hisar Napitupulu (Pembanding I)
mengetahui Pengumuman Kecamatan tersebut dan tidak ada
keberatan pada saat itu. Setahu saksi Marhalam Manurung, Oloan
Manurung dan Istri Dahlan Manurung dikubur di Tanah Terperkara.
Bahkan acara penguburan Istri Dahlan Manurung dihadiri oleh saksi
sendiri dan Istri Hisar Napitupulu.
Sebagai PETUNJUK: “setahu Saksi terkait asal-usul Tanah perkara
dari warga setempat, bahwa Tanah itu diberikan dari seorang
bermarga Napitupulu kepada borunya dan Josua Manurung setelah
pernikahannya. Setahu saksi, sebelum Dorianus Manurung menikahi
Nai Pauder br Napitupulu, Tanah sudah dimiliki orang tuanya, yaitu
Josua Manurung”.
19. Bahwa saksi Jala Napitupulu yang lahir tahun 1965 dan bertempat
tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II. Saksi pernah
menjabat Kepala Desa Parparean II dari tahun 2001 s/d 2013. Pada
Pokoknya menerangkan sebagai berikut.
Sebagai FAKTA: Saksi melihat di Tanah Terperkara dihuni dan
diusahai dengan menanam jagung dan ubi kayu/singkong oleh
Dorianus Manurung beserta istrinya/Nai Pauder (Loina br. Napitupulu)
dan anaknya/ Oloan Manurung. Kemudian setelah Dorianus Manurung
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 49 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya, namun setelah istrinya
meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai meninggal tahun
2011.
Bahwa saksi “mengetahui ada surat Pengumuman dari Kantor
Kecamatan Porsea, yang dilekatkan di Kantor Kepala Desa pada
tahun 1996 dan setahu saksi tidak ada keberatan dari manapun,
termasuk dari Pihak Hisar Napitupulu (Pembanding I) yang pada saat
itu ada dikampung”. Kemudian juga, Saksi “pernah menolak
permohonan penerbitan Surat Keterangan Hak Milik a.n Hisar
Napitupulu”, karena sudah ada terbit Surat Pengumuman Kecamatan,
Surat Kepala Desa tentang Keterangan Hak Milik dan Akta Notaris
pihak Dahlan Manurung pada tahun 1996,”. Kemudian setahu saksi
“Marhalam Manurung, Oloan Manurung dan Istri Dahlan Manurung
dikubur di Tanah Terperkara. Bahkan acara penguburan Istri Dahlan
Manurung juga dihadiri Istri Hisar Napitupulu”.
Sebagai PETUNJUK: “setahu Saksi dari cerita orang-orang tua
dikampung (Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II), sebelum
kawin Dorianus Manurung sama Nai Pauder br Napitupulu (Istri Kedua
Dorianus Manurung), Dorianus Manurung sudah tinggal di Tanah
Terperkara dengan Istrinya yang boru Siregar (Isteri Pertama Dorianus
Manurung). Setahu saksi juga, bahwa Tanah yang ditempati dan
dikerjakan Dorianus Manurung, asalnya dari Josua Manurung, yaitu
kakek si Dahlan Manurung (Terbanding)”.
20. Bahwa saksi Parjuangan Napitupulu lahir tahun 1974 dan bertempat
tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II dari sejak lahir
hingga tahun 2013. Saksi adalah anak dari Midian Napitupulu. Pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Sebagai FAKTA: Saksi “Melihat di Tanah Terperkara di huni oleh
Oloan Manurung dan ibunya/Naipauder (Loina br. Napitupulu) lalu
setelah ibunya meninggal, dilanjutkan Oloan Manurung sampai
meninggal tahun 2011”.
Saksi juga mengetahui ada Surat Pengumuman dari Kecamatan
Porsea pada tahun 1996 mengenai kepemilikan Tanah pihak
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 50 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Manurung, yang mana surat itu dilekatkan di lokasi Tanah Terperkara
dan setahu saksi, Hisar Napitupulu (Pembanding I) yang pada saat itu
ada dikampung (Lumban Tonga-Tonga, Desa Parparean II) tidak ada
keberatan terkait Pengumuman itu. Saksi juga mengetahui Akta
Notaris milik Manurung. dan juga mengetahui penguburan Marhalam
Manurung dan Oloan Manurung di Tanah Terperkara,
Sebagai PETUNJUK: Setahu Saksi bahwa “Oloan Manurung
menempati tanah Terperkara yang di dapat dari neneknya, dan orang
tua Saksi (Midian Napitupulu) pernah cerita kepada saksi bahwa sejak
dari neneknya Oloan Manurung sudah tinggal di Tanah itu”.
21. Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 52
alinea ke-3 s/d halaman 53 dalam menilai bukti-bukti surat yang
dimiliki dan diajukan Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan
Terbanding sehingga menyimpulkan bahwa Tanah Terperkara “adalah
merupakan milik sah dari Penggugat/ Ahli Waris Lainnya/ keturunan
Alm Raja Josua Manurung yang merupakan boedel waris dari Alm
Raja Josua Manurung yang belum terbagi” adalah telah tepat dan
benar. Karena pada faktanya berdasarkan uraian-uraian tersebut di
atas, Pembanding I dan Pembanding II jelas telah keliru dan bahkan
hendak mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti
secara meyakinkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama.
C. Bahwa tanggapan Terbanding atas dalil pembanding I dan Pembanding II
yang menyatakan “Dasar Kepemilikan Tanah Pembanding I adalah Sah
Secara Hukum”, yakni sebagai berikut:
1. Bahwa Saksi Tumpak Napitupulu yang merupakan Kepala Desa
Parparean II pada tahun 1978 s/d 2001, dalam kesaksiannya
menyatakan sebagai berikut:
“Saya yakin Tanah itu Tanah Polin Napitupulu saat mengecek tanah
sejak tahun 1980, kemudian saya dapati si Polin Napitupulu tahun
1981 dan 1982 lagi mengusahai di Tanah terperkara itu. Kemudian
tahun 1983 dan seterusnya tidak tahu lagi”. Tapi faktanya, Saksi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 51 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
dapat menunjukan bukti pembayaran PBB Tanah Terperkara dan
bahkan diketahui Polin Napitupulu telah meninggal pada tahun 1981,
yakni sesuai dalil jawaban Pembanding I (selaku anaknya) serta
faktanya pada tahun 1996 Saksi selaku Kepala Desa membuat dan
menandatangani surat-surat Terbanding (Bukti P-3 dan P-4).
Bahwa saksi juga menyatakan dengan tegas dan “berulang kali” dalam
kesaksiannya di persidangan, bahwa alasan saksi mencabut surat-
surat itu (bukti P-3 dan P-4) hanya karena tidak ditandatangani Camat
Porsea. Tapi faktanya “alasan tersebut sama sekali tidak sesuai”
dengan yang terurai pada Bukti T.I.II–1. Disamping itu, Saksi sudah
tidak lagi menjabat Kepala Desa Parparean II saat membuat surat
pernyataan itu (Bukti T.I.I-1).
Dengan demikian, Kesaksian Tumpak Napitupulu sangat jelas
meragukan dengan menyatakan “Tanah Terperkara adalah milik Polin
Napitupulu”. Terlebih Saksi menyatakan “tidak tahu apakah pemberian
Tanah itu dari Polin Napitupulu ke Dorianus Manurung secara
pauseang atau tidak”.
2. Bahwa Saksi Urat Sibarani yang merupakan pemilik tanah berbatasan
sebelah Selatan dari Tanah Terperkara, dalam kesaksiannya
menyatakan sebagai berikut:
Saksi menyatakan “Kutahu Tanah itu Tanah Polin Napitupulu ketika
kerja aku di tanahku, dialah teman kerjaku disana”. Tapi saksi
menyatakan “Tidak tahu tahun berapa itu waktu kerja dengan si Polin”.
Saksi juga menyatakan ”Lama juga Polin Napitupulu mengusahai
Tanah itu”. Tapi Saksi menyatakan “tidak tahu berapa lama si Polim
mengerjakan Tanah itu”.
Kemudian berdasarkan Bukti P-23 (SHM No. 17 tahun 2007) dan Bukti
P-27 (Permohonan Informasi mengenai batas - batas bidang tanah
dalam rangka penerbitan SHM No. 17 tahun 2007 a.n Urat Sibarani)
bahwa yang tercantum pada batas tanah sebelah Utara milik Urat
Sibarani adalah Doris Manurung (Dorianus Manurung). Selanjutnya
Saksi menyatakan “karena Dorianus manurung bertempat tinggal di
Tanah itu, makanya namanyalah yang kubuat di batas Utara tanah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 52 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
saya dalam sertifikat”. Tapi faktanya Dorianus Manurung sudah
meninggal pada ± tahun 1978, dimana sertifikat Saksi baru terbit pada
tahun 2007.
Oleh karena itu, Saksi Urat Sibarani sesungguhnya yakin bahwa
Tanah Terperkara adalah milik sah dari Dorianus Manurung/
Keturunan dari Alm Raja Josua Manurung. Karena jika tidak yakin,
Saksi pasti mencantumkan nama Polin Napitupulu atau Hisar
Napitupulu (Pembanding I) selaku anak Polin Napitupulu. Terlebih
Saksi mengatakan sudah sejak kecil kenal Hisar Napitupulu dan
merupakan teman kerja saksi sampai sekarang. Oleh karena itu,
Terbanding setuju dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim
Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 53
baris 32 s/d baris 37.
