penelitian penyusunan sispro di bidang...
TRANSCRIPT
Kata Pengantar
Laporan Akhir kegiatan ” Penelitian Penyusunan Sispro di
Bidang Transportasi ASDP” adalah merupakan salah satu
rangkaian dari beberapa laporan yang harus dikerjakan oleh
konsultan. Laporan ini pada hakekatnya menggambarkan
sispro di bidang transportasi ASDP yang meliputi; sispro
penetapan lintas penyeberangan, sispro penempatan kapal
ASDP, sispro penanganan keadaan darurat di kapal dan di
pelabuhan, sispro pemuatan barang berbahaya dan B3
melalui kapal ASDP, dan sispro pelayanan penumpang di
atas kapal ASDP. Formulasi sispro tersebut adalah
didasarkan pada data dan informasi dari lokasi studi serta
beberapa literatur yang berkaitan dengan sispro tersebut.
Kegiatan ”Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang
Transportasi ASDP” dilaksanakan atas kerjasama antara PT.
Diksa Intertama Consultan dan Puslitbang Darat
Perhubungan dengan No. PL: 102/5/1/ - BLTD – 2009.
Masukan dari Tim Pengarah dan Tim Pendamping telah
banyak dalam rangka penyusunan Laporan Akhir ini.
Jakarta, 2009
PT. Diksa Intertama Consultan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggara transportasi ASDP yang terkait dengan operasi,
pembangunan dermaga serta perambuan dan navigasi masih
terkait dengan transportasi laut. Sehubungan dengan hal
tersebut di atas diperlukan adanya koordinasi kewenangan dan
wilayah operasi antara transportasi laut, Pemerintah Daerah
(pemda ) dan PT. ASDP Indonesia Ferry. Oleh karena itu
diperlukan Sistem dan Prosedur ( sispro ) yang baku dan tidak
saling tumpang tindih kewenangan.
Direktorat Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
(ASDP) ternyata tidak hanya membina kapal pada
penyeberangan jarak dekat, tetapi juga jarak jauh misalnya
lintas pulau Jawa ke Kalimantan dan sebaliknya. Jadi, domain
regulasi keselamatannya menjadi tanggung jawab Ditjen
Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan. Oleh karena
itu, harus ada harmonisasi agar masalah keselamatan pada
transportasi public terutama angkutan sungai, danau dan
penyeberangan menjadi perhatian bersama secara serius.
Untuk menjamin keselamatan transportasi publik terutama
angkutan sungai, danau dan penyeberangan diperlukan
adanya berbagai perangkat. Salah satu di antaranya adalah
sispro angkutan transportasi ASDP yang hingga sekarang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir2
masih banyak diminati pengguna jasa . Sispro dalam hal ini
lebih ditekankan pada aspek penyelenggaraan yang
tampaknya hingga sekarang belum diatur secara terklasifikasi
dan sistematis pada setiap aspek penyelenggaraan ASDP.
Manfaat sispro penyelenggaraan transportasi ASDP adalah
sebagai berikut; Pertama, terlihat secara jelas instansi/unit yang
bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas. Kedua,
rangkaian kegiatan dapat ditampilkan ataut diketahui sejak awal
hingga terakhir pelaksanaan kegiatan. Ketiga, bilamana ada
sesuatu permasalahan di dalam penyelenggaraan angkutan
ASDP, maka secara dini dapat diketahui dimana letak
permasalahan. Mengingat peran sispro yang relatif begitu besar
untuk menjamin keselamatan dan efektifitas
penyelenggaraana angkutan ASDP, maka perlu dirumuskan
sispro transportasi bidang ASDP. Dengan adanya
permasalahan dan manfaat seperti dijelsakan sebelumnya,
maka diperlukan perlu adanya penyusunan sispro di bidang
transportasi ASDP agar pelayanan terhadap masyarakat
pengguna jasa ASDP lebih terjamin baik dari segi
keselamatan, keamanan dan kenyamanannya. Karena itu,
dengan memperhatikan urgensinya, maka beberapa sispro
yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut;
1) Sispro penetapan lintas penyeberangan;
2) Sispro penetapan lintas angkutan danau/ sungai;
3) Sispro penempatan kapal pada lintas penyeberangan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir3
4) 4.Sispro penempatan kapal pada lintas angkutan sungai
dan danau;
5) 5 Sispro penanganan kebakaran kapal penyeberangan;
6) Sispro penanganan kebakaran kapal sungai dan danau;
7) Sispro penanganan kebakaran di pelabuhan;
8) sispro penanganan orang jatuh ke laut;
9) Sispro penanganan bom/bahan peledak di pelabuhan
penyeberangan;
10) Sispro penanganan bom/bahan peledak di pelabuhan
sungai dan danau;
11) Sispro penanganan tubrukan kapal penyeberangan;
12) Sispro penanganan meninggalkan kapal;
13) Sispro pengangkutan bahan/ barang berbahaya dan
beracun melalui angkutan Penyeberangan;
14) Sispro pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
beracun melalui angkutan sungai dan danau;
15) Sispro pelayanan penumpang kapal penyeberangan;
16) Sispro pelayanan penumpang di kapal sungai dan
danau;
Untuk merumuskan beberapa sispro seperti disebutkan di atas,
maka dalam tahun anggaran 2009 perlu dilakukan suatu
kegiatan “Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang Transportasi
ASDP.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir4
B. Pengertian SISPRO
Sebelum memformulasikan teknis perumusan hasil yang
diharapkan dalam kegiatan “Penelitian Penyusunan Sispro di
Bidang Transportasi ASDP” perlu dirumuskan terlebih dahulu
pengertian “sispro” atau disebut “sistem dan prosedur”. Hal ini
dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kesamaan pendapat
di dalam proses pelaksanaan kegiatan implisit perumusan hasil
yang diharapkan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (TOR).
Sispro berasal dari dua terminilogi yaitu, “sistem” dan
“prosedur”. Secara teoritis sistem adalah kesatuan sejumlah
sarana/elemen yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan
secara bersama-sama mengolah adanya rangsangan (
masukan atau input ) yang berasal dari lingkungan untuk
menghasilkan suatu reaksi/output ( R. Matindas, Manejemen
SDM, 2002 ). Pendapat lain menyatakan, sistem adalah
kumpulan bagian-bagian yang saling terkait, berfungsi secara
bersama untuk mencapai tujuan yang sama ( Richard L. Daft,
Manajemen, 2003). Sementara prosedur adalah metode atau
tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah ( Pasal
9 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ).
Berdasarkan rangkaian pengertian seperti diikhtisarkan
sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa sispro
adalah suatu tata cara ( metode ) pelaksanaan kegiatan
dimulai pada tahap awal hingga pada tahap akhir secara
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir5
berkesinambungan untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah
ditetapkan. Atau dengan kata lain, sispro adalah suatu proses
kegiatan yang terdiri dari berbagai tahapan aktivitas yang harus
dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Hal ini berarti, ada titik awal ( starting
point ) dan titik akhir ( ending point ) yang harus dilakukan
dalam rangka mencapai tujuan. Bilamana pengertian tersebut
dikaitkan dengan beberapa sispro yang harus dirumuskan
sebagai hasil yang diharapkan dalam TOR, maka dalam hal ini
akan terlihat sebagai berikut;
Berdasarkan pengertian seperti telah dijelaskan sebelumnya,
dikaitkan dengan sispro penetapan lintas penyeberangan,
maka Sispro Penetapan Lintas Penyeberangan adalah
suatu proses kegiatan yang dimulai dari tahap awal hingga
tahapan akhir dan saling berkesinambungan hingga pada
akhirnya ditetapkannya lintas penyeberangan.
Dalam hal ini perlu dibedakan lintas penyeberangan dengan
alur pelayaran. Sekilas dua terminologi tersebut adalah relatif
sama, namun di dalam kenyataannya dua terminologi
tersebut adalah saling komplementer, artinya alur pelayaran
adalah bersifat menjelaskan secara detail apa yang dimaksud
lintas penyeberangan. Hal ini dapat dilihat, bahwa “Lintas
Penyeberangan” adalah suatu alur perairan di laut, selat,
teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir6
penyeberangan ( Keputusan Menteri Perhubungan No. 32
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan ). Sementara alur pelayaran adalah bagian
dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi
kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap
aman untuk dilayari ( Penjelasan Umum, di Dalam SK.
Dirjen Perhubungan Darat No. HK. 2006/1/20/DRPD/93
tentang Pedoman Teknis Pemeliharaan dan Pengerukan Alur
Pelayaran Daratan dan Penyeberangan).
Berkenaan dengan itu, dapat diambil kesimpulan, bahwa
alur pelayaran lebih memperjelas pengertian lintas
penyeberangan dan juga bersifat teknis, kerena sudah
menyebutkan kedalaman, lebar dan hambatan. Ini berarti,
penetapan lintas penyeberangan telah memperhitungkan
berbagai faktor yang sifatnya kohesif terutama yang
berkaitan dengan keselamatan dan kelayakan ditetapkannya
lintas penyeberangan
C. Maksud dan tujuan
Maksud studi adalah merumuskan konsep sispro yang mampu
mengakomodir semua kepentingan instansi terkait di bidang
transportasi ASDP. Tujuan studi adalah meningkatnya
penyelenggaraan transportasi ASDP yang efektif dan efisien.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir7
D. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari studi ini adalah terwujudnya sispro
ASDP yang meliputi sebagai berikut;
1) Sispro penetapan lintas penyeberangan;
2) Sispro penetapan lintas angkutan danau/ sungai;
3) Sispro penempatan kapal pada lintas penyeberangan;
4) Sispro penempatan kapal pada lintas angkutan sungai
dan danau;
5) Sispro penanganan kebakaran kapal penyeberangan;
6) Sispro penanganan kebakaran kapal sungai dan
danau;
7) Sispro penanganan kebakaran di pelabuhan;
8) sispro penanganan orang jatuh ke laut;
9) Sispro penanganan bom/bahan peledak di pelabuhan
penyeberangan;
10) Sispro penanganan bom/bahan peledak di pelabuhan
sungai dan danau;
11) Sispro penanganan tubrukan kapal penyeberangan;
12) Sispro penanganan meninggalkan kapal;
13) Sispro pengangkutan bahan/ barang berbahaya dan
beracun melalui angkutan Penyeberangan;
14) Sispro pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
beracun melalui angkutan sungai dan danau;
15) Sispro pelayanan penumpang kapal penyeberangan;
16) Sispro pelayanan penumpang di kapal sungai dan
danau;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir8
E. Lokasi StudiLokasi penelitian penyusunan sispro di bidang transportasi
ASDP ditetapkan di beberapa daerah yaitu sebagai berikut :
Denpasar, Lampung dan Banjarmasin.
F. Ruang Lingkup KegiatanSecara garis besar, ruang lingkup kegiatan ”Penelitian
Penyusunan Sispro di Bidang Transportasi ASDP adalah
sebagai berikut;
1. Invetarisasi ;
Kegiatan inventarisasi dilakukan terhadap data sekunder
maupun data yang bersifat primer. Data sekunder
diperoleh dari intansi terkait berupa dokumen dan atau
dalam bentuk laporan yang berkaitan dengan kegiatan –
kegiatan transportasi pada masing – masing instansi
terkait. Di sisi lain dapat juga kepada beberapa individu
dan atau para pejabat yang memiliki pengengetahun atau
wawasan di bidang transportasi ASDP. Karena itu,
beberapa keiatan inventarisasi yang dilakukan adalah
sebagai berikut;
a. Inventarisasi kegiatan-kegiatan trasportasi ASDP yang
terkait dengan instansi lain;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir9
Untuk menginventarisasi kegiatan – kegiatan
transportasi ASDP yang terkait dengan instansi lain
dilakukan pendekatan dari segi tingkat kewenangan
yaitu, kewenangan kabupaten/kota pada kegiatan –
kegiatan transportasi ASDP, kewenangan Pemerintah
Provinsi pada kegiatan – kegiatan ASDP, dan
kewenangan Pemerintah Pusat pada kegiatan –
kegiatan ASDP. Kewenangan kabupaten/kota pada
kegiatan-kegiatan transportasi ASDP adalah kegiatan-
kegiatan transportasi antar desa di dalam
kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan pemerintah
provinsi pada kegiatan-kegiatan ASDP adalah
kegiatan-kegiatan ASDP antar kabupaten/kota di
dalam provinsi. Dan kewenangan Pemerintah pusat
pada kegiatan-kegiatan transportasi ASDP adalah
kegiatan-kegiatan ASDP antar provinsi maupun antar
Negara. Dalam hal ini yang perlu diinventarisasi adalah
instansi – instansi apa saja yang terkait pada setiap
tingkatan kewenangan. Karena itu, diperkirakan
instansi yang terkait dalam kewenangan
kabupatan/kota pada kegiatan –kegiatan ASDP adalah
antata lain sebagai berikut;
1) Instansi yang terkait di dalam pelaksanaan kegiatan-
kegiatan transportasi angkutan Sungai dan Danau
di dalam kabupaten/kota, antar kabupaten/kota di
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir10
dalam provinsi serta antar provinsi adalah sebagai
berikut;
a) Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas
Perhubungan Kabupaten/kota dan Dinas
Pekerjaan Umum di dalam pembanunan jalan;
b) Direktorat ASDP;
c) PT ASDP Indonesia Ferry.
2) Kegiatan – kegiatan transportasi angkutan
Penyeberangan di dalam kabupaten/kota, antar
kabupaten/kota di dalam provinsi serta antar
provinsi, instansi terkait adalah sebagai berikut;
a) Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas
Perhubungan Kabupaten/kota;
b) Pemerintah Provinsi cq. Dinas Perhubungan
Provinsi;
c) Direktorat ASDP;
d) PT ASDP Indonesia Ferry;
e) Administrator Pelabuhan;
f) Ditjen Perhubungan Laut.
3) Pada instansi seperti dijelaksan sebelumnya, akan
diinventarisasi terutama kegiatan yang dilakukan di
bidang ASDP
2. Melakukan identifikasi beberapa sispro yang menjadi
hasil yang diharapkan/ output
3. Melakukan kajian permasalahan meliputi;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Concultan I - Laporan Akhir11
a. Kajian permasalahan dan kelemahan koordinasi
instansi terkait di dalam pelaksanaan kegiatan –
kegiatan di bidang transportasi ASDP serta
perumusan skenario solusi alternatif pemecahan
permasalahan dan kelemahan terutama pada
beberapa sispro seperti dijelaskan sebelumnya.
b. Kajian permasalahan dan kelemahan kebijakan
instansi terkait di dalam pengembangan ASDP serta
perumusan skenario solusi alternatif pemesahan
permasalahan dan kelemahan pada beberapa sispro
seperti dijelaskan sebelumnya.
c. Kajian dan evalusi tingkat kepentingan masing –
masing instansi yang terkait di dalam kegiatan
transportasi ASDP terutama pada beberapa sispro
seperti dijelaskan sebelumnya.
4. Berdasarkan hasil kajian seperti dijelaskan sebelumnya,
maka selanjutnya dirumuskan konsep sispro bidang
transportasi ASDP
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir1
BAB IIMETODOLOGI
A. Pola Pikir Penelitian Metodologi
Pola pikir pelaksanaan kegiatan “ Penelitian Penyusunan
Sispro di Bidang Transportasi ASDP” memiliki peran untuk
dapat mengetahui arah tahapan masing – masing kegiatan
secara singkat. Di dalamnya terlihat adanya siklus masing –
masing kegiatan yang pada hakekatnya mempunyai arti di
dalam melaksanakan kajian data dan informasi berikut di dalam
perumusan hasil yang diharapkan sesuai dengan TOR.
Dalam pola pikir penelitian, juga terlihat secara eksplisit faktor
instrumen dan faktor input di dalam melaksanakan kegiatan.
Artinya data apa saja yang dibutuhkan sehingga dapat
merumuskan hasil yang diharapkan. Di samping itu, juga
terlihat adanya pendeketan dan metode yang digunakan
dalam menganalis data dan informasi , sehingga pada akhirnya
dapat merumuskan hasil yang diharapkan. Tidak kalah
pentingnya, di dalam pola pikir juga memperlihatkan adanya
subjek yang memiliki peran sebagai sumber data dan informasi
yang akan dibutuhkan. Lebih jelasnya pola pikir yang
digunakan dapat dilihat pada gambar berikut.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir2
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir3
B. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan latar belakang kegiatan, dan pemahaman
terhadapat TOR serta ruang lingkup kegiatan seperti telah
dijelsakan pada Bab sebelumnya, maka untuk merumuskan
hasil yang diharapkan dari kegiatan “ Penelitian Penyusunan
Sispro di Bidang Transportasi ASDP”, diperlukan adanya suatu
teknik pengumpulan data dan informasi. Dalam konteks ini,
teknik pengumpulan data adalah merupakan suatu sistem,
artinya terdiri dari beberapa aspek yaitu meliputi; jenis dan
sumber data, perangkat yang digunakan di dalam pengumpulan
data dan informasi, perumusan kuesioner, serta mendapatkan
data dan informasi baik datan primer maupun data sekunder
yang berkaitan dengan sispro ASDP.
1. Data Primer
Jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan datan
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung dari beberapa orang yang dijadikan sebagai
respondent. Tentunya, dalam hal ini yang ditetapkan sebagai
respondent adalah para pejabat atau yang mengetahui seluk
beluk dan beberapa permasalahan di bidang;
1) Sispro penetapan lintas penyeberangan;
2) Sispro penetapan lintas angkutan danau/ sungai;
3) Sispro penempatan kapal pada lintas penyeberangan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir4
4) Sispro penempatan kapal pada lintas angkutan sungai
dan danau;
5) Sispro penanganan kebakaran kapal penyeberangan;
6) Sispro penanganan kebakaran kapal sungai dan
danau;
7) Sispro penanganan kebakaran di pelabuhan;
8) sispro penanganan orang jatuh ke laut;
9) Sispro penanganan bom/bahan peledak di pelabuhan
penyeberangan;
10) Sispro penanganan bom/bahan peledak di pelabuhan
sungai dan danau;
11) Sispro penanganan tubrukan kapal penyeberangan;
12) Sispro penanganan meninggalkan kapal;
13) Sispro pengangkutan bahan/ barang berbahaya dan
beracun melalui angkutan Penyeberangan;
14) Sispro pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
beracun melalui angkutan sungai dan danau;
15) Sispro pelayanan penumpang kapal penyeberangan;
16) Sispro pelayanan penumpang di kapal sungai dan
danau
Data primer diperoleh secara lansung dari beberapa instansi
terkait pada kegiatan – kegiatan di bidang ASP yaitu sebagai
berikut;
1) Pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten/kota, dan
atau orang yang diwakilkan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir5
2) Pejabat Dinas Perhubungan Provinsi, dan atau orang
yang diwakilkan
3) Pejabat Direktorat ASDP, dan atau orang yang
diwakilkan
4) Pejabat Ditjen Perhubungan Laut, dan atau orang
yang diwakilkan
5) Pejabat PT. ASDP Ferry, dan atau orang yang
diwakilkan
6) Pejabat BKI, dan atau orang yang diwakilkan
7) Pejabat Administrator Pelabuhan ASDP, dan atau
orang yang diwakilkan
2. Data Sekunder
Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari
instansi terkait dan atau berupa laporan. Tentunya, laporan
yang dibutuhkan adalah data yang ada kaitannya dengan
penyusunan sispro di bidang transportasi ASDP. Untuk
menghindarkan data yang tidak diperlukan atau pengambilan
data sekunder yang efektif, maka sebelumnya semua laporan
akan diseleksi dan ditelaah. Data yang ada kaitannya dengan
perumusan hasil yang diharapkan, maka itulah yang diperlukan.
Data sekunder yang akan diperoleh adalah dari beberapa
instansi terkait yaitu sebagai berikut;
a. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten/kota;
b. Kantor Dinas Perhubungan Provinsi;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir6
c. Kantor Ditjen ASD;
d. Kantor Ditjen Perhubungan Laut;
e. Kantor PT. ASDP Ferry;
f. Kantor Administrator Pelabuhan ASDP.
3. Pengolahan Data
Data primer maupun data sekunder selanjutnya diediting dan
ditabulasi sesuai dengan pengelompokan hasil yang
diharapkan. Dengan demikian, akan mempermudah di dalam
melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka
pengumpulan data sekunder maupun data primer, sebelumnya
telah dirumuskan kuesioner. Kesioner harus mampu
mencerminkan atau mengakomodir semua data yang
dibutuhkan. Kuesioner tersebut terlebih dahulu diberikan
kepada respondent yang telah ditetapkan untuk dibaca secara
teliti dan diisi sesuai dengan data yang ada. Setelah dibaca,
maka selanjutnya dilakukan tanya jawab atau diskusi terhadap
beberapa kuesioner yang mungkin kurang jelas bagi
respondent. Di acara dalam tanya jawab, diharapkan diskusi
akan lebih berkembang, sehingga beberapa substansi yang
belum diakomodir di dalam kuesioner akan dapat diperoleh
melalui diskusi dengan respondent terutama yang berkaitan
dengan beberapa permasalahan sesuai dengan latar belakang
studi dan identifikasi permasalahan sesuai dengan yang
dijelaskan dalam Bab sebelumnya.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir7
C. Pendekatan
Beberapa pendekatan yang dilakukan di dalam merumuskan
hasil yang diharapkan dari kegiatan “ Penelitian Penyusunan
Sispro di Bidang Transportasi ASDP adalah sebagai berikut;
1. Pendekatan Legalitas
Pendekatan peraturan perundang-undangan maksudknya
adalah suatu identifikasi dan telaah terhadap peratutan
perundang-undangan menyangkut beberapa susbtansi
yang meliputi; sispro penetapan lintas penyeberangan,
sispro penempatan kapal pada lintas penyeberangan,
sispro penanganan pada keadaan darurat di kapal dan di
pelabuhan, dan sispro pemuatan barang berbahaya dan
B3, dan sispro pelayanan penumpang di atas kapal untuk
dijadikan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan
yang dilakukan di lapangan sehari –hari terutama di lokasi
studi. Bilamana ada hal yang belum diterapkan
sebagaimana mestinya dan atau ada perbedaan antara
yang disyaratkan di dalam peraturan perundang-undangan
dengan kenyataan di lapangan, serta menimbulkan
permasalahan maka hal ini adalah merupakan masukan
untuk dikaji lebih lanjut. Hasil kajian dan pengembangan
tersebut akan dijadikan sebagai dasar penyusunan konsep
kebijakan untuk penyusunan sispro seperti dijelaskan
sebelumnya
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir8
2. Pendekatan fungsional
Pendekatan fungsional adalah suatu identifikasi dan kajian
terhadap tugas dan fungsi masing – masing instansi terkait
di dalam pengembangan kegiatan – kegiatan ASDP. Dari
hasil kajian tugas dan fungsi masing instansi terkait
diharpkan akan dapat terlihat secara konkret kesamaan
dan perbedaan di dalam pengembangan kegiatan –
kegiatan ASDP. Hasil kajian, akan dijadikan sebagai
masukan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut di dalam
pengembangan kegiatan – kegiatan ASDP yang lebih
efektif.
3. Pendekatan Kebijakan
Pendekatan kebijakan adalah suatu identifikasi dan kajian
terhadap kebijakan yang dirumuskan masing – masing
instansi terkait dalam pengembangan kegiatan – kegiatan
di bidang ASDP. Dari hasil kajian, diharapkan akan dapat
terlihat keunggulan dan kelemahan kebijakan masing –
masing instansi terkait dikaitkan dengan tugas dan fungsi
yang diemban di dalam pengembangan kegiatan – kegiatan
ASDP.
4. Pendekatan kepentingan
Pendekatan kepentingan masing – masing instansi terkait
adalah suatu kegiatan inventarisasi dan identifikasi tingkat
kepentingan masing – masing instansi terkait dalam
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir9
pengembangan kegiatan – kegiatan ASDP. Selanjuntnya,
hasil inventarisasi dan identifikasi akan dikaji dari segi
tugas, fungsi dan tanggung jawab di dalam menangani
permasalahan serta pengembangan kegiatan – kegiatan
ASDP.
D. MetodeMetode yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi
berikut merumuskan hasil yang diharapkan adalah sebagai
berikut;
*Metode kuantitatif dan kualitatif
Metode kualitatif adalah suatu metode dengan
menganalisis data dan informasi berikut hasil yang
diharapkan dalam bentuk deskripsi secara informatif.
Dengan demikian, diharapkan dapat dimengerti secara
jelas. Sementara metode kuantitatif adalah suatu metode
untuk merumuskan data dan informasi berikut hasil yang
diharapkan dalam bentuk angka secara sistematis.
Dengan demikian dapat diketahui secara detail hasil yang
diharapkan.
E. Tahapan Kegiatan
Salah satu aspek yang perlu dirumuskan di dalam pelaksanaan
kegiatan ” Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang Transportasi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir10
ASDP” adalah tahapan kegiatan. Dengan adanya tahapn
kegiatan ini, maka akan lebih sistematis para tenaga ahli di
dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing sesuai dengan
yang diemban. Lebih jelasnya tahapan kegiatan yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut;
1. Menelaah TOR secara cermat serta hasil yang
diharapkan;
2. Melakukan koordinasi di antara para tenaga ahlii dengan
maksud untuk pembagian pekerjaan sesuai dengan
bidang masing – masing tenaga ahli;
3. Merumuskan riset disain di dalam pelaksanaan
kegiatan” Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang
Transportasi ASDP;
4. Merumuskan kuesioner sebagai perangkat
pengumpulan data, baik untuk data sekunder , maupun
data primer;
5. Merumuskan Laporan Pendahuluan;
6. Presentasi Laporan Pendahuluan;
7. Koordinasi pengumpulan datan dari lapangan/lokasi
studi yang telah ditetapkan;
8. Pengumpulan data dan informasi dari lokasi
studi/lapangan. Data yang dikumpulkan dalam hal ini
adalah data primer maupun datasekunder sesuai
dengan hasil yang diharapkan/output kegiatan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir11
9. Melakukan editing dan tabulasi data dan informasi yang
berkaitan dengan penyusunan sispro di bidang
transportasi ASDP seperti dijelaskan sebelumnya;
10. Melakukan klasifikasi data dan informasi sesuai dengan
pengelompokan hasil yang diharapkan serta melakukan
kajian secara umum sesuai dengan hasil yang
diharapkan;
11. Merumuskan Laporan Antara;
12. Presentasi Laporan Antara;
13. Melakukan kajian dan perumusan beberapa sispro
sesuai dengan hasil yang diharapkan/ouput kegiatan.
14. Merumuskan Konsep Laporan Akhir;
15. Presentasi Konsep Laporan Akhir;
16. Merumuskan Laporan Akhir dengan masukan dari hasil
presentasi Konsep Laporan Akhir;
17. Merumuskan Executive Summary Report;
18. Menyampaikan Laporan Akhir dan Executive Summary
Report kepada Badan Litbang Departemen
Perhubungan c.q. Litbang Perhubungan Darat.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir12
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir13
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir14
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir15
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir16
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir17
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir18
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir19
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan II - Laporan Akhir20
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir1
BAB IIIKAJIAN DATA DARI LOKASI STUDI
A. Banjarmasin
1. Letak Geografis
Propinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu propinsi di
Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya
adalah Banjarmasin. Propinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan
2 kota. Wilayah Kota Banjarmasin secara geografi berbatasan
di bagian Timur dan Selatan dengan Kabupaten Banjar serta di
bagian Barat dan Utara dengan Kabupaten Barito Kuala.
Luasnya hanya 72,67 km2 atau sekitar 0,20% luas wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan. Tanahnya merupakan tanah rawa
yang datar dengan rata-rata ketinggian 0,16 meter di bawah
permukaan laut.
Kota Banjarmasin dibelah oleh sungai Martapura yang
merupakan anak Sungai Barito dan dipengaruhi oleh pasang
surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase
kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan
masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu
prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan
perdagangan. Siring tepian sungai Martapura di depan Masjid
Raya Sabilal Muhtadin merupakan waterfront Banjarmasin.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir2
Jaringan transportasi air merupakan bagian utama yang
menjadi urat nadi dan pendorong tumbuh dan berkembangnya
Kota Banjarmasin. Kota berpredikat “Seribu Sungai” ini
terbangun dan membangun dirinya bermula dari aktivitas
pelayaran sungainya. Kota yang diperkirakan mulai berdiri
pada perempat kedua Abad Ke-16 ini awalnya dibangun di
daerah muara tepian sungai Kuin dan Alalak dengan ditandai
berdirinya “kraton” Kesultanan Banjarmasin. Daerah itu semula
merupakan perkampungan orang Melayu. Sejak tahun 1956
hingga kini Banjarmasin menjadi ibukota provinsi Kalimantan
Selatan.
Pelayanan jasa transportasi di Propinsi Kalimantan Selatan
yang melalui jalur sungai saat ini menggunakan 10 (sepuluh)
sungai besar, yaitu:
1. Sungai Barito (900 Km)
2. Sungai Martapura (80 Km)
3. Sungai Negara (127 Km)
4. Sungai Kusan (80 Km)
5. Sungai Batulicin (70 Km)
6. Sungai Satui (49 Km)
7. Sungai Tabalong (60 Km)
8. Sungai Balangan (50 Km)
9. Sungai Kurau (80 Km) dan
10. Sungai Batu Besar (65 Km).
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir3
2. Jaringan Trayek Angkutan Sungai
Jaringan trayek angkutan sungai yang ada di Kalimantan
Selatan adalah Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau
Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar
Propinsi (AKAP). Jaringan tersebut adalah :
a. Trayek Angkutan Sungai AKDP sebanyak 21 (dua puluh
satu) yaitu :
Trayek asal tujuan (PP) dari Banjarmasin ke Marabahan,
Belawang, A Serapat, Sei Puntik, A Subarjo, Jajangkit,
Martapura, Margasari, S Seluang, Barambai, Sei Musang,
Tanipah, Podok, Bakambat, Tamban, Tabunganen, Alabio,
Negara, Danau Panggang (Via Kuripan-Paminggir), Amuntai
(Via Buas Buas-Negara) dan Sei Gampa.
b. Trayek Angkutan Sungai AKAP sebanyak 9 (sembilan)
trayek yaitu :
1) Trayek asal tujuan (PP) dari Banjarmasin sebanyak 8
(delapan) trayek yaitu ke Kuala Kapuas, Pulang Pisau,
Palangka Raya, Catur, Puruk Cahu, Puruk Cahu (Via
Buntok-Muara Tewe), dan Muara Teweh (Via Danau
Panggang) semuanya di Kalimantan Tengah.
2) Trayek asal tujuan (PP) dari Danau Panggang ke
Buntok (Via Marabahan) di Kalimantan Tengah.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir4
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin juga
telah membagi kelas sungai berdasarkan lebar sungai dengan
tujuan memudahkan dalam penentuan ijin trayek angkutan
sungai dan ijin angkutan kapal sungai. Kelas sungai tersebut
meliputi:
a. Sungai besar; dengan lebar sungai di atas 100 meter,
terdiri atas 2 sungai yaitu sungai Barito dengan lebar
1200 meter dan sungai Martapura dengan lebar 600
meter.
b. Sungai sedang; dengan lebar sungai di atas 50 meter
sampai dengan 100 meter, terdiri atas 7 sungai.
c. Sungai kecil; dengan lebar sungai di atas 6 meter
sampai dengan 20 meter, terdiri atas 32 sungai.
d. Anak sungai; dengan lebar sungai sampai dengan 6
meter, terdiri atas 30 sungai.
3. Jaringan Lintas Penyeberangan
Sementara itu untuk lintas penyeberangan di Propinsi
Kalimantan Selatan, terbagi dalam Lintas Penyeberangan
Selat/Laut dan Lintas Penyeberanan Sungai. Lintas
Penyeberangan Selat/Laut ditetapkan oleh Keputusan Menteri
Perhubungan, yaitu
a. Lintas Penyeberangan Batulicin – Kotabaru, sesuai KM No.
25 Tahun 1991, saat ini tidak beroperasi lagi digantikan
dengan Batu Licin - Tanjung Serdang.
b. Lintas Penyeberangan Batu Licin - Tanjung Serdang,
sesuai KM No. 25 Tahun 1991.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir5
c. Lintas Penyeberangan Cerbon – Marabahan, sesuai KM
No. 30 Tahun 1998, tidak beroperasi lagi.
Untuk Lintas Penyeberangan Sungai ditetapkan oleh
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0439 Tahun
2002, yaitu:
a. Lintas Penyeberangan Banjar Raya Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin – Saka Kajang
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
b. Lintas Penyeberangan Kuin Alalak Kecamatan
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin – Jelapat
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
c. Lintas Penyeberangan Mantuil Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin – Tamban Muara Kecamatan
Tamban Kabupaten Barito Kuala.
4. Kondisi Umum PelabuhanDi dalam kota banjarmasin, pelabuhan yang ada adalah
pelabuhan sungai, baik untuk trayek angkutan sungai (30
trayek) maupun lintas angkutan penyeberangan sungai (3
lintas). Secara umum pelabuhan sungai yang ada adalah
pelabuhan yang dikelola oleh masyarakat. Fasilitas yang
tersedia di pelabuhan sungai secara umum masih sangat
minim. Hampir semua strutur dermaga terbuat dari kayu, tidak
dilengkapi dengan petugas atau loket maupun kantor
pelabuhan, sehingga tidak diketahui pergerakan penumpang
dan/atau barang. Namun demikian sebagian pelabuhan sudah
dilengkapi rambu, termasuk juga alur sungainya.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir6
Gambar 3.1. Kondisi pelabuhan penyeberangan sungai (lihat dermagakayu, rampa kapal tdk ada, jalan/tangga kecil, area parkir tidak ada,
loket tidak ada, rambu tidak ada)
Gambar 3.2. Kondisi pelabuhan penyeberangan sungai (lihat dermagakayu, papan nama lintas ditempel di pohon, rampa pelabuhan ada tapi
tidak dipakai, loket tidak ada, rambu tidak ada)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir7
Gambar 3.3. Suasana di pelabuhan sungai (lihat ada tanda rambu,
dermaga dari kayu)
Gambar 3.4. Suasana di pelabuhan sungai (khusus jenis speed boat)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir8
Gambar 3.5. Perambuan di alur sungai
5. Data KapalData yang berhasil dihimpun dari Dinas Perhubungan Kota
Banjarmasin tidak bisa menyebutan dengan pasti data
pergerakan penumpang dan barang yang melalui angkutan
sungai di setiap pelabuhan/dermaga, hal ini dikarenakan
sebagian besar trayek angkutan sungai dan pelabuhannya
masih dikelola secara tradisional atau mandiri oleh
masyarakat. Namun demikian, berdasarkan data yang ada
dapat diberikan data jumlah kapal sungai yang melintasi setiap
trayek di setiap pelabuhan/dermaga, sebagaimana
diperlihatkan pada tabel berikut:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir 9
Tabel 3.1. Jenis Kapal Angkutan Sungai Di Banjarmasin
No Pelabuhan/dermaga Trayek Jenis
Angkutan
Kesiapan Armada Jarak(km) KeteranganJumlah
AngkutanUnit)
Kapasitaspenumpang
(Orang)Jumlah RitUnit/hari
1 Taman Sari (ExAntasari)
Banjarmasin – Tamban Motor Getek 12 480 8 17Banjarmasin – Catur (AKAP) Motor Getek 1 80 1 42
2 Sudi Rapi Banjarmasin – Margasari Motor Getek 2 60 1 89 3xsemingguBanjarmasin – Mangkatif (AKAP) Speedboat 1 50 1 187 3xsemingguBanjarmasin – Tabunganen Motor Getek 2 180 2 16Banjarmasin – Tamban Motor Getek 8 320 4 17Banjarmasin – Terusan (AKAP) Motor Getek 1 45 1 65Banjarmasin – Kolam Kiri Motor Getek 2 90 2 40Banjarmasin – Kolam Kanan Motor Getek 2 90 2 40
3 Sudi Rapi (PasarLima)
Banjarmasin – Negara Motor Getek 2 150 2 144 2xsemingguBanjarmasin – Bakambat Motor Getek 1 30 1 42Banjarmasin – Bahaur (AKAP) Kapal Motor 3 5 ton 2 55 2xseminggu,
angkutan barangBanjarmasin – Kapuas (AKAP) Kapal Motor 2 8 ton 1 44.5 1xseminggu,
angkutan barangBanjarmasin – Kuin Besar Motor Getek 1 15 1 21
4 Ujung Murung Banjarmasin – Anjir Serapat Motor Getek 4 160 2 11Banjarmasin – Belawang Motor Getek 2 100 2 26Banjarmasin – Berambai Motor Getek 3 130 3 37.5Banjarmasin – Catur (AKAP) Motor Getek 1 60 1 42Banjarmasin – Barjo Motor Getek 1 50 1 6Banjarmasin – Mangkatif (AKAP) Speedboat 7 140 1 187
5 Muara Kuin Muara Kuin – Tamban Motor Getek 200 2000 30 17 Penyeberangan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir10
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir11
Gambar 3.6. Jenis-jenis Kapal Sungai
Gambar 3.7. Jenis kapal angkutan sungai
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir12
Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Perhubungan
Propinsi Kalmantan Selatan, data pergerakan barang dan
penumpang yang dapat divalidasi adalah dari Lintas
Penyeberanan Batulicin – Tanjung Serdang berdasarkan
laporan dari PT. ASDP Cabang Batulicin, sebagaimana tabel
berikut:Tabel 3.2. Kepadatan Arus Penumpang dan Kendaraan Di
Pelabuhan Penyeberangan Batulicin - Tanjung Serdang Tahun 2008
Sumber: Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan, 2009
Tahun Jenis MuatanNama Pelabuhan
Batuilicin TanjungSerdang
2005 Trip 6.711 6.711Penumpang 93.653 97.163
Roda -2 82.100 77.644Roda-4 79.545 66.106
2006 Trip 2.361 2.362Penumpang 4.343 3.845
Roda -2 26.358 24.896Roda-4 15.627 15.911
2007 Trip 7.404 7.404Penumpang 23.150 20.893
Roda -2 88.451 89.040Roda-4 52.920 51.792
2008 Trip 7.404 7.404Penumpang 35.082 31.745
Roda -2 104.752 100.730Roda-4 57.218 55.791
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir13
6. Sistem Prosedur LLASDP Di Banjarmasin
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang di
bidang transportasi lalu lintas angkutan sungai danau dan
penyeberangan (LLASDP), pemeritah Kota Banjarmasin telah
menerbitakan beberapa peraturan daeraha (Perda) yang
berhubungan dengan LLASDP, yaitu: Perda Nomor 3 Tahun
2002 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan
Kapal, Pas Kapal, dan Registrasi Kapal. Perda ini mengatur
tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Sertifikat
a. Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal, dan Registrasi Kapal
bagi kapal perairan darat/sungai.
b. Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penerbitan Dan
Persyaratan Untuk Memperoleh Surat Keterangan
Kecakapan Kapal Motor Perairan Darat. Perda ini
mengatur tata cara dan persyaratan untuk memperoleh
Surat Keterangan Kecakapan bagi awak kapal perairan
darat/sungai.
c. Perda Nomor 20 Tahun 2007 tentang Kepelabuhanan.
Perda ini mengatur tentang penetapan lokasi
pelabuhan, penyelenggaraan pelabuhan,
pengoperasian pelabuhan, pelayanan jasa pelabuhan,
fasilitas pelabuhan dan tarif jasa pelayanan pelabuhan.
d. Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa
Angkutan Sungai, Jasa Pemyeberangan dan
Penggunaan Dataran Air. Perda ini mengatur perijinan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir14
dan obyek dan subyek retribusi jasa angkutan sungai,
jasa pemyeberangan dan penggunaan dataran air.
e. Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa
Kepelabuhanan. Perda mengatur tentang jenis tarif
retribusi penerimaan jasa kepelabuhanan.
Sementara itu dalam studi Penelitian Sipro di Bidang
Transportasi ASDP ini, berdasarkan penelitian lapangan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Sispro Penetapan Lintas Angkutan SungaiDalam penetapan lintas angkutan sungai oleh [emerintah
daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Gubernur
Kalimantan Selatan No. 0439 Tahun 2002, dapat diuraikan
tahapan sebagai berikut:
1) Mempertimbangkan untuk menghubungkan prasarana
jalan antar Kabupaten dan Kota.
2) Mempertimbangkan guna menjaga keselamatan
pelayaran.
3) Adanya pertimbangan terhadap Rencana Penetapan
Alur Penyeberangan/trayek angkutan sungai Lintas
Kabupaten/Kota oleh Administrator Pelabuhan.
4) Menetapkan lintas penyeberangan/trayek angkutan
sungai
Selain itu, untuk penerbitan izin trayek/lintas angkutan sungai
antar kabupaten/kota yang berasal dari masyarakat, maka alur
nya ditunjukkan senbagaimana gambar berikut:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir15
DINAS KEPALAPERHUBUNGAN DINAS
1. Mengajukan permohonan IzinTrayek dengan melengkapipersyaratan ya
2. Dipelajari Permohonan danpengecekan persyaratan 1 Hari
tidak
3. Pembayaran retribusi, dansiapkan Izin Trayek
1 Hari
4. Tanda TanganKepala Dinas
5. Penyampaian Izin Trayek
Persyaratan yang dilampirkan :1. Copy KTP yang masih berlaku2. Copy Sertifikat Kapal yang masih berlaku3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten / Kota (Trayek Baru)4. Izin Trayek Asli yang sudah habis masa
berlakunya (untuk perpanjangan izin trayek)5. Bagi yang tidak lengkap diberi waktu 14 hari
untuk melengkapi
No. URAIAN KEGIATAN PEMOHON KETERANGAN
Pemohon
PengisianFormulir
Diperiksadan dipelajari
Lengkap ?
BayarRetribusi
SiapkanIzin
T. Tangan
PenyerahanIjinPemohon
Sumber: Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan, 2009Gambar 3.8. Diagram Alur Pembuatan Izin Trayek/Lintas Angkutan
Sungai Antar Kabupaten/Kota
b. Sispro Penempatan Kapal Penyeberangan/AngkutanSungai
Dalam penempatan kapal sungai pada trayek sungai adalah
melakukan tahapan berikut:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir16
D IN A S K E P A L AP E R H U B U N G A N D IN A S
1 . M e n g a j u k a n p e r m o h o n a n Iz i nA n g k u ta n K h u s u s d e n g a nm e le n g k a p i p e rs y a ra ta n y a
2 . D i p e l a j a r i P e r m o h o n a n d a np e n g e c e k a n p e rs y a ra ta n 1 H a r i
t i d a k
3 . P e m b a y a ra n r e t r i b u s i, d a ns i a p k a n Iz in A n g k u ta n K h u s u s
1 H a r i
4 . T a n d a T a n g a nK e p a l a D i n a s
5 . P e n y a m p a i a n Iz i n A n g k u ta nK h u s u s
P e rs y a ra ta n y a n g d i l a m p i rk a n :1 . C o p y K T P y a n g m a s ih b e r l a k u2 . C o p y S e r t i f i k a t K a p a l y a n g m a s ih b e r l a k u3 . B a g i y a n g t id a k le n g k a p d ib e r i w a k tu 1 4 h a r i
u n tu k m e le n g k a p i
N o . U R A IA N K E G IA T A N P E M O H O N K E T E R A N G A N
P e m o h o n
P e n gis ianF orm u lir
D ip e r iks ad an d ip el aja r i
L en g ka p ?
B a yarR e tr ib u s i
S ia p ka nI z in
T . T an g an
P en y era h a nIj inP e m o h o n
1) mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian
kapal angkutan sungai dan danau kepadaDinas
Perhubungan
2) permohonan telah dilengkapi dengan dokumen:
a) memiliki izin usaha pokoknya yaitu angkutan
sungai dan danau;
b) memiliki kapal berbendera Indonesia yang
memenuhi persyaratan teknis/kelaikan;
c) memiliki awak kapal yang mempunyai kecakapan
yang disyaratkan.
d) telah sesuai dengan lintas/trayek yang ditetapkan.
3) persetujuan penempatanb kapal oleh Dinas
Perhungan.
Sementara itu, untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai
dan danau melalui tahapan sebagaimana gambar berikut:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir17
Sumber: Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan, 2009
Gambar 3.9. Diagram Alur Pembuatan Izin Angkutan
KhususAngkutan Sungai Antar Kabupaten/Kota
c. Sispro Penanganan Keadaan Darurat di AngkutanSungai
Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, hingga
sekarang belum ada yang secara formal adanya sispro
penanganan kedaan darurat di atas kapal maupun di
pelabuhan sungai. Namun bilamana ada kejadian, misalnya
kebakaran kapal maka yang perlu dilakukan sedini mungkin
adalah adanya koordinasi di antara institusi yang terkait.
Dalam hal ini adalah para awak kapal atau pemilik kapal akan
cepat melakukan penanggulangan secara cepat dengan
peralatan seadanya, misalnya dengan bantuan selang dari
popa darat atau dari kapal disekitarnya. Berhubung di
pelabuhan terdekat tidak ada/belum ada fasilitas pemadam
kebakaran dan darurat yang memadai, biasanya pihak
pelabuhan langsung meghubungi Dinas/Petugas Pemadam
Kebakaran, ini terutama jika kebakaran terjadi di pelabuhan.
d. Sispro Pemuatan Barang Berbahaya di Kapal AngkutanSungai;
Penanganan barang berbahaya dan B3 seperti minyak dan
gas jika dalam jumlah kecil, misalnya tabung gas LPG ukuran
3 kg atau drigen miyak tanah, adalah dicampur dengan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir18
barang-barang muatan lain, belum ada pemisahan. Namun jika
dalam jumlah banyak, misalnya drum minyak tanah atau oli,
biasanya kapal tersebut tidak memuat barang/penumpang lain.
e. Sispro Pelayanan Penumpang di Atas Kapal
Selama ini pelayanan penumpang di atas kapal seharusnya
mengacu kepada Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.
AP.005/13/3/DPRD/2004 tentang Petunjuk Teknis Persyaratan
Pelayanan Minimal Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Namun di lapangan, pelayanan ini tidak sepenuhnya dapat
diberikan kepada penumpang. Khususnya mulai dari
ketersediaan tempat parkir di pelabuhan, loket, maupun tangga
naik turun kapal. Termasuk juga perlengkapan alat penolong
(life jacket) yang hampir tidak tersedia di kapal sungai. Dalam
pelayanan barang muatan penumpang dan kendaraan pun
kadang dibaikan keselamatannya. Lihat gambar berikut;
Gambar 3.9. Contoh penempatan mautan barang di kapal sungai
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir19
Gambar 3.10. Proses pemuatan barang ke kapal sungai
Gambar 3.11. Contoh pemuatan barang pertanian di kapal sungai(kapal khusus
angkutan perdagangan/pasar sungai)
Gambar 3.12. Suasana bongkar muat di pelabuhan sungai
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir20
Gambar 3.13. Suasana bongkar muat di pelabuhan sungai
Gambar 3.14. Suasana kendaraan masuk kapal (petugas tidak ada)
Gambar 3.15. Suasana kendaraan keluar kapal (lihat petugas sedangmengikat tali tapi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir21
kendaraan sudah keluar, ada petugas menerima upah)
7. Sispro Bidang Transportasi I ASDP
a. Analisis Data Lapangan
Analisis data lapangan yang direncanakan adalah dengan
melihat proses/sispro yang ada di lapangan menyangkut
kelemahan dan kekurangannya maupun kelebihannya, dari
aspek:
1) Sarana prasarana
2) Kelembagaan
3) Dokumen
4) SDM
b. Analisis konsep sispro
Konsep sispro yang dianalisis nantinya meliputi:1) Sispro penetapan lintas penyeberangan yang meliputi
dua aspek yaitu sebagai berikut;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir22
a) Sispro Penetapan lintas penyeberangan angkutan
Danau/Penyeberangan
b) Sispro penetapan lintas penyeberangan angkutan
Sungai
2) Sispro penempatan kapal padalintas ASDP yang
meliputi dua aspek yaitu sebagai berikut;
a) Sispro penempatan kapal pada lintas angkutan
Danau/Penyeberangan
b) Sispro penempatan kapal pada lintas angkutan
Sungai
3) Sispro penanganan keadaan darurat di kapal dan di
pelabuhan ASDP yang meliputi dua aspek yaitu sebagai
berikut;
a) Sispro penanganan keadaan darurat di kapal
angkutan Danau/Penyeberangan
b) Sispro penanganan keadaan darurat di pelabuhan
angkutan Sungai
c) Sispro penanganan keadaan darurat di kapal Sungai
d) Sispro penanganan keadaan darurat di pelabuhan
angkutan Sungai
4) Sispro pengangkutan bahan/ barang berbahaya dan B3
yang terdiri dua bagian yaitu sebagai berikut;
a) Sispro pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
B3 pada lintas angkutan Danau/Penyeberangan
b) Sispro pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
B3 pada lintas angkutan Sungai
5) Sispro pelayanan penumpang di atas kapal ASDP yang
terdiri dari dua bagian yaitu sebagai berikut;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir23
a) Sispro pelayanan penumpang di atas kapal
angkutan Danau/Penyeberangan
b) Sispro pelayanan penumpang di atas kapal
angkutan Sungai
Dalam setiap konsep sispro di atas, akan dianalisis meliputi;
a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
masing-masing konsep sispro tersebut;
b. Tahapan kegiatan mulai dari awal hingga akhir dari
masing-masing tujuan sispro tersebut;
c. Pertimbangan standar dan kriteria masing-masing
sispro tersebut;
d. Instansi yang terlibat dan kepentingan/kewenangannya
pada masing-masing sispro tersebut;
B. Lampung
Dari hasil pengamatan dan wawancara serta diskusi
berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada rensponden
telah diperoleh beberapa aspek ypenyelenggaraan sispro di
bidang transportasi ASDP. Pada umumnya, setiap
penyelenggaraan kegiatan di bidang transportasi ASDP telah
memperlihatkan adanya sispro, meskipun belum ada aturan
yang secara konkret sebagai acuan. Lebih jelasnya gambaran
sispro yang ditemukan di lapangan dapat dilihat pada
penjelasan berikut;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir24
1. Sispro Penanganan Barang Berbahaya dan B3
Penangnanan barang berbahaya dan B3 seperti minyak dan
gas selama ini adalah langsung ditangani oleh Pertamina.
Pertamina langsung mengangkut minyak melalui kapal milik
pertamina sendiri, begitu juga halnya gas. Jadi hingga
sekarang belum pernah angkutan barang pengangkut minyak
dan gas melalui angkutan penyeberangan Bakeuhuni –
Merak. Hal ini memang sudah lama dilakukan. Mengenai
barang berbahaya lainnya seperti yang tertuang di dalam
International Maritime Dangerous Goods Code ( IMDG Code ),
pengklasifikasinya atau pemisahannya di pelabuhan belum
pernah dilakukan, sebab waktu angkutan barang di pelabuhan
adalah singkat. Kenyataannya, yang sering terjadi adalah
begitu masuk ke pelabuhan umumnya langsung masuk ke
kapal. Namun yang menjadi masalah, dalam waktu tertentu
misalnya pada waktu hari raya dan atau tahun baru yang
sering terjadi adalah angkutan barang menumpuk di
pelabuhan hingga ke jalan. Dalam kondisi yang demikian,
akan berbahaya bilamana muatan kendaraan tergolong
barang bahaya, apalagi barang berbahaya yang sensistif
terhadap panas. Di pelabuhan, hingga sekarang belum ada
lokasi khusus yang diperuntukkan bagi barang berbahaya dan
B3, bilama angkutan barang mengalami stangnasi ke kapal
penyeberangan. Aspek lain, yang menjadi salah satu
permasalahan adalah setiap angkutan barang yang memasuki
pelabuhan belum menggunakan teknologi deteksi. Sehingga
barang yang diangkut setiap kendaraan tidak diketehui
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir25
jenisnya, apakah barang berbahaya dan B3 atau barang
kebutuhan pokok hidup sehari – hari.
Tugas utama pengawas pelabuhan pada umumnya adalah
jangan sampai terjadi angkutan barang mengalami stagnasi
baik untuk bongkar muat dari dari kapal. Bila hal ini terjadi,
maka harus kita ketahui faktor penyebab terjadinya stagnasi.
Biasanya dikerahkan semua aparat pelabuhan untuk
mengatasinya dan dikoordinir oleh Kepala Pelabuhan
Angkutan Penyeberangan. Untuk mengetahu kondisi
pelabuhan apakah sudah lancar atau masih dalam kondisi
macet dan di titik mana mengalami kemacetan, biasanya
Kepala Pelabuhan Penyeberangan menggunakan teknologi
CCTV.
Di pintu pelabuhan masuk, beberapa security ditempatkan
untuk menyanakan kepada sopir atau keneknya tentang jenis
barang yang dibawa. Tetapi belum pernah dilakukan sampai
medeteksi dengan menggunakan alat yang canggih mengenai
barang yang dibawa seperti dijelaskan sebelumnya. Umumnya
beranggapan, angkutan penyeberang sebagai jembatan
berjalan tidak terlepas dari aturan yang diberlakukan di jalan
raya. Artinya, setiap angkutan barang berbahaya dan B3
sudah memiliki surat ijin dan spesifikasi kendaraan yang
sesuai dengan jenis barang berbahaya dan B3 yang diangkut.
Tidak hanya kendaraan, kriteria sopir dan kenek atau
pembantu sopir pun sudah ditetapkan. Karena, itu persepsi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir26
tentang angkutan barang berbahaya dan B3 sudah dalam
kondisi aman. Aspek lain, standar kemasan barang berbahaya
dan B3 di dalam kendaraan sudah ditetapkan. Hingga
sekarang belum ada ketentuan,angkutan barang berbahaya
dan B3 yang lebih dulu bongkar muat. Ukurannya, adalah
kendaraan barang yang lebih duluan masuk akan ditempatkan
di belakang, dan keluarnya pun umumnya belakang.
Sebaliknya, angkutan barang yang belakangan masuk dan
berada di depan rampa, maka nantinya kendaraan tersebut
menjadi duluan turun. Padahal, setiap angkutan barang
berbahaya dan B3 harus ditempatkan secara tersendiri dan
diusahakan dalam kondisi nyaman.
2. Sispro penanganan darurat di atas kapal dan diPelabuhan
Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, hingga
sekarang belum ada aturan yang diberlakukan pemerintah
untuk menangani bilamana terjadi keadaan darurat di atas
kapal. Secara intern oleh PT ASDP Ferry Indonesia,
tampaknya sudah membuat semacam protap untuk menangani
bilamana terjadia keadaaan darurat di atas kapal. Begitu juga
halnya penanganan keadaan darurat di pelabuhan. Pada
umumnya, bilamana terjadi keadaan darurat di atas kapal (
kebakaran ), maka yang diberlakukan adalah setiap
orang yang mengetahuinya wajib memberitahukan kepada
orang lain atau kepada awak kapal atau nahkoda,, dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir27
selanjutnya menginformasikan kepada instansi terkait .Para
awak kapal dan Nahkoda harus cepat melakukan
penanggulangan secara cepat dan simultan melakukan
koordinasi dengan kapal yang sedang berlayar terdekat untuk
minta pertolongan. Hal ini dailakukan untuk minta bantuan baik
dalam penyelamatan para penumpang juga sekaligus ikut
membantu memadamkan kebakaran kapal. Namun , bilamana
kebakaran dapat di atasi secara bersama- sama oleh orang
yang ada di dalam kapal, maka tidak perlu minta pertolongan
kepada instansi terkait termasuk kapal yang sedang berlayar.
Dalam keadaan darurat, nahkoda harus berperan aktif
melakukan koordinasi secara internal maupun secara
eksternal untuk memadamkan kebakaran sekaligus minta
bantuan pada instansi terkait. Secara internal harus
memberdayakan semua awak kapal dengan segala peralatan
yang yang ada di dalam kapal. Termasuk memberikan
perintah untuk mematikan mesin dengan maksud untuk
menghindarkan kebakaran yang semakin parah. Di samping
itu, juga membuniyikan alarm, dengan tujuan agar seisi kapal
mengatahui ada kebakaran di kapal. Untuk itu, diharapkan
sesegera mungkin dapat mendapatkan informasi kepada
sesamana teman dan mengambil langkah kepada tempat yang
lebih nyaman. Memerintahkan kepada awak kapal berikut
para penumpang yang memiliki kapabilitas untuk membantu
personil pemadaman kebakaran dengan menggunakan
berbagai sarana pemadaman atau semprotan serta tabung
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir28
gas yang tersedia di kapal. Jika kondisi kebakaran di kapal
diperkirakan tidak terlalu membahayakan dan dapat diatasi
dengan awak kapal yang ada berikut para penumpang yang
memiliki keahlian, maka pelayarana dapat dilajutkan.
Sementara secara eksternal maksudnya adalah melakukan
koordinasi dengan instansi/unit yang terkait di dalam
melakukan pertolongan. Hal ini dilakukan, bilamana
kebakaran di kapal diperkirakan semakin membahayakan, dan
tidak dapat diatasi dengan awak kapal yang ada, maka
Nahkoda sesegera mungkin menginformasikan kepada
Syahbandar terdekat, kapal yang sedang berlayar yang
terdekat , Angkatan Laut yang terdekat, SAR untuk minta
bantuan/pertolongan agar para penumpang sesegera mungkin
dapat diselamatkan sekaligus memadamkan kebakaran.
Selanjutnya, jika diperkirakan kondisi kebakaran kapal
semakin membahayakan, maka awak kapal sesegera
mungkin mengarahkan para penumpang menggunakan Jacket
Pelampung dan menurunkan kapal boat serta membuat tali
sebagai pegangan para penumpang untuk dapat turun ke
kapal boat penyelamat. Alat penolong yang ada di atas kapal
seperti halnya, alat penolong perorangan, sekoci penolong,
rakit penolong kembung, rakit penolong tegar, sekoci
penyelamat, alat apung dan alau peluncur yang ada di kapal
harus diberdayakan untuk menyelamatkan jiwa para
penumpang.
Aspek lain yang perlu dilakukan, adalah membuang ke air atau
ke laut barang – barang dan angkutan barang yang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir29
diperkirakan jusutru semakin membahayakan kapal atau
semakin menimbulkan kebakaran yang semakin besar. Dalam
kondisi yang demikian, nahkoda sesegera mungkin
menginformasikan lokasi /posisi kebakaran kapal berikut
kondisi cuaca, jumlah muatan ( penumpang dan barang ), jenis
bantuan yang dibutuhkan, dan waktu kejadian ( Jam, hari,
tanggal ). Informasi semacam ini umumnya disampikan
kepada Syahbandar dan selanjutnya menginformasikan
kepada Kepala Pelabuhan ASDP, untuk selanjutnya Kepala
ASDP melakukan monitoring dan koordinasi dengan instansi
terkait. Kepala Pelabuhan aASDP segera melakukan
koordinasi dengan Polisi Air, SAR, Angkatan Laut dan Pelindo.
Instansi tersebut, biasanya sudah mengetahui tugas dan
tanggung jawab yang harus dilaksanakan di lapangan. Salah
satu tugas utamanya adalah pertolongan menyelematkan jiwa
manusia dan atau membantu pemadaman kebakaran di lokasi
kejadian . Langkah berikutnya adalah mengevakuasi para
penumpang/manusia korban kebakaran kapal.
3. Sispro Penanganan Pada Keadaan Darurat ( Tubrukan)Kapal Penyeberangan
Bilamana terjadi keadaan darurat ( tubrukan ) kapal
penyeberangan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah
mematikan mesin secara otomatis oleh masinis. Hal ini
dilakukan dengan maksud agar kerusakan kapal dapat
dihindarkan secara dini. Dalam kondisi demikian, nahkoda
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir30
harus segera nelakukan koordinasi dengan para awak kapal.
Bilamana menurut pengamatan nahkoda serta awak kapal ,
kapal masih dapat diselamatkan atau minimal dapat
mengurangi resiko dengan cara memutar haluan, maka
nahkoda mengistruksikan masinis untuk menghidupkan kapal.
Tetapi sebaliknya, bilamana berdasarkan pengamatan
nahkoda kapal, kondisi kapal sudah mulai terbalik dan secara
berlahan akan tenggelam, nahkoda kapal segera mengambil
tindakan sebagai berikut;
a. Memberhentikan atau mematikan mesin untuk
menghindarkan kapal jangan sampai terbalik dengan
cepat.
b. Membuniyikan alarm, dengan maksud agar seisi kapal
mengetahui bahwa kapal yang ditumpanginya dalam
kondisi tubrukan dengan kapal lainnya, dan sesegera
mungkin awak kapal mengarahkan ke tempat yang
lebih strategis untuk penyelamatan lebih lanjut.
c. Para awak kapal secepatnya menyelamatkan para
penumpang dengan menggunakan sarana alat
penolong perorangan, sekoci penolong, rakit penolong
kembung, rakit penolong tegar, sekoci penyelamat,
alat apung dan alat peluncur yang ada di kapal.
d. Untuk menghindarkan tenggelamnya kapal yang lebih
dalam, maka secepatnya, barang-barang yang berat
termasuk angkutan barang segera dibuang ke laut.
Dengan demikian, diharapkan pertolongan dan/atau
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir31
pencarian para penumpang yang masih hidup maupun
yang sudah meninggal dapat ditemukan.
e. Secara simultan dengan point a,b dan c seperti
dijelaskan sebelumnya, nahkoda kapal segera
mungkin menginformasikan kepada Syahbandar
terdekat, kapal yang sedang berlayar yang terdekat ,
Angkatan Laut yang terdekat, SAR untuk minta
bantuan/pertolongan agar para penumpang sesegera
mungkin dapat diselamatkan. Sekaligus
memberitahukan posisi kapal dan kondisi cuaca.
f. Syahbandar segera menginformasikan adanya kapal
tubrukan ke Kepala Pelabuhan ASDP dengan posisi
kapal berada berikut kondisi cuaca.
g. Kepala Pelabuhan angkutan Danau/Penyeberangan
segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait
untuk mengarahkan pertolongan antara lain ke SAR,
Polisi Air, Angkatan Laut terdekat, dan Pelindo.
Dalam hal ini, Kepala Pelabuhan ASDP secepatnya
melakukan koordinasi untuk mengathui posisi kapal
berada berikut kondisi kapal.
h. Para penumpang yang dapat diselamatkan segera di
bawa ke Rumah Sakit untuk diperiksakan
kesehatannya. Sementara yang sudah meninggal
selanjutnya diotopsi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir32
4. Sispro Penanganan Darurat di Pelabuhan ( Kebakaran )
Berdasarkan data dan infomrasi dari lokasi, bilamana terjadi
keadaan darurat di pelabuhan penyeberangan ( kebakaran ),
maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut;
a. Setiap orang yang mengetahuinya segera
minginformasikan kepada petugas pelabuhan dan
selanjutnya diteruskan ke kepala pelabuhan
penyeberangan
b. Kepala pelabuhan, sesegera mungkin melakukan
koordinasi kepada semua security termasuk personil
pelabuhan secara cepat dan tepat waktu untuk
mengoptimalkan pemadaman kebakaran dengan
menggunakan sarana yang ada seperti halnya, Dranf
Air dan Tabung Gas Dorong yang telah tersedia di
sekitar pelabuhan.
c. Secara simultan, kepala pelabuhan penyeberangan
juga secara cepat mengintruksikan kepada personil
penjaga pintu masuk pelabuhan untuk mencegah
masuk angkutan barang dan/atau kendaraan
memasuki area pelabuhan.
d. Petugas pelabuhan atas instruksi kepala pelabuhan
mengarahkan semua angkutan barang dan atau
kendaraan termasuk masyarakat yang tidak
berkepentingan yang sedang berada di pelabuhan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir33
dipersilahkan secara cepat meninggalkan area
pelabuhan.
e. Petugas pelabuhan atas instruksi kepala pelabuhan,
mengarahkan semua kapal yang sedang berlabuh
segera meninggalkan pelabuhan ke tempat yang lebih
nyaman.
f. Muatan barang yang berada di dalam kapal yang
mengalami kebakaran segera dibuang ke laut.
Namun apabila dapat dipadamkan segera, maka
barang yang ada yang ada dalam kapal tidak perlu
dibuang ke laut. Pembuangan barang ke laut adalah
dimaksudkan untuk menghindarkan kebakaran yang
lebih besar.
g. Secara simultan, dengan melakukan tindakan seperti
pada point sebelumnya, kepala pelabuhan melakukan
koordinasi/menginformasikan secara cepat kepada
aparat Pemadam Kepakaran yang ada di sekitar
daerah pelabuhan, Angkatan Laut, Pelindo, Polisi Air
dan SAR daerah untuk secara bersama-sama
melakukan pemadaman kebakaran dengan
menggunakan sarana pemadan kebakaran yang
dimiliki. Lihat gambar berikut.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir34
Gambar 3.17. Alat pemadam kebakaran
Gambar 3.18. Warning sistem tulisan di dinding bilamana terjadi keadaan
darurat
Gambar 3.19. Baju pelampung bilamana terjadi keadaan darurat
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir35
Gambar 3.20. CCTV memonitor keadaan pelabuhan
5. Sispro Pelayanan Penumpang di Atas Kapal
Selama ini pelayanan penumpang di atas kapal sudah
dilaksanakan mengacu kepada Keputusan Dirjen Perhubungan
Darat No. AP.005/13/3/DPRD/2004 tentang Petunjuk Teknis
Persyaratan Pelayanan Minimal Kapal Sungai, Danau dan
Penyeberangan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pada
awalnya, setiap penumpang diharuskan membeli karcis
terlebih dahulu. Selanjutnya penumpang naik kapal dan
memasuki kelas sesuai dengan karcis yang dibeli. Persyaratan
pelayanan kenyamanan penumpang didasarkan pada waktu
atau lama berlayar, yang terdiri dari lima kategori yaitu sebagai
berikut;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir36
a. Kategori 1, dengan lama pelayaran sampai dengan 1
jam;
b. Kategori 2, dengan lama pelayaran di atas 1 jam
sampai dengan 4 jam;
c. Kategori 3, dengan lama pelayaran di atas 4 jam
sampai dengan 8 jam;
d. Kategori 4, dengan lama pelayaran di atas 8 jam
sampai dengan 12 jam;
e. Kategori 5, dengan lama pelayaran di atas 12 jam
Pelayanan kenyamanan penumpang yang didasarkan pada
kelas-kelas tempat duduk penumpang, terdiri dari 3 (tiga)
kelas, yaitu;
a. Tempat duduk kelas ekonomi;
b. Tempat duduk kelas non – ekonomi Bisnis;
c. Tempat duduk kelas non – ekonomi Eksekutif.
