penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
TRANSCRIPT
1
BADAN DIKLATKEMENTERIAN DALAM NEGERI
2014
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH (Permendagri No. 64 Tahun 2013 & Modul
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual)
Oleh : M.Weli Septiya Putra
2
PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya
Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaha Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah
Regulasi Keuangan Daerah
Siklus Keuangan Daerah
• BAB VII Pelaksanaan APBD • BAB IX Pengelolaan Kas• BAB X Penatusahaan Keuangan Daerah(Permendagri 13 tahun 2006)
• BAB XI Akuntansi Keuangan Daerah• BAB XII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Permendagri 13 tahun 2006)
• BAB IV Penyusunan APBD • BAB V Penetapan APBD (Permendagri 13 tahun 2006)
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENATAUSAHAAN KEUANGANDAERAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5
MEKANISME BELANJA KEGIATAN
Objek dan Rincian Objek
JenisKelompokAkun
Belanja
BTL
Pegawai Gaji & Tunjangan
Bunga Bunga pinjaman
Subsidi
Hibah Penerima Hibah
Bansos Penerima Bansos
Bagi Hasil
Bankeu
Tidak Terduga
BL
Pegawai Honor PNS
Barang & Jasa ATK
Modal
SPP•Oleh Bendahara
SPM•Oleh•PPK-SKPD
SP2D•Oleh Kuasa BUD
Alat Belanja
LS
UP/GU TU
DPA
ANGGARAN KAS
SPDPELAKSANAA
N KEGIAT
AN
PENGANGGARAN PENATAUSAHAAN
6
Siklus Penatausahaan Pengeluaran SKPD
PA/PB
PPKSKPD
BendaharaPengeluaran
PPTK
Fisik
Dokumen
Dokumen
Panitia Pengadaan & PemeriksaPihak Ketiga
BANK
Kuasa BUD
SPM (3)
- Teliti SPP-LS- Teliti SPP-UP/GU/TU- Verifikasi SPP (Dokumen & Fisik)- Membuat SPM- Verifikasi SPJ
SP2D
-UP/
GU
/TU
SP2D
-LS
Melaporkan Perkembangan Pelaks. Kegiatan
SPP (2
) & SP
J (5)
SPD (1)(4)
(b)
(a)
(c)
7
ANALISIS PERAN PPK-SKPD
8
Klasifikasi Tugas & Wewenang PPK-SKPD
Tugas
PPK-SKPD
Meneliti & Verifikasi SPP &
SPJ
Membuat SPM
Melaksanakan Akuntansi &
Laporan Keuangan SKPD
Verifikasi Harian atas
Penerimaan
Verifikasi Harian atas Penerimaan
Pendapatan Daerah
9
KETEPATAN REKENING / AKUN
KETEPATAN WAKTU
KETEPATAN JUMLAH
Aspek Verifikasi
ketersediaan dana
ketepatan tujuan
pengeluarankebenaran
pembebanan anggaran
kebenaran tagihan
kelengkapan dokumen
kebenaran penatausah
aan
Meneliti Kelengkapan dan Verifikasi SPP serta Menyiapkan SPM
11
KECEPATAN PROSES
PEMROSESAN SPP DAN SPM
KETERSEDIAAN DAN KETEPATAN PEMBEBANAN
ANGGARAN
KETEPATAN PERHITUNGAN
KELENGKAPAN DOKUMEN
PENDUKUNG SPP DAN SPM
12
Verifikasi SPJ
1.Teliti Kelengkapan dokumen SPJ dan Keabsahan Bukti2 Pengeluaran yg dilampirkan
2.Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yg tercantum dalam ringkasan per rincian objek
3.Menghitung pengenaan PPN/ PPh atas beban pengeluaran per rincian objek
4.Menguji kebenaran sesuai dgn SPM dan SP2D yg diterbitkan peroide sebelumnya
AKUNTANSI BERBASIS AKRUALPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• Memenuhi amanat Undang-Undang Perbendaharaan Negara (vide UU 1/2004 Pasal 70 ayat (2)) untuk menghasilkan:– Laporan Akuntabilitas/Pertanggungjawaban Keuangan
– Laporan kinerja Keuangan (dlm hal Anggaran Berbasis Kinerja), i.e. dgn Laporan Operasional
• Laporan keuangan dimasa y.a.d. akan dapat berfungsi sbg:– Alat pembebasan tanggungjawab keuangan (acquit et
decharge)
– Laporan operasional sebagai bahan penentuan pembagaian tantiem/jasa produksi/bonus.
