penetapan kinerja tahun 2014 badan pelayanan … · menetapkan standarisasi serta kebutuhan...
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
PENGANTAR
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan ………………………………………………….…………............................ 1
A. Latar Belakang ……………………………………………..……...…......................... 1
B. Tugas, Pokok dan Fungsi BPPT.............................................................. 1
C. Tujuan Penetapan Kinerja ………………………………………………………………. 10
BAB II Penetapan Kinerja. …………......…............................................................... 11
A. Strategi dan Kebijakan........................................................................... 11
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja…………..…………. 11
C. Pendanaan Tahun Anggaran 2014 ………………………………………………….. 12
BAB III Penutup....................……………………………...…..…........................................ 13
LAMPIRAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA
PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
bahwa setiap SKPD wajib menyusun Penetapan Kinerja setelah menerima Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan SKPD.
Dokumen Penetapan Kinerja yang dimaksud disini adalah suatu dokumen
pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Badung)
dan bawahan (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung) untuk
mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini
memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis,
indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014.
Dokumen Penetapan Kinerja inilah yang dimanfaatkan oleh pimpinan untuk
memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi kinerja
dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menilai keberhasilan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Mangupura, 2 Pebruari 2015
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH.MH Pembina Utama Muda
NIP. 196212311992121005
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan
informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan
penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun
berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan
memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, salah satunya melalui
Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu dokumen yang
dipergunakan adalah dokumen Penetapan Kinerja dari masing-masing SKPD
guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.
Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Badung) dan
bawahan (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung) untuk
mewujudkan target kinerja pada Tahun 2015 berdasarkan pada sumber daya
yang dimiliki oleh instansi .
B. Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung, maka susunan organisasi Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Badung terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum
b) Sub Bagian Kepegawaian
c) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Bina Program dan Informasi
2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
2
3. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non
Perizinan
4. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi.
d. Tim Teknis
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang
Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:
1. Kepala Badan, mempunyai tugas :
a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan terkait program rencana kerja
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran pelayanan
perizinan dan non perizinan berdasrkan peraturan perundang-undangan ;
c. Merumuskan sasaran promosi, pelayanan, pengendalian, pelaksanaan
pengelolaan data dan system informasi di bidang pelayanan perizinan dan
non perizinan ;
d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan
sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah
ditentukan ;
e. Menetapkan surat pemberian, penangguhan, pembatalan dan pencabutan
Izin dan Non Izin ;
f. Mengendalikan kegiatan bidang perizinan dan non perizinan ;
g. Mengkoordinasikan program kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan daerah dengan instansi terkait ;
h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan daerah
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya ;
i. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan
dan non perizinan ;
j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;
k. Menginventarisasikan permasalahan bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan daerah dan mencari alternative pemecahan permasalahan ;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3
2. Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan pada Bagian Tata Usaha agar rencana kerja
dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;
b. Melaksanakan dan mengatur kegiatan ketatausahan Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu ;
c. Melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan, keamanan, ketertiban,
pemeliharaan kantor dan perjalanan dinas ;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan, perizinan, urusan
umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan ;
e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepadan
bawahan;
f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan
peningkatan karier ;
g. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan urusan protokoler berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas ;
h. Mengevaluasi hasil kerja kegiatan Bagian Tata Usaha secara keseluruhan;
i. Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan ;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan
penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ;
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum ;
c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunuuk dan ketentuan
4
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan
dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f. Melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan,
hubungan masyarakat dan urusan protokoler ;
g. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
b. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian sebagai
bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ;
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Sub Bagaian Tata Usaha ;
c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan ;
e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f. Mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas
kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di
lungkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
g. Memfasilitasi usulan pengadaan pegawai, mutasi, kesejahteraan
pegawai, cuti, penilaian, pemberian sanksi/hukuman dan
pemberhentian /pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai ;
h. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian
Kepegawaian ;
5
i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
j. Melaksanakan Tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian sebagai
bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ;
b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan Sub Bagaian Tata Usaha ;
c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan ;
e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan sub. Bagian ;
g. Menyelenggarakan administrasi keuangan ;
h. Melaksanakan analisis dan pengembangan keinerja Sub Bagian
Keuangan ;
i. Melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke kas
daerah ;
j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
6
3. Bidang Bina Program dan Informasi mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Bina Program dan
Informasi ;
b. Menyusun pengusulan data Bina Program dan Informasi serta
kebijakan teknis yang berkaitan dengan system Bina Program dan
Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. Melaksanakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan
system Bina Program dan Informasi ;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bina program dan informasi
dalam urusanpelayanan perizinan dan non perizinan dan informasi ;
e. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
f. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketenmtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan ;
h. Menyusun Rencana strategis, rencana kerja tahunan dan program
kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Rencana
kegiatan masing-masing Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha ;
i. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian Sistem Informasi
manajemen pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
j. Memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan proses perizinan
dan non perizinan ;
k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
7
4. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai
tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan
Pemerintahan dan Pembangunan ;
b. Melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan Pemerintahan dan
Pembangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis dan pengawasan kepada
bawahan ;
e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan
ketenmtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan
pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f. Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;
g. Melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan
bidang Pemerintahan dan pembangunan ;
h. Menetapkan biaya pelayanan semua jenis pelayanan perizinan di Bidang
Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan ;
i. Memproses Surat Pemberian Penangguhan, penolakan, pembatalan dan
pencabutan Izin di Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan
Pembangunan ;
j. Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non
Perizinan mempunyai tugas :
8
a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi,
Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan ;
b. Melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan
Rakyat dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis dan pengawasan kepada
bawahan;
e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan
pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f. Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;
g. Melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan
bidang Pemerintahan dan pembangunan ;
h. Menetapkan biaya pelayanan semua jenis pelayanan perizinan di Bidang
Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;
i. Memproses Surat Pemberian Penangguhan, penolakan, pembatalan dan
pencabutan Izin di Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan
Rakyat dan Non Perizinan;
j. Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pengaduan Monitoring dan
Evaluasi ;
b. Melaksanaan kegiatan penerimaan pengaduan, monitoring dan evaluasi
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
9
c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis dan pengawasan kepada
bawahan ;
e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan
ketenmtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan
pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;
f. Memproses dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang muncul
sebagai akibat pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan ;
g. Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;
h. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan ;
i. Melaksanakan pemutahiran dan mengenai pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan yang telah dilaksanakan ;
j. Melaksanakan Monitoring terhadap Izin dan Non Izin yang telah
diterbitkan;
k. Mengevaluasi kembali Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan ;
l. Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
m. Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada atasan ;
n. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Tim Teknis mempunyai tugas :
a. Berkoordinasi dan membantu dalam meberikan masukan dan kajian
tentang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Bidang ;
b. Memberikan Informasi berkaitan dengan syarat-syarat Perizinan dan Non
Perizinan ;
10
c. Meneliti kelengkapan memproses penerbitan Perizinan dan Non
Perizinan;
d. Memberikan saran, pertimbangan dan keputusan dalam rangka
mengeluarkan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu
permohonan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu;
e. Tim Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala
Bidang yang bersangkutan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas :
Melaksanakan sebagaian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.
C. Tujuan Penetapan Kinerja
Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh instansi. Tujuan dari penetapan kinerja adalah :
Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi.
Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
11
BAB II PENETAPAN KINERJA
A. Strategi dan Kebijakan
Sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah)
terdiri dari 3 ( tiga) yaitu :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten
Badung.
2. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan
3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja
Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung. Tujuan Indikator Kinerja Utama adalah :
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.
Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis maka Indikator kinerja Utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung terdiri dari :
1. Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin 12 hari
12
2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan pada SOP 85 %
3. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online
500 pengunjung
4. Prosentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan ditetapkan 90 %
5. Indikator kepuasan masyarakat ditetapkan 84
C. Pendanaan Tahun Anggaran 2014
Pada Tahun Anggaran 2014, sesuai DPA Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung TA 2014, alokasi dana yang terdiri dari Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara total dapat dirinci sebgai berikut:
Rincian Belanja Tahun Anggaran 2014
BPPT Kabupaten Badung
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU DANA
I Belanja Tidak Langsung 9.296.982.582,00
II Belanja Langsung 2.334.473.255,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 963.801.780,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 790.216.725,00
3 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 53.300.000,00
4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 364.141.800,00
5 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 48.636.150,00
6 Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media Massa 108.376.800,00
7
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 6.000.000,00
Total Belanja 11.631.455.837,00
13
BAB III
PENUTUP
Penetapan Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014
dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan tetap
mengacu kepada dokumen-dokumen terkait diantaranya: RPJMD Kabupaten Badung
Tahun 2010-2015, Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2010 – 2015
dan DPA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2014. Peningkatan
mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung SKPD
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditargetkan.
Penetapan Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja dan personil didalam
menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya di dalam kegiatan Pelayanan
Publik.