Sementara fasiltas pelayanan penumpang terutama ruang
akomodasi penumpang dengan waktu jdi dasarkan pada jam
berlayar yaitu dengan jam berlayar sampai dengan1,0 jam,
ketentuannya adalah sebagai berikut :
a. Kelas Ekonomi Geladak Terbuka dengan pelayanan
adalah :Tempat duduk /luas (m2) : Bangku/0,30 m2,
Urinoir/WC K. Mandi : Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi Udara :
Terbuka, P. Addreser Musik : Ada, dan CC TV Video;
b. Kelas Ekonomi Geladak Tertutup dengan pelayanan
sebagai berikut: Tempat duduk /luas (m2) : Bangku/0,30
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir37
m2, Urinoir/WC K. Mandi, Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi
Udara : Terbuka, P. Addreser Musik : Ada
dan CC TV Video ;
c. Kelas Bisnis dengan pelayanan sebagai berikut; Tempat
duduk /luas, (m2) : Kursi/0,40 m2, Urinoir/WC K. Mandi :
Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi Udara : Fan, P. Addreser
Musik : Ada, CC TV Video.
Jam berlayar di atas 1,0 jam s/d 4 jam ketentuan yang
diberlakukan adalah sebagai berikut:
a. Kelas Ekonomi dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : Bangku/0,30 m2, Urinoir/WC
K. Mandi : Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi Udara :
Terbuka, P. Addreser Musik : Ada, dan CC TV Video
b. Kelas Bisnis dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : Kursi/0,40 m2, Urinoir/WC
K. Mandi : Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi Udara : Fan, P.
Addreser Musik : Ada, CC TV Video : Ada
c. Kelas Eksekutif dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : K.Reklining/0,50 m2,
Urinoir/WC K. Mandi : Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi
Udara : AC, P. Addreser Musik : Ada, dan CC TV
Video : Ada
Jam Berlayar di atas 4 jam s/d 8 jam ketentuan pelayanan
terutama dalam kelas adalah sebagai berikut:
a. Kelas Ekonomi dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : Bangku/0,30 m2, Urinoir/WC
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir38
K. Mandi : Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi Udara : Fan, P.
Addreser Musik : Ada, CC TV Video : Ada
b. Kelas Bisnis dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : Kursi/0,40 m2, Urinoir/WC
K. Mandi : Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi Udara : Fan/AC,
P. Addreser Musik : Ada, dan CC TV Video : Ada
c. Kelas Eksekutif dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : K.Reklining/0,50 m2,
Urinoir/WC K. Mandi : Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi
Udara : AC, P. Addreser Musik : Ada, dan CC TV
Video : Ada
Jam Berlayar di atas 8 jam s/d 12 jam ketentuan yang
diberlakukan dalam pelayanannya adalah sebagai berikut:
a. Kelas Ekonomi dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : Bangku/0,30 m2, Urinoir/WC
K. Mandi, :Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi Udara : Fan, P.
Addreser Musik : Ada, dan CC TV Video : Ada
b. Kelas Bisnis dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : Kursi/0,40 m2, Urinoir/WC
K. Mandi : Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi Udara : Fan/AC,
P. Addreser Musik : Ada, CC TV Video : Ada
c. Kelas Eksekutif dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : K.Reklining/0,50 m2,
Urinoir/WC K. Mandi : Urinoir/WC/KM, Sistem Sirkulasi
Udara : AC, P. Addreser Musik : Ada, CC TV Video :
Ada
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir39
Jam Berlayar lebih dari 12 jam ketentuan yang diberlakukan
dalam pelayanannya adalah sebagai berikut :
a. Kelas Ekonomi dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : Bangku/0,30 m2, Urinoir/WC
K. Mandi : Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi Udara : Fan, P.
Addreser Musik : Ada, dan CC TV Video : Ada
b. Kelas Bisnis dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : Kursi/0,40 m2, Urinoir/WC
K. Mandi : Urinoir/WC, Sistem Sirkulasi Udara : Fan/AC,
P. Addreser Musik : Ada, dan CC TV Video : Ada
c. Kelas Eksekutif dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat duduk /luas (m2) : K.Reklining/0,50 m2,
Urinoir/WC K. Mandi , Urinoir/WC/KM, Sistem Sirkulasi
Udara : AC, P. Addreser Musik : Ada, dan CC TV
Video : Ada
Pelayanan penumpang dari segi fasilitas ruang akomodasi
terutama dari kamar ditetapkan dengan kriteria waktu jam
berlayar: yaitu sebagai berikut Jam berlayar diatas 8 jam s/d
12 jam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kelas Ekonomi dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat Tidur/Luas (m2) : Tatami/1,26 m2, Sistem
Sirkulasi Udara : Fan, P. Addreser Musik : Ada
b. Kelas Bisnis dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat Tidur/Luas (m2) : Tatami/1,26 m2, Sistem
Sirkulasi Udara : Fan/AC, P. Addreser Musik : Ada
c. Kelas Eksekutif dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat Tidur/Luas (m2) : T. Tidur/1,44 m2, Sistem
Sirkulasi Udara : AC, P. Addreser Musik : Ada
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir40
Jam Berlayar lebih dari 12 jam, pelayanan yang ditetapkan
adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kelas Ekonomi dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat Tidur/Luas (m2) : Tatami/1,26 m2, Sistem
Sirkulasi Udara : Fan, P. Addreser Musik : Ada
b. Kelas Bisnis dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat Tidur/Luas (m2) : Tatami/1,26 m2, Sistem
Sirkulasi Udara : Fan/AC, dan P. Addreser Musik : Ada
c. Kelas Eksekutif dengan pelayanan sebagai berikut;
Tempat Tidur/Luas (m2) : T. Tidur/1,44 m2, Sistem
Sirkulasi Udara : AC, dan P. Addreser Musik : Ada
Pelayanan penumpang di atas akapal dari segi konstruksi juga
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut;
a. Luas Ruangan : Luas lantai tempat duduk/tempat tidur
penumpang kurang lebih 60% luas geladak ruangan.
b. Penumpang dengan ketentuan sebagai berikut;
a) Penumpang Geladak Terbuka :
Luas lantai untuk kursi/bangku per orang berukuran
0,30 – 0,45 m2.
b) Penumpang Geladak Tertutup :
Tinggi atap minimal 1,90 m
Luas lantai untuk kursi/bangku per orang
berukuran 0,30-0,65 m2.
c) Penumpang Kamar :
Kapasitas maksimal tiap kamar untuk 6 (enam)
orang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir41
Dilengkapi tempat tidur tetap, berukuran minmal
1,80 m panjang dan 0,70 m lebar.
Luas lantai per orang minimal 1,26 m2.
d) Untuk mengganti tempat tidur tetap diperbolehkan
membuat ruang tidur secara tatami (tanpa
ranjang/bed) dengan luas lantai per orang minimal
1,26 m2.
e) Ruang tidur untuk penumpang kamar kelas eksekutif
harus mempunyai tempat tidur tetap, berukuran
minimal 1,80 m panjang dan 0,80 m lebar dengan
luas lantai per orang minimal 1,44 m2.
c. Tempat Duduk dengan pelayanan sebagai berikut;
a) Bangku : untuk tempat duduk penumpang kelas
ekonomi;
Tempat duduk memanjang yang menjadi satu,
tanpa sekat sandaran tangan.
Kapasitas tiap bangku tidak boleh melebihi 6
(enam) orang untuk satu sisi keluar menuju
gang/jalan lalu lintas orang;
Luas bangku per orang minimal 0,30 m2; dengan
ukuran lebar 0,4 m dan panjang 0,75 m;
Bangku dapat ditempatkan pada ruangan
penumpang geladak terbuka atau tertutup.
b) Kursi : untuk tempat duduk penumpang kelas non –
ekonomi bisnis.
Tempat duduk bersandaran tangan untuk masing-
masing penumpang dan ditempatkan secara
bederet pada ruangan penumpang gekadak
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir42
tertutup dan setiap kursi dilapisi bantalan dan
sandaran jok;
Luas ukuran kursi minimal 0,40 m2 tiap kursi.
c) Kursi Reklining (Reklining Seat) : untuk tempat duduk
penumpang kelas non – ekonomi eksekutif.
Tempat duduk dengan sandaran punggung yang
dapat diatur dan setiap kursi dilapisi bantalan dan
sandaran jok, ditempatkan pada ruangan
penumpang geladak tertutup;
Luas ukuran kursi minimal 0,50 m2 tiap kursi.
c. Pelayanan penumpang dari segi keberadaan gang /
jalan melintas untuk orang /penumpang dengan
pelayanan Jarak antara (lebar) dari gang tempat untuk
melintas orang/penumpang, adalah sebagai berikut :
sampai dengan 100 penumpang, jarak minimal
0,80 m;
di atas 100 penumpang, jarak minimal 1,00 m;
di atas 1.000 penumpang, jarak minimal 1,20 m;
sudut kemiringan tangga penumpang yang
menghubungkan antar geladak tidak boleh
melebihi 450.
d. Pelayanan penumpang dari segi keberadaan kamar mandi
dan WC/kakus
Untuk penumpang harus tersedia kamar mandi dan
WC/kakus , dengan jumlah minimal sebagai berikut :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir43
o dari 13 sampai 50 penumpang, 2 kamar mandi dan
WC/kakus, selanjutnya untuk setiap 50 atau bagian
dari 50 penumpang sampai 500 penumpang harus
ada tambahan 1 kamar mandi dan WC/kakus;
o lebih dari 500 penumpang , untuk setiap 100 atau
bagian dari 100 penumpang, harus ada tambahan 1
WC/kakus;
o kamar mandi dan WC/kakus dibagi untuk pria dan
wanita, serta harus dilengkapi dengan dinding-dinding
pemisah yang cukup;
o harus terdapat persediaan air pada tempat-tempat air
dengan jumlah sedikitnya1/6 dari jumlah kamar mandi
dan WC/kakus, sejauh perlengkapan kamar mandi
dan WC/kakus masih belum memenuhi hal tersebut
secara cukup;
o untuk kapal dengan penumpang tidak lebih dari 12
orang, paling sedikit harus ada satu kamar mandi dan
satu WC/kakus bagi awak kapal, yang harus dapat
digunakan juga untuk penumpang;
o untuk kapal yang melayani kategori 3 dan 4
(pembagian menurut jam berlayar), harus tersedia
cukup waktu bagi penumpang untuk mandi;
o kamar mandi dan WC/kakus harus terpisah dari ruang
akomodasi dengan baik dan ruang-ruang tersebut
harus cukup luas serta cukup sirkulasi udaranya,
dengan penataan ruangan dan konstruksi sehingga
memudahkan penyaluran air dan kotoran dalam
pembersihannya
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir44
e. Pelayanan penumpang dari segi keberadaan sistem
lubang angin/ ventilasi udara penumpang meliputi;
ruang akomodasi penumpang harus diberikan
lubang lubang angin/ventilasi udara yang
cukup;
ruang akomodasi penumpang di geladak
tertutup, harus memakai sistem pengisap
(exhaust) dan sirkulasi udara minimal 10 kali
per jam;
ruang akomodasi penumpang kelas bisnis dan
eksekutif, harus memakai fan (kipas angin) atau
sistem air conditioning (penyejuk udara);
ruang akomodasi penumpang yang dilengkapi
dengan fan untuk setiap 25 m2 disediakan 1
(satu) fan berdiameter minimal 40 cm;
ruang akomodasi penumpang yang dilengkapi
dengan sistem air conditioning (penyejuk
udara) temperatur ruang berkisar antara 230C -
200C;
ruang akomodasi penumpang harus mendapat
cukup cahaya melalui kaca pada tingkap-
tingkap sisi, atau melalui kaca-kaca lain yang
dipasang untuk itu;
pada malam hari tiap-tiap ruangan harus harus
diberi penerangan yang cukup;
kapal yang berukuran di atas 2.500 m2 ke atas,
harus menyediakan ruangan untuk keperluan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir45
perawatan orang sakit (kilinik & kamar
perawatan) dengan sistem ventilasi udara
tersendiri, begitu pula untuk pembuangan air
dan kotoran harus dengan sistem pencuci
kuman sebelum dibuang ke luar kapal.
f. Pelayanan penumpang dari segi keberadaan dapur dan
kantin/ Kafetaria meliputi sebagai berikut; :
dapur tidak boleh ditempatkan di geladak
kendaraan;
dapur harus mempunyai sistem lubang
angin/ventilasi udara dan pembuangan air kotor
yang terpisah dengan ruang akomodasi;
kompor yang digunakan harus jenis kompor listrik;
bila menggunakan sistem pembakaran dengan
gas, tangki penyimpan gas harus terpisah dan
pada saluran gas masuk harus dipasang minimal
satu buah keran penutup cepat (shut-off valve)
yang terletak di luar ruang dapur;
untuk pelayanan penumpang, diizinkan
penempatan kafetaria di ruang penumpang;
kafetaria harus menggunakan kompor/alat pemasa
listrik;
sistem lubang angin/ventilasi udara dan
pembuangan air kotor harus terpisah dengan
ruang penumpang;
pengelola/petugas kafetaria wajib menjaga
kebersihan dan kesehatan lingkungan.
g. Pelayanan penumpang dari segi keberaan ruang publik :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir46
Kapal yang memuat lebih dari 50 penumpang ,
dapat menyediakan ruangan terbuka untuk tempat
santai/rekreasi penumpang;
kapal penumpang wajib menyediakan ruangan
untuk tempat ibadah, dengan luas yang sesuai
dengan jumlah penumpang dan ruang kapal yang
tersedia, serta harus selalu dijaga kebersihan dan
kerapihannya.
Sebagai gambaran dapat dilihat pada masing –
masing gambar berikut.
Gambar3..21. Pelayanan penumpang
Gambar 3..22. Kendaraan dan penumpang turun dari kapal
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir47
6. Analisis Permasalahan
Dari berbagai data dan informasi seperti telah dijelaskan
sebelumnya, diperoleh beberapa permasalahan terutama
menyangkut sispro penyelenggaraan ASDP adalah sebagai
berikut;
a. Sispro penyelenggaraan ASDP secara terklasifikasi
pada setiap aspek kegiatan belum ada ditetapkan
secara legalitas.Padahal sispro tersebut sangat
dibutuhkan di lapangan sebagai acuan. Hal ini terlihat
pada beberapa aspek kegiatan penyelenggaraan ASDP
seperti halnya penanganan barang berbahaya dan B3
melalui angkutan ASP, menangani keadaan darurat di
atas kapal dan di pelabuhan yang . Secara legalitas
yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keputusan
Menteri Perhubungan atau Ditjen Perhubungan Darat.
Dengan belum adanya legalitas sispro tersebut, maka
diperkirakan persepsi penyelenggaraan kegiatan di
bidang ASDP relatif berbeda.
b. Penanganan barang berbahaya dan B3 di pelabuhan
penyeberangan hingga sekarang belum diatur
sedemikian rupa. Seyogiyanya lokasi pada setiap jenis
barang berbahaya dan B3 di pelabuhan sebelum
menaiki kapal, seharus dipisahkan. Hal ini disebebkan,
karena setiap jenis barang berbahaya dan B3 memiliki
kharakteristik dan sensitif yang relatif berbeda terhadap
gesekan maupun terhadap panas.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir48
c. Meskipun, sudah ada aturan yang menyangkut
pelayanan penumpang di atas kapal, namun di dalam
kenyataannya itu semuanya belum dilaksanakan secara
utuh. Sebagai indikasi dapat dilihat, para penumpang
yang naik bis masih tetap sebagian berada di dalam
bis selama perjalanan penyeberangan. Sehrusnya,
penumpang tersebut haruslah turun dari bis.
d. Setiap angkutan barang yang memasuki pelabuhan,
terlihat belum ada pemeriksaaan secara ketat, misalnya
dengan menggunakan teknologi deteksi pada setiap
barang bawaan angkutan barang. Para pertugas di
pelabuhan belum mengetahui secara jelas, apakah
barang yang berada di dalam kendaraan angkutan
barang tergolong bafrang berbahaya dan B3 atau
barang kebutuhan pokok.
C. Bali ( Denpasar )
Lintas Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang
menghubungkan dua pelabuhan di dua provinsi, yaitu
pelabuhan Ketapang yang berada di Provinsi Jawa Timur dan
pelabuhan Gilimanuk di provinsi Bali. Lintas Penyeberangan ini
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 64 Tahun 1989. Jarak antara dua pelabuhan
tersebut sejauh 6 mile dengan waktu tempuh kurang lebih 0,6
jam. Jika hari-hari biasa selat itu hanya dilayani sekitar delapan
belas kapal, dan pada kondisi padat penumpang , kapal yang
dipersiapkan mencapai 24 kapal sehari dengan dua jenis
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir49
kapal, yaitu Kapal jenis “Landing Craft Machine” (LCT) dan
kapal jenis “Roll On Roll Off” (RoRo). Menurut data dari Ditjen
LLASDP untuk jenis kapal RoRo yang beroperasi berjumlah 15
(lima belas) kapal, beberapa kapal ada yang sudah berumur
lebih dari 30 tahun, dan kapal jenis LCT berjumlah 9
(sembilan) kapal. Tiap kapal rata-rata bertugas mengangkut
penumpang enam trip tiap harinya. Berdarakan informasi untuk
data penumpang pada pada H-3 menjelang lebaran tahun
2008, jumlah penumpang yang diseberangkan mencapai
51.766 orang. Sedangkan kendaraan bermotor mencapai
13.696 unit sepeda motor dan 4.280 unit mobil yang dilayani
oleh 184 trip pelayaran.
Lintas Penyeberangan Ketapang - Gilimanuk, pada saat cuaca
buruk, ketinggian gelombang di selat Bali bisa mencapai
antara satu sampai dua setengah meter dengan kecepatan
angin sekitar 20 knot. Pada saat kondisi cuaca buruk, untuk
menghindari kecelakaan pada kapal, maka administrasi
pelabuhan dan ASDP memperketat pengawasan serta akan
melakukan pola buka tutup penyeberangan. Jika cuaca buruk
penyebrangan ditutup dan jika cuaca sudah kembali
bersahabat penyeberangan buka lagi.
1. Kondisi GeografisPropinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Bali
sebagai Pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa
Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan yang
terletak di sekitar kaki pulau Bali, dan pulau Menjangan yang
terletak di bagian barat pulau Bali. Secara georgrafis Propinsi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir50
Bali terletak pada posisi koordinat 8º03’40”-8º50’48” LS dan
114º25’53”-115º42’40” BT dengan batas-batas wilayah,
sebelah utara dengan laut Jawa, sebelah selatan dengan
Samudera Indonesia, sebelah barat dengan Selat Bali/Propinsi
Jawa Timur, dan sebelah timur dengan Selat Lombok/Pulau
Lombok.
Luas wilayah Propinsi Bali secara keseluruhan sebesar
5.636,66 km2 (0,29%) dari luas kepulauan Indonesia. Daerah
pemerintahan Bali saat ini terbagi menjadi delapan Kabupaten
dan satu Kota, yakni Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar,
Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng dan Kota Denpasar
yang juga merupakan Ibu Kota Propinsi.
2. Kondisi Umum Pelabuhan
Secara umum pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk dalam
kondisi baik, baik sarana dan prasarana pelabuhan, maupun
dermaga penyeberangannya. Para pengguna jasa umumnya
berasal dari Jawa dan Bali yang kebanyakan berniaga menjual
hasil bumi dari Jawa ke Bali dan sebaliknya. Kendala yang
sering dialami dalam operasional pelabuhan adalah faktor
cuaca. Jika cuaca buruk, maka operasi kapal akan dihentikan
oleh syahbandar, untuk menghindari terjadinya kecelakaan di
laut. Di pelabuhan terdapat beberapa fasilitas antara lain
sebagai berikut
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir51
a. Fasilitas Pelabuhan dan Dermaga
Fasilitas yang tersedia di pelabuhan dan dermaga Gilimanuk
secara umum cukup lengkap. Rincian fasilitas yang ada di
pelabuhan Gilimanuk secara lengkap dapat dilihat pada
masing – masing tabel berikut.
Tabel 3.3.Fasilitas Darat ( Fasilitas Sarana dan Prasarana Darat)
Jenis Fasilitas Volume
1. Terminal, kantor, toko (m2)2. Lapangan Parkir (m2)3. R. Jembatan Timbang (m2)4. Jembatan Timbang (unit)5. Toll Gate (m2)6. Shelter (m2)7. Ruang Genset (m2)8. Genset (unit)9. Radio Komunikasi (unit)10. Sound System (unit)11. Pagar (m)12. Pintu Gerbang (m)13. Alarm Kebakaran (unit)14. Lighting Protector (unit)15. Telepon (unit)16. Pemadam Kebakaran (unit)17. Fasilitas Air (unit)18. Fasilitas BBM (unit)
2.97711.957
961
1725928221
36075113911
Sumber: PT.ASDP Cabang Bali, 2009
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir52
Tabel 3.4Fasilitas Laut ( Fasilitas Pelabuhan dan Dermaga )
NAMA DERMAGA GILIMANUK
Jumlah Dermaga Gilimanuk I Gilimanuk II Gilimanuk IIIa. Propinsib. Kabupaten / Kotac. Lokasid. Status UPT / PT. ASDPe. Tahun Pembuatanf. Konstruksi
BaliJembranaGilimanukPT. ASDP1982Beton
BaliJembranaGilimanukPT. ASDP1996Beton
BaliJembranaGilimanukPT. ASDP1996Beton
FASILITAS LAUT1. Dermaga
a. Luas (m2)b. Kapasitas
- GRT- Ton
c. Kedalaman (m)2. Causeway (m2)3. Trestle (m2)4. Catwalks (m2)5. Breasting Dolphin (unit)6. Fender (unit)7. Mooring Dolphin (unit)8. Movable Bridge (unit)
a. Hydraulic Cylindur (unit)b. Bridge (m2)c. Control Panel (set)d. Control Room (m2)e. Abutmen (unit)
9. MB Protector (unit)10. Gangway (m2)11. Boarding Bridge (m2)12. Break Water (m2)13. Light Beacon (unit)14. Retaining Wall (m2)
90
1.0001155--5024---40--1------
483
2.0005055-396306621128615811388101---
483
2.0005055-396876621128615811388101--280
Sumber: PT.ASDP Cabang Bali, 2009
3. Kapal dan Spesifikasinya
Lintas Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, merupakan lintas
komersil yang menghubungankan antara dua Propinsi, yaitu
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir53
Jatim Bali. Lintas ini termasuk salah satu lintas penyeberangan
terpadat kedua setelah Surabaya-Madura sebelum
berfungsinya jembatan Suramadu. Oleh karena itu, untuk
melayani para pengguna jasa pelabuhan, telah disediakan
sebanyak 24 armada kapal. Dari kedua puluh satu kapal
tersebut 3 diantaranya dimiliki oleh PT. ASDP (Persero),
sedangkan sisanya dimiliki oleh beberapa operator swasta.
Secara umum kapal-kapal yang beoperasi pada lintas
penyeberangan Ketapang-Gilimanuk tersebut berusia rata-rata
di atas 10 tahun. Kapal tertua adalah Kapal Dharma Rucitra
milik PT. Dharma Lautan Utama, dan sebaliknya kapal yang
relatif muda adalah Kapal Putri Sritanjung , milik KPRI.
Bangkit Bersama yang dibuat pada tahun 2001. Data
mengenai jenis kapal dan spesifikasinya tersebut
selengkapnya disajikan pada tabel berikut.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir54
Tabel 3.5Nama Kapal dan Kapasitas
No.Armada
PemilikKapasitas
Jenis Kapal Jenis Tahun
GRT Kec P L D PNP R-4
1. Citra Madala Abadi KapalCepat
1998 181 12 47,79 11 3 Jembatan Madura 400 25
2. Dharma Badra RoRo 1984 193 11 34,5 10 2 Dharma Lautan Utama 150 303. Dharma Rucitra RoRo 1964 468 9 48,59 12 2,2 Dharma Lautan Utama 320 244. Edha RoRo 1967 456 14 41,4 16 3,09 Lintas Sarana Nusantara 325 265. Gilimanuk I RoRo 1965 733 14 41,43 16 3 PT. Jemla Ferry 400 246. Gilimanuk II RoRo 1991 840 11 44,29 14 2 PT. Jemla Ferry 436 227. Marina Pratama RoRo 1993 688 - 54,5 12 2,7 Jembatan Madura 280 408. Mutis RoRo 1992 445 11 45 11 1,89 PT. ASDP 400 229. Nusa Dua RoRo 1982 539 11 47,9 15 2,25 Putera Master SP 500 29
10. Nusa Makmur RoRo 1991 497 10 47,9 15 2,34 Putera Master SP 300 2211. Pertiwi Nusantara RoRo 1985 605 14 43,5 13 2,54 PT. ASDP 500 2012. Prathita RoRo 1968 565 14 41,44 16 2,34 PT.ASDP 510 2213. Rajawali Nusantara RoRo 1989 585 12 48,2 14 2,59 Jembatan Madura 360 1214. Reny II RoRo 1968 456 13 41,44 16 2,92 Jembatan Madura 500 3015. Trisila Bakti I RoRo 1996 585 12 60 14 2,09 Trisila Laut 300 3316. LCT Arjuna LCT 1975 260 9 39,72 9,9 1,22 Lintas Sarana Nusantara 50 1217. LCT Bhaita Caturtya LCT 1983 610 7 57,8 12 2,22 KSO PT.ASDP & PT.
Lintas Sarana Nusantara50 18
18. LCT Jambo V LCT 2000 423 - 51,85 10 2,42 PT. Duta Bahari Menara - 1519. LCT Labrita Amalia LCT 2001 405 7 56,5 11 1,8 Pasca Dana Sundari - 16
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir55
20. LCT Putri Sri TanjungI
LCT 2001 517 - 60 12 1,91 KOP Bangkit Bersama - 18
21. LCT Putri Sri TanjungII
LCT 2001 529 10 60 12 1,89 KOP Bangkit Bersama - 20
22. LCT Reulina LCT 1998 372 - 56,6 11 1,8 Labrita Bahtera - 1423. LCT Transindo II Kapal
Cepat2001 493 9 59,7 14 2,4 PT.ASDP - -
24. LCT Trisna Dwitya LCT 1975 876 8 - 14 2,5 Lintas Sarana Nusantara - 16Sumber : Ditjen LLASDP, 2008
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir56
4. Gambaran Umum Sispro Keadaan Darurat di Kapal dandi Pelabuhan.
a. Struktur pada Tim Tanggap Darurat.
Keadaan Darurat di darat atau di laut akibat adanya
kecelakaan atau bencana alam,antara lain terjadinya
kebakaran kapal, tambrakan kapal, kebocoran kapal, jatuhnya
orang dari kapal yang mengakibatkan jatuhnya korban
manusia dan harta benda lainnya, penanganan dilakukan oleh
beberapa pihak yang terkait dengan angkutan pelayaran yang
dikenal dengan Tim Tanggap Darurat , yaitu Satuan Tugas
yang bertanggung jawab di darat pada saat terjadinya keadaan
darurat di kapal, melekat pada jabatan structural. Untuk di
Cabang dipegang oleh Pemimpin Cabang.
Adanya Laporan Kondisi Darurat yang dialami oleh sebuah
kapal , akan termonitoring di bagian STC (Ship Traffic Control)
, selanjutnya dari STC, beritanya akan dilanjutkan ke bagian
Operasional. Dari bagian Operasional akan disampaikan
langsung ke Pemimpin Cabang. Penanganan kejadian
musibah kapal di laut akan dikoordinasikan dengan pihak TNI
– AL, Pol. Airud, KP3-Polisi, Syahbandar, SAR, Dishub,
Pemadam Kebakaran, dan Instansi lainnya yang terkait. Ship
Traffic Control (STC) didalam ASDP berfungsi sebagai
pengatur olah gerak kapal yang masuk dan keluar Dermaga
serta memantau posisi kapal. Berikut dibawah ini adalah Alur
Pelaporan & Koordinasi pada Tim yang berlaku pada saat
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir57
kejadian darurat di lingkungan ASDP seperti pada Gambar
berikut :
Pemimpin Cabang
ManajerOperasioa
l
ManajerPemelihara
an
ManajerSDM &Umum
ManajerKeuangan
DokumentasiKontrol
Supervisi
STC (Ship TrafficControl)
Kondisi Darurat Darat / LautKecelakaan / Kebakaran Kapal, Bencana Alam
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir58
b. Prosedur Keadaan Darurat di Kapal
Pelaksanaan Penanganan Keadaan Darurat di kapal dipimpin
langsung oleh Nakhoda sesuai dengan Instruksi pada
Prosedur ASDP dan Sijil untuk masing-masing kejadian.
Sistem Prosedur yang yang resmi dan formal belum ada.
Untuk keperluan penelitian Penyusunan Sispro di Bidang
Transportasi ASDP, konsultan akan menggali kepada PT.
Indonesia Ferry ASDP (Persero) sebagai regulator dan juga
sebagai operator sejauh mana aturan atau prosedur yang
dipakai pada saat kejadian darurat di kapal , dimana dalam
Kapal ada struktur penanggung jawab masing-masing orang
dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
kewenangannya. Penanggung jawab tertinggi selama kapal
berlayar adalah Nakhoda dengan dibantu antara lain Petugas
Jaga, Marconis, Masinis Jaga, KKM, Regu Pemadam, dan
ABK. Keadaan Darurat diatas kapal yang meliputi kejadian
antara lain:
a) Kapal Kebakaran
b) Kapal Tambrakan
c) Orang Jatuh ke Laut
d) Meninggalkan Kapal
Dimana pada kejadian tersebut seringkali menimbulkan korban
jiwa dan harta yang tidak ternilai harganya. Untuk menghindari
adanya korban jiwa dan harta benda pada kejadian tersebut
diatas, maka pada setiap kapal diharuskan mempunyai
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir59
prosedur penanganan keadaan darurat yang harus diketahui
oleh semua Awak Buah Kapal (ABK). Nakhoda sebagai
komando tertinggi di dalam kapal, diwajibkan untuk memimpin
dalam setiap kali ada penanganan keadaan darurat di kapal.
Beberapa prosedur penanganan yang sudah dilaksanakan
yang termuat dalam Sijil Orang jatuh ke laut, Sijil Kebakaran,
dan Sijil Meninggalkan Kapal ( Abandon Ship). Sijil ini
dipasang di ruang penumpang maupun ruang
nakhoda.Sehingga isi dari masing-masing sijil bisa dibaca dan
dipahami oleh semua orang, khususnya para penumpang
kapal.
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah membuat prosedur
penanganan keadaan darurat di kapal. Prosedur tersebut yang
meliputi antara lain penanganan Kebakaran Kapal,
Penanganan Kapal Tambrakan, Penanganan Orang Jatuh ke
Laut, dan Penanganan Meninggalkan Kapal. Prosedur ini
menjelaskan Siapa dan apa yang harus dilaksanakan sewaktu
terjadi keadaan darurat sesuai dengan kejadiannya. Berikut
akan dijelaskan prosedur penanganan pada masing-masing
kejadian keadaan darurat di kapal.
c. Prosedur Penanganan Kebakaran Kapal.
Selama dalam pelayaran ,apabila ada ABK/Crew yang
mengetahui kejadian adanya kebakaran kapal, segera
menginformasikan kejadian tersebut kepada petugas
jaga/Nakhoda. Nakhoda selaku pemimpin tertinggi dalam
kapal, segera mengambil alih Komando dan melakukan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir60
tindakan penanganan yang diperlukan dengan membunyikan
tanda bahaya /alarm dan memerintahkan kepada ABK untuk
melakukan penanganan sesuai dengan SIJIL.
Tugas Jaga di Anjungan melakukan tugasnya dengan
menentukan posisi kapal dan juru mudi siap di anjungan.
Markonis melakukan tugasnya dengan menyiapkan peralatan
komunikasi, menyiapkan surat-surat kapal, dan menyiapkan
HT untuk regu pengendali kejadian.
Masinis Jaga segera menuju tempat Pompa Pemadam
Kebakaran untuk menyiapkan dan menghidupkan. Selain itu
juga Menyiapkan dan Menghidupkan Pompa Bilga di kamar
mesin. Regu Pemadam sesuai dengan tugas dan
kewajibannya akan segera menyiapkan Peralatan Breating
Aparatus , menyiapkan Peralatan P3K, dan Melaksanakan
Pemadaman sesuai dengan Sijil.
Apabila akibat kejadian kebakaran pada kapal mengakibatkan
kerusakan yang fatal pada kapal sehingga kapal tidak dapat
meneruskan perjalanan pelayaran
maka segera menghubungi SAR, Stasiun Pantai atau Kapal
sekitarnya untuk meminta bantuan untuk kondisi darurat kapal.
Nakhoda segera memerintahkan kepada semua ABK dan
penumpang kapal untuk meninggalkan kapal. Dalam proses
meninggalkan kapal agar sesuai dengan penanganan
meninggalkan kapal. Apabila pada kapal tidak terjadi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir61
kerusakan yang fatal, maka Nakhoda segera memerintahkan
untuk melanjutkan perjalanan.
d. Sijil Kebakaran
Isyarat : (Lima Kalibunyi Panjang)
Stasiun Tugas Posisi Perlengkapan
DeckAnjungan
Pemimpin Umum, OlahGerak Kapal
Nakhoda HT,Public
Addressor
Meneruskan instruksi-instruksi Nakhoda , MemplotPosisi Terus menerus,Pencatatan olah gerak kapal.
Mualim III JrHT, Buku
OlahGerak
Mengemudi Kapal Juru MudiJaga
SesuaiInstruksi
Siap mengirim isyaratbahaya, MengamankanDokumen
MarkonisPublic
Addressor/HT
Telegraph,Pencatatan OGMesin, Penghubung keRuang mesin Masinis III
BukuOlah
Gerak,Mesin
Telephone 2 arah.
Pemimpin Bagian Mesin KKM HTSiap menjalankan pompa-pompa yang diperlukan, Siapmengaktifkan CO2 Sustem,Sprinkel dan mengoperasikanshutdown quick valve.
Masinis II SrKunci
Pompa,Center
Membantu KKM dan MasinisII Sr
Masinis IV Sr HT,Kunci
Juru Minyak I Kunci-kunci
pompa,Lampu/C
enter
Juru MinyakII
Juru MinyakIII
Pemimpin Tim PemadamanApi
Mualim HT
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir62
LokasiKebakaran
Menyiapkan Peralatanpemadam Kebakaran
Mualim III Sr Perlengkapan
Pemadam Api
Menyiapkan Peralatanpemadam Kebakaran
Mualim II Yr Perlengkapan
Pemadam Api
Siap Memadamkan apidengan selang pemadaman,
Mualim IV Perlengkapan
Pemadam Api
Siap Memadamkan apidengan selang pemadaman,
Bosun HT,Center,Kampak
Siap Memadamkan apidengan selang pemadaman,
Juru Mudi I Perlengkapan
Pemadam Api
Siap Memadamkan apidengan selang pemadaman,
Juru Mudi II Perlengkapan
Pemadam Api
Menghentikan pertukaranudara
Juru MinyakIV
Perlengkapan
Pemadam Api
Menghentikan pertukaranudara
Juru MinyakV
Perlengkapan
Pemadam Api
Menghentikan pertukaranudara
Kelasi I Perlengkapan
Pemadam Api
Menghentikan pertukaranudara
Kelasi II Kunci,Center
Siap Memadamkan Apidengan pemadam Jinjing
Kelasi III Perlengkapan
Pemadam Api
Siap Memadamkan Apidengan pemadam Jinjing
Kelasi IV Perlengkapan
Pemadam Api
Siap Memadamkan Apidengan selang pemadam
Caded Perlengkapan
Pemadam Api
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir63
DeckPenumpang
Pemimpin PengendalianPenumpang
Mualim II HT, Toa,Center
Siap membantu orang cidera Masinis IV Jr PerlengkapanP3K
Siap Evakuasi penumpang Juru Mudi III TanduSiap Evakuasi penumpang Juru Masak Sesuai
InstruksiSiap Evakuasi penumpang Pelayan Sesuai
InstruksiMembantu MengendalikanPenumpang
KepalaRestorasi
SesuaiInstruksi
Siap Evakuasi penumpang Pramugari SesuaiInstruksi
Siap Evakuasi penumpang Pramugari SesuaiInstruksi
Siap Evakuasi penumpang Pramugari SesuaiInstruksi
Siap Evakuasi penumpang Pramugara SesuaiInstruksi
Membantu MengendalikanPenumpang
Pramugara SesuaiInstruksi
Membantu MengendalikanPenumpang
CleaningService
SesuaiInstruksi
Membantu MengendalikanPenumpang
CleaningService
CleaningService
Membantu MengendalikanPenumpang
CleaningService
CleaningService
Catatan :
a) Seluruh ABK harus dapat mengoperasikan semua
Peralatan Fire Fighting Equipment
b) Dikarenakan kondisi tertentu, tugas ABK dapat berobah
sesuai perintah/instruksi Nahkoda
e. Prosedur Penanganan Kapal Tabrakan.
Dalam pelayaran apabila terjadi peristiwa tabrakan kapal ,
maka Perwira Jaga segera memerintahkan STOP MESIN ,
untuk mengurangi kerusakan yang semakin parah pada badan
kapal. Selanjutnya Perwira Jaga harus mencatat Posisi Kapal
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir64
dan waktu kejadian di Buku Jurnal Kapal lalu melaporkan
kejadiannya ke Nakhoda.
Nakhoda selaku pimpinan tertinggi dalam kapal segera
mengambil alih Komando dan melakukan tindakan
penanganan yang diperlukan, yaitu memeriksa keadaan
Penumpang dan Crew Kapal serta memeriksa besarnya
kerusakan yang terjadi pada kapal.
Apabila akibat kejadian Tabrakan pada kapal mengakibatkan
kerusakan yang fatal pada kapal sehingga kapal tidak dapat
meneruskan perjalanan pelayaran, maka segera menghubungi
SAR, Stasiun Pantai atau Kapal sekitarnya untuk meminta
bantuan untuk kondisi darurat kapal. Nakhoda segera
memerintahkan kepada semua ABK dan penumpang kapal
untuk meninggalkan kapal. Dalam proses meninggalkan kapal
agar sesuai dengan penanganan meninggalkan kapal.
Apabila akibat kejadian tabrakan pada kapal mengakibatkan
dampak berupa Kebakaran, Orang Jatuh kelaut/Cedera,
Kebocoran & Tumpahan Minyak, maka Nakhoda
memerintahkan penanganan sesuai dengan jenis kejadiannya.
Jika pada kapal tidak terjadi kerusakan yang fatal, maka
Nakhoda segera memerintahkan untuk melanjutkan
perjalanan.
f. Prosedur Penanganan Orang Jatuh Kelaut.
Salah satu dampak terjadinya tambrakan kapal antara lain
adanya orang yang jatuh kelaut. Namun demikian pada kondisi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir65
perjalanan normal pada kapal, bisa saja terjadi keadaan
darurat berupa orang jatuh kelaut. Apabila ABK yang
mengetahui orang jatuh kelaut harus berteriak sekuat-kuatnya
“ORANG JATUH KELAUT”, selanjutnya melempar pelampung
kearah korban. Dan segera lapor ke Perwira Jaga.
Perwira Jaga yang mendapat laporan dari ABK segera
melakukan tugasnya dengan membunyikan Alarm, mengamati
Posisi Korban di Laut, dan Catat Posisi Kapal, kejadian di Buku
Jurnal. Dengan adanya laporan kejadian tersebut, Nakhoda
mengambil alih komando dalam rangka melakukan tindakan
penanganan yang diperlukan, yaitu :
a) Menyiapkan Stand by Olah Gerak
b) Mengkomunikasikan dengan kapal disekitarnya
c) Melakukan Olah Gerak mendekati Posisi Korban
ABK yang bertugas menyiapkan perlengkapan dan peralatan
untuk menolong korban sesuai dengan SIJIL. Sekoci segera
diturunkan untuk menolong korban, setelah korban sudah
berada di atas Deck, segera dilakukan pertolongan pertama
pada korban. Kejadian jatuhnya orang kelaut, supaya dicatat
dalam Jurnal di Kapal.
g. Sijil Orang Jatuh Kelaut
Isyarat : (Lima Kalibunyi Panjang)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir66
Stasiun Tugas Posisi Perlengkapan
DeckAnjungan
Pemimpin Umum Nakhoda HTMeneruskan instruksi-instruksi Nakhoda, MemplotPosisi Terus-menerus,Pencatatan OlahgerakKapal
Mualim IIIPerlengkapan
Radio telepon 2arah (penerima)
Kemudi Juru Mudi1 Sesuai instruksi
Siap mengirim Isyaratabahaya, Menyiapkan RadioPortable/Emergency,Mengamankan Dokumen
Markonis HT
Telegraph, Pencatatan OGMesin,Penghubung keruang mesin
Masinis IIIPencatatan
Telegraph, Pencatatan OGMesin,Penghubung keruang mesin
Juru MudiII
Pengawasanorang Jatuh
Kelaut
KamarMesin
Pemimpin bagian Mesin KKM HTMenyiapkan M/E dan alat-alat Bantu untuk OG Mesin
Masinis IISr Lampu/ Center
Membantu Masinis II Sr Masinis IVYr Sesuai Instruksi
Membantu Masinis II Sr JuruMinyak Sesuai Instruksi
Membantu Masinis II Sr JuruMinyak II Sesuai Instruksi
Deck /Haluan
Pemimpin penanggulanganiOrang Jatuh Kelaut
Mualim I HT
Menyiapkan Rescue Boot Mualim IV Rescue BootMenyiapkan Rescue Boot Masinis II
Yr Lampu/Center
Menyiapkan Rescue Boot Masinis IVSr Rescue Boot
Menyiapkan Rescue Boot Bosun Lampu/CenterMenyiapkan Life Bouy Lightwith line
Juru MudiII Rescue Boot
Menyiapkan Life Bouy Lightwith line
Juru MudiIII Sesuai Instruksi
Menyiapkan Life Bouy Lightwith line
JuruMinyak III Sesuai Instruksi
Menyiapkan Life Bouy Lightwith line
JuruMinyak IV Sesuai Instruksi
Menyiapkan tangga danperalatan lain yang di
Kelasi I Sesuai Instruksi
Menyiapkan tangga dan Kelasi II Sesuai Instruksi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir67
peralatan lain yang diMenyiapkan tangga danperalatan lain yang di
Kelasi III Sesuai Instruksi
Menyiapkan tangga danperalatan lain yang di
Cadet Sesuai Instruksi
RuangPenumpang
Pemimpin PengendalianPenumpang
Mualim II HT
Membantu orang cindera Mantri Peralatan P3KMembantu orang cindera Koki Peralatan P3KMembantu orang cindera Kelasi IV Sesuai InstruksiMembantu orang cindera Pelayan Peralatan P3KMembantu Mualim 1 Cleaning
Servis Sesuai Instrksi
Membantu Mualim 1 CleaningServis Sesuai Instrksi
Membantu Mualim 1 CleaningServis Sesuai Instrksi
Membantu Mualim 1 CleaningServis Sesuai Instrksi
Membantu Mualim 1 CleaningServis Sesuai Instrksi
Membantu Mualim 1 CleaningServis Sesuai Instrksi
Membantu Mualim 1 CleaningServis Sesuai Instrksi
Membantu Mualim 1 CleaningServis Sesuai Instrksi
Catatan :
a) Seluruh ABK harus mengetahui Tugas dan tanggung
jawab
b) Tugas ABK Dapat berobah sesuai instruksi Nakhoda
h. Prosedur Penanganan Meninggalkan Kapal.Nakhoda memerintahkan kepada semua penumpang dan ABK
untuk meninggalkan kapal apabila kondisi kapal mengalami
kerusakan yang fatal sehingga kapal tidak bisa melanjutkan
pelayaran . Hal ini akibat kapal mengalami kebakaran atau
mengalami Tabrakan pada waktu berlayar. Untuk
memerintahkan para penumpang/ABK untuk meninggalkan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir68
kapal , maka Nakhoda membunyikan Alarm / tanda bahaya
sesuai dengan kejadiannya.
i. Marconis melakukan tugasnya dengan memancarkanBerita Mara Bahaya.
ABK melaksanakan tugasnya sesuai dengan Sijil
meninggalkan Kapal dan membimbing para penumpang untuk
menggunakan Life Jacket. ABK menurunkan Sekoci penolong
dan melaporkan kepada Nakhoda bahwa persiapan telah
dilakukan. Kemudian para penumpang yang meninggalkan
kapal dengan sekoci/ILR segera dilakukan pengaturannya, dan
penumpang yang akan melakukan tindakan terjun ke laut, oleh
ABK diberi petunjuk mengenai tata cara terjun dilaut. Para
Penumpang yang berada di laut, segera dilakukan pertolongan
untuk naik ke Sekoci/ILR.
j.Sijil Meningalkan Kapal ( Abandon Ship)
Isyarat : (Tujuh bunyiPendek dan satukali bunyiPanjang)
Stasiun Tugas Posisi Perlengk
apan
Anjungan
Pemimpin Umum Nakhoda
Perlengkapan Radiotelepon 2(dua) arah
Meneruskan instruksi-instruksi Nakhoda ,Memplot Posisi Terusmenerus, Pencatatan olahgerak kapal.
MualimIII Sr
Teropong,Peta, SiapmembawaEpirb,Sart,
Smoke
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir69
Ass.Nakhoda
SignalKemudi, Membantu MualimIII
JuruMudiJaga
Epirb,Sart,Smoke Signal
PSK.Siap mengirim isyaratbahaya, Menyiapkan RadioPortable/Emergency,Mengamankan, Dokumen,Meneruskan InstruksiNakhoda
Markonis
HT,Surat/Doku
menKapal/Manifes Muatan
Telegraph,MeneruskanInstruksi Nakhoda Masinis
III
Red HandFlare,Parachut Signal
KamarMesin
Pemimpin Kamar Mesin KKM HT
Mengendalikanmesin
Ass. KKM Siapmelaksanakan segalasesuatu untuk O.G Mesin
Masinis,Sr HT, Center
Ass. MasinisJuru
MinyakJaga
Lampu/Center
Deck/LSA
Pemimpin untuk menyiapkan Sholterdan Liferaft siap dioperasikan
Mualim HT
TimOperasional LSA
Siap operasikan ShotterNo.2 dan Life Raft No. 2
MualimII, Yr HT
Siap operasikan ShotterNo.1 dan Life Raft No.1,3,5,7,9
MasinisII, Yr HT, Pisau
Ass. Mualim Imengoperasikan Life Raftsesuai Perintah.
Cadet AtasPerintah
Siap Operasikan ShotterNo. 3 dan Life Raft No.11,13,15,17,19
Bosuni HT,Pisau/Kampak, Center
Siap Menurunkan Life RaftNo. 12,14,16,18
MasinisIV, Sr
Pisau/Kampak,Center
Siap Menurunkan Life RaftNo. 20,22,24,26,28
MualimIII,Yr
Teropong,HT
Siap menurunkan Life RaftNo. 19,21,23,25
MasinisIV, Yr
Center/Pisau bila
diperlukanSiap menurunkan Life RaftNo. 27,29,31
JuruMinyak
III
Center/Pisau bila
diperlukan
Ass. Mualim I MeluncurkanShootter dan operasikanLife Raft No. 30,32,33
JuruMudi II
Center/Pisau bila
diperlukan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir70
Ass. Mualim Imengoperasikan Life Raftsesuai Perintah
JuruMinyak
II
Center/Pisau bila
diperlukanAss. Mualim Imengoperasikan Life Raftsesuai Perintah
Kelasi I Center/Pisau bila
diperlukanAss. Mualim I,Mengemudikan RescueBoot dan merapatkan LifeRaft ke Plat Form No. 2
KelasiII Center/Pis
au biladiperlukan
Ass. Mualim I Menurunkan /Mengemudikan RescueBoot dan Merapatkan LifeRaft ke Plat Form
JuruMinyak
IV
Center/Pisau bila
diperlukan
Ass. Mualim I Menurunkan /Mengemudikan RescueBoot dan Merapatkan LifeRaft ke Plat Form
KelasiIII Center/Pis
au biladiperlukan
Membantu menurunkanShooter dan Life Raftsesuai perintah Mualim I
KelasiIV
Center/Pisau bila
diperlukanMenurunkan Shootter No. 2dan standby di Platformuntukmembantu/mengevakuasipenumpang ke Life Raft
JuruMudi III Line
ThrowingAppartus
Menurunkan Shootter No. 1dan standby di Platformuntukmembantu/mengevakuasipenumpang ke Life Raft
KelasiV Sesuai
PerintahMualim II
Menurunkan Shootter No. 3dan standby di Platformuntukmembantu/mengevakuasipenumpang ke Life Raft
JuruMinyak
VCenter/Pis
au biladiperlukan
DekPenum
-pang
Pemimpin Pengendalian Penumpang MualimII HT, Center
Pengendalian
Penumpang
Ass. Mualim II,MengendalikanPenumpang
MualimIV Center
Ass. Mualim I,MengendalikanPenumpang
JuruMasak
SesuaiPerintahMualim II
Ass. Mualim I,MengendalikanPenumpang
Pelayan
SesuaiPerintahMualim II
Ass Mualim II, MenyiapkanMakanan dan Selimut
KepalaRestor Center
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir71
asiMenyiapkan Makanan Pramu
gara IMakanan,Selimut
Menyiapkan Makanan Pramugara II
Makanan,Selimut
Menyiapkan Selimut Pramugari I
Makanan,Selimut
Menyiapkan Selimut Pramugari II
Makanan,Selimut
Menyiapkan Selimut Pramugari III
Makanan,Selimut
Menyiapkan Makanan Cleaning
Servis I
Makanan,Selimut
Menyiapkan Makanan Cleaning
ServisII
Makanan,Selimut
Menyiapkan Makanan Cleaning
ServisIII
Makanan,Selimut
Catatan :
1. Seluruh ABK harus dapat mengoperasikan semua
Peralatan LSA
2. Sijil ini hanya berlaku khusus pada saat jumlah Penumpang
dalam Kapal
3. Dikarenakan kondisi tertentu, Tugas ABK dapat berobah
sesuai perintah.
k. Pemberitahuan Sewaktu Dalam Keadaan Darurat
Demi Keselamatan Penumpang dalam pelayaran ,dalam hal
keadaan darurat, penumpang kapal dimohon mengikuti
anjuran anjuran awak kapal tanpa suatu kesangsian. Adapun
beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir72
a) Dalam Keadaan darurat, jangan kehilangan akal dan
ikutilah ajuran awak kapal. Kekacauan dapat
mengeruhkan suasana. Dalam meninggalkan kapal,
dahulukan para wanita, anak-anak dan orang tua-tua
dan sendiri membatasi diri pada membawa yang hanya
sangat diperlukan
b) Baju-baju penolong disimpan dalam setiap kamar, harap
diyakinkan tempat penyimpanannya dan cara
mengenakannya dengan “bagaimana mengenakan baju
penolong” dan telitilah jalan meninggalkan kapal tertera
peta.
Isyarat keadaan darurat melalui suling dan lonceng adalah
sebagai berikut :
* Pemberitahuan utama keadaan darurat :
Bunyi ( 7 pendek dan 1 panjang)
* Segera datang diruangan penumpang yang ditetapkan
dan ikutilah anjuran awak kapal.
* Meninggalkan Kapal
Bunyi (6 panjang)
Dalam meninggalkan kapal, ikutilah anjuran awak
kapal.
l. Prosedur Keadaan Darurat di Pelabuhan
Kemudahan orang untuk memasuki kawasan pelabuhan dan
longgarnya system pengamanan dan pengawasan, bisa
memudahkan orang untuk melakukan tindak kejahatan yang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir73
membahayakan keamanan kawasan pelabuhan. Tindak
kejahatan bisa berupa teror peledakan/Bom, pembakaran,
kerusuhan massal dan teror lainnya yang membuat kawasan
pelabuhan tidak aman. Apalagi pelabuhan Gilimanuk
merupakan salah satu lintas pelabuhan yang mempunyai
kepadatan yang cukup tinggi, sehingga tingkat kerawanan
terhadap bahaya teror dari orang yang tidak bertanggung
jawab sangat besar.
Pimpinan Cabang merupakan orang yang mempunyai
wewenang dalam memberi komado dalam tindakan awal pada
penanganan kondisi darurat di pelabuhan. Dalam
melaksanakan penanganan tersebut, pimpinan cabang akan
melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait ,
antara lain dengan aparat keamanan (Polisi, Brimob), KP3,
Keamanan Pelabuhan, Dinas Pemadam Kebakaran, dll.
Dalam penanganan kondisi darurat di pelabuhan , pimpinan
cabang berpedoman pada prosedur yang ada di PT. ASDP
Indonesia Ferry (Persero).
Untuk memudahkan pengontrolan kawasan pelabuhan
termasuk pergerakan kapal, di pelabuhan Gilimanuk telah
terpasang beberapa CCTV (Closed Circuit Television)
dibeberapa lokasi yang strategis untuk bisa memonitoring
kawasan pelabuhan secara visual di monitor televisi. Kondisi di
Dermaga, pintu masuk pelabuhan, halaman parkir kendaraan
dan tempat-tempat lainnya yang penting akan termonitor
secara langsung. Sehingga kalau ada kejadian akan bisa
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir74
segera diketahui dan ditangani. Misalnya penumpukan
kendaraan saat memasuki kapal
posisi kapal berlabuh, kondisi penumpang saat memasuki
kapal, adanya kebakaran. Adanya peralatan ini juga sangat
membantu bagian STC dalam mengatur kedatangan dan
keberangkatan kapal di masing-masing dermaga.
Berikut akan diuraikan secara singkat mengenai prosedur
penanganan kebakaran di pelabuhan, penanganan
Bom/Bahan peledak di Pelabuhan , dan penanganan
kerusuhan massal di pelabuhan. Prosedur tersebut disusun
oleh pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai acuan
oleh Kepala Cabang sebagai pemegang komando tertinggi
dalam penanganan awal kondisi darurat di lingkungan
pelabuhan.
5. Prosedur Penanganan Kebakaran di Pelabuhan.
Apabila terjadi kebakaran di lingkungan pelabuhan, karyawan
yang mengetahui kejadian segera memberitahu /
menginformasikan ke Supervisor/Manajer Operasi / Pimpinan
Cabang. Pimpinan Cabang langsung bertindak sebagai
komando dalam regu pemadam untuk melakukan penanganan
awal dengan melakukan tindakan untuk menglokalisir area
kebakaran agar api tidak merambat ke wilayah sekitarnya yang
membahayakan kawasan pelabuhan secara keseluruhan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir75
Dengan peralatan pemadam yang ada di pelabuhan, pimpinan
cabang memberi komando kepada karyawan yang ada untuk
segera memadamkan api pada pusat titik api kebakaran. Untuk
menghindari korban jiwa, khususnya pada penumpang yang
berada di dekat kejadian kebakaran, untuk dilakukan evakuasi
ke lokasi yang lebih aman dari lokasi kebakaran. Bila api tidak
dapat dipadamkan, segera melakukan koordinasi dengan
Dinas Pemadam Kebakaran , kepolisian, dan instansi lainnya
yang terkait untuk melakukan tindakan penanganan lebih
lanjut.
Apabila Akibat kejadian kebakaran tersebut menimbulkan
korban jiwa baik luka-luka maupun meninggal dunia, segera
dilakukan evakuasi dan Identifikasi korban untuk dibawa ke
Rumah sakit terdekat.
6. Prosedur Penanganan Bom/Bahan Peledak diPelabuhan.
Kemungkinan orang berbuat teror di lingkungan pelabuhan
bisa terjadi, karena pelabuhan termasuk fasilitas final bagi
masyarakat sebagai jembatan penyeberangan dari satu simpul
ke simpul lainnya. Prosedur penanganan ini apabila
bom/bahan peledak terjadi peledakan maupun tidak terjadi
peledakan. Karena Bom/Bahan Peledak merupakan bahan
yang sangat berbahaya, maka penanganannya harus sangat
hati-hati dan harus koordinasi dengan pihak kepolisian/Brimob.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir76
Apabila ada karyawan yang mengetahui kejadian adanya Bom/
Bahan Peladak di lingkungan pelabuhan, karyawan yang
mengetahui kejadian segera memberitahu / menginformasikan
ke Supervisor/Manajer Operasi / Pimpinan Cabang. Pimpinan
Cabang langsung bertindak sebagai komando untuk
melakukan penanganan awal dengan melakukan tindakan
untuk menglokalisir area Bom/Bahan Peladak supaya tidak
terjadi bahaya yang menimbulkan korban jiwa.
Untuk menghindari korban jiwa, khususnya pada penumpang
yang berada di dekat lokasi Bom/Bahan Peledak, untuk
dilakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dari lokasi
kejadian. Pihak Kepolisian/Brimob untuk secepatnya
dihubungi oleh Pimpinan Cabang guna dilakukan penanganan
lebih lanjut. Pihak Kepolisian/Brimob melakukan tindakan
pengamanan dengan melakukan penyisiran/pengecekan pada
lokasi yang teridentifikasi adanya Bom/Bahan Peledak. Apabila
hasil pengecekan dari pihak kepolisian/Brimob menyatakan
lokasi aman, maka aktifitas pelabuhan dibuka kembali. Apabila
hasil pengecekan menyatakan tidak aman, namun tidak terjadi
ledakan, maka Kepolisian/Brimob melakukan tindakan
pengamanan.
Apabila terjadi ledakan pada Bom/Bahan Peledak yang
menimbulkan korban jiwa, maka secepatnya dilakukan evakusi
& identifikasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat.
Pada lokasi ledakan/ sekitar ledakan yang mengakibatkan
adanya kerusakan pada fasilitas pelabuhan, segera
diidentifikasi tingkat kerusakan yang terjadi. Pimpinan Cabang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir77
bisa memerintahkan penghentian sementara kegiatan
operasional di pelabuhan dan pihak Kepolisian/Brimob
melakukan tindakan pengamanan.
7. Prosedur Penanganan Kerusuhan Massal di Pelabuhan.
Pelaku Kerusuhan massal bisa terjadi dari para penumpang ,
orang sekitar pelabuhahan, dan orang dari luar pelabuhan.
Adapun sebab dan akibat dari adanya kerusuhan massal bisa
berbeda-beda, sesuai dengan tuntutan dan tujuan mereka.
Dampak adanya kerusuhan bisa menghambat aktifitas operasi
pelabuhan yang merugikan berbagai pihak. Pimpinan Cabang
dalam tindakan awalnya akan melakukan koordinasi dengan
berbagai pihak.
Apabila ada karyawan yang mengetahui kejadian adanya
Kerusuhan Massal di lingkungan pelabuhan, karyawan yang
mengetahui kejadian segera memberitahu / menginformasikan
ke Supervisor/Manajer Operasi / Pimpinan Cabang. Pimpinan
Cabang langsung bertindak sebagai komando untuk
melakukan tindakan awal dengan melakukan perintah untuk
menglokalisir area kerusuhan dari semua aktifitas / kegiatan
agar tidak menimbulkan area kerusuhan yang lebih luas.
Untuk menghindari korban jiwa, khususnya pada penumpang
yang berada di dekat lokasi Kerusuhan, untuk dilakukan
evakuasi ke lokasi yang lebih aman dari lokasi kejadian.
Pimpinan Cabang akan scepatnya melakukan koordinasi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir78
dengan aparat setempat (KP3, Keamanan Pelabuhan) untuk
melakukan tindakan awal yang diperlukan. Apabila keadaan
bisa ditangani dan kondisi aman, maka aktifitas operasi
pelabuhan bisa berjalan lagi. Dan jika kondisi tidak bisa
dikendalikan dan tidak aman, maka dilakukan koordinasi
dengan aparat
keamanan (Polres,Brimob). Aparat Kemanan dan dibantu dari
pihak otoritas pelabuhan , melakukan identifikasi/pengamanan
pelaku kerusuhan. Adanya korban jiwa baik yang mengalami
luka-luka dan meninggal dalam kejadian kerusuhan tersebut,
segera dilakukan evakuasi dan Identifikasi korban ke Rumah
Sakit terdekat. Dan juga dilakukan Identifikasi kerusakan pada
fasilitas pelabuhan.
8. Gambaran Umum Sispro Penanganan BarangBerbahaya dan Beracun (B3).
Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara pada saat survey ke
pelabuhan Gilimanuk, Bali , untuk Sispro Barang Berbahaya
dan Beracun (B3) saat ini belum ada. Pada saat konsultan
survey pengamatan di lapangan, kendaraan angkutan barang
maupun penumpang tidak begitu padat, sehingga antrian
menunggu masuk kapal tidak memerlukan waktu menunggu
yang lama, kendaraan yang mengangkut barang langsung
menuju ke lokasi sandar kapal LCT (“Landing Craft Machine”).
Kalau posisi kapal sudah sandar, kendaraan pengangkut
barang tinggal masuk ke geladak kapal. Terlihat pada saat ada
kendaraan angkutan barang masuk ke area pelabuhan,
beberapa petugas dari perusahaan pelayaran menawarkan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir79
jasa kepada sopir angkutan untuk menaiki ke kapalnya.
Setelah ada “kesepakatan”, antara petugas dari perusahaan
pelayaran dengan sopir, selanjutnya kendaraan angkutan
barang di arahkan masuk ke geladak kapal. Waktu sandar
antara kapal berikutnya, tidak terlalu lama, kendaraan yang
mau menyeberang ke pelabuhan Ketapang hanya menunggu
beberapa menit saja. Jenis barang yang diangkut oleh masing-
masing kendaraan, teridentifikasi pada saat pemeriksaan di
jembatan timbang sebelum memasuki kawasan pelabuhan.
Pada saat kendaraan memasuki kapal, tidak ada pemeriksaan
ulang mengenai jenis bahan yang diangkut. Pengangkutan
bahan berbahaya diklasifikasikan menjadi pengangkutan
bahan :
Mudah meledak;
Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau
pendingin tertentu;
Cairan mudah menyala;
(minyak dan gas bumi termasuk dalam kategori/klasifikasi
2 dan 3 karena
sifatnya berupa cairan yang mudah menyala dan gas
mampat/cair).
Padatan mudah menyala;
Oksidator, peroksida organik;
Racun dan bahan yang mudah menular;
Radioaktif;
Korosif;
Berbahaya lain.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir80
Menurut Informasi Untuk pengangkutan bahan berjenis bahan
bakar minyak di Bali, dilakukan pengangkutan secara khusus,
bukan di lokasi pelabuhan Gilimanuk, tetapi di pelabuhan
Tanjung Wangi, Meneng.
Gambar 3..23Petugas dari Perusahaan Pelayaran sedang menawarkan
jasanya
Gambar 3.24Transaksi sedang dilakukan antara sopir dan petugas perusahaan
pelayaran.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir81
Gambar 3.25.Petugas sedang mengatur kendaraan Angkutan Barang masuk ke Geladak Kapal
berjenis LCT
Gambar 3.26.Kendaraan Angkutan Penumpang sedang memasuki Kapal Motor
Penumpang (KMP)berjenis RoRo
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir82
Analisis.
Penanganan Keadaan Darurat di Kapal dan di Pelabuhan
sudah ada prosedur dan Sijil untuk masing-masing kejadian.
Tugas dan kewenangan masing-masing sudah jelas tanggung
jawabnya. Untuk kejadian di lingkungan Kapal selama dalam
perjalanan pelayaran, Nakhoda sebagai komandan tertinggi
untuk mengatasi tindakan awal yang harus dilakukan, dan
untuk kejadian di lingkungan Pelabuhan, sebagai komandan
tertinggi adalah Kepala Cabang pelabuhan. Untuk
meminimalkan korban harta dan jiwa manusia dalam setiap
kejadian darurat, baik di kapal maupun di Pelabuhan, aspek
koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam rangka
penanganan keadaan darurat. Kemampuan SDM, peralatan ,
serta pengawasan yang ketat terhadap peraturan yang berlaku
sangat mendukung tercapainya pelayanan transportasi ASDP
yang aman,nyaman, lancar dan selamat. Prosedur
penanganan keadaan darurat akan berjalan dengan baik dan
lancar apabila didukung dengan adanya koordinasi antar
instansi yang baik juga.
Hasil Analisis terkait dengan sistem prosedur di bidang
Transportasi ASDP berdasarkan data-data lapangan sebagai
berikut :
Prosedur penanganan untuk berbagai kejadian darurat
baik di kapal maupun di pelabuhan sudah ada yang
dikeluarkan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero),
dimana dari Nakhoda sebagai komando di kapal dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir83
Pimpinan Cabang yang memberi komando di lingkungan
pelabuhan sangat penting. Untuk itu pemahaman
terhadap prosedur yang harus dijalankan harus dikuasai.
Sijil untuk masing-masing penanganan kejadian darurat di
kapal harus dipahami dengan benar oleh petugas-
petugas yang ada di kapal. Untuk mengingatkan isi dari
masing-masing sijil, sijil tersebut dipasang di ruangan
kapal, agar selalu terbaca oleh semua orang.
Penempatan penyimpanan pelampung/ life jacket di dalam
kapal harus mudah dilihat, dicapai dan mudah diambil
manakala dibutuhkan. Kekurang
pahaman dari para penumpang kapal cara untuk
pemakaian pelampung/ life jacket , pihak operator kapal
bisa memberikan panduan pemakaian kepada para
penumpang , baik dalam bentuk demo setiap kali kapal
mau berangkat maupun gambar dan tulisan yang
terpasang dengan jelas di dalam ruang penumpang.
Nakhoda sebagai penanggung jawab dalam kapal, harus
bisa mendapatkan laporan mengenai daftar penumpang ,
rincian muatan truk yang ada di atas kapal, agar bisa
mengetahui kondisi muatan yang ada di kapal, baik
jumlah maupun jenisnya.