Dengan demikian, Kesaksian Urat Sibarani sangat jelas meragukan
dengan menyatakan “Tanah Terperkara adalah milik Polin Napitupulu”.
Terlebih Saksi menyatakan bahwa “setahu saksi di Tanah perkara
diberikan Polin Napitupulu ke Nai Pauder br. Napitupulu karena
Dorianus Manurung menceritakannya kepada saksi”. Artinya Saksi
mengetahui Polin Napitupulu memberi pinjam pakai Tanah perkara
kepada Naipauder/Loina br Napitupulu dan Dorianus Manurung hanya
berdasarkan cerita, bukan mengetahui langsung.
3. Bahwa Saksi Viktor Butar-Butar yang tinggal di Tarutung merupakan
“anak dari adik perempuan kandung Polin Napitupulu dalam
kesaksiannya menyatakan sebagai berikut:
Saksi menyatakan bahwa “tanah itu tanah almarhum Polin Napitupulu
karena waktu saksi Sekolah Teknik (setara SMP) di Parparean, Saksi
sering ke rumah tulang Polin Napitupulu dan sering Saksi jumpai Polin
Napitupulu bekerja di Lokasi Tanah Terperkara” dan juga menyatakan
“Saksi mengetahui Polin Napitupulu bilang sama Dorianus Manurung
pada tahun 1969, “beginilah lae, pakai lah Tanah saya itu” yaitu karena
Dorianus Manurung menceritakan kepada saksi saat Dorianus
Manurung sedang membangun rumahnya di Tanah perkara”.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 53 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Bahwa keterangan Saksi Viktor Butar-Butar yang menyatakan “Tanah
Terperkara adalah milik Polin Napitupulu” sudah jelas meragukan dan
bahkan Saksi mengetahui Polin Napitupulu memberi pinjam pakai
Tanah perkara kepada Naipauder/Loina br Napitupulu dan Dorianus
Manurung hanya berdasarkan cerita, bukan mengetahui langsung.
4. Bahwa Saksi Nania Sitorus yang tinggal di Silamosik II merupakan
“anak dari adik perempuan kandung Polin Napitupulu, dalam
kesaksiannya menyatakan sebagai berikut:
Saksi menyatakan “setahu saksi Tanah perkara itu adalah Tanah si
polin Napitupulu karena sewaktu gadis Saksi sekitar tahun 1957/1958
sering diajak Polin Napitupulu untuk ambil mangga di Tanah perkara”
dan Saksi juga menyatakan “setahu Saksi Polin Napitupulu
memberikan untuk dipakai tanah itu kepada Nai Pauder/ Loina br
Napitupulu akan tetapi tidak ada dibuat surat-suratnya”
Bahwa keterangan Saksi Nania Sitorus yang menyatakan “Tanah
Terperkara adalah milik Polin Napitupulu” sudah sangat jelas
meragukan. Bahkan Saksi menyatakan Polin Napitupulu memberikan
untuk dipakai Tanah Terperkara itu kepada Nai Pauder/Lonia br.
Napitupulu tetapi tidak ada dibuat suratnya dan hanya Saksi sendiri
yang mengetahuinya. Oleh karenanya, Saksi Nania Sitorus “unus
testis ullus testis”.
5. Bahwa selain Bukti T.I.II – 13 sangat meragukan dan jelas tidak
objektif karena terdapat nama “Jaudin Napitupulu” sebagai saksi surat,
yang mana merupakan Pembanding II dalam perkara a quo,
Terbanding juga setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusannya hlm. 52 alinea ke-1,
yang menyatakan:
“Bahwa oleh karena terhadap (Bukti P-4) telah dinyatakan Sah oleh
Majelis Hakim sehingga Bukti yang diajukan Tergugat yaitu (Bukti
T.I.II – 13) berupa Surat Keterangan Nomor 470/68/2033/2016
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parparean II An. Tumbur
Napitupulu pada tanggal 3 Maret 2016 yang apabila dinyatakan sah
keberadaannya akan menjadi tumpang tindih terhadap (Bukti P-4)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 54 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
oleh karenanya menurut Majelis Hakim (Bukti T.I.II – 13) patut juga
dikesampingkan”.
6. Bahwa dengan demikian, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 55
alinea ke-2 dalam menilai bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang
diajukan Pembanding I dan Pembanding II, sehingga menyatakan:
“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang
ternyata menurut Majelis Hakim Para Tergugat telah dapat
membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut dan sebagaimana
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1972 No. 395
K/Sip/1972 dengan menerangkan Jika Tergugat tidak berhasil
membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat harus
diterima” adalah telah tepat dan benar.