Mengapa Akrual?
• Paragraff 44 Kerangka Konseptual menyatakan bahwa dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA disusun berdasarkan basis akrual
• Paragraf 7 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan LRA berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran (dalam hal ini PMDN 13/2006)
• Paragraf 44 PSAP 02 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran
• Pasal 8 Ayat (2) PMDN 64/2013 menyatakan bahwa dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, pemerintah daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA
• Walaupun berbasis akuntansi akrual, namun anggaran masih dalam basis kas.
• Persamaan akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mencatat penetapan perda APBD (langkah opsional) dan menutupnya pada akhir periode.
BAS VS ANGGARAN
1. Pasal 1 UU 17/2003 (UU Keuangan Negara)
Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.
2. Pasal 70 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara)
Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008
3. PP No 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan
Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP berbasis akrual, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah TA 2010.
4. Pasal 7 ayat (3) PP No 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Pasal 10 ayat (1) PMDN 64/2013
Peraturan kepala daerah yang mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD ditetapkan paling lambat tanggal 31
Mei 2014.
Dasar Hukum
SAP KEBIJAKAN AKUNTANSI
•DEFINISI•PENGAKUAN•PENGUKURAN•PENILAIAN•PENGUNGKAPAN
SAPD
LAPORAN KEUANGAN
AUDIT LAPORAN KEUANGAN
Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004)
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
OPINI AUDIT•WTP•WDP•TIDAK WAJAR•TMP
1. Kebijakan Akuntansi & SAPD dikembangkan berdasarkan SAP
2. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan sistem akuntansi
3. BPK melakukan audit atas laporan keuangan dan memberikan opini audit
HUBUNGAN SAP, KEBIJAKAN AKUNTANSI&SAPD, LAPORAN KEUANGAN, DAN OPINI AUDIT
6 PILAR TEKNIK AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
1. PP 71/2010 – PMDN 64/2013 – KEBIJAKAN AKUNTANSI & SISTEM AKUNTANSI PEMDA
2. SIKLUS AKUNTANSI3. PERSAMAAN AKUNTANSI AKRUAL4. AKUN PERUBAHAN SAL5. STRUKTUR HOBO6. RESTATEMENT NERACA DIAWAL PENERAPAN
BASIS AKRUAL7. LAPORAN KONSOLIDASIAN
PP 71/2010
Permendagri
64/2013
Pendapatan-LO
Beban
Pendapatan-LRA
Belanja
Aset Tetap & Penyusutan
Aset Lainnya
Kas & Setara Kas
PiutangPersediaan
Kewajiban
Koreksi Kesalahan
KonsolidasiLaporan Pemda
LRA
LO LPE
Neraca
CaLK
**)
1
2
3
5
7SKPD
Baca Definisi di PP 71/2010
PP 71/2010
Kebijakan Akt & SAPD
Pendapatan-LO
Beban
Pendapatan-LRABelanja
Aset Tetap & Penyusutan
Aset Lainnya
Kas & Setara Kas
Piutang
Persediaan
Investasi Jangka Panjang
KewajibanKoreksi Kesalahan
Pembiayaan
Dana Cadangan
Konsolidasi
ReStatement Laporan Keuangan
LRA SAL
LO LPE
Neraca
LAK *)
CaLK
**)
Lap. Keu PPKDLap. Keu SKPD
Pemda
1
LAK disusun berdasarkan hasil analisis arus masuk dan keluar kas.
2
3
5
4
6
7
CaLK merupakan penjelasan deskriptif atas keseluruhan laporan.
*)
**)
Transaksi Transitoris ***)
Transaksi Transitoris dapat berupa Potongan Pajak, Penyetoran Pajak, PPh21, dll.
***)
PEMDA
Transfer
Permen dagri
64/2013
Konsep & Siklus
Akuntansi
Basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
Dalam konteks daerah, pengakuan dan pencatatan transaksi akuntansi pada basis akrual adalah sebagai berikut:
• Pendapatan diakui/dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas daerah
• Belanja diakui/dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas daerah
• Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.
• Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual(PP No 71 Tahun 2010)
Perbedaan Antara SAP Berbasis Akrual dan Kas Menuju Akrual
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual: SAP Berbasis Akrual:
Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan (LRA, Neraca, LAK, dan CaLK);
Komponen LKPD terdiri dari 7 laporan (LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK);
Pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima /dikeluarkan;
Pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima/dikeluarkan;
Penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang;
Penyajian aset dalam neraca mencerminkan nilai bersih dengan memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang;
Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual
Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah;
Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah;
Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah lebih baik;
Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi,
dan pencapaian tujuan
Konsepsi Anggaran dan Keuangan
LO disusun sebagai bagian dari laporan keuangan yang berbasis akrual, sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan
25
ANGGARAN
KEUANGANBASIS
AKRUAL
BASIS KAS
LO Surplus/Defisit-LO
Laporan Perubahan
EkuitasNeraca
LRA SILPA/SIKPALaporan
Perubahan SAL
KELOMPOK LAPORAN KEUANGAN DALAM BASIS AKRUAL
NO KELOMPOK LAPORAN KEUANGAN
NO JENIS LAPORAN
I. LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan SAL
II. LAPORAN FINANSIAL 1. Neraca
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1. Catatan Atas Laporan Keuangan
JENIS LAPORAN DALAM BASIS KAS MENUJU AKRUAL DAN BASIS AKRUAL
NO BASIS KAS MENUJU AKRUAL BASIS AKRUAL
1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca, dgn Ekuitas Dana yg dirinci menjadi:
(1) Ekuitas Dana Lancar(2) Ekuitas Dana
Investasi(3) Ekuitas Dana
Cadangan
Neraca
(“Ekuitas” tidak dirinci)
4. - Laporan Operasional
5. - Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan
LANGKAH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL1 SUSUN BAGAN AKUN STANDAR :
a. ANGGARANb. PELAKSANAAN ANGGARANc. NERACAd. OPERASIONAL
Unt butir b. c. d. Vide PUSAP PMK No. 238/PMK.05/2011 tgl. 23/12/2011
2 TETAPKAN KEBIJAKAN AKUNTANSIa.l. PENYUSUTAN ASET, PENCADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH, KAPITALISASI BELANJA, DLL.
3 SUSUN SISTEM AKUNTANSI YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBUKUKAN TRANSAKSI:
TENTUKAN MODEL JURNAL YANG AKAN DIPAKAI, PASTIKAN APAKAH SUDAH DIPERLUKAN SIM
4 PILIH STRATEJI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, dan
5 LATIH PEGAWAI AKUNTANSI
Analisis Transaksi dengan bukti Transaksi
Jurnal
Buku Besar
Neraca Saldo (Trial Balance)
Akun Trial Balance
Penyesuaian
TB as adjusted
LRA LO Neraca
1 4 8 1
s/d 5 9 2
9 6 3
7
Kertas Kerja (Work Sheet)
1
2
3
4
5
1187
Jurnal Penyesuaian
Buku Besar LRA diNolkan
Jurnal Penutup LRA
Jurnal Penutup LO6 9
Buku Besar LO diNolkan
10
Neraca Saldo setelah Penutupan LRA dan LO
12
13
14
Neraca15
(Posting)
(Posting) (Posting)
SIKLUS AKUNTANSI
PERSAMAAN AKUNTANSI
Meskipun ada dua basis akuntansi yaitu kas (LRA) dan akrual (LO dan Neraca), namun hanya 1 persamaan akuntansi yang digunakan. Karena unsur ekuitas terbentuk dari transaksi kas (realisasi anggaran) dan transaksi yg bersifat akrual. Sehingga persamaan yg digunakan untuk dasar pencatatan sbb : Aset = Kewajiban + Ekuitas + (Pendapatan-LO –
Beban)
PERSAMAAN AKUNTANSI
Aset KewajibanEkuitas +
(PENDAPATAN-BEBAN)
Persamaan akuntansi tersebut digunakan dalam basis
akrual untuk menghasilkan Laporan Operasional (LO)
Persamaan Akuntansi : LO (basis akrual)
KewajibanEkuitas +
Pendapatan- Beban
Kas + Piutang + Persediaan
+ Investasi
Contoh Pemda menerima pendapatan pajak sebesar 50
Kas Pendapatan
50 50
KewajibanEkuitas +
Pendapatan- Beban
Kas + Piutang + Persediaan +
Investasi
50 0 50
Contoh
Pemda melakukan pembelian makanan dan minuman untuk rapat sebesar Rp 300,000
HutangEkuitas+
Pendapatan- Beban
Kas + Piutang + Persediaan + Investasi + Aset Tetap
(300,000) 0 (300,000)
UNTUK L.O
SALDO NORMAL
Untuk mengidentifikasikan dimana akun tersebut bertambah.