Peralatan pemadam kebakaran (fire extinguisher ) dan selang
pemadam harus dalam kondisi baik, mudah dilihat, mudah
dipakai dan tersedia dalam jumlah yang disyaratkan. Sistem
peringatan kebakaran (Fire detector) yang berada di geladak
kapal yang dapat mendeteksi kebakaran secara cepat harus
berfungsi dengan baik.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir84
Secara rutin diadakan program pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
penanganan keadaan darurat baik di kapal maupun di
pelabuhan yang bisa diikuti oleh awak kapal dan
karyawan pelabuhan. Misalnya pengenalan mengenai
bahan berbahaya dan beracun (B3), pengetahuan cara
pemakaian alat-alat pemadam kebakaran dan lainnya.
Secara ideal pengangkutan barang yang dimuat dengan
kendaraan yang memasuki kapal diharuskan dilengkapi
dokumen muatan yang berisi mengenai data tentang jenis dan
berat muatan yang dibuat oleh jasa pengangkut yang
dilaporkan kepada perusahaan pelayaran. Kemudian
perusahaan pelayaran membuat daftar muatan (berisi nomor
polisi kendaraan dan jenis kendaraan dengan rincian muatan
yang berada di atasnya) untuk diajukan ke Administrator
Pelabuhan/Syahbandar untuk mengajukan permohonan
berlayar (SIB). Selanjutnya oleh petugas pelabuhan, muatan
yang berada di atas kendaraan diperiksa mengenai jenis
barang dan volumenya sebelum memasuki area pelabuhan.
Setelah kapal siap, maka kendaraan yang membawa muatan
tersebut memasuki
geladak kapal dengan diatur posisi kendaraan oleh
petugas di kapal (mualim I). Sebelum SIB dikeluarkan,
maka pihak petugas Administrasi Pelabuhan/ Syahbandar
akan memeriksa kembali kendaraan terkait dengan
kondisi peralatan keselamatan kapal, kondisi sarat kapal,
pengaturan muatan. Apabila hasil pemeriksaan ini tidak
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir85
ada masalah , maka pihak Administrator Pelabuhan akan
mengeluarkan SIB.
Kondisi yang ada di lapangan, pemeriksaan terhadap
jenis muatan yang diangkut tidak terlalu ketat, dimulai dari
mau memasuki pelabuhan sampai memasuki kapal.
Prosedur pemeriksaan jenis muatan harus dilaksanakan
dengan benar agar bisa diketahui bilamana ada muatan
yang berkatagori barang berbahaya dan beracun (B3). Di
samping itu, juga disiapkan berbagai sarana
keselamatan dan petunjuk bilamana terjadi dalam
keadaan darurat di atas kapal. Lebih jelasnya dapat
dilihat pada masing-masing gambar berikut.
Gambar 3.27. Tempat Jaket Pelampung
Gambar.3.28. Cara PeragaanPemakaian Jaket Pelampung
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Cosultan III - Laporan Akhir86
Gambar 3.29. PemadamKebakaran dalam
Kapal
Gambar 3.30 Peralatan RadioKomunikasi di kapal
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir1
BAB IVSUBSTANSI SISPRO DI BIDANG TRANSPORTASI ASDP
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Sispro Penetapan Lintas Penyeberangan.
Dasar Peraturan Perundangan;1) UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:- Pasal 22 ayat (1): “Angkutan penyeberangan
merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan
yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur
kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk
mengangkut penumpang dan kendaraan beserta
muatannya”; ayat (2): “Penetapan lintas angkutan
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur
kereta api yang dipisahkan oleh perairan; b.fungsi
sebagai jembatan; c.hubungan antara dua pelabuhan,
antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal
penyeberangan dengan jarak tertentu; d.tidak
mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan
pengangkutnya; e.Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
f.jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai
optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan
intramoda”; ayat (3): “Angkutan penyeberangan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir2
dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan
teratur”.
2) PP 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan:- Pasal 16 (1): “Penyelenggaraan angkutan
penyeberangan dilakukan: a.oleh perusahaan angkutan
penyeberangan; b.dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan
penyeberangan; c.dalam jadwal yang tetap dan teratur;
d.untuk melayani lintas mengenai penyeberangan yang
ditetapkan oleh Menteri”
- Pasal 75 ayat (1): “Angkutan penyeberangan
diselenggarakan dalam suatu lintas penyeberangan”;
ayat (2): “Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri”; ayat (3): “Kriteria
lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi: a.menghubungkan jaringan jalan dan/atau
jaringan kereta api yang terputus oleh laut, selat dan
teluk; b.melayani lintas dengan tetap dan teratur;
c.berfungsi sebagai jembatan bergerak;
d.menghubungkan antar dua pelabuhan; dan e.tidak
mengangkut barang lepas”; ayat (4): “Penempatan kapal
pada lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perusahaan
angkutan penyeberangan yang bersangkutan”; ayat (5):
“Perusahaan penyeberangan yang telah menempatkan
kapal pada lintas penyeberangan wajib melaporkan
kepada Menteri dan melayani kegiatan lintas
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir3
penyeberangan pada lintasan dimaksud sekurang
kurangnya 6 (enam) bulan serta melaporkan kepada
Menteri pelaksanaan kegiatan operasional angkutan
dilintasan tersebut”.
- Pasal 77 ayat (1): “Lintas penyeberangan perintis
diselenggarakan dengan memenuhi kriteria angkutan
penyeberangan yakni menghubungkan daerah terpencil
dan/atau belum berkembang dengan daerah yang
belum berkembang lainnya atau dengan daerah yang
telah berkembang”.
3) Permenhub No. KM. 49 Tahun 2005 tentangSistranas
- Pasal 1: “Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)
merupakan tatanan transportasi yang terorganisasi
secara kesisteman untuk dijadikan sebagai pedoman
dan landasan dalam perencanaan, pembangunan,
penyelenggaraan transportasi guna mampu
mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang efektif
dan efisien”.
4) KM 32 tahun 2001 tentang PenyelenggaranAngkutan Penyeberangan
- Pasal 2: “Penetapan lintas penyeberangan dilakukan
dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan
dan/atau jaringan jalur kereta api yang telah ada
maupun yang direncanakan yang tersusun dalam satu
kesatuan tatanan transportasi nasional”; ayat (2): “Lintas
penyenerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir4
berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan
jalan dan/atau jaringan jalur kereta api”.
- Pasal 3: “Berdasarkan fungsi lintas penyeberangan
sebagaimna dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), lintas
penyeberangan dapat digolongkan menjadi: a.lintas
penyeberangan antar negara, yaitu yang
menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau
jaringan jalur kereta api antar negara; b.lintas
penyeberangan antar propinsi, yaitu yang
menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau
jaringan jalur kereta api antar propinsi; c.lintas
penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam propinsi,
yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan
dan/atau jaringan jalur kereta api antar Kabupaten/Kota
dalam propinsi; d.lintas penyeberangan dalam
Kabupaten/Kota, yaitu yang menghubungkan simpul
pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api
dalam Kabupaten/Kota”.
- Pasal 6 ayat (1): “Berdasarkan penggolongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun rencana
penetapan lintas penyeberangan sebagai berikut:
a.rencana penetapan lintas penyeberangan antar
negara dan/atau antar propinsi dilakukan oleh Menteri;
b.rencana penetapan lintas penyeberangan antar
Kabupaten/Kota dalam propinsi dilakukan oleh
Gubernur; c. rencana penetapan lintas penyeberangan
dalam Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota”; ayat (2):
“Untuk rencana penetapan lintas penyeberangan antar
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir5
negara dilakukan berdasarkan perjanjian antar negara”;
ayat (3): “Penyusunan rencana lintas penyeberangan
harus mewujudkan keterpaduan sistem transportasi
secara nasional”.
- Pasal 7 ayat (1): “Lintas penyeberangan ditentukan
berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. menghubungkan
jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang
terputus oleh laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau”,
b. melayani lintas dengan tetap dan teratur, berdasarkan
jadual yang ditetapkan, c. berfungsi sebagai jembatan
bergerak, d. menghubungkan anatar dua pelabuhan, d.
tidak mengankut barang lepas”.
- Pasal 8 ayat (1): “Penetapan lintas penyeberangan
dilakukan dengan mempertimbangkan: a. tatanan
kepelabuhanan nasional, b. adanya demand (kebutuhan
angKutan), c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan
penyeberangan, d. ketersediaan kapal penyeberangan
(supply) sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan
spesifikasipelabuhan pada lintas yang akan dilayani, e.
potensi perekonomian daerah”, ayat (2): “Setelah
memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1),
ditentukan spesifikasi teknis lintas penyeberangan
berdasarkan hasil analisis dan evaluasi: a. kondisi
daerah pelayaran, b. perkiraan kapasitas lintas, c.
kemampuan pelayanan alur, d. spesifikasi teknis kapal
dan pelabuhan”; ayat (3): “Penetapan lintas dan
spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dilakukan oleh pejabat sesuai dengan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir6
kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)
dan ayat (2)”.
4) KM 52 tahun 2004 tentang PenyelenggaranPelabuhan Penyeberangan
- Pasal 3: “Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan
harus mempertimbangkan :
a. tatanan kepelabuhanan nasional;
b. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana
tata ruang wilayah propinsi serta rencana umum
jaringan transportasi jalan;
c. kelayakan teknis dengan memperhatikan kondisi
geografi, hidrooceanografi dan topografi;
d. kelayakan ekonomis dengan memperhatikan produk
domestik regional bruto, aktivitas/perdagangan dan
industri yang ada serta prediksi dimasa mendatang,
perkembangan aktivitas volume barang dan
penumpang, kontribusi pada peningkatan taraf hidup
penduduk dan perhitungan ekonomis/finansial;
e. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang
berdampak pada peningkatan aktivitas penumpang,
barang dan hewan dari dan ke luar pelabuhan
penyeberangan;
f. kelayakan lingkungan dengan memperhatikan daya
dukung lokasi, daerah perlindungan dan suaka flora dan
fauna;
g. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
h. adanya aksesibilitas terhadap hinterland untuk
kelancaran distribusi dan industri;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir7
i. keamanan dan keselamatan pelayaran;
j. pertahanan dan keamanan negara
- Pasal 4:- Ayat (1) Kondisi geografi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c meliputi :
a. kondisi lahan yang akan diperuntukkan sebagai
pelabuhan penyeberangan;
b. arah dan kecepatan angin.
- Ayat (2) Kondisi hidrooceanografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
a. luas dan kedalaman perairan;
b. karakteristik pasang surut;
c. karakteristik gelombang;
d. arah dan kecepatan arus;
e. erosi dan pengendapan.
- Ayat (3): “Kondisi topografi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c, mengenai tinggi rendah
permukaan tanah”.
- Pasal 5:- Ayat (1): “Permohonan penetapan lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh penyelenggara
pelabuhan penyeberangan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a. rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur
setempat mengenai keterpaduannya dengan rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya dan rencana
tata ruang wilayah propinsi;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir8
b. studi kelayakan yang memuat pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.
- Ayat (2): “Direktur Jenderal menyampaikan hasil
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap”.
- Ayat (3): “Menteri memberikan keputusan penetapan
atau penolakan lokasi berdasarkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak diterima”.
- Ayat (4): “Penolakan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) disampaikan secara tertulis
dengan disertai alasan penolakan”.
- Pasal 6:- Ayat (5): “Rencana peruntukan lahan daratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, disusun
untuk penyediaan kegiatan:
a. Fasilitas pokok, antara lain :
1) terminal penumpang;
2) penimbangan kendaraan bermuatan;
3) jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way);
4) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan
pelayanan jasa;
5) fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker);
6) instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
7) akses jalan dan/atau jalur kereta api;
8) fasilitas pemadam kebakaran;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir9
9) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke
kapal”.
b. Fasilitas penunjang, antara lain:
1) kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran
pelayanan jasa kepelabuhanan;
2) tempat penampungan limbah;
3) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan
penyeberangan;
4) areal pengembangan pelabuhan;
5) fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau
dan kesehatan)”.
- Ayat (6): “Rencana peruntukan perairan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf b, disusun untuk
penyediaan kegiatan :
a. fasilitas pokok, antara lain :
1) alur pelayaran;
2) fasilitas sandar kapal;
3) perairan tempat labuh;
4) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah
gerak kapal.
b. fasilitas penunjang, antara lain :
1) perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka
panjang;
2) perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan
kapal;
3) perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
4) perairan untuk keperluan darurat;
5) perairan untuk kapal pemerintah”.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir10
- Pasal 13:- Ayat (1): “Di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan
penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) penyelenggara pelabuhan penyeberangan
mempunyai kewajiban :
a. di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan
penyeberangan :
1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas
daerah lingkungan kerja daratan;
2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi
mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan
pelabuhan penyeberangan;
3) mengamankan aset yang dimiliki dan menjamin
ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan
penyeberangan;
4) memiliki bukti penguasaan hak atas tanah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) menjaga kelestarian lingkungan.
b. di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan
penyeberangan :
1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas
daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
2) menginformasikan mengenai batas-batas daerah
lingkungan kerja perairan pelabuhan penyeberangan
kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
3) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
4) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan
alur pelayaran;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir11
5) memelihara kelestarian lingkungan;
6) mengamankan aset yang dimiliki.
- Ayat (2): “Di dalam daerah lingkungan kepentingan
pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (4), Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai
kewenangannya berkewajiban :
a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
b. menjamin keamanan dan ketertiban;
c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
penggunaan daerah pantai”.
- Pasal 23:- Ayat (1): “Kegiatan pemerintahan di pelabuhan
penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) ditujukan untuk terselenggaranya :
a. tugas dibidang keselamatan pelayaran;
b. tugas dibidang ketertiban, keamanan dan pengendalian
kelancaran operasional pelabuhan”.
- Ayat (2): “Tugas-tugas dibidang ketertiban, keamanan
dan pengendalian kelancaran operasional pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
merupakan pengawasan terhadap :
a. fasilitas pokok pelabuhan, yang meliputi :
1) perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran;
2) kolam pelabuhan;
3) penimbangan kendaraan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir12
4) fasilitas sandar kapal;
5) terminal penumpang;
6) jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way);
7) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan
dan pelayanan jasa;
8) fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker);
9) fasilitas air, listrik dan telekomunikasi;
10) akses jalan dan/atau rel kereta api;
11) fasilitas pemadam kebakaran;
12) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik
ke kapal atau setelah turun dari kapal;
b. fasilitas penunjang pelabuhan, yang meliputi :
1) kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran
pelayanan jasa kepelabuhanan;
2) tempat penampungan limbah;
3) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan
penyeberangan;
4) area pengembangan pelabuhan;
5) jasa pelayanan penumpang di pelabuhan
penyeberangan tertentu;
c. jasa pengelolaan tiket angkutan penyeberangan;
d.frekuensi dan jadual pengoperasian kapal;
e.persetujuan pengoperasian kapal angkutan
penyeberangan;
f.kesiapan penanggulangan dan penanganan terhadap
kecelakaan serta kelestarian lingkungan yang terdiri dari
tindakan-tindakan preventif yang berupa latihan tata
cara penanggulangannya;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir13
g.pengaturan pergerakan kapal, kendaraan, dan
penumpang di areal pelabuhan;
h.keamanan dan ketertiban di pelabuhan penyeberangan;
i.daftar penumpang dan kendaraan”.
Konsep Sispro ;Dalam peraturan diatas telah disebutkan pertimbangan-
pertimbangan dalam perencanaan penetapan lintas
penyeberangan, demikian juga siap yang menetapkan,
namun belum diperinci alur/prosedur bagaimana setiap
pertimbangan dalam perencanaan penetapan lintas
penyeberangan tersebut menjadi bagian dalam proses
penetapan lintas penyeberangan. Sehingga dalam sispro
penetapan lintas penyeberangan ini erlu dibuat rangkaian
alur mulai dari perencanaan lintas penyeberangan, dasar
pertimbangan, siapa yang melakukan setiap pertimbangan,
sampai dengan penetapan lintas penyeberangan tersebut.
B. Sispro Penetapan Lintas/Trayek Angkutan Sungai danDanau.
Dasar Peraturan Perundangan;1) UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:- Pasal 18 ayat (4):” Kegiatan angkutan sungai dan danau
disusun dan dilakukan secara terpadu dengan
memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan
satu kesatuan sistem transportasi nasional”, ayat (5):
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir14
“Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat
dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan
teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur”, dan
ayat (6): “Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang
dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar
dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan
kapal”.
- Pasal 19 ayat (1): “Untuk menunjang usaha pokok dapat
dilakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk
kepentingan sendiri”; ayat (2): “Kegiatan angkutan
sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara
Indonesia atau Badan Usaha dengan izin Pemerintah”.
- Pasal 28 ayat (3): “Izin usaha angkutan sungai dan
danau diberikan oleh: a.bupati/walikota sesuai dengan
domisili orang perseorangan warga negara Indonesia
atau Badan Usaha; atau b.Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan
warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang
berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta”; ayat (4):
“Selain memilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang
dioperasikan wajib memilki izin trayek yang diberikan
oleh: a.bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal
yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;
b.gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir15
provinsi; atau c.Menteri bagi kapal yang melayani trayek
antarprovinsi dan/atau antarnegara”.
2) PP 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan:- Pasal 14 ayat (1): ”Penyelenggaraan angkutan sungai
dan danau dilakukan: a.oleh perusahaan angkutan
sungai dan danau; b.dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan sungai dan
danau; dan c.di wilayah operasi perairan daratan”.
- Pasal 72 ayat (1): “Angkutan sungai dan danau
diselenggarakan dengan menggunakan: a. trayek tetap
dan teratur; b. trayek tidak tetap dan tidak teratur’: ayat
(2): “Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. trayek utama, yaitu
menghubungkan antar pelabuhan sungai dan danau
yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi;
b. trayek pengumpan, yaitu menghubungkan antar
pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai
pusat akumulasi dan distribusi dengan yang bukan
berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau
antar pelabuhan sungai dan danau yang bukan
berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi”.
- Pasal 73: “Usaha angkutan sungai dan danau dapat
melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, sesuai izin
usaha yang diberikan”.
- Pasal 74 ayat (1): “Usaha angkutan sungai dan danau
yang melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir16
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b,
hanya dapat mengangkut penumpang dan barang
berdasarkan sewa/charter atau perjanjian lainnya”.
3) Permenhub No. KM. 49 Tahun 2005 tentangSistranas
- Pasal 1: “Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)
merupakan tatanan transportasi yang terorganisasi
secara kesisteman untuk dijadikan sebagai pedoman
dan landasan dalam perencanaan, pembangunan,
penyelenggaraan transportasi guna mampu
mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang efektif
dan efisien”.
4) KM 73 tahun 2004 tentang PenyelenggaranAngkutan Sungai dan Danau
- Pasal 2 ayat (1): “Penetapan trayek dilakukan dengan
memperhatikan pengembangan wilayah potensi
angkutan dan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur
kereta api yang tersusun dalam satu kesatuan tatanan
transportasi nasional”, ayat (2): “Trayek berfungsi untuk
menghubungkan simpul pada pelabuhan sungai, danau,
dan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur”, ayat
(3): “Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau,
dilakukan dalam trayek tetap dan teratur serta dalam
trayek tidak tetap dan tidak teratur” dan ayat (4):
“Wilayah operasi angkutan sungai dan danau meliputi
sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan”.
- Pasal 12 ayat (1): ”Untuk pelayanan angkutan sungai
dan danau dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir17
dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam jaringan
trayek”; ayat (2): ”Jaringan trayek sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a.trayek utama,
yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai dan
danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran;
b.trayek cabang, yaitu menghubungkan antara
pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai
pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi
sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai
dan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat
penyebaran”; ayat (3): “Penetapan jaringan trayek
angkutan sungai dan danau dilakukan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a.tatanan
kepelabuhanan nasional, b.adanya demand (kebutuhan
angkutan), c.rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan
sungai dan danau, d.ketersediaan kapal sungai dan
danau (supply) sesuai dengan spesifikasi teknis kapal
dan spesifikasi pelabuhan pada trayek yang akan
dilayani, e.potensi perekonomian daerah”; ayat (4):
“Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) untuk pelayanan angkutan dalam
kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota”; ayat
(5): “Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) untuk pelayanan angkutan antar
kabupaten/kota dalam propinsi, ditetapkan oleh
Gubernur”; ayat (6): “Trayek tetap dan teratur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pelayanan
angkutan lintas batas antar Negara dan antar propinsi,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir18
ditetapkan oleh Gubernur tempat domisili
perusahaan/pemilik kapal sebagai tugas Dekonsentrasi”.
Konsep Sispro ;Berdasarkan uraian peraturan di atas, dapat dijabarkan
bahwa perencanaan dan penetapan lintas/trayek angkutan
sungai dan danau dilaksanakan dengan memperhatikan
arah pengembangan transportasi serta peran dan fungsi
angkutan sehingga terwujud jaringan transportasi sungai
dan danau yang mampu mendukung pertumbuhan wilayah
khususnya ekonomi sekaligus menjangkau daerah
terpencil dan pedalaman.
Di dalam Permenhub No. KM. 49 Tahun 2005 tentang
Sistranas telah dijelaskan secara rinci tentang pedoman
perencanaan sistem transportasi nasional, dan sesuai
dengan UU 17/2008 tentang Pelayaran Pasal 18 ayat (4)
telah disebutkan bahwa Sistranas merupakan pedoman
nasional dalam perencanaan jaringan transportasi di
seluruh Indonesia. Dalam Sitranas disebutkan bahwa arah
perencanaan sistem transptasi adalah tercapainya sistem
transportasi yang efektif dan efisien. Dalam sistranas
memang belum disebutkan secara eksplisit tentang Sispro
dalam Penetapan Lintas/Trayek Angkutan Sungai Dan
Danau
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir19
C. Sispro Penempatan Kapal Pada Lintas Penyeberangan.
Dasar Peraturan Perundangan;1) UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:- Pasal 21 (1): “Kegiatan angkutan penyeberangan di
dalam negeri dilakukan oleh Badan Usaha dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia yang
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki
oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia”; ayat
(2): “Kegiatan angkutan penyeberangan antara Negara
Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan
berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara yang bersangkutan”;
ayat (3): “Angkutan penyeberangan yang dilakukan
antara dua negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera
Indonesia dan/atau kapal berbendera negara yang
bersangkutan”.
- Pasal 28 ayat (5): “ Izin usaha angkutan penyeberangan
diberikan oleh: a.bupati/walikota sesuai dengan domisili
Badan Usaha; atau b.Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta untuk Badan Usaha yang berdomisili di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta”; ayat (6): “Selain
memilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang
dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian
kapal yang diberikan oleh: a.bupati/walikota yang
bersangkutan bagi kapal yang melayani lintas
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir20
pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota; b.gubernur
provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang melayani
lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
dan c.Menteri bagi kapal yang melayani lintas
pelabuhan antarprovinsi dan/atau antar negara”.
- Pasal 29 ayat (1): “Untuk mendapatkan izin usaha
angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) Badan Usaha wajib memiliki kapal berbendera
Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175
(seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage)”.
2) PP 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan:- Pasal 16 ayat (1): “Penyelenggaraan angkutan
penyeberangan dilakukan: a.oleh perusahaan angkutan
penyeberangan; b.dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan
penyeberangan; c.dalam jadwal yang tetap dan teratur;
d.untuk melayani lintas mengenai penyeberangan yang
ditetapkan oleh Menteri”.
- Pasal 75 ayat (4): “Penempatan kapal pada lintas
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan
penyeberangan yang bersangkutan”; ayat (5):
“Perusahaan penyeberangan yang telah menempatkan
kapal pada lintas penyeberangan wajib melaporkan
kepada Menteri dan melayani kegiatan lintas
penyeberangan pada lintasan dimaksud sekurang
kurangnya 6 (enam) bulan serta melaporkan kepada
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir21
Menteri pelaksanaan kegiatan operasional angkutan
dilintasan tersebut”.
3) PP 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan:- Pasal 5 ayat (1) Setiap kapal wajib memenuhi
persayaratan kelaiklautan kapal yang meliputi:
a.keselamatan kapal; b.pengawakan kapal;
c.manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan
pencegahan pencemaran dari kapal; d.pemuatan; dan
e.status hukum kapal”; ayat (2): “Pemenuhan setiap
persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kapal
dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini”.
- Pasal 9 ayat (1): “Setiap kapal yang berlayar di daerah
pelayaran wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan
kapal sesuai dengan daerah pelayarannya”.
4) KM 32 tahun 2001 tentang PenyelenggaranAngkutan Pnyeberangan
- Pasal 10: “Setiap kapal yang melayani angkutan
penyeberangan, wajib memenuhi persyaratan:
a.memenuhi persyaratan teknis laik laut dan standar
pelayan minimal kapal penyeberangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; b.memiliki fasilitas sesuai
dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada
lintas yang dilayani; c.memiliki dan/atau mempekerjakan
awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang
diperlukan untuk kapal penyeberangan dan dapat
berbahasa Indonesia serta mengetahui kondisi wilayah
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir22
operasi yang dilayani; d.memiliki fasilitas bagi kebutuhan
awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta
muatannya sesuai dengan persyaratan teknis yang
berlaku; e.mencantumkan identitas perusahaan dan
nama kapal yang ditempatkan pada sebelah samping
kiri dan kanan kapal; f.mencantumkan
informasi/petunjuk yang diperlukan dengan
menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris”.
- Pasal 11: “Dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan
angkutan penyeberangan, awak kapal yang bertugas
wajib: a.memakai pakaian seragam yang dilengkapi
dengan identitas perusahaan; b.memakai kartu tanda
pengenal awak kapal sesuai yang dtkeluarkan oleh
perusahaan; c.bertingkah laku sopan dan ramah; d.tidak
mengkonsumsi/menggunakan minimum yang
mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat
lain yang dapat mempengaruhi pelayanan dan
keselamatan dalam pelayaran; e.mematuhi waktu kerja,
waktu istirahat dan pergantian awak kapal sesuai
dengan ketrentuan yang berlaku”.
- Pasal 23 ayat (1): “Penempatan kapal pada setiap lintas
penyeberangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis
lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang akan
dilayani”; ayat (2): “Kapal yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh beroperasi”.
- Pasal 24 ayat (1): “Penempatan jumlah kapal pada
setiap lintas penyeberangan harus memperhatikan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir23
keseimbangan antara kebutuhan pengguna jasa dan
penyedia jasa angkutan”; ayat (2): “Penambahan
kapasitas angkut pada setiap lintas penyeberangan
dilakukan dengan mempertimbangkan: a.faktor muat
rata-rata kapal lintas penyeberangan tersebut sudah
mencapai sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) % per
tahun,dan b.belum optimalnya frekuensi pelayanan
kapal yang ditempatkan”; ayat (3): ”Dalam hal frekuensi
pelayanan kapal yang ditempatkan sudah optimal, dapat
dilakukan: a.penambahan jumlah kapal, b.penggantian
kapal dengan ukuran yang lebih besar”; ayat (4):
”Penambahan frekuensi kapal atau penambahan jumlah
kapal atau penggantian ukuran kapal yang ditempatkan
pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus
mempertimbangkan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas
prasarana yang tersedia”; ayat (5): ”Penambahan
kapasitas angkut kapal pada setiap lintas
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan (3), harus tetap memperhatikan faktor muatan rata-
rata sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) % per tahun
dengan tidak menambah waktu sandar dan waktu layar
dari masing-masing kapal”.
- Pasal 26 ayat (1): “Dalam rangka pengembangan atau
pengisian lintas penyeberangan yang membutuhkan
penambahan atau penempatan kapal, didasarkan pada
pertimbangan:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir24
a.Untuk pengembangan lintas penyeberangan yang
sudah beroperasi:1).jumlah trip per hari dan jumlah yang
dizinkan melayani lintas yang diterapkan, 2).jumlah
kapasitas kapal rata-rata tersedia, 3).jumlah kapasitas
kapal rata-rata terpakai, 4).faktor muat, 5).fasilitas
prasarana pelabuhan yang tersedia, dan/atau 6).tingkat
kemampuan pelayanan alur;
b.Untuk pengisian lintas baru: 1).tersedia prasarana
pelabuhan yang memadai, 2).potensi bangkitan
angkutan, 3).potensi ekonomi wilayah”;
ayat (2): “Penambahan atau penempatan kapal,
dilakukan berdasarkan evaluasi sebagai pertimbangan
untuk diberikan persetujuan oleh: a.Direktur Jenderal
atau pejabat yang ditunjuk, untuk lintas antar negara,
dan lintas antar kota antar propopinsi, b.Gubernur, untuk
lintas antar kabupaten/kota dalam propinsi,
c.Bupati/Walikota, untuk lintas dalam kabupaten/kota”.
- Pasal 37 ayat (1): “Untuk mengoperasikan kapal tertentu
pada lintas yang telah ditetapkan diperlukan persetujuan
pengoperasian kapal”; ayat (2): “Persetujuan
pengoperasian kapal angkutan penyeberangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan
penyeberangan yang telah memiliki izin usaha angkutan
penyeberangan selambat-lambatnya 1 tahun setelah izin
usaha diperoleh”; ayat (3): “Persetujuan pengoperasian
kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir25
pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang”.
- Pasal 38 ayat (1): ”Permohonan persetujuan
pengoperasian kapal angkutan penyeberangan,
diajukan kepada: a.Direktur Jenderal, untuklintas
penyeberangan antara negara dan lintas
penyeberangan antar propinsi, b.Gubernur, untuk lintas
penyeberangan antar kabupaten/kota dalam propinsi,
c.Bupati/Walikota, untuk lintas penyeberangan dalam
kabupaten/kota”; ayat (2): ”Permohonan persetujuan
pengoperasian kapal angkutan penyeberangan
sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat: a.surat izin
usaha angkutan penyeberangan, b.bukti kesiapan kapal
untuk dioperasikan, antara lain memiliki sertifikat
kesempurnaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut dan dikelaskan oleh Biro Klasifikasi Indonesia serta
kapal yang sesuai dengan spesifikasi teksis lintas dan
pelabuhan penyeberangan yang akan dilayani, c.nama
dan ukuran kapal (GRT), d.lintas yang akan dilayani,
e.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”.
- Pasal 39 ayat (1): ”Apabila terjadi perubahan terhadap
persetujuan pengoperasian kapal angkutan
penyeberangan sebagaimana dalam Pasal 37 yang
menyangkut pengalihan kepemilikan perusahaan,
pengalihan kepemilikan kapal, perubahan nama kapal,
dan penggantian kapal, wajib dilaporkan kepada
pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan
penyeberangan”.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir26
- Pasal 40 ayat (1): ”Pemberian atau penolakan atas
permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan
penyeberangan diberikan oleh pejabat pemberi
persetujuan pengoperasian kapal angkutan
penyeberangan selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan
diterima secara lengkap”; ayat (2): ”Apabila permohonan
persetujuan pengoperasian kapal angkutan
penyeberangan ditolak, pejabat yang berwenang
mengeluarkan persetujuan pengoperasian kapal
angkutan penyeberangan wajib memberikan alasan
penolakan”; ayat (3): ”Permohonan yang
ditolaksebagaimana pada ayat (2) dapat diajukan
kembali dengan permohonan baru, setelah pemohon
melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2)”.
- Pasal 51: ”Persetujuan pengoperasian kapal angkutan
penyeberangan dapat dicabut, bilamana perusahaan:
a.tidak mengoperasikan kapal pada lntas
penyeberangan yang telah ditetapkan dalam
persetujuan pengoperasian kapal angkutan
penyeberangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
tanpa alasan yang jelas, b.tidak memenuhi kewajiban
yang telah ditentukan bagi pemegang persetujuan
pengoperasian kapal angkutan penyeberangan”.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir27
5).Safety Of Life Of Sea (SOLAS 1973) besertakeseluruhan amandemennya yang diterbitkan olehIMO
Konsep Sispro ;Berdasarkan telaah dari substansi peraturan perundang-
undangan tersebut diperoleh beberapa gambaran sebagai
berikut;
- Belum terlihat secara jelas apa dan siapa yg
bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan,
- Belum dapat dijadikan sebagai sispro penempatan
kapal pada lintas/trayek angkutan sungai dan danau,
karena belum menggambarkan rangkaian kegiatan,
mulai dari awal hingga akhir,
- Terminologi sispro belum ada tersirat secara eksplisit
pada substansi aturan tersebut, meskipun sebagian
dari substansi dapat dijadikan sebagai input
penyusunan sispro penempatan kapal pada
lintas/trayek angkutan sungai dan danau.
D. Sispro Penempatan Kapal Pada Lintas/TrayekAngkutan Sungai dan Danau.
Dasar Peraturan Perundangan;1) UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:- Pasal 18 ayat (1): “Kegiatan angkutan sungai dan danau
di dalam negeri dilakukan oleh orang perseorangan
warga negara Indonesia atau Badan Usaha dengan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir28
menggunakan kapal berbendera Indonesia yang
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki
oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia”; ayat
(4):” Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan
dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra
dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem
transportasi nasional”, ayat (5): “Kegiatan angkutan
sungai dan danau dapat dilaksanakan dengan
menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak
tetap dan tidak teratur”, dan ayat (6): “Kegiatan
angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut
kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal”.
- Pasal 19 ayat (1): “Untuk menunjang usaha pokok dapat
dilakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk
kepentingan sendiri”; ayat (2): “Kegiatan angkutan
sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara
Indonesia atau Badan Usaha dengan izin Pemerintah”.
- Pasal 28 ayat (3): “Izin usaha angkutan sungai dan
danau diberikan oleh: a.bupati/walikota sesuai dengan
domisili orang perseorangan warga negara Indonesia
atau Badan Usaha; atau b.Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta untuk orang perseorangan
warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang
berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta”; ayat (4):
“Selain memilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir29
dioperasikan wajib memilki izin trayek yang diberikan
oleh: a.bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal
yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;
b.gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah
provinsi; atau c.Menteri bagi kapal yang melayani trayek
antarprovinsi dan/atau antarnegara”.
2) PP 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan:- Pasal 72 ayat (1): “Angkutan sungai dan danau
diselenggarakan dengan menggunakan: a. trayek tetap
dan teratur; b. trayek tidak tetap dan tidak teratur’: ayat
(2): “Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. trayek utama, yaitu
menghubungkan antar pelabuhan sungai dan danau
yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi;
b. trayek pengumpan, yaitu menghubungkan antar
pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai
pusat akumulasi dan distribusi dengan yang bukan
berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau
antar pelabuhan sungai dan danau yang bukan
berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi”.
- Pasal 73: “Usaha angkutan sungai dan danau dapat
melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, sesuai izin
usaha yang diberikan”.
- Pasal 74 ayat (1): “Usaha angkutan sungai dan danau
yang melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir30
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b,
hanya dapat mengangkut penumpang dan barang
berdasarkan sewa/charter atau perjanjian lainnya”.
3) PP 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan:- Pasal 5 ayat (1) Setiap kapal wajib memenuhi
persayaratan kelaiklautan kapal yang meliputi:
a.keselamatan kapal; b.pengawakan kapal;
c.manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan
pencegahan pencemaran dari kapal; d.pemuatan; dan
e.status hukum kapal”; ayat (2): “Pemenuhan setiap
persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kapal
dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini”.
- Pasal 9 ayat (1): “Setiap kapal yang berlayar di daerah
pelayaran wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan
kapal sesuai dengan daerah pelayarannya”.
4) KM 73 tahun 2004 tentang PenyelenggaranAngkutan Sungai dan Danau
- Pasal 39: “Izin usaha angkutan sungai dan danau hanya
diberikan kepada pengusaha yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut : a.perorangan Warga
Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk
Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau
Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
b.memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon
yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir31
Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia
perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha
angkutan sungai dan danau; c.pernyataan tertulis
sanggup memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit
kapal yang memenuhi persyaratan teknis / kelaikan
sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek yang
akan dilayani, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, d.memiliki surat keterangan
domisili perusahaan / pemilik; e.memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)”.
- Pasal 40: “Permohonan izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39, diajukan kepada:
a.Bupati/Walikota setempat, sesuai dengan domisili
perusahaan / pemilik; b.Gubernur / Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, untuk pemohon yang
berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta”.
- Pasal 41 ayat (1): “Pemberian izin usaha atau
penolakan permohonan izin usaha diberikan oleh
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap” ayat (2):
“Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara tertulis
dengan disertai alasan penolakan”.
- Pasal 43 ayat (1): “Pengusaha yang telah mendapatkan
izin usaha angkutan orang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39, mengajukan permohonan persetujuan
pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau”; ayat
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir32
(2): “Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai
dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang”; ayat (3): “Persetujuan pengoperasian
kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), diberikan kepada
perusahaan/pemilik angkutan sungai dan danau untuk
mengoperasikan kapal pada trayek yang telah
ditetapkan”; ayat (4): “Permohonan persetujuan
pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada:
a.Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi, untuk trayek
angkutan sungai dan danau antar negara dan trayek
angkutan sungai dan danau antar kota antar propinsi;
b.Gubernur untuk trayek angkutan sungai dan danau
antar kota dalam propinsi; c.Bupati/Walikota untuk
trayek angkutan sungai dan danau dalam
kabupaten/kota”.
- Pasal 44 ayat (1): “Pemberian atau penolakan
persetujuan pengoperasian kapal angkutan orang
diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (4), selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap”;
ayat (2): “Penolakan atas permohonan persetujuan
pengoperasian kapal angkutan orang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis
disertai alasan penolakan”.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir33
- Pasal 46: “Untuk pengusaha angkutan barang dan/atau
hewan tidak diperlukan persetujuan pengoperasian
kapal”.
- Pasal 47 ayat (1): “Untuk menjalankan kegiatan
angkutan khusus sungai dan danau, wajib memiliki
persetujuan pengoperasian kapal”; ayat (2): “Untuk
memperoleh persetujuan pengoperasian kapal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi
persyaratan: a.memiliki izin usaha pokoknya; b.memiliki
kapal berbendera Indonesia yang memenuhi
persyaratan teknis/kelaikan; c. memiliki tenaga ahli
dibidang angkutan sungai dan danau”.
- Pasal 48 ayat (1): “Permohonan persetujuan
pengoperasian kapal angkutan khusus sungai dan
danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1),
diajukan kepada: a.Gubernur sebagai tugas
dekonsentrasi, untuk trayek angkutan sungai dan danau
antar negara dan trayek angkutan sungai dan danau
antar kota antar propinsi; b.Gubernur untuk trayek
angkutan sungai dan danau antar kota dalam propinsi;
c.Bupati / Walikota untuk trayek angkutan sungai dan
danau dalam kabupaten/kota”; ayat (2): “Persetujuan
pengoperasian kapal diberikan oleh pejabat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang”; ayat (3):
“Persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus
sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), diberikan kepada perusahaan yang mengoperasikan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir34
kapal untuk angkutan khusus sungai dan danau pada
trayek yang telah ditetapkan”.
- Pasal 49 ayat (1): “Pemberian atau penolakan
persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus
sungai dan danau diberikan oleh pejabat pemberi
persetujuan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja setelah permohonan diterima secara lengkap”;
ayat (2): “Penolakan atas permohonan persetujuan
pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diberikan secara tertulis disertai alasan
penolakan”.
5).Safety Of Life Of Sea (SOLAS 1973) besertakeseluruhan amandemennya yang diterbitkan olehIMO
Konsep Sispro ;Berdasarkan telaah dari substansi peraturan perundang-
undangan tersebut diperoleh beberapa gambaran sebagai
berikut;
- Belum terlihat secara jelas apa dan siapa yg
bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan,
- Belum dapat dijadikan sebagai sispro penempatan
kapal pada lintas/trayek angkutan sungai dan danau,
karena belum menggambarkan rangkaian kegiatan,
mulai dari awal hingga akhir,
- Terminologi sispro belum ada tersirat secara eksplisit
pada substansi aturan tersebut, meskipun sebagian
dari substansi dapat dijadikan sebagai input
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir35
penyusunan sispro penempatan kapal pada
lintas/trayek angkutan sungai dan danau.
E. Sispro Pelayanan Penumpang di KapalPenyeberangan.
Dasar Peraturan Perundangan;1) UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:- Pasal 40 ayat (1): “Perusahaan angkutan di perairan
bertangggung jawab terhadap keselamatan dan
keamanan penumpang dan/atau barang yang
diangkutnya”,
- Pasal 42 ayat (1): Perusahaan angkutan di perairan
wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi
penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5
(lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia”,
- Pasal 91 ayat (1): “Setiap kapal,sesuai dengan jenis dan
ukurannya, harus dilengkapi dengan informasi stabilitas
untuk memungkinkan nahkoda menentukan semua
keadaan pemuatan yang layak pada setiap kondisi
kapal”, ayat (2): “Cara pemuatan dan pemadatan barang
serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan
keselamatan kapal”, ayat (3): “Muatan geladak diizinkan
dengan mempertimbangkan: a. Kekuatan konstruksi
geladak, b. Stabilitas kapal, c. Alat-alat pencegah
terjadinya pergeseran muatan geladak, d. Keleluasaan
jalan masuk atau keluar dari ruang akomodasi, saluran-
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir36
saluran pemadam kebakaran, pandangan juru mudi,
pipa-pipa digeladak, peralatan bongkar muat dan
operasional awak kapal”.
- Pasal 124 ayat (1): “Setiap pengadaan, pembangunan,
dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta
pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus
memenuhi persyaratan keselamatan kapal”, dan ayat
(2): “Persyaratan keselamatan kapal meliputi: a.
material, b. konstruksi, c. bangunan, d. permesinan dan
perlistrikan, e. stabilitas, f. tata susunan serta
perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan
radio, g. elektronika kapal”,
- Pasal 170 (1): “Pemilik atau operator kapal yang
mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu harus
memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal”.
2) PP 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan:- Pasal 86 ayat (1): “Perusahaan angkutan di perairan
wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan
khusus bagi penumpang penyandang cacat atau orang
sakit”, ayat (2): Penyediaan fasilitas dan pemberian
pelayanan khusus berupa: a. pemberian prioritas untuk
mendapatkan tiket angkutan, b. Memberikan pelayanan
untuk memudahkan naik dan turun dari kapal, c.
Menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama
di kapal, d. Menyediakan tempat untuk orang sakit yang
mengharuskan diangkat dalam posisi tidur serta tempat
dan fasilitas bagi penumpang yang mengindap penyakit
menular.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir37
3) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentangPerkapalan:
- Pasal 69 ayat (1): “Kapal sesuai dengan jenis dan
ukurannya harus dilengkapi: a. sistem pemadam
kebakaran dan alat pemadam kebakaran jinjing yang
memenuhi persyaratan; dan b. perlengkapan petugas
pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan”.
- Pasal 70 ayat (1): “Kapal sesuai dengan jenis, ukuran
dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong”,
ayat (2): “Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat; b.
mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik,
sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan; c.
diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat; d.
telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian
dalam pengoperasian dan diberi tanda legalitas; e.
dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal
dan/atau spesifikasi alat penolong; dan f. ditempatkan
pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku”,
Ayat (3): “Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) terdiri dari: a. alat penolong perorangan; b.
sekoci penolong; c. rakit penolong kembung; d. rakit
penolong tegar; e. sekoci penyelamat; f. alat apung; dan
g. alat peluncur”.
- Pasal 78 ayat (1): “Di kapal harus tersedia ruangan yang
dapat digunakan untuk akomodasi awak kapal,
termasuk taruna, yang dipisahkan oleh sekat-sekat dari
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir38
ruangan lainnya sesuai dengan persyaratan”, ayat (2):
“Ruang akomodasi tidak boleh berhubungan langsung
dengan ruang mesin dan ruang ketel” ayat (3): “Jalan
masuk keruang akomodasi dan keruang kerja anak
buah kapal bagian mesin, harus mudah dicapai dari luar
ruang mesin dan ruang ketel”, ayat (4): “Di ruang
akomodasi harus terdapat perlengkapan akomodasi
awak kapal dan ventilasi udara yang cukup serta
terpisah dari ventilasi udara untuk ruang mesin untuk
ruang mesin dan ruang muatan”, ayat (5): “Di setiap
kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta
dapur bagi awak kapal sesuai dengan persyaratan”.
- Pasal 79 ayat (1): “Ruang penumpang harus dipisahkan
dengan sekat dari kamar awak kapal, ruang muatan dan
ruang lainnya”, ayat (2): “Ruang penumpang harus
memenuhi persyaratan tingkat kebisingan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku”, ayat (3): “Ruang
penumpang harus dilengkapi ventilasi dan penerangan
yang cukup”, ayat (4): “Ruang penumpang tidak boleh
berhubungan langsung dengan ruang mesin dan ruang
ketel”, ayat (5): “Ruang penumpang harus aman
terhadap hujan, angin dan panas matahari”, ayat (6):
“Geladak terendah yang boleh digunakan sebagai
geladak penumpang adalah geladak teratas yang
terletak dibawah garis air, dengan ketentuan geladak
dimaksud, harus mendapatkan ventilasi,penerangan dan
tingkap sisi yang cukup”, ayat (7): ”Dikapal harus
tersedia perlengkapan akomodasi penumpang yang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir39
cukup”, ayat (8): “Untuk setiap penumpang geladak
harus tersedia ruangan degan luas geladak sekurang-
kurangnya 1,12 m2 ditambah dengan 0,37 m2 luas
geladak untuk ruang peranginan”, ayat (9): “Untuk
setiap penumpang kamar harus tersedia ruangan
sekurang-kurangnya 3,10 m3, ditambah dengan 0,37 m2
luas geladak untuk ruang peranginan”, ayat (10): “Di
kapal, berdasarkan daerah pelayarannya, harus tersedia
perbekalan yang cukup bagi penumpang”, ayat (11): “Di
kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta
dapur untuk penumpang sesuai dengan persyaratan”.
- Pasal 80 ayat (1): “Dikapal penumpang sesuai dengan
ukuran dan daerah pelayaran harus tersedia seorang
dokter dibantu oleh juru rawat, kamar perawatan dan
perlengkapannya serta obat-oabatan yang memenuhi
syarat”.
4) KM 32 tahun 2001 Penyelenggaraan AngkutanPenyeberangan
- Pasal 10: “Setiap kapal yang melayani angkutan
penyeberangan, wajib memenuhi persyaratan: a.
memenuhi persyaratan teknis laik laut dan standar
pelayan minimal kapal penyeberangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, b. memiliki fasilitas sesuai
dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada
lintas yang dilayani, c. memiliki dan/atau
mempekerjakan awak kapal yang memenuhi
persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal
penyeberangan dan dapat berbahasa Indonesia serta
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir40
mengetahui kondisi wilayah operasi yang dilayani, d.
memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun
penumpang dan kendaraan beserta muatannya sesuai
dengan persyaratan teknis yang berlaku, e.
mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal
yang ditempatkan pada sebelah samping kiri dan kanan
kapal, f. mencantumkan informasi/petunjuk yang
diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris”.
- Pasal 42: “PerUusahaan angkutan penyeberangan yang
telah memperoleh persetujuan pengoperasian, wajib:
a.mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan
berdasarkan persetujuan pengoperasian yang dimiliki;
b.mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan
teknis kelaikan kapal dan laik laut;
c. memperkerjakan awak kapal yang mjemenuhi
persyatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak
kapal;
e.memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi
pertanggungan kecelakaan dan penumpang umum
sesuai peraturan yang berlaku;
f.melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan
perusahaan dan/atau domisili perusahaan;
g.meminta pengesahan dari pejabat pemberi
persetujuan pengoperasian apabila akan mengalihkan
lintas pengoperasian kapal;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir41
h.mentatati ketentuan wajib angkut kiriman pos sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.melaporkan kegiatan operasional kapal setiap tahun;
j.melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi
persetujuan pengoperasian kapal angkutan
penyeberangan, apabila terjadi perubahan alamat dan
perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
terjadi perubahan;
k.melayani lintas sesuai dengan persetujuan
pengoperasian yang diberikan,denagn cara:
1)mengoperasikan kapal secara tepat waktu sesuai
dengan jadwal sejak saat pemberangkatan sampai di
temnpat pelabuhan penyeberangan tujuan;
2)memelihara kebersihan dan kenyamanan kapal yang
dioperasikan; 3)memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada pengguna jasa; 4)mempekerjakan awak kapal
yang dilengkapi dengan pakain seragam, dan
menggunakan tanda pengenal perusahaan”.
- Pasal 43 ayat (1): “Setiap awak kapal yang
mengoperasikan kapal harus mematuhi tata cara
menaikkan dan menurunkan penumpang, dan
kendaraan beserta muatannya”.
- Pasal 44 ayat (1): “Penumpang dan kendaraan beserta
muatannya, yang telah melunasi pembayaran biaya
angkutan wajib diberi karcis sebagai tanda bukti atas
pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati”; ayat
(2): “Untuk penumpang dan kendaraan beserta
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir42
muatannya yang telah diberikan karcis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan
pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum
dalam karcisnya”; ayat (3): “Karcis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan dikeluarkan oleh
perusahaan angkutan penyeberangan baik sendiri-
sendiri maupun secara terpadu”.
- Pasal 45 ayat (1): “Untuk lebih menjamin kepastian
jadual perjalanan kapal bagi pemakai jasa angkuitan,
perusahaan angkutan penyeberangan wajib
mengumumkan jadual perjalanan kapal yang telah
ditetapkan pada papan pengumuman di poelabuhan
penyeberangan setempat”; ayat (2): “Apabila
perusahaan angkutan penyeberangan yang melayani
pada lintasan tertentu tidak dapat melaksanakan
pelayanan angkutan, perusahaan yang bersangkutan
harus melaporkan secara tertulis beserta alasannya
kepada Pejabat pemberi persetujuan pengoperasian
kapal angkutan penyeberangan atau Pejabat yang
ditunjuk”.
5) KM 71 tahun 1999 tentang Aksesbilitas bagiPenyandang Cacat dan Orang Sakit pada Saranadan Prasarana Perhubungan
6) SK Dirjen No. 73/AP005/DRJD/2003 tentangPersyaratan Pelayanan Minimal AngkutanPenyeberangan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir43
7) SK Dirjen No. 73/AP005/DRJD/2003 tentangPersyaratan Pelayanan Minimal AngkutanPenyeberangan
8) SK Dirjen AP.005/3/13/DRPD/94 tentang PetunjukTeknis Persyaratan Pelayanan Minimal KapalSungai, Danau dan Penyeberangan
9).Safety Of Life Of Sea (SOLAS 1973) besertakeseluruhan amandemennya yang diterbitkan olehIMO:
- Chapter III: Live Saving Apliances and Arrangeents,
Regulatioan 22: Personal Live Saving Appliances: ”Alat
keselamatan diri meliputi:
1). Lifebuoys/pelampung jumlahnya disesuaikan
dengan ukuran kapal,
2). Lifejackets (baju pelampung) untuk 100% awak
kapal dan penumpang yang tidak kurang dari
tambahan 5% dari total jumlah penumpang,
3). Lifejacket lights (baju pelampung dengan cahaya)
untuk 100% awak kapal dan penumpang, dan
4) Immersion suits and thermal protection aid yang
dletakkan di dalam setiap sekoci penyelamat.
F. Sispro Pelayanan Penumpang di Kapal Sungai dandanau.
Dasar Peraturan Perundangan;1) UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir44
- Pasal 40 ayat (1): “Perusahaan angkutan di perairan
bertangggung jawab terhadap keselamatan dan
keamanan penumpang dan/atau barang yang
diangkutnya”,
- Pasal 42 ayat (1): Perusahaan angkutan di perairan
wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi
penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5
(lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia”,
- Pasal 91 ayat (1): “Setiap kapal,sesuai dengan jenis dan
ukurannya, harus dilengkapi dengan informasi stabilitas
untuk memungkinkan nahkoda menentukan semua
keadaan pemuatan yang layak pada setiap kondisi
kapal”, ayat (2): “Cara pemuatan dan pemadatan barang
serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan
keselamatan kapal”, ayat (3): “Muatan geladak diizinkan
dengan mempertimbangkan: a. Kekuatan konstruksi
geladak, b. Stabilitas kapal, c. Alat-alat pencegah
terjadinya pergeseran muatan geladak, d. Keleluasaan
jalan masuk atau keluar dari ruang akomodasi, saluran-
saluran pemadam kebakaran, pandangan juru mudi,
pipa-pipa digeladak, peralatan bongkar muat dan
operasional awak kapal”.
- Pasal 124 ayat (1): “Setiap pengadaan, pembangunan,
dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta
pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus
memenuhi persyaratan keselamatan kapal”, dan ayat
(2): “Persyaratan keselamatan kapal meliputi: a.
material, b. konstruksi, c. bangunan, d. permesinan dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir45
perlistrikan, e. stabilitas, f. tata susunan serta
perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan
radio, g. elektronika kapal”,
- Pasal 170 (1): “Pemilik atau operator kapal yang
mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu harus
memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal”.
2) PP 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan:- Pasal 86 ayat (1): “Perusahaan angkutan di perairan
wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan
khusus bagi penumpang penyandang cacat atau orang
sakit”, ayat (2): Penyediaan fasilitas dan pemberian
pelayanan khusus berupa: a. pemberian prioritas untuk
mendapatkan tiket angkutan, b. Memberikan pelayanan
untuk memudahkan naik dan turun dari kapal, c.
Menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama
di kapal, d. Menyediakan tempat untuk orang sakit yang
mengharuskan diangkat dalam posisi tidur serta tempat
dan fasilitas bagi penumpang yang mengindap penyakit
menular.
3) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentangPerkapalan:
- Pasal 69 ayat (1): “Kapal sesuai dengan jenis dan
ukurannya harus dilengkapi: a. sistem pemadam
kebakaran dan alat pemadam kebakaran jinjing yang
memenuhi persyaratan; dan b. perlengkapan petugas
pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan”.
- Pasal 70 ayat (1): “Kapal sesuai dengan jenis, ukuran
dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong”,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir46
ayat (2): “Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat; b.
mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik,
sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan; c.
diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat; d.
telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian
dalam pengoperasian dan diberi tanda legalitas; e.
dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal
dan/atau spesifikasi alat penolong; dan f. ditempatkan
pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku”,
Ayat (3): “Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) terdiri dari: a. alat penolong perorangan; b.
sekoci penolong; c. rakit penolong kembung; d. rakit
penolong tegar; e. sekoci penyelamat; f. alat apung; dan
g. alat peluncur”.
- Pasal 78 ayat (1): “Di kapal harus tersedia ruangan yang
dapat digunakan untuk akomodasi awak kapal,
termasuk taruna, yang dipisahkan oleh sekat-sekat dari
ruangan lainnya sesuai dengan persyaratan”, ayat (2):
“Ruang akomodasi tidak boleh berhubungan langsung
dengan ruang mesin dan ruang ketel” ayat (3): “Jalan
masuk keruang akomodasi dan keruang kerja anak
buah kapal bagian mesin, harus mudah dicapai dari luar
ruang mesin dan ruang ketel”, ayat (4): “Di ruang
akomodasi harus terdapat perlengkapan akomodasi
awak kapal dan ventilasi udara yang cukup serta
terpisah dari ventilasi udara untuk ruang mesin untuk
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir47
ruang mesin dan ruang muatan”, ayat (5): “Di setiap
kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta
dapur bagi awak kapal sesuai dengan persyaratan”.
- Pasal 79 ayat (1): “Ruang penumpang harus dipisahkan
dengan sekat dari kamar awak kapal, ruang muatan dan
ruang lainnya”, ayat (2): “Ruang penumpang harus
memenuhi persyaratan tingkat kebisingan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku”, ayat (3): “Ruang
penumpang harus dilengkapi ventilasi dan penerangan
yang cukup”, ayat (4): “Ruang penumpang tidak boleh
berhubungan langsung dengan ruang mesin dan ruang
ketel”, ayat (5): “Ruang penumpang harus aman
terhadap hujan, angin dan panas matahari”, ayat (6):
“Geladak terendah yang boleh digunakan sebagai
geladak penumpang adalah geladak teratas yang
terletak dibawah garis air,dengan ketentuan geladak
dimaksud, harus mendapatkan ventilasi,penerangan dan
tingkap sisi yang cukup”, ayat (7): ”Dikapal harus
tersedia perlengkapan akomodasi penumpang yang
cukup”, ayat (8): “Untuk setiap penumpang geladak
harus tersedia ruangan degan luas geladak sekurang-
kurangnya 1,12 m2 ditambah dengan 0,37 m2 luas
geladak untuk ruang peranginan”, ayat (9): “Untuk
setiap penumpang kamar harus tersedia ruangan
sekurang-kurangnya 3,10 m3, ditambah dengan 0,37 m2
luas geladak untuk ruang peranginan”, ayat (10): “Di
kapal, berdasarkan daerah pelayarannya, harus tersedia
perbekalan yang cukup bagi penumpang”, ayat (11): “Di
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir48
kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta
dapur untuk penumpang sesuai dengan persyaratan”.
- Pasal 80 ayat (1): “Dikapal penumpang sesuai dengan
ukuran dan daerah pelayaran harus tersedia seorang
dokter dibantu oleh juru rawat, kamar perawatan dan
perlengkapannya serta obat-oabatan yang memenuhi
syarat”.
4) KM 73 tahun 2004 Penyelenggaraan AngkutanSungai dan Danau:
- Pasal 4 ayat (1): “Setiap kapal yang melayani angkutan
sungai dan danau, wajib memenuhi persyaratan: a.
memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, b. memiliki fasilitas sesuai
dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada
trayek yang dilayani, c. memiliki awak kapal sesuai
dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal
sungai dan danau, d. memiliki fasilitas utama dan/atau
fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal
maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai
dengan persyaratan teknis yang berlaku, e.
mencantumkan identitas perusahaan / pemilik dan nama
kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah
dibaca dari samping kiri dan kanan kapal, f.
mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan
dengan menggunakan bahasa Indonesia”.
- Pasal 62 ayat (1): ”Penyandang cacat dan orang sakit
diberikan prioritas kemudahan dalam pembelian karcis”,
ayat (2): “Pengusaha angkutan wajib menyediakan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir49
perangkat peralatan atau papan, untuk memudahkan
penumpang penyandang cacat yang menggunakan
kursi roda dapat naik dan turun ke dan dari kapal
dengan mudah”, dan Pasal 63: “Apabila dalam
pengangkutan terdapat orang sakit, penderita
diupayakan untuk dapat ditempatkan pada tempat yang
memadai”.
5) KM 71 tahun 1999 tentang Aksesbilitas bagiPenyandang Cacat dan Orang Sakit pada Saranadan Prasarana Perhubungan
6) SK Dirjen No. 73/AP005/DRJD/2003 tentangPersyaratan Pelayanan Minimal AngkutanPenyeberangan
7) SK Dirjen AP.005/3/13/DRPD/94 tentang PetunjukTeknis Persyaratan Pelayanan Minimal KapalSungai, Danau dan Penyeberangan
8).Safety Of Life Of Sea (SOLAS 1973) besertakeseluruhan amandemennya yang diterbitkan olehIMO:
- Chapter III: Live Saving Apliances and Arrangeents,
Regulatioan 22: Personal Live Saving Appliances: ”Alat
keselatan diri meliputi:
1). Lifebuoys/pelampung yang jumlahnya disesuaikan
dengan ukuran kapal,
2). Lifejackets (baju pelampung) untuk 100% awak
kapal dan penumpang serta tidak kurang dari
tambahn 5% dari total jumlah penumpang,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir50
3). Lifejacket lights (baju pelampung dengan cahaya)
untuk 100% awak kapal dan penumpang, dan
4) Immersion suits and thermal protection aid yang
dletakkan di dalam setiap sekoci penyelamat.
G. Sispro Pengangkutan barang/bahan berbahaya danberacun melalui Kapal Sungai dan Danau
Dasar Peraturan Perundangan:1) UU 17/2008 tentang Pelayaran- Pasal 44: “Pengangkutan barang khusus dan barang
berbahaya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan” dan Pasal 46:
“Pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus
wajib memenuhi persyaratan: a.pengemasan,
penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan,
penanganan bongkar muat, serta penumpukan dan
penyimpanan selama berada di kapal; b.keselamatan
sesuai dengan peraturan dan standar, baik nasional
maupun internasional bagi kapal khusus pengangkut
barang berbahaya; dan c.pemberian tanda tertentu
sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut”.
2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentangAngkutan di Perairan:
- Pasal 87 ayat (1): “Pengangkutan barang khusus dan
barang berbahaya harus memenuhi persyaratan: a.
penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir51
penanganan bongkar muat serta penumpukan dan
penyimpanan selama berada di kapal; b. kapal
pengangkut barang berbahaya wajib memenuhi
persyaratan keselamatan sesuai dengan peraturan-
peraturan dan standar nasional maupun internasional; c.
barang bahaya yang di angkut wajib di beri tanda-tanda
tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang
diangkat”; ayat (2): “Barang khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain; a. kayu
gelondongan ( logs); b. barang curah; c. barang rel ; d.
ternak”; ayat (3): “Barang berbahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbagi menurut kelas-kelas
sebagai berikut : a. bahan peledak ; b. gas yang di
kempa, dicairkan atau dilarutkan dibawah tekanan ; c.
cairan yang mudah menyala, d. barang padat yang
mudah menyala ; e. bahan yang dapat terbakar sendiri;
f. bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang
mudah menyala ; g. poroxida organic; h. zat beracun; i.
bahan yang menimbulkan infeksi; j. bahan radio aktif; k.
bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai
bahan atau zat berbagai lainnya”.
- Pasal 88 ayat (1): “Penanganan,
Pengangkutan,Penumpukan penyimpanan dan bongkar
muat dari dan ke kapal terhadap barang khusus dan
barang berbahaya sebagaimana di maksud dalam Pasal
87 ayat (3) dilakukan dengan kelengkapan fasilitas
keselamatan oleh dan oleh tenaga kerja yang
mempunyai kualifikasi tertentu”.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir52
- Pasal 89 ayat (1): “Pemilik operator dan/atau agen
perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang
khusus atau barang berbahaya, wajib menyampaikan
pemberitahuan kepada instansi yang berwenang di
pelabuhan sebelum kapal tiba di pelabuhan”.
3) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentangPerkapalan:
- Pasal 92 ayat (1): “Pengangkutan barang berbahaya
dan limbah bahan berbahaya dan beracun harus
memenuhi persyaratan sesuai dengan sifat bahaya dan
pengaruhnya terhadap lingkungan”, ayat (2):
“Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun
harus mendapat izin dari Menteri setelah mendapat
rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di
bidang pengendalian dampak lingkungan”; ayat (3):
“Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) terbagi dalam beberapa kelas”.
4) KM No. 73 Tahun 2004 tentang PenyelenggaraanAngkutan Sungai dan Danau
- Pasal 27 ayat (1): “Pengangkutan barang khusus
dilakukan dengan menggunakan kapal sesuai dengan
jenis peruntukannya”,
- Pasal 28: “Pengangkutan barang khusus mempunyai
ciri-ciri pelayanan sebagai berikut: a.tersedia tempat dan
fasilitas peralatan memuat dan membongkar barang;
b.menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan
teknis/kelaikan, sesuai dengan jenis barang khusus
yang diangkut”,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir53
- Pasal 29 ayat (1): “Untuk mengangkut barang khusus
harus memenuhi ketentuan: a.sebelum pelaksanaan
harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat
yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
b.dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan
dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan,
kelancaran dan ketertiban lalu lintas; c.pemuatan barang
khusus dalam ruang muatan kapal harus disusun
sehingga beban muatan dapat merata secara
proporsional untuk menjamin stabilitas kapal; d.tidak
mengganggu kelestarian lingkungan”,
- Pasal 31 ayat (1): “Pengangkutan bahan berbahaya
dilakukan dengan menggunakan kapal yang memenuhi
persyaratan teknis / kelaikan”,
- Pasal 32 ayat (1): “Untuk keselamatan dan keamanan,
pengangkutan bahan berbahaya, pengangkut bahan
berbahaya wajib melaporkan angkutannya kepada
Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat sesuai
kewenangannya sebelum pelaksanaan pengangkutan”,
ayat (2): “Laporan memuat keterangan sekurang-
kurangnya mengenai: a.nama, jenis dan jumlah bahan
berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan
dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi
yang berwenang; b.tempat pemuatan, alur yang akan
dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat
pembongkaran; c.identitas dan tanda kualifikasi awak
kapal; d.waktu dan jadwal pengangkutan; e.jumlah dan
jenis kapal yang akan digunakan untuk mengangkut”,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir54
- Pasal 33: “Pengangkutan bahan berbahaya mempunyai
ciri-ciri pelayanan sebagai berikut: a.tersedianya tempat
serta fasilitas perlengkapan untuk memuat dan
membongkar; b.menggunakan kapal yang memenuhi
persyaratan teknis / kelaikan; c.mempunyai dokumen
bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
d.memiliki tanda-tanda khusus untuk bahan berbahaya”,
- Pasal 34: “Kapal angkutan bahan berbahaya harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memasang
plakat yang memuat tanda khusus yang harus melekat
pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kapal;
b.menyediakan peralatan pencegah dan
penanggulangan kebakaran; c.radio komunikasi, yang
berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara
pemimpin kapal dengan pusat pengendali operasi
dan/atau sebaliknya; d.kaca mata dan masker untuk
awak kapal; e.sarung tangan dan baju pengaman;
f.lampu tanda bahaya berwarna kuning yang
ditempatkan di atas atap kapal; g.perlengkapan
pencegahan dan penanggulangan pencemaran di
sungai dan danau”.
- Pasal 35: “Untuk menaikkan dan/atau menurunkan
bahan berbahaya ke dan dari kapal pengangkut bahan
berbahaya, harus memenuhi ketentuan: a.sebelum
memuat dan membongkar bahan berbahaya, harus
dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat serta
peralatan pengamanan darurat; b.dilakukan pada
tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir55
mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan
ketertiban lalu lintas serta masyarakat di sekitarnya;
c.apabila dalam pelaksanaan diketahui ada tempat atau
kemasan yang rusak, maka kegiatan tersebut harus
dihentikan; d.selama pelaksanaan harus diawasi oleh
pengawas yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- Pasal 36 ayat (1): “Bahan berbahaya yang akan diangkut
harus terlindung dalam tempat atau kemasan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
ayat (2): “Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus diikat dengan kuat dan disusun
dengan baik, sehingga beban muatan dapat merata
secara proporsional pada kapal”.