Karena pada faktanya tidak ada satupun bukti surat maupun saksi-
saksi yang dapat membuktikan dalil-dalil jawaban Pembanding I
secara meyakinkan bahwa “Tanah Terperkara adalah milik Polin
Napitupulu” maupun “Tanah Terperkara diberikan oleh Polin
Napitupulu kepada Nai Pauder/Loina br. Napitupulu dan Dorianus
Manurung sebagai hak pakai” maupun Pihak Polin Napitupulu
mengusahai Tanah Terperkara hingga saat ini. Dengan demikian,
secara meyakinkan Pembanding I dan Pembanding II tidak memiliki
kedudukan dan hubungan hukum apapun dengan Tanah Terperkara.
Bahwa oleh karena itu, telah tepat dan benar pertimbangan hukum dari Majelis
Hakim Tingkat Pertama, yang tertuang dalam putusannya halaman 54 alinea
ke-3, yang menyatakan: “Bahwa karena terhadap tanah terperkara telah terbukti
adalah merupakan milik Sah dari Penggugat/ Ahli Waris/ Keturunan Alm Raja
Josua Manurung, maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang telah
menguasai tanah terperkara tanpa alas hak yang sah tanpa seijin/persetujuan
Penggugat sebagai Ahli Waris/Keturunan Alm Raja Josua Manurung menurut
Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak subjektif
orang lain, oleh karena itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan
juga sebagaimana bukti Penggugat yaitu (Bukti P-16) pada poin 6 bahwa
Penggugat belum dapat untuk melakukan pendaftaran tanah dikarenakan
Penggugat masih terkendala karena telah dapat menguasai tanahnya secara
fisik karena masih dikuasai oleh Para Tergugat yang tidak ada hubungan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 55 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
hukumnya dengan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para
Tergugat tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana
dimaksud pada kriteria pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum atas putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian dalam
perkara a quo telah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah
memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-
alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum
dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Majelis Hakim
Tingkat Pertama mohon untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan dalam perkara a quo sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding.
Bahwa mengingat dalil-dalil keberatan yang diajukan Pembanding I dan
Pembanding II dalam memori banding telah keliru dan tidak berdasar hukum
serta bahkan hendak “mengesampingkan” fakta-fakta hukum yang sudah jelas
dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah terbukti
secara meyakinkan, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding a quo berkenan untuk menolak
permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II, dan
karenanya berkenan memutuskan perkara a quo, sebagai berikut:
Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan
Pembanding II.
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No: 17/Pdt.G/2016/PN.Blg
tertanggal 10 Agustus 2016.
Menghukum Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang bahwa menanggapi permohonan banding tersebut Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini
akan mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut
setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan pengadilan negeri tersebut
seperti di bawah ini.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 56 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
DALAM PROVISI:
Menimbang bahwa tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim pengadilan
tingkat pertama telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya
sebagaimana tersebut seperti di bawah ini.
Bahwa Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan kepentingan
Penggugat yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilindungi dari
perbuatan Para Tergugat yang apabila tidak dihentikan akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, dengan demikian tuntutan Provisi
tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang bahwa tentang POKOK PERKARA tersebut Majelis Hakim
pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya
sebagaimana tersebut berikut ini.
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat
bahwa tanah terperkara pada mulanya adalah milik seseorang yang bermarga
Napitupulu, yang kemudian Tanah terperkara diberikan kepada Putrinya/ boru
Napitupulu pada saat setelah menikah dengan Alm Raja Josua Manurung
kemudian setelah Istrinya Alm Raja Josua Manurung / Boru Napitupulu
meninggal dunia tanpa dikaruniai keturunan, kemudian Alm Raja Josua
Manurung menikah lagi dengan Ahut br. Simangunsong dan dari pernikahan
antara Alm Raja Josua Manurung dengan Ahut br. Simangunsong memiliki
keturunan 2 (dua) orang anak yaitu 1. Lamisana Manurung dan 2. Dorianus
Manurung. Kemudian Lamisana Manurung memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1.
Marhalam Manurung dan 2. Dahlan Manurung (Penggugat). Kemudian Dorianus
Manurung memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Isarael Manurung
(dari istri pertamanya S.br Siregar) 2. Tiarma Br Manurung 3. Tiurlan Br
Manurung dan 4. Oloan Manurung (dari istri keduanya Loina br. Napitupulu).