Lampiran IA1/2-2
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BADUNG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : I Made Sutama, SH.MH. Jabatan : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenBadung Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ANAK AGUNG GDE AGUNG Jabatan : BUPATI BADUNG Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mangupura, 2 Pebruari 2015
BUPATI BADUNG, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KabupatenBadung,
ANAK AGUNG GDE AGUNG I Made Sutama,SH.MH Pembina Utama Muda NIP. 196212311992121005
1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan 1. Rata - rata waktu proses penyelesaian 12 Hari
Non Perizinan izin dan non izin
2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai 85%
dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
2 Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap 1. Jumlah masyarakat yang mengakses
informasi perizinan informasi perizinan secara online
3 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan 1. Prosentase Penanganan Pengaduan terkait 90%
masyarakat Perizinan
2. Survey kepuasan masyarakat ( SKM )
Program Anggaran Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 402.498.300,00 Terdiri dari dua Bidang yaitu: 1. Pelayanan Perizinan
Bidang Pembangunan dan Pemerintahan 2. Bidang
Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan
2. Program Mengintensifkan Penanganan Rp. 40.807.250,00 Terdiri dari dua kegiatan yaitu : 1. Pelayanan Pengaduan
Pengaduan Masyarakat Perizinan di Kabupaten Badung 2. Surey Kepuasan
Masyarakat ( SKM )
3. Program Pengembangan Komunikasi Informasi Rp. 99.080.425,00 Terdiri dari dua kegiatan yaitu : 1. Pembuatan website Badan
dan Media Massa Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung 2. Publikasi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Rp. 364.141.800,00 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perizinan
Informasi Kabupaten Badung
Mangupura, 2 Pebruari 2015
ANAK AGUNG GDE AGUNG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
500 Pengunjung
70,48
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH.MH.Pembina Utama Muda
BUPATI BADUNG,
DCK Urusan Pekerjaan Umum : Pembangunan dibidang keciptakaryaan
sarana prasarana aparatur
fasilitas umum
Urusan Perumahan : Penyediaan sarana dasar permukiman yang layak
1 jl lingk
2 jaringan air bersih
3 drainase
4 sanitasi
Urusan Penataan Ruang : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
itr
imb
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
migas
ketenagalistrikan
mineral bukan logam
SKPD : DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG: 2013
2 5
21,94 1,136,093,775
1 Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan 226,052,325
2 Studi Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Struktur Tata Ruang
di Kabupaten Badung
260,855,400
3 Kajian teknis informasi Tata Ruang 79,744,400
4 Pemeliharaan Patok dan Papan Jalur Hijau di Kab. Badung 80,945,400
5 Penerbitan Persetujuan Penggunaan Barang/ Layak Huni di
Kabupaten Badung
24,183,600
6 Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)
Kabupaten Badung
157,478,700
7 Identifikasi Alih Fungsi Lahan menjadi kawasan terbangun di
Kabupaten Badung
56,500,000
8 Pengawasan Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan
Kabupaten Badung
52,058,300
9 Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Kota Mangupura Tahun
2013
198,275,650
70,00 % Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
122,444,682,839
1 Renovasi Gedung Unit II Kantor Camat Kuta Utara 3,125,064,806
2 Renovasi Kantor Camat Kuta 3,184,391,150
3 Renovasi Kantor Camat Kuta Selatan 4,180,247,300
4 Renovasi Kantor Lurah Sading 2,860,285,700
5 Renovasi Kantor Lurah Tuban 978,336,775
6 Renovasi Kantor Lurah Kerobokan Kaja 2,739,151,200
7 Renovasi Kantor Lurah Kerobokan 1,438,621,400
8 Pembangunan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kawasan Bali
Pecatu Graha Kecamatan Kuta Selatan
1,657,601,600
9 Pembangunan Gedug Blok B dan C RSUD Kabupaten Badung
(Tahun Jamak)
77,406,188,721
10 Penyusunan DED Gedung Blok D,E,F,G dan Penataan
Halaman RSUD Kabupaten Badung
2,818,359,757
Terwujudnya Sarana
Prasarana Publik Yang lebih
Representatif
Terwujudnya Pemanfaatan
Ruang Yang Sesuai dengan
Peruntukan Ruang dalam
RTRWK
Persentase layanan bangunan ber-ITR dan IMB yang sesuai
dengan RDTR
%
FORMULIR PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget
c
41 3
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
2 Persentase sarana prasarana gedung publik yang representatif
1
1
2 5
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget
41 3
11 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Petang 2,047,265,650
12 Pembangunan Kantor UPT Dinas Pemadam Kebakaran di
Kecamatan Mengwi
2,722,705,050
13 Renovasi Bale Paselang, Bale Pawedan dan Bale Gegitan di
Pura Lingga Bhuana Puspem Badung (Tahun Jamak)
419,233,900
14 Pembuatan Pelinggih di Kantor DPRD Kabupaten Badung
(Tahun Jamak)
460,740,500
15 Penataan Lapangan Pratu Jania Kelurahan Sading di
Kecamatan Mengwi
915,255,150
16 Penyusunan DED PembangunanGedung Kantor
Perpustakaan, Kantor Arsip dan Depo Arsip dan Gedung Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu di Kawsan Puspem Kabupaten
Badung
1,630,421,550
17 Penyusunan DED Renovasi Kantor Lurah Abianbase 52,758,750
18 Renovasi Wantilan di Balai Diklat Kabupaten Badung 298,187,400
19 Pembangunan USB SMPN 5 Mengwi 13,509,866,480
Program Pemanfaatan Ruang 11,930,370,600