5) KM No. 17 Tahun 2000 tentang PedomanPenanganan Bahan/Barang Berbahaya DalamKegiatan Pelayaran Di Indonesia
- Pasal 1: “Memberlakukan “International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) Code” beserta suplemennya
sebagai pedoman penanganan bahan/barang
berbahaya dalam kegiatan pelayaran di Indonesia yang
terdiri dari Buku I, Buku II, Buku III, Buku IV dan
Suplemen”, dan Pasal 2: “Direktur Jenderal
Perhubungan Laut menetapkan lebih lanjut
pelaksanaannya”.
6) International Mariteme Dangerous Code (IMD Code)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir56
7) Safety Of Life Of Sea (SOLAS 1973) besertakeseluruhan amandemennya yang diterbitkan olehIMO:
- Chapter VII: Carriage Of Dangerous Goods, Regulatipn 4:
Marking, Labelling And Placarding:
a) Kemasan yang berisi barang-barang berbahaya
harus ditandai dengan nama teknis yang benar
b) Kemasan yang berisi barang.barang berbahaya
harus dilengkapi dengan label yang berbeda atau
cetakan label, atau plakat, atau keterangan, supaya
dapat menjelaskan berbahaya barang-barang di
tempat tersebut.
c) Metode penandaan nama teknis yang benar dan
label atau cetakan label, atau plakat pada kemasan
yang berisi barang berbahaya, harus sedemikian
hingga informasi tetap bisa diidentifikasi pada
kemasan sedikitnya tiga bulan pelayaran di laut.
Dalam mempertimbangkan metode penandaan,
pemberian label dan plakat, harus memperhatikan
ketahanan material yang digunakan dan permukaan
kemsan tersebut.
Konsep Sispro:Berdasarkan pada peraturan tersebut diatas bagian paling
penting dari pengangkutan barang/bahan berbahaya dan
beracun di kapal sungai dan danau adalah bagaimana
menjamin barang berbahaya tersebut tidak berbahaya bagi
lingkungan sekitar baik penumpang kapal lainnya maupun
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir57
perairan yang dilaluinya. Tujuan dari pengaturan ini adalah
untuk terjaminnya keamanan, keselamatan, kelancaran dan
ketertiban lalu lintas pengangkutan barang berbahaya di
kapal sungai dan danau serta tidak terjadinya kecelakaan
angkutan dan pencemaran lingkungan. Maka persyaratan
pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di
pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penempatan
dan pengawasan selama di dalam kapal harus menjadi
perhatian paling serius, selain tata cara pemberian
tanda/rambu di kapal dan awak kapal serta persyaratan
khusus kapal sungai dan danau yang mengangkut
barang/bahan berbahaya dan beracun tersebut.
Selain itu, jumlah barang/bahan berbahaya dan beracun
yang diangkut juga harus diperhitungkan agar resiko
kecelakaannya tidak terlalu besar yang membahayakan
penumpang kapal lainnya. Sehingga jika barang/bahan
berbahaya dan beracun yang diangkut dalam jumlah besar
atau resikonya besar, maka diharuskan kapal tersebut tidak
membawa penumpang lainnya didalamnya.
H. Sispro Pengangkutan barang/bahan berbahaya danberacun melalui Kapal Penyeberangan
Dasar Peraturan Perundangan:1) UU 17/2008 tentang Pelayaran- Pasal 44: “Pengangkutan barang khusus dan barang
berbahaya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan” dan Pasal 46:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir58
“Pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus
wajib memenuhi persyaratan: a.pengemasan,
penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan,
penanganan bongkar muat, serta penumpukan dan
penyimpanan selama berada di kapal; b.keselamatan
sesuai dengan peraturan dan standar, baik nasional
maupun internasional bagi kapal khusus pengangkut
barang berbahaya; dan c.pemberian tanda tertentu
sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut”.
2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentangAngkutan di Perairan:
- Pasal 87 ayat (1): “Pengangkutan barang khusus dan
barang berbahaya harus memenuhi persyaratan: a.
penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan
penanganan bongkar muat serta penumpukan dan
penyimpanan selama berada di kapal; b. kapal
pengangkut barang berbahaya wajib memenuhi
persyaratan keselamatan sesuai dengan peraturan-
peraturan dan standar nasional maupun internasional; c.
barang bahaya yang di angkut wajib di beri tanda-tanda
tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang
diangkat”; ayat (2): “Barang khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain; a. kayu
gelondongan ( logs); b. barang curah; c. barang rel ; d.
ternak”; ayat (3): “Barang berbahaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbagi menurut kelas-kelas
sebagai berikut : a. bahan peledak ; b. gas yang di
kempa, dicairkan atau dilarutkan dibawah tekanan ; c.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir59
cairan yang mudah menyala, d. barang padat yang
mudah menyala ; e. bahan yang dapat terbakar sendiri;
f. bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang
mudah menyala ; g. poroxida organic; h. zat beracun; i.
bahan yang menimbulkan infeksi; j. bahan radio aktif; k.
bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai
bahan atau zat berbagai lainnya”.
- Pasal 88 ayat (1): “Penanganan,
Pengangkutan,Penumpukan penyimpanan dan bongkar
muat dari dan ke kapal terhadap barang khusus dan
barang berbahaya sebagaimana di maksud dalam Pasal
87 ayat (3) dilakukan dengan kelengkapan fasilitas
keselamatan oleh dan oleh tenaga kerja yang
mempunyai kualifikasi tertentu”.
- Pasal 89 ayat (1): “Pemilik operator dan/atau agen
perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang
khusus atau barang berbahaya, wajib menyampaikan
pemberitahuan kepada instansi yang berwenang di
pelabuhan sebelum kapal tiba di pelabuhan”.
3) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentangPerkapalan:
- Pasal 92 ayat (1): “Pengangkutan barang berbahaya
dan limbah bahan berbahaya dan beracun harus
memenuhi persyaratan sesuai dengan sifat bahaya dan
pengaruhnya terhadap lingkungan”, ayat (2):
“Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun
harus mendapat izin dari Menteri setelah mendapat
rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir60
bidang pengendalian dampak lingkungan”; ayat (3):
“Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) terbagi dalam beberapa kelas”.
4) Keputusan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2001tentang Angkutan Penyeberangan.
- Pasal 7 ayat (1): “Lintas penyeberangan ditentukan
berdaarkan kriteria sebagai berikut: a. menghubungkan
jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus
oleh laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau; b.
melayani lintas dengan tetap dan teratur, berdasarkan
jadwal yang ditetapkan; c. berfungsi sebagai jembatan
bergerak; d. menghubungkan antar dua pelabuhan; dan
e. tidak mengangkut barang lepas”; ayat (4): “Tidak
mengangkut barang lepas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, dimaksudkan bahwa angkutan
penyeberangan hanya mengangkut barang-barang yang
melekat atau menjadi satu kesatuan dengan kendaraan
pengangkutnya atau barang jinjingan yang dibawa oleh
penumpang, sehingga tidak memerlukan proses
bongkar muat barang dari dan ke kapal”.
5) KM No. 17 Tahun 2000 tentang PedomanPenanganan Bahan/Barang Berbahaya DalamKegiatan Pelayaran Di Indonesia
- Pasal 1: “Memberlakukan “International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) Code” beserta suplemennya
sebagai pedoman penanganan bahan/barang
berbahaya dalam kegiatan pelayaran di Indonesia yang
terdiri dari Buku I, Buku II, Buku III, Buku IV dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir61
Suplemen”, dan Pasal 2: “Direktur Jenderal
Perhubungan Laut menetapkan lebih lanjut
pelaksanaannya”.
6) International Mariteme Dangerous Code (IMD Code)7) Safety Of Life Of Sea (SOLAS 1973) beserta
keseluruhan amandemennya yang diterbitkan olehIMO:
- Chapter VII: Carriage Of Dangerous Goods, Regulatipn 4:
Marking, Labelling And Placarding:
a) Kemasan yang berisi barang-barang berbahaya
harus ditandai dengan nama teknis yang benar
b) Kemasan yang berisi barang.barang berbahaya
harus dilengkapi dengan label yang berbeda atau
cetakan label, atau plakat, atau keterangan, supaya
dapat menjelaskan berbahaya barang-barang di
tempat tersebut.
c) Metode penandaan nama teknis yang benar dan
label atau cetakan label, atau plakat pada kemasan
yang berisi barang berbahaya, harus sedemikian
hingga informasi tetap bisa diidentifikasi pada
kemasan sedikitnya tiga bulan pelayaran di laut.
Dalam mempertimbangkan metode penandaan,
pemberian label dan plakat, harus memperhatikan
ketahanan material yang digunakan dan permukaan
kemsan tersebut.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir62
Konsep Sispro:Berdasarkan pada peraturan tersebut diatas pengangkutan
barang berbahaya dan beracun di kapal penyeberangan
hanya diperuntukan bagi berbahaya dan beracun yang
melekat atau menjadi satu kesatuan dengan kendaraan
pengangkutnya atau barang berbahaya dan beracun yang
dapat dijinjing oleh penumpang.
Bagian paling penting dari pengangkutan barang/bahan
berbahaya dan beracun di kapal penyeberangn adalah
bagaimana menjamin barang berbahaya yang melekat
pada kendaraan atau yang dijinjing oleh penumpang tidak
berbahaya bagi lingkungan sekitar baik penumpang kapal
lainnya maupun perairan yang dilaluinya. Tujuan dari
pengaturan ini adalah untuk terjaminnya keamanan,
keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas
pengangkutan barang berbahaya di kapal penyebarangan
serta tidak terjadinya kecelakaan angkutan dan
pencemaran lingkungan. Maka persyaratan kendaraan
pengangkut barang berbahaya dan beracun, penempatan
selama menunggu di pelabuhan, penanganan bongkar
muat, serta penempatan dan pengawasan selama di dalam
kapal harus menjadi perhatian paling serius, selain tata
cara pemberian tanda/rambu di kapal dan awak kapal serta
persyaratan khusus kapal penyeberangan yang
mengangkut barang/bahan berbahaya dan beracun
tersebut.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan IV- Laporan Akhir63
Selain itu, jumlah kendaraan pengangkut barang/bahan
berbahaya dan beracun yang diangkut juga harus
diperhitungkan agar resiko kecelakaannya tidak terlalu
besar yang membahayakan penumpang kapal lainnya.
Sehingga jika kendaraan penangkut barang/bahan
berbahaya dan beracun yang diangkut dalam jumlah besar
atau resikonya besar, maka diharuskan kapal tersebut tidak
membawa penumpang lainnya didalamnya.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir1
BAB VSISPRO BIDANG TRANSPORTASI ASDP
A. Umum
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari lokasi studi serta
peraturan perundang-undangan yang diformulasikan di dalam Bab
sebelumnya, maka dalam Bab ini akan dirumuskan sispro di
bidang transportasi ASDP. Perlu dijelaskan, rumusan sispro di
bidang ASDP yang dijelaskan berikut ini adalah diperoleh dari
berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan
masing-masing sispro. Hal ini dimaksudkan, untuk tidak kontradiktif
dengan peraturan yang dikeluarkan sebelumnya. Di dalam peraturan
yang telah dikeluarkan sebelumnya, terminologi sispro belum ada
dimunculkan secara eksplisit, kendatipun setelah dicernah dan atau
diinterpretasikan substansi sispro sudah ada. Berkenaan dengan itu,
untuk menjamin efektifitas rumusan sispro ini, telah dilakukan
pendekatan justifikasi sehingga lebih dapat dimengerti sebagai sispro
di bidang ASDP. Beberapa sispro transportasi ASDP yang disusun
adalah sebagai berikut:
1. Sispro penetapan lintas penyeberangan yang meliputi;
a. Sispro penetapan lintas angkutan penyeberangan.
b. Sispro penetapan lintas angkutan danau/ sungai.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir2
2. Sispro penempatan kapal pada lintas penyeberangan ASDP
meliputi
a. Sispro penempatan kapal pada lintas angkutan
penyeberangan.
b. Sispro penempatan kapal pada lintas angkutan danau/sungai
3. Sispro penanganan keadaan darurat di kapal dan di pelabuhan
ASDP meliputi;
a. Sispro penanganan kebakaran penyeberangan.
b. Sispro penanganan kebakaran kapal danau/sungai
c. Sispro penanganan kebakaran di pelabuhan
d. sispro penanganan orang jatuh ke laut
e. Sispro penanganan bom/bahan peledak di pelabuhan
penyeberangan.
f. Sispro penanganan bom/bahan peledak di pelabuhan
danau/sungai
g. Sispro penanganan tubrukan kapal penyeberangan
h. Sispro penanganan meninggalkan kapal
3. Sispro pemuatan barang berbahaya dan B3 melalui ASDP
meliputi;
a. Sispro pengangkutan barang berbahaya dan B3 melalui
angkutan Penyeberangan.
b. Sispro pengangkutan barang berbahaya dan B3 melalui
angkutan danau/sungai
4. Sispro pelayanan penumpang di atas kapal ASDP meliputi.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir3
a. Sispro pelayanan penumpang di atas kapal penyeberangan.
b. Sispro pelayanan penumpang di atas kapal danau/sungai.
Dengan demikian, dalam Bab ini jumlah rumusan sispro di bidang
transportasi ASDP terdapat 16 ( enam belas ) dalam bentuk konsep
peraturan.
B. Sispro di Bidang Transportasi ASDP
1.Sispro Penetapan Lintas Angkutan Penyeberangan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR. ..................................................................
TENTANG
SISPRO PENETAPAN LINTAS ANGKUTAN PENYEBERANGAN
MENTERI PERHUBUNGAN
Menimbang : bahwa untuk keselamatan dan keamanan
penyelenggaraan angkutan penyeberangan
perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai
lintas angkutan penyeberangan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir4
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran pada Pasal 22 dan Pasal 23
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999
tentang Angkutan di Perairan pada Pasal 75
dan Pasal 77
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 32
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan pada Pasal 2, Pasal
7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun
2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Penyeberangan pada Pasal 2, Pasal 4,
Pasal 5, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal
17, Pasal 18
5. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANTENTANG SISPRO PENETAPAN LINTASANGKUTAN PENYEBERANGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir5
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi
sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan
jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena
adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan
kendaraan beserta muatannya.
2. Lintas angkutan penyeberangan adalah suatu alur perairan di
laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan
sebagai lintas penyeberangan.
3. Simpul adalah dua wilayah dan atau dua pelabuhan yang
dihubungkan lintas angkutan penyeberangan.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.
5. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang
menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan
lingkungan maritim.
6. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir6
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status
hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal
untuk berlayar di perairan tertentu.
7. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan
perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan
termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik
kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian.
8. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan
kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan
pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai
dengan peraturan klasifikasi.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,
yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,
energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.
10.Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan
daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir7
11.Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di
sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
12.Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di
atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan
tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum
dalam buku sijil.
13.Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi
pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
14.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
15.Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran,
hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan
dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal,
salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan
keselamatan pelayaran kapal.
16.Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu
titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk
menghindari bahaya dan/atau rintangan-pelayaran.
17.Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman,
lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman
dan selamat untuk dilayari.
18.Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau
sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir8
dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi
bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
19.Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
20.Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan
fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
21.Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan
kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa
kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial.
22.Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan
usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan
fasilitas pelabuhan lainnya.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
24.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir9
25.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
26.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pelayaran.
BAB II
PETIMBANGAN DAN KRITERIA PENETAPAN LINTAS
PENYEBERANGAN
Bagian Pertama
Pertimbangan
Pasal 2
(1) Dinas Perhubungan harus memperhatikan secara seksama,
bahwa di dalam penetapan lintas penyeberangan perlu
mempertimbangkan beberapa aspek yaitu;
a. Rencana tata ruang kabupaten/kota, provinsi dan tata
ruang tingkat nasional
b. hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan
terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan
jarak tertentu
c. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan
pengangkutnya
d. jaringan trayek angkutan laut yang dapat mencapai
optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intermoda
e. tatanan kepelabuhan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir10
(2) Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan
trayek yang teratur
Bagian kedua
Kriteria
Pasal 3
Dinas Perhubungan di dalam penetapan lintas penyeberangan
harus memperhatikan beberapa kriteria;
a. menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur
kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk,
b. melayani lintas dengan tetap dan teratur, berdasarkan
jadwal yang ditetapkan
c. berfungsi sebagai sebagai jembatan bergerak
d. tidak mengangkut barang lepas
e. adanya demand angkutan penyeberangan
f. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan penyeberangan
g. ketersediaan kapal penyeberangan ( supply ) sesuai
dengan spesifikasi teknis kapal dan spesifikasi pelabuhan
pada lintas yang dilayani
h. Potensi perekonomian daerah
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir11
BAB III
LOKASI PELABUHAN
Bagian Pertama
Pertimbangan Penetapan Pelabuhan
Pasal 4
Dinas Perhubungan di dalam penetapan lintas penyeberangan,
harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa aspek
yang berkaitan dengan rencana lokasi pelabuhan yaitu
sebagai berikut;
a. Tatanan kepelabuhanan nasional
b. Rencanata tata ruang wilayah kabupaten/kota dan
rencana tata ruang wilayah provinsi serta rencana umum
jaringan transportasi jalan
c. Kelayakan teknis dengan memperhatikan kondisi
geografis, hidrooceanografi dan topografi
d. Kelayakan ekonomis dengan memperhatikan kondisi
produk domestik regional bruto, aktivitas perdagangan
dan industri yang ada serta prediksi dimasa mendatang,
perkembangan aktivitas volume barang dan penumpang,
kontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduk dan
perhitungan ekonomis/finansial
e. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang
berdampak pada peningkatan aktivitas penumpang,
barang dan hewan dari dan ke luar pelabuhan
penyeberangan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir12
f. Kelayakan ekonomi dan perkembangan sosial yang
berdampak pada peningkatan aktifitas penumpang,
barang dan hewan dari dan ke luar pelabuhan
penyeberangan
g. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi
h. Adanya aksesibilitas terhadap hinterland untuk
kelancaran ditribusi dan industri
i. Keamanan dan keselamatan pelayaran
j. Pertahanan dan keamanan negara
Bagian Kedua
Kriteria Rencana Penetapan Pelabuhan
Pasal 5
(1) Dinas Perhubungan harus memperhatikan beberapa kriteria
untuk penetapan lokasi pelabuhan dalam rangka efektifitas
penetapan lintas penyeberangan yaitu sebagai berikut;;
a. faktor geografis terutama luas dan kondisi lahan yang
akan diperuntukkan sebagai pelabuhan penyeberangan
b. kondisi topografi meliputi tinggi rendahnya permukaan tanah
(2) Dinas Perhubungan harus memperhatikan kriteria
hidrooceanografi di dalam rencana penetapan pelabuhan
yaitu sebagai berikut;
a. luas lahan dan kedalaman perairan
b. arah dan kecepatan angin
c. karakteristik pasang surut
d. karakteristik gelombang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir13
e. arah dan kecepatan arus
f. erosi dan pengendapan
BAB IV
JARINGAN JALAN DAN POTENSI EKONOMI
Bagian Pertama
Jaringan Jalan
Pasal 6
Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Bapeda dan Dinas
Pekerjaan Umum untuk melakukan kajian RTRW kabupaten/kota,
provinsi dan nasional dengan maksud untuk mengetahui;
a. Ruang atau rencana pembangunan/ pengembangan
dua simpul yang dihubungkan lintas angkutan
Penyeberangan
b. Adanya akses antar jaringan jalan desa ke antar
jaringan jalan kabupaten/kota dan ke antar jaringan jalan
provinsi dan jaringan jalan nasional pada dua simpul
yang dihubungkan lintas angkutan Penyeberangan
c. Rencana pembangunan antar jaringan jalan desa ke
antar jaringan jalan kabupaten, dan ke antar jaringan
jalan provinsi dan jalan nasional menuju dua simpul yang
dihubungkan lintas angkutan Penyeberangan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir14
Bagian KeduaPerhitungan Potensi dan Dmand
Pasal 7
Dinas Perhubungan melakukan kajian dan perhitungan potensi
sosek dan demand pada dua simpul yang dihubungkan lintas
angkutan penyeberangan yang menggambarkan sebagai berikut;
a. Perhitungan potensi produksi komoditas pada dua
simpul yang dihubungkan lintas angkutan
penyeberangan
b. Prediksi pergerakan berbagai komoditas di sua simpul
yang dihubungkan lintas angkutan penyeberangan
c. Perhitungan potensi penduduk di dua simpul yang
dihubungkan lintas angkutan penyeberangan.
d. Prediksi pergerakan orang/penumpang antar dua
simpul yang dihubungkan lintas angkutan
Penyeberangan.
e. Perhitngan pendapatan per kapita pada dua simpul
yang dihubungkan lintas angkutan Penyeberangan
sebagai masukan untuk menentukan apakah lintas
angkutan penyeberangan tersebut dapat menjadi
komersial atau perlu disubsidi.
f. Menetapkan/memperhitungkan demand lintas angkutan
penyeberangan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir15
BAB V
KARAKTERISTIK LINTASAN DAN KETERSEDIAAN KAPAL
Bagian Pertama
Pasal 8
KARAKTERISTIK LINTASAN
(1) Dinas Perhubungan dan/atau Departemen Perhubungan
melakukan identifkasi dan kajian karakteristik lintasan yang
dihubungkan dua simpul
(2) Hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan/atau
Departemen Perhubungan dengan masukan data dan
informasi dari BMGI tentang karakteristik lintasan
menggambarkan beberapa aspek yaitu;
a. tinggi gelombang
b. kecepatan angin
c. kedalaman alur
(3) Dinas Perhubungan dan/atau Departemen Perhubungan
merencanakan dan membangun pelabuhan lintas
penyeberangan sesuai dengan kaharakteristik lintasan.
Bagian Kedua
Pasal 9
INFORMASI SPESIFIKASI KAPAL
(1) Dinas Perhubungan menginformasikan kriteria lintasan angkutan
penyeberangan kepada para pengusaha kapal.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir16
(2) Pengusaha kapal angkutan penyeberangan mendisain kapal
sesuai dengan karakteristik lintasan yang akan dilayani.
(3) Dinas Perhubungan memperhatikan keterpaduan antar dan
intermoda transportasi pada dua simpul yang dihubungkan.
BAB VI
PERMOHONAN DAN KEWENANGAN
Bagian Pertama
PERMOHONAN
Pasal 10
(1)Permohonan penetapan lintas penyeberangan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan sebagai
berikut;
d. rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur
setempat mengenai keterpaduannya dengan rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana tata
ruang wilayah provinsi
e. studi kelayakan yang memuat pertimbangan kelayakan
dari teknis ( kondisi geografis, hidroeceanografi dan
topografi) dan kelayakan ekonomis ( PDRB, aktifitas
/perdagangan dan industri serta prediksi dimasa
mendatang, perkembangan volume barang dan
penumpang, kontribusi pada peningkatan taraf hidup
penduduk dan perhitungan ekonomis/finansial )
(2) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian tentang
kelengkapan data dan informasi berikuat kelayakan kepada
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir17
Menteri selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja
sejak diterima
(3) Penolakan permohonan disampaikan secara tertulis dengan
disertai alasan penolakan
Bagian Kedua
KEWENANGAN
Pasal 11
(1)Penetapan lintas angkutan penyeberangan ditetapkan sesuai
dengan kewenangan
(2)Kewenangan yang menetapkan lintas angkutan penyeberangan
ditetapkan sebagai berikut;
a Lintas angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh Bupati/Walikota
b Lintas angkutan Penyeberangan antar Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh Gubernur
c Lintas angkutan Penyeberangan antar Provinsi ditetapkan
oleh Menteri perhubungan
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Dinas Perhubungan dan Pengusaha Kapal yang bergerak di bidang
angkutan penyeberangan, sejak ditetapkan keputusan ini, harus
berpedoman pada sispro penetapan lintas penyeberangan dalam
keputusan ini.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir18
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala interpretasi yang
berkaitan dengan sispro penetapan lintas penyeberangan yang
terdapat di beberapa peraturan dinyatakan tidak berlaku lagi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir19
2. Sispro Penetapan Lintas Angkutan Sungai dan Danau
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR. .........................................
TENTANG
SISPRO PENETAPAN LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
MENTERI PERHUBUNGAN
Menimbang : bahwa untuk keselamatan dan keamanan
penyelenggaraan angkutan penyeberangan perlu
diatur lebih lanjut ketentuan mengenai lintas
angkutan penyeberangan.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, Pasal 18 Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat
( 6)
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999
tentang Angkutan di Perairan, Pasal 12 dan
Pasal 14
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun
2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sungai dan Danau Pada Pasal 14
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang
Pembangian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir20
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANG SISPRO PENETAPAN LINTAS
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan
dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau,
waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut
penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan
oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
2. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi
dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang
digunakan untuk angkutan sungai dan danau.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir21
4. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan
daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
5. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di
sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
6. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan
fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
7. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan
kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa
kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial.
8. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan
usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan
fasilitas pelabuhan lainnya.
9. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang
menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan
lingkungan maritim.
10.Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir22
hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal
untuk berlayar di perairan tertentu.
11.Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan
perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan
termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik
kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian.
12.Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan
kapal, jaminan mutu material, pengawasan pembangunan,
pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan
peraturan klasifikasi.
13.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,
yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,
energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.
14.Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi
pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
15.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
16.Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir23
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
17.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18.Kemasan adalah tempat/pelindung yang berada lebih luar dari
wadah dan tidak berhubungan langsung dengan
bahan/barang berbahaya dan beracun (bahan/barang
berbahaya dan beracun).
19.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas
tanggungjawabnya di bidang angkutan sungai dan danau.
20.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di
bidang pelayaran.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
22.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
23.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
24.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pelayaran.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir24
BAB II
KRITERIA DAN WILAYAH OPERASI PENETAPAN LINTAS
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
Bagian Pertama
Kriteria Penetapan
Pasal 2
Dinas Perhubungan menetapkan lintas angkutan sungai dan danau
harus memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut;
a. Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan
dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan
intra dan antarmoda yang merupakan suatu kesatuan
sistem transportasi nasional
b. Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat
dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan
teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur
c. Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan
di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan
tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan
d. Menghubungkan dua daratan atau wilayah yang terputus
oleh sungai dan danau
e. Menghubungkan dua jaringan jalan yang terputus oleh
sungai dan danau
f. Kesesuaian dengan tata ruang daerah kabupaten/kota,
provinsi dan tata ruang nasional
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir25
g. Adanya perlintasan angkutan sungai dan danau antar
dua simpul yang terputus oleh sungai dan danau
Bagian Kedua
Wilayah Operasi
Pasal 3
Dinas Perhubungan harus memperhatikan beberapa aspek di
dalam penetapan lintas angkutan sungai dan danau yaitu sebagai
berikut;
a. penetapan trayek dilakukan dengan memperhatikan
pengembangan wilayah potensi angkutan dan jaringan
jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang tersusun
dalam suatu kesatuan tatanan transportasi nasional
b. trayek berfungsi untuk menghubungkan simpul pada
pelabuhan sungai dan danau, dan pelabuhan laut yang
berada dalam satu alur
c. wilayah operasi angkutan sungai dan dan danau
meliputi sungai, danau, rawa, anjir, kanal dan terusan
BAB III
TRAYEK DAN KEBERADAAN JARINGAN JALAN
Bagian Pertama
Trayek Tetap dan Teratur
Pasal 4
(1) Dinas Perhubungan harus memperhatikan, bahwa jaringan
trayek terdiri dari;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir26
a. trayek untama, yaitu menghubungkan antar pelabuhan
sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat
penyeberan
b. trayek cabang, yaitu menghubungkan antara pelabuhan
sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat
penyeberan dengan yang bukan berfungsi sebagai
pusat penyeberan atau antar pelabuhan sungai dan
danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran
(2) Dinas Pehubungan harus memperhatikan, bahwa untuk
penetapan lintas/ jaringan trayek angkutan sungai dan danau
mempertimbangkan beberapa hal yaitu sebagai berikut;
a. tatanan kepelabuhanan nasional
b. adanya demand ( kebutuhan angkutan sungai dan
danau )
c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan
danau sesuai dengan tata ruang wilayah
d. ketersediaan kapal sungai dan danau ( supply ) sesuai
dengan spesifikasi teknis kapal dan spesifikasi
pelabuhan pada trayek yang akan dilayani
e. potensi perekonomian daerah
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir27
Bagian Kedua
Keberadaan Jaringan Jalan Tata Ruang Wilayah
Pasal 5
(1) Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan Bapeda serta
Dinas Pekerjaan Umum menelaah RTRW kabupaten/kota,
provinsi dan nasional dengan maksud untuk mengetahui:
a. Ruang atau rencana yang diperuntukkan untuk
pengembangan dua simpul yang dihubungkan lintas
angkutan sungai dan danau
b. Jaringan jalan desa ke antar jaringan jalan
kabupaten/kota dan ke antar jaringan jalan provinsi, serta
ke antar jaringan jalan nasional yang sudah ada pada
dua simpul yang dihubungkan lintas angkutan sungai
dan danau
c. Melihat rencana pembangunan antar jaringan jalan desa
ke antar jaringan jalan kabupaten/kota , dan ke antar
jaringan jalan provinsi serta ke antar jaringan jalan
nasional menuju dua simpul yang dihubungkan lintas
angkutan sungai dan danau
(2) Dinas Pehubungan memperhatikan secara seksama adanya
jaringan jalan dengan kelas yang sama yang terputus oleh
sungai dan danau
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir28
BAB IVPOTENSI EKONOMI DAN KRITERIA PELABUHAN
Bagian Pertama
Potensi Ekonomi dan Demand
Pasal 6
Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan Bappeda,
Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan untuk melakukan kajian
dan perhitungan potensi ekonomi dan demand pada dua simpul
yang dihubungkan lintas angkutan sungai dan danau. Dari hasil
hasil kajian akan menggambarkan beberapa aspek yaitu sebagai
berikut;
a. Perhitungan potensi produksi komoditas pada dua
simpul yang dihubungkan lintas angkutan sungai dan
danau
b. Prediksi pergerakan berbagai komoditas antar dua
simpul yang dihubungkan lintas angkutan sungai dan
danau.
c. Perhitungan potensi penduduk di dua simpul yang
dihubungkan lintas angkutan sungai dan danau.
d. Prediksi pergerakan orang/penumpang antar dua
simpul yang dihubungkan lintas sungai dan danau.
e. Prediksi dan perhitungan pendapatan per kapita di dua
simpul yang dihubungkan lintas sungai dan danau.
f. Berdasarkan perhitungan prediksi pergerakan
penumpang dan berbagai komoditas, Dinas
Perhubungan memperkirakan jumlah kapal yang
dibutuhkan pada lintas angkutan sungai dan danau.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir29
Bagian Kedua
Kriteria Pelabuhan Sungai dan DanauPasal 7
(1) Dinas Perhubungan harus memperhatikan kriteria penetapan
lokasi pelabuhan di dalam penetapan lintas angkutan sungai
dan danau yaitu sebagai berikut;
a. faktor geografis terutama luas lahan dan kondisi lahan
yang diperuntukkan sebagai pelabuhan angkutan
sungai dan danau
b. kondisi topografi meliputi tinggi rendahnya permukaan
tanah
(2) Dinas Perhubungan harus memperhatikan kriteria
kharakteristik perairan sungai dan danau di dalam rencana
menetapkan lokasi pelabuhan meliputi;
a. luas lahan dan kedalaman perairan sungai dan danau
b. kharakteristik pasang surut
c. kecepatan arus
d. erosi pengendapan
(3) Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang
berdampak pada peningkatan aktifitas penumpang, barang
dan hewan dari dan ke luar pelabuhan angkutan sungai dan
danau
(4) Kelayakan ekonomi dan memperhatikan kondisi produk
domestik regional bruto, aktifitas perdagangan dan industri
yang ada serta prediksi dimasa mendatang, perkembangan
aktifitas volume barang dan penumpang, kontribusi pada
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir30
peningkatan taraf hidup penduduk dan perhitungan
ekonomis/finansial dalam konteks rencana pembangunan
pelabuhan sungai dan danau.
(5) Kelayakan ekonomi dan perkembangan sosial yang
berdampak pada peningkatan aktifitas penumpang, barang
dan hewan dari dan ke luar pelabuhan sungai dan danau
(6) Keterpaduan intra dan antar moda transportasi
(7) Adanya aksesibilitas terhadap hinterland untuk kelancaran
distribusi berbagai komoditas dan industri
(8) Keamanan dan keselamatan pelayaran
BAB V
INFORMASI SPESIFIKASI KAPAL SUNGAI DAN DANAU
Pasal 8
(1) Dinas Perhubungan menginformasikan karakteristik
lintasan angkutan sungai dan danau kepada para
pengusaha kapal
(2) Pengusaha kapal angkutan sungai dan danau mendisain
kapal sesuai dengan karakteristik lintasan angkutan
sungai dan danau yang dilayani
(3) Dinas Perhubungan memperhatikan keterpaduan antar
dan intermoda transportasi pada dua simpul yang
dihubungkan lintas angkutan Sungai dan danau
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir31
BAB VI
PERMOHONAN DAN KEWENANGAN
Bagian Pertama
Permohonan
Pasal 9
(1) Permohonan penetapan lokasi pelabuhan diajukan oleh
penyelenggara pelabuhan penyeberangan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan sebagai
berikut;
a. rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur
setempat mengenai keterpaduannya dengan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana tata ruang
wilayah provinsi dan nasional
b. studi kelayakan yang memuat pertimbangan kelayakan
dari segi teknis ( kondisi geografis, kharakteristik lintasan
dan topografi) dan kelayakan ekonomis ( PDRB, aktifitas
/perdagangan dan industri serta prediksi dimasa
mendatang, perkembangan volume barang dan
penumpang, kontribusi pada peningkatan taraf hidup
penduduk dan perhitungan ekonomis/finansial )
(2) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian tentang
kelengkapan data dan informasi berikuat kelayakan kepada
Menteri selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja
sejak diterima
(3) Penolakan permohonan disampaikan secara tertulis
dengan disertai alasan penolakan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir32
Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 10
(1) Kewenangan yang menetapkan lintas angkutan sungai dan
danau ditetapkan sebagai berikut;
d Lintas angkutan angkutan sungai dan danau antar desa di
dalam kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota
e Lintas angkutan sungai dan danau antar kabupaten/kota
ditetapkan oleh Gubernur
f Lintas angkutan sungai dan danau antar provinsi ditetapkan
oleh Menteri Perhubungan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Dinas Perhubungan dan Pengusaha Kapal yang bergerak di bidang
angkutan sungai dan danau, sejak ditetapkannya keputusan ini,
harus berpedoman pada sispro penetapan lintas angkutan sungai
dan danau dalam keputusan ini
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala interpretasi yang
berkaitan dengan sispro penetapan lintas angkutan sungai dan danau
yang terdapat di beberapa peraturan dinyatan tidak berlaku lagi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir33
3. Sispro Penempatan Kapal Pada Lintas AngkutanPenyeberangan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR. .........................................
TENTANG
SISPRO PENEMPATAN KAPAL PADA LINTAS ANGKUTAN
PENYEBERANGAN
MENTERI PERHUBUNGAN
Menimbang : bahwa untuk keselamatan dan keamanan
penyelenggaraan angkutan penyeberangan
perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai
penempatan kapal pada lintas angkutan
penyeberangan.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, Pasal 75, Pasal 117, Pasal 124
2.Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999
tentang Angkutan di Perairan, Pasal 16, Pasal
31,
3.Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002
tentang Perkapalan, Pasal 2
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir34
4.Keputusan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan, Pasal 10, Pasal 23, Pasal 24,
Pasal 25, Pasal 37, Pasal 37, Pasal 38, Pasal
39, Pasal 40, dan Pasal 51
5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun
2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Penyeberanga, Pasal 6 Ayat ( 5), Ayat (6)
5. SOLAS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANTENTANG SISPRO PENEMPATAN KAPALPADA LINTAS ANGKUTAN PENYEBERANGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi
sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan
jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena
adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan
kendaraan beserta muatannya.
2. Lintas angkutan penyeberangan adalah suatu alur perairan di
laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan
sebagai lintas penyeberangan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir35
3. Simpul adalah dua wilayah dan atau dua pelabuhan yang
dihubungkan lintas angkutan penyeberangan.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.
5. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang
menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan
lingkungan maritim.
6. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status
hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal
untuk berlayar di perairan tertentu.
7. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan
perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan
termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir36
kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian.
8. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan
kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan
pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai
dengan peraturan klasifikasi.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,
yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,
energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.
10.Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan
daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
11.Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di
sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
12.Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di
atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan
tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum
dalam buku sijil.
13.Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi
pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir37
14.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
15.Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran,
hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan
dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal,
salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan
keselamatan pelayaran kapal.
16.Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu
titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk
menghindari bahaya dan/atau rintangan-pelayaran.
17.Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman,
lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman
dan selamat untuk dilayari.
18.Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau
sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan
dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi
bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
19.Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran
20.Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan
fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir38
21.Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan
kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa
kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial.
22.Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan
usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan
fasilitas pelabuhan lainnya.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
24.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
25.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
26.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pelayaran.
BAB II
PELABUHAN DAN PERSYARATAN KAPAL
Bagian Pertama
Pelabuhan
Pasal 2
(1) Dinas Perhubungan perlu mengidentifikasi dan melakukan
kajian di dalam menempatkan kapal angkutan penyeberangan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir39
terutama menyangkut beberapa aspek yang berkaitan dengan
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan meliputi;
a wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur
pelayaran
b tempat labuh
c tempat alih muat antarkapal
d kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah
gerak kapal
e kegiatan pemanduan
f tempat perbaikan kapal
g penahan gelombang
h kolam pelabuhan
i alur pelayaran
j sarana bantu navigasi
k sistem keamanan dan ketertiban di pelabuhan
l fasilitas naik turun kendaraan
(2) Dinas Perhubungan perlu melakukan kajian secara detail
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagai perairan
pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja perairan yang
digunakan sebagai;
a. untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan
b. keperluan keadaan darurat
c. penempatan kapal mati
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir40
d. percobaan berlayar
e. kegiatan pemanduan
f. fasilitas pembangunan
g. pemeliharaan kapal
(3) Dari hasil kajian tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan
akan dapat menetapkan kriteria kapal ( lebar, tinggi kapal,
panjang kapal, dan GT kapal ) sesuai dengan pelabuhan.
(4) Dinas Perhubungan perlu memperhatikan, bahwa untuk
keperluan pelayanan dan fasilitas penumpang pelabuhan
penyeberangan, maka penyelenggara pelabuhan
penyeberangan menyediakan kegiatan untuk lahan daratan
beberapa hal yaitu;
a. Fasilitas pokok antara lain;
1) terminal penumpang
2) penimbangan kendaraan bermuatan
3) jalan penumpang keluar/masuk kapal ( gang way )
4) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan
jasa
5) fasilitas penyimpanan bahan bakar ( bunker )
6) instalasi air, listrik dan telekomunikasi
7) akses jalan dan/atau jalur kereta api
8) fasilitas pemadam kebakaran
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir41
9) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke
kapal
b. Fasilitas penunjang, antara lain;
1) kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran
pelayanan jasa kepelabuhanan
2) tempat pembuangan limbah
3) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan
penyeberangan
4) areal pengembangan pelabuhan
5) fasilitas umum lainnya ( peribadatan, taman, jalur hijau
dan kesehatan )
Bagian Kedua
Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan
Pasal 3
(1) Dinas Perhubungan mengharuskan kepada setiap
Pengusaha kapal untuk memenuhi kelaiklautan kapal sesuai
dengan daerah pelayarannya dan dibuktikan dengan
sertifikat meliputi;
a keselamatan kapal
b pencegahan pencemaran dari kapal
c pengawakan dari kapal
d garis muat kapal dan pemuatan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir42
e kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
f status hukum kapal
g manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran
dari kapal
h manajemen dan surat kapal
(2) Dinas Perhubungan mengharuskan kepada setiap Pengusaha
Kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal yang
dibuktikan dengan sertifikasi meliputi sebagai berikut;
a. material
b. konstrukdi
c. bangunan
d. permesinan
e. stabilitas
f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan
alat penolong dan radio
g. elektronika kapal
(3) Untuk menjamin keselamatan berlayar, maka Departemen
Perhubungan bertugas melakukan pengadaan, pengoperasian,
pemeliharaan dan pengawasan kenavigasian yang meliputi;
a. sarana bantu navigasi – pelayaran
b. telekomunikasi - pelayaran
c. hidrografi dan meteorologi
d. alur dan perlintasan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir43
e. pengerukan dan reklamasi
f. pemanduan
g. penanganan kerangka kapal; dan
h. salvage dan pekerjaan bawah air
(4)Pengusaha kapal dan Dinas Perhubungan memperhatikan
secara seksama kondisi kapal terutama dari segi kualitas, dan
kesesuaian terhadap kondisi pelabuhan.
Bagian Ketiga
Persyaratan Kapal
Pasal 4
(1) Pengusaha angkutan kapal penyeberangan dengan GT hingga
300 dengan jarak lintasan yang dilayani hingga 15 mil, harus
memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan
SOLAS yaitu sebagai berikut;
a. Resque Boat (Perahu Penyelamat) 1 unit
b. Life Raft (Rakit Penolong) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
c. Inflatable life Raft with Light/rakit dengan cahaya)
d. Life Jacket (baju pelampung) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
e. Life Jacket with light (baju pelampung dengan cahaya)
f. Means Of Rescue (alat penolong)
g. Extra Life Jacket (tambahan baju pelampung/10%)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir44
h. Helicopter Pick Up Area (area ystem ter)
i. Marine Evacuation System/MES (sistem evakuasi)
j. Embarkation Ladder ( Tangga keberangkatan)
k. Two Way VHF(radio VHF penerima dan pemancar) ( 2
units)
l. SART (1 Unit)
m. Distress Flare 12
n. Emergency Communication (alat komunikasi darurat)
o. General Emergency Alarm (alarm darurat umum)
p. Public Address System ( ystem informasi umum)
q. Life Buoys (pelampung) 4 unit
(2) Pengusaha angkutan kapal penyeberangan dengan GT hingga
500 dengan jarak lintasan yang dilayani 15 – 100 mil, harus
memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan
SOLAS yaitu sebagai berikut;
a. Resque Boat (Perahu Penyelamat) 1 unit
b. Life Raft (Rakit Penolong) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
c. (Inflatable life Raft with Light/rakit dengan cahaya)
d. Life Jacket (baju pelampung) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
e. Life Jacket with light (baju pelampung dengan cahaya)
f. Means Of Rescue (alat penolong)
g. Extra Life Jacket (tambahan baju pelampung/10%)
h. Helicopter Pick Up Area (area ystem ter)
i. Marine Evacuation System/MES (sistem evakuasi)
j. Embarkation Ladder ( Tangga keberangkatan)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir45
k. Two Way VHF(radio VHF penerima dan pemancar) ( 3
units)
l. SART (2 Unit)
m. Distress Flare 12
n. Emergency Communication (alat komunikasi darurat)
o. General Emergency Alarm (alarm darurat umum)
p. Public Address System ( ystem informasi umum)
q. Life Buoys (pelampung) 8 unit
r. Muster list and Emergency instruction
s. (tanda berkumpul dan instruksi bahaya)
t. 1 Unit Survival Craft (perahu kerja)
u. 2 Life Boat in Board Places in Side Of Ship
v. (sekoci penolong pada dua sisi kapal)
(3) Pengusaha angkutan kapal penyeberangan dengan GT
hingga 800 dengan jarak lintasan yang dilayani 100 mil ke
atas, harus memenuhi persyaratan keselamatan sesuai
dengan ketentuan SOLAS yaitu sebagai berikut;
a. Life Buoys/pelampung 8 unit
b. Fast Resque Boat/perahu cepat penyelamat 2 unit
c. Life Raft (Rakit Penolong) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
d. (Inflatable life Raft with Light/rakit dengan cahaya)
e. Life Raft provided By Float Free Stowage (rakit penolong)
f. Life Jacket (baju pelampung) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
g. Life Jacket with light (baju pelampung dengan cahaya)
h. Means Of Rescue (alat penolong)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir46
i. Extra Life Jacket (tambahan baju pelampung/10%)
j. Helicopter Pick Up Area (area ystem ter)
k. Marine Evacuation System/MES (sistem evakuasi)
l. Embarkation Ladder ( Tangga keberangkatan)
m. Two Way VHF(radio VHF penerima dan pemancar) ( 3
units)
n. SART (2 Unit)
o. Distress Flare 12
p. Emergency Communication (alat komunikasi darurat)
q. General Emergency Alarm (alarm darurat umum)
r. Public Address System ( ystem informasi umum)
s. Muster list and Emergency instruction (tanda berkumpul
dan instruksi bahaya)
t. 2 Life Boat in Board Places in Side Of Ship (sekoci
penolong pada dua sisi kapal)
(4) Pengusaha angkutan kapal penyeberangan dengan GT hingga
1.300 dengan jarak lintasan yang dilayani 100 mil ke atas,
harus memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan
ketentuan SOLAS yaitu sebagai berikut;
a. Life Buoys/pelampung 8 unit
b. Fast Resque Boat/perahu cepat penyelamat 2 unit
c. Life Raft (Rakit Penolong) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
d. (Inflatable life Raft with Light/rakit dengan cahaya)
e. Life Raft provided By Float Free Stowage (rakit penolong)
f. Life Jacket (baju pelampung) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir47
g. Life Jacket with light (baju pelampung dengan cahaya)
h. Means Of Rescue (alat penolong)
i. Extra Life Jacket (tambahan baju pelampung/10%)
j. Helicopter Pick Up Area (area ystem ter)
k. Marine Evacuation System/MES (sistem evakuasi)
l. Embarkation Ladder ( Tangga keberangkatan)
m. Two Way VHF(radio VHF penerima dan pemancar) ( 3
units)
n. SART (2 Unit)
o. Distress Flare 12
p. Emergency Communication (alat komunikasi darurat)
q. General Emergency Alarm (alarm darurat umum)
r. Public Address System ( ystem informasi umum)
s. Muster list and Emergency instruction (tanda berkumpul
dan instruksi bahaya)
t. 2 Unit Survival Craft (perahu kerja)
u. 2 Life Boat in Board Places in Side Of Ship (sekoci
penolong pada dua sisi kapal)
(5) Pengusaha angkutan kapal penyeberangan dengan GT hingga
1.800 dengan jarak lintasan yang dilayani 100 mil ke atas,
harus memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan
ketentuan SOLAS yaitu sebagai berikut;
a. Life Buoys/pelampung 12 unit
b. Fast Resque Boat/perahu cepat penyelamat 2 unit
c. Life Raft (Rakit Penolong) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir48
d. (Inflatable life Raft with Light/rakit dengan cahaya)
e. Life Raft provided By Float Free Stowage (rakit penolong)
f. Life Jacket (baju pelampung) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
g. Life Jacket with light (baju pelampung dengan cahaya)
h. Means Of Rescue (alat penolong)
i. Extra Life Jacket (tambahan baju pelampung/10%)
j. Helicopter Pick Up Area (area ystem ter)
k. Marine Evacuation System/MES (sistem evakuasi)
l. Embarkation Ladder ( Tangga keberangkatan)
m. Two Way VHF(radio VHF penerima dan pemancar) ( 3
units)
n. SART (2 Unit)
o. Distress Flare 12
p. Emergency Communication (alat komunikasi darurat)
q. General Emergency Alarm (alarm darurat umum)
r. Public Address System ( ystem informasi umum)
s. Muster list and Emergency instruction (tanda berkumpul
dan instruksi bahaya)
t. 2 Unit Survival Craft (perahu kerja)
u. 2 Life Boat in Board Places in Side Of Ship (sekoci
penolong pada dua sisi kapal)
(6) Pengusaha angkutan kapal penyeberangan dengan GT
hingga 2.500 dengan jarak lintasan yang dilayani 100 mil ke
atas, harus memenuhi persyaratan keselamatan sesuai
dengan ketentuan SOLAS yaitu sebagai berikut;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir49
a. Life Buoys/pelampung 12 unit
b. Fast Resque Boat/perahu cepat penyelamat 2 unit
c. Life Raft (Rakit Penolong) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
d. (Inflatable life Raft with Light/rakit dengan cahaya)
e. Life Raft provided By Float Free Stowage (rakit
penolong)
f. Life Jacket (baju pelampung) untuk 100% awak kapal
dan penumpang
g. Life Jacket with light (baju pelampung dengan cahaya)
h. Means Of Rescue (alat penolong)
i. Extra Life Jacket (tambahan baju pelampung/10%)
j. Helicopter Pick Up Area (area ystem ter)
k. Marine Evacuation System/MES (sistem evakuasi)
l. Embarkation Ladder ( Tangga keberangkatan)
m. Two Way VHF(radio VHF penerima dan pemancar) ( 3
units)
n. SART (2 Unit)
o. Distress Flare 12
p. Emergency Communication (alat komunikasi darurat)
q. General Emergency Alarm (alarm darurat umum)
r. Public Address System ( ystem informasi umum)
b. s. Muster list and Emergency instruction (tanda
berkumpul dan instruksi bahaya)
a. 2 Unit Survival Craft (perahu kerja)
b. 2 Life Boat in Board Places in Side Of Ship (. (sekoci
penolong pada dua sisi kapal)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir50
(7) Pengusaha angkutan kapal penyeberangan dengan GT hingga
3.200 dengan jarak lintasan yang dilayani 100 mil ke atas,
harus memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan
ketentuan SOLAS yaitu sebagai berikut;
a. Life Buoys/pelampung 12 unit
b. Fast Resque Boat/perahu cepat penyelamat 2 unit
c. Life Raft (Rakit Penolong) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
d. Inflatable life Raft with Light/rakit dengan cahaya)
e. Life Raft provided By Float Free Stowage (rakit penolong)
f. Life Jacket (baju pelampung) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
g. Life Jacket with light (baju pelampung dengan cahaya)
h. Means Of Rescue (alat penolong)
i. Extra Life Jacket (tambahan baju pelampung/10%)
j. Helicopter Pick Up Area (area ystem ter)
k. Marine Evacuation System/MES (sistem evakuasi)
l. Embarkation Ladder ( Tangga keberangkatan)
m. Two Way VHF(radio VHF penerima dan pemancar) ( 3
units)
n. SART (2 Unit)
o. Distress Flare 12
p. Emergency Communication (alat komunikasi darurat)
q. General Emergency Alarm (alarm darurat umum)
r. Public Address System ( ystem informasi umum)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir51
s. Muster list and Emergency instruction ((tanda berkumpul
dan instruksi bahaya)
t. 2 Unit Survival Craft (perahu kerja)
u. 2 Life Boat in Board Places in Side Of Ship (sekoci
penolong pada dua sisi kapal)
BAB III
TINGGI GELOMBANG DAN SPESIFIKASI KAPAL
Bagian Pertama
Tinggi Gelombang
Pasal 5
Departemen Perhubungan melakukan koordinasi dengan instansi
terkait untuk melakukan identifikasi dan kajian tinggi gelombang
sebagai acuan bagi pengusaha kapal dan Dinas Perhubungan
menempatkan kapal. Tinggi gelombang semua lintasan
dikelompokkan pada tujuh ( 7 ) region dengan rincian sebagai
berikut;
a. Region A dengan tinggi gelombang maksimum 1,25meter, terdapat pada lintasan sebagai berikut;
- Pulang Pisau – Kelawa (Belum Ops)
- Banjar Raya – Saka Kajang (Belum Ops)
- Kuin Alalak – Jelapat (Belum Ops)
- Mantuli – Tambang Muara (Belum Ops)
- Siwa – Lasusua (Belum Ops)
- Ajibata – Tombok (Komersil)
- Palembang – Muntok (Komersil)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir52
- Pontianak Kota – Siantan (Komersil)
- Tebas Kuala – Tebas Sbrg(Perintis I)
- Tayan – Terayu (Perintis I)
- Taipa – Kariangau (Perintis I)
- Tj.Harapan – Tl.Kalong (Perintis I)
- Palembang – Kayuarang (Tidak Ops)
- K.Kapuas – K.Kapauas Sbrg (Tidak Ops)
- Kuala Pembuang – Kualu Pembuang (Tidak Ops)
- P.Telo – P.Telo Sbrg (Tidak Ops)
- Palangkaraya – P.R.Sbrg (Tidak Ops)
- Cerbon – Marabahan (Tidak Ops)
- Kartiasa Barat – Kartiasa Timur (Tidak Ops)
- Semuntai – Sekadau (Tidak Ops)
b. Region B, dengan tinggi gelombang maksimum 1,5meter terdapat pada lintasan sebagai berikut;
- Daruba – Tobelo (Perintis I)
- Tobelo – Subaim (Perintis I)
c. Region C, dengan tinggi gelombang maksimum 2meter terdapat pada lintasan sebagai berikut;
- Patani – Sorong (Belum Ops)
- Poso – Wakay (Belum Ops)
- Luwuk – Sabang (Belum Ops)
- Taliabu – Banggai (Belum Ops)
- Bastiong – Babang/Payahe (Belum Ops)
- Payahe – Sakete (Belum Ops)
- Sakete – Babang (Belum Ops)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir53
- Sanana – Tlk.Bara (Belum Ops)
- Sanana – Mangole (Belum Ops)
- Mangole- Taliabu (Belum Ops)
- Mangole- Laiwui (Belum Ops)
- Laiwui – Labuha (Belum Ops)
- Sibolga – Nias (Komersil)
- Pagimana – Gorontalo (Komersil)
- Bastiong – Sidangole (Komersil)
- Bastiong – Rum (Komersil)
- Bitung – Ternate (Komersil)
- Biak – Serui (Perintis I)
- Serui – Waren (Perintis I)
- Numfor – Manokwari (Perintis I)
- Saumlaki – Tepa (Perintis I)
- Dobo – Benjina (Perintis I)
- Sorong – Seget (Perintis I)
- Seget – Mogem – Inawalan (Perintis I)
- Mogem – Teminabuan (Perintis I)
- Sorong – Saonek (Perintis I)
- Sorong – Waigama (Perintis I)
- Gorontalo – Wakai (Perintis I)
- Luwuk – Salakan (Perintis I)
- Salakan – Banggai (Perintis I)
- Kendari – Langgara (Perintis I)
- Bitung – Pananaro (Perintis I)
- Bitung – P.Lembeh (Perintis I)
- Bitung – Siau (Perintis I)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir54
- Bastiong – Geti/Tidore (Perintis II)
- Tarakan – Tg.Selor (Perintis II)
- Waren – Nabire (Tidak ops)
- Biak – Nabire (Tidak Ops)
- Biak – Numfor (Tidak Ops)
- Serui – Nabire (Tidak Ops)
- Sorong – Jefman (Tidak Ops)
- Jefman – Kalabo (Tidak Ops)
- Sorong – Teminabuan (Tidak Ops)
- Bitung – Dago (Tidak Ops)
d. Region D, dengan tinggi gelombang maksimum 2,5meter terdapat pada lintasan sebagai berikut;
- Balohan – Malahayati, Komersil
- Cilacap – Kalipuncang, Komersil
- Ujung – Kamal, Komersil
- Jangkar – Kalianget, Komersil
- Kalianget – P.Kangean, Komersil
- Kupang - Waingapu, Komersil
- Bajoe – Kolaka, Komersil
- Torobulu – Tampo, Komersil
- Meolaboh – Sinabang, Perintis I
- Sinabang – Labuhan Haji, Perintis I
- Singkil – P Banyak – Sinabang, Perintis I
- Padang – Sikakap/Mentawai, Perintis I
- Padang – P.Siberut, Perintis I
- Padang – Tuapejat, Perintis I
- Pulau Bai – P.Enggano, Perintis I
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir55
- Cilacap – Majingklak , erintis I
- Aimere – Waingapu, Perintis I
- Ende – Waingapu, Perintis I
- Wara – Bau Bau, Perintis I
- Tarakan – Ancam, Perintis II
- Tarakan – Sembakung, Perintis II
- Marina – P. Kelapa, Tidak Ops
- Marina – P. Tidung, Tidak Ops
- Marina – P. Pramuka, Tidak Ops
- P.Pramuka – P.Kelapa, Tidak Ops
- P.Pramuka – P.Tidung, Tidak Ops
- Marina – P.Untung Jawa, Tidak Ops
- P.Untung Jawa – P.Tidung, Tidak Ops
e. Region E, dengan tinggi gelombang maksimum3 meterterdapat pada lintasan sebagai berikut;
- Stagen – Tarjun, Belum Ops
- Tarakan – ToliToli, Belum Ops
- Garongkong – Batulicin, Belum Ops
- Sape – Waingapu, Belum Ops
- Sulamu – Kadya Kupang, Belum Ops
- Toboali – P.Lepar, Belum Ops
- Batu Licin-Tj.Serdang, Komersil
- Balikpapan – Mamuju, Komersil
- Balikpapan – Penajam, Komersil
- Kupang – Aimere, Komersil
- Padang Bai- Lembar, Komersil
- Kayangan/Lombok – Pototano, Komersil
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir56
- Sape – Waikelo, Perintis I
- Kalabahi –Tl.gurita, Perintis I
- Tl.Gurita – Kisar, Perintis I
- Kupang – Waikelo, Perintis I
- Aimere – Waikelo, Perintis I
- Tual – Larat, Perintis I
- Sadai – Tanjung Rum, Perintis I
- Dongkala – Mawasangka, Perintis I
- Kalabahi – Kabir, Perintis II
- Dongkala – Bau Bau, Tidak ops
- Pare Pare – Balikpapan, Tidak Ops
- Batulicin – Kotabaru, Tidak Ops
- Kupang – Naikliu, Tidak Ops
- Kupang – Hansisi, Tidak Ops
- Kalabahi – Maritaing, Tidak Ops
- Dili – P.Atauro, Tidak Ops
- Dili – Maritaing, Tidak Ops
- Tual – Elat, Tidak Ops
- Bau Bau – Tolandano, Tidak Ops
- Tampo – Maligano, Tidak Ops
f. Region F, dengan tinggi gelombang maksimum 3,5meter terdapat pada lintasan sebagai berikut;
- Ciwandan – Srengseng, Belum Ops
- Hansisi – Pantai Baru, Belum Ops
- Atapupu – Iilwaki, Belum Ops
- Atapupu – Wonreli, Belum Ops
- Tl.Gurita – Ilwaki, Belum Ops
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir57
- Kalabahi – Balauring, Belum Ops
- Tj.Pandan – Pontianak, Belum Ops
- Ketapang – Manggar, Belum Ops
- K.Tungkal – Tj.Uban, Belum Ops
- Bengkalis – Tanjung Balai, Belum Ops
- Belawan – Penang, Belum Ops
- Merak – Bakauheni, Komersil
- Ketapang – Gilimanuk, Komersil
- Sape – Labuhan Bajo, Komersil
- Kupang – Sawu/Seba, Komersil
- Kalabahi – Kupang, Komersil
- Kupang – Ende, Komersil
- Rasau Jaya – Tlk.Batang, Komersil
- Bira – Pamatata, Komersil
- Galala – Namlea, Komersil
- Poka – Galala, Komersil
- Rumbai Jaya – Mumpa, Komersil
- Waiwerang – Lowelaba, Perintis I
- Balauring – Baranusa, Perintis I
- Kalabahii – Baranusa, Perintis I
- Waingapu – SawuSeba, Perintis I
- Lewoleba – Balauring, Perintis I
- Kupang – Lewoleba, Perintis I
- Tual – Dodo, Perintis I
- Larat – Saumlaki, Perintis I
- Pomako I – Pomako II, Perintis I
- Sape – P.Komodo, Perintis II
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir58
- Labuhan Bajo – P.Komodo, Perintis II
- Mapura Jaya – Pamako, Perintis II
- Telaga Pungkur –Tj. Uban, Perintis II
- Bengkalis – Mengkapan, Perintis II
- Benoa-Senggigi, Tidsk ops
- Merak – Srengseng, Tidak Ops
- Merak – Panjang, Tidak Ops
- Atapupu – Kalabahi, Tidak Ops
- Balauring – Kabir, Tidak Ops
- Bakalang – Baranusa, Tidak Ops
- Sawu – Raijua, Tidak Ops
- Kariabela – Wonreli, Tidak Ops
- Dili – Wonreli, Tidak Ops
- Dili – Ilwaki, Tidak Ops
- Tl. Batang – Ketapang, Tidak Ops
- Negeri Lima – Namlea, Tidak Ops
- BT Bedarah – DS Pintas, Tidak Ops
- K.Kuning – M.Tebo, Tidak Ops
- Pangkal Pinang – Tj.Pandan, Tidak Ops
- S.Pakning – Bengkalis, Tidak Ops
g. Region G, dengan tinggi gelombang maksimum 4 meterterdapat pada lintasan sebagai berikut;
- Semarang – Kumai, Belum Ops
- Bambea – Sikeli, Belum Ops
- Kendal – Kumai, Belum Ops
- Ilwaki – Wonreli, Belum Ops
- Saumlaki – Adaut, Belum Ops
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir59
- Wonreli – Serwaru, Belum Ops
- Kupang – Rote, Komersil
- Kupang – Larantuka, Komersil
- Hunimua – Waipirit, Komersil
- Jepara – Karimun Jawa, Perintis I
- Larantuka – Waiwerang, Perintis I
- Tanah Merah – Kepi, Perintis I
- Merauke – Atsy, Perintis I
- Atsy – Senggo, Perintis I
- Atsy – Asgon, Perintis I
- Pamatata – Marapokot, Perintis I
- Bira –Tondasi, Perintis I
- Hurnala/Tulehu – Pelauw/Haruku, Perintis I
- Pelauw/Haruku – Umeputih/Saparua, Perintis I
- Wailey – Umeputih/Saparua, Perintis I
- Bitung – Melanguane, Perintis I
- Merauke – Tanah Merah, Perintis I
- Lewoleba – Larantuka, Perintis II
- Kalabahi – Bakalang, Perintis II
- Merauke – Poo, Perintis II
- Atsy – Agat, Tidak ops
- Larantuka – Kalabahi, Tidak Ops
- Ende – Aimere, Tidak Ops
- Agast – Ewer, Tidak Ops
- Hurnala/Tulehu – Umeputih/Saparua, Tidak Ops
- Dago – Talaud, Tidak Ops
- Gresik – Bawean, Tidak Ops
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir60
Bagian Kedua
Spesifikasi Kapal
Pasal 6
1) Departemen Perhubungan menetapkan disain kapal sebagai
acuan bagi pengusaha kapal berdasarkan tinggi gelombang.
Dalam hal ini, spesifikasi teknis kapal desain baru dapat
ditentukan melalui perbandingan ukuran kapal dengan
memperhatikan tinggi gelombang serta faktor kapasitas ruang
muat mapun kondisi pelabuhan/dermaga atau alur pelayaran
(2) Perbandingan ukuran utama kapal sesuai ayat (1) di atas, ada 6
(enam) hubungan antar ukuran utama kapal yang dapat
dijadikan sebagai patokan, yaitu diantara L, B, H, dan T.
Hubungan tersebut dapat disederhanakan dalam persamaan
sebagai berikut
B = f (L)
H = f (L)
H = f (B)
T = f (L)
T = f (H)
T = f (B)
(3) Teknis penentuannya dapat dilakukan sebagai berikut;
a. Perbandingan L/B yaitu perbandingan antara panjang dan
lebar kapal.
Ukuran L/B yang besar sesuai untuk kapal-kapal dengan
kecepatan tinggi dan mempunyai perbandingan ruangan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir61
yang baik, akan tetapi mengurangi kemampuan manuver
dan stabilitas kapal. Ukuran L/B yang kecil dapat
memberikan stabilitas yang baik serta di lain pihak dapat
menambah tahanan.
b. Perbandingan L/H yaitu perbandingan panjang kapal dan
tinggi kapal, yang berpengaruh pada kekuatan memanjang
kapal.
Ukuran L/H yang kecil dapat memberikan kekuatan
memanjang yang lebih bagus, tetapi tahanan menjadi lebih
kecil. Kekuatan memanjang itu akan sangat berguna untuk
dapat meredam defleksi pada penegar/penguat lambung
apabila mengalami momen lengkung akibat adanya
gelombang saat pelayaran serta distribusi beban muatan
pada kapal.
(4)Perbandingan B/H yaitu perbandingan lebar kapal dan tinggi
kapal.
Ukuran B/H yang besar akan meningkatkan stabilitas yang
tinggi, meningkatkan kemampuan muat dari cargo dan
turunnya titik KG (titik berat melintang kapal dari keel).
(5)Perbandingan L/T yaitu perbandingan panjang kapal dan sarat
kapal.
Ukuran L/T yang besar akan meningkatkan kecepatan kapal
namun stabilitas menjadi menurun.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir62
(6) Perbandingan H/T yaitu perbandingan antara tinggi geladak
dengan tinggi sarat kapal.
Ukuran H/T berhubungan dengan reserve displacement atau
daya apung cadangan. Ukuran H/T yang besar dapat dijumpai
pada kapal-kapal penumpang.
(7)Perbandingan B/T yaitu perbandingan antara lebar dengan
tinggi sarat kapal.
Ukuran B/T yang besar menyebabkan stabilitas kapal lebih
baik. Hal semacam ini dapat dijumpai pada kapal-kapal sungai
dan danau karena dibatasi oleh kedalaman sungai dan danau.