Bahwa setelah majelis meneliti dengan seksama bukti yang diajukan
Penggugat yaitu pada (Bukti P-1), (Bukti P-5), (Bukti P-21) dan (Bukti P-22)
yang ternyata ada persesuaian bahwa Penggugat beserta Ahli Waris lainnya
adalah benar Keturunan/Ahli waris dari Alm. RAJA JOSUA MANURUNG.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 57 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Siapakah Pemilik
tanah objek perkara seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi)
berukuran Panjang 50 m × Lebar 50 m yang terletak di Desa Parparean II,
Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
Dalam dalil posita gugatan Penggugat disebutkan bahwa semasa
hidupnya Alm Raja Josua Manurung telah memiliki tanah berukuran Panjang 50
m × Lebar 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang
terletak di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir,
Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas. Sebelah Utara: tanah milik R.
Junus Napitupulu. Sebelah Timur: Jalan Raya Balige. Sebelah Selatan: tanah
milik Urat Sibarani. Sebelah Barat: Jalan Kuburan yang diperoleh Alm Raja
Josua Manurung setelah pernikahannya dengan isteri pertamanya yaitu Boru
Napitupulu.
Bahwa dalam jawabannya Tergugat I membantah dengan tegas seluruh
dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa orang tua Tergugat I yaitu
Polin Napitupulu telah memberikan Tanah terperkara kepada Loina br
Napitupulu dengan suaminya yaitu Dorianus Manurung hanya untuk
dipergunakan sebagai tempat tinggal dan bukan untuk hak milik.
Bahwa untuk menyikapi dalil bantahan Para Tergugat tersebut setelah
Majelis Hakim meneliti dengan seksama yaitu bukti yang diajukan Penggugat
yaitu (Bukti P-2) bahwa Marhalam Manurung yaitu selaku ahli waris dari
keturunan Alm Raja Josua Manurung sudah pernah memproses guna
mendaftarkan Tanah yang terletak di Desa Parparean II yang berukuran
Panjang 50 m × Lebar 50 m yang kemudian An. Camat Porsea telah membuat
Pengumuman Nomor: 593/1145/1996 tanggal 1 Agustus 1996 untuk
memproses pendaftaran tanah tersebut dan juga sebagaimana (Bukti P-3) yaitu
Kepala Desa Parparean II An. T Napitupulu telah pula mengeluarkan Surat
Keterangan Nomor: 100/52/2015/1996 yang dalam hal ini menerangkan bahwa
benar Marhalam Manurung mempunyai sebidang tanah di Desa Parparean II
dan juga Kepala Desa Parparean II An. T Napitupulu menerangkan sampai
dengan tanggal 14 Agustus 1996 tidak ada pihak yang keberatan atas tanah
yang terletak di Desa Parparean II tersebut hal mana juga bersesuaian dengan
Keterangan Saksi Teresia Simanjuntak, Saksi Parjuangan Napitupulu dan Saksi
Jala Napitupulu yang menerangkan bahwa pada saat Pengumuman dari kantor
Kecamatan Porsea dilekatkan di Kantor Kepala Desa Parparean II pada tahun
1996 tidak ada pihak yang keberatan terkait pengumuman tersebut kemudian
selanjutnya sebagaimana (Bukti P-4) yaitu Kepala Desa Parparean II An. T
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 58 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Napitupulu pada tanggal 16 Agustus 1996 telah pula mengeluarkan Surat
Keterangan Hak Milik yang menerangkan Ahli waris dari Alm Lamisana
Manurung dan Alm Dorianus Manurung yaitu 1. Marhalam Manurung, 2. Dahlan
Manurung, 3. Oloan Manurung dan 4. Isarael Manurung benar mempunyai
Sebidang Tanah yang terletak di Desa Parparean II Kecamatan Porsea dengan
ukuran Lebar 50 m dan Panjang 50 m hal mana juga sesuai dengan Keterangan
Saksi Teresia Simanjuntak yang menerangkan bahwa Suami Saksi yang
bernama Midian Napitupulu juga ikut menandatangani Surat Keterangan hak
Milik tertanggal 16 Agustus 1996 yaitu sebagai Saksi.
Bahwa berdasarkan (Bukti P-3 dan Bukti P-4) tersebut kemudian
Penggugat (Dahlan Manurung) beserta Marhalam Manurung telah membuat
Akte Nomor 9 yaitu Pernyataan Perpindahan Hak Milik yang dibuat dihadapan
Notaris Julitri Roriana, SH pada tanggal 16 Agustus 1996.
Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat yaitu (Bukti P-3 dan
Bukti P-4) ternyata Tumpak Napitupulu yang dahulu menjabat sebagai Kepala
Desa Parparean II pada tahun 1996 telah membuat Surat Pernyataan tertanggal
4 Februari 2008 yang menyatakan telah mencabut tanda tangannya yang
tertera pada (Bukti P-3 dan Bukti P-4) sebagaimana Surat Pernyataan pada
(Bukti T.I.II-1) dan terhadap (Bukti T.I.II-1) tersebut menurut Majelis Hakim
meskipun Tumpak Napitupulu telah mencabut tanda tangannya tersebut akan
tetapi tidak membuat batal (Bukti P-3 dan Bukti P-4) tersebut, karena pada saat
membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Februari 2008 tersebut Tumpak
Napitupulu sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Parparean II
sehingga tidak menimbulkan akibat hukum atas pencabutan tanda tangannya
tersebut hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Tumpak Napitupulu
yang sebagai Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera pada (Bukti
P-3 dan Bukti P-4) adalah benar tanda tangan Tumpak Napitupulu oleh
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan adalah Sah dan berkekuatan hukum
(Bukti P-4) yaitu Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Parparean II An. T Napitupulu pada tanggal 16 Agustus 1996, oleh karenanya
terhadap (Bukti T.I.II-1) patut untuk dikesampingkan.
Bahwa oleh karena terhadap (Bukti P-4) telah dinyatakan Sah oleh
Majelis Hakim sehingga bukti yang diajukan Tergugat yaitu (Bukti T.I.II-13)
berupa Surat Keterangan Nomor 470/68/2033/2016 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Parparean II An. Tumbur Napitupulu pada tanggal 3 Maret 2016
yang apabila dinyatakan sah keberadaannya akan menjadi tumpang tindih
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 59 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
terhadap (Bukti P-4) oleh karenanya menurut Majelis Hakim (Bukti T.I.II-13)
patut juga untuk dikesampingkan.
Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama yaitu (Bukti P-6) yang apabila dikaitkan dengan fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan
Setempat dalam perkara a quo yang mana pada tanah terperkara yang terletak
di Desa Parparean II Kecamatan Porsea tersebut 3 (tiga) makam yaitu 1.
Makam Alm Marhalam Manurung, 2. Makam Alm. Oloan Manurung dan 3.
Makam Alm. Isteri Dahlan Manurung (Penggugat) sehingga Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa benar tanah terperkara adalah milik dari keturunan Alm
Raja Josua Manurung/keturunan Alm Lamisana Manurung dan Alm Dorianus
Manurung yang juga menurut Majelis Hakim sesuai dengan adat istiadat atau
kebiasaan yang berlaku di Masyarakat Batak Toba bahwa seseorang tidak
dapat dimakamkan pada tanah yang bukan merupakan hak miliknya/tanah milik
keluarganya, kemudian sebagaimana (Bukti P-6) yaitu pada tanah terperkara
juga ada 1 (satu) unit rumah yang sudah tidak ditempati yang apabila dikaitkan
dengan fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang mana rumah
tersebut merupakan rumah yang terakhir dihuni oleh Alm Dorianus Manurung
beserta Alm Isterinya Loina br Napitupulu yang kemudian dihuni oleh Alm Oloan
Manurung sebelum meninggal dan hal mana bersesuaian dengan keterangan
Saksi Teresia Simanjuntak, Saksi Berman Napitupulu, Saksi Jala Napitupulu
dan Saksi Parjuangan Napitupulu yang menerangkan bahwa setelah Dorianus
Manurung bersama isterinya Loina br Napitupulu meninggal dunia kemudian
yang mengusahai tanah perkara dan yang menempati rumah yang ada di tanah
terperkara yaitu Oloan Manurung hingga akhirnya Oloan Manurung meninggal
dunia pada tahun 2011 Vide (Bukti P-25).
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas meskipun belum
diterbitkannya bukti kepemilikan Hak Milik atas nama keturunan/ahli waris Alm
Raja Josua Manurung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir akan
tetapi menurut penilaian Majelis Hakim terhadap (Bukti P-2), (Bukti P-3), (Bukti
P-4) dan (Bukti P-5) yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam perkara a
quo adalah dapat dijadikan sebagai petunjuk/bukti alas hak sehingga Majelis
Hakim berkesimpulan pemilik sah terhadap tanah terperkara berukuran Panjang
50 m × Lebar 50 m atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi)
yang terletak di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba
Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas
dengan tanah milik R. Junus Napitupulu, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
Raya Balige, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kuburan dan Sebelah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 60 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
Selatan berbatas dengan tanah milik Urat Sibarani yang pada saat dilaksanakan
Pemeriksaan Setempat di atas tanah terperkara tersebut terdapat bangunan
rumah yang sudah tidak ditempati dan juga terdapat makam adalah merupakan
milik Sah dari Penggugat/ Ahli waris lainnya/ Keturunan Alm Raja Josua yang
merupakan boedel waris dari Alm Raja Josua Manurung yang belum terbagi, hal
mana juga ada persesuaian dengan keterangan Saksi Erika Napitupulu yang
menerangkan bahwa Saksi melihat sebelum merantau, di tanah terperkara pada
tahun 1947 sampai dengan 1950 dihuni dan diusahai oleh Raja Josua
Manurung dengan Ahut br. Simangunsong (istri keduanya) dengan menanam
ubi kayu/singkong dan juga Ahut br. Simangunsong menjual gorengan di depan
rumahnya di Tanah terperkara, Saksi Sorta Napitupulu menerangkan pada
tahun 1951 melihat di Tanah terperkara dihuni dan diusahai oleh Ahut br.