Saldo NormalAset = Kewajiban + Ekuitas
Kiri Kanan Kanan
DEBET KREDIT
Aset Kewajiban Ekuitas
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
SALDO NORMAL AKUNKODE AKUN
NAMA AKUN DEBIT KREDIT
00 PERUBAHAN SAL V V1 ASET V
1.1 RK SKPD V2 KEWAJIBAN V3 EKUITAS V
3.1 RK PPKD V4 PENDAPATAN LRA V
5 BELANJA V6 TRANSFER V
7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN V
7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN V
8 PENDAPATAN LO V9 BEBAN V
2 JENIS PENJURNALAN
TRANSAKSI
JURNAL LRA
JURNAL LO & NERACA
PERUBAHAN SAL
• AKUN LAWAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCATAT REALISASI PENAMBAHAN PENDAPATAN-LRA, BELANJA, PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN ADALAH AKUN“ PERUBAHAN SAL”
• SESUAI DENGAN SIFAT TRANSAKSI KETIKA PENDAPATAN BERTAMBAH, AKAN MENAMBAH SAL.
• KETIKA BELANJA BERTAMBAH AKAN MENGURANGI SAL
• KETIKA PEMBIAYAAN PENERIMAAN BERTAMBAH AKAN MENAMBAH SAL
• KETIKA PENGELUARAN PEMBIAYAAN BERTAMBAH AKAN MENGURANGI SAL
PERUBAHAN SAL
• AKUN LAWAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCATAT REALISASI PENAMBAHAN PENDAPATAN-LRA, BELANJA, PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN ADALAH AKUN“ PERUBAHAN SAL”
• SESUAI DENGAN SIFAT TRANSAKSI KETIKA PENDAPATAN BERTAMBAH, AKAN MENAMBAH SAL.
• KETIKA BELANJA BERTAMBAH AKAN MENGURANGI SAL• KETIKA PEMBIAYAAN PENERIMAAN BERTAMBAH AKAN
MENAMBAH SAL• KETIKA PENGELUARAN PEMBIAYAAN BERTAMBAH AKAN
MENGURANGI SAL
Nama akun sementara pada jurnal LRA dan posisinya pada BAS
• Untuk mencatat pendapatan-LRA, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan, dibutuhkan pasangan akun sementara di sisi debit/kredit sebagai akun lawan transaksi LRA
• Pilihan : akun sementara “Perubahan SAL’’. Nama ini dipilih dengan mengacu pada definisi Permen 64 bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan akan meningkatkan SAL, sedangkan akun Belanja dan Pengeluaran pembiayaan akan mengurangi SAL. Dengan demikian akun sementara tersebut diberi nama akun PERUBAHAN SAL. DITEMPATKAN PADA kode rek 00.
AKUN PERUBAHAN SAL
• ketika dijurnal debit “Perubahan SAL”, kredit “Pendapatan-LRA” ; maka Perubahan SAL tersebut akan dijelaskan sebagai penambahan SAL. Begitu hal yang sama untuk penerimaan pembiayaan.
• Dan KETIKA DIJURNAL UNTUK BELANJA –LRA akan di debit Belanja dan di kredit Perubahan SAL. Artinya ada pengurangan SAL ketika belanja dilakukan. Begitu juga untuk pengeluaran pembiayaan.