Lebih jelasnya perbandingan ukuran utama kapal berdasarkan
region dapat dilihat pada tabel berikut. Dari hasil perhitungan
yang telah dilakukan, maka Departemen Perhubungan
menetapkan perbandingan ukuran utama kapal berdasarkan
tinggi gelombang per region dapat dilihat pada tabel berikut.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir63
Tabel 1Perbandingan Ukuran Utama Kapal Desain Baru Berdasarkan
Gelombang Per Region Lintasan
RegionTinggi
Gelombang
(meter)
KecepatanKapal
(knot)
Perbandingan Ukuran Kapal
L/B L/H B/H L/T H/T B/T
A 1.25 10 3.780 7.897 2.089 16.684 2.113 4.413
15 3.780 7.980 2.111 16.932 2.122 4.479
B 1.5 15 3.905 8.570 2.195 17.425 2.033 4.462
C 2 10 4.155 9.501 2.286 18.224 1.918 4.386
15 4.155 9.589 2.308 18.441 1.923 4.438
D 2.5 10 4.405 10.396 2.360 19.271 1.854 4.375
15 4.405 10.486 2.380 19.477 1.857 4.421
E 3 10 4.655 11.225 2.411 20.327 1.811 4.366
15 4.655 11.316 2.431 20.526 1.814 4.409
F 3.5 10 4.905 12.013 2.449 21.387 1.780 4.360
15 4.905 12.108 2.468 21.581 1.783 4.400
G 4 10 5.155 12.775 2.478 22.451 1.757 4.355
15 5.155 12.870 2.496 22.642 1.760 4.392
Sumber: Laporan Studi Kelaikan Kapal ASDP Dengan Daerah Operasi,Balitbang Perhubungan –Dephub RI, 2007
(8) Berdasarkan hasil perhitungan spesifikasi kapal seperti
tertuang dalam tabel di atas, Departemen Perhubungan
juga dapat merencanakan spesifikasi kapal untuk lintasan-
litasan baru yang belum beroperasi atau masih direncanakan.
Penentuan spesifikasi kapal untuk lintasan-lintasan ini adalah
dengan mengacu pada spesifikasi kapal dimana lintasan
tersebut tergabung pada kelompok lintas per region.
(9) Spesifikasi kapal untuk lintasan yang direncanakan termasuk
Region A adalah; lintasan Pulang Pisau – Kelawa, Banjar
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir64
Raya – Saka Kajang, Kuin Alalak – Jelapat, Mantuli –
Tambang Muara, dan Siwa – Lasusua.
(10) Spesifikasi kapal untuk lintasan yang direncanakan termasuk
Region C adalah Patani – Sorong, Poso – Wakay, Luwuk –
Sabang, Taliabu – Banggai, Bastiong – Babang, Payahe –
Sakete, Sakete – Babang, Sanana – Tlk.Bara, Sanana –
Mangole, Mangole- Taliabu, Mangole- Laiwui, dan Laiwui –
Labuha.
(11) Spesifikasi kapal untuk lintasan yang direncanakan termasuk
Region E adalah; Stagen – Tarjun, Tarakan – ToliToli,
Garongkong – Batulicin, Sape – Waingapu, Sulamu – Kadya
Kupang, dan Toboali – P.Lepar.
(12)Spesifikasi kapal untuk lintasan yang direncanakan termasuk
Region F adalah; Ciwandan – Srengseng, Hansisi – Pantai
Baru, Atapupu – Iilwaki, Atapupu – Wonreli, Tl.Gurita – Ilwaki,
Kalabahi – Balauring, Tj.Pandan – Pontianak, Ketapang –
Manggar, K.Tungkal – Tj.Uban, Bengkalis – Tanjung Balai,
dan Belawan – Penang.
(13) Spesifikasi kapal untuk lintasan yang direncanakan termasuk
Region G adalah; Semarang – Kumai, Bambea – Sikeli,
Kendal – Kumai, Ilwaki – Wonreli, Saumlaki – Adaut, dan
Wonreli – Serwaru.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir65
BAB IVPENGUJIAN STABILITAS DAN PENEMPATAN KAPAL
Bagian PertamaPengujian Stabilitas Kapal Yang Sudah Ada
Pasal 7
(1) Dinas Perhubungan dan pengusaha kapal harus
memperhatikan penempatan kapal pada lintas angkutan
Penyeberangan dengan mengunakan kriteria stabilitas.
Kriteria dan kemampuan stabilitas kapal dapat dikaji dengan
memanfaatkan kurva G-Z. Kurva G-Z disajikan dalam
Dokumen Stabilitas atau dikenal dengan Stability Booklet,
yang harus tersedia di kapal.
(2) Berdasarkan dokumen stabilitas kapal seperti disebutkan di
atas, Nakhoda dapat mengetahui kemampuan stabilitas
kapal, kuantitas pemuatan, tiupan angin namun dalam
keadaan laut tenang.
(3) Nahkoda harus memperhatikan maksimum yang diijinkan
untuk membawa muatan, dengan sarat kapal yang ditandai
oleh tanda lambung timbul.
(4) Nahkoda harus memperhatikan kondisi pemuatan kapal yang
termuat di dalam dokumen stabilitas yaitu IMO Regulation
yang meliputi:
a. kapal muatan penuh dengan bahan-bakar penuh saat
bertolak,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir66
b. kapal muatan penuh dengan bahan-bakar dan air tawar
sisa 10% saat tiba,
c. kapal muatan kosong dengan ballast dan bahan bakar
penuh saat bertolak,
d. kapal muatan kosong dengan ballast dan bahan-bakar
dan air tawar sisa 10% saat tiba.
Bagian Kedua
Penempatan Kapal Baru
Pasal 8
(4) Dinas Perhubungan harus memperhatikan, bahwa dalam
penempatan kapal pada setiap lintas penyeberangan
harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas
pelabuhan penyeberangan yang akan dilayani
(5) Bilamana kapal tidak memenuhi persyaratan spesifikasi
teknis lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan, kapal
tersebut tidak diperbolehkan melakukan operasi
Bagian Ketiga
Penambahan Kapasitas Angkutan
Pasal 9
(1) Dinas Perhubungan harus memperhatikan bahwa dalam
rangka penempatan kapal pada setiap lintas
penyeberangan harus memperhatikan keseimbangan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir67
antara kebutuhan pengguna jasa dan penyedia jasa
angkutan
(2) Dinas Perhubungan harus memperhitungkan secara
seksama, bahwa dalam rangka penambahan kapasitas
angkutan pada setiap lintas penyeberangan dilakukan
dengan mempertimbangkan;
a. faktor muat rata-rata kapal pada lintas
penyeberangan tersebut sudah mencapai sekurang-
kurangnya 70 ( tujuh puluh ) % per tahun; dan
b. belum optimalnya frekuensi pelayanan kapal yang
ditempatkan
(3) Penambahan frekuensi kapal atau penambahan jumlah
kapal atau penggantian ukuran kapal yang ditempatkan
pada setiap lintas penyeberangan, Dinas Perhubungan
harus mempertimbangkan spesifikasi teknis lintas dan
fasilitas prasarana yang tersedia
(4) Dalam rangka penambahan kapasitas angkut kapal pada
setiap lintas penyeberangan, Dinas Perhubungan harus
tetap memperhatikan faktor muatan rata-rata sekurang-
kurangnya 50 ( lima puluh ) % per tahun dengan tidak
menambah waktu sandar dan waktu berlayar dari masing-
masing kapal
Pasal 10
(1) Dalam rangka pengembangan atau pengisian lintas
penyeberangan yang membutuhkan penambahan atau
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir68
penempatan kapal, Dinas Perhubungan harus
mempertimbangan pada;
a. untuk pengembangan lintas penyeberangan yang
sudah beroperasi harus memperhatikan beberapa
aspek;
1) jumlah trip per hari dan jumlah kapal yang
diizinkan melayani lintas yang ditetapkan
2) jumlah kapasitas kapal rata-rata tersedia
3) jumlah kapasitas kapal rata-rata terpakai
4) faktor muat
5) fasilitas prasarana pelabuhan yang tersedia
dan/atau;
6) tingkat kemampuan pelayaran alur
b. untuk pengisian lintas baru harus memperhatikan
beberapa faktor sebagai berikut;
1) tersedia prasarana pelabuhan yang memadai
2) potensi bangkitan angkutan
3) potensi ekonomi wilayah
(2) Dinas Perhubungan di dalam rangka penambahan atau
penempatan kapal, perlu dilandasi dari hasil evaluasi
sebagai pertimbangan untuk memberikan persetujuan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir69
BAB V
PERMOHONAN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN
Bagian Pertama
Permohonan Perizinan
Pasal 11
(1) Permohonan perizinan penempatan lintas pernyeberangan
hanya dapat diberikan kepada perusahaaan yang mengajukan
permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;
a. perorangan warga negera Indonesia, Badan Hukum
Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan
Usaha Milik Negara ( BUMN ), Badan Usaha Milik
Daerah ( BUMD ) atau Koperasi, yang didirikan khusus
untuk usaha itu.
b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon
berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda
Penduduk bagi warga Negara Indonesia perorangan
yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan
penyeberangan
c. Pernyataan tertulis sanggup untuk memiliki sekurang-
kurangnya 1(satu ) unit kapal penyeberangan
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
keselamatan kelaiklautan kapal yang diperuntukkan
bagi angkutan penyeberangan dan kepastian rencana
lintas yang akan dilayani, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir70
d. Memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan usaha
angkutan penyeberangan
e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan
f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
g. Permohonan telah dilengkapi dengan dokumen yang
meliputi:
1) surat izin usaha angkutan penyeberangan,
2) bukti kesiapan kapal untuk dioperasikan, antara lain:
a) memiliki sertifikat kesempurnaan dari Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut dan dikelaskan oleh
Biro Klasifikasi Indonesia,
b) kapal yang sesuai dengan spesifikasi teksis
lintas dan pelabuhan penyeberangan yang akan
dilayani,
3) nama dan ukuran kapal (GRT),
4) lintas yang akan dilayani,
(5) nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
(2) Permohonan izin usaha angkutan penyeberangan diberikan
kepada Bupati/Walikota, Gubernur/Kepala Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta, untuk pemohon yang berdomisili di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kemudian diteruskan
kepada Menteri melalui Dirjen Perhubungan Darat
(3) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha,
diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir71
(4) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan
disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan
penolakan
Bagian Kedua
Uji Coba Persyaratan Laik Laut
Pasal 12
(1) Pengusaha kapal dan Dinas Perhubungan harus melakukan
koordinasi dan bekerjasama untuk melakukan pemeriksaan
persyaratan kapal sebelum ditempatkan yaitu meliputi;
a. Persyaratan teknis meliputi:
b memenuhi persyaratan teknis laik laut dan standar
pelayan minimal kapal angkutan penyeberangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis
prasarana pelabuhan pada lintas yang dilayani,
d memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang
memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk
kapal penyeberangan dan dapat berbahasa Indonesia
serta mengetahui kondisi wilayah operasi yang dilayani,
e memiliki fasilitas untuk kebutuhan awak kapal maupun
penumpang dan kendaraan beserta muatannya sesuai
dengan persyaratan teknis yang berlaku,
f mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal
yang ditempatkan pada sebelah samping kiri dan kanan
kapal,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir72
g mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan
dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris,
(2) Dinas Perhubungan harus melakukan pemeriksaan, bahwa
kapal angkutan penyeberangan yang akan ditempatkan
memiliki persyaratan keselamatan meliputi;
a) Material,
b) Konstruksi,
c) Bangunan,
d) Permesinan dan perlistrikan,
e) Stabilitas,
f) Tata susunan serta perlengkapan termasuk
perlengkapan alat penolong dan radio,
g) Elektronika kapal,
(3) Sebelum diberikan persetujuan penempatan kapal angkutan
penyeberangan, Dinas Perhubungan dan Pengusaha Kapal
secara bersama-sama melakukan uji coba kapal pada
pelayaran pada lintasan
(4) Bilamana masih terdapat ketidak sesuaian terutama
persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan, maka
Pengusaha Kapal diharuskan memenuhinya sesuai dengan
perayaratan yang telah ditetapkan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir73
Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 13
Kewenangan persetujuan penempatan kapal penyeberangan
ditetapkan sebagai berikut;
a. Untuk penempatan kapal penyeberangan antar provinsi
dan antar negara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan
b. Untuk penempatan kapal antar kabupaten/kota di dalam
provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
c. Untuk penempatan kapal penyeberangan antar desa
dalam kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Dinas Perhubungan dan Pengusaha Kapal yang bergerak di bidang
angkutan penyeberangan, sejak ditetapkannya keputusan ini, harus
berpedoman pada sispro penempatan kapal lintas penyeberangan
BAB VII
PENUTUP
Pasal 15
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala interpretasi yang
berkaitan dengan sispro penempatan kapal lintas penyeberangan
yang terdapat dibeberapa peraturan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir74
4. Sispro Penempatan Kapal Pada Lintas Angkutan Sungai danDanau
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR. .........................................
TENTANG
SISPRO PENEMPATAN KAPAL PADA LINTAS ANGKUTAN
SUNGAI DAN DANAU
MENTERI PERHUBUNGAN
Menimbang : bahwa untuk keselamatan dan keamanan
penyelenggaraan angkutan penyeberangan
perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai
penempatan kapal pada lintas angkutan
penyeberangan.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran, Pasal 18 ayat ( 1), Ayat
(2), dan Ayat (3) dan Pasal 19
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999
tentang Angkutan Di Perairan, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan
Pasal 30
3. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002
tentang Perkapalan
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 73
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau, Pasal 4, Pasal
5, Pasal 6, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir75
Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,
Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50
5. SOLAS
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANTENTANG SISPRO PENEMPATAN KAPALPADA LINTAS ANGKUTANSUNGAI DAN DANAU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan
dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau,
waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut
penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan
oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
2. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi
dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang
digunakan untuk angkutan sungai dan danau.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir76
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.
4. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan
daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
5. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di
sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
6. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan
fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
7. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan
kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa
kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial.
8. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan
usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan
fasilitas pelabuhan lainnya.
9. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang
menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan
lingkungan maritim.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir77
10.Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status
hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal
untuk berlayar di perairan tertentu.
11.Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan
perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan
termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik
kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian.
12.Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan
kapal, jaminan mutu material, pengawasan pembangunan,
pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan
peraturan klasifikasi.
13.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,
yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,
energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.
14.Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi
pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir78
tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
15.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
16.Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
17.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18.Kemasan adalah tempat/pelindung yang berada lebih luar dari
wadah dan tidak berhubungan langsung dengan
bahan/barang berbahaya dan beracun (bahan/barang
berbahaya dan beracun).
19.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas
tanggungjawabnya di bidang angkutan sungai dan danau.
20.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di
bidang pelayaran.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
22.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
23.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir79
24.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pelayaran.
BAB II
PELABUHAN DAN PERSYARATAN KAPAL
Bagian Pertama
Pelabuhan Sungai dan Danau
Pasal 2
(2) Dinas Perhubungan perlu mengidentifikasi dan melakukan
kajian di dalam menempatkan kapal angkutan sungai dan
danau menyangkut beberapa aspek yang berkaitan dengan
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan meliputi;
a. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur
pelayaran sungai dan danau
b. tempat labuh kapal sungai dan danau
c. tempat alih muat antarkapal sungai dan danau
d. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah
gerak kapal sungai dan danau
e. tempat perbaikan kapal
f. penahan arus sungai
h kolam pelabuhan
i alur pelayaran
j sarana bantu navigasi
k sistem keamanan dan ketertiban di pelabuhan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir80
l fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan roda
dua
(2) Dinas Perhubungan perlu melakukan kajian secara detail
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagai perairan
pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja perairan yang
digunakan sebagai;
a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan sungai dan
danau
b. keperluan keadaan darurat kapal sungai dan danau
c. penempatan kapal mati
d. percobaan berlayar kapal sungai dan danau
e. kegiatan pemanduan
f. fasilitas pembangunan
g. pemeliharaan kapal
(3) Dari hasil kajian tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan
akan dapat menetapkan kriteria kapal ( lebar, tinggi kapal,
panjang kapal, dan GT kapal ) sesuai dengan pelabuhan.
(4) Dinas Perhubungan perlu memperhatikan, bahwa untuk
keperluan pelayanan dan fasilitas penumpang pelabuhan
sungai dan danau, maka penyelenggara pelabuhan sungai
dan danau menyediakan kegiatan untuk lahan daratan
beberapa hal yaitu;
a. Fasilitas pokok antara lain;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir81
1) terminal penumpang
2) jalan penumpang keluar/masuk kapal ( gang way )
4) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan
jasa
5) fasilitas penyimpanan bahan bakar ( bunker )
6) instalasi air, listrik dan telekomunikasi
7) akses jalan dan/atau jalur kereta api
8) fasilitas pemadam kebakaran
9) tempat tunggu kendaraan bermotor roda dua sebelum
naik ke kapal
b. Fasilitas penunjang, antara lain;
a. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran
pelayanan jasa kepelabuhanan
b. tempat pembuangan limbah
c. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan
sungai dan danau
d. areal pengembangan pelabuhan
e. fasilitas umum lainnya ( peribadatan, taman, jalur hijau
dan kesehatan )
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir82
Bagian Kedua
Keselamatan dan Keamanan Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 3
(1) Dinas Perhubungan mengharuskan kepada setiap
Pengusaha kapal untuk memenuhi kelaiklautan kapal sesuai
dengan daerah pelayarannya dan dibuktikan dengan
sertifikat meliputi;
a. keselamatan kapal sungai dan danau
b. pencegahan pencemaran dari kapal sungai dan danau
c) pengawakan dari kapal sungai dan danau
d) garis muat kapal dan pemuatan kapal sungai dan danau
e) status hukum kapal
(4) Dinas Perhubungan mengharuskan kepada setiap Pengusaha
Kapal sungai dan danau untuk memenuhi persyaratan
keselamatan kapal yang dibuktikan dengan sertifikasi meliputi
sebagai berikut;
a. material
b. konstrukdi
c. bangunan
d. permesinan
e. stabilitas
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir83
f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan
alat penolong dan radio
g. elektronika kapal
(5) Untuk menjamin keselamatan berlayar, maka Departemen
Perhubungan bertugas melakukan pengadaan, pengoperasian,
pemeliharaan dan pengawasan kenavigasian yang meliputi;
a. sarana bantu navigasi – pelayaran
b. telekomunikasi - pelayaran
c. hidrografi
d. alur dan perlintasan
e. pemanduan
f. penanganan kerangka kapal; dan
g. salvage dan pekerjaan bawah air sungai dan danau
BAB III
KARAKTERISTIK LINTASAN DAN PERSYARATAN PERASIONAL
Bagian Pertama
Kharakteristik Lintasan Sungai dan Danau
Pasal 4
(1) Dinas Perhubungan melakukan identifikasi dan kajian
karakteristik lintasan sungai dan danau yang hasilnya
menggambarkan beberapa aspek yaitu sebagai beriku;
a. kecepatan arus sungai
b. kedalaman air sungai dan danau
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir84
c. lebar sungai dan danau
d. bangunan di sekitar sungai dan danau
e. fungsi air sungai dan danau
f. daerah lingkungan kerja daratan yang digunakan kegiatan
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
g. daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk
kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, kolam
pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal
sungai dan danau serta perairan untuk pengembangan
pelabuhan sungai dan danau jangka panjang.
(2) Dinas perhubungan mengidentifikasi besaran dan kondisi
pelabuhan lintasan sungai dan danau yang menghubungkan
dua simpul
(3) Dinas Perhubungan menginformasikan kepada pengusaha
kapal tentang spesifikasi kapal pada lintasan sungai dan
danau
Bagian Kedua
Persyaratan Operasional Kapal Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 5
(2) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau
diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut;
a. memenuhi persyaratan teknis/ kelaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir85
b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis
prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani
c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan
persyaratan pengawakan untuk kapal kapal sungai dan
danau
d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung
baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang,
barang dan/atau hewan sesuai dengan persyaratan
teknis yang berlaku
e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama
kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah
dibaca dari samping kiri dan kanan kapal
f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan
dengan menggunakan bahasa Indonesia
(9) Dinas Perhubungan harus memberlakukan ukuran operasional
kapal angkutan sungai dan danau dengan ketentuan sebagai
berikut;
a. setiap kapal yang memiliki ukuran di bawah GT 7 ( < 7 GT )
yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai
dan danau dapat diukur, didaftarkan dan memenuhi
persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal dan
mendapat surat ukur sekaligus surat tanda pendaftaran
b. setiap kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas (
≥ 7 GT ) yang akan dioperasikan untuk melayani
angkutan sungai dan danau wajib diukur, didaftarkan,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir86
memenuhi persyaratan kelaikan kapal, persyaratan
pengawakan kapal, dan dapat diberikan tanda kebangsaan
dan mendapat surat ukur sekaligus surat tanda
pendaftaran
c. pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda
pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat
pengawakan kapal untuk di bawah GT 7 ( ≤ 7 GT )diberikan oleh Bupati/Walikota sebagai tugas desentralisasi
d. Pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda
pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat
pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan untuk
kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas ( ≥ 7
GT ) diberikan oleh oleh Bupati/Walikota setempat
sebagai tugas pembantuan
BAB IV
LAIK SUNGAI DAN PERSYARATAN KESELAMATAN
Bagian Pertama
Persyaratan Laik Sungai dan Danau
Pasal 6
(1) Pengusaha kapal angkutan sungai dan danau serta Dinas
Perhubungan harus melakukan koordinasi dan bekerjasama
untuk memeriksa persyaratan kapal sebelum ditempatkan
terutama persyaratan teknis meliputi;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir87
a. memenuhi persyaratan teknis laik berlayar dan standar
pelayan minimal kapal angkutan sungai dan danau
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis
prasarana pelabuhan angkutan sungai dan danau pada
lintas yang dilayani,
c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang
memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk
kapal angkutan sungai dan danau serta dapat
berbahasa Indonesia dengan baik termasuk
mengetahui kondisi wilayah operasi yang dilayani,
d. memiliki fasilitas untuk kebutuhan awak kapal sungai
dan danau maupun penumpang dan muatannya sesuai
dengan persyaratan teknis yang berlaku,
e. mencantumkan identitas perusahaan dan/atau nama
kapal yang secara pribadi ditempatkan pada sebelah
samping kiri dan kanan kapal,
f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan
dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris,
Bagian Kedua
Persyaratan Peralatan Keselamatan
Pasal 7
(1) Pengusaha kapal sungai dan danau yang memiliki kapal
dengan GT > 7 dan /atau geladak tertutup diharuskan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir88
memenuhi ketentuan SOLAS dengan persyaratan
keselamatan sebagai berikut;
a. Resque Boat (Perahu Penyelamat) 1 unit
b. Life Raft (Rakit Penolong) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
c. Life Jacket (baju pelampung) untuk 100% awak kapal dan
penumpang
d. Extra Life Jacket (tambahan baju pelampung/10%)
e. Two Way VHF(radio VHF penerima dan pemancar) ( 2
units)
f. Emergency Communication (alat komunikasi darurat)
g. General Emergency Alarm (alarm darurat umum)
h. Life Buoys (pelampung) 4 unit
i. Ruang Perawatan untuk orang sakit
(2) Pengusaha Kapal yang memiliki kapal angkutan Sungai dan
danau dengan GT ≤ 7, diwajibakan memenuhi persyaratan
keselamatan sesuai dengan ketentuan SOLAS yaitu sebagai
berikut;
a. Life Jacket (baju pelampung) untuk 100% awak kapal
dan penumpang
b. Life Jacket with light (baju pelampung dengan cahaya)
c. Extra Life Jacket (tambahan baju pelampung/10%)
d. Emergency Communication (alat komunikasi darurat)
e. Kompas
f. Alat pemadam kebakaran untuk penanganan keadaan
darurat,
g. Kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir89
BAB IV
PENEMPATAN KAPAL
Bagian Pertama
Penempatan Kapal Baru
Pasal 8
(1) Dinas Perhubungan harus memperhatikan, bahwa dalam
penempatan kapal pada setiap lintas angkutan sungai dan
danau harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan
fasilitas pelabuhan penyeberangan yang akan dilayani
(2) Bilamana kapal tidak memenuhi persyaratan spesifikasi
teknis lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan, kapal
tersebut tidak diperbolehkan melakukan operasi
Bagian Kedua
Penambahan Kapasitas Angkutan
Pasal 9
(1) Dinas Perhubungan harus memperhatikan bahwa dalam
rangka penempatan kapal pada setiap lintas angkutan
sungai dan danau harus memperhatikan keseimbangan
antara kebutuhan pengguna jasa dan penyedia jasa
angkutan
(2) Dinas Perhubungan harus memperhitungkan secara
seksama, bahwa dalam rangka penambahan kapasitas
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir90
angkutan pada setiap lintas angkutan sungai dan danau
dilakukan dengan mempertimbangkan;
c. faktor muat rata-rata kapal pada lintas angkutan
sungai dan danau tersebut sudah mencapai
sekurang-kurangnya 70 ( tujuh puluh ) % per tahun;
dan
d. belum optimalnya frekuensi pelayanan kapal yang
ditempatkan
(3) Penambahan frekuensi kapal atau penambahan jumlah
kapal atau penggantian ukuran kapal yang ditempatkan
pada setiap lintas angkutan sungai dan danau, Dinas
Perhubungan harus mempertimbangkan spesifikasi teknis
lintas dan fasilitas prasarana yang tersedia
(4) Dalam rangka penambahan kapasitas angkut kapal pada
setiap lintas angkutan sungai dan danau, Dinas
Perhubungan harus tetap memperhatikan faktor muatan
rata-rata sekurang-kurangnya 50 ( lima puluh ) % per tahun
dengan tidak menambah waktu sandar dan waktu berlayar
dari masing-masing kapal
Pasal 10
(1)Dalam rangka pengembangan atau pengisian lintas angkutan
sungai dan danau yang membutuhkan penambahan atau
penempatan kapal, Dinas Perhubungan harus
mempertimbangan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir91
a. untuk pengembangan lintas angkutan sungai dan danau
yang sudah beroperasi harus memperhatikan beberapa
aspek;
1) jumlah trip per hari dan jumlah kapal yang diizinkan
melayani lintas yang ditetapkan
2) jumlah kapasitas kapal rata-rata tersedia
3) jumlah kapasitas kapal rata-rata terpakai
4) faktor muat
5) fasilitas prasarana pelabuhan yang tersedia dan/atau;
6) tingkat kemampuan pelayaran alur
b. untuk pengisian lintas baru harus memperhatikan beberapa
faktor sebagai berikut;
1) tersedia prasarana pelabuhan yang memadai
2) potensi bangkitan angkutan
3) potensi ekonomi wilayah
(2)Dinas Perhubungan di dalam rangka penambahan atau
penempatan kapal, harus dilandasi dari hasil evaluasi sebagai
pertimbangan untuk memberikan persetujuan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir92
BAB V
PERMOHONAN, UJI COBA DAN KEWENANGAN
Bagian Pertama
Permohonan
Pasal 11
(1) Pengusaha kapal angkutatan sungai dan danau mengajukan
permohonan dilengkapi dengan beberapa persyaratan yaitu
sebagai berikut;
a. memiliki izin usaha angkuitan sungai dan danau
b. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi
persyaratan teknis/kelaikan;
c. memiliki tenaga ahli dibidang angkutan sungai dan danau
d. telah sesuai dengan lintas/trayek yang ditetapkan
(2) Kapal yang diajukan oleh pengusaha kapal angkutan sungai
dan danau sebelumnya telah diperiksa oleh pejabat yang
berwenang (Dinas Perhubungan ) yang berkaitan dengan
kondisi kapal dengan persyaratan sebagai berikut;
a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis
prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan
pengawakan untuk kapal sungai dan danau
d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik
bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir93
dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang
berlaku;
e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama
kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah
dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan
menggunakan bahasa Indonesia”.
g. memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan
sungai dan danau
h. memiliki surat keterangan domisili perusahaan
i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
j. permohonan telah dilengkapi dengan dokumen yang
meliputi;
1) surat izin usaha angkutan sungai dan danau
2) bukti kesiapan kapal angkutan sungai dan danau untuk
dioperasikan, antara lain;
a) memiliki surat kesempurnaan dari Dinas
Perhubungan
b) kapal sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan
pelabuhan angkutan sungai dan danau yang akan
dilayani
c) nama dan ukuran kapal ( GRT )
d) lintas yang akan dilayani
e) NPWP
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir94
Bagian Kedua
Uji Coba
Pasal 12
(1) Sebelum diberikan persetujuan penempatan kapal angkutan
sungai dan danau , Dinas Perhubungan dan Pengusaha Kapal
secara bersama-sama melakukan uji coba pelayaran pada
lintasan sungai dan danau yang akan dilayani.
(2) Bilamana masih terdapat ketidak sesuaian terutama
persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan, serta
peralatan keselamatan, maka Pengusaha Kapal angkutan
sungai dan danau diharuskan memenuhinya sesuai dengan
perayaratan yang telah ditetapkan
Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 13
Kewenangan ijin penempatan angkutan lintas sungai dan danau
adalah sebagai berikut;:
a. Ijin penempatan kapal angkutan sungai dan danau dalam
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
b. Ijin penempatan kapal angkutan sungai dan danau antar
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.
c. Ijin penempatan kapal angkutan sungai dan danau antar
Provinsi dan antar negara ditetapkan oleh Menteri
Perhubungan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir95
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Dinas perhubungan dan Pengusaha Kapal yang bergerak di bidang
angkutan sungai, sejak ditetapkannya keputusan ini, harus
berpedoman pada sispro penempatan kapal sungai dan danau
BAB VII
PENUTUP
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala insterpretasi yang
berkaitan dengan sispro penempatan kapal sungai dan danau yang
terdapat dibeberapa peraturan dinyatakan tidak berlaku.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir96
5. Sispro Penanganan Kebakaran KapalPenyeberangan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT
NOMOR. ..............................................................................
TENTANG
SISPRO PENANGANAN KEBAKARAN KAPAL PENYEBERANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang :
Keadaan Darurat Penanganan Kebakaran Kapal
Penyeberangan selama ini belum ada Sispro yang
mengatur dalam penanganan Keadaan darurat adanya
kecelakaan maupun insiden yang tidak diinginkan berupa
kejadian Kebakaran Kapal Penyeberangan. Sispro ini
dimaksudkan untuk mengatur langkah-langkah yang
harus dilaksanakan dalam penanganan keadaan darurat
secara cepat dan tepat.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 244, Pasal 245 - Pasal 249, Pasal
258 dan Pasal 259.
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan pada Pasal 92 ayat (1.a)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir97
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal
86 .
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan Pasal 10
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: SK. 2681/AP.005/DRJD/2006 tentang
Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Pasal19
Ayat (1, 2 dan 4).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANDARAT TENTANG SISPRO PENANGANANKEBAKARAN KAPAL PENYEBERANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin termasuk kendaraan
yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawa permukaan air, serta
alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
2. Keadaan darurat adalah keadaan dimana prosedur yang berlaku dalam
pe layanan pelabuhan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang
berlaku
3. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal
oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas di atas
kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir98
4. Nahkoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum
di atas serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai
dengan peraturan yang berlaku
BAB II
PEMBERITAHUAN KEADAAN DARURAT
Pasal 2
1. Setiap orang termasuk ABK/Crew yang mengetahui kejadian adanya
kebakaran di atas kapal, segera menginformasikan kepada petugas
jaga/Nahkoda
2. Nahkoda selaku pemimpin tertinggi dalam Kapal, segera mengambil alih
Komando dan melakukan koordinasi pada ABK untuk menangani
Kebakaran dan secara simultan membunyikan tanda bahaya alarm
3. ABK memberikan pengumuman, agar penumpang semua tenang dan
menempati tempat semula, dan menangani kebakaran sesuai dengan
SIJIL KEBAKARAN
4. Apabila kebakaran semakin tinggi dan kapal tidak sulit melanjutkan
perjalanan, maka tindakan secara simultan yang dilakukan oleh
Nahkoda adalah menghubungi; Kapal yang sedang berlayar, TNI AL,
dan Syahbandar melalui Petugas STC
5. Apabila kebakaran dapat diatasi, maka perjalanan kapal dapat
dilanjutkan
6. Bilamana kebakaran tidak dapat diatasi, Nahkoha memerintahkan
penumpang meninggalkan kapal, dan ABK menyiapkan berbagai
peralatan
7. Untuk mengurangi tingkat kebakaran yang semakin tinggi, Nahkoda
segera memerintahkan untuk membuang barang/kendaraan ke laut
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir99
BAB III
PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI KAPAL
Pasal 3
1. Tugas Jaga di Anjungan menentukan posisi kapal pada saat kejadian
kebakaran dan ditulis dalam jurnal kapal
2. Juru mudi siap dianjungan dan melaksanakan instruksi dari Nahkoda
3. Makronis melakukan tugasnya sbb;
a. Menyiapkan peralatan komunikasi untuk hubungan dengan darat atau
dengan kapal lain jika dibutuhkan
b. Menyiapkan surat – surat kapal
c. Menyiapkan alat komunikasi ( H.T ) untuk regu pengendali kejadian
d. Memberitahu awak kapal dan penumpang tentang keadaan darurat
yang terjadi di
Kapal melalui Publicaddreseor
4. Masinis Jaga segera menuju tempat Pompa Pemadam Kebakaran
untuk Menyiapkan dan menghidupkan Pompa Bilga di Kamar Mesin
5. Regu Pemadam Kebakaran segera menyiapkan Peralatan Breating
Aparatus, peralatan P3K, dan melaksanakan pemadam kebakaran
sesuai dengan Sijil Kebakaran
BAB IV
TIM TANGGAP DARURAT
Pasal 4
1. Nahkoda segera mengirim berita kebakaran kapal kepada petugas
STC ( Ship Traffic Control)
2. Petugas Radio di Pelabuhan yaitu Bagian STC ( Ship Trafic Control )
yg menerima keadaan darurat segera meneruskan ke Manajer
Operasional. Bilamana Kapal Memiliki GMDSS, petugas radio darat
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir100
dapat berhubungan langsung dengan Kapal yang sedang mengalami
kebakaran
3. Manajer operasional segera menghubungi Kepala Pelabuhan tentang
keadaan darurat kapal penyeberangan, berikut lokasi Lokasi Kejadian,
jumlah penumpang dan jenis bantuan yang diperlukan
4. Kepala Pelabuhan, segera melakukan koordinasi dengan SAR, Polisi
Air Pemadam Kebakaran, TNI AL
5. SAR mengevakuasi penumpang, sementara Pemadam Kebakaran
dan Polisi Air berusaha memadamkan kebakaran
6. Penumpang yang mengalami luka maupun yang tewas, petugas SAR
membawa ke Rumah Sakit untuk diotopsi.
BAB V
TINGKATAN KEADAAN DARURAT
Pasal 5
1. Peringatan Tingkat 1
Setiap insiden/kecelakaan yang dapat ditangani, wajib dikomunikasikan
oleh Nahkoda dan setiap awak pada instansi terkait
2. Peringatan 2
Setiap insiden/kecelakaan yang memerlukan Tim untuk mengatasi ter
masuk mengevakuasi penumpang.
3. Peringatan 3
Setiap insiden/kecelakaan yang memerlukan Tim/Pasukan untuk
mengendalikan dan mengatasinya termasuk mengevakuasi penumpang
dan semua awak kapal
BAB VI
KOMUNIKASI DARAT
Pasal 6
1. Untuk memudahkan komunikasi dalam keadaan darurat/kebakaran
kapal,Nahkoda harus memiliki Daftar Kontak berupa No. telepon Kantor
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir101
Pelabuhan yang dilintasi, Rumah dan Handpone Pejabat PT. ASDP
Indonesia Ferry ( Persero ), dan seluruh anggota Tim Tanggap Darurat
serta Instansi yang terkait
2. Daftar Kontak telepon alamat penumpang dan Awak Kapal
BAB VII
SISTEM KOMUNIKASI
Pasal 7
1. Pemilik Kapal, menyediakan frekuensi Radio, sehingga bilamana terjadi
keadaan darurat, Nahkoda dapat menggunakan untuk memancarkan ke
berbagai radio di darat, misalnya dengan frekuensi 2182 KHZ, 6215
KHZ, 8291 KHZ, 156.8 MHZ.
2. Kapal yang dilengkapai dengan fasilitas GMDSS dapat berhubungan
langsung dengan petugas pelabuhan di darat
3. Kepala Pelabuhan harus menyiapkan personil di darat untuk memonitor
pe layaran kapal.
4. Stasiun radio di darat standby di frekuensi 9158 KHZ sebagai media
komunikasi dengan kantor Pusat atau dengan stasiun cabang lainnya
serta memantau operasional
5. Sistem komunikasi dengan Tim Tanggap Darurat untuk pelayaran jarak
dekat dapat menggunakan VHF, SSB, HT, Handpone, Telepon Satelit
BAB VIII
ANALISA DAN EVALUASI TERHADAP KEJADIAN
Pasal 8
Nahkoda berkewajiban untuk membuat analisa/evaluasi kecelakaan yang
terjadi untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan yang serupa
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir102
BAB IX
LAPORAN DAN RETENSI ARSIPPasal 9
1. Nahkoda berkewajiban untuk mengirim semua dokumen kejadian ke
kantor Cabang
2. Semua dokumen hasil analisa/evaluasi oleh Kantor Cabang dikirim ke
Kantor Pusat
3. Nahkoda dan Kantor Cabang berkewajiban untuk mengarsip semua
dokumen jadian ( laporan kejadian, proses penanganan, berita acara,
hasil evaluasi dan analisa ) dengan masa retensi 2 tahun.
BAB X
PEMELIHARAAN PERALATAN PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT
Pasal 10
Bagian Peralatan Pelabuhan penanggulangan keadaan darurat harus
diinventarisir, dipelihara agar selalu siap untuk dipergunakan sesuai
rencana yang ditetapkan dan dicatat kinerjanya berikut pemeliharaannya
BAB XI
PELATIHAN KEADAAN DARURAT
Pasal 11
1. Oleh ABK dan Awak Pelabuhan, perlu melakukan sistem
penanggulangan dan kesiagaan keadaan darurat secara periodik,
sehingga profesionalisme orang tersebut dapat lebih handal
2. Latihan Keadaan Darurat/Bahaya perlu dilakukan secara periodik untuk
menguji kemampuan peralatan, komunikasi dan sistem evakuasi yang
di tetapkan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir103
3. Latihan peran kebakaran kapal 1(satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau
paling sedikit 1 (satu) kali dalam pelayaran jika lama berlayar kurang
dari 1(satu) minggu.
4. Peralatan yang digunakan setiap latihan harus digunakan secara
bergiliran dan bergantian.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Nahkoda dan ABK dan isntansi terkait yang bertugas dalam penanganan
kebakaran kapal penyeberangan , sejak ditetapkannya keputusan ini, harus
berpedoman pada sispro penanganan kebakaran kapal
BAB XIII
PENUTUP
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala interpretasi yang
berkaitan dengan sispro penanganan kebakaran kapal penyeberangan
yang terdapat di beberapa peraturan dinyatakan tidak berlaku.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir104
6. Sispro Penanganan Meninggalkan Kapal
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR. ......................................................................................
TENTANG
SISPRO PENANGANAN MENINGGALKAN KAPAL
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang :
Keadaan Darurat Penanganan Meninggalkan Kapal
selama ini belum ada Sispro yang mengatur dalam
penanganan Keadaan darurat adanya kecelakaan
maupun insiden yang tidak diinginkan berupa kejadian
Kebakaran Kapal , kapal kandas, dan tumbrukan kapal
yang perlu dilakukan penanganan meninggalkan kapal.
Sispro ini dimaksudkan untuk mengatur langkah-langkah
yang harus dilaksanakan dalam penanganan keadaan
darurat secara cepat dan tepat.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 244, Pasal 245 - Pasal 249, Pasal
258 dan Pasal 259.
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan pada Pasal 92 ayat (1)
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal
86 .
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir105
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan Pasal 10
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: SK. 2681/AP.005/DRJD/2006 tentang
Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Pasal 19
Ayat ( 1,2 dan 4).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANDARAT TENTANG SISPRO PENANGANANMENINGGALKAN KAPAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin termasuk kendaraan
yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawa permukaan air, serta
alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
2. Keadaan darurat adalah keadaan dimana prosedur yang berlaku dalam
pe layanan pelabuhan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang
berlaku
3. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal
oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas di atas
kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil
4. Nahkoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum
di atas serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir106
BAB II
PEMBERITAHUAN KEADAAN DARURAT
Pasal 2
(1) Nakhoda memerintahkan kepada semua penumpang dan ABK untuk
meninggalkan kapal apabila kondisi kapal mengalami kerusakan yang
fatal sehingga kapal tidak bisa melanjutkan pelayaran .
(2) Sebagai tanda untuk segera meninggalkan kapal, maka Nakhoda
membunyikan Alarm / tanda bahaya sesuai dengan kejadiannya.
(3) Marconis melakukan tugasnya dengan memancarkan Berita Mara
Bahaya.
(4) Nakhoda memerintahkan kepada ABK untuk menghubungi SAR,
Stasiun Pantai atau Kapal sekitarnya untuk meminta bantuan untuk
kondisi darurat kapal dengan mengikuti prosedur komunikasi yang
berlaku.
BAB III
PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI KAPAL
Pasal 3
1. ABK melaksanakan tugasnya sesuai dengan SIJIL MENINGGALKAN
KAPAL
2. ABK membimbing para penumpang untuk menggunakan Life
Jacket/Pelampung. Kemudian Life Jacket/Pelampung ikatkan dan
kencangkan sesuai dengan aturan pemakaian
3. ABK menurunkan Sekoci penolong dan melaporkan kepada Nakhoda
bahwa persiapan telah dilakukan.
4. Para penumpang yang meninggalkan kapal dengan sekoci/ILR sesuai
dengan nomor sekoci/ILR dan ABK .membantu dalam menurunkan
sekoci ke air, menstart mesin, dan melepaskan kaitan sekoci dengan
kapal.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir107
5. Penumpang yang akan melakukan tindakan terjun ke laut, oleh ABK
diberi petunjuk mengenai tata cara terjun dilaut:
a. Sebelum terjun ke air, berusaha untuk turun sedekat mungkin
dengan permukaan air.
b. Pakai dan ketatkan alat pelampung
c. Sebelum terjun ke air, perhatikan apakah tempat jatuh anda bebas
dari orang lain, benda-benda yang mencuat atau reruntuhan.
d. Lindungi mulut dan pencet hidung dengan jari.
e. Eratkan pelampung dengan jalan menyilangkan lengan yang
bebas di depan dada dan memegang tali pangkal alat pelampung.
6. Para Penumpang yang berada di laut dengan cara terjun kelaut, segera
dilakukan pertolongan untuk naik ke Sekoci/ILR.
BAB IV
TIM TANGGAP DARURAT
Pasal 4
(1) Tim Tanggap Darurat meliputi Tim Tanggap Darurat Pusat dan Tim
Tanggap Darurat Cabang. Bertanggung jawab atas semua aktifitas di
darat berkaitan dengan semua tugas pelaksanaan keadaan darurat di
atas kapal. termasuk Pengendali Dokumen dan Petugas STC (Ship
Traffic Control).
(2) Petugas Radio di Pelabuhan yaitu di bagian STC (Ship Traffic Control)
yang menerima keadaan darurat dari kapal yang meminta bantuan
harus segera memberitahukan kepada Manajer Operasional. Apabila
kapal dilengkapi dengan fasilitas GMDSS petugas radio darat dapat
langsung berhubungan dengan kapal. Berita yang diterima harus dicatat
dibuku jurnal radio.
(3) Manajer Operasional segera menghubungi Kepala Pelabuhan mengenai
keadaan darurat kapal dengan merinci kondisi yang ada, yaitu lokasi
kejadian, jumlah penumpang dan jenis bantuan yang diperlukan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir108
(4) Kepala Pelabuhan sebagai Tim Tanggap Darurat yang bertanggung
jawab didarat untuk keadaan darurat di kapal, segera menghubungi
SAR dan petugas yang berwenang untuk segera mengirim tim SAR
untuk mencari dan menyelamatkan penumpang
(5) Tim Tanggap Darurat cabang yang menerima informasi keadaan
darurat Kapal, harus segera menghubungi Tim Tanggap Darurat Pusat
dan sebaliknya..
(6) Semua Anggota Tim Tanggap Darurat berkumpul
(7) Ruang dan peralatan penunjang Tim Tanggap darurat telah disiapkan
(8) Melakukan Jalur Komunikasi antara :
a. Kapal dengan Tim Tanggap Darurat Kantor Cabang
b. Kapal dengan Tim Tanggap Darurat Kantor Pusat
c. Tim Tanggap Darurat Kantor Cabang dengan kantor Pusat
d. Tim Tanggapa Darurat dengan Direksi
(9) Merinci Laporan dari Kapal / Cabang yang meliputi informasi data-data :
a. Jenis Kejadian yang dialami
b. Posisi kapal/lokasi kejadian yang telah diplot dalam peta
c. Waktu kejadian (Jam, Hari, Tanggala, Bulan dan Tahun)
d. Jumlah Muatan (Penumpang/Kendaraan/Barang)
e. Ada tidaknya korban dalam insiden atau kecelakaan yang terjadi
f. Tindakan penanganan yang sudah dilakukan
g. Jenis pertolongan yang diminta oleh kapal/cabang .
(10) Melakukan kontak dengan instansi yang terkait, antara lain:
a. Syahbandar
b. Badan SAR Nasional
c. Rumah Sakit
d. KPPP
e. TNI AL
f. Kepolisian
g. Instansi terkait lainnya.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir109
(11) Mengambil tindakan penanganan yang diperlukan untuk memberikan
dukungan ke kapal sesuai dengan permintaan Nakhoda
(12) Melakukan peninjauan terhadap tambahan tenaga yang dikirim ke
lokasi kejadian
(13) Bila dianggap perlu, melakukan kontak langsung dengan keluarga
terdekat awak kapal dan menjelaskan kejadian serta tindakan bantuan
yang sudah/akan dilakukan.
(14) Menunjuk personil yang mengatur keberangkatan Direksi ke Lokasi
kejadian
(15) Melakukan peninjauan perlu tidaknya dilakukan evakuasi
(16) Bila diperlukan evakusi, segera disampaikan kepada semua anggota
Tim.
(17) Untuk mempercepat pertolongan , segera disiapkan tempat
penampungan dan pengobatan semetara bagi penumpang yang
mengalami luka. Tim Medis, obat-obatan dan kendaraan ambulan siap
siaga selama proses evakuasi korban berlangsung.
(18) Penumpang yang mengalami luka ringan bisa ditangani di lokasi
penampungan, korban yang luka parah dan meninggal segera di bawa
ke rumah sakit terdekat untuk proses pengobatan dan identifikasi bagi
yang meninggal.
(19) Korban musibah baik penumpang maupun awak kapal yang
meninggal yang telah diidentifikasi segera diumumkan kepada
masyarakat umum melalui media cetak,audio dan visual. Keluarga
korban yang bisa dihubungi segera dihubungi mengenai kondisi korban
yang sebenarnya.
(20) Bila dianggap perlu , menunjuk personil yang bertugas untuk
menjelaskan tentang insiden/kecelakaan kapal kepada media masa
atas izin Direksi.
(21) Tim Tanggap Darurat segera memberikan penjelasan mengenai
proses pertolongan dan kondisi Korban.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir110
BAB V
TINGKATAN KEADAAN DARURAT
Pasal 5
4. Peringatan Tingkat 1
Setiap insiden/kecelakaan yang dapat ditangani, wajib dikomunikasikan
oleh Nahkoda dan setiap awak pada instansi terkait
5. Peringatan 2
Setiap insiden/kecelakaan yang memerlukan Tim untuk mengatasi ter
masuk mengevakuasi penumpang.
6. Peringatan 3
Setiap insiden/kecelakaan yang memerlukan Tim/Pasukan untuk
mengendalikan dan mengatasinya termasuk mengevakuasi penumpang
dan semua awak kapal
BAB VI
KOMUNIKASI DARAT
Pasal 6
2. Untuk memudahkan komunikasi dalam keadaan darurat/kebakaran
kapal,Nahkoda harus memiliki Daftar Kontak berupa No. telepon Kantor
Pelabuhan yang dilintasi, Rumah dan Handpone Pejabat PT. ASDP
Indonesia Ferry ( Persero ), dan seluruh anggota Tim Tanggap Darurat
serta Instansi yang terkait
2. Daftar Kontak telepon alamat penumpang dan Awak Kapal
BAB VII
SISTEM KOMUNIKASI
Pasal 7
6. Pemilik Kapal, menyediakan frekuensi Radio, sehingga bilamana terjadi
keadaan darurat, Nahkoda dapat menggunakan untuk memancarkan ke
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir111
berbagai radio di darat, misalnya dengan frekuensi 2182 KHZ, 6215
KHZ, 8291 KHZ, 156.8 MHZ.
7. Kapal yang dilengkapai dengan fasilitas GMDSS dapat berhubungan
langsung dengan petugas pelabuhan di darat
8. Kepala Pelabuhan harus menyiapkan personil di darat untuk memonitor
pe layaran kapal.
9. Stasiun radio di darat standby di frekuensi 9158 KHZ sebagai media
komunikasi dengan kantor Pusat atau dengan stasiun cabang lainnya
serta memantau operasional
10. Sistem komunikasi dengan Tim Tanggap Darurat untuk pelayaran jarak
dekat dapat menggunakan VHF, SSB, HT, Handpone, Telepon Satelit
BAB VIII
ANALISA DAN EVALUASI TERHADAP KEJADIAN
Pasal 8
Nahkoda berkewajiban untuk membuat analisa/evaluasi kecelakaan yang
terjadi untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan yang serupa
BAB IX
LAPORAN DAN RETENSI ARSIP
Pasal 9
2. Nahkoda berkewajiban untuk mengirim semua dokumen kejadian ke
kantor Cabang
4. Semua dokumen hasil analisa/evaluasi oleh Kantor Cabang dikirim ke
Kantor Pusat
5. Nahkoda dan Kantor Cabang berkewajiban untuk mengarsip semua
dokumen jadian ( laporan kejadian, proses penanganan, berita acara,
hasil evaluasi dan analisa ) dengan masa retensi 2 tahun.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir112
BAB X
PEMELIHARAAN PERALATAN PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT
Pasal 10
Bagian Peralatan Pelabuhan penanggulangan keadaan darurat harus
diinventarisir, dipelihara agar selalu siap untuk dipergunakan sesuai
rencana yang ditetapkan dan dicatat kinerjanya berikut pemeliharaannya
BAB XI
PELATIHAN KEADAAN DARURAT
Pasal 11
5. Oleh ABK dan Awak Pelabuhan, perlu melakukan sistem
penanggulangan dan kesiagaan keadaan darurat secara periodik,
sehingga profesionalisme orang tersebut dapat lebih handal
6. Latihan Keadaan Darurat/Bahaya perlu dilakukan secara periodik untuk
menguji kemampuan peralatan, komunikasi dan sistem evakuasi yang
di tetapkan.
7. Latihan peran meninggalkan kapal 1(satu) kali dalam 1 (satu) minggu
atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam pelayaran jika lama berlayar
kurang dari 1(satu) minggu.
8. Peralatan yang digunakan setiap latihan harus digunakan secara
bergiliran dan bergantian.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir113
7.Sispro Penanganan Kebakaran di Pelabuhan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR. ......................................................................................
TENTANG
SISPRO PENANGANAN KEBAKARAN DI PELABUHAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang :
Keadaan Darurat Penanganan Kebakaran di Pelabuhan
selama ini belum ada Sispro yang mengatur dalam
penanganan Keadaan darurat adanya kecelakaan
maupun insiden yang tidak diinginkan berupa kejadian
Kebakaran di Pelabuhan. Sispro ini dimaksudkan untuk
mengatur langkah-langkah yang harus dilaksanakan
dalam penanganan keadaan darurat secara cepat dan
tepat.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 87 dan Pasal 121
2. Peraturan Pemerintah No 69 tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan Pasal 38.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: SK. 2681/AP.005/DRJD/2006 tentang
Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Pasal 5
Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (3 dan 4).
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir114
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANDARAT TENTANG SISPRO PENANGANANKEBAKARAN DI PELABUHAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Keadaan darurat adalah keadaan dimana prosedur yang berlaku dalam
pe layanan pelabuhan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
2. Kepala Pelabuhan adalah kepala Pelabuhan ASDP
3. Penyelenggara pelabuhan adalah unit pelaksana teknis/satuan 4 kerja
pelabuhan ASDP
4. Tim Tanggap Darurat adalah satuan tugas yang bertanggung jawab di
darat pada saat terjadinya keadaan darurat di kapal maupun di area
pelabuhan, yang melekat pada jabatan struktural di kantor Pusat (
dirangkap oleh pejabat struktural Kantor Pusat )
5. Tim Tanggap Darurat Cabang adalah satuan tugas yang bertanggung
jawab di darat pada saat terjadinya keadaan darurat kapal di
pelabuhan maupun area pelabuhan, yang melekat pada jabatan
struktural di Kantor Cabang
BAB II
PEMBERITAHUAN KEADAAN DARURAT
Pasal 2
1. Setiap orang yang mengetahui adanya kapal kebakaran di pelabuhan
dan/atau barang yang ada di area pelabuhan wajib diinformasikan
kepada Awak Pelabuhan/keamanan pelabuhan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir115
2. Awak pelabuhan/keamanan pelabuhan segera menginformasikan
kepada Kepala Pelabuhan untuk segera mengambil tindakan.
3. Untuk kapal yang mengalami kebakaran, Nahkoda segera
menginformasikan kepada ABK .
BAB III
PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI PELABUHAN
Pasal 3
Kepala Pelabuhan segera mengambil tindakan sebagai berikut;
1. Menginstruksikan Masinis Kapal mematikan mesin, bilamana dalam
kondisi hidup.
2. Menginstruksikan semua Awak Pelabuhan memadamkan kebakaran,
dengan menggunakan Tabung Gas Dorong dan Dranf Air
3. Menginstrusikan Pejaga Pintu masuk pelabuhan untuk menutup pintu,
agar kendaraan/orang tidak masuk, sekaligus mengarahkan semua
kendaraan /orang yg ada di dalam pelabuhan ke luar
4. Kapal yang sedang berlabuh, segera meningalkan pelabuhan ke
tempat yang lebih nyaman.
5. Kepala Pelabuhan segera menggunakan CCTV ( Control Condition
Televisi ) pelabuhan, untuk mengetahui di bagian mana yang perlu
segera dibantu untuk mengatasi kebakaran, dan segera
menginstruksikan semua Awak Pelabuhan untuk mengatasinya.
6. Pemadaman kebakaran dioptimalkan dengan memberdayakan semua
Awak Pelabuhan termasuk peralatan yang ada, namun bilamana
kebakaran tidak dapat di atasi, maka Kepala Pelabuhan segera
bertindak sebagai berikut;
a. Meminta bantuan kepada Pemadam Kebakaran, Pemerintah
daerah setempat / terdekat
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir116
b. Meminta bantuan kepada SAR, Polisi Air, Angkatan Laut, Pelindo
untuk segera memadamkan kebakaran
c. Menginstruksikan kepada ABK, segera mengeluarkan dan/atau
membuang ke laut barang yang justru dapat memicu kebakaran yg
lebih hebat
BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI TERHADAP KEJADIAN
Pasal 4
Kepala Pelabuhan berkewajiban untuk membuat analisa/evaluasi
kebakaran Yang terjadi sebagai bahan pelajaran untuk mencegah
terulang kembali
BAB V
LAPORAN DAN RETENSI ARSIP
Pasal 5
1. Kepala Pelabuhan berkewajiban untuk mengirim semua dokumen
kejadian ke Kantor Pusat
2. Kepala Pelabuhan berkewajiban untuk mengarsip semua dokumen
peristiwa kebakaran ( laporan kejadian, proses penanganan, berita
acara, hasil evaluasi dan analisa )
BAB VI
PEMELIHARAAN PERALATAN PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT
Pasal 6
Bagian Peralatan Pelabuhan penanggulangan keadaan darurat/Kebakaran
wajib menginventarisasi, memelihara semua peralatan agar selalu siap
untuk digunakan, sekaligusn kinerjanya
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir117
BAB VII
PELATIHAN KEADAAN DARURAT
Pasal 7
1. Awak Pelabuhan, perlu melakukan sistem penanggulangan dan
kesiagaan keadaan darurat secara periodik, sehingga
profesionalisme Awak Pelabuhan menangani kebakaran/darurat
tetap terjamin
2. Latihan Keadaan Darurat/Kebakaran perlu dilakukan secara periodik
untuk menguji kemampuan peralatan, komunikasi dan sistem
evakuasi yang di tetapkan
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Nahkoda dan ABK dan instansi terkait yang bertugas dalam penanganan
kebakaran di pelabuhan , sejak ditetapkannya keputusan ini, harus
berpedoman pada sispro penanganan kebakaran di pelabuhan.
BAB IX
Pasal 9
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala interpretasi yang
berkaitan dengan sispro penanganan kebakaran di pelabuhan yang
terdapat di beberapa peraturan dinyatakan tidak berlaku
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir118
8. Sispro Penanganan Orang Jatuh ke Laut
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR. ......................................................................................
TENTANG
SISPRO PENANGANAN ORANG JATUH KE LAUT
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang :
Keadaan Darurat Penanganan Orang Jatuh ke Laut
selama ini belum ada Sispro yang mengatur dalam
penanganan Keadaan darurat adanya kecelakaan
maupun insiden yang tidak diinginkan berupa kejadian
Orang Jatuh ke Laut. Sispro ini dimaksudkan untuk
mengatur langkah-langkah yang harus dilaksanakan
dalam penanganan keadaan darurat secara cepat dan
tepat.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 244 Ayat ( 1- 3), Pasal 245 – 246,
Pasal 248 - 249, Pasal 258 dan Pasal 259.
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan pada Pasal 92 ayat (1)
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal
86 .
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir119
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan Pasal 10
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPERHUBUNGAN DARAT TENTANG SISPROPENANGANAN ORANG JATUH KE LAUT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda,
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang
tidak berpindah-pindah
2. Keadaan darurat adalah keadaan dimana prosedur yang berlaku dalam
pe layanan pelabuhan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang
berlaku
3. Kepala Pelabuhan adalah kepala Pelabuhan ASDP
4. Penyelenggara pelabuhan adalah unit pelaksana teknis/satuan 4 kerja
pelabu han ASDP
5. Tim Tanggap Darurat adalah satuan tugas yang bertanggung jawab di
darat pada saat terjadinya keadaan darurat di kapal maupun di area
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir120
pelabuhan, yang melekat pada jabatan struktural di kantor Pusat (
dirangkap oleh pejabat
struktural Kantor Pusat )
6. Tim Tanggap Darurat Cabang adalah satuan tugas yang bertanggung
jawab di darat pada saat terjadinya keadaan darurat kapal di
pelabuhan maupun area pelabuhan, yang melekat pada jabatan
struktural di Kantor Cabang
BAB II
PEMBERITAHUAN KEDAAN DARURAT
Pasal 2
1. Setiap orang yang mengetahui, ada orang jatuh ke laut dari atas kapal
harus memberitahukan “ SEKUAT-KUATNYA BERTERIAK ADA
ORANG JATUH KE LAUT “
2. Orang yang mendengan Teriakan tersebut segera diberitahukan
kepada ABK dan segera membunyikan alarm/suling sebagai tanda
mesin Kepal segera dimatikan, dan secara simultan ABK tersebut
segera melaporkan ke Nahkoda
BAB III
PERSIAPAN PERTOLONGAN SESUAI DENGAN SIJIL
Pasal 3
1. Nahkoda segera memerintahkan kepada ABK mempersiapkan
peralatan pertolongan ( tali, pelampung, boat kecil yang ada )
2. Melemparkan pelampung kepada orang yang jatuh atau benda lainnya
sebagai pegangan sementara
3. Nahkoda melakukan tindakan sebagai berikut :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir121
a. Menyiapkan stand by olah gerak/siap Bantu,
b. Mengkomunikasikan dengan dengan kapal yang berlayar di
sekitarnya atau kepada para nelayan di sekitarnya
BAB IV
TINDAKAN PERTOLONGAN
Pasal 4
1. ABK menurunkan tangga, sebagai jalan ke bahwah atau ke laut
sekaligus membawa pelampung dan tali.
2. ABK menurunkan sekoci ke bawah untuk digunakan menolong korban.
3. ABK melempar tali kepada korban, sebagai pegangan untuk dapat naik
ke atas boat/ sekoci.
4. ABk membawa korban ke atas kapal melalui tangga yang telah
disediakan, dan selanjutnya dibawa ke Ruang Pemeriksaan
Kesehatan.
5. Bilamana korban, mengalami luka, Dokter langsung melakukan
pertolongan.
6. Korban dipersilahkan ke luar, bilamana korban sudah sehat.
BAB V
PENCATATAN
Pasal 5
Nahkoda, harus mencatat kronologis jatuhnya orang dari Kapal, dan
menyimpan sebagai dokumentasi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir122
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6
Nahkoda dan ABK dan instansi terkait yang bertugas dalam penanganan
orang jatuh ke laut, sejak ditetapkannya keputusan ini, harus berpedoman
pada sispro penanganan orang jatuh ke laut
BAB VII
Pasal 7
Sengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala insterpretasi yang
berkaitan dengan sispro penanganan orang jatuh ke laut yang terdapat di
beberapa peraturan dinyatakan tidak berlaku
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir123
9.Sispro Penanganan Kebakaran Kapal Sungai danDanau
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR. ......................................................................................
TENTANG
SISPRO PENANGANAN KEBAKARAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang :
Keadaan Darurat Penanganan Kebakaran Kapal Sungai
selama ini belum ada Sispro yang mengatur dalam
penanganan Keadaan darurat adanya kecelakaan
maupun insiden yang tidak diinginkan berupa kejadian
Kebakaran Kapal Sungai dan Danau. Sispro ini
dimaksudkan untuk mengatur langkah-langkah yang
harus dilaksanakan dalam penanganan keadaan darurat
secara cepat dan tepat.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 244, Pasal 245 - Pasal 249, Pasal
258 dan Pasal 259.
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan pada Pasal 92 ayat (1.a).
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal
86 .
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir124
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun
2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai
dan Danau Pasal 4 ayat (1)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANDARAT TENTANG SISPRO PENANGANANKEBAKARAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin termasuk kendaraan
yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawa permukaan air, serta
alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Keadaan darurat adalah keadaan dimana prosedur yang berlaku dalam
pelayanan pelabuhan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
3. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal
oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas di atas
kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil
4. Nahkoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum
di atas serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu
sesuai dengan peraturan yang berlaku
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir125
BAB II
PEMBERITAHUAN KEADAAN DARURAT
Pasal 2
1. Setiap orang termasuk ABK serta orang yang ada di darat mengetahui
kebakaran di atas kapal sungai dan danau segera meginformasikan
kepada Nahkoda
2. Nahkoda selaku pemimpin tertinggi dalam Kapal, segera mengambil alih
Komando dan melakukan koordinasi pada ABK untuk menangani
kebakaran dan secara simultan membunyikan tanda bahaya alarm.
3. ABK memberikan pengumuman, agar penumpang semua tenang dan
menempati tempatnya, dan menangani kebakaran sesuai dengan SIJIL
KEBAKARAN
4. Apabila kebakaran semakin tinggi dan kapal tidak sulit melanjutkan
perjalanan, maka tindakan secara simultan yang dilakukan oleh
Nahkoda adalah menghubungi; Kapal yang sedang berlayar, Petugas/
Syahbandar melalui Petugas STC, dan Masyarakat di sekitar Sungai
dan Danau.
5. Apabila kebakaran dapat diatasi, maka perjalanan kapal dapat
dilanjutkan, dan diinformasikan kepada Syahbandar
6. Bilamana kebakaran tidak dapat diatasi, Nahkoha memerintahkan pe
numpang meninggalkan kapal, dan ABK menyiapkan berbagai
peralatan.
7. Untuk mengurangi tingkat kebakaran yang semakin tinggi, Nahkoda
segera memerintahkan untuk membuang barang/kendaraan ke laut
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir126
BAB III
PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI KAPAL
Pasal 3
Kapten/Nahkoda segera mengambil tindakan sebagai berikut;
1. Nahkoda segera memimpin langsung melalui bantuan peralatan HT dan
Public Addresor untuk memberikan instruksi pada semua ABK
menangaani kebakaran.
2. Nahkoda segera memberitahukan kepada ABK posisi kebakaran di
kapal, agar lebih efektif untuk penanganan kebakaran kapal.
3. Nahkoda memerintahkan kepada ABK untuk memadamkan kebakaran
dengan alat Pemadam Jinjing atau Slang Pemdam kebakaran,
sekaligus ABK member isyarat bahaya kebakaran.
4. Bilamana kebakaran tidak dapat dikendalikan oleh ABK, maka Nahkoda
sege ra meminta bantuan kepada; Syahbandar/pelabuhan, SAR,
Polisi Perairan, dengan menggunakan Stasiun Radio.
5. Syahbandar dan Bagian STC segera melaporkan kepada Kepala
Pelabuhan Cabang/Pusat, dan segera melakukan koordinasi dengan
SAR, Polisi Air, dan Personil pemadam kebakaran ke lokasi kapal
kebakaran
6. SAR segera mengevakuasi penumpang, Polisi Air dan Petugas
Pemadam ke bakaran segera memadamkan kebakaran
7. Bagi penumpang dan ABK yang mengalami luka dan tewas SAR
membawa ke Rumah Sakit Terdekat.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir127
BAB IV
TIM TANGGAP DARURAT
Pasal 4
1. Nahkoda segera mengirim berita kebakaran kapal kepada petugas
STC ( Ship Traffic Control)
2. Petugas Radio di Pelabuhan yaitu Bagian STC ( Ship Trafic Control )yg
menerima keadaan darurat segera meneruskan ke Manajer
Operasional.
3. Bilamana Kapal Memiliki GMDSS, petugas radio darat dapat
berhubungan langsung dengan Kapal yang sedang mengalami
kebakaran
4. Manajer operasional segera menghubungi Kepala Pelabuhan tentang
kea daan darurat kapal penyeberangan, berikut lokasi Lokasi
Kejadian, jumlah penumpang dan jenis bantuan yang diperlukan.
5. Kepala Pelabuhan, segera melakukan koordinasi dengan SAR, Polisi
Air Pemadam Kebakaran, Kelompok masyarakat terdekat.
6. Pemadam Kebakaran dan Polisi Air berusaha memadamkan kebakaran
7. Penumpang yang mengalami luka maupun yang tewas, petugas SAR
membawa ke Rumah Sakit terdekat untuk diotopsi.