Simangunsong dengan menanam ubi kayu/ singkong dan juga melihat Ahut br.
Simangunsong menjual gorengan di depan rumahnya di Tanah terperkara yang
kemudian Saksi juga melihat di Tanah terperkara adalah Dorianus Manurung,
Loina br Napitupulu dengan Oloan Manurung kemudian Saksi Berman
Napitupulu, Saksi Teresia Simanjuntak dan Saksi Jala Napitupulu juga
menerangkan melihat di Tanah terperkara dihuni dan diusahai dengan
menanam jagung dan ubi kayu/singkong oleh Dorianus Manurung beserta
istrinya/Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) dan anaknya/ Oloan Manurung.
Kemudian setelah Dorianus Meninggal, dilanjutkan istri dan anaknya namun
setelah istrinya/Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) meninggal, dilanjutkan Oloan
Manurung sampai meninggal tahun 2011 dan juga Saksi Parjuangan Napitupulu
menerangkan melihat di Tanah terperkara dihuni oleh Oloan Manurung dan
ibunya/ Nai Pauder (Loina br. Napitupulu) lalu setelah Ibunya meninggal,
dilanjutkan Oloan Manurung sampai meninggalnya tahun 2011 dan
sebagaimana bukti Penggugat yaitu (Bukti P-23) dan (Bukti P-27) bahwa
tercantum pada batas Sebelah Utara Atas nama Doris Manurung melainkan
bukan atas nama Polin Napitupulu sebagaimana yang didalilkan Tergugat I oleh
karenanya Majelis Hakim juga berkeyakinan Saksi Urat Sibarani mengakui
keberadaan Tanah terperkara adalah milik Sah dari Dorianus Manurung/
Keturunan dari Alm Raja Josua Manurung.
Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.
Bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 1365 KUHPerdata, memiliki 4 kriteria sebagi berikut:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 61 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
2. Melanggar hak-hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang
seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga
masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
Bahwa karena terhadap tanah terperkara telah terbukti adalah
merupakan milik Sah dari Penggugat/Ahli waris/Keturunan Alm Raja Josua
Manurung, maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai
tanah terperkara tanpa alas hak yang sah tanpa seijin/persetujuan Penggugat
sebagai Ahli waris/Keturunan Alm Raja Josua Manurung menurut Majelis Hakim
adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak subjektif orang lain, oleh
karena itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan juga
sebagaimana bukti Penggugat yaitu (Bukti P-16) pada poin 6 bahwa Penggugat
belum dapat untuk melakukan pendaftaran tanah dikarenakan Penggugat masih
terkendala karena tidak dapat menguasai tanahnya secara fisik karena masih
dikuasai oleh Para Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya dengan
Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat tersebut
juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan pada
kriteria Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu (Bukti T.I.II-7),
(Bukti T.I.II-8) dan (Bukti T.I-II-9) oleh karena belum ditandatangani oleh Kepala
Desa Parparean II sehingga keberadaan bukti-bukti tersebut tidak dapat
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan harus dikesampingkan.
Bahwa Tergugat I dalam dalil sangkalannya menyatakan bahwa tanah
terperkara berasal dari Orang tua Tergugat I yaitu Polin Napitupulu yang
diberikan kepada Loina Br Napitupulu/ Nai Pauder yang digunakan untuk pinjam
pakai dan bukan sebagai Hak Milik.
Bahwa pada persidangan Tergugat I tidak ada mengajukan bukti surat
yang membuktikan tentang pemberian pinjam pakai tanah terperkara tersebut,
demikian juga Saksi Tumpak Napitupulu menerangkan tidak mengetahui
apakah pemberian tanah terperkara kepada Loina Br Napitupulu dengan
Dorianus Manurung secara pauseang atau tidak, demikian juga Saksi Urat
Sibarani dan Saksi Viktor Butar-Butar menerangkan mengetahui Polin
Napitupulu memberikan tanah untuk digunakan/ dipakai oleh Dorianus
Manurung hanya berdasarkan cerita dari Dorianus Manurung kepadanya dan
bukan mengetahui langsung Polin Napitupulu memberikan pinjam pakai tanah
terperkara kepada Loina Br Napitupulu/ Nai Pauder dan Dorianus Manurung
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 62 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
sehingga Majelis berkesimpulan keterangan Saksi Tumpak Napitupulu tidak
mengetahui tentang pemberian pinjam pakai tanah perkara dan juga Saksi Urat
Sibarani dan Saksi Viktor Butar-Butar keterangannya hanyalah berdasarkan
cerita (Testimonium de auditu) oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan
patut untuk dikesampingkan.