1 Penataan Pedestrian Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun di
Kec. Mengwi
8,715,313,100
2 Penataan Halaman, Renovasi Toilet, Perbaikan Tembok Pagar
di Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun
798,110,950
3 Pembangunan Tanda Batas Kabupaten Badung dengan
Kabupaten Gianyar
218,142,500
4 Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Kuta Selatan 394,092,500
5 Pembangunan Tanda Batas Kabupaten Badung dengan
Kabupaten Bangli
838,788,400
6 Pembangunan Wantilan dan Taman Kolam Wanara Pura
Luhur Uluwatu
965,923,150
Persentase Permukiman Yang Memiliki prasarana dasar
permukiman dengan kondisi baik
50,00 % Program Lingkungan Sehat
Perumahan
118,490,337,602
1 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di
Kecamatan Kuta Selatan
2,104,369,550
2 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa
di Kecamatan Kuta Selatan
4,547,158,452
3 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan
Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan
1,515,949,750
4 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di
Kecamatan Kuta Selatan
4,607,832,400
5 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan
Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan
5,014,721,350.0
6 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di
Kecamatan Kuta selatan
739,225,450.0
Terwujudnya Sarana
Prasarana Publik Yang lebih
Representatif
2 Persentase sarana prasarana gedung publik yang representatif
Terwujudnya Prasarana dasar
permukiman yang berkondisi baik
3
2
2 5
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget
41 3
7 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di
Kecamatan Kuta Utara
1,744,399,050.0
8 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng
di Kecamatan Kuta Utara
1,240,821,850.0
9 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan
Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara
1,898,281,350.0
10 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan
Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara
4,708,395,450.0
11 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan
Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara
3,330,537,150
12 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di
Kecamatan Kuta Utara
2,485,649,550
13 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di
Kecamatan Mengwi
1,129,097,000
14 Peningkatan Jalan Permukiman Lingkungan Kelurahan Sading
di Kecamatan Mengwi
892,901,150
15 Peningkatan Jalan Permukiman Kelurahan Abianbase di
Kecamatan Mengwi
2,357,755,000
16 Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Sempidi di
Kecamatan Mengwi
2,557,715,800
17 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal
di Kecamatan Mengwi
3,690,074,250
18 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum di
Kecamatan Mengwi
2,299,732,400
19 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di
Kecamatan Mengwi
1,852,874,400
20 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di
Kecamatan Mengwi
3,440,599,650
21 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di
Kecamatan Mengwi
2,696,987,050
22 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tumbak
Bayuh di Kecamatan Mengwi
527,300,000
23 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di
Kecamatan Mengwi
1,900,222,950
24 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pererenan
di Kecamatan Mengwi
1,646,933,800
25 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kekeran di
Kecamatan Mengwi
1,465,386,450
26 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di
Kecamatan Mengwi
1,957,302,000
27 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan
di Kecamatan Mengwi
3,890,270,450
28 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di
Kecamatan Mengwi
1,518,776,850
29 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Werdhi Bhuwana
di Kecamatan Mengwi
2,059,462,000
30 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan
di Kecamatan Mengwi
545,000,000
31 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwitani
di Kecamatan Mengwi
1,457,639,500
32 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk
di Kecamatan Mengwi
1,089,793,400
33 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan
Seminyak di Kecamatan Kuta
1,154,015,500
34 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian
di Kecamatan Kuta
1,435,613,500
3
2 5
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget
41 3
35 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban
di Kecamatan Kuta
3,387,133,850
36 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan
Kedonganan di Kecamatan Kuta
3,823,653,000
37 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di
Kecamatan Kuta
4,376,043,500
38 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di
Kecamatan Abiansemal
1,692,391,050
39 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sedang di
Kecamatan Abiansemal
2,017,656,800
40 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di
Kecamatan Abiansemal
2,010,851,000
41 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar
Bhuana di Kecamatan Abiansemal
1,791,250,400
42 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa
Dharmasaba di Kecamatan Abiansemal
939,979,000
43 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibangkaja
di Kecamatan Abiansemal
1,606,294,500
44 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di
Kecamatan Abiansemal
1,101,900,000
45 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Jagapati di
Kecamatan Abiansemal
552,500,000