BAB V
TINGKATAN KEADAAN DARURAT
Pasal 5
7. Peringatan Tingkat 1
Setiap insiden/kecelakaan yang dapat ditangani, wajib dikomunikasikan
oleh Nahkoda dan setaip awal pada instansi terkait
2. Peringatan 2
Setiap insiden/kecelakaan yang memerlukan Tim untuk mengatasi
termasuk mengevakuasi penumpang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir128
3. Peringatan 3
Setiap insiden/kecelakaan yang memerlukan Tim/Pasukan untuk
mengen dalikan dan mengatasinya termasuk mengevakuasi
penumpang dan semua awak kapal
BAB VI
KOMUNIKASI DARAT
Pasal 6
3. Untuk memudahkan komunikasi dalam keadaan darurat/kebakaran
kapal, Nahkoda harus memiliki Daftar Kontak berupa No. telepon
Kantor Pelabu han yang dilintasi, Rumah dan Handpone Pejabat PT.
ASDP Indonesia Ferry ( Persero ), dan seluruh anggota Tim Tanggap
Darurat serta Instansi yang terkait
2. Daftar Kontak telepon alamat penumpang dan Awak Kapal.
BAB VII
SISTEM KOMUNIKASI
Pasal 7
1. Pemilik Kapal, menyediakan frekuensi Radio, sehingga bilamana
terjadi keadaan darurat, Nahkoda dapat menggunakan untuk
memancarkan ke berbagai radio di darat, misalnya dengan frekuensi
2182 KHZ, 6215 KHZ, 8291 KHZ, 156.8 MHZ.
2. Kapal yang dilengkapai dengan fasilitas GMDSS dapat berhubungan
lang sung dengan petugas pelabuhan di darat.
3. Kepala Pelabuhan harus menyiapkan personil di darat untuk
memonitor pe layaran kapal.
4. Stasiun radio di darat standby di frekuensi 9158 KHZ sebagai media
komu nikasi dengan kantor Pusat atau dengan stasiun cabang
lainnya serta me mantau operasional.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir129
5. Sistem komunikasi dengan Tim Tanggap Darurat untuk pelayaran
jarak dekat dapat menggunakan VHF, SSB, HT, Handpone, Telepon
Satelit
BAB VIII
ANALISA DAN EVALUASI TERHADAP KEJADIAN
Pasal 8
Nahkoda berkewajiban untuk membuat analisa/evaluasi kecelakaan yang
terjadi untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan yang serupa
BAB IX
LAPORAN DAN RETENSI ARSIP
Pasal 9
1. Nahkoda berkewajiban untuk mengirim semua dokumen kejadian ke
kantor Cabang
2. Semua dokumen hasil analisa/evaluasi oleh Kantor Cabang dikirim ke
Kantor Pusat.
3. Nahkoda dan Kantor Cabang berkewajiban untuk mengarsip semua
doku men kejadian ( laporan kejadian, proses penanganan, berita
acara, hasil evaluasi dan analisa ) dengan masa retensi 2 tahun
BAB X
PEMELIHARAAN PERALATAN PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT
Pasal 10
Bagian Peralatan Pelabuhan penanggulangan keadaan darurat harus
diinventarisir, dipelihara agar selalu siap untuk dipergunakan sesuai
rencana yang ditetapkan dan dicatat kinerjanya berikut pemeliharaannya
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir130
BAB XI
PELATIHAN KEADAAN DARURAT
Pasal 11
9. Oleh ABK dan Awak Pelabuhan, perlu melakukan sistem
penanggulangan dan kesiagaan keadaan darurat secara periodik,
sehingga profesionalisme orang tersebut dapat lebih handal
10. Latihan Keadaan Darurat/Bahaya perlu dilakukan secara periodik untuk
menguji kemampuan peralatan, komunikasi dan sistem evakuasi yang
di tetapkan
11. Latihan peran kebakaran kapal 1(satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau
paling sedikit 1 (satu) kali dalam pelayaran jika lama berlayar kurang
dari 1(satu) minggu.
12. Peralatan yang digunakan setiap latihan harus digunakan secara
bergiliran dan bergantian.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir131
10. Sispro Penanganan Bom/Bahan Peledak diPelabuhan Penyeberangan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR. ......................................................................................
TENTANG
SISPRO PENANGANAN BOM/BAHAN PELEDAK DI PELABUHAN
PENYEBERANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang :
Keadaan Darurat Penanganan Bom/Bahan Peledak di
Pelabuhan Penyeberangan selama ini belum ada Sispro
yang mengatur dalam penanganan Keadaan darurat
adanya kecelakaan maupun insiden yang tidak diinginkan
berupa kejadian adanya Bom/Bahan Peledak di
Pelabuhan Penyeberangan. Sispro ini dimaksudkan
untuk mengatur langkah-langkah yang harus
dilaksanakan dalam penanganan keadaan darurat secara
cepat dan tepat.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 87 dan Pasal 121
2. Peraturan Pemerintah No 69 tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan Pasal 33 Ayat (2).
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: SK. 2681/AP.005/DRJD/2006 tentang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir132
Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Pasal 19
Ayat (3) dan Ayat (4)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPERHUBUNGAN DARAT TENTANG SISPROPENANGANAN BOM/BAHAN PELEDAK DIPELABUHAN PENYEBERANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Keadaan darurat adalah keadaan dimana prosedur yang berlaku dalam
pela yanan pelabuhan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
2. Kepala Pelabuhan adalah kepala Pelabuhan ASDP.
4. Penyelenggara pelabuhan adalah unit pelaksana teknis/satuan 4 kerja
pelabuhan ASDP
5. Tim Tanggap Darurat adalah satuan tugas yang bertanggung jawab di
darat pada saat terjadinya keadaan darurat di kapal maupun di area
pelabuhan, yang melekat pada jabatan struktural di kantor Pusat (
dirangkap oleh pejabat struktural Kantor Pusat )
6. Tim Tanggap Darurat Cabang adalah satuan tugas yang bertanggung
jawab di darat pada saat terjadinya keadaan darurat kapal di
pelabuhan maupun area pelabuhan, yang melekat pada jabatan
struktural di Kantor Cabang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir133
BAB II
PEMBERITAHUAN KEADAAN DARURAT
Pasal 2
1. Setaip orang yang mengetahui, adanya Bom/Bahan Peledak di
pelabuhan wajib memberitahukan kepada Awak Pelabuhan dan
segera menginformasikan kepada Kepala Pelabuhan
2. Kepala Pelabuhan segera memberikan menginformasikan kepada
semua Awak pelabuhan untuk berkumpul, dan membunyikan alar
adanya darurat di Pelabuhan
BAB III
PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI PELABUHAN
Pasal 3
1. Kepala Pelabuhan segera mengarahkan semua Awak Pelabuhan
untuk me nangani dampak /akibat meledaknya Bom/Bahan Peledak
2. Kepala Pelabuhan menginstruksikan kepada semua Awak Pelabuhan
untuk melokalisir area Bom/Bahan Peledak, supaya tidak terjadi
adanya korban jiwa
3. Awak Pelabuhan segera menutup pintu pelabuhan
• Awak Pelabuhan segera menyiagakan peralatan pemadam
kebakaran, untuk mengatasi bilamana terjadi kebakaran sebagai
akibat adanya Bom/Bahan Pe ledak di pelabuhan, dan merembet
ke barang lainnya.
4. Kepala Pelabuhan segera menginformasikan kepada Pihak Kepolisian
untuk melakukan penyisiran/pengecekan pada area, bilamana masih
ada Bom
5. Awak Pelabuhan segera menyingkirkan barang/bahan lainnya yang
sensitif dari area pelabuhan ke tempat yang lebih nyaman.
6. Awak Pelabuhan segera mengevakuasi korban akibat adanya
Bam/Bahan Peledak di Pelabuhan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir134
7. Awak Pelabuhan segera membawa korban ke Rumah Sakit terdekat
untuk pertolongan pertama
8. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan jenis Bom/Bahan
Peledak yang terjadi di Pelabuhan
9. Pihak Kepolisian segera melakukan Olah TKP Bom/Bahan Peledak di
Pelabuhan dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Pelabuhan dan
dipublikasikan
10. Kepala Pelabuhan segera membuat laporan kronologis terjadnya
Bom/Bahan Peledak di Pelabuhan
11. Sispro Penanganan Bom/Bahan Peledak diPelabuhan Sungai / Danau
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR. ......................................................................................
TENTANG
SISPRO PENANGANAN BOM/BAHAN PELEDAK DI PELABUHAN
SUNGAI
DAN DANAU
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang :
Keadaan Darurat Penanganan Bom/Bahan Peledak di
Pelabuhan Sungai dan Danau selama ini belum ada
Sispro yang mengatur dalam penanganan Keadaan
darurat adanya kecelakaan maupun insiden yang tidak
diinginkan berupa kejadian adanya Bom/Bahan Peledak
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir135
di Pelabuhan Sungai dan Danau. Sispro ini dimaksudkan
untuk mengatur langkah-langkah yang harus
dilaksanakan dalam penanganan keadaan darurat secara
cepat dan tepat.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 87 dan Pasal 121
2. Peraturan Pemerintah No 69 tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan Pasal 33 Ayat (2).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPERHUBUNGAN DARAT TENTANG SISPROPENANGANAN BOM/BAHAN PELEDAK DIPELABUHAN SUNGAI DAN DANAU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Keadaan Darurat adalah keadaan dimana prosedur yang berlaku
dalam pelayanan pelabuhan tidak berjalan sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2. Kepala Pelabuhan adalah Kepala Pelabuhan Sungai dan Danau;
3. Penyelenggara Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Unit
Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Sungai dan Danau atau
Badan Usaha Pelabuhan Sungai dan Danau;
5. Kepala Dinas Propinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah
Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pelabuhan Sungai
dan Danau
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir136
6. Ancaman Bom / Bahan Peledak adalah indikasi adanya ancaman
peledakan bom yang akan membahayakan manusia.
BAB II
PEMBERITAHUAN KEADAAN DARURAT
Pasal 2
1) Karyawan yang menerima Laporan/Telepon atau mengetahui kejadian
adanya Ancaman Bom/ Bahan Peladak di lingkungan pelabuhan,
segera memberitahu / menginformasikan ke Supervisor/Manajer
Operasi / Pimpinan Cabang.
2) Semua informasi dari memberi informasi/Penelpon, agar dicatat setiap
ada perkembangan oleh bagian penerima telepon.
3) Pimpinan Cabang segera menghubungi ke Pihak Kepolisian/Brimob
guna dilakukan penanganan lebih lanjut.
4) Pengawas Lapangan yang berwenang mengumumkan kepada
seluruh karyawan untuk menghentikan kegiatan disekitar Pelabuhan
BAB III
PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI PELABUHAN
Pasal 3
1) Pimpinan Cabang langsung bertindak sebagai komando untuk
melakukan penanganan awal dengan melakukan tindakan untuk
menglokalisir area Bom/Bahan Peladak supaya tidak terjadi bahaya
yang menimbulkan korban jiwa.
2) Untuk menghindari korban jiwa, khususnya pada penumpang yang
berada di dekat lokasi Bom/Bahan Peledak, untuk dilakukan evakuasi
ke lokasi yang lebih aman dari lokasi kejadian.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir137
3) Pihak Kepolisian/Brimob melakukan tindakan pengamanan dengan
melakukan penyisiran/pengecekan pada lokasi yang teridentifikasi
adanya Bom/Bahan Peledak.
4) Apabila hasil pengecekan dari pihak kepolisian/Brimob menyatakan
lokasi aman, maka aktifitas pelabuhan dibuka kembali. Apabila hasil
pengecekan menyatakan tidak aman, namun tidak terjadi ledakan,
maka Kepolisian/Brimob melakukan tindakan pengamanan.
5) Bila terjadi ledakan pada Bom/Bahan Peledak yang menimbulkan
korban jiwa, maka secepatnya dilakukan evakusi & identifikasi korban
untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat.
6) Pada lokasi ledakan/ sekitar ledakan yang mengakibatkan adanya
kerusakan pada fasilitas pelabuhan, segera diidentifikasi tingkat
kerusakan yang terjadi.
7) Pimpinan Cabang bisa memerintahkan penghentian sementara
kegiatan operasional di pelabuhan.
8) Pihak Kepolisian/Brimob melakukan tindakan pengamanan di wilayah
Pelabuhan.
12.Sispro Penanganan Tubrukan Kapal Penyeberangan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR. ......................................................................................
TENTANG
SISPRO PENANGANAN TUBRUKAN KAPAL PENYEBERANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang :
Keadaan Darurat Penanganan Tubrukan Kapal
Penyeberangan selama ini belum ada Sispro yang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir138
mengatur dalam penanganan Keadaan darurat adanya
kecelakaan maupun insiden yang tidak diinginkan berupa
kejadian Tubrukan Kapal Penyeberangan. Sispro ini
dimaksudkan untuk mengatur langkah-langkah yang
harus dilaksanakan dalam penanganan keadaan darurat
secara cepat dan tepat.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 244, Pasal 245 - Pasal 249, Pasal
258 dan Pasal 259.
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan pada Pasal 92 ayat (1)
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal
86 .
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan Pasal 10
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: SK. 2681/AP.005/DRJD/2006 tentang
Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Pasal 19
Ayat (1,2 dan 4).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPERHUBUNGAN DARAT TENTANG SISPROPENANGANAN TUBRUKAN KAPALPENYEBERANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir139
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawa
permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah
2. Keadaan darurat adalah keadaan dimana prosedur yang berlaku
dalam pe layanan pelabuhan tidak berjalan sesuai dengan
peraturan yang berlaku
3. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas
kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas
di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam
buku sijil
4. Nahkoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan
umum di atas serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab
tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku
BAB II
PEMBERITAHUAN KEADAAN DARURAT
Pasal 2
1. Dalam pelayaran apabila terjadi peristiwa tabrakan kapal , maka
Perwira Jaga segera memerintahkan STOP MESIN , untuk
mengurangi kerusakan yang semakin parah pada badan kapal.
2. Perwira Jaga harus mencatat Posisi Kapal dan waktu kejadian di
Buku Jurnal Kapal lalu melaporkan kejadiannya ke Nakhoda.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir140
BAB III
PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI KAPAL
Pasal 3
1. Nakhoda selaku pimpinan tertinggi dalam kapal segera mengambil
alih Komando dan melakukan tindakan penanganan yang diperlukan,
yaitu memeriksa keadaan Penumpang dan Crew Kapal serta
memeriksa besarnya kerusakan yang terjadi pada kapal.
2. Apabila akibat kejadian Tabrakan pada kapal mengakibatkan
kerusakan yang fatal pada kapal sehingga kapal tidak dapat
meneruskan perjalanan pelayaran, maka segera menghubungi SAR,
Stasiun Pantai atau Kapal sekitarnya untuk meminta bantuan untuk
kondisi darurat kapal.
3. Nakhoda segera memerintahkan kepada semua ABK dan
penumpang kapal untuk meninggalkan kapal. Dalam proses
meninggalkan kapal agar sesuai dengan penanganan meninggalkan
kapal (SIJIL Meninggalkan Kapal)
4. Apabila akibat kejadian tabrakan pada kapal mengakibatkan dampak
berupa Kebakaran, Orang Jatuh kelaut/Cedera, Kebocoran &
Tumpahan Minyak, maka Nakhoda memerintahkan penanganan
sesuai dengan jenis kejadiannya.
5. Jika pada kapal tidak terjadi kerusakan yang fatal, maka Nakhoda
segera memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan.
BAB IV
TIM TANGGAP DARURAT
Pasal 4
(1) Tim Tanggap Darurat meliputi Tim Tanggap Darurat Pusat dan Tim
Tanggap Darurat Cabang. Bertanggung jawab atas semua aktifitas di
darat berkaitan dengan semua tugas pelaksanaan keadaan darurat di
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir141
atas kapal. termasuk Pengendali Dokumen dan Petugas STC (Ship
Traffic Control).
(2) Petugas Radio di Pelabuhan yaitu di bagian STC (Ship Traffic Control)
yang menerima keadaan darurat dari kapal yang meminta bantuan
harus segera memberitahukan kepada Manajer Operasional. Apabila
kapal dilengkapi dengan fasilitas GMDSS petugas radio darat dapat
langsung berhubungan dengan kapal. Berita yang diterima harus dicatat
dibuku jurnal radio.
(3) Manajer Operasional segera menghubungi Kepala Pelabuhan mengenai
keadaan darurat kapal dengan merinci kondisi yang ada, yaitu lokasi
kejadian, jumlah penumpang dan jenis bantuan yang diperlukan.
(4) Kepala Pelabuhan sebagai Tim Tanggap Darurat yang bertanggung
jawab didarat untuk keadaan darurat di kapal, segera menghubungi
SAR dan petugas yang berwenang untuk segera mengirim tim SAR
untuk mencari dan menyelamatkan penumpang
(5) Tim Tanggap Darurat cabang yang menerima informasi keadaan darurat
Kapal, harus segera menghubungi Tim Tanggap Darurat Pusat dan
sebaliknya..
(6) Semua Anggota Tim Tanggap Darurat berkumpul
(7) Ruang dan peralatan penunjang Tim Tanggap darurat telah disiapkan
(8) Melakukan Jalur Komunikasi antara :
e. Kapal dengan Tim Tanggap Darurat Kantor Cabang
f. Kapal dengan Tim Tanggap Darurat Kantor Pusat
g. Tim Tanggap Darurat Kantor Cabang dengan kantor Pusat
h. Tim Tanggap Darurat dengan Direksi
(9) Merinci Laporan dari Kapal / Cabang yang meliputi informasi data-data :
a. Jenis Kejadian yang dialami
b. Posisi kapal/lokasi kejadian yang telah diplot dalam peta
c. Waktu kejadian (Jam, Hari, Tanggala, Bulan dan Tahun)
d. Jumlah Muatan (Penumpang/Kendaraan/Barang)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir142
e. Ada tidaknya korban dalam insiden atau kecelakaan yang terjadi
f. Tindakan penanganan yang sudah dilakukan
g. Jenis pertolongan yang diminta oleh kapal/cabang .
(10) Melakukan kontak dengan instansi yang terkait, antara lain:
h. Syahbandar
i. Badan SAR Nasional
j. Rumah Sakit
k. KPPP
l. TNI AL
m. Kepolisian
n. Instansi terkait lainnya.
(11) Mengambil tindakan penanganan yang diperlukan untuk memberikan
dukungan ke kapal sesuai dengan permintaan Nakhoda
(12) Bila dianggap perlu, melakukan kontak langsung dengan keluarga
terdekat awak kapal dan menjelaskan kejadian serta tindakan bantuan
yang sudah/akan dilakukan.
(13) Menunjuk personil yang mengatur keberangkatan Direksi ke Lokasi
kejadian
(14) Melakukan peninjauan perlu tidaknya dilakukan evakuasi
(15) Bila diperlukan evakusi, segera disampaikan kepada semua anggota
Tim.
(16) Untuk mempercepat pertolongan , segera disiapkan tempat
penampungan dan pengobatan semetara bagi penumpang yang
mengalami luka. Tim Medis, obat-obatan dan kendaraan ambulan
siap siaga selama proses evakuasi korban berlangsung.
(17) Penumpang yang mengalami luka ringan bisa ditangani di lokasi
penampungan, korban yang luka parah dan meninggal segera di bawa
ke rumah sakit terdekat untuk proses pengobatan dan identifikasi bagi
yang meninggal.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir143
(18) Korban musibah baik penumpang maupun awak kapal yang meninggal
yang telah diidentifikasi segera diumumkan kepada masyarakat umum
melalui media cetak,audio dan visual. Keluarga korban yang bisa
dihubungi segera dihubungi mengenai kondisi korban yang
sebenarnya.
(19) Bila dianggap perlu , menunjuk personil yang bertugas untuk
menjelaskan tentang insiden/kecelakaan kapal kepada media masa
atas izin Direksi.
(20) Tim Tanggap Darurat segera memberikan penjelasan mengenai proses
pertolongan dan kondisi Korban.
BAB V
TINGKATAN KEADAAN DARURAT
1. Peringatan Tingkat 1
Setiap insiden/kecelakaan yang dapat ditangani, wajib
dikomunikasikan oleh Nahkoda dan setiap awak pada instansi
terkait
2. Peringatan 2
Setiap insiden/kecelakaan yang memerlukan Tim untuk mengatasi
ter masuk mengevakuasi penumpang.
3. Peringatan 3
Setiap insiden/kecelakaan yang memerlukan Tim/Pasukan untuk
mengendalikan dan mengatasinya termasuk mengevakuasi
penumpang dan semua awak kapal
BAB VI
KOMUNIKASI DARAT
1. Untuk memudahkan komunikasi dalam keadaan darurat/kebakaran
kapal,Nahkoda harus memiliki Daftar Kontak berupa No. telepon
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir144
Kantor Pelabuhan yang dilintasi, Rumah dan Handpone Pejabat PT.
ASDP Indonesia Ferry ( Persero ), dan seluruh anggota Tim
Tanggap Darurat serta Instansi yang terkait
2. Daftar Kontak telepon alamat penumpang dan Awak Kapal
BAB VII
SISTEM KOMUNIKASI
Pasal 7
1. Pemilik Kapal, menyediakan frekuensi Radio, sehingga bilamana
terjadi keadaan darurat, Nahkoda dapat menggunakan untuk
memancarkan ke berbagai radio di darat, misalnya dengan frekuensi
2182 KHZ, 6215 KHZ, 8291 KHZ, 156.8 MHZ.
2. Kapal yang dilengkapai dengan fasilitas GMDSS dapat berhubungan
langsung dengan petugas pelabuhan di darat
3. Kepala Pelabuhan harus menyiapkan personil di darat untuk
memonitor pe layaran kapal.
4. Stasiun radio di darat standby di frekuensi 9158 KHZ sebagai media
komunikasi dengan kantor Pusat atau dengan stasiun cabang
lainnya serta memantau operasional
5. Sistem komunikasi dengan Tim Tanggap Darurat untuk pelayaran
jarak dekat dapat menggunakan VHF, SSB, HT, Handpone,
Telepon Satelit
BAB VIII
ANALISA DAN EVALUASI TERHADAP KEJADIAN
Pasal 8
Nahkoda berkewajiban untuk membuat analisa/evaluasi kecelakaan yang
terjadi untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan yang serupa
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir145
BAB IX
LAPORAN DAN RETENSI ARSIPPasal 9
1. Nahkoda berkewajiban untuk mengirim semua dokumen kejadian
ke kantor Cabang
2. Semua dokumen hasil analisa/evaluasi oleh Kantor Cabang dikirim
ke Kantor Pusat
6. Nahkoda dan Kantor Cabang berkewajiban untuk mengarsip semua
dokumen jadian ( laporan kejadian, proses penanganan, berita acara,
hasil evaluasi dan analisa ) dengan masa retensi 2 tahun.
BAB X
PEMELIHARAAN PERALATAN PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT
Pasal 10
Bagian Peralatan Pelabuhan penanggulangan keadaan darurat
harus diinventarisir, dipelihara agar selalu siap untuk dipergunakan
sesuai rencana yang ditetapkan dan dicatat kinerjanya berikut
pemeliharaannya
BAB XI
PELATIHAN KEADAAN DARURAT
Pasal 11
1. Sistem Penanggulangan dan Kesiagaan Keadaan Darurat secara
periodik perlu diuji untuk membuktikan efisiensi dan efektifitasnya.
2. Latihan Keadaan bahaya perlu dilakukan untuk menguji kinerja
peralatan, komunikasi dan system evakuasi yang ditetapkan.
3. Peralatan yang digunakan setiap latihan harus digunakan secara
bergiliran dan bergantian.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir146
4. Latihan peran meninggalkan kapal 1(satu) kali dalam 1 (satu)
minggu atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam pelayaran jika lama
berlayar kurang dari 1(satu) minggu.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir147
13. Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya DanBeracun Melalui Angkutan Penyeberangan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR.
......................................................................................
TENTANG
SISPRO PENGANGKUTAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA DAN
BERACUN MELALUI ANGKUTAN PENYEBERANGAN
MENTERI PERHUBUNGAN
Menimbang : bahwa untuk keselamatan dan keamanan
pengoperasian angkutan bahan/barang berbahaya
dan beracun di angkutan penyeberangan perlu
diatur lebih lanjut ketentuan mengenai
pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
beracun di angkutan penyeberangan.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, Pasal 44,45,46,47,48,49 dan Pasal 126
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan, Pasal 87, 88, dan Pasal 89
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan, Pasal 92
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
No. SK. 725/AJ.302/DRJD/2004 tentang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir148
Penyelenggaraan Pengangkutan Bahan Berbahaya
dan Beracun ( B3 ) di Jalan
5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun
2001 tentang Angkutan Penyeberangan.
5. Keputusan Menteri Perhubungan No.17 Tahun 2000
tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang
Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia,
Pasal 1 dan Pasal 2
6. International Mariteme Dangerous Code (IMD Code)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANTENTANG SISPRO PENGANGKUTANBAHAN/BARANG BERBAHAYA DAN BERACUNMELALUI ANGKUTAN PENYEBERANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi
sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan
jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus-putus
karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang
dan kenderaan beserta muatannya.
2. Bahan/barang berbahaya dan beracun adalah bahan yang
karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir149
atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
3. Pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun
adalah kegiatan bongkar muat, pemindahan, penumpukan,
penyerahan dan penerimaan bahan/barang berbahaya dan
beracun pada angkutan penyeberangan.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan
yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik
turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa
terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
5. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan
dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang
digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
6. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di
sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
7. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan
secara komersial.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir150
8. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial.
9. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal
dan fasilitas pelabuhan lainnya.
10. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu
keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan yang menyangkut angkutan di perairan,
kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
11. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang,
status hukum kapal, manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen
keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
12. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan
dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan
termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik
kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir151
13. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan
permesinan kapal, jaminan mutu material marine,
pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan
perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.
15. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
17. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
19. IMDG Code adalah singkatan dari ”the International
Maritime Dangerous Goods Code” yang diterbitkan oleh
”the International Maritime Organization (IMO)”
20. Kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir152
kereta tempelan yang secara khusus dirancang dan
dilengkapi peralatan untuk pengangkutan bahan
berbahaya.
21. Kemasan adalah tempat/pelindung yang berada lebih luar
dari wadah dan tidak berhubungan langsung dengan
bahan/barang berbahaya dan beracun (bahan/barang
berbahaya dan beracun).
22. Pengirim adalah setiap orang atau badan yang
menjalankan fungsi pengiriman dan/atau yang
menyebabkan terkirimnya bahan/barang berbahaya dari
satu tempat ke tempat lain. Termasuk dalam pengertian ini
adalah pengawas gudang, ekspedisi muatan dan
penghubung.
23. Pengangkut adalah setiap orang atau badan yang
melakukan fungsi pengangkutan yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan, termasuk pemilik, pemborong, agen,
pengemudi dan/ atau setiap orang yang bertanggung jawab
atas kendaraan pengangkut serta pekerja angkutan terkait
lainnya.
24. Plakat adalah tanda yang harus dipasang pada bagian luar
kendaraan pengangkut yang menunjukkan tingkat bahaya
dari bahan yang diangkut sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku.
25. Marking adalah tulisan atau lambang yang ditempel di
bagian luar kemasan bahan/barang berbahaya yang
menunjukkan jenis bahan/barang berbahaya yang ada di
dalam kemasan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir153
26. Label adalah penandaan dengan kode warna berbentuk
belah ketupat dengan ukuran sekurang-kurangnya 10 cm x
10 cm, dipasang di bagian luar kemasan bahan/barang
berbahaya untuk menunjukkan tingkat bahayanya.
27. Awak kendaraan adalah pengemudi dan pembantu
pengemudi;
28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas
tanggungjawabnya di bidang angkutan penyeberangan.
29. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya
di bidang pelayaran.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Sispro pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun ini
berlaku untuk kegiatan pengangkutan bahan/barang berbahaya
dan beracun yang melalui angkutan penyeberangan baik di
daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan dan di kapal penyeberangan.
(2) Pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun yang
melalui angkutan penyeberangan hanya diperuntukan bagi
bahan/barang berbahaya dan beracun yang dimuat khusus
dalam kendaraan pengangkut.
(3) Ruang lingkup sispro pengangkutan bahan/barang berbahaya
dan beracun ini meliputi:
a. Ketentuan kendaraan dan awak kendaraan pengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracun.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir154
b. Ketentuan kapal penyeberangan yang mengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracun.
c. Ketentuan kendaraan pengangkut bahan/barang
berbahaya dan beracun memasuki areal pelabuhan.
d. Ketentuan pemuatan kendaraan pengangkut bahan/barang
berbahaya dan beracun ke kapal penyeberangan.
e. Ketentuan kapal penyeberangan yang mengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracun.
f. Ketentuan pengawasan kendaraan pengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracun selama pelayaran.
g. Ketentuan pembongkaran kendaraan pengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracun dari kapal
penyeberangan.
BAB III
BAHAN/BARANG BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA
KENDARAAN PENGANGKUT
Pasal 3
Klasifikasi Bahan/Barang Berbahaya Dan Beracun
Setiap pemilik barang, angkutan barang jalan raya dan pemilik
kapal dan penyelenggara pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan ketentuan International Maritime Dangerous
Goods Code ( IMDG Code ) yang diterbitkan dalam International
Maritime Organization (IMO), dimana bahan/barang berbahaya
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir155
dan beracun dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelas yaitu
sebagai berikut;
(1) Kelas 1: Bahan/Barang Peledak adalah bahan atau zat yang
berbentuk padat, cair, atau campuran dan bahan-bahan
tersebut yang dapat dengan sendirinya mengalami reaksi
kimia dan menghasilkan gas pada temperatur dan tekanan
tertentu yang dengan cepat dapat mengakibatkan kerusakan
lingkungan sekelilingnya. Bahan-bahan pyrotecnic termasuk
dalam kelompok ini tidak menghasilkan gas
(2) Kelas 2; Gas-gas yang dimampatkan, dicairkan atau
dilarutkan dengan tekanan. Bahan yang termasuk kelompok
ini adalah gas mampat, gas cair, gas dalam larutan, gas cair
yang dibekukan, campuran satu atau lebih gas dengan satu
atau lebih uap bahan kelas lainnya, barang yang diisi gas,
tellurium hexafluoride dan aerosol. Berdasarkan IMO,
pengertiannya adalah sebagai berikut;
a. Gas mampat adalah gas yang dikemas dalam tabung
dengan menggunakan tekanan tertentu pada suhu 200
C.
b. Gas cair adalah gas yang dikemas dalam tabung dalam
bentuk cair pada suhu 200 C.
c. Gas cair yang didinginkan adalah gas yang dikemas
dalam tabung dalam bantuk cair pada suhu yang
rendah
d. Gas yang dilarutkan adalah gas yang dapat larut ke
dalam zat pelarut dengan tekanan sehingga dapat
diserap oleh pori-pori zat lain.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir156
(3) Kelas 3 : Barang cairan mudah menyala/terbakar artinya
adalah cairan atau cairan yang mengandung larutan padat
atau larutan jenuh, misalnya cat, pernis, dempul dan
sebagainya, akan tetapi tidak mencakup zat-zat yang karena
sifat bahayanya dimasukkan ke dalam kelas yang lain. Cairan
jenis ini dapat mengeluarkan uap pada suhu 610 C (1410 F)
Close Cup Test (sama dengan 65,60C/1500 F Open Cup Test)
atau kurang, yang secara normal disebut titik nyala.
(4) Kelas 4 : Bahan/Barang padat mudah menyala/terbakar
adalah bahan/barang padat yang mudah menyala karena
sumber api dari luar ( percikan api dan nyala api ), menyala
sendiri dan mudah terbakar karena gesekan. Bahan/barang
kelas 4 terbagi menjadi tiga sub kelas yaitu sebagai berikut;
a. Kelas 4.1: mencakup bahan/barang padat yang dapat
menyala/terbakar dengan mudah, jika kena api
ataupun yang mudah terbakar
b. Kelas 4.2: mencakup bahan/barang yang dapat terbakar
sendiri, dalam bentuk padat/kering ataupun cair
c. Kelas 4.3:mencakup bahan/barang dalam bentuk padat atau
kering yang jika kena air (basah) mengeluarkan
gas mudah menyala dan beberapa jenis dapat
mengakibatkan kebakaran sendiri
(5) Kelas 5 : Bahan/Barang pengoksiidir dan peroksida organik,
yaitu bahan/barang yang mempunyai sifat mengeluarkan
oksigen dan bila ikut terbakar akan memperbesar kejadian
kebakaran. Sedangkan peroksida organic adalah bahan/barang
yang mudah busuk karena pengaruh eksotermis pada suhu
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir157
yang normal. Tercampurnya bahan/barang pengoksidir dengan
bahan-bahan yang mudah terbakar seperti gula, tepung, minyak
goreng atau minyak mineral akan menimbulkan bahaya yang
besar bahkan dapat meledak. Kebanyakan bahan/barang
pengoksidir akan bereaksi keras terhadap asam cuka kadar
tinggi dalam bentuk cairan dan akan menghasilkan gas yang
sangat beracun. Gas beracun dapat juga timbul apabila
bahan/barang pengoksiidir terbakar. Karena bahan/barang
pengoksidir mempunyai kandungan corosif dan beracun yang
dapat membahayakan lingkungan.
(6) Kelas 6 : Bahan/barang beracun dan yang mudah menular, yaitu
bahan/barang yang dapat mengakibatkan kematian atau
kerusakan kesehatan manusia apabila tertelan, terhirup atau
terkena kulit. Bahaya racun yang terkandung dalam
bahan/barang ini tergantung dari cara masuknya ke dalam
tubuh manusia, yakni karena terhirup oleh orang yang tidak
tahu dari jarak tertentu atau karena persentuhan fisik antara
barang tersebut dengan manusia.
(7) Kelas 7 : Bahan/barang radioaktif adalah barang yang dalam
jumlah kecil maupun besar bersifat sangat berbahaya karena
dapat menimbulkan bahaya radiasi yang tidak kelihatan dan
dapat merusak pori-pori. Bahan/barang radioaktif mempunyai
sifat emisi panas akibat dari aktifitas radiasi yang besar dan
adanya pelepasan atom radioaktif yang menyebabkan
perubahan bentuk dan konfigurasi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir158
(8). Kelas 8 : Bahan/barang perusak adalah bahan/barang
berbentuk padat atau cair yang secara umum dapat merusak
jaringan sel. Kebocoran bahan/barang ini dapat mengakibatkan
kerusakan pada barang/bahan lainnya.
(9) Kelas 9 : Bahan/barang berbahaya jenis lainnya adalah
bahan/barang yang tidak termasuk di dalam kelas 1 sampai
dengan kelas 8, akan tetapi menunjukkan sifat-sifat berbahaya.
Bahan/barang yang diangkut dengan suhu sama atau lebih dan
10.000 dalam bentuk cair, dan dengan suhu sama atau lebih
dan 24.000 untuk barang padat dan bahan/barang yang
diangkut sesuai dengan ketentuan annex 3 Konvesi MARPOL
73 – 78.
Kendaraan Pengangkut Bahan/Barang Berbahaya Dan Beracun
Pasal 4
(1) Setiap pemilik kendaraan pengangkut bahan/barang
berbahaya dan beracun harus memenuhi persyaratan umum
dan persyaratan khusus sesuai dengan jenis dan
karakteristik bahan/barang berbahaya dan B3 bialamana
diangkut melalui angkutan penyeberangan.
(2) Persyaratan Umum yang harus dipenuhi oleh pemilik
kendaraan angkutan barang adalah harus memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi dengan :
a. Plakat yang dilekatkan pada sisi kiri, kanan, depan dan
belakang kendaraan dengan ukuran,
b. Nama perusahaan yang dicantumkan pada sisi kiri,
kanan dan belakang kendaraan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir159
c. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
d. Kotak obat lengkap dengan isinya;
e. Alat pemantau unjuk kerja pengemudi, yang sekurang-
kurangnya dapat merekam kecepatan kendaraan dan
perilaku pengemudi dalam mengoperasikan
kendaraannya;
f. Alat pemadam kebakaran;
g. Nomor telepon pusat pengendali operasi yang dapat
dihubungi jika terjadi keadaan darurat (emergency call),
yang dicantumkan pada sebelah kiri dan kanan
kendaraan pengangkut.
h. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracunsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat tanda
lulus uji kendaraan.
i. Setiap kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya
dan beracun harus harus dilengkapi perlengkapan
keadaan darurat sebagai berikut :
a) Alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat
pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
b) Lampu tanda bahaya berwarna kuning yang
ditempatkan diatas atap ruang kemudi;
c) Rambu portabel;
d) Kerucut pengaman;
e) Segitiga pengaman;
f) Dongkrak;
g) Pita pembatas;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir160
h) Serbuk gergaji;
i) Sekop yang tidak menimbulkan api;
j) Lampu senter;
k) Warna kendaraan khusus;
l) Pedoman pengoperasian kendaraan yang baik
untuk keadaan normal dan darurat;
m) Ganjal roda yang cukup kuat dan diletakan pada
tempat yang mudah dijangkau oleh pembantu
pengemudi.
(3) Persyaratan khusus yang harus dipenuhi pemilik kendaraan
pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun
disesuaikan dengan jenis dan karakteristik bahan/barang
berbahaya dan beracun yang diangkut, dengan klasifikasi
sebagai berikut;
a. Kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun kelas 1, kelas 2 dan kelas 3;
b. Kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun kelas 4, kelas 5 dan kelas 6;
c. Kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun kelas 7, kelas 8 dan kelas 9.
(4) Setiap pemilik barang dan pemilik kendaraan angkutan
bahan/barang berbahaya dan B3 harus
mengklasifikasikan/memisahkan dengan isiyarat sebagai
berikut;
a. mudah meledak;
b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau
pendinginan tertentu;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir161
c. cairan mudah menyala;
d. padatan mudah menyala;
e. oksidator, peroksida organik;
f. bahan beracun dan mudah menular;
g. bahan radioaktif;
h. bahan korosif;
i. bahan berbahaya lainnya.
(5) Pemilik kendaraan angkutan barang dapat melakukan
pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam
bentuk curah maupun dan non curah
(6) Di dalam pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3)
dalam bentuk curah, pemilik kendaraan angkutan barang
melakukan dengan cara:
a. kemasan besar, seperti tangki portabel atau truk tangki;
atau,
b. kendaraan yang dirancang dan dibuat dengan
persyaratan khusus.
(7) Pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam
bentuk non-curah, pemilik angkutan barang melakukan
dengan cara;
a. kemasan dalam (inside container) yang digabung dengan
kemasan luar (outside container);
b. kemasan dengan berbagai bentuk, seperti botol, drum,
jerigen, tong, kantong, kotak / peti dan kemasan gabungan.
(8) Dalam pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3)
yang dikemas dalam jenis botol atau kemasan kecil lainnya,
pemilik angkutan barang dapat mengangkut dengan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir162
menggunakan kendaraan pengangkut biasa sepanjang
keamanan bahan berbahaya dan beracun (B3) dapat dijamin
selama dalam perjalanan dengan menggunakan kemasan
tersebut.
(9) Pemilik angkutan barang, harus memperhatikan bahwa setiap
jenis kemasan harus memenuhi persyaratan kekuatan bahan
berdasarkan serangkaian pengujian yang meliputi :
b.Test jatuh;
c.Test anti bocor;
d.Test tekanan internal;
e.Test penumpukan.
(10) Industri kemasan harus melakukan pengujian pada saat bahan
kemasan pertama dibuat dan secara periodik /pada periode
tertentu oleh pemilik angkutan barang bersama-sama dengan
pemilik kemasan harus melakukan pengujian.
(11) Pemilik barang dan pemilik angkutan barang harus mengikuti
tata cara pemberian kode identifikasi dan pengepakan bahan
berbahaya dan beracun (B3) harus mengikuti tata cara yang
ditetapkan dalam konvensi internasional yang diakui
Perserikatan Bangsa-bangsa.
(12) Setiap pemilik angkutan barang / pemilik kendaraan
pengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3) harus
menggunakan plakat yang sesuai dengan jenis bahan
berbahaya yang diangkut.
(13) Setiap pemilik angkutan barang dan pemilik angkutan barang
harus menetapkan bahwa kemasan bahan berbahaya dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir163
beracun (B3) dilengkapi marking dan label yang sesuai
dengan jenis bahan berbahaya yang diangkut.
Pasal 5
KENDARAAN PENGANGKUT
(1) Berat kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun berikut muatan penuh, tidak boleh melebihi jumlah
berat yang diperbolehkan (JBB).
(2) Beban pada setiap sumbu kendaraan pengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracun tidak boleh melebihi :
a. kekuatan sumbu yang diizinkan;
b. beban sumbu yang mampu didukung jalan dan jembatan;
c. kekuatan ban yang digunakan.
(3) Pengemudi wajib mengawasi kendaraan pengangkut bahan
berbahaya dan beracun (B3) setiap saat. Ketentuan
sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi Pengemudi, apabila
:a. kendaraan tersebut milik penerima dan berada dalam
keadaan terlindung atau kendaraan tersebut bermuatan
bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak-banyaknya
25 kilogram;
b. kendaraan tersebut mempunyai jaminan asuransi apabila
terjadi kecelakaan;
c. kendaraan berada di tempat terlindung;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir164
d. kendaraan tersebut berada dalam ruang muatan moda
lain, seperti kapal penyeberangan, kapal laut, atau kereta
api.
(4) Pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3), harus
memenuhi ketentuan :
a. aspek keselamatan dan keamanan pada saat bongkar-
muat, yaitu dengan menerapkan sistem tertutup (close
loading and un-loading system) terutama untuk bahan gas
cair (liquid gas), yang mudah terbakar (flamable) dan
meledak (exploation) dan mempunyai sifat beracun;
b. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar harus
dipersiapkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap :
a) kendaraan pengangkut, khususnya ban;
b) tangki;
c) peralatan bongkar muat;
d) peralatan pengaman darurat;
e) dokumen yang diperlukan, seperti Surat Persetujuan
Pengangkutan B3, MSDS (Material Safety Data Sheet)
(5) pedoman pengoperasian kendaraan yang ditempatkan pada
kendaraan pengangkut, baik untuk keadaan normal maupun
darurat;
(6) pelaksanaan pengangkutan dilengkapi dokumen pengiriman,
yang memuat deskripsi bahan berbahaya yang diangkut,
identitas pengirim, identitas penerima, identitas pengangkut
dan nomor telepon yang harus dimintai bantuan dalam
keadaan darurat;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir165
(7) pemisahan bahan berbahaya yang tidak boleh diangkut atau
disimpan bersama;
(8) pelaksanaan muat dan bongkar dilakukan pada tempat-
tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu
keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu
lintas dan masyarakat sekitarnya, serta sesuai prosedur yang
ditetapkan perusahaan yang bersangkutan;
(9) apabila dalam pelaksanaan diketahui ada wadah atau
kemasan yang rusak, maka kegiatan pengangkutan tersebut
harus dihentikan;
(10) selama pelaksanaan pemuatan, istirahat dan bongkar-muat
harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(11) batas kecepatan maksimum 60 km/jam.
Pasal 6PEDOMAN PENGOPERASIAN
(1) Di dalam pelaksanaan muat dan bongkar, sopir angkutan
barang harus memperhatikan sebagai berikut:
a. radius keamanan terhadap resiko kecelakaan;
b. sifat dan tingkat bahaya bahan;
c. volume maksimum muat dan bongkar yang diizinkan;
d. peralatan pengaman yang dipersiapkan secermat mungkin,
khususnya rem parkir kendaraan pengangkut harus
diaktifkan;
e. pemakaian alat pelindung untuk tenaga muat dan bongkar.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir166
(2) Sopir angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) harus
memperhatikan bahwa barang yang akan diangkut harus
terlindung dalam wadah dan / atau kemasan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Sopir dan kenek angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3)
harus memastikan bahwa barang tersebut diikat dengan kuat
dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara
proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan dapat dijamin.
(4) Sopir dan kenek harus memperhatikan, bahwa pada saat
melaju di jalan,, kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan
beracun (B3) harus mampu berjalan dengan suatu tingkat
kestabilan aman , pada belokan terutama pada pengangkut
bahan berbahaya dan beracun (B3) berbentuk cairan.
(5) Sopir harus memperhatikan, bahwa kendaraan pengangkut
bahan berbahaya dan beracun (B3) dilarang berhenti pada
tempat yang tidak dipersiapkan untuk itu.
(6) Sopir harus memperhatikan, bahwa tempat pemberhentian
kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3),
harus memenuhi :
a. radius keamanan terhadap resiko kecelakaan;
b. dilengkapi peralatan pengaman;
c. ada penanggung jawab yang mempunyai kecakapan
pengamanan bahan berbahaya.
(7) Sopir angkutan/kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan
beracun (B3) harus memperhatikan beberapa hal larangan;
a. parkir di tempat-tempat sebagai berikut :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir167
a) daerah milik pribadi atau rumah makan, tanpa izin
pemiliknya;
b) sepanjang 100 meter dari jembatan, terowongan,
perumahan, bangunan dan kantor;
c) kurang dari 100 meter dari daerah kebakaran atau
dekat sumber panas yang dapat memanaskan isi
tangki;
b. melewati daerah kebakaran, kecuali pengemudi sudah
melakukan pengamanan agar dapat melewati daerah
tersebut;
c. berjalan beriringan dengan kendaraan pengangkut bahan
berbahaya lainnya;
d. mengangkut penumpang, selain pengemudi, pembantu
pengemudi dan petugas lainnya;
e. mengangkut bahan makanan atau barang lain yang dapat
membahayakan keselamatan atau kesehatan manusia dan
makhluk hidup lainnya;
f. menggunakan kereta gandengan dengan 2 (dua) roda.
(8) Dalam keadaan terpaksa sopir kendaraan pengangkut bahan
berbahaya dan beracun (B3) diperbolehkan berhenti pada
jalur aman.
(9) Untuk berhenti dalam keadaan terpaksa, sopir dan kenek
kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3)
harus :
a. memasang tanda darurat yang jelas dan dapat dibaca pada
jarak 50 meter;
b. mengidentifikasi lingkungan sekitar;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir168
c. menetapkan daerah aman;
d. melapor kepada aparat keamanan setempat dan
secepatnya menyelesaikan permasalahan.
(10) Sopir dan kenek harus memperhatikan dan melarang
masyarakat bahwa pada jarak kurang dari 8 meter dari
kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3),
dilarang merokok atau membawa korek api.
(11) Sopir dan kenek angkutan barang harus memperhatikan
bahwa pada saat kendaraan pengangkut bahan berbahaya
dan beracun (B3) mengisi bahan bakar, harus memperhatikan
:
a. mesin kendaraan dimatikan;
b. ada seseorang yang mengawasi pengisian bahan bakar.
Pasal 7
PENGEMUDI
(1) Pengemudi kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya
dan beracun wajib memenuhi persyaratan umum dan
persyaratan khusus.
(2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi pengemudi angkutan
bahan/barang berbahaya dan B3 adalah meliputi :
a. memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan golongan
dan kendaraan yang dikemudikannya;
b. memiliki pengetahuan mengenai :
a) jaringan jalan dan kelas jalan;
b) kelaikan kendaraan bermotor;
c) tata cara mengangkut barang.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir169
(3) Persyaratan khusus yang harus dimiliki pengemudi angkutan
bahan/barang berbahaya dan B3 adalah meliputi :
a. memiliki pengetahuan mengenai bahan/barang
berbahaya dan beracun yang diangkutnya, seperti
klasifikasi, sifat dan karakteristik bahan/barang berbahaya
dan beracun;
b. memiliki pengetahuan mengenai bagaimana mengatasi
keadaan jika terjadi suatu kondisi darurat, seperti cara
menanggulangi kecelakaan;
c. memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai tata
cara pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
beracun, seperti pengemudian secara aman,
pemeriksaan kesiapan kendaraan, hubungan muatan
dengan pengendalian kendaraan, persepsi keadaan
bahaya/darurat;
d. memiliki pengetahuan mengenai ketentuan pengangkutan
bahan/barang berbahaya dan beracun, seperti
penggunaan plakat, label dan simbol bahan/barang
berbahaya dan beracun;
e. memiliki kemampuan psikologi yang lebih tinggi daripada
pengangkut bahan/komoditi yang tidak berbahaya, seperti
tidak mudah panik, sabar, bertanggung jawab, tidak
mudah jenuh menghadapi pekerjaan dan situasi yang
monoton;
f. memiliki fisik yang sehat dan tangguh.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir170
(4) Pemenuhan persyaratan khusus pengemudi angkutan
bahan/barang berbahaya dan B3 harus dibuktikan dengan
adanya:
a. Sertifikat, yang diberikan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat
b. Surat Keterangan Dokter, untuk persyaratan khusus .
(5) Untuk mendapatkan sertifikat dan surat keterangan bagi
pengemudi angkutan bahan/barang berbahaya dan B3 harus
mengikuti pelatihan menyangkut tata cara pengangkutan,
pemuatan, pembongkaran, penggunaan alat-alat K3 dan
penanggulangan dalam keadaan darurat yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
Pasal 8
PEMBANTU PENGEMUDI
(1) Pembantu pengemudi bertugas memberikan bantuan yang
diperlukan kepada pengemudi agar pengangkutan
bahan/barang berbahaya dan beracun dapat dilaksanakan
sesuai kaidah keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja dan
tidak diizinkan mengemudi kendaraan.
(2) Pembantu pengemudi kendaraan pengangkut bahan/barang
berbahaya dan beracun wajib memenuhi persyaratan :
a. memiliki pengetahuan mengenai bahan/barang berbahaya
yang diangkutnya, seperti klasifikasi, sifat dan karakteristik
bahan berbahaya;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir171
b. memiliki pengetahuan mengenai bagaimana mengatasi
keadaan jika terjadi suatu kondisi darurat, seperti cara
menanggulangi kecelakaan;
c. memiliki pengetahuan mengenai ketentuan pengangkutan
bahan berbahaya, seperti penggunaan plakat, label dan
simbol bahan berbahaya;
d. memiliki kemampuan psikologi yang lebih tinggi daripada
pengangkut bahan/komoditi yang tidak berbahaya, seperti
tidak mudah panik, sabar, bertanggung jawab, tidak mudah
jenuh menghadapi pekerjaan dan situasi yang monoton;
e. memiliki fisik yang sehat dan tangguh.
(3) Pemenuhan persyaratan pembantu pengemudi dibuktikan
dengan:
a. Sertifikat, yang diberikan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat untuk persyaratan khusus.
b. Surat Keterangan Dokter, sebagai persyaratan khusus.
(4) Untuk mendapatkan sertifikat, pembantu pengemudi harus telah
mengikuti pelatihan mengenai tata cara pengangkutan,
pemuatan, pembongkaran, penggunaan alat-alat K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan penanggulangan
dalam keadaan darurat yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir172
Pasal 9
KESEHATAN PENGEMUDI DAN PEMBANTU PENGEMUDI
(1) Untuk kesehatan dan keselamatan kerja, pengemudi dan
pembantu pengemudi kendaraan pengangkut bahan/barang
berbahaya dan beracun wajib memiliki peralatan pelindung diri,
meliputi :
a. Pelindung pernafasan / masker;
b. Pelindung anggota badan;
c. Helm;
d. Kacamata pengaman;
e. Sarung tangan, baik dengan bahan karet, kain ataupun kulit
sesuai bahan/barang berbahaya dan beracun yang
ditangani;
f. Sepatu pengaman;
g. Pakaian kerja.
Pasal 10PERSETUJUAN PENGANGKUTAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA
DAN BERACUN
(1) Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan
pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang
tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, penjalaran
cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pemilik
angkutan bahan berbahaya wajib mengajukan permohonan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir173
persetujuan kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan
pengangkutan.
(2) Dalam rangka mengajukan permohonan, pemilik angkutan
bahan/barang berbahaya dan beracun dapat mengajukan
permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Darat dengan dilengkapi :
a. surat keterangan tentang nama, jenis dan jumlah bahan
berbahaya yang akan diangkut (MSDS / Material Safety
Data Sheet) yang dikeluarkan perusahaan yang
bersangkutan;
b. rekomendasi pengangkutan bahan berbahaya dari
instansi yang berwenang;
c. keterangan tentang tempat pemuatan, lintasan yang
dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat
pembongkaran;
d. daftar dan foto kendaraan yang akan digunakan untuk
mengangkut, yang dilengkapi salinan STNK dan Buku Uji;
e. waktu dan jadwal pengangkutan;
f. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
g. izin usaha angkutan, bagi pengangkutan yang dilakukan
dengan kendaraan umum;
h. prosedur penanggulangan keadaan darurat yang
diterapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
(3) Berkaitan dengan pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
beracun, maka instansi yang berwenang diharuskan
melakukan pengendalian sebagai berikut;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir174
a. Instansi yang berwenang yang dalam hal ini instansi
lingkungan hidup melakukan pengendalian dampak
lingkungan, berkaitan dengan pengelolaan bahan
berbahaya dan beracun (B3);
b. Dinas Perhubungan Kota / Kabupaten sesuai domisili
pengangkut, bahan/barang berbahaya dan beracun
diharuskan memenuhi persyaratan kendaraan
pengangkut.
(4) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap, Direktur Jenderal
memberikan jawaban tertulis.
(5) Surat persetujuan, berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
Pasal 11
PERSYARATAN KHUSUS KENDARAAN PENGANGKUT B3 YANG
MUDAH MELEDAK, HAS MANPAT, GAS CAIR, GAS TERLARUT
PADA TEKANAN ATAU PENDINGINAN TERTENTU DAN CAIRAN
MUDA MENYALA
Mengingat bahan/barang berbahaya dan B3 yang mudah
meledak, gas manpat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau
pendinginan tertentu dan cair mudah menyala, maka industri
angkutan barang harus membuat/menetapkan bahwa
persyaratan angkutan kendaraan yang mengangkut barang
tersebut adalah sebagai berikut;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir175
a. Indutri angkutan barang harus memenuhi aspek perancangan
kendaraan sebagai berikut :
a) perancangan dilakukan dibawah pengawasan automotive
engineer terdaftar;
b) rancangan kendaraan memenuhi persyaratan teknologi,
kelaikan jalan, keselamatan dan kelestarian lingkungan;
c) rancangan kendaraan harus mendapat sertifikat uji tipe dari
Direktur Jenderal;
b. Industri angkutan barang harus memenuhi aspek konstruksi
sebagai berikut :
a) konstruksi kendaraan harus kuat dan dibuat dari bahan
yang tahan api;
b) konstruksi kendaraan harus memberikan pertimbangan
teknologi pada berat kendaraan dan muatan, daya
penggerak, kerangka landasan, perangkat rem, ban,
karakteristik jalan, dsb;
c) sistim suspensi dan ban yang digunakan harus dapat
menjamin kestabilan kendaraan, terutama pada saat
membelok;
d) jarak tanah untuk komponen tangki dan peralatan
pengaman / pelindung tidak boleh kurang dari 250 mm
pada jarak 1 meter dari setiap sumbu atau 350 mm pada
lokasi lain, pada saat kendaraan belum dimuati;
e) sambungan bongkar / muat harus dipasangkan pada tangki
secara kaku dan berjarak tidak lebih dari 40 mm dibawah
bidang datar melalui garis sumbu gandar;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir176
f) tangki yang tidak dipasang secara permanen / tetap pada
kendaraan pengangkut B3 harus menggunakan pengikat
“twislocks” yang memenuhi persyaratan :
(a) mampu menahan gaya-gaya yang timbul pada saat
beban maksimum (muatan penuh);
(b) dapat dioperasikan secara mekanik dengan baik;
(c) pada arah vertikal mampu menahan beban 1,25 – 2
kali berat tangki bermuatan penuh berikut
peralatannya;
(d) pemilihan dan pemasangan twist locks harus
mendapat persetujuan dan pengesahan serta
ditunjukkan dengan sertifikat;
(e) twist locks harus diuji sekurang-kurangnya setiap 12
bulan sekali;
g) jarak antara bagian belakang ruang kemudi dengan bagian
tangki yang terdekat dengan ruang kemudi tidak boleh
kurang dari 75 mm;
h) bumper untuk melindungi dari kemungkinan benturan
langsung dari belakang yang memenuhi persyaratan :
(a) jenis material dan bentuk yang dipilih dapat menyerap
energi benturan yang terjadi sebanyak mungkin;
(b) sekurang-kurangnya 40 cm dari bagian belakang tangki
dan paling sedikit 15 cm di belakang setiap peralatan
kendaraan pengangkut B3 untuk keperluan proses
bongkar-muat;
(c) lebar bumper tidak boleh kurang dari lebar maksimum
tangki dan peletakannya harus sedemikian rupa
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir177
sehingga dapat melindungi dari setiap kemungkinan
terjadinya benturan dari belakang;
(d) rancangannya didasarkan pada beban yang besarnya
sama dengan 2 kali jumlah berat total kendaraan
beserta muatan penuhnya;
(e) dudukan bumper harus dikonstruksi langsung pada
kerangka landasan (chassis) dengan sambungan jenis
mur-baut dan tidak boleh sama sekali dipasangkan
langsung pada tangki;
i) pada komponen dimana terjadi kemungkinan kebocoran yang
dapat menyebabkan bahaya, harus dilengkapi dengan
pelindung atau penyalur kebocoran tersebut seperti akibat
korosi, percikan api, temperatur tinggi, kejutan dinamik,
semprotan akibat putaran suatu komponen, kerusakan
penyekat, dsb;
j) sistim saluran gas buang harus diletakkan sedemikian rupa
agar kemungkinan terjadinya bahaya dapat dihindarkan dan
memenuhi persyaratan :
(a) tidak boleh ada kebocoran;
(b) sistim pipa gas buang harus diletakkan jauh dari tangki;
(c) ujung pipa gas buang harus diarahkan dan dirancang
sedemikian rupa, sehingga letak tangki jauh dari
kemungkinan timbulnya percikan api;
k) ban yang digunakan memperhatikan beban maksimum yang
dapat diterima setiap ban dan tidak boleh melebihi “load rating”
ban tersebut;
l) sistim rem harus memenuhi persyaratan :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir178
(a) setiap sumbu kendaraan dilengkapi perangkat rem yang
sesuai dan memadai dan dapat dikendalikan terpusat
oleh pengemudi, sehingga perangkat rem pada setiap
sumbu dapat bekerja bersamaan (hampir bersamaan);
(b) .dilengkapi perangkat rem parkir yang sesuai dan harus
dalam keadaan siap dan dapat bekerja dengan baik;
(c) unjuk kerja rem dan rem parkir harus memenuhi
persyaratan ambang batas kelaikan jalan sesuai KM.8
Tahun 1989;
(d) waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan rem sekitar
0,35 detik sedangkan waktu releasenya 0,65 detik;
(e) dimungkinkan untuk penambahan atau pengurangan
gaya rem dari tuas pengontrol;
(f) rem harus mampu menghentikan kendaraan pada
kecepatan tertentu dalam jarak pengereman tertentu;
(g) sistim rem harus mempunyai minimum brake efisiensi
60% pada pedal force < 70 kg atau perlambatan
minimum 5 m/detik2 pada saat dimuati sebesar GCW-
nya;
(h) dilengkapi rem darurat yang dapat berfungsi meskipun
terjadi kehilangan tekanan rem;
(i) sistim rem harus mempunyai kemampuan minimal 60%
dari kemampuan maksimumnya, setelah dipakai 20 kali
pengereman dengan selang waktu antar pengereman
tidak lebih dari 60 detik;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir179
(j) rem parkir harus dapat menahan kendaraan pada
kemiringan maksimum (baik tanjakan maupun turunan)
yang ada pada lintasan kendaraan tersebut;
(k) kemampuan pengereman harus mampu bekerja dengan
baik, meskipun dalam keadaan sempat terendam air
atau pada cuaca hujan;
m) sistim suspensi harus dapat membagi beban pada setiap roda
secara merata kemanapun kendaraan bergerak dan
memenuhi persyaratan :
(a) konstanta pegas yang sesuai dengan kebutuhan yang
diminta oleh B3 yang akan diangkut;
(b) jarak transversal pegas harus diusahakan semaksimum
mungkin;
(c) batas kendor pegas suspensi pada saat ditekan maupun
ditarik harus dibatasi;
(d) peralatan anti-rolling harus dipasang pada suspensi;
(e) peredam kejut (shock-absorber) harus mampu
memberikan efek peredaman yang tepat untuk
menghindari goyangan dan kesulitan lain pada saat
berbelok;
n) bagian-bagian berputar yang beroperasi pada saat kendaraan
melakukan proses bongkar-muat dan karena lokasinya dapat
menimbulkan bahaya, harus diberi pelindung yang sesuai;
o) kendaraan harus dilengkapi peralatan pengaman bagi tangki
atau komponen lainnya dari kemungkinan kerusakan akibat
kegagalan pada tail shaft;
p) pemasangan batere kendaraan harus memenuhi ketentuan :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir180
(a) batere harus diletakkan sedemikian rupa sehingga
dapat menahan gerakan kendaraan berlebihan dan
harus diberi ventilasi yang baik;
(b) penempatan batere harus mudah dijangkau, dilindungi
dengan bahan tahan api dan tahan terhadap bahan
asam, serta pada terminalnya harus diberikan isolasi
listrik untuk mencegah hubungan singkat;
q) alat pemadam kebakaran kendaraan pengangkut B3 yang
mudah meledak, gas mampat, gas cair, gas terlarut pada
tekanan atau pendinginan tertentu, dan cairan mudah
menyala, harus memenuhi persyaratan :
(a) tipenya harus sesuai atau kompatibel dengan B3 yang
akan diangkut dengan jumlah minimum 1 buah;
(b) pemasangannya harus kuat dan aman, tetapi harus
mudah dilepas dan mudah dijangkau;
r) peralatan listrik bagi kendaraan pengangkut umum dapat
dianggap memenuhi persyaratan bagi kendaraan pengangkut
B3 yang tidak mudah atau tidak dapat terbakar;
s) Industri angkutan barang harus menetapkan/membuat bahwa
konstruksi tangki harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut;
(a) ketentuan IMO1, IMO2 atau IMO5, baik untuk iso-
container (isotank) maupun tangki fabrikasi lokal;
(b) tegangan rancangan maksimum untuk sembarang titik
pada dinding tangki tidak boleh melebihi tegangan
maksimum yang diizinkan yang dinyatakan dalam ASME
Code, atau 25% dari kekuatan tarik bahan dinding tangki;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir181
(c) kekuatan tarik bahan yang digunakan untuk perancangan
tidak boleh lebih besar dari 120% kekuatan tarik yang
dinyatakan dalam ASME Code atau ASTM;
(d) corrosion allowance tidak boleh ikut dimasukkan dalam
perhitungan tegangan;
(e) perhitungan tegangan harus mencakup tegangan akibat
tekanan internal, berat buatan, berat struktur yang
ditumpu oleh dinding tangki, dan tegangan normal akibat
perbedaan suhu muatan dengan suhu udara sekitarnya;
(f) tegangan yang terjadi karena beban statik dan dinamik
atau gabungannya;
(g) tegangan karena gaya aksial dan momen lentur yang
terjadi karena adanya percepatan sebesar 1 kali berat
kendaraan bermuatan penuh;
(h) tegangan tarik / tekan karena momen lentur yang terjadi
karena gaya vertikal sebesar 3 kali berat statis kendaraan
bermuatan penuh;
(i) tegangan rancangan maksimum untuk sembarang titik
pada dinding tangki harus dihitung secara terpisah untuk
keadaan isi dan kosong;
(j) tegangan yang terjadi karena tabrakan dihitung
berdasarkan tekanan rancangan tangki ditambah tekanan
dinamik akibat perlambatan sebesar 2g;
(k) ketebalan minimum dinding dan kepala tangki harus
dihitung berdasarkan tekanan rancangan serta beban-
beban luar lain, ditambah ketebalan untuk
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir182
corrosionallowance dan mechanical allowance sesuai
dengan B3 yang diangkut;
(l) bila terjadi kerusakan atau kegagalan tidak menyebabkan
kebocoran atau tumpahnya muatan yang ada dalam
tangki;
(m)tempelan yang ringan seperti pemegang plakat dan
pengikat rem harus dibuat dari bahan dengan kekuatan
yang lebih kecil daripada kekuatan dinding tangki dan
tebalnya tidak boleh melebihi 72% dari tempat dimana
tempelan tersebut dilekatkan, dan harus ditempelkan
pada tangki dengan menggunakan las kontinyu;
(n) pengelasan peralatan pada dinding tangki harus
dilakukan melalui landasan (pad) sehingga tidak ada
dampak negatif terhadap kekuatan tangki bila ada gaya
yang bekerja pada peralatan tersebut;
(o) plat yang berisi sejumlah informasi harus secara
permanen terpasang pada tangki atau strukturnya,
terbuat dari logam yang kompatibel dengan bahan
dinding tangki dan tidak berkarat, diletakkan di sebelah
kiri tangki, menghadap ke depan dan mudah dilihat.
Informasi pada plat tangki terdiri dari :
nama pembuat;
nomor izin rancangan tangki;
nomor seri tangki;
tanggal pembuatan;
tanggal pengujian;
bahan kepala tangki (kualitas dan tebal);
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir183
bahan dinding tangki (kualitas dan tebal);
kapasitas setiap rongga tangki, dari depan ke
belakang;
beban maksimum (dalam kg);
laju pemuatan (liter per menit);
laju pembongkaran (liter per menit);
t) Industri angkutan barang menetapkan/membuat bahwa tangki
yang digunakan harus memenuhi persyaratan IMO dan
dilakukan sertifikasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
u) Industri angkutan barang harus menetapkan bahwa khusus
tangki untuk bahan gas dan gas-cair, memenuhi persyaratan
sebagai berikut;
(a) perancangan dan pembuatannya harus sesuai dengan
Section VIII ASME Code;
(b) tekanan rancangan harus tidak kurang dari tekanan uap
bahan cair yang dimuat dalam tangki pada suhu
460Celcius, atau kurang dari 700 kPa, diambil yang
terbesar;
(c) bahan konstruksi tangki adalah baja paduan yang
sesuai dan cocok dengan jenis B3 yang diangkut dan
memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam
ASME Code atau ASTM;
(d) a.4.arah pengerolan terakhir pada plat yang digunakan
untuk dinding tangki harus sesuai dengan arah
melingkar dinding tangki;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir184
(e) diameter sambungan ulir ke tangki tidak boleh lebih
besar dari 50 mm, kecuali pemakaian sambungan
tersebut untuk peralatan tertentu yang tidak dapat
dielakkan;
(f) penyekat (baffle) harus dipasang pada tangki dengan
kapasitas lebih besar dari 15.000 liter, dengan dasar 1
penyekat untuk setiap 15.000 liter dan luasnya tidak
kurang dari 50% luas penampang melintang tangki;
(g) tangki dengan kapasitas lebih dari 5.000 liter harus
dilengkapi dengan manhole yang berdiameter tidak
kurang dari 400 mm;
(h) katup pengaman harus dilindungi sedemikian rupa,
sehingga bila kendaraan terguling maka lubang saluran
keluar katup harus tetap terbuka;
(i) Industri angkutan barang menetapkan bahwa setiap
tangki harus dicat dengan warna logam mengkilat atau
putih mengkilat;
(j) Industri angkutan barang menetapkan bahwa setiap
tangki harus dilengkapi komponen sebagai berikut :
fitting untuk pengisian;
fitting untuk pengeluaran, yang dapat juga
berfungsi untuk pengisian;
peralatan untuk pengeluaran dalam keadaan
darurat;
fitting untuk pengembalian uap (vapour return);
alat penduga isi muatan;
alat pengukur tekanan muatan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir185
alat pengukur suhu muatan (jika diperlukan);
v) Industri angkutan barang harus menetapkan bahwa khusus
tangki untuk bahan berbahaya cair, juga harus memperhatikan
:
(a) beban rancangan untuk tangki dan tumpuannya tidak
boleh lebih kecil daripada 2 kali massa total tangki
dengan perlengkapan dan muatannya;
(b) tegangan karena tekanan uap dan head statik cairan
harus ditambahkan pada tegangan karena beban statik.
