PENERAPAN BIROKRASI PADA NEGARA MAJU

(NEGARA JEPANG)

OLEH: FAHREZA PUTRA 105030113111011

Karakteristik pada negara Jepang

Karakteristik birokrasi Jepang yang menarik dan unik adalah adanya birokrat pemerintah

nasional yang dapat “dipinjamkan” kepada pemerintah lokal yang dapat memberi

kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dan menjaga hubungan antara dua level

pemerintah ini.

Dalam hal perekrutan pegawai negeri sipil, perekrutan dalam institusi pelayanan pemerintah berdasarkan

sistem ujian kompetitif atau dengan evaluasi personal. Dalam kepegawaian, PNS Jepang menempati posisi profesional dan kelompok elit biasanya merupakan

lulusan dari institusi pendidikan terbaik di Jepang yaitu biasanya dari Universitas Tokyo dan Universitas Kyoto.

Karakteristik pada negara Jepang

Di Jepang, Pelayanan publik di dirasakan oleh masyarakatnya telah pada tahap memuaskan

masyarakatnya. Pelayanan publik yang ada baik di bidang pelayanan secara langsung kepada masyarakat (direct service) ataupun dalam peran birokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan (indirect service) telah berjalan secara efektif dan efisien.

Kualitas yang prima pelayanan publik di Negara Jepang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal birokrasi dalam sistem pelayanan

publik.

Faktor- Faktor tersebut antara lain :• Sumber daya Manusia yang berkualitas

Aparatur Negara sebagai pelaksana pelayanan publik di Negara Jepang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

memiliki kapabilitas dan kualitas yang baik. Proses penyeleksian untuk menjadi aparat Negara dilakukan melalui

penyeleksian yang memiliki standar dan sistem evaluasi. Selain itu, profesi aparat pemerintah dalam pandangan masyarakat

Jepang memiliki prestise yang tinggi sehingga banyak dari lulusan universitas-universitas terkenal di Jepang terutama

Universitas Tokyo dan Universitas Kyoto memilih untuk mengikuti seleksi tersebut untuk menjadi aparat pemerintah.

• Adanya peraturan yang jelas untuk mengatur pelaksanaan pelayanan publik.

Proses pembuatan keputusan kebijakan dalam pemerintahan Jepang dilakukan melalui Dalam penerapan kebijakan tersebut,

aparat pemerintah memiliki kesadaran penuh untuk menerapkannya. Selain itu pada tahap pengawasannya dilakukan secara ketat dan tegas terhadap aparat yang

melanggar kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

SELAIN ITU JUGA DAPAT DILIHAT, DI NEGARA MAJU BIROKRASI SUDAH TERCIPTA SECARA MAPAN, HAL INI DIKARENAKAN

PENDAPAT PERKAPITA TINGGI, KESADARAN AKAN PENGEMBANGAN SDM YANG TINGGI, DAN JUGA KUALITAS DARI

PARA INDIVIDU APARAT JUGA MEMADAHI.

Pada birokrasi di negara maju, seperti yang ada pada negara Jepang. Birokrasi yang dijalankan sudah dapat dikategorikan termasuk

dalam teori birokrasi dari Max Weber. Seperti yang diketahui bahwa pada negara Jepang, jabatan administratif terorganisir dan tersusun

secara hierarkis, adanya bawahan dan atasan yang dapat saling mengontrol. Setiap jabatan yang ada pada sistem pemerintahan di

Jepang memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Sehingga kecil kemungkinan akan terjadinya tumpang tindih. Pegawai

pemerintahan di Negara Jepang ditentukan dengan adanya seleksi yang memiliki standar yang jelas dan adanya sistem evaluasi.

TERIMA KASIH