46 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di
Kecamatan Abiansemal
561,093,250
47 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Angantaka
di Kecamatan Abiansemal
1,871,009,750
48 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal
di Kecamatan Abiansemal
4,065,060,700
49 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal
Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal
913,618,600
50 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di
Kecamatan Abiansemal
590,880,000
51 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di
Kec. Abiansemal
534,000,000
52 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di
Kec. Abiansemal
542,000,000
53 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sangeh di
Kec. Abiansemal
1,651,126,700
54 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang
Gede di Kec. Abiansemal
796,459,250
55 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa
Pertiwi di Kec. Abiansemal
596,223,000
56 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di
Kec. Petang
1,369,266,000
57 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di
Kec. Petang
2,035,525,000
58 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di
Kec. Petang
812,733,000
59 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Getasan di
Kec. Petang
756,148,000
60 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di
Kecamatan Petang
789,557,600
61 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan
di Kec. Petang
1,206,966,200
62 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari
di Kec. Petang
596,223,000
4
2 5
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget
41 3
14,889,567,000
1 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Dangin Peken
Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi
559,207,000
2 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jalan Pantai Balangan
di Kecamatan Kuta Selatan
1,540,310,400
3 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Sawangan
Kel.Benoa di Kec. Kuta Selatan
441,054,400
4 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Canggu Desa
Canggu di Kecamatan Kuta Utara
2,570,033,800
5 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Desa Plaga di
Kecamatan Petang
8,923,180,400
6 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl. Melasti Lingkungan
Br. Kelod Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan
452,979,400
7 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl.Taman Ayodya
Lingkungan Mumbul Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta
Selatan
162,389,800
8 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl.Taman Giri Puspa
Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan
240,411,800
1 Pemasangan sambungan rumah Jaringan Air Limbah di
Kecamatan Kuta (Tahun Jamak)
12,252,841,500
4 Persentase pengendalian usaha Pertambangan, Energi, mineral
Bukan Logam dan Batuan
16,80 % 92,648,841
1 Monitoring dan pengendalian pengusahaan jasa minyak dan
gas bumi
9,276,250
2 Pengambilan sampel pengujian kualitas dan kuantitas BBM di
SPBU Kabupaten Badung
21,359,900
3 Evaluasi dan Pemeliharaan Sumur Pantau di Kabupaten
Badung
22,473,100
4 Akurasi data pengambilan air tanah di Kabupaten badung 11,388,000
5 Pengendalian Pelaksanaan kegiatan penambangan Mineral
Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung
8,835,981
6 Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Pemakaian Air Tanah 19,315,610
10,130,650 Program Pembinaan dan
Pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Terwujudnya pengendalian
Usaha Pertambangan,
Energi, Mineral Bukan
Logam dan Batuan
Program Pembinaan dan
Pengawasan bidang
Pertambangan
Program Penyehatan
Lingkungan
5
2 5
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan AnggaranTarget
41 3
1 Inventarisasi dan monitoring usaha ketenagalistrikan untuk
kepentingan sendiri
10,130,650
164,050,650
1 Penyelidikan Pendugaan Geolistrik di Kab. Badung 120,242,550
2 Pemetaan daerah rawan terintrusi air laut 43,808,100
281,907,318,013.00Rp
8
Mangupura, 6 Januari 2013
Program Pembinaan dan
Pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Jumlah Anggaran Tahun 2013
Jumlah Program Prioritas
Program Pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat
yg berpotensi merusak
lingkungan
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.TPembina Tk.I
NIP. 19611010 199403 2 001
Bupati Badung
Anak Agung Gde Agung
6
`
SKPD : DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNGTAHUN ANGGARAN : 2011
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Jumlah usaha bidang pertambangan yang diawasi 120 pengusaha 120 pengusaha 100%
Jumlah ijin Air bawah Tanah 480 pengusaha 517 pengusaha 108%
Pemetaan kegiatan rakyat yg berpotensi merusak lingkungan 60 sampel 60 sampel 100%
Jumlah usahaketenagalistrikan yg bina dan dikembangkan setiap
tahun
150 pengusaha 160 pengusaha 107%
2 Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan 6 pkt 6 pkt 100%
Jumlah fasilitas umum yang tertata 6 pkt 6 pkt 100%
Jumlah dokumen perencanaan 7 pkt 7 pkt 100%
Jumlah Rumah tidak layak huni yang ditangani 1 pkt 1 pkt 1 pkt
Luas lahan yang ditata dan direncanakan 1 pkt 1 pkt 1 pkt
Jumlah ITR, IMB, patok dan jalur hijau di Kab. Badung
IMB 2,000 2,105 105%
ITR 1,670
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan
lainnya akan fungsi strategis lingk sbg upaya konservasi hutan
dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan
pencemaran lingk; dan penegakan hukum lingk utk mengurangi
perusakan dan pencemaran lingk.
- peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga tercapai
keseimbangan antar wilayah dan pelestarian lingkungan hidup
Terwujudnya Penataan Sumber daya dan alam lingkungan yang
didasari oleh Konsep Tri Hita Karana , dalam pengaturan ruang,
tata letak, bentuk serta penggunaan lahan, berpedoman pada
pemikiran, hub manusia dg Tuhan, hub manusia dg manusia lain
- Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Lampiran PK 1
(1) (2) (3) (4) (5)
1 pkt 1 pkt 1 pkt
Jumlah paket pekerjaan sarana air bersih 1 pkt 1 pkt 1 pkt
86 pkt 85 pkt 98.84
Luasan kawasan yang dikembangkan 132.292.12 M2
Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 102.414.135.433,-
Jumlah Realisasi Anggaran
Tahun 2011 : Rp. 72.516.752.760,-
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina
NIP. 19611010 199403 2 001
Lampiran PK 2
SKPD : DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN : 2011
(1) (2) (3)
1 Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan 6 pkt
Jumlah fasilitas umum yang tertata 7 pkt
Jumlah dokumen perencanaan 7 pkt
Jumlah ITR, IMB, patok dan jalur hijau serta
kecamatan yg disusunkan neraca di Kabupaten
Badung
- Jumlah target permohonan IMB2,000
- Jumlah kecamatan yang disusunkan neraca2 kec
- Jumlah Permohonan ITR yang masuk1,741
- Jumlah patok dan papan jalur hijau yg dipelihara 116 papan jalur
hijau, 174 patok
kordinat, 464 patok
kedalaman
-Jumlah Kegiatan pemanfaatan ruang yang
dilaksanakan
3 pkt
Luas lahan yang dikembangkan 153,299 M2
2 kec
- Luas jalan lingkungan yang ditangani 132.292.12 M2
-Jumlah paket kegiatan jalan lingkungan 74 pkt
Jumlah paket pekerjaan sarana air bersih 2 pkt pemeliharaan
2 pkt pengadaan
Jumlah usaha bidang pertambangan yang diawasi 120 pengusaha
485 pengusaha
Jumlah ijin Air bawah Tanah 52 ijin
Jumlah SPBU yang diuji 6 SPBU
Jumlah sampel sumur pantau 8 sampel
Pemetaan kegiatan rakyat yg berpotensi merusak
lingkungan
60 sampel
- Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan
Jumlah usahaketenagalistrikan yg bina dan
dikembangkan setiap tahun
150 pengusaha
Mangupura, Januari 2012
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku
pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingk sbg
upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan;
pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingk; dan
penegakan hukum lingk utk mengurangi perusakan dan
pencemaran lingk.
- peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga
tercapai keseimbangan antar wilayah dan pelestarian
lingkungan hidup
Terwujudnya Penataan Sumber daya dan alam lingkungan
yang didasari oleh Konsep Tri Hita Karana , dalam
pengaturan ruang, tata letak, bentuk serta penggunaan
lahan, berpedoman pada pemikiran, hub manusia dg
Tuhan, hub manusia dg manusia lain
2
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina Tk.I
NIP. 19611010 199403 2 001
SKPD : DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN : 2012
(1) (2) (3)
1 Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan 11 pkt
Jumlah fasilitas umum yang tertata 10 pkt
Jumlah dokumen perencanaan 4 pkt
Jumlah ITR, IMB, patok dan jalur hijau serta
kecamatan yg disusunkan neraca di Kabupaten
Badung
- Jumlah target permohonan IMB2,000
- Jumlah kecamatan yang disusunkan neraca2 kec
- Jumlah Permohonan ITR yang masuk1,741
- Jumlah patok dan papan jalur hijau yg dipelihara 116 papan jalur
hijau, 174 patok
kordinat, 464 patok
kedalaman
-Jumlah Kegiatan pemanfaatan ruang yang
dilaksanakan
2 pkt
Luas lahan yang dikembangkan 153,299 M2
2 kec
- Luas jalan lingkungan yang ditangani 132.292.12 M2
-Jumlah paket kegiatan jalan lingkungan 63 pkt
Jumlah paket pekerjaan sarana air bersih 2 pkt pemeliharaan
8 pkt pengadaan
Jumlah usaha bidang pertambangan yang diawasi 120 pengusaha
485 pengusaha
Jumlah ijin Air bawah Tanah 52 ijin
Jumlah SPBU yang diuji 6 SPBU
Jumlah sampel sumur pantau 8 sampel
Pemetaan kegiatan rakyat yg berpotensi merusak
lingkungan
60 sampel
- Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan
Jumlah usahaketenagalistrikan yg bina dan
dikembangkan setiap tahun
150 pengusaha
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku
pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingk sbg
upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan;
pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingk; dan
penegakan hukum lingk utk mengurangi perusakan dan
pencemaran lingk.
- peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga
tercapai keseimbangan antar wilayah dan pelestarian
lingkungan hidup
2 Terwujudnya Penataan Sumber daya dan alam lingkungan
yang didasari oleh Konsep Tri Hita Karana , dalam
pengaturan ruang, tata letak, bentuk serta penggunaan
lahan, berpedoman pada pemikiran, hub manusia dg
Tuhan, hub manusia dg manusia lain
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina Tk.I
NIP. 19611010 199403 2 001
RENCANA KINERJA TAHUNAN
S K P D : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN : 2014
1 - Prosentase izin dan non izin yang 70 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 402,498,300.00
diterbitkan 1. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan
dan Pemerintahan 227,836,875.00
2. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi
Kesejahteraan Rakayat dan Non Perizinan 174,661,425.00
- Waktu proses penyelesaian perizinan 15 Hr Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 364,141,800.00
- Jumlah masyarakat yang mengakses 1000 pe Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan media 48,507,125.00
informasi perizinan secara online ngun Masa
jung
2 - Prosentase pengaduan masyarakat yang 90 % Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 15,508,125.00
tertangani 1. Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten
- Indikator kepuasan masyarakat ( IKM ) 70.48 Badung 7,679,225.00
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan
perizinan di Kabupaten Badung 7,828,900.00
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Program/ Kegiatan Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan di
Kabupaten Badung
Mengintensifkan penanganan
Pengaduan masyarakat
3 Meningkatkan kapasitas SDM - Jumlah pegawai BPPT yang telah 30 org Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia -
mendapat pelatihan
Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 830,655,350.00
Rincian Anggaran :
a. Belanja Langsung 1820372005.00
b. Belanja Tidak Langsung 9,146,982,582.00
Jumlah 10,967,354,587.00
Mangupura, 2 Pebruari 2015
BUPATI BADUNG, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung
ANAK AGUNG GDE AGUNG I Made Sutama, SH.MH
Pembina Utama MUda
NIP. 196212311992121005
SKPD (SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH) :
TAHUN ANGGARAN :
1
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
dasar serta pelayanan kesehatan khusus
a.
b.
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
keluarga serta kesehatan reproduksi
a.
2
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
a.
b.
Terwujudnya peningkatan penyehatan lingkungan dan
pengendalian faktor resiko dampak pencemaran
lingkungan
Terwujudnya peningkatan kemandirian masyarakat a.
untuk hidup sehat
b.
c.
Terwujudnya peningkatan pengendalian penyakit
menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang
dapat di cegah dengan imunisasi serta pengamatan a.
penyakit
b.
c.