Tekanan uap ini harus tidak lebih kecil dari 10 kPa
untuk tangki kecil dan 30 kPa untuk tangki besar;
(c) beban karena berat peralatan, reaksi tumpuan dan
gradien suhu harus ikut dipertimbangkan;
(d) tegangan kelelahan harus dihitung dan ditambahkan
pada tegangan statik;
(e) resultan beban, bila dimungkinkan harus dihitung
dengan penjumlahan vektor komponen-komponennya;
(f) bahan tangki dibuat dari baja atau aluminiun sesuai
persyaratan yang ditetapkan dalam Section VIII ASME
Code atau ASTM, dan harus kompatibel dengan
muatannya;
(g) bentuk tangki kecil dapat sembarang, sedangkan tangki
besar harus berbentuk silinder;
(h) dilengkapi rangka penguat untuk kepala dan sekat
tangki, dengan kecembungan sekat harus menghadap
kedepan untuk mengrangi dampak beban pengereman;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir186
(i) tangki harus diperkuat dalam arah melingkar dengan
rangka penguat dan sekat (bulkhead);
(j) sekat tangki harus diberi manhole untuk
menghubungkan rongga di kedua sisi sekat;
(k) beban yang berasal dari tumpuan harus dikenakan
pada rangka penguat melalui suatu bantalan (pad) atau
sirip (gusset) dengan luas bidang tumpu sebesar
mungkin;
(l) bila diperlukan pemisah cairan yang berbeda dalam 1
tangki, maka ketentuan mengenai sekatnya :
untuk tangki kecil, harus dilengkapi sekat
berdinding ganda atau sekat dengan cincin
pembersih atau sekat berdinding tunggal dengan
sambungan las di kedua sisinya;
(2)untuk tangki besar, harus bdilengkapi 2 buah
sekat dengan kecembungan saling berhadapan;
(m) rongga udara yang terjadi diantara 2 sekat atau cincin
pembersih atau cincin penguat luar / dalam harus
dilengkapi lubang berulir (terletak dibagian atas tangki
dan harus diberi sumbat) untuk keperluan venting dan
draining;
(n) bila dimungkinkan, perlengkapan tangki harus diikat pada
rangka bawah (skirt), jika tidak maka harus dirancang
sedemikian rupa agar patah lebih dahulu daripada
dinding tangki;
(0) setiap tangki harus dilengkapi alat pelindung pada saat
terguling, yang dapat berupa perisai, kubah (dome) yang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir187
dipasang pada tangki, atau penempatan komponen
peralatan didalam tangki;
(p) pengelasan dinding tangki dan perlengkapannya harus
sesuai dengan Section VIII ASME Code;
(q) setiap tangki harus dilengkapi manhole dengan ukuran
tidak lebih kecil dari 300 mm x 400 mm dan tutupnya
harus memenuhi syarat uji tekan;
(r) setiap lubang pengeluaran cairan harus dilengkapi dengan
internal shut-off valve yang dapat berfungsi dengan baik
pada tekanan rancangan pipa;
(s) setiap rongga tangki harus dilengkapi dengan vent normal
dan vent darurat yang harus dirancang dan dipasang
sedemikian rupa sehingga kebocoran cairan melalui vent
dapat dicegah pada waktu kendaraan terguling;
(t) tangki yang dirancang untuk bongkar muat dengan tutup
tertutup harus dilengkapi saluran vent cairan yang
memadai;
(u) motor penggerak pompa tangki harus dari jenis disel dan
tidak diizinkan memasang peralatan listrik pada motor
penggerak;
w) Industri angkutan barang menetapkan bahwa tangki portabel
harus memenuhi ketentuan :
(a) dirancang dan dibuat dngan dudukan yang kuat untuk
menahan beban yang terjadi dalam perjalanan;
(b) perlengkapan yang dirancang untuk menahan beban
(skid, pengikat, bracket, cradles, lifting lug, hold-downlug,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir188
dll) harus terpasang permanen pada tangki sesuai
dengan persyaratan untuk pembuatan tangki;
(c) dudukan tangki harus dirancang sedemikian rupa untuk
mencegah konsentrasi beban pada dinding tangki;
x) Industri angkutan barang menetapkan bahwa sambungan
pada tangki harus memenuhi persyaratan :
(a) ASME Code yang merinci pengerjaan dinding dan
kepala tangki;
(b) tata cara pengelasan dan keterampilan tukang las harus
sesuai dengan Section IX dari ASME Code dan
memperhatikan jumlah lintasan las, tebal pelat, panas
yang diberikan setiap lintasan las, elektroda las dan
catatan tentang proses pengelasan harus disimpan
pembuat tangki paling sediit 5 tahun;
(c) semua sambungan las memanjang harus diletakkan di
sisi atas badan tangki;
(d) tepi-tepi yang akan disambung dengan las dapat
disiapkan dengan proses pemotongan dengan las, asal
permukaan tersebut mengalami pencairan ulang pada
proses pengelasannya. Apabila tidak akan terjadi
pencairan ulang, maka permukaan tersebut harus
dipotong akhir sedalam 1,27 mm dengan alat potong
mekanik;
Pasal 12PERSYARATAN PERAKITAN/PEMBUATAN KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG B3
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir189
Karena barang B3 sangat sensisitif terhadap gesekan maupun
cuaca, maka industri perakitan angkutan barang /kendaraan barang
B3 harus mematuhi dan membuat/ dan memenuhi persyaratan
sebagai berikut;
a. rancangan kendaraan pengangkut B3 disetujui dan disahkan
instansi yang berwenang;
b. untuk kendaraan built-up, importir harus dapat menunjukkan
bukti tertulis kepada pejabat yang berwenang mememberikan
persetujuan dan pengesahan berupa sertifikat persetujuan
c. pengesahan yang dilegalisir pejabat negara asal yang
berwenang;
d. persetujuan dan pengesahan tersebut meliputi :
a) kendaraan;
b) wadah dan/atau kemasan;
c) peralatan dan perlengkapan lain yang biasa digunakan
untuk pengangkutan B3;
e. perakitan dan pembuatan kendaraan pengangkut B3 dilakukan
dibawah pengawasan automotive engineer terdaftar;
f. perakitan dan pembuatan kendaraan pengangkut B3 harus
dilakukan pada bengkel yang bersertifikat;
g. prototipe kendaraan pengangkut B3 harus mendapat
persetujuan dan pengesahan;
h. perakitan dan pembuatan kendaraan pengangkut B3 yang
memerlukan pengelasan harus dilakukan tenaga ahli las
bersertifikat.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir190
i. modifikasi dan/atau reparasi kendaraan pengangkut B3 hanya
boleh dilakukan mekanik dibawah pengawasan
automotiveengineer terdaftar pada bengkel yang mempunyai
sertifikat;
j. hasil modifikasi dan/atau reparasi hanya boleh dioperasikan
setelah mendapat persetujuan tertulis dari penguji khusus
kendaraan pengangkut B3 yang ditunjuk Direktur Jenderal;
k. modifikasi dan/atau reparasi besar hanya boleh dilakukan
apabila wadah dan/atau kemasan telah dinyatakan bebas dari
cairan dan uap mudah terbakar, dengan metode yang disetujui
dan disahkan;
l. modifikasi dan/atau reparasi dinyatakan besar, apabila
modifikasi dan/atau reparasi tersebut mempengaruhi rangka
landasan, wadah dan/atau kemasan, jaringan pipa,
pemasangan kembali wadah dan/atau kemasan, perubahan
rancangan wadah dan/atau kemasan, dan pekerjaan secara
umum dinyatakan sebagai pekerjaan panas;
m. modifikasi dan/atau reparasi yang memerlukan pengelasan
harus dilakukan tenaga ahli las bersertifikat;
n. hanya kendaraan pengangkut B3 yang telah bebas cairan dan
uap mudah terbakar yang boleh dirawat di setiap lokasi atau
setiap ruangan;
o. perawatan kendaraan pengangkut B3 yang bukan pekerjaan
panas yang belum bebas dari cairan dan gas mudah terbakar
harus dilakukan di ruangan khusus untuk reparasi dan
p. perawatan, dengan ketentuan ruangan harus disahkan oleh
penguji khusus kendaraan pengangkut B3;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir191
q. perawatan hanya boleh dilakukan apabila tidak terdapat
sumber api pada jarak kurang dari 8 (delapan) meter;
r. perawatan harus dilakukan oleh dan/atau dibawah
pengawasan mekanik yang mempunyai wewenang untuk
melakukan perawatan;
s. dalam kasus akan dilakukan reparasi darurat yang tidak
mengganggu wadah dan/atau kemasan, dapat dilakukan
dengan ketentuan :
a) pengemudi atau yang dinyatakan bertanggung jawab,
harus menunggu kendaraan yang bersangkutan selama
reparasi;
b) kendaraan harus ditempatkan di lokasi yang tidak terdapat
api dan/atau temperatur tinggi;
c) tidak ada sumber api yang berjarak kurang dari 8 (delapan)
meter;
d) reparasi darurat harus dilakukan oleh dan/atau dibawah
pengawasan mekanik yang ditunjuk.
Pasal 13
PERSYARATAN KHUSUS KENDARAAN PENGANGKUT B3
BERUPA PADATAN MUDAH MENYALA, OKSIDATOR,
PEROKSIDA ORGANIK, BAHAN BERACUN DAN MUDAH
MENULAR
(1) Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan Persyaratan
khusus kendaraan pengangkut B3 berupa padatan mudah
menyala, oksidator, peroksida, bahan beracun dan mudah
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir192
menular, maka industri kendaraan harus memperhatikan dan
membuat serta memenuhi aspek perancangan dengan
persyaratan sebagai berikut;
a. perancangan dilakukan dibawah pengawasan automotive
engineer terdaftar;
b. rancangan kendaraan memenuhi persyaratan teknologi,
kelaikan jalan, keselamatan dan kelestarian lingkungan;
c. rancangan kendaraan harus mendapat sertifikat uji tipe dari
Direktur Jenderal;
d. massa total maksimum tangki dan muatannya tidak melebihi
kapasitas kendaraan yang dinyatakan oleh pabrik
pembuatnya.
e. pengikat tangki ke kendaraan harus dirancang sebagai
tumpuan tangki;
f. bumper belakang dan pengikatnya harus dirancang dengan
dasar beban rancangan sebesar 40 ton atau 2 kali massa
kendaraan bermuatan penuh (diambil yang terkecil), terbagi
rata pada batang bumper dengan arah horizontal dan sejajar
dengan sumbu panjang kendaraan, atau dalam daerah yang
dibatasi oleh sudut 300 dari sumbu panjang kendaraan pada
bidang horizontal, dan tegangan kerja sebesar tegangan luluh
bahan bumper;
g. sistim rem udara untuk keadaan darurat pada kendaraan yang
ditarik harus dirancang dengan menggunakan katup darurat
“no-bleed back”, sehingga luapan kembali udara atau
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir193
pengurangan tekanan udara ke kendaraan penarik dapat
dijaga;
h. kendaraan dan kopling penghubungnya untuk 2 kendaraan
atau lebih yang dioperasikan secara bergandengan, harus
dirancang agar lintasan kendaraan yang ditarik tidak
menyimpang lebih dari 75 mm ke samping kiri maupun kanan
dari lintasan kendaraan yang menariknya;
i. tegangan rancangan maksimum tangki di sembarang titik tidak
boleh melebihi yang diizinkan dalam Section VIII ASME Code,
atau 25% dari kekuatan tarik bahan dinding tangki;
j. harus dirancang dan dibuat berdasarkan Section VIII ASME
Code, dengan kriteria :
(a) beban rancangan tangki dan tumpuannya tidak boleh
lebih kecil dari 2 kali massa total tangki dengan
perlengkapan dan muatannya;
(b) tegangan karena tekanan uap dan head static cairan
harus ditambahkan pada tegangan karena beban statik;
(c) beban karena berat peralatan, reaksi tumpuan dan
gradien suhu harus diperhitungkan;
(d) tegangan kelelahan harus ditambahkan pada tegangan
statik, kecuali bila dapat ditentukan dengan pengetesan;
(2) Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan
Persyaratan khusus kendaraan pengangkut B3 berupa padatan
mudah menyala, oksidator, peroksida, bahan beracun dan
mudah menular, maka industri kendaraan harus memperhatikan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir194
dan membuat serta memenuhi aspek konstruksi dengan
persyaratan sebagai berikut;
a. tangki kendaraan dibuat dengan persyaratan sebagai
berikut;
a) kekuatan tarik bahan dinding tangki tidak boleh lebih besar
dari 120% kekuatan tarik yang dinyatakan dalam AME
Code atau ASTM;
b) Coorosion allowance (cadangan korosi) tidak boleh
dimasukkan dalam perhitungan tegangan, yang mencakup
tegangan karena tekanan dari dalam, berat muatan, berat
struktur yang ditumpu dinding tangki, dan tegangan termal
akibat perbedaan suhu muatan dengan suhu udara
sekitarnya;
c) konsentrasi tegangan tarik, lentur dan puntir yang terjadi
pada tumpuan dinding tangki harus dihitung berdasarkan
ASME Code;
d) ketebalan minimal dinding dan kepala tangki adalah 4,75
mm untuk baja dan 6,85 mm untuk aluminium, kecuali
untuk tangki chlorine atau belerang dioksida;
e) ketebalan minimal dinding dan kepala tangki untuk
mengangkut chlorine atau belerang dioksida harus
ditambah cadangan korosi 20% atau 2,54 mm (diambil
yang terkecil);
f) tempelan yang ringan pada dinding tangki, seperti plakat
dan pengikat saluran rem, tebalnya tidak boleh lebih dari
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir195
72% dinding tangki dan harus dilas kontinu untuk
menghindari lubang yang mungkin menyebabkan korosi;
g) sudut alas segitiga sama kaki pada penampang lintang
tangki tidak boleh melebihi 620, kecuali untuk :
(a) tangki portabel dengan kapasitas < 10.000 liter,
sudut alas terbesar 640;
(b) tangki permanen, sudut alas terbesar 640;
h) kendaraan yang mengangkut kemasan tangki (tank
container) tidak dapat dipandang sebagai tangki;
i) jarak ke tanah dari komponen tangki dan peralatan
pelindung yang berada dalam daerah 1 meter dari poros
roda harus ≥ 250 mm, bila kendaraan dalam keadaan
kosong dan untuk titik lain diluar daerah 1 meter dari poros
roda harus ≥ 350 mm;
j) tangki harus dilindungi terhadap bahaya yang dapat terjadi
karena kerusakan pada tail shaft;
k) setiap tangki harus dilengkapi alat pemadam kebakaran
dengan jenis dan jumlah yang kompatibel dengan bahan
muatan;
l) tangki harus dilengkapi dengan saklar pemutus aki, kecuali
sirkuit yang mencatu instrumen tertentu yang tidak boleh
dimatikan, dan harus dipasang di sebelah kanan sisi
belakang ruang pengemudi sehingga terlihat jelas dan
mudah dijangkau seseorang dari luar ruang dan diberi
tanda dengan jelas;
m) tangki harus mempunyai tempat untuk menyimpan
peralatan keamanan yang mungiin diperlukan untuk
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir196
muatan khusus, dan harus mudah dijangkau dan tidak
berada dekat sambungan pengeluaran;
n) jarak dari sisi belakang ruang pengemudi ke titik terdekat
dari tangki tidak boleh kurang dari 75 mm;
b.penempatan alat pemadam kebakaran harus memenuhi
persyaratan :
a) terikat dengan kokoh dan dapat dilepas dengan cepat;
b) mudah dijangkau, tapi jauh dari titik sambungan slang;
c) bila diperlukan 2 alat pemakam kebakaran untuk 1 tangki,
maka 1 harus ditempatkan di sisi kiri belakang dan 1 di sisi
kanan depan;
d) bila hanya diperlukan 1 alat pemakam kebakaran, maka
alat tersebut harus dipasang di sisi keluaran tangki;
c. pipa pengisi dan pengeluaran yang terpasang tetap pada
tangki tidak boleh menjulur ≥ 40 mm dibawah bidang datar
yang melalui garis sumbu poros kendaraan;
(3) Industri kendaraan harus mematuhi atau membuat bahwa setiap
tangki harus dilengkapi bumper untuk perlindungan terhadap
tumbukan dari belakang, dengan memenuhi persyaratan :
a. jarak dari bagian dalam bumper ke bagian tangki yang
paling belakang harus tidak kurang dari 150 mm;
b. lebar bumper harus ≥ lebar tangki maksimum;
c. bumper harus dapat meneruskan gaya yang terjadi karena
tumbukan langsung ke rangka kendaraan;
d. bumper harus diikat pada rangka kendaraan dan tidak
boleh diikat langsung pada tangki;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir197
e. dilengkapi pelindung terhadap kendaraan kecil yang
mungkin menerobos kebawah bumper, jika roda terletak
600 mm dari permukaan bidang tumbukan dan jarak dari
bumper ke tanah lebih dari 600 mm;
(4) Industri kendaraan harus menetapkan, bahwa perisai harus
dipasang di tempat dimana tumpahan atau kebocoran bahan
muatan dapat menimbulkan bahaya;
(5) Industri kendaraan harus menetapkan bahwa pipa gas buang
harus diarahkan menjauhi tangki dan peralatannya;
(6) Industri kendaraan harus menetapkan bahwa beban
maksimum pada tiap ban tidak boleh melebihi daya dukung
tiap ban;
(7) Industri kendaraan harus menetapkan bahwa mesin dengan
poros berputar yang dioperasikan pada saat kendaraan
berhenti yang karena penempatannya dapat menimbulkan
bahaya, harus diberi pengaman secukupnya;
(8) Industri kendaraan harus menetapkan bahwa aki harus diikat
dengan kokoh supaya tidak bergeser pada waktu kendaraan
terguling, harus diberi ventilasi, dipasang di tempat yang mudah
dijangkau, diberi penutup yang tahan asam dan diberi insulasi
listrik di sekitar terminalnya;
(9) Industri kendaraan bahwa sistim kelistrikan ditetapkan dengan
syarat sebagai berikut :
a. kabel untuk kelistrikan harus dari jenis dengan 7 helai lilitan
dengan kapasitas arus yang memadai dan dilengkapi
dengan terminal dari jenis insulation gripping, kecuali kabel
aki dan starter;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir198
b. perkabelan di luar dan di belakang ruang pengemudi atau
pada kereta gandeng harus dipasang didalam pipa conduit
dengan “flared fitting” atau yang setaraf yang disetujui;
c. setiap sirkuit, kecuali sirkuit starter dan pengapian, harus
diproteksi memakai sekring atau pemutus sirkuit yang
direset secara manual;
d. sambungan saluran listrik antara kendaraan penarik dan
keretanya harus sesuai dengan persyaratan kelaikan jalan
yang berlaku;
e. tahanan listrik antara tangki dan rangka tangki, chassis
kereta, chassis kendaraan penarik, dan antar tangki dan
pipa penghubung ke slang keluaran tidak boleh melebihi 10
Ohm;
f. tahanan listrik antara semua komponen penghantar
kendaraan, dan antar tangki dan tanah tidak boleh melebihi
1 Mega Ohm;
(10) lampu untuk bongkar muat harus dilindungi dengan kawat
anyam berdiameter 3 mm dengan jarak anyam 12 mm, dan
dipasang di depan lensa dengan jarak 12 mm, kecuali bila
lensa tersebut dari jenis yang tahan pecah;
(11) kereta gandeng dan kereta tempel harus dilengkapi dengan
kait yang memenuhi persyaratan;
(12) kereta gandeng harus dilengkapi batang penarik dan alat-alat
untuk mengikatnya yang mempunyai struktur yang mampu
menarik beban dengan aman, dan dilengkapi alat pengaman
kegagalan batang penarik;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir199
(13) Industri kendaraan roda kelima pada kendaraan penarik
diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bagian bawahnya harus dipasang pada rangka kendaraan
yang memiliki bracket, pelat pemegang atau besi siku
dengan menggunakan baut yang memiliki ukuran dan
kekuatan yang memadai, serta tidak boleh mengakibatkan
retak, bengkok atau deformasi pada rangka;
b. bagian atasnya harus diikat ke kendaraan yang ditarik
dengan baut yang mempunyai keamanan yang sama
dengan bagian bawah roda kelima pada kendaraan
penarik;
c. harus memiliki mekanisme pengunci yang mampu
mencegah terpisahnya bagian atas dan bagian bawah roda
kelima, kecuali pelepas manual diaktifkan;
d. harus dapat mendistribusikan berat kotor kendaraan
penarik dan kendaraan yang ditarik pada gandar-gandar
kedua kendaraan tersebut, dan tidak mengganggu kemudi,
rem dan manuver dan operasi kendaraan;
(14) Industri kendaraan harus menetapkan bahwa untuk
pentanahan (grounding) harus ada paling tidak 1 batang logam
tahan karat yang dilas menjadi bagian terpadu dengan tangki,
kecuali menggunakan kabel yang digulung;
(15) Industri kendaraan harus menetapkan sistim rem dengan
persyaratan sebagai berikut :
a. sistim rem kendaraan atau gabungan beberapa kendaraan
bermotor terdiri dari :
a) sistim rem operasi normal;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir200
b) sistim rem parkir;
c) sistim rem darurat;
(16) Industri kendaraan harus menetapkan bahwa alat kendali rem
darurat harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau
pengemudi, meskipun terikat sabuk pengaman, dan dapat
digabungkan dengan sistim rem untuk berhenti;
(17) Industri kendaraan harus menetapkan bahwa sistim rem parkir
harus dapat menjaga kendaraan dalam kondisi muatan
apapun tetap berhenti, dan tidak dapat dilepaskan kecuali
diberikan energi yang cukup untuk pelepasannya;
(18) Industri kendaraan harus menetapkan atau membuat bahwa
sistim rem darurat pada kendaraan penarik harus dapat
menghentikan seluruh kendaraan apabila berhenti dengan
tiba-tiba;
(19) Industri kendaraan harus membuat atau menetapkan bahwa
untuk kendaraan dengan JBB kurang dari 5.000 kg harus
mampu berhenti dari kecepatan 35 km/jam pada jarak yang
tidak melebihi 22 m;
(20) Industri kendaraan harus menetapkan bahwa untuk kendaraan
dengan JBB lebih dari 5.000 kg harus mampu berhenti dari
kecepatan 35 km/jam pada jarak yang tidak melebihi 28 m;
(21) Industri kendaraan harus membuat kendaraan yang dilengkapi
rem udara, pada waktu menarik kendaraan lain yang
dilengkapi rem udara, harus dilengkapi 2 alat untuk
mengaktifkan sistim rem darurat kendaraan yang ditarik dan
salah satunya harus bekerja secara otomatis, sehingga
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir201
tekanan udara pada kendaraan penarik tidak kurang dari 20
psi dan tidak lebih dari 45 psi;
(22) Industri kendaraan harus membuat bahwa kendaraan harus
dilengkapi tanda (sinyal) yang terdengar dan terlihat oleh
pengemudi yang memberikan peringatan ketika terjadi
kerusakan pada pelayanan sistim rem;
(23) Industri kendaraan harus membuat bahwa kereta tempel harus
dilengkapi rem pada setiap roda, termasuk rem parkir;
(24) Industri kendaraan menetapkan bahwa untuk sambungan /
pengelasan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
a. tata cara pengelasan dan keterampilan tukang las harus
sesuai dengan Section IX ASME Code;
b. faktor yang harus diperhatikan :
a) jumlah lintasan las;
b) tebal pelat;
c) panas yang diberikan untuk setiap lintasan las;
d) elektroda las;
c. penyimpangan tidak boleh melebihi 25% dari tata cara
yang tercantum dalam ASME Code;
d. catatan tentang pengelasan harus disimpan pembuat
tangki sekurangnya 5 tahun dan harus dapat ditunjukkan
kepada yang berwenang atau pemilik tangki;
e. semua sambungan las memanjang harus diletakkan di sisi
atas badan tangki;
(24) khusus untuk tangki bahan berbahaya cair , industri kendaraan
harus membuat dengan persyaratan sebagai berikut:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir202
a. bahan tangki dapat dibuat dari baja atau aluminium dan
harus kompatibel dengan muatannya, serta sesuai dengan
Section VIII ASME Code atau ASTM;
b. bentuk tangki kecil dapat sembarang, tetapi tangki besar
harus berbentuk silinder;
c. kepala tangki ;
d. untuk tangki besar harus berbentuk cembung (dished)
dengan kedalaman tidak lebih kecil dari 250 mm, tidak
termasuk flange dengan jari-jari knuckle tidak lebih kecil
dari 50 mm;
e. untuk tangki kecil tidak lebih kecil dari 80 mm;
f. kecembungan dished bulkhead harus menghadap ke
depan untuk mengurangi dampak beban pengereman;
g. pemasangan sekat ke dinding tangki dengan perantaraan
suatu dudukan kadang-kadang diperlukan untuk muatan
korosif;
h. tangki harus diperkuat dalam arah melingkar dengan
rangka penguat, sekat atau bulkhead;
i. sekat harus diberi manhole untuk menghubungkan rongga
diantara kedua sisi sekat;
j. beban tumpuan harus dikenakan pada rangka penguat
melalui suatu bantalan (pad) dengan luas bidang tumpu
semaksimum mungkin;
k. pemisahan cairan dalam rongga yang bersebelahan :
a) untuk tangki kecil harus dilengkapi bulkhead
berdinding ganda atau bulkhead dengan cincin
pembersih;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir203
b) untuk tangki besar harus dilengkapi 2 bulkhead
dengan kecembungan saling berhadapan;
l. rongga udara yang terjadi diantara diantara 2 bulkhead
atau cincin pembersih harus dilengkapi lubang berulir untuk
keperluan “venting dan draining”;
m. perlengkapan tangki harus diikat pada rangka bawah atau
skirt, dan bila diikat pada bantalan yang dilas ke dinding
tangki, maka bantalan tersebut harus lebih tipis dari dinding
tangki dan meluas 25 mm diluar keliling ikatan serta
konsentrasi tegangannya minimum;
n. setiap tangki harus dilengkapi alat pelindung pada saat
terguling, yaitu :
a) untuk tangki kecil, berupa ”coaming” dengan
penampang U terbalik;
b) untuk tangki besar, berupa perisai atau kubah (dome)
yang dipasang pada tangki atau penempatan
komponen peralatan didalam tangki;
o. pengelasan dinding tangki dan perlengkapannya harus
sesuai dengan Section VIII ASME Code, dan logam pengisi
harus kompatibel dengan bahan dinding tangki dan
muatannya;
p. setiap tangki harus dilengkapi manhole dengan ukuran
tidak lebih kecil dari 300 mm x 400 mm dan tutup yang
memenuhi uji tekan;
q. setiap lubang pengeluaran harus dilengkapi internal shut-
off valve yang dapat berfungsi dengan baik pada tekanan
rancangan pipa;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir204
r. setiap rongga tangki harus dilengkapi vent normal dan vent
darurat yang dirancang dan dipasang sehingga jika terjadi
surge pada waktu kendaraan terguling, kebocoran dapat
dicegah;
s. tangki yang dirancang untuk diisi melalui sisi bawah harus
dilengkapi dengan perlindungan terhadap pengisian
berlebih;
t. perlengkapan pengisian terdiri dari :
a) pipa pengisi, dimana untuk pengisian melalui sisi atas
harus berakhir pada jarak lebih kecil dari 50 mm dan
untuk pengisian melalui sisi bawah lebih besar dari 35
mm, dan ujungnya harus dipotong miring 450 supaya
pancaran tidak menumbuk bagian tangki yang dapat
menimbulkan percikan;
b) penutup pipa pengisi, yang tidak boleh bocor setelah
melalui uji jatuh;
c) tongkat penduga;
d) pipa pengeluaran;
e) slang dan kopling;
f) pompa, dengan jenis yang sesuai dengan bahan
muatan dan dengan head dan kapasitas sesuai
kapasitas yang diperlukan, serta dilengkapi alat
pengatur tekanan otomatis;
g) motor bakar penggerak pompa dari jenis diesel, yang
dilengkapi pencekik (strangler) yang dioperasikan
secara manual dan alternator;
u. pelat merek yang dipasang pada tangki harus berisi informasi :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir205
a) nama pembuat;
b) nomor izin rancangan tangki;
c) nomor seri tangki;
d) tanggal pembuatan;
e) tanggal pengujian;
f) bahan kepala tangki (kualitas dan tebal);
g) bahan dinding tangki (kualitas dan tebal);
h) kapasitas setiap rongga tangki, dari depan ke belakang;
i) beban maksimum (kg);
j) laju pemuatan (liter per menit);
k) laju pembongkaran (liter per menit);
v. pelat merek harus dipasang permanen dan terbuat dari logam
yang kompatibel dengan bahan dinding tangki dan tahan karat,
serta tidak boleh dicat;
(25) khusus untuk tangki bahan berbahaya gas dan gas cair,
industri kendaraan harus membuat dan menetapkan dengan
persyaratan sebagai berikut :
a. perancangan dan pembuatannya harus sesuai Section VIII
ASME Code;
b. tekanan rancangan harus tidak kurang dari tekanan uap
bahan cair yang dimuat dalam tangki pada suhu 460
Celcius, atau tidak kurang dari 700 kPa (diambil yang
terbesar);
c. perhitungan beban dinamik harus dihitung berdasarkan
rasio isi massa;
d. bahan konstruksi tangki adalah baja paduan yang sesuai
dan cocok dengan muatannya;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir206
e. arah pengerolan terakhir dinding tangki harus sesuai
dengan arah melingkar dinding tangki;
f. penyekat harus dipasang pada tangki dengan kapasitas
lebih dari dari 15.000 liter, dengan dasar 1 penyekat untuk
setiap 15.000 liter;
g. tangki dengan kapasitas lebih dari 5.000 liter harus
dilengkapi dengan manhole dengan diameter tidak kurang
dari 400 mm;
h. katup pengaman harus dilindungi, sehingga bila kendaraan
terguling maka katup lubang saluran keluar harus tetap
terbuka;
i. setiap tangki harus dicat dengan warna logam mengkilat
atau putih mengkilat;
j. setiap tangki harus dilengkapi komponen sebagai berikut :
a) fitting untuk pengisian;
b) fitting untuk pengeluaran, yang dapat juga sebagai
fitting pengisian;
c) peralatan untuk pengeluaran dalam keadaan darurat;
d) fitting untuk pengembalian uap;
e) alat penduga isi muatan;
f) alat pengukur tekanan muatan;
g) alat pengukur suhu muatan (jika diperlukan);
k. komponen tangki harus mempunyai tekanan rancangan
tidak kurang dari tekanan rancangan tangki, dan dibuat dari
bahan yang kompatibel dengan bahan tangki;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir207
l. semua katup harus terbuat dari baja, besi malleable atau
besi liat (ductile iron) dengan pelumas yang kompatibel
dengan bahan muatan;
m. semua lubang, kecuali untuk katup pengaman dan lubang
pengukur tekanan dan level yang diameternya kurang dari
1,4 mm, harus dilengkapi katup dengan persyaratan :
a) untuk lubang dengan diameter lebih dari 25 mm harus
dipasang 1 internal excess-flow dan 1 quick closing
internal valve, atau 1 internal safety control valve;
b) untuk lubang dengan diameter kurang dari 25 mm
harus dipasang 1 internal excess-flow bersama
dengan shut-off valve manual;
c) satu internal non-return valve dan satu shut-off valve
manual, atau 1 internal safety control valve harus
dipasang pada lubang yang dipakai untuk aliran balik
by pass pompa;
n. sebuah shut-off valve harus dipasang pada ujung setiap
saluran cairan atau uap;
o. setiap lubang pengeluaran harus diberi tutup pelindung
yang diikat dengan rantai;
p. tangki dengan kapasitas sampai 15.000 liter harus
mempunyai mekanisme pengontrol quick-closing valve
yang dilengkapi 1 penutup jarak jauh, untuk lebih dari
15.000 liter diperlukan 2 penutup jarak jauh;
q. excess flow valve harus dipasang agar laju aliran pada
saluran di sisi hilir lebih besar dari laju aliran pada katup
tersebut;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir208
r. katup pengaman harus dipasang dengan persyaratan :
a) arah pancaran harus vertikal;
b) dirancang untuk dipasang didalam, kecuali bila bahan
muatan dapat menyebabkan katup tidak berfungsi
dapat dipasang diluar denga diberi pelindung;
c) pancaran uap harus langsung menuju atmosfer dan
tidak boleh menyemprot dinding tangki;
d) katup pelepas tekanan hidrostatik harus dipasang
diantara sepasang shut-off valve pada saluran cairan
untukmelepas tekanan hidrostatik ke atmosfer;
e) katup penutup manual harus dilengkapi roda atau
tangkai yang terpasang tetap;
f) perlengkapan untuk pengeluaran dalam keadaan
darurat harus mempunyai diameter tidak kurang dari
32 mm dan dilengkapi sarana untuk memasang slang;
s. perpipaan ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut :
a) tekanan rancangan perpipaan tidak boleh melebihi
tekanan rancangan tangki dan tekanan maksimum yang
dapat ditimbulkan sumber tekanan, seperti pompa;
b) sambungan pipa harus dari jenis sambungan las,
sambungan ulir, sambungan flens atau dengan union
yang digerinda mukanya, dengan gasket dan bahan
perapat sambungan yang kompatibel dengan bahan
muatan;
c) pipa yang difabrikasi harus diuji secara hidrostatis pada
tekanan 1,5 kali tekanan rancangan sebelum dirakit
dengan tangki;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir209
d) pipa yang telah dirakit dengan tangki harus diuji dengan
udara atau gas inert pada tekanan sebesar 700 kPa;
e) sambungan fleksibel hanya dipakai apabila diperlukan
untuk meredam getaran dengan panjang tidak lebih dari
1 meter, dan terbuat dari logam (bellow type) yang
tahan pecah atau slang karet dengan diameter tidak
lebih dari 50 mm;
f) setiap katup pembuang tekanan (bleed valve) harus
mempunyai sebuah lubangdengan diameter lebih kecil
dari 6 mm, dan diarahkan agar tidak menyemprot
dinding tangki, pipa dan perlengkapannya dan bahaya
terhadap manusia;
t. setiap tangki harus dilengkapi dengan alat pengukur level
cairan yang tetap dan variabel untuk menunjukkan
ketinggian pengisian standar;
u. alat pengukur level harus dilengkapi :
a) sensor pengukur;
b) lubang pengempes / pelepas tekanan alat pengukur
level yang tidak lebih besar dari 1,4 mm dengan
pemutar katup yang tidak terbuka pada saat operasi
normal (alat ukur yang mengempes ke atmosfer tidak
boleh digunakan jika bahan yang diangkut adalah vinyl
chloride atau methylamines);
c) tanda yang dipasang dekat alat ukur yang menunjukkan
standar pengisian “level pengisian standar ditetapkan
v. setiap tangki harus dilengkapi dengan alat pengukur tekanan
untuk menunjukkan tekanan didalam ruang uap, dengan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir210
diameter pipa penghubung ke tangki tidak boleh lebih dari
1,4 mm dan bahannya harus kompatibel dengan bahan yang
diangkut;
w. tangki yang mungkin diisi dengan bantuan alat pengukur
level variabel sampai level diatas alat pengukur level harus
dilengkapi termometer dengan jangkauan pengukuran
sekurangnya dari –300 sampai +300;
x. pompa dan kompresor harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a) untuk menangani muatan harus sesuai dengan muatan
tersebut dan dilengkapi dengan perangkat otomatis
yang mencegah tekanan rancangan tangki terlampaui;
b) pompa harus dilengkapi dengan alat ukur tekanan
seperti yang diapakai pada tangki, dan katup bypass
yang dipasang pada sisi keluar pompa perpindahan
positif atau sisi masuk;
c) sisi masuk dan keluar kompresor harus dihubungkan
dengan ruang uap tangki, dan harus dilengkapi sarana
untuk mencegah masuknya cairan dari dalam tangki ke
kompresor dan alat ukur tekanan;
d) penempatan alat pengatur pompa dan kompresor harus
diberi tanda jelas dan mudah dijangkau;
e) slang pemindah harus tebuat dari bahan yang
kompatibel dengan bahan yang diangkut dan lulus uji
kebocoran;
y. tangki harus dilengkapi perangkat untukmenympan slang
dan melindunginya selama perjalanan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir211
(26) khusus tangki bahan beracun industri kendaraan membuat
dengan persyaratan sebagai berikut :
a. tangki bahan beracun terdiri dari :
a) tangki jenis 1, yaitu tangki yang dirancang dengan
tekanan uap dari muatan pada 460C ditambah 1 Mpa;
b) tangki jenis 2, yaitu tangki yang dirancang dengan
tekanan uap dari muatan pada 460C ditambah 0,75
Mpa;
c) tangki jenis 3, yaitu tangki yang dirancang dengan
tekanan uap dari muatan pada 460C, atau tekanan
kerja untuk tangki yang tidak dibebani dengan tekanan
gas;
d) tangki jenis 4;
e) tangki jenis 5;
b. tangki jenis 1, 2 dan 3 dengan syarat sebagai berikut;
a) harus terbuat dari material yang cukup kebal terhadap
serangan muatan tangki, dilapisi bahan yang kebal
terhadap reaksi muatan, dan dibuat dari logam yang
cukup tebal;
b) harus dipasang 1 sekat melintang untuk tiap 15.000 kg
muatan atau 15.000 liter volume muatan;
c) setiap tangki dengan kapasitas lebih dari 5.000 liter
harus dilengkapi manhole yang diletakkan di kepala
tangki belakang, di tempat tersembunyi atau di atas
tangki;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir212
d) semua katup harus dilindungi dengan selubung yang
mampu menahan 2 kali massa tangki bermuatan penuh
pada arah sembarang;
e) tiap lubang pada tangki harus dilengkapi katup penutup
manual;
f) tiap tangki harus dilengkapi 1 – 2 alat pelepas tekanan
yang memenuhi standar tekanan bejana yang berlaku
dengan arah bukaan vertikal, dan bila muatannya
mudah terbakar maka kemampuan alat pelepas
tekanan harus ditentukan berdasarkan kapasitas tahan
apinya;
g) hubungan saluran keluar tangki tidak boleh
menggunakan kopling cepat lepas (quick-
releasecoupling);
h) khusus untuk muatan yang memerlukan tangki jenis 1
tidak boleh memasang pipa permanen, tidak boleh
dilengkapi pompa, dan tidak boleh memiliki bukaan
selain untuk manhole, katup pengaman, katup pembalik
uap dan katup pemindah cairan;
c. tangki jenis 4 dan 5 dengan syarat sebagai berikut;
a) bahan konstruksi harus mengikuti standar, yaitu baja
paduan rendah (AS1204, AS1205, AS1449), paduan
aluminium (AS1734, AS1866, AS1874), baja paduan
tinggi (yang disetujui pejabat berwenang), plastik yang
diperkuat fibreglass (AS2634 atau yang setara);
b) harus terbuat dari material yang cukup kebal terhadap
serangan muatan tangki, dilapisi bahan yang kebal
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir213
terhadap reaksi muatan, dan dibuat dari logam yang
cukup tebal;
d. tangki tidak boleh bocor, peyot atau menunjukkan tanda-
tanda kegagalan bila diisi air dengan temperatur tidak lebih
dari 380C dan tekanan dibawah 30 kPa untuk tangki
berbilik kecil atau 45 kPa untuk tangki berbilik besar;
e. ketebalan dinding tangki, rancangan tumpuan dan
penyambungannya yang dibuat dari logam harus dihitung
berdasarkan Standar Konstruksi Baja atau standar
konstruksi yang sesuai bila digunakan material lain;
f. tangki berbilik besar harus berpenampang lingkaran,
sedangkan tangki berbilik kecil dapat dibentuk sembarang;
g. tangki harus diperkuat kelilingnya dengan pengencang,
bulkhead atau sekat, atau kombinasinya;
h. sekat harus memiliki bukaan sebesar manhole, jika tidak
memiliki saluran keluar;
i. beban penyangga harus diterima oleh komponen penguat
dan terdistribusi seluas mungkin melalui pad, gusset dan
sebagainya;
j. untuk mencegah berkontaknya 2 cairan yang berbeda dalam
2 bilik yang berdampingan, harus dipisahkan dengan
dinding bulkhead ganda;
k. ruang udara antara bulkhead ganda atau didalam / diluar
cincin pengencang harus dilengkapi dengan bukaan berulir
untuk keperluan pengudaraan dan pengeringan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir214
l. komponen pembantu dan perlengkapan pemegangnya
harus ditempelkan pada rangka bawah atau skirting bila
memungkinkan;
m. setiap tangki harus dilengkapi dengan alat pelindung pada
saat terguling, berupa :
a) coaming” dengan penampang U terbalik;
b) perisai atau kubah (dome);
n. pengelasan untuk sambungan struktur atau tempelan
peralatan, landasan pemegang dan sebagainya harus
memenuhi standar pengelasan, dengan bahan yang sesuai
dengan bahan tangki dan muatannya;
o. bila muatan tangki tergolong bahan berbahaya Kelas 6.1,
maka tiap bilik tangki harus dilengkapi lubang angin atau
alat untuk melepas tekanan kompartemen secara manual;
p. pipa dan perlengkapan yang dimaksudkan untuk
menangani muatan tangki harus cocok dengan sifat
muatan, laju aliran dan tekanan yang diperlukan, serta
dilengkapi peralatan pengaman terhadap kegagalan sistim
pemipaan;
q. pompa untuk menangani muatan tangki harus cocok
dengan muatan tangki, laju aliran dan tekanan yang
diperlukan, serta dirancang untuk menjamin tekanan dari
bagian manapun tidak dilampaui dan harus dilengkapi
pengatur yang ditandai dengan jelas dan mudah dijangkau;
r. pelat merek yang dipasang pada tangki harus berisi
informasi :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir215
a) nomor persetujuan rancangan tangki yang dikeluarkan
pihak berwenang;
b) nomor Standar Indonesia;
c) nomor seri tangki;
d) tanggal pembuatan;
e) tanggal pengujian;
f) bahan kepala tangki (kualitas dan tebal);
g) bahan dinding tangki (kualitas dan tebal);
h) kapasitas setiap rongga tangki, dari depan ke belakang;
i) muatan cairan maksimum (kg);
j) laju pemuatan maksimum (liter per menit);
k) laju pembongkaran maksimum (liter per menit);
s. tangki portabel dengan syarat sebagai berikut;
a) spesifikasi tangki portabel untuk benda padat berbahaya
berbentuk serbuk atau serpihan :
(a) dapat berbentuk silinder, konis, kotak dan lainnya;
(b) kapasitas gross tangki untuk operasional tidak boleh
melebihi perancangan, kualifikasi, uji getar dan uji
jatuh;
(c) semua bahan konstruksi harus dari logam dan harus
tidak akan mengalami corrosion cracking, kecuali
gasket, alat pelepas tekanan, dudukan katup, pelapis
dan lapisannya;
(d) alat untuk mengangkat, pelindung fitting, katup-katup,
alat pelepas tekanan dan penutup harus terbuat dari
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir216
bahan yang secara elektrolitik kompatibel dengan
muatan;
b) persyaratan bahan tangki portabel (semua plat tipis, plat,
bahan yang diekstrusi untuk dinding tangki, kepala tangki,
sekat pembatas dan pemisah) dengan klasifikasi;
(a) paduan aluminium dengan persyaratan sebagai
berikut;
kekuatan yield minimum 165,475 MPa;
kekuatan ultimate minimum 206,845 MPa;
perpanjangan minimim 8% untuk benda uji standar 5
cm;
(b) baja sedang (mild steel) dengan persyaratan sebagai
berikut;
kekuatan yield minimum 172,370 MPa;
kekuatan ultimate minimum 310,265 MPa;
perpanjangan minimim 20% untuk benda uji standar
5 cm;
(c) baja paduan rendah karbon rendah dengan
persyaratan sebagai berikut;
kekuatan yield minimum 310,370 MPa;
kekuatan ultimate minimum 413,690 MPa;
perpanjangan minimim 25% untuk benda uji standar
5 cm;
(d) baja tahan karat dengan persyaratan sebagai berikut;
kekuatan yield minimum 172,370 MPa;
kekuatan ultimate minimum 482,636 MPa;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir217
perpanjangan minimim 30% untuk benda uji standar
5 cm;
(e) paduan magnesium, harus sesuai dengan ASTM B-90-
69, Grade ZE-10A;
c) sambungan antara dinding tangki, kepala, sekat pembatas
dan pemisah harus memenuhi persyaratan :
(a) untuk kekuatan sambungan las paduan aluminium dan
paduan magnesium dengan syarat sebagai berikut;
semua sambungan harus dibuat dengan cara
praktek yang dikenal baik;
efisiensi sambungan tidak boleh kurang dari 85%
kekuatan bahan aslinya;
sambungan harus dilakukan dengan proses
pengelasan gas inert dan logam pengisi sesuai
saran pemasok;
(b) untuk kekuatan sambungan baja sedang (mild steel),
baja paduan rendah berkekuatan tinggi (highstrength
low alloy steel) dan baja tahan karat austenitik dengan
syarat;
semua sambungan harus dibuat dengan cara praktek
yang dikenal baik;
efisiensi sambungan tidak boleh kurang dari 85%
kekuatan bahan induk;
(c) untuk semua persyaratan tersebut, harus memenuhi uji
kesesuaian yang dilakukan sampai benda uji putus
untuk menentukan kekuatan tariknya dengan syarat;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir218
benda uji terdiri dari 2, yaitu 1 dari bahan induk dan
1 dari sambungan lasan yang digunakan pada
tangki;
setiap spesimen harus dibuat menurut ASTM
Standard E8-81 untuk bahan logam dan ASTM
Standard B557-81 untuk paduan aluminium dan
paduan magnesium.
d) tangki yang direncanakan untuk ditumpuk pada waktu
penyimpanan harus dilengkapi penyangga beban yang
mampu menahan beban paling tidak 3 kali kapasitas gross
tangki;
e) setiap tangki harus dikonstruksi dengan mounting yang kuat
sebagai dudukan pada waktu diangkut;
f) sistim pengikat tangki harus mampu menahan beban statik
berikut tanpa menyebabkan deformasi permanen yang
signifikan pada tangki;
g) kapasitas tangki tidak boleh leboh dari 3.850 kg;
h) setiap lubang pengisian dan pengeluaran harus diberi
penutup;
i) penutup berbentuk cincin pengunci drum dengan diameter
maksimim 584 mm dapat digunakan, dan terbuat dari pelat
setebal 12 gage dan dilengkapi sepasang luabang untuk
baut beserta mur pengaman;
i) tangki yang memunyai lubang keluaran berbentuk hooper
harus dilengkapi tutup yang dapat menahan isi tangki sesuai
uji getar dan uji jatuh;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir219
k) pengujian kebocoran dilakukan secara pneumatik atau
hidrostatik dengan tekanan minimum 13.790 Pa (2 psi)
dikenakan pada seluruh bagian tangki;
l) dudukan tangki portabel harus dirancang dan dibuat dengan
dudukan berupa skid yang kuat untuk menahan beban yang
terjadi dalam perjalanan dan dapat mencegah konsentrasi
beban pada dinding tangki;
Pasal 14
PERSYARATAN PERAKITAN KENDARAAN
(1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan kendaraan
dalam pengangkutan B3, maka persyaratan perakitan
kendaraan yang akan dipenuhi oleh industri kendaraan adalah
sebagai berikut
(a) rancangan kendaraan pengangkut B3 disetujui dan
disahkan instansi yang berwenang;
(b) untuk kendaraan built-up, importir harus dapat
menunjukkan bukti tertulis kepada pejabat yang berwenang
mememberikan persetujuan dan pengesahan berupa
sertifikat persetujuan dan pengesahan yang dilegalisir
pejabat negara asal yang berwenang;
(c) persetujuan dan pengesahan tersebut meliputi :
a) kendaraan;
b) wadah dan/atau kemasan;
c) peralatan dan perlengkapan lain yang biasa digunakan
untuk pengangkutan B3;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir220
(d) perakitan dan pembuatan kendaraan pengangkut B3
dilakukan dibawah pengawasan automotive engineer
terdaftar;
(e) perakitan dan pembuatan kendaraan pengangkut B3 harus
dilakukan pada bengkel yang bersertifikat;
(f) prototipe kendaraan pengangkut B3 harus mendapat
persetujuan dan pengesahan;
(g) perakitan dan pembuatan kendaraan pengangkut B3 yang
memerlukan pengelasan harus dilakukan tenaga ahli las
bersertifikat.
(h) Memenuhi aspek modifikasi, reparasi dan perawatan
sebagai berikut :
a) modifikasi dan/atau reparasi kendaraan pengangkut B3
hanya boleh dilakukan mekanik dibawah pengawasan
automotiveengineer terdaftar pada bengkel yang
mempunyai sertifikat;
b) hasil modifikasi dan/atau reparasi hanya boleh
dioperasikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari
penguji khusus kendaraan pengangkut B3 yang ditunjuk
Direktur Jenderal;
c) persyaratan kondisi untuk perawatan tangki :
d) isi tangki harus diukur untuk meyakinkan tangki tidak
diisi melebihi batas;
e) pekerjaan panas tidak boleh dilakukan diluar atau
didalam ruang bengkel, jika tangki atau komponennya
belum terbebas dari cairan atau bas berbahaya dan izin
pengerjaan belum dikeluarkan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir221
f) pekerjaan pembebasan gas harus dilakukan di tempat
yang jaraknya terhadap nyala api > 15 m, baik di udara
terbuka atau ruang khusus dengan dinding setengah
terbuka;
g) jika pekerjaan panas diizinkan meskipun tangki belum
terbebas dari gas, maka :
(a) sekeliling tangki harus bebas gas selama pekerjaan
berlangsung;
(b) alat pemadam kebakaran tersedia di tempat;
(c) slang pemadam kebakaran harus dalam jangkauan;
(d) kendaraan tidak boleh diparkir dekat sumber panas
yang dapat memanaskan isi tangki, sehingga isi
tangki keluar melalui vent;
(e) jika personil perlu masuk kedalam tangki, maka
harus dikeluarkan izin sebelum pekerjaan dimulai;
(2) Dalam menjamin keandalan midifikasi/perbaikan tangki, maka
industri membuat dengan persyaratan sebagai berikut;
a. bila tangki pecah karena kecelakaan, maka tangki dapat
dibangun kembali ke rancangan aslinya dan harus diuji
seperti tangki baru sebelum disetujui dipakai kembali;
b. bila rancangan dasar atau struktur dasarnya berubah,
maka rancangan tersebut harus dikaji kembali dan
disetujui kembali sesuai standar yang berlaku;
c. pengujian secara berkala sekurang-kurangnya setiap 2
tahun, harus dilakukan terhadap kekedapan penutup
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir222
lubang masuk, katup, termasuk katup penangkap uap
dengan tekanan 25 kPa;
d. sekurang-kurangnya setiap 2 tahun, P/V vent (pressure-
vacuum vents) harus dilepas, dibongkar dan
dibersihkan, dan O-ring dan seal harus diganti yang
baru, serta jika telah dirakit kembali harus diuji sesuai
tata cara yang ditentukan;
Pasal 15PERSYARATAN KHUSUS KENDARAAN PENGANGKUT B3 BERUPABAHAN RADIOAKTIF, BAHAN KOROSIF DAN BAHAN BERBAHAYA
LAINNYA
(1) Mengingat barang beracun atau B3 berupa bahan radioaktif,
bahan korosif dan bahan lainnya cukup berbahaya di dalam
proses pengangkutan, maka indsutri kendaraan harus memenuhi
aspek perancangan kendaraan dengan persyaratan sebagai
berikut;
a. perancangan dilakukan dibawah pengawasan automotive
engineer terdaftar;
b. rancangan kendaraan memenuhi persyaratan tekhnologi,
kelaikan jalan, keselamatan dan kelestarian lingkungan;
c. rancangan kendaraan harus mendapat sertifikat uji tipe dari
Direktur Jenderal;
(2) Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan
pengangkutan, maka industri kendaraan membuat konstruksi
kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut ;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir223
a. konstruksi kendaraan harus kuat dibuat dari bahan yang
tahan api dan tidak mudah korosi
b. konstruksi kendaraan harus memberikan pertimbangan
tekhnologi pada berat kendaraan dan muatan, daya
penggerak, kerangka landasan, perangkat rem, ban,
karakteristik jalan, dsb;
c. sistim suspensi harus dapat membagi beban pada setiap
roda secara merata kemanapun kendaraan bergerak dan
memenuhi persyaratan :
a) konstanta pegas yang sesuai dengan kebutuhan yang
diminta oleh B3 yang akan diangkut;
b) jarak transfersal pegas harus diusahakan semaksimum
mungkin;
c) batas kendor pegas suspensi pada saat ditekan
maupun ditarik harus dibatasi;
d) peralatan anti rolling harus dipasang pada suspensi;
e) peredam kejut (shock-absorber) harus mampu
memberikan efek peredam yang tepat untuk
menghindari goyangan dan kesulitan lain pada saat
berbelok;
(3) Persyaratan komponen laiinya yang harus dilakukan industri
untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam
pengangkutan barang B3 dan sejenis adalah sebagai berikut;
a. jarak dari setiap komponen kendaraan ke tanah harus
memenuhi persyaratan bahwa jarak ke tanah dari
komponen tangki serta peralatan pelindung yang berada
dalam daerah 1 m dari poros roda harus sama atau lebih
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir224
besar dari 250 mm, bila kendaraan dalam keadaan kosong.
Jarak ketanah dari titik lain di luar daerah 1 m dari poros
roda harus tidak kurang dari 350 mm;
b. pipa pengisi dan pengeluaran yang terpasang tetap pada
tengki tidak boleh menjulur lebih dari 40 mm di bawah
bidang datar yang melalui garis sumbu poros kendaraan;
c. pengikat tangki ke kendaraan harus dirancang sebagai
tumpuan tangki;
d. jarak dari sisi belakang ruang pengemudi ke titik terdekat
dari tangki tidak boleh lebih kecil dari 750 mm. Untuk
kendaraan dengan kereta tempel jarak ini diukur pada
semua sudut dudukan kereta tempel;
e. bumper untuk melindungi kemungkinan tumbukan dari
belakang dengan persyaratan :
f. jarak dari bidang tumbukan ke bagian tangki yang paling
belakang harus tidak kurang dari 150 mm ;
g. bagian dalam dari bemper harus berjarak tidak kurang dari
150 mm dari tangki atau komponennya ;
h. lebar bemper harus sama atau lebih besar dari pada lebar
tengki maksimum ;
i. bemper harus dapat meneruskan gaya dari tumbukan ke
rangka kendaraan ;
j. bemper harus diikat pada rangka kendaraan dan tidak
boleh diikat langsung pada tengki ;
k. bemper belakang dan pengikatnya harus dirancang tahan
menerima beban sebesar 40 ton atau dua kali massa
kendaraan bermuatan penuh (diambil dari yang terkecil)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir225
terbagi rata pada batang bemper, dengan arah horizontal
dan sejajar dengan sumbu panjang kendaraan atau dalam
daerah yang dibatasi oleh sudut 30 derajat dari sumbu
panjang kendaraan pada bidang horizontal, tegangan kerja
sebesar tegangan luluh dari bahan bemper ;
l. bila roda terletak pada 600 mm dari permukaan bidang
tumbukan pada bemper, dan bila jarak dari bemper ke
tanah lebih dari 600 mm, maka kendaraan harus dilengkapi
dengan perisai kolong.
m. pada komponen dimana terjadi kemungkinan kebocoran
yang dapat menyebabkan bahaya, harus dilengkapi
dengan pelindung atau penyalur kebocoran tersebut akibat
korosi,percikan api, temperatur tinggi, kejutan dinamik,
semprotan akibat putaran suatu komponen, kerusakan
penyekat, dsb;
n. sistim saluran gas buang harus diletakan sedemikian rupa
agar kemungkinan terjadinya bahaya dapat dihindarkan
dan memenuhi persyaratan :
o. tidak boleh ada kebocoran;
p. sistim pipa gas buang harus diletakan jauh dari tangki;
q. ujung pipa gas buang harus diarahkan dan dirancang
sedemikian rupa, sehingga letak tangki jauh dari
kemungkinan timbulnya percikan api;
r. ban yang digunakan memperhatikan beban maksimum
yang dapat diterima setiap ban dan tidak boleh melebihi
“load rating” ban tersebut;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir226
s. sistim rem terdiri dari sistim rem utama dan sistim rem
darurat , dan sistim rem utama harus memenuhi
persyaratan :
t. setiap sumbu kendaraan dilengkapi dengan perangkat rem
yang sesuai dan memadai serta dapat dikendalikan secara
terpusat oleh pengemudi, sehingga perangkat rem pada
setiap sumbu dapat bekerja bersamaan;
u. dilengkapi dengan perangkat rem parkir yang sesuai dan
harus dalam keadaan siap serta dapat bekerja dengan
baik;
v. unjuk kerja rem (hand brake) dan rem parkir harus
memenuhi persyaratan ambang batas kelaikan jalan sesuai
KM. 8 Tahun 1989;
w. waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan rem sekitar
0,35 detik sedangkan waktu realisasinya 0,65 detik;
x. dimungkinkan untuk penambahan atau pengurangan gaya
rem dari tuas pengontrol;
y. rem harus mampu menghentikan kendaraan pada
kecepatan tertentu dalam jarak pengereman tertentu;
z. sistim rem harus mempunyai minimum brake efisiensi 60%
pada pedal porce < 70 kg. atau perlambatan minimum 5
m/detik2 pada saat dimuati GCW-nya;
(4) Dalam keadaan darurat, dimana diperlukan pengereman secara
tiba-tiba maka industri kendaraan harus membuat dengan
persyaratan sebagai berikut;
a. dilengkapi rem darurat yang dapat berfungsi meskipun
terjadi kehilangan tekanan rem;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir227
b. sistim rem harus mempunyai kemampuan minimal 60%
dari kemampuan maksimumnya, setelah dipakai 20 kali
pengereman dengan selangwaktu antara pengereman
tidak lebih dari 60 detik;
c. rem parkir harus dapat menahan kendaraan pada
kemiringan maksimum (baik tanjakan maupun turunan)
yang ada pada lintasan kendaraan tersebut;
d. kemampuan pengereman harus mampu bekerja dengan
baik dalam keadaan sempat terendam air atau pada cuaca
hujan;
e. rem pada kereta full trailer, semi trailer, pol trailer yang
mempunyai JBB 1.500 kg atau kurang, harus dilengkapi
dengan rem jika berat kereta yang digandeng melebihi 40%
dari JBB kendaraan penariknya;
f. full trailer atau pole trailer ber-roda 4 yang beratnya 1500
kg atau kurang, harus dilengkapi dengan rem jika berat
gandengan yang ditarik lebih besar dari 40% kendaraan
penariknya;
g. Sistim rem darurat harus memenuhi persyaratan :
a) dapat dioperasikan oleh pengemudi walaupun dalam
keadaan kritis;
b) rem darurat ditempatkan sedemikian rupa, sehingga
mudah dijangkau oleh pengemudi;
h. kendaraan harus dilengkapi peralatan pengaman bagi
tangki atau komponen lainnya dari kemungkinan kerusakan
akibat kegagalan pada tail shaft;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir228
(5) Pemasangan batere oleh industri atau pemilik kendaraan harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut;
a. pemasangan batere harus memenuhi ketentuan :
b. batere harus diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat
menahan gerakan kendaraan berlebihan dan harus
diberi ventilasi yang baik;
c. penempatan batere harus mudah dijangkau, dilindungi
dengan bahan tahan api dan tahan terhadap bahan
asam, serta pada terminalnya diberikan isolasi listrik
untuk mencegah hubungan singkat;
(6) Industri kendaraan harus mendisain kendaraan memiliki alat
pemadam kebakaran kendaraan pengangkut B3 yang mudah
meledak, gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan
atau pendinginan tertentu, dan cairan mudah menyala, harus
memenuhi persyaratan :
a) tipenya harus sesuai dengan atau kompatibel dengan
B3 yang akan diangkut dengan jumlah minimum 1 unit;
b) pemasangannya harus kuat dan aman tetapi harus
mudah dilepas dan mudah dijangkau;
(7)peralatan listrik bagi kendaraan pengangkut umum dapat
dianggap memenuhi persyaratan laik jalan bagi kendaraan
pengangkut B3 yang tidak mudah atau tidak dapat terbakar;
(8) Di dalam menentukan konstruksi tangki, industri kendaraan
harus harus mempertimbangkan dan mematuhi ketentuan
sebagai berikut :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir229
a. ketentuan IMO1, IMO2 atau IMO5, baik untuk iso-container
(isotank) maupun tangki pabrikasi lokal;
b. tegangan rancangan maksimum untuk sembarang titik
pada dinding tangki tidak boleh melebihi tegangan
maksimum yang diizinkan yang dinyatakan dalam ASME
Code, atau 25% dari kekuatan tarik bahan dinding tangki;
c. kekuatan tarik bahan yang digunakan tidak boleh lebih
besar dari 120% kekuatan tarik yang dinyatakan dalam
ASME Code atau ASTM;
d. corrosion allowance tidak boleh ikut dimasukkan dalam
perhitungan tegangan;
e. perhitungan tegangan harus mencakup tegangan akibat
tekanan internal, berat muatan, berat struktur yang ditumpu
oleh dinding tangki, dan tegangan normal akibat perbedaan
suhu muatan dengan suhu udara sekitarnya;
f. tegangan yang terjadi karena beban statik dan dinamik
atau gabungannya;
g. tegangan karena gaya aksial dan momen lentur yang
terjadi karena adanya percepatan sebesar satu kali berat
kendaraan bermuatan penuh;
h. tegangan tarik atau tekan karena momen lentur yang
terjadi karena gaya vertikal sebesar tiga kali berat statis
kendaraan bermuatan penuh;
i. tegangan rancangan maksimum untuk sembarang titik
pada dinding tangki harus dihitung secara terpisah untuk
keaadaan isi dan kosong;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir230
j. tegangan yang terjadi karena tabrakan dihitung
berdasarkan tekanan rancangan tangki ditambah tekanan
dinamik akibat perlambatan sebesar 2 gram;
k. ketebalan minimal dinding dan kepala tangki harus adalah
4,75 mm untuk baja dan 6,85 mm untuk alumunium,
kecuali untuk tangki chlorine atau belerang dioksida;
l. tangki cargo yang digunakan untuk mengangkut chlorine
atau belerang dioksida harus dibuat dari baja;
m. ketebalan dinding dan kepala tangki harus ditambah
cadangan korosi (corrosion allowance) 20% atau 2,54 mm;
n. untuk tangki chlorine ketebalan dindingnya paling sedikit
3,2 mm setelah ditambah cadangan korosi;
o. bila terjadi kerusakan atau kegagalan tidak menyebabkan
kebocoran atau tumpahnya muatan yang ada dalam tangki;
p. tempelan yang ringan seperti pemegang plakat dan
pengikat rem harus dibuat dari bahan dengan kekuatan
yang lebih kecil dari pada kekuatan dinding tangki dan
tebalnya tidak boleh melebihi 72% dari tempat dimana
tempelan tersebut dilekatkan, dan harus ditempelkan pada
tangki dengan menggunakan las kontinyu;
q. pengelasan peralatan pada dinding tangki harus dilakukan
melalui landasan (pad) sehingga tidak ada dampak negatif
terhadap kekuatan tangki bila ada gaya yang bekerja pada
peralatan tersebut;
r. plat yang berisi sejumlah informasi harus secara permanen
terpasang pada tangki atau strukturnya, terbuat dari logam
yang kompatibel dengan bahan dinding dan tidak berat,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir231
diletakan disebelah kiri tangki, menghadap ke depan dan
mudah dilihat. Informasi pada plat tangki terdiri dari :
a) nama pembuat;
b) nomor izin rancangan tangki;
c) nomor seri tangki;
d) tanggal pembuatan;
e) tanggal pengujian;
f) bahan kepala tangki (kualitas dan tebal);
g) bahan dinding tangki (kualitas dan tebal);
h) kapasitas setiap rongga tangki, dari depan ke
belakang;
i) beban maksimum (dalam kg);
j) laju pemuatan (liter permenit);
k) laju pembongkaran (liter permenit).