Bahwa Saksi Nania Sitorus menerangkan mengetahui Polin Napitupulu
memberikan pinjam pakai tanah terperkara kepada Loina Br Napitupulu/ Nai
Pauder tetapi tidak ada dibuat suratnya dan terhadap keterangan Saksi Nania
Sitorus ini meskipun mengetahui langsung pemberian pinjam pakai tersebut
kepada Loina Br Napitupulu/ Nai Pauder akan tetapi Majelis Hakim
berkesimpulan keterangan Saksi Nania Sitorus tersebut “Unus testis Ullus
Testis” yaitu satu saksi bukan saksi oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan
dan haruslah dikesampingkan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang ternyata
menurut Majelis Hakim Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil
sangkalannya tersebut dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal
23 Agustus 1972 No.395 K/Sip/1972 dengan menerangkan “Jika Tergugat tidak
berhasil membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat harus
diterima”.
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karenanya
Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat pada Petitum ke-2, ke-3, ke-5
dan ke-8 sangat beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan.
Bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat ini menurut Majelis
Hakim Penggugat tidak dapat membuktikannya di persidangan, oleh karenanya
petitum ini haruslah ditolak.
Bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat yang memohon untuk
menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa atas setiap kelalaian melaksanakan isi Putusan sebesar
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dan Ahli Waris
Lainnya dari almarhum Raja Josua Manurung sejak putusan berkekuatan
hukum tetap (dwangsom), oleh karena petitum ini adalah logis sebagai pemaksa
bagi Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan, oleh karena itu petitum ini
perlu dikabulkan, hanya saja mengenai jumlahnya, Majelis Hakim berpendapat
kalau yang rasional adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) setiap hari dihitung sejak Para Tergugat lalai untuk melaksanakan isi
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini oleh karena itu
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 63 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
petitum ini patut dikabulkan dengan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
Bahwa terhadap petitum ke-7 gugatan Penggugat ini, patut ditolak karena
dalam SEMA 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi
dengan SEMA 03/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung minta kepada
Para Hakim agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoorbaar bij voorraad
walaupun syarat dalam (Pasal 191 ayat 1 Rbg) telah dipenuhi.
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan
Penggugat dikabulkan sebagian
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para
Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya Para Tergugat harus
dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.
Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam putusannya Nomor
17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus 2016 tersebut, dihubungkan
dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik berupa
bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal
baru yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan
alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan
keberatan Pembanding-I,II tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja.
Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat
dan benar bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil
gugatannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa: tanah berukuran Panjang
50 meter × Lebar 50 meter atau seluas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter
persegi) yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba
Samosir, Kecamatan Porsea, Desa Parparean II, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah milik R. Junus Napitupulu.
Sebelah Timur : Jalan Raya Balige.
Sebelah Selatan: tanah milik Urat Sibarani.
Sebelah Barat : Jalan Kuburan.
Adalah milik Penggugat dan Ahli Waris Lainnya yang merupakan boedel
warisan dari Alm Raja Josua Manurung yang belum terbagi. Oleh karena itu
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 64 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri
dalam memutus perkara ini di tingkat banding.
Menimbang bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding-I,II di
dalam Memori Bandingnya, tidak dapat melemahkan atau membatalkan
putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Memori Banding tersebut
harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding tersebut sesuai
dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut oleh karena itu
dapat dibenarkan.
Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri
Balige dalam putusannya Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 10 Agustus
2016 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga harus
dipertahankan dan dikuatkan.
Menimbang bahwa karena Tergugat-I dan Tergugat-II yang juga disebut
sebagai Pembanding-I,II di pihak yang kalah, maka Pembanding-I,II harus
dihukum umtuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan
yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tersebut dalam diktum
putusan ini.
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.
M E N G A D I L I
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding-I,II.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Blg
tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding-I,II membayar ongkos perkara dalam kedua
tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 oleh kami:
SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E.
DAMANIK, S.H., M.H. dan BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari ini Selasa tanggal
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 65 dari 65 Halaman PUTUSAN NOMOR 360/PDT/2016/PT MDN
24 Januari 2017 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak
yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA MAJELIS: HAKIM KETUA MAJELIS
1. DHARMA E. DAMANIK, S.H., M.H. SABUNGAN PARHUSIP, S.H, M.H.
2. BENAR KARO KARO, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI
HARSONO, S.H.
Perincian ongkos perkara:
Meterai ----------------: Rp 6.000,-
Redaks ----------------: Rp 5.000,-
Pemberkasan --------: Rp 139.000.-
Jumlah-----------------: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).