Rincian Anggaran :
a. Belanja langsung :
b. Belanja tidak langsung :
Terwujudnya peningkatan penyehatan lingkungan dan
pengendalian faktor resiko dampak pencemaran
lingkungan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
2014
Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100.00 %
Persentase perijinan sarana dan praktek tenaga
kesehatan
100.00 %
Pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga
kesehatan terlatih
93.40 %
2 3
PENETAPAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
nakes terlatih (cakupan PN)
98.00 %
Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
(PONED)
100.00 %
Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN
lengkap)
90.00 %
Cakupan pelayanan anak balita 86.20 %
Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan
setingkat
100.00 %
Persentase anak balita gizi buruk 0.40 %
Angka kematian ibu melahirkan 61.00 100.000 KH
Angka kematian bayi 5.50 1.000 KH
Angka kematian balita 5.10 1.000 KH
Persentase Rumah Sehat 87.00 %
Persentase Tempat Tempat Umum Sehat 90.00 %
Persentase kemandirian posyandu purnama 95.00 %
dan Mandiri
Persentase desa siaga aktif 100.00 %
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tingkat
rumah tangga
70.00 %
Cakupan Kesembuhan Pengobatan TB Paru 85.00 %
Persentase Desa yang mencapai Universal
Child Immunization (UCI)
100.00 %
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue
(DBD) per 100.000 penduduk
250.00 100.000
Pddk
63,307,743,837
61,950,259,120
4 5
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 15,127,531,500
Monitoring Jaminan Kesehatan masyarakat Bali Mandara,
jamkesmas, jampersal
10,265,000
Program Jaminan Kesehatan Masy. Di Puskesmas dan 989,675,750
Jaringannya
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Jaminan 2,057,833,500
Kesehatan Masyarakat di Pusk dan Jaringannya
Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras 12,080,022,250
PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
2,631,323,250
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,599,612,000
Peningkatan kualitas pengelolaan obat 31,711,250
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 2,025,098,500
Penerbitan Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta 39,757,500
Layanan UGD Puskesmas 24 Jam 1,985,341,000
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN 9,397,000
KESEHATAN
Pembinaan dan Pengawasan klinik/rumah sakit swasta/ 9,397,000
dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal
PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK
635,492,075
Pembinaan danPemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu
dan Anak (PWS-KIA)
180,268,875
PENETAPAN KINERJA
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Pembinaan dan pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB 112,252,500
Optimalisasi dan Pemberdayaan Petugas Kesehatan dalam
Upaya Penurunan AKI
311,686,500
Pelatiahn PONED/PONEK 31,284,200
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
200,046,737
Lomba Balita Indonesia (LBI) dan Ibu Menyusui tingkat Kabupaten
Badung
31,307,125
Pelatihan Program Perencanaan Persalinan &Pencegahan
komplikasi (P4K)
135,462,846
Pelatihan SDIDTKA (Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh 33,276,766
Kembang Anak )
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 251,417,250
Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kab. Badung 158,145,000
Pembinaan Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat
Kabupaten Badung dan Provinsi
14,073,150
Lomba UKS tk. TK, SD, SMP, SMA/K Kabupaten dan propinsi 18,923,500
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh UKS 14,443,500
Lomba dokter kecil dan kader kesehatan remaja tk. Kab/prov 6,713,000
Pembinaan kantin sehat tingkat SD 17,659,850
Lomba kantin sehat tingkat SD 7,002,000
Pelatihan petugas Kantin Sehat tingkat SD 14,457,250
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 294,050,550
a. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 124,406,250
Keluarga Sadar Gizi
b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia 159,446,750
gizi besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
(GAKY), kurang Vit A dan kurang zat gizi mikro
lainnya
c. Sosialisasi gerakan keluarga sadar gizi 10,197,550
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 166,377,375
Kabupaten Sehat 45,001,125
Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum, 121,376,250
Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Pemukiman
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3,076,562,575
Pembinaan Posyandu 833,224,000
Pelatihan kader Posyandu 34,299,000
Posyandu Paripurna Balita dan Lansia di 6 Kec. Se- 707,891,150
Kab. Badung
Penyediaan Penunjang Kinerja Kader dan Pengurus Posyandu 1,238,957,250
Pelatihan Revitalisasi Posyandu 148,222,500
Lomba posyandu 11,683,500
Pengembangan Desa Siaga 51,590,525
Pembinaan dan pemberdayaan masy. Untuk ber- Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
36,909,550
Sosialisasi PERDA kawasan tanpa rokok di Kabupaten Badung
13,785,100
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT 8,103,468,675
MENULAR
Pengadaan vaksin penyakit menular 3,085,801,750
Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 310,108,500
Pemberantasan Penyakit Menular (TBC) 164,770,750
Penyuluhan dan penyegaran kader PPTI cabang Badung 428,181,000
Pencegahan Penyakit Dengan Imunisasi 1,131,454,500
Pemberantasan dan Pencegahan Peny Bersumber 1,460,974,375
Binatang (P2B2)
Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa 465,823,800
(KLB) Penyakit yang berpotensi Wabah
Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS 1,056,354,000
Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 32,520,765,487