ContohSaat menerima pendapatan-LRA:
Menerima pendapatan sebesar 20
Pendapatan-LRA SAL
20
20
JURNAL : Dr.PERUBAHAN SAL Cr. PENDAPATAN-LRA
ContohSaat menambah BELANJA:
BELANJA sebesar 20
BELANJA SAL
20
20
JURNAL : Dr. BELANJA Cr. PERUBAHAN SAL
PENYEDIAAN AKUN SEMENTARA DALAM BASUNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN TEKNIK PENCATATAN PADA JURNAL ANGGARAN DAN
JURNAL LRA DIPERLUKAN AKUN-AKUN SEMENTARA (TEMPORARY ACCOUNT)
PERMENDAGRI NO.64 TAHUN 2013 MODUL AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Kode akun Uraian Kode akun Uraian
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 0.0.0.00.00 Perubahan SAL
0.1.0.00.00 Akun Sementara Anggaran
3.1.2.01 Estimasi pendapatan 0.1.1.00.00 Estimasi pendapatan
3.1.2.02Estimasi Penerimaan Pembiayaan
0.1.2.00.00 Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3.1.2.03 Apropriasi Belanja 0.1.3.00.00 Apropriasi Belanja
3.1.2.04Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
0.1.4.00.00Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
0.2.0.00.00Akun Sementara Penutupan LRA
3.1.2.06.01 Surplus/Defisit LRA 0.2.1.00.00 Surplus/Defisit LRA
- - 0.2.2.00.00 Pembiayaan Neto
0.2.3.00.00 SILPA/SIKPA
0.3.0.00.00 Akun Sementara Penutupan LO
0.3.1.00.00 Akun Sementara Pendapatan LO
0.3.2.00.00 Akun Sementara Beban
0.3.3.00.00 Surplus/Defisit LO
STRUKTUR AKUNTANSI
• STRUKTUR HUBUNGAN ENTITAS DALAM AKUNTANSI YANG DIIMPLEMENTASIKAN DI PEMDA ADALAH STRUKTUR HOBO (HOME OFFICE & BRANCH OFFICE)
• STRUKTUR HUBUNGAN HOBO LEBIH TEPAT UNTUK MENGGAMBARKAN HUBUNGAN TRANSAKSI ANTARA PPKD DAN SKPD, DIBANDINGKAN DENGAN STRUKTUR HUBUNGAN INDUK DAN ANAK (PARENT & SUBSIDIARY) DENGAN BEBERAPA ALASAN : 1) PPKD-SKPD BUKAN ENTITAS YANG MASING-MASING BERDIRI SENDIRI, MELAINKAN SATU KESATUAN; 2) ANTARA PPKD DAN SKPD TIDAK TERJADI TRANSFER INCOME (DALAM PENGERTIAN PROFIT); 3) SKPD DIMILIKI 100% OLEH PEMDA
• TRANSAKSI ANTARA PPKD DAN SKPD DICATAT MENGGUNAKAN AKUN RECIPROCAL YAITU RK-PPKD (MERUPAKAN AKUN EKUITAS DI SKPD), DAN AKUN RK-SKPD (MERUPAKAN AKUN ASET DI PPKD)
“Kantor Pusat”
PPKD
“Kantor Cabang”
SKPD
“Kantor Cabang”
SKPD
“Kantor Cabang”
SKPD
RK PPKD
RK SKPD
RK PPKD RK PPKD
STRUKTUR HOBO (HOME OFFICE & BRANCH OFFICE) PADA PEMDA
SKPD
BUD
SKPD
Bendahara Penerimaan
Bendahara Pengeluaran
Rp.
Nota Kredit
Rp.
SP2D
Rekening Koran
“Kantor Pusat”
PPKD
“Kantor Cabang”
SKPD
“Kantor Cabang”
SKPD
“Kantor Cabang”
SKPD
RK PPKD
RK SKPD
RK PPKD RK PPKD
STANDAR JURNAL PENUTUP
JURNAL PENUTUP
JURNAL PENUTUP LRA
JURNAL PENUTUP LO
JURNAL PENUTUP LRA
XXX PENDAPATAN LRA XXX
XXX BELANJA ..... XXX
XXX SURPLUS/DEFISIT LRA XXX
XXX PENDAPATAN LRA XXX
XXX SURPLUS/DEFISIT LRA XXX
XXX BELANJA ..... XXX
1. MENUTUP PENDAPATAN DAN BELANJA
Jika Defisit:
Jika Surplus:
JURNAL PENUTUP LRA
XXX PENERIMAAN PENERIMAAN XXX
XXX PENGELUARAN PEMBIAYAAN XXX
XXX PEMBIAYAAN NETO XXX
2. MENUTUP PEMBIAYAAN
3. MENUTUP S/D LRA & PEMBIAYAAN NETO
XXX S/D LRA XXX
XXX PEMBIAYAAN NETO XXX
XXX SILPA XXX
JURNAL PENUTUP LRA
4. MENUTUP SILPA KE SAL
XXX SILPA XXX
3.1.2 EKUITAS SAL XXX
5. MENUTUP PERUBAHAN SAL KE EKUITAS
3.1.1 EKUITAS XXX
XXX PERUBAHAN SAL XXX
JURNAL PENUTUP LO
XXX PENDAPATAN LO XXX
XXX BEBAN .... XXX
XXX SURPLUS/DEFISIT LO XXX
XXX PENDAPATAN LO XXX
XXX SURPLUS/DEFISIT LO XXX
XXX BEBAN XXX
1. MENUTUP PENDAPATAN DAN BELANJA
Jika Defisit:
Jika Surplus:
PERLUNYA NERACA RESTATEMENT PADA SAAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI AWAL TAHUN 2015
• PSAP NOMOR 10 – PP NOMOR 71 TAHUN 2010 PARAGRAF 42, MENYATAKAN BAHWA PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI HARUS DISAJIKAN PADA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN DIUNGKAPKAN DALAM CALK.
• LAPORAN KEUANGAN YANG PERLU DILAKUKAN RESTATEMENT PADA AWAL TAHUN 2015 KETIKA AKAN MENGIMPLEMENTASIKAN SAP BASIS AKRUAL ADALAH UNTUK NERACA, KAERNA NERACA 2014 KETIKA DISUSUN BELUM MENERAPKAN SEUTUHNYA STANDAR/KEBIJAKAN AKUNTANSI AKRUAL.
• RESTATEMENT DILAKUKAN UNTUK AKUN-AKUN YANG KEBIJAKAN AKUNTANSINYA BERBEDA/BLM DITERAPKAN SAJA.
• TAHAPANNYA YAITU SETIAP AKUN DISESUAIKAN DENGAN PERLAKUAN AKUNTANSI SESUAI STANDAR/KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BARU.
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) ADALAH PERLAKUAN AKUNTANSI YANG DILAKUKAN ATAS POS-POS DALAM NERACA YANG PERLU DILAKUKAN PENYAJIAN KEMBALI PADA AWAL PERIODE KETIKA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PERTAMA KALI AKAN MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BARU DARI SEMULA BASIS KAS MENUJU AKRUAL MENJADI BASIS AKRUAL PENUH.
PENYAJIAN KEMBALI DIPERLUKAN UNTUK POS POS NERACA YANG KEBIJAKANNYA BELUM MENGIKUTI BASIS AKRUAL PENUH. KARENA UNTUK PENYUSUNAN NERACA KETIKA PERTAMA KALI DISUSUN DENGAN BASIS AKRUAL, NERACA AKHIR TAHUN PERIODE SEBELUMNYA MASIH MENGGUNAKAN BASIS KAS MENUJU AKRUAL (CASH TOWARD ACCRUAL). BERDASARKAN IDENTIFIKASI INI MAKA PERLU DISAJIKAN KEMBALI ANTARA LAIN UNTUK AKUN SEBAGAI BERIKUT:
AKUN YANG PERLU DISAJIKAN KEMBALI (RESTATEMENT) ANTARA LAIN
1. PIUTANG , SEBELUMNYA BELUM DILAKUKAN PENYISIHAN PIUTANG, HARUS MENYAJIKAN NILAI WAJAR SETELAH DIKURANGI PENYISIHAN PIUTANG;
2. BEBAN DIBAYAR DIMUKA, SEBELUMNYA DIAKUI SELURUHNYA SEBAGAI BELANJA. APABILA MASIH BELUM DIMANFAATKAN SELURUHNYA, MAKA DISAJIKAN SEBAGAI AKUN BEBAN DIBAYAR DI MUKA. HAL TERSEBUT TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN DI TAHUN SEBELUMNYA, OLEH KARENA ITU AKUN INI PERLU DISAJIKAN KEMBALI;
3. PERSEDIAAN. PERSEDIAAN DI PEMDA ESENSINYA ADALAH BEBAN DIBAYAR DI MUKA. SEHINGGA DAPAT DICATAT SEBAGAI ASET ATAU BEBAN PADA SAAT PEROLEHAN AWAL. KONSUMSI ATAS BEBAN DIBAYAR DI MUKA DALAM PERSEDIAAN INI HARUS DIAKUI SEBAGAI BEBAN, SEMENTARA YANG MASIH BELUM DIKONSUMSI DIAKUI SEBAGAI ASET PERSEDIAAN. AKUN PERSEDIAAN INI PERLU DILAKUKAN PENYAJIAN KEMBALI BILA METODE PENILAIAN PERSEDIAAN PADA PERIODE SEBELUMNYA TIDAK SAMA DENGAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN SETELAH BASIS AKRUAL PENUH;
Lanjutan...
4. INVESTASI JANGKA PANJANG, DISAJIKAN KEMBALI BILA METODE PENCATATAN SEBELUMNYA BERBEDA DENGAN METODE YANG DIGUNAKAN SETELAH MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL. MISALNYA ADA INVESTASI YANG PADA PERIODE SEBELUMNYA SEHARUSNYA SUDAH MEMENUHI KRITERIA PENCATATAN DENGAN METODE EKUITAS TAPI MASIH DICATAT DENGAN METODE BIAYA, MAKA PERLU DISAJIKAN KEMBALI;
5. ASET TETAP, PERLU DISAJIKAN KEMBALI DENGAN NILAI BUKU SETELAH DIKURANGI PENYUSUTAN;
6. ASET TIDAK BERWUJUD, PERLU DISAJIKAN KEMBALI DENGAN NILAI BUKU SETELAH DIKURANGI AKUMULASI AMORTISASI;
7. UTANG BUNGA, PERLU DISAJIKAN KEMBALI TERKAIT DENGAN AKRUAL UTANG BUNGA AKIBAT ADANYA UTANG JANGKA PENDEK YANG SUDAH JATUH TEMPO;
8. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA, PERLU DISAJIKAN KEMBALI KARENA PADA PERIODE SEBELUMNYA BELUM DISAJIKAN;
9. EKUITAS, PERLU DISAJIKAN KEMBALI KARENA KEBIJAKAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGKLASIFIKASIAN EKUITAS BERBEDA.
1. MENYIAPKAN DATA YANG RELEVAN UNTUK DASAR PENGAKUAN AKUN-AKUN TERKAIT SEPERTI MISALNYA UNTUK DASAR MENGHITUNG DAN MENCATAT BEBAN PENYISIHAN PIUTANG DAN CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG; BEBAN PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN; BEBAN AMORTISASI DAN AKUMULASI AMORTISASI; DST.
2. MENYAJIKAN KEMBALI AKUN-AKUN NERACA YANG BELUM SAMA PERLAKUAN KEBIJAKANNYA, DENGAN CARA MENERAPKAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU YAITU BASIS AKRUAL, SESUAI DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.
TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI
KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN
PPKD(kantor Pusat sebagai
Konsolidator)
SKPD(sebagai Kantor
Cabang)
PPKD(dalam fungsi sebagai
Entitas Akuntansi)
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan PPKD.
Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.
NS SKPD setelah
Penyesuaian
NS SKPD setelah
Penyesuaian
NS PPKD setelah
Penyesuaian
NS PPKD setelah
Penyesuaian
Jurnal Eliminasi
Jurnal Eliminasi
WORKSHEET
KONSOLIDASI
SAL Pemda
SAL Pemda
LO Pemda
LO Pemda
LPE Pemda
LPE Pemda
NeracaNeraca
LAK Pemda
LAK Pemda
CALK PemdaCALK
Pemda
LRA Pemda
LRA Pemda
Kertas Kerja Konsolidasi LRA
Kode Akun LRA SKPD 1
LRA SKPD 2
LRA PPKD
LRA Gabungan
4 xxx xxx xxx xxx
5 xxx xxx xxx xxx
6 xxx xxx xxx xxx
Surplus/Defisit LRA
7 xxx xxx xxx xxx
Pembiayaan Netto xxx xxx xxx
SiLPA/ SiKPA xxx xxx xxx Xxx
Kertas Kerja Konsolidasi LO
Kode Akun LROSKPD 1
LOSKPD 2
LOPPKD
LO Gabungan
8 xxx xxx xxx xxx
9 xxx xxx xxx xxx
Surplus/Defisit LO xxx xxx xxx
Kertas Kerja Konsolidasi NeracaKode Akun Neraca
SKPD 1NeracaSKPD 2
NeracaPPKD
Eliminasi Neraca Gabungan
D K
1 xxx xxx xxx xxx
2 xxx xxx xxx xxx
3 xxx xxx xxx xxx
Jurnal Eliminasi:Dr. RK PPKD Cr. RK SKPD
JURNAL ELIMINASI
Uraian Debit Kredit
RK-PPKD xxx
RK-SKPD xxx
TERIMA KASIH