s. perancangan dan pembuatan tangki untuk bahan B3 bahan
gas dan gas cair, tumpuan dan penghubunganya harus
sesuai dengan Section VIII ASME Code;
t. tangki untuk bahan gas dan gas cair harus memenuhi
ketentuan :
u. tekanan rancangan tidak kurang dari tekanan uap dari
bahan cair yang dimuat dalam tangki pada suhu 46 derajat
celcius, atau tidak kurang dari 700 kPa, diambil yang
terbesar;
v. bahan konstruksi tangki adalah bahan baja paduan yang
sesuai dan cocok dengan muatannya dan memenuhi
persayaratan seperti yang dinyatakan dalam ASME Code
atau ASTM;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir232
w. arah pengerolan terakhir pada plat yang digunakan untuk
dinding tangki harus sesuai dengan arah melingkar dinding
tangki;
x. diameter sambungan ulir ke tangki tidak boleh lebih besar
dari 50 mm, kecuali pemakaian sambungan tersebut untuk
peralatan tertentu tidak dapat dielakan;
y. penyekat (baffle) harus dipasang pada tangki dengan
kapasitas lebih besar dari 15.000 L, dengan dasar
satuuntuk setiap 15000 L. Setiap penyekat harus
mempunyai luas tidak kurang dari 50% luas penampang
lintang tangki;
z. tangki dengan kapasitas 5.000 L, harus dilengkapi dengan
manhole yang berdiameter tidak kurang dari 400 mm;
(9) Industri kendaraan harus membuat pengaman tangki dengan
persyaratan sebagai berikut;
a. katup pengaman harus dilindungi sedemikian rupa
sehingga bila kendaraan terguling maka lubang saluran
katup harus tetap terbuka;
b. setiap tangki harus dicat dengan warna logam mengkilap
atau putih mengkilap;
c. tangki dilengkapi dengan komponen-komponen fitting untuk
pengisian dan fitting untuk pengeluaran atau fitting
kombinasi, peralatan untuk pengeluaran dalam keadaan
darurat, fiiting untuk pengembalian uap (vapour return), alat
penduga isi muatan, alat pengukur tekanan muatan, alat
pengukur suhu muatan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir233
d. katup, fitting, komponen dan perlengkapan yang
berhubungan dengan tekanan tangki harus mempunyai
tekanan rancangan tidak kurang dari tekanan rancangan
tangki dan dibuat dari bahan yang kompatibel dengan
bahan tangki;
e. semua katup terbuat dari baja, besi malleable atau besi liat
(ductile iron) memenuhi persyaratan memiliki elongasi
(elongation) 15% untuk panjang spesimen 50 mm, roda
pemutar atau tangkai tangki terbuat dari bahan yang sama,
tidak boleh dilekatkan pada dudukan (seating) katup
pengaman, pelumas untuk katup terbuat dari jenis yang
kompatibel dengan bahan muatan tangki;
f. katup, katup penutup saluran, pelindung untuk lubang
pengeluaran, pengaturan quick-closing valve, excess flow
valve, katup pengaman, katup pelepas tekanan hidrostatik,
katup penutup manual dan perlengkapan untuk
pengeluaran dalam keadaan darurat, merupakan
komponen tangki untuk melindungi dari kebocoran;
g. semua lubang, kecuali yang dipakai untuk katup
pengaman, dan diameternya kurang dari 1,4 mm yang
dipakai untuk pengukur tekanan dan pengukur level, harus
dilengkapi :
a) pada lubang berdiameter lebih besar dari 25 mm harus
dipasang sebuah internal excess-flow valve dan sebuah
quick closing internal valve, atau sebuah internal safety
control valve (ISC);
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir234
b) lubang pengisian harus dilengkapi dengan internal non-
return valve atau shut-off valve manual yang dipasang
diluar dekat dengan tangki;
c) pada lubang berdiameter lebih besar dari 25 mm harus
dipasang sebuah internal excess flow valve bersama
dengan shut-off valve manual yang dipasang diluar
sedekat mungkin dengan tangki;
d) sebuah internal non-return valve dan sebuah shut-off
valve manual, atau sebuah internal safety control valve
harus dipasang pada lubang yang dipakai untuk aliran
balik bypass pompa;
e) sebuah katup dalam (internal valve) yang dipakai untuk
memenuhi persyaratan di atas, harus dipasang
sedemikian rupa sehingga tetap dapat berfungsi
dengan aman bila terjadi kerusakan akibat kecelakaan;
f) pada ujung setiap saluran cairan atau uap, harus
dipasang sebuah shut-off valve manual;
g) pada setiap lubang pengeluaran, dipasang tutup
pelindung yang diikat dengan rantai dan antara katup
dan tutup pelindung harus diberi lubang pembuang
(bleed system);
h) tangki dengan kapasitas sampai dengan 15.000 L,
harus mempunyai mekanisme pengontrol quick-closing
valve yang dilengkapi dengan paling sedikit sebuah
penutup jarak jauh yang aktuator peka suhu sehingga
secara otomatis terturup bila suhu melebihi 120 derajat
C;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir235
i) excess flow valve, dipasang sedemikian rupa sehingga
laju aliran pada saluran disisi hilirnya lebih dari laju
aliran pada katup yang dapat menutup secara otomatis
bila laju aliran uap melebihi 150% dari laju aliran
rancangan dari sistim yang dilengkapi dengan lubang
bypass berdiameter tidak lebih dari 1 mm untuk
keseimbangan tekanan;
j) pada kondisi tangki beroperasi pada kedudukan normal,
katup pengaman harus dihubungkan dengan rongga
uap di dalam tangki;
k) tekanan pada saat katup pengaman mulai terbuka, tidak
boleh lebih dari 110% dari tekanan rancangannya;
l) katup pengaman harus dipasang dengan arah pancar
vertikal dan pancaran uap harus langsung menuju
atmosfer, dirancang untuk dipasang di dalam kecuali
bila bahan muatan dapat menyebabkan katup tidak
berfungsi, dapat dipasang di luar di ujung tangki dengan
diberi pelindung terhadap kerusakan atau masuknya air
hujan;
m) katup pelepas tekanan, harus dipasang diantara
sepasang shut-off valve pada saluran cairan untuk
melepas tekanan didrostatik ke atmosfer, harus
membuka pada tekanan tidak kurang dari 1,4 kali dan
tidak lebih dari 2 kali tekanan rancangan tangki, arah
pancarang tekanan tidak menyemprot tangki, pipa dan
sambungannya serta menyebabkan kecelakaan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir236
n) katup penutup manual, harus dilengkapi dengan roda
pemutar atau tangkai yang terpasang tetap dan
sedemikian rupa sehingga katup dapat terbuka bila
tangkai terletak pada posisi sejajar arah aliran;
o) perlengkapan untuk pengeluaran dalam keadaan
darurat harus mempunyai diameter tidak kurang dari 32
mm, dilengkapi sarana untuk memasang selang,
pancaran diarahkan menjauh dari didnding tangki atau
perlengkapan lain dan sejajar dengan tanah,
pemasangan terlindung oleh komponen rangka
kendaraan, rangka tangki atau suspensi dalam hal
terjadi kecelakaan;
(10) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengangkutan
barang, maka industri kendaraan
(a) sistem pemipaan :
tekanan rancangnya tidak melebihi tekanan
rancang terbesar dari tangki atau maksimum dan
tidak dapat menimbulkan sumber tekanan seperti
pompa, dll;
dirancang sedemikian rupa sehingga
memungkinkan terjadinya pemuaian, pengerutan
dan getaran;
pipa harus dipasang heat tretmen, bila terjadi
korosi atau retak
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir237
(b) sambungan fleksibel hanya dapat digunakan apabila
dibutuhkan untuk meredam getaran atau bila
sambungan kaku tidak memungkinkan digunakan;
(c) setiap katup digunakan untuk pembuang tekanan, harus
mempunyai lobang dengan diameter kurang dari 6 mm
dan diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi
penyemprotan pada dinding tangki dan perlengkapan
lainnya;
(d) dilengkapi dengan alat ukur level cairan yang tetap
untuk dapat menunjukan ketinggian cairan dan
dilengkapi dengan sensor, dilengkapi dengan alat ukur
tekanan dan alat ukur suhu;
(5) tangki untuk bahan berbahaya cair harus memenuhi ketentuan
:
(a) dirancang dan dibuat berdasarkan Section VIII ASME
Code;
(b) beban rancangan tangki dan tumpuannya tidak boleh
lebih kecil dari pada dua kali massa total tangki dengan
perlengakapan dan muatannya;
(c) tegangan karena pada tekanan uap dan head statik
cairan harus ditambahkan pada tegangan karena beban
statik, tekanan uap harus tidak lebih kecil dari 10 kPa
untuk tangki kecil dan 30 kPa untuk tangki besar;
(d) beban karena berat peralata, reaksi tumpuan dan
gradien suhu harus ikut diperhitungkan;
(e) tegangan kelelahan harus dihitung dan dapat
ditambahkan pada tegangan statik;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir238
(f) resultan beban harus dihitung dengan penjumlahan
vektor komponen-komponennya;
(g) bahan tangki dibuat dari baja atau alumunium sesuai
perysratan yang ditetapkan dalam Section VIII ASME
code atau ASTM, dan harus kompatibel dengan
muatannya;
(h) tangki besar harus berbentuk selinder, dan kepalnya
harus berbentuk cembung (dished) dengan kedalaman
tidak lebih dari pada 250 mm tidak termasuk flange
dengan jari-jari knuckle tidak lebih kecil dari pada 50
mm;
(i) bentuk tangki kecil dapat sembarang dan kepala tengki
harus berbentuk cembung;
(j) tangki harus diperkuat dalam arah melingkar dengan
rangka penguat dan sekat (bilkhead);
(k) baik tengki besar maupun kecil, sekatnya tangki harus
berbentuk cembung dengan kedalaman lebih besar dari
80 mm per meter sumbu minor penampang lintang
tengki, dan diberi sebuah manhole untuk
menghubungkan rongga dikedua sisi sekat;
(l) beban yang berasal dari tumpuan, harus dikenakan
pada rangka penguat melalui suatu bantalan (pad) atau
sirip (gusset) dengan luas bidang tumpu sebesar
mungkin;
(m) bila diperlukan pemisahan, antara cairan dalam rongga
tangki yang bersebalahan, maka harus memenuhi
ketentuan :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir239
untuk tangki kecil, dilengkapi bulkhead berdinding
ganda atau sekat dengan cincin pembersih atau
bulkhead berdinding tunggal dengan sambungan las
dikedua sisinya;
untuk tangki besar, dilengkapi dengan 2 buah sekat
dengan kecembungan saling berhadapan;
(n) rongga udara yang terjadi diantara 2 bulkhead atau
cincin pembersih atau cincin penguat luar/dalam,
dilengkapi dengan lubang berulir untuk keperluan
“venting dan draining”;
(o) perlengkapan dan ikatannya harus dirancang
sedemikian rupa sehingga akan patah terlebih dulu dari
pada dinding tangki;
(p) bila ikatan dibuat pada bantalan (pad) yang dilas ke
dinding, maka bantalan (pad) harus tipis dari pada
dinding tangki di titik tersebut, dan meluas 25 mm di
luar keliling ikatan dan dibentuk sedemikian rupa
sehingga konsentrasi tegangannya minimum,
mencegah adaya kantong yang dapat korosi sehingga
pengelasan bantalan (pad) pada dinding tangki harus
kontinu kecuali disediakan celah dibagian bawahnya
atau bantalan dibuat lubang pemeriksa;
(q) dilengkapi dengan alat pelindung pada saat terlindung :
untuk tangki berukuran kecil alat pelindung berupa
“coaming” dengan penampang U terbalik, rongga
diantara coaming harus ditutup teinggi coaming
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir240
dibangian depan sedangkan bagian belakang
setinggi 50 mm;
untuk tangki berukuran besar alat pelindung berupa
perisai, kubah (dome) yang dipasang pada kaki dan
komponen peralatan ditempatkan di dalam tangki;
untuk tangki portable dapat berupa keduanya,
kecuali bila kapasitas tangki melebihi 2.500 L harus
dipasang besi strip setebal 4,5 mm diata peralatan
yang dilindungi;
setiap perisai, dome atau coaming harus 25 mm
lebih tinggi dari peralatan yang dilindungi;
bahan pelindung yang digunakan harus kompatibel
dengan bahan dinding tangki;
rongga udara yang tertutup oleh coaming, perisai
atau kubah harus diberi lubang untuk pengurasan
atau pembersihan sebelum perbaikan;
tangki dengan kapasitas lebih besar dari 2.500 L,
harus dilengkapi dengan lubang drain (penguras)
untuk menghindari cairan di atas tangki,
penempatan drain tersebut harus berada jauh dari
mesin, di bawah mesin dan pipa gas, jaraknya > 2,5
meter dibelakang kabin;
(r) las kampuh (butt weld) pada dinding tangki harus “full
penetration”, logam pengisi harus kompatibel dengan
bahan dinding tangki dan bahan muatan untuk
menghindari stress corrosion cracking, pengelasan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir241
dinding tangki dan perlengkapannya harus sesuai
dengan Section VIII ASME Code;
(s) setiap tangki dilengkapi dengan manhole yang
berukuran tidak kurang dari 300 mm x 400 mm yang
memenuhi syarat uji tekan;
(t) memenuhi persyaratan katup :
setiap lubang pengeluaran, dilengkapi dengan
internal shut-off valve yang berfungsi dengan baik
pada tekanan rancangan pipa;
dudukan katup (valve seat) terletak di dalam atau di
dalam tank flange untuk menghindari kerusakan
akibat terguling atau tabrakan;
internal shut-off valve, memiliki perangkat penutup
secara normal, dilengkapi dengan alat penutup
otomatis yang bekerja pada 100o C – 120 o untuk
melindungi bahaya api disekitarnya, kecuali tangki
portable dengan kapasitas lebih kecil dari 2.500 L;
tangki yang dirancang untuk diisi melalui bagian
bawahnya, harus dilengkapi dengan detector aliran
di atas internal shut-off valve;
tangki yang dirancang untuk diisi melalui lubang di
sisi atasnya, harus dilengkapi dengan peralatan
untuk mengurangi kemungkinan benda asing lepas
dari dalam tangki dan mengganjal internal shut-off
valve sehingga tidak terjadi semprotan caian pada
saat pengisian;
(u) memenuhi persyaratan vents :
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir242
setiap vents diberi tanda tentang pabrik, model,
kapasitas aliran dan tekanan;
kapasias aliran dan jenis vents setiap model, harus
ditentukan sebelum digunakan;
vents harus dihubungan dengan rongga uap;
shut-off valve tidak boleh dipasang diantara lubang
dan vent;
vents harus dirancang dan dipasang sedemikian rupa
sehingga tidak terjadi surge pada waktu kendaraan
terguling, harus lulus dalam pengetesan;
perlengakapan vents normal erdiri dari vents bebas,
vents tekanan dan vents vakum;
vents bebas dapat berupa vents erpisah atau bagian
dari vents tekan sebagai bypass atau pilot bleed
device, saluran vents bebas tidak boleh lebih besar
dari 15 mm2, harus tertutup rapat, bila kedudukannya
miring membentuk sudut vertical 30o atau lebih < 60o;
vents tekan atau vakum tidak boleh lebih dari 280
mm2, bila miring membentuk sudut lebih besar dari
30o atau lebih < 90o, dapat berfungsi terbuka atau
tertutup pada tekanan tertentu dan tetap dapat bekerja
bila sudut kemiringan > 30o;
vents tekan dioperasikan berdasarkan tekanan atau
diinterlock dengan peralatan muatan, akan membuka
vents tekan bila internal shut-off valve terbuka maka
harus dilengkapi dengan peralatan luar yang dapat
memutuskan hubungan tersebut;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir243
vents darurat digunakan untuk perlindungan terhadap
bahaya api di sekeliling, berupa vent tekan;
(v) tangki untuk bongkar muat dengan tutup pertutup, harus
dilengkapi dengan saluran vents cairan yang memadai,
cairan dari dalam tangki dapat dipompa keluar sesuai
kapasitas pompa, dilengkapi dengan saluran vents udara
masuk yang seimbang dengan kecepatan pengeluaran
cairan;
(w) memiliki perlengkapan pengisian :
pipa pengisi untuk tangki dengan pengisian melalui sisi
atas, harus berakhir pada jarak < 50 mm dan > 35 mm
dari dinding bawah tangki, dihubungkan dengan rongga
uap di dalam tangki melalui lubang pengimbang
berdiameter > 3 mm, lubang pengimbang harus diberi
selongsong untuk mengarahkan aliran ke bawah, ujung
pipa pengisi harus dipotong miring 45o dan pancaran
harus diarahkan agar tidak menimbulkan percikan;
penutup pipa pengisi lulus uji jatuh (drop test);
(x) memiliki perlengkapan tongkat penduga :
tongkat penduga dioperasikan dengan menyentuhkan
bagian ujungnya pada dinding bawah tangki, harus
dilengkapi dengan pipa penduga dan lubang
pengimbang tekanan;
dipasang lapisan penahan tumbukkan tongkat penduga
pada dinding tangki setebal 5 mm;
jarak ujung pipa penduga dari dasar tangki < 50 mm;
tutup pipa penduga telah lulus uji tes jatuh;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir244
(y) memenuhi persyaratan kekuatan pemipaan, dan
perlengkapannya harus dirancang untuk tekanan kerja yang
terjadi pada operasi, diberi tumpuan yang memungkinkan
terjadinya pemuaian dan pengerutan serta getaran, slip joint
tidak bolah digunakan untuk keperluan ini;
pipa pengeluaran dipasang terlindung sedemikian rupa
sehingga terlindung dari kerusakan;
slang kopling harus dari jenis yang memenuhi syarat,
tidak boleh untuk menghubungkan katup dalam dan
katup luar pertama;
pompa yang digunakan untuk memompa muatan, harus
dari jenis yang sesuai dengan bahan muatan dan
kapasitas yang diperlukan;
sistim pemompaan dilengkapi dengan alat pengatur
otomatis;
motor bakar penggerak pompa dari jenis diesel;
tidak boleh memasang peralatan listrik pada motor
penggerak pompa;
(z) tangki portable memenuhi persyaratan :
dudukan tangki portable berupa skid yang kuat;
perlengkapan seperti skid, pengikat, bracket, cradles,
lifting lug, hold-down lug, dsb, dirancang secara
permanent pada tangki, sesuai dengan persyaratan
untuk pembuatan tangki dengan beban static dalam
segala arah sebesar 2 kali lipat berat tangki dan isinya,
factor keamanan minimum 4 kali;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir245
berat jenis muatan yang dipakai untuk menghitung
beban static adalah berat jenis muatan yang akan
tercantum pada plat merk tangki;
dudukan tangki dirancang sedemikian rupa untuk
mencegah konsentrasi beban pada dinding tangki;
c) Memenuhi aspek perakitan sebagai berikut
Dalam ranka menjamin kehandalan kendaraan pengangkut B3
bahan radioaktif, bahan korosif dan bahan berbahaya lainyya,
maka perakitan perlu diawasi melalui pemberian persetujuan
sebagai berikut;
(1) rancangan kendaraaan pengangkut B3 bahan radioaktif,
bahan korosif dan bahan berbahaya lainnya disetujui dan
disyahkan instansi yang berwenang;
(2) untuk kendaraan built-up, importir harus dapat menunjukkan
bukti tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan
persetujuan dan pengesahan yang dilegalisir pejabat negara
asal yang berwenang;
(3) persetujuan dan pengesahan tersebut butir 1) meliputi :
(a) kendaraan;
(b) wadah dan/atau kemasan;
(c) peralatan dan perlengkapan lain yang biasa digunakan
untuk pengangkutan B3;
(d) perakitan dan pembuatan kendaraan pengangkut B3 bahan
radioaktif, bahan korosif dan bahan berbahaya lainnya
dilakukan dibawah automotive engineer terdaftar;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir246
(e) perakitan dan pembuatan kendaraan pengangkut B3 bahan
radioaktif, bahan korosif dan bahan berbahaya lainnya
harus dilakukan pada bengkel yang bersertifikat;
(f) prototipe kendaraan pengangkut B3 bahan radioaktif,
bahan korosif dan bahan berbahaya lainnya harus
mendapat persetujuan dan pengesahan;
(g) perakitan dan pembuatan kendaraan pengangkut B3 bahan
radioaktif, bahan korosif dan bahan berbahaya lainnya
yang memerlukan pengelasan harus dilakukan tenaga ahli
las bersertifikat ;
d Memenuhi aspek pengujian sebagai berikut
Untuk menjamin efektifitas dan ketangguhan kendaraan
pengangkut B3, maka diperlukan pengujian yang selektif dengan
aspek sebagai berikut;
1) pengujian kendaraan pengangkut B3 terdiri dari :
(a) aspek keselamatan kendaraan;
(b) aspek kompartemen pengangkut bahan berbahaya truk
tangki dan wadah berbahaya;
2) pengujian kendaraan untuk aspek keselamatan kendaraan
dilakukan sebagaimana terhadap pengujian kendaraan umum;
3) pengujian kompertemen dilakukan terhadap tangki dan bak
muatan yang ditekankan pada pengukuran laju penipisan
akibat korosif dan tingkat kontaminasi;
4) pada tangki muatan harus dilakukan pengujian secara berkala
terhadap lubang masuk (hatch), vents dan katup minimal 2
tahun sekali;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir247
e Memenuhi aspek perawatan, reparasi dan modifikasi sebagai
berikut :
1) modifikasi dan/atau reparasi kendaraan pengangkut B3 bahan
radioaktif, bahan korosif dan bahan berbahaya lainnya hanya
boleh dilakukan mekanik dibawah pengawasan automotive
engineer terdaftar pada bengkel yang mempunyai sertifikat;
2) hasil modifikasi dan/atau reparasi hanya boleh dioperasikan
setelah mendapat persetujuan tertulis dari penguji khusus
kendaraan pengangkut B3 bahan radioaktif, bahan korosif dan
bahan berbahaya lainnya;
3) modifikasi dan/atau reparasi besar hanya boleh dilakukan
apabila wadah dan/atau kemasan telah dinyatakan bebas dari
cairan dan uap mudah terbakar, kontaminasi dan radiasi
dengan metode yang disetujui dan disyahkan;
4) modifikasi dan/atau reparasi dinyatakan besar, apabila
modifikasi dan atau reparasi tersebut mempengaruhi rangka
landasan, tangki, jaringan pipa, wadah dan/atau kemasan,
pemasangan kembali wadah dan/atau kemasan perubahan
rancangan wadah dan/atau kemasan dan pekerjaan secara
umum dinyatakan sebagai pekerjaan panas;
5) modifikasi dan/atau reparasi yang memerlukan pengelasan
harus dilakukan tenaga ahli las bersertifikat;
6) perawatan kendaraan pengangkut B3 bahan radioaktif, bahan
korosif dan bahan berbahaya lainnya yang bebas cairan dan
uap mudah terbakar yang boleh dirawat di setiap lokasi atau
setiap ruangan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir248
7) perawatan kendaraan pengangkut B3 bahan radioaktif, bahan
korosif dan bahan berbahaya lainnya yang belum bebas dari
bahan tersebut, harus dilakukan di ruangan khusus dengan
persyaratan memiliki ventilasi yang baik, sistim pembilasan
yang baik, sistim limbah yang baik, jaringan listrik dan
peralatan pendukung sesuai dengan persyaratan bagi daerah
berbahaya dan ruangan memiliki alat pemadam kebakaran
yang memadai, dilakukan oleh dan/atau dibawah pengawasan
penguji kendaraan pengangkut B3 yang memiliki sertifikat.
BAB IV
KAPAL PENYEBERANGAN
Pasal 10
(1) Pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun melalui
angkutan penyeberangan wajib memenuhi persyaratan:
a. Awak Kendaraan dan petugas pelabuhan menempatkan
pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun,menempatkan /parkir di pelabuhan, dan
penanganan bongkar muat, serta penempatan selama
berada di kapal harus sesuai dengan ketentuan IMDG -
Code
b. Awak Kendaraan dan Petugas Pelabuhan harus memiliki
pengetahun tentang penanganan bahan/barang berbahaya
dan beracun.
c. Awak Kendaraan dan Petugas Pelabuhan wajib memberikan
tanda-tanda tertentu sesuai dengan bahan/barang
berbahaya dan beracun yang diangkut.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir249
(2) Pemilik kendaraan untuk digunakan dalam pengangkutan
bahan/barang berbahaya dan beracun harus memenuhi
persyaratan teknis dan kelaikan jalan.
Pasal 11
(1) Pemilik kapal pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
beracun pada kapal penyeberangan harus memenuhi
persyaratan kelaiklautan kapal.
(2) Untuk memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, pemilik kapal
pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun pada
kapal penyeberangan , harus memperoleh persetujuan dari
Direktorat Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Biro
Klasifikasi dan instansi yang bertanggung jawab di bidang
pengendalian dampak lingkungan.
(3) Pemilik kapal penyeberangan yang mengangkut kendaraan
pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki kelengkapan fasilitas keselamatan tambahan yang
khusus untuk penanganan bahan/barang berbahaya dan
beracun, meliputi:
b. memasang plakat yang memuat tanda khusus yang harus
melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kapal;
c. menyediakan peralatan pencegah dan penanggulangan
kebakaran;
d. radio komunikasi, yang berfungsi sebagai alat untuk
berkomunikasi antara pemimpin kapal dengan pusat
pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir250
e. kaca mata dan masker untuk awak kapal;
f. sarung tangan dan baju pengaman;
g. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di
atas atap kapal;
h. perlengkapan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran di perairan.
(4) Kapal penyeberangan memiliki ABK yang mempunyai kualifikasi
tertentu tentang penanganan bahan/barang berbahaya dan
beracun, meliputi:
a. memiliki pengetahuan mengenai bahan/barang berbahaya
dan beracun, seperti klasifikasi, sifat dan karakteristik
bahan/barang berbahaya dan beracun;
b. memiliki pengetahuan mengenai bagaimana mengatasi
keadaan jika terjadi suatu kondisi darurat;
c. memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai tata cara
pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun, seperti
pemeriksaan kendaraan, hubungan muatan dengan
pengendalian kendaraan, persepsi keadaan bahaya/darurat;
d. memiliki pengetahuan mengenai ketentuan pengangkutan
bahan/barang berbahaya dan beracun, seperti penggunaan
plakat, label dan simbol bahan/barang berbahaya dan
beracun;
e. memiliki kemampuan psikologi yang lebih tinggi daripada
pengangkut bahan/komoditi yang tidak berbahaya, seperti
tidak mudah panik, sabar, bertanggung jawab, tidak mudah
jenuh menghadapi pekerjaan dan situasi yang monoton;
f. memiliki fisik yang sehat dan tangguh.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir251
g. pedoman pemuatan, pengawasan dan pembongkaran
kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun yang ditempatkan pada ruang kemudi, ruang
penumpang dan geladak kendaraan.
h. instruksi dan prosedur yang harus dikerjakan apabila terjadi
keadaan darurat yang ditempatkan pada ruang kemudi,
ruang penumpang dan geladak kendaraan.
i. selama pelaksanaan bongkar-muat harus diawasi oleh ABK
yang memiliki kualifikasi tertentu tentang penanganan
bahan/barang berbahaya dan beracun.
(5) ABK harus memiliki sertifikat yang dibuktikan dengan :
a. Sertifikat, yang diberikan oleh Direktorat Jenderal
b. Surat Keterangan Dokter.
(6) Untuk mendapatkan sertifikat ABK, dan pengemudi harus telah
mengikuti pelatihan mengenai tata cara pengangkutan,
pemuatan, pembongkaran, penggunaan alat-alat K3 dan
penanggulangan dalam keadaan darurat yang diselenggarakan
oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal.
BAB V
PROSEDUR PELAYANAN
Bagian Pertama
Pemeriksaan Kendaraan Pengangkut Bahan/Barang Berbahaya
Memasuki Areal Pelabuhan Penyeberangan
Pasal 16
(1) Saat memasuki areal pelabuhan, awak kendaraan pengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracun harus melaporkan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir252
kepada pengelola pelabuhan perihal jenis bahan/barang
berbahaya dan beracun yang diangkut dengan menunjukkan
dokumen muatan meliputi;
a. surat keterangan tentang nama, jenis dan jumlah
bahan/barang berbahaya dan beracun yang akan diangkut
(MSDS/Material Safety Data Sheet) yang dikeluarkan
perusahaan yang bersangkutan;
b. rekomendasi persetujuan pengangkutan bahan/barang
berbahaya dan beracun dari instansi yang berwenang, yaitu
instansi yang berwenang dalam pengendalian dampak
lingkungan;
c. surat persetujuan kendaraan pengangkut bahan/barang
berbahaya dan beracun dari Dinas Perhubungan
Kota/Kabupaten sesuai domisili pengangkut;.
d. surat keterangan tentang tempat pemuatan, lintasan yang
dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
e. daftar dan foto kendaraan yang digunakan untuk mengangkut,
yang dilengkapi salinan STNK dan Buku Uji;
f. waktu dan jadwal pengangkutan;
g. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
h. izin usaha angkutan, bagi pengangkutan yang dilakukan
dengan kendaraan umum;
i. prosedur penanggulangan keadaan darurat yang diterapkan
oleh perusahaan yang bersangkutan.
(2) Petugas/pengawas pelabuhan yang ditunjuk mengadakan
pemeriksaan terhadap kendaraan pengangkut dan
bahan/barang berbahaya dan beracun yang diangkut melalui
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir253
alat pendeteksi atau cara metode lainnya dan dicocokan dengan
dokumen jenis bahan/barang berbahaya dan beracun yang
disampaikan.
(3) Bilamana dokumen yang diserahkan sesuai dengan barang
yang diangkut, maka pertugas/pengawas mempersilahkan
masuk dan membayar pas masuk pelabuhan dan biaya lainnya
yang terkait dengan jasa penyeberangan, kendaraan
pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun dapat
menaiki kapal jika kapal telah siap di pelabuhan.
Pasal 17
(1) Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan dokumen yang
disampaikan, maka pengelola pelabuhan berhak menahan
kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun
tersebut hingga ada klarifikasi lebih lanjut dari pengangkut.
(2) Jika kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun masih menunggu untuk naik kapal ataupun tertahan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), awak kendaraan dan
pertugas pelabuhan penempatan/parkir angkutan di pelabuhan
dilakukan dengan terpisah sesuai kelasnya sebagaimana IMDG
Code, yaitu:
a. Ditempatkan secara berjauhan
b. Ditempatkan secara berlainan lokasi
c. Ditempatkan secara terpisah dengan ruang antara
d. Ditempatkan secara mendatar dan dipisah ruang antara
(3) Petugas pelabuhan/pengawas pelabuhan harus memperhatikan
kendaraan yang mengangkut yang memuat bahan/barang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir254
peledak yang mungkin dapat menimbulkan bahaya ledakan dan
sedapat meungkin harus dipisahkan dari denator-denator dan
alat–alat yang dapat menimbulkan percikan api.
(4) Petugas pelabuhan harus menempatkan kendaraan yang
memuat bahan/barang berbahaya yang mengeluarkan uap
berbahaya harus ditempatkan pada areal pelabuhan yang relatif
tidak sempit.
(5) Selama berada di pelabuhan, petugas pelabuhan/ pengawas
pelabuhan diharuskan melakukan pengawasan terhadap
angkutan barang yang memuat barang berbahaya cair atau gas
yang mudah menyala harus diawasi secara khusus oleh petugas
pelabuhan agar tidak terjadi kebakaran atau ledakan.
(6) Petugas pelabuhan/pengawa pelabuhan melarang kendaraan
memuat bahan/barang berbahaya yang dapat memanas atau
terbakar sendiri tidak diperkenankan untuk diangkut, kecuali
dilakukan tindakan-tindakan pengawasan secara khusus guna
mencegah terjadinya kebakaran.
(7) Petugas pelabuhan/pengawas dan personil pemadam
kebakaran pelabuhan harus menyediakan alat pemadam
kebakaran dan peralatan lainnya yang dapat digunakan secara
cepat untuk memadamkan kebakaran bilamana terjadi keadaan
darurat selama berada di pelabuhan
(8) Selama kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun di pelabuhan, pengawas di pelabuhan, personil untuk
penanganan bahaya berikut awak kendaraan masing–masing
harus siaga, yang dimaksudkan untuk melakukan pengamatan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir255
dan mencegah sedini mungkin supaya tidak terjadi kebakaran
atau keadaan darurat lainnya.
Bagian Kedua
Pemuatan Kendaraan Pengangkut Bahan/Barang Berbahaya
Memasuki Kapal
Pasal 18
(1) Sebelum kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun memasuki/naik kapal, petugas pelabuhan dan awak
kendaraan yang bersangkutan harus memeriksa kondisi
bahan/barang berbahaya dan beracun yang ada dalam
kendaraan berikut kondisi kendaraannya untuk memastikan
posisi bahan/barang berbahaya dan beracun pada tempatnya
dan memperhitungkan bahan/barang berbahaya dan beracun
tidak bergeser/bergerak waktu menaiki kapal.
(2) Awak kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun baru boleh memasuki/menaiki kapal, jika kapal telah
sandar dengan sempurna dan terikat dan pintu rampa telah
terbuka oleh Awak Kapal serta sudah ada perintah dari
petugas/pengawas pelabuhan, dengan mendahulukan
kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun
yang sensitif terhadap kebakaran, seperti halnya barang kelas 3
dan kelas 4.
(3) Awak kendaraan dan ABK menempatkan posisi kendaraan
pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun menghadap
laut, dengan maksud, jika terjadi kebakaran atau keadaan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir256
darurat lainnya tidak bisa terhindarkan maka alternatif yang
ditempuh adalah mudah dievakuasi atau diterjunkan ke laut
(4) ABK di dalam menempatkan kendaraan pengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracun di kapal diupayakan pada
tempat yang benar-benar diperuntukkan dan tidak terlalu panas
dan dipisah sesuai dengan ketentuan IMDG-Code.
Bagian Ketiga
Pengawasan Kendaraan Pengangkut Bahan/Barang Berbahaya
Selama Pelayaran
Pasal 20(1) Selama di dalam kapal, awak kendaraan harus mamatikan
mesin kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun.
(2) Awak kendaraan dan ABK selama pelayaran, dimana
diperkirakan akan ada pengaruh gelombang yang dapat
mengeser kendaraan dalam kapal, kendaraan harus dilasing
dengan badan/lantai kapal untuk memastikan kendaraan selalu
pada posisinya.
Pasal 21
(1) Awak kendaraan kendaraan pengangkut bahan/barang
berbahaya dan beracun harus turun dari kendaraannya dan
menempati ruang kapal yang disediakan untuk penumpang.
(2) Awak kendaraan dan ABK diharuskan mengecek kendaraan dan
muatan bahan/barang berbahaya dan beracun setidaknya sekali
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir257
dalam 30 menit, untuk memastikan posisi kendaraan dan
muatan B3 pada posisinya
Pasal 22
(1) Awak kendaraan dan ABK diharuskan mengecek sedini mungkin
bilamana terjadi gelombang tinggi secara tiba-tiba dan dapat
mengguncang perjalanan kapal.
(2) Awak kendaraan dan ABK harus selalu dalam keadaan siap
siaga, jika terjadi kondisi darurat, misalnya kebakaran, tubrukan,
kebocoran, dan juga menyiagakan berbagai peralatan tanggap
darurat di dalam kapal, termasuk alat-alat
keselamatan/penolong.
Pasal 23
Penumpang dan ABK dilarang melakukan kegiatan yang
menyebabkan terjadinya api/bunga api yang dapat membahayakan
muatan bahan/barang berbahaya dan beracun.
Bagian Keempat
Pembongkaran Kendaraan Pengangkut Bahan/Barang Berbahaya
Dari Kapal
Pasal 24
(1) Nahkoda kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun harus memberitahukan rencana sandar dan bongkar
muat kepada Administrator Pelabuhan atau Syahbandar dan
Penyelenggara Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir258
Pengelola Pelabuhan sebelum kapal tiba selambat- lambatnya
1 jam sebelum tiba di pelabuhan tujuan atau pada saat
berangkat meninggalkan pelabuan asal.
(2) Nahkoda melaporkan kepada Syahbandar perihal kendaraan
pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun yang
diangkutnya untuk dapat ditangani secara khusus.
(3) Syahbandar memerintahkan/melakukan koordinasi dengan
dengan petugas pelabuhan untuk mempersiapkan tempat
sandar yang diupayakan bebas dari bahaya terkait dengan
rencana pembongkaran kendaraan pengangkut bahan/barang
berbahaya dan beracun, sekaligus menginformasikan balik
kepada Nahkoda perihal lokasi sandar kapal.
Pasal 25
(1) Sebelum sandar, ABK dan petugas pelabuhan mempersiapkan
alat pemadam kebakaran dan peralatan kesiap siagaan darurat
lainnya, untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin
terjadi.
(2) Setelah kapal sandar dan terikat dengan sempurna di
pelabuhan, ABK membuka rampa, dan setelah benar-benar
terbuka penuh kendaraan baru dapat turun dari kapal, dan
diusahakan kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya
dan beracun turun/keluar dari kapal lebih dahulu.
(3) Awak kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan
beracun menurunkan kendaraan dan melaporkan kepada
pengelola pelabuhan serta menunjukkan keseluruhan dokumen,
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir259
dan penjaga pelabuhan serta pengawas pelabuhan melakukan
pemeriksaan dengan menggunakan teknologi deteksi.
(4) Bilamamana di dalam pemeriksaan penjaga pelabuhan dan
pengawas pelabuhan ternyata isi dokumen dengan muatan
sama, maka awak kendaraan mempersilahkan jalan
meninggalkan pelabuhan.
(5) Setelah pemeriksaan selesai, lengkap dan sesuai, kendaraan
pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun dapat
diijinkan keluar pelabuhan.
BAB VI
Pasal 26
KETENTUAN PERALIHAN
Syahbandar, Pengawas Pelabuhan dan Nahkoda serta ABK
petugas lainnya dalam penanganan pengangkutan barang
berbahaya dan B3 melalui angkutan penyeberangan, sejak
ditetapkannya keputusan ini harus berpedoman pada sispro
penanganan pengangkutan barang berbahaya dan B3.
BAB VIIPasal 27
PENUTUP
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala interpretasi yang
berkaitan dengan sispro penanganan pengangkutan barang
berbahaya dan B3 melalui angkutan penyeberangan yang terdapat
dibeberapa peraturan dinyatakan tidak berlaku
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir260
14.Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya DanBeracun Melalui Angkutan Sungai dan Danau
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR.
......................................................................................
TENTANG
SISPRO PENGANGKUTAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA DAN
BERACUN MELALUI ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
MENTERI PERHUBUNGAN
Menimbang : bahwa untuk keselamatan dan keamanan
pengoperasian angkutan bahan/barang berbahaya
dan beracun di angkutan sungai dan danau perlu
diatur lebih lanjut ketentuan mengenai
pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
beracun di angkutan sungai dan danau.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, Pasal 45 Ayat (2) dan Ayat ( 3)
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan, Pasal 87
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun
2004 tentang Angkutan Sungai dan Danau, Pasal
31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan
Pasal 36
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir261
4. Keputusan Menteri Perhubungan No.17 Tahun 2000
tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang
Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia.
5. International Mariteme Dangerous Code (IMD Code)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANTENTANG SISPRO PENGANGKUTANBAHAN/BARANG BERBAHAYA DAN BERACUNMELALUI ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan
dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau,
waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut
penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan
oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
2. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan
alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk
angkutan sungai dan danau.
3. Bahan/barang berbahaya dan beracun adalah bahan yang
karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan
hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir262
4. Pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun adalah
kegiatan bongkar muat, pemindahan, penumpukan,
penyerahan dan penerimaan bahan/barang berbahaya dan
beracun pada angkutan sungai dan danau.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.
6. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan
daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
7. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di
sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
8. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan
fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
9. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan
kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir263
kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial.
10.Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan
usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas
pelabuhan lainnya.
11.Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang
menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan
lingkungan maritim.
12.Kelaik Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status
hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal
untuk berlayar di perairan tertentu.
13.Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan
perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan
termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik
kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian.
14.Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan
kapal, jaminan mutu material, pengawasan pembangunan,
pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan
peraturan klasifikasi.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir264
15.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,
yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,
energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.
16.Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi
pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
17. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
18. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
20. IMDG Code adalah singkatan dari ”the International Maritime
Dangerous Goods Code” yang diterbitkan oleh ”the
International Maritime Organization (IMO)”
21. Kemasan adalah tempat/pelindung yang berada lebih luar
dari wadah dan tidak berhubungan langsung dengan
bahan/barang berbahaya dan beracun (bahan/barang
berbahaya dan beracun).
22. Pengirim adalah setiap orang atau badan yang menjalankan
fungsi pengiriman dan/atau yang menyebabkan terkirimnya
bahan/barang berbahaya dari satu tempat ke tempat lain.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir265
Termasuk dalam pengertian ini adalah pengawas gudang,
ekspedisi muatan dan penghubung.
23. Pengangkut adalah setiap orang atau badan yang
melakukan fungsi pengangkutan yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan, termasuk pemilik, pemborong, agen,
pengemudi dan/ atau setiap orang yang bertanggung jawab
atas kendaraan pengangkut serta pekerja angkutan terkait
lainnya.
24. Plakat adalah tanda yang harus dipasang pada bagian luar
kendaraan pengangkut yang menunjukkan tingkat bahaya
dari bahan yang diangkut sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku.
25. Marking adalah tulisan atau lambang yang ditempel di bagian
luar kemasan bahan/barang berbahaya yang menunjukkan
jenis bahan/barang berbahaya yang ada di dalam kemasan.
26. Label adalah penandaan dengan kode warna berbentuk
belah ketupat dengan ukuran sekurang-kurangnya 10 cm x
10 cm, dipasang di bagian luar kemasan bahan/barang
berbahaya untuk menunjukkan tingkat bahayanya.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas
tanggungjawabnya di bidang angkutan sungai dan danau.
28. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang pelayaran.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir266
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Sispro pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun
ini berlaku untuk kegiatan pengangkutan bahan/barang
berbahaya dan beracun yang melalui angkutan sungai dan
danau baik di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan dan di kapal sungai dan
danau.
(2) Ruang lingkup sispro pengangkutan bahan/barang berbahaya
dan beracun ini meliputi:
a. Ketentuan kemasan dan label bahan/barang berbahaya
dan beracun.
b. Ketentuan penumpukan dan pemindahan di pelabuhan.
c. Ketentuan kapal sungai dan danau yang mengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracun.
d. Ketentuan pemuatan bahan/barang berbahaya dan
beracun ke kapal.
e. Ketentuan penempatan dan pengawasan bahan/barang
berbahaya dan beracun di kapal.
f. Ketentuan pembongkaran bahan/barang berbahaya dan
beracun dari kapal.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir267
BAB III
KLASIFIKASI DAN KEMASAN SERTA LABEL LABEL
BAHAN/BARANG BERBAHAYA DAN BERACUN
Bagian Pertama
Klasifikasi dan Pengetahuan Bahan/Barang Berbahaya Dan Beracun
Pasal 3
(1) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun dan
petugas/pengawas pelabuhan serta ABK angkutan sungai
dan danau diharuskan mengetahui pengelompokan jenias
bahan/barang berbahaya dan beracun menjadi 9
(sembilan) kelas sebagaimana ketentuan MDG Code, yaitu
sebagai berikut;
a. Kelas 1: Bahan/Barang Peledak adalah bahan atau zat
yang berbentuk padat, cair, atau campuran dan bahan-
bahan tersebut yang dapat dengan sendirinya
mengalami reaksi kimia dan menghasilkan gas pada
temperatur dan tekanan tertentu yang dengan cepat
dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan
sekelilingnya. Bahan-bahan pyrotecnic termasuk dalam
kelompok ini tidak menghasilkan gas
b. Kelas 2; Gas-gas yang dimampatkan, dicairkan atau
dilarutkan dengan tekanan.
Bahan yang termasuk dalam kelompok ini adalah gas
mampat, gas cair, gas dalam larutan, gas cair yang
dibekukan, campuran satu atau lebih gas dengan satu
atau lebih uap bahan kelas lainnya, barang yang diisi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir268
gas, tellurium hexafluoride dan aerosol. Berdasarkan
IMO, pengertiannya adalah sebagai berikut;
Gas mampat adalah gas yang dikemas dalam tabung
dengan menggunakan tekanan tertentu pada suhu
200 C.
a) Gas cair adalah gas yang dikemas dalam tabung
dalam bentuk cair pada suhu 200 C.
b) Gas cair yang didinginkan adalah gas yang
dikemas dalam tabung dalam bantuk cair pada
suhu yang rendah
c) Gas yang dilarutkan adalah gas yang dapat larut
ke dalam zat pelarut dengan tekanan sehingga
dapat diserap oleh pori-pori zat lain
c. Kelas 3 : Barang cairan mudah menyala/terbakar artinya
adalah cairan atau cairan yang mengandung larutan
padat atau larutan jenuh, misalnya cat, pernis, dempul
dan sebagainya, akan tetapi tidak mencakup zat-zat yang
karena sifat bahayanya dimasukkan ke dalam kelas yang
lain. Cairan jenis ini dapat mengeluarkan uap pada suhu
610 C ( 140C ( 1410 F ) Close Cup Test ( sama dengan
65,60 C/1500 F Open Cup Test ) atau kurang, yang secara
normal disebut titik nyala
d. Kelas 4 : Bahan/Barang padat mudah menyala/terbakar
adalah bahan/barang padat yang mudah menyala
karena sumber api dari luar ( percikan api dan nyala api ),
menyala sendiri dan mudah terbakar karena gesekan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir269
Bahan/barang kelas 4 terbagi menjadi tiga sub kelas yaitu
sebagai berikut;
Kelas 4.1:mencakup bahan/barang padat yang dapat
menyala/terbakar dengan mudah, jika kena
api ataupun yang mudah terbakar
Kelas 4.2. : mencakup bahan/barang yang dapat
terbakar sendiri, dalam bentuk padat/kering
ataupun cair
Kelas 4.3. : mencakup bahan/barang dalam bentuk
padat atau kering yang jika kena air ( basah
) mengeluarkan gas mudah menyala dan
beberapa jenis dapat mengakibatkan
kebakaran sendiri
e.Kelas 5 : Bahan/Barang pengoksiidir dan peroksida
organik, yaitu bahan/barang yang mempunyai sifat
mengeluarkan oksigen dan bila ikut terbakar akan
memperbesar kejadian kebakaran. Sedangkan peroksida
organic adalah bahan/barang yang mudah busuk karena
pengaruh eksotermis pada suhu yang normal.
Tercampurnya bahan/barang pengoksidir dengan bahan-
bahan yang mudah terbakar seperti gula, tepung, minyak
goreng atau minyak mineral akan menimbulkan bahaya
yang besar bahkan dapat meledak. Kebanyakan
bahan/barang pengoksidir akan bereaksi keras terhadap
asam cuka kadar tinggi dalam bentuk cairan dan akan
menghasilkan gas yang sangat beracun. Gas beracun
dapat juga timbul apabila bahan/barang pengoksiidir
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir270
terbakar. Karena bahan/barang pengoksidir mempunyai
kandungan corosif dan beracun yang dapat
membahayakan lingkungan.
f. Kelas 6 : Bahan/barang beracun dan yang mudah menular,
yaitu bahan/barang yang dapat mengakibatkan kematian
atau kerusakan kesehatan manusia apabila tertelan,
terhirup atau terkena kulit. Bahaya racun yang terkandung
dalam bahan/barang ini tergantung dari cara masuknya ke
dalam tubuh manusia, yakni karena terhirup oleh orang
yang tidak tahu dari jarak tertentu atau karena
persentuhan fisik antara barang tersebut dengan manusia.
g. Kelas 7 : Bahan/barang radioaktif adalah barang yang
dalam jumlah kecil maupun besar bersifat sangat
berbahaya karena dapat menimbulkan bahaya radiasi yang
tidak kelihatan dan dapat merusak pori-pori. Bahan/barang
radioaktif mempunyai sifat emisi panas akibat dari aktifitas
radiasi yang besar dan adanya pelepasan atom radioaktif
yang menyebabkan perubahan bentuk dan konfigurasi
h. Kelas 8 : Bahan/barang perusak adalah bahan/barang
berbentuk padat atau cair yang secara umum dapat
merusak jaringan sel. Kebocoran bahan/barang ini dapat
mengakibatkan kerusakan pada barang/bahan lainnya.
i. Kelas 9 : Bahan/barang berbahaya jenis lainnya adalah
bahan/barang yang tidak termasuk di dalam kelas 1 sampai
dengan kelas 8, akan tetapi menunjukkan sifat-sifat
berbahaya. Bahan/barang yang diangkut dengan suhu
sama atau lebih dan 10.000 dalam bentuk cair, dan dengan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir271
suhu sama atau lebih dan 24.000 untuk barang padat dan
bahan/barang yang diangkut sesuai dengan ketentuan
annex 3 Konvesi MARPOL 73 – 78.
(2) Untuk menjamin pengenalan, pemahaman dan pengetahuan
jenis bahan/barang berbahaya dan beracun, masyarakat umum
yang memiliki kegiatan usaha bahan/barang berbahaya dan
beracun serta petugas/pengawas pelabuhan angkutan sungai
dan danau, berikut ABK angkutan sungai dan danau
diwajibankan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang
dislenggrakan oleh Pemerintah atau lembaga yang ditunjuk dan
mendapat sertifikat
Bagian Kedua
Kemasan Bahan/Barang Berbahaya Dan Beracun
Pasal 4
(1) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun harus mengemas
sesuai kelasnya masing-masing.
(2) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun dengan Kelas 1,
diharuskan memenuhi kemasan sesuai dengan ketentuan
IMDG-Code yaitu sebagai berikut;:
a. Pemilik bahan/barang peledak yang mempunyai sifat yang
berbeda-beda harus menggunakan suatu bentuk pembungkus
yang khusus sebagai yaitu berikut:
a) Kelompok kemasan I (Packaging Group I) bagi barang yang
sangat berbahaya.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir272
b) Kelompok kemasan II (Packaging Group II) bagi barang
yang cukup berbahaya.
c) Kelompok kemasan III (Packaging Group III) bagi barang
yang kurang berbahaya.
b. Pemilik beberapa jenis bahan/barang peledak/amunisi harus
memperhatikan bahwa yang tidak memerlukan pembungkus
luar, maka pembalut bungkus yang ada di dalamnya telah
dianggap sebagai pembungkusnya.
c. Alat penutup dari kemasan yang memuat barang cair yang
mudah meledak, maka pemilik barang tersebut diharuskan
memasang pengaman ganda untuk mencegah kemungkinan
kebocoran.
d. Pemilik barang mengupayakan, bahwa pembungkus harus
bersih dan bebas dari benda asing dan bahan kemasannya
harus sesuai dengan sifat isinya.
(3) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun dengan Kelas 2,
harus memenuhi ketentuan IMDG – Code yaitu sebagai berikut:
a. Pemilik barang memperhatikan bahwa dengan jenis tabung
yang digunakan untuk gas yang dimampatkan, dicairkan atau
dilarutkan dengan menggunakan tekanan harus terbuat dari
bahan :
a) Baja karbon atau baja khusus
b) Campuran tembaga
c) Campuran aluminium
d) Tabung gelas tebal atau tabung logam berkapasitas
rendah serta cocok untuk dimasukkan ke dalam peti kayu
yang kuat dan diberi lapis logam.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir273
b. Pemilik tabung gas harus memenuhi persyaratan umum
sebagai berikut:
a) Tabung tidak bereaksi terhadap isinya
b) Tabung harus cukup kuat untuk menahan tekanan yang
mungkin timbul selama pengangkutan secara normal
(tidak meledak, pecah atau berubah bentuk)
c) Alat penutupnya, seperti katup pengaman dan
sebagainya tidak akan bereaksi terhadap isi tabung
d) Pemasangan penutup tabung harus kedap
e) Katup pengaman harus dirancang sehingga dapat
menjamin tidak terjadi kekendoran selama
pengangkutan secara normal
f) Alat penutup tabung harus terlindung dari goncangan
dan/atau benturan dan bertahan di tempatnya selama
perjalanan dengan cara sebagai berikut :
1) Penutup logam dipasangkan secara aman ke tabung
2) Katup penutup harus ditanam dalam lekukan tabung
3)Tabung harus dimuat ke dalam peti atau kerangka
kayu yang kuat
4) Peti atau kerangka kayu harus diberi tanda perhatian
“RECEPTACLES INSIDE COMPLY WITH
PRESCRIBED SPECIFICATIONS” dan harus diberi
label.
(4) Pemilik barang dengan Kelas 3, harus memenuhi ketentuan
IMDG – Code yaitu sebagai berikut:
a. Kemasan harus dapat melindungi isinya dari sulutan nyala
api yang bersumber dari luar.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir274
b. Kemasan harus tahan terhadap daya muai sisinya
sehingga tidak terjadi kebocoran.
c. Kemasan bahan yang harus dibasahi dengan jenis cairan
yang mudah menyala harus diperiksa secara terus
menerus dari kemungkinan adanya kebocoran cairan.
d. Kemasan bahan/barang yang mengalami kerusakan atau
kebocoran, harus di tolak dan tidak boleh dilayani di
pelabuhan kecuali mendapat izin dari instasi yang
berwenang.
e. Kemasan yang berisi cairan mudah menyala/terbakar
harus di tutup secara kedap dan disegel.
f. Kemasan yang dirancang untuk cairan yang mudah
menyala/terbakar dai kelompok-kelompok titik nyala rendah
dapat dipergunakan untuk kelompok titik nyala yang lebih
tinggi.
g. Kemasan berbentuk botol, guci, dan gelas dapat
menggunakan porselin karena bahan ini dianggap cukup
kuat daya tahannya.
(5) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun dengan Kelas 4,
diharuskan memenuhi ketentuan IMDG – Code yaitu sebagai
berikut:
a. Kemasan harus tertutup rapat (Effectively Closed) sesuai
dengan sifat dari masing-masing barang.
b. Jika menggunakan gelas atau guci sebagai kemasan untuk
bahan/barang jenis ini, maka dapat digunakan
tembikar/porselin bila kekuatannya memenuhi persyaratan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir275
c. Jika menggunakan karung rami atau goni atau hessian
sebagai kemasan suatu jenis bahan/barang dari kelas ini,
maka karung anyaman plastik yang diberi lapisan dalam
dapat dipergunakan.
d. Kemasan untuk bahan/barang yang titik nyalanya rendah
dan tekanan uap/gasnya tinggi, maka kekuatan
kemasannya harus mampu menjamin keselamatan dari
kemungkinan meningkatnya tekanan dari dalam.
e. Bagian-bagian dari kemasan yang berhubungan langsung
dengan bahan/barang berbahaya tidak boleh terpengaruh
oleh zat kimia atau pergerakan dari bahan-bahan tersebut.
f. Apabila diperlukan kemasan harus dilengkapi dengan
pelapis bagian dalam yang memadai.
g. Kekuatan kemasan untuk bahan/barang cair kelas 4.2
harus cukup kuat untuk menahan tekanan yang timbul dari
tekanan uap yang tinggi.
h. Bahan/barang yang tergolong dalam kelas 4.3 harus
dikemas sesuai dengan tingkat bahayanya yakni :
a) Tingkat bahaya tinggi (Packaging Group I)
b) Tingkat bahaya sedang (Packaging Group II)
c) Tingkat bahaya rendah (Packaging Group IIII)
(6) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun dengan Kelas 5,
diharuskan memenuhi ketentuan IMDG – Code yaitu sebagai
berikut;
a. Karena keanekaragaman sifat-sifat bahan/barang
pengoksidir ini maka masing-masing bahan/barang, sesuai
sifatnya harus dikemas sendiri-sendiri.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir276
b. Jumlah isi setiap jenis barang serta tipe kemasan harus
disesuaikan dengan kebiasaaan yang berlaku.
c. Kemasan untuk bahan/barang peroksida organik harus
dibuat dari material yang memenuhi persyaratan Annex I dari
IMDG-Code dan harus sesuai dengan isi dan jenis masing-
masing bahan/barang.
d. Pengemasan bahan/barang peroksida organik harus sesuai
dengan petunjuk pengemasan peroksida organik cair dan
peroksida organik padat sebagaimana IMDG Code.
(7) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun dengan Kelas 6,
diharuskan memenuhi ketentuan IMDG-Code yaitu harus
dikemas sesuai dengan kategori tingkat bahaya sebagai berikut
:
a. Kelompok kemasan I : bahan/barang dan obat-obatan yang
sifat beracunnya sangat tinggi.
b. Kelompok kemasan II : bahan/barang dan obat-obatan
yang sifat beracunnya tinggi.
c. Kelompok kemasan III : bahan/barang dan obat-obatan
yang sifat beracunnya rendah.
(8) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun dengan Kelas 7,
diharuskan memenuhi ketentuan IMDG – Code sebagai berikut:
a. Kemasan yang dikecualikan adalah kemasan yang dapat
memuat jumlah terbatas dari bahan radioaktif atau kemasan
kosong bekas memuat bahan radioaktif yang dirancang
sesuai dengan pesrayaratan yang ditetapkan oleh Asosiasi
Internasional Energi Atom (IAEA).
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir277
b. Kemasan industri tipe 1 (Industrial Package Type 1) adalah
kemasan, petikemas muatan atau tanki yang dapat memuat
bahan radioaktif berspesifikasi rendah atau objek
kontaminasi permukaan yang harus dirancang sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh IAEA.
c. Kemasan industri tipe 2 (Industrial Package Type 2) adalah
kemasan, petikemas muatan atau tanki yang dapat memuat
bahan radioaktif berspesifikasi rendah atau objek
kontaminasi permukaan yang harus dirancang sesuai
dengan persyaratan ayat (519), (521), (522), dan (523)
persyaratan IAEA.
d. Kemasan industri tipe 3 (Industrial Package Type 3) adalah
kemasan, petikemas muatan atau tanki yang dapat memuat
bahan radioaktif berspesifikasi rendah atau objek
kontaminasi permukaan yang harus dirancang sesuai
dengan persyaratan ayat (5120), (521), (522), dan (523)
persyaratan IAEA.
e. Kemasan Tipe A adalah kemasan, petikemas tanki atau
petikemasn barang yang dapat memuat bahan radioaktif
sampai pada aktivitas A1 sampai dengan A2 sesuai dengan
ketentuan ayat (524) sampai dengan (540) persyaratan
IAEA.
f. Kemasan Tipe B adalah kemasan, petikemas tanki atau
petikemasn barang yang dapat memuat bahan radioaktif
sampai pada aktivitas A1 sampai dengan A2 sesuai dengan
ketentuan ayat (505) sampai (514), (525) sampai (538) dan
(542) sampai (548) persyaratan IAEA.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir278
g. Kemasan Tipe B (U) adalah kemasan tipe B, yang telah
memenuhi persyaratan IAEA ayat (549) sampai (556) dan
telah mendapat persetujuan unilateral dari negara asalnya.
h. Kemasan Tipe B (M) adalah kemasan tipe B, yang telah
memenuhi persyaratan IAEA ayat (557) sampai (558) dan
telah mendapat persetujuan multilateral dari negara-negara
yang dilewati oleh kemasan tersebut.
(9) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun dengan Kelas 8,
diharuskan memenuhi ketentuan IMDG – Code yaitu sebagai
berikut:
a. Pengemasan terhadap bahan/barang kelas 8 harus dilakukan
dalam beberapa kategori pengemasan berdasarkan tingkat
bahaya sebagai berikut :
a) Kelompok Kemasan I - sangat berbahaya
b) Kelompok Kemasan II - berbahaya sedang
c) Kelompok Kemasan III - berbahaya rendah
b. Kemasan harus ditutup dengan baik, dan lubang penguapan
harus terpasang sedemikian rupa sehingga isinya tidak
tumpah, sedangkan kemasan harus berdiri tegak sehingga
tidak mengganggu fungsi lubang penguapan.
c. Kemasan harus dapat ditutup dengan rapat, agar tidak
menimbulkan bahaya dan bereaksi dengan air.
d. Kemasan yang menggunakan botol gelas, dalam pengertian
ini termasuk tembikar/porselin, agar mampu menahan reaksi
dari isi kemasan yang bersangkutan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir279
e. Apabila kemasan menggunakan karung goni, rami, atau
hessain, maka dalam pengertian ini termasuk juga karung
plastik anyam dengan lapisan dalam dari plastik.
f. Karena gas cair dengan titik didih yang rendah biasanya
mempunyai tekanan yang tinggi, kemasannya harus kuat
menahan tekanan gas dari dalam yang timbul pada waktu
penanganan barang.
(10) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun dengan Kelas 9,
diharuskan memenuhi ketentuan IMDG – Code sebagai berikut:
a. Kemasan dari masing-masing bahan/barang kelas 9
dikelompokan berdasarkan tingkat bahayanya sebagai berikut
:
a) Kelompok kemasan I - Tingkat bahaya tinggi
b) Kelompok kemasan II - Tingkat bahaya sedang
c) Kelompok kemasan III - Tingkat bahaya rendah
b. Kelompok dari masing-masing bahan/barang kelas 9 ini
didasarkan pada pengelompokan barang-barang yang
mempunyai sifat dan jenis yang sama.
c. Apabila tidak ditentukan lain didalam daftar masing-masing
jenis bahan/barang kelas 9, maka pada dasarnya kemasan
harus tertutup dengan sempurna.
d. Bagian-bagian dari kemasan yang mempunyai hubungan
langsung dengan bahan/barang berbahaya tidak boleh
terpengaruh oleh reaksi kimia atau reaksi lainnya dari bahan-
bahan tersebut. Apabila perlu kemasan harus dilengkapi
dengan lapisan dalam atau perlindungan yang memadai.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir280
e. Kemasan harus kuat menahan tekanan dari dalam yang timbul
dari gas akibat peningkatan suhu atau penyebab lainnya.
f. Ventilasi udara dapat dipasang apabila gas yang timbul tidak
berbahaya, tidak beracun dan tidak mudah terbakar serta
dalam jumlah yang sedikit.
g. Untuk kemasan yang didalamnya mengandung uap dari bahan
cair dengan titik didih rendah yang menghasilkan tekanan
tinggi, maka kekuatan kemasan harus mempu menahan
tekanan yang timbul.
h. Pada saat pengisian kemasan dengan cairan, harus dipastikan
tidak terdapat gangguan atau kebocoran yang permanen.
i. Pengisian kemasan harus dilakukan pada temperatur tidak
melebihi 550C sesuai dengan ketentuan nasional atau
internasional.
(11) Persyaratan pengemasan bahan/barang berbahaya dan
beracun selengkapnya dijelaskan dalam IMDG Code.
Bagian Ketiga
Label Bahan/Barang Berbahaya Dan Beracun
Pasal 5
(1) Setiap pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun harus
mencantumkan secara jelas:
a. Nama bahan/barangberbahaya dan beracun (Technical
Name).
b. Nomor IMDG Code
c. Nomor PBB (UN. No.)
d. Golongan Penyimpanan (Compability Group)
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir281
e. Pengelompokan bahaya (Division)
f. Kode Kelas (Classification Code)
g. Label sesuai dengan kelas dan tingkat bahaya
(2) Pemilik barang harus mencantumlan Label bahan/barang
berbahaya dan beracun dengan klasifikasi sebagai berikut;
a. Kelas 1, Label bahan/barang berbahaya kelas 1 harus mampu
mencerminkan bahwa bahan/barang yang dibawahnya adalah
bahan/barang peledak, yaitu bahan atau zat yang berbentuk
padat, cair, atau campuran dan bahan-bahan tersebut dapat
dengan sendirinya mengalami reaksi kimia dan menghasilkan
gas pada temperatur dan tekanan tertentu yang dengan cepat
dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sekelilingnya.
Bahan pyrotechnic termasuk dalam kelompok ini meskipun
tidak menghasilkan gas
b. Kelas 2, Label barang berbahaya kelas 2 harus mampu
mencerminkan bahwa bahan/barang yang dibawahnya adalah
bahan/barang termasuk dalam kelompok gas mampat, gas
cair, gas dalam larutan, gas cair yang dibekukan, campuran
satu atau lebih gas dengan satu atau lebih uap bahan kelas
lainnya, barang yang diisi gas, tellurium hexafluoride dan
aerosol
c. Kelas 3, Label barang berbahaya kelas 3, harus mampu
mencerminkan bahwa bahan/barang yang dibawahnya adalah
cairan mudah menyala yaitu cairan atau campuran dan atau
cairan yang mengandung larutan padat atau larutan jenuh,
misalnya cat, pernis, dempul dan sebagainya, akan tetapi tidak
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir282
mencakup zat-zat yang karena sifat bahayanya dimasukkan ke
dalam kelas yang lain.
d. Label 4, Label kelas 4 yaitu bahan/barang padat mudah
menyala/terbakar, atau label yang mampu menggambarkan
bahwa barang berbahaya yang dibawanya mempunyai sifat
umum dan peka terhadap pemanasan secara spontan atau
secara spontan terbakar. Bahan-bahan ini terdiri dari bahan
pyrophinic dan bahan/barang yang dapat menjadi panas
dengan sendirinya.
e. Label 5, Label kelas 5 yaitu bahan/barang pengoksidir dan
peroksida organik. Atau label yang mampu menggambarkan
bahwa bahan/barang berbahaya dan beracun yang dibawanya
mempunyai sifat mengeluarkan oksigen dan bila ikut terbakar
akan memperbesar kejadian kebakaran. Sedangkan peroksida
organic adalah bahan/barang yang mudah busuk karena
pengaruh eksotermis pada suhu yang normal.
f. Label 6, Label kelas 6 yaitu bahan/barang beracun dan yang
mudah menular. Atau label yang menggambarkan bahwa
bahan/barang yang diangkutnya adalah bahan/barang beracun
yang dapat mengakibatkan kematian atau kerusakan
kesehatan manusia apabila tertelan, terhirup atau terkena kulit.
g. Label 7, Label bahan/barang kelas 7 yaitu bahan/barang
radioaktif. Atau label yang menggambarkan bahwa
bahan/barang yang diangkutnya adalah bahan/barang yang
dalam jumlah kecil maupun besar adalah bersifat sangat
berbahaya karena dapat menimbulkan bahaya radiasi yang
tidak kelihatan dan dapat merusak pori-pori.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir283
h. Label 8, Label bahan/barang kelas 8 yaitu bahan/barang
perusak. Atau label yang menggambarkan bahwa
bahan/barang yang diangkutnya adalah bahan/barang yang
berbentuk padat atau cair yang secara umum dapat merusak
jaringan sel. Kebocoran bahan/barang ini dapat
mengakibatkan kerusakan pada barang/bahan lainnya.
i. Label 9, Label bahan/barang kelas 9 yaitu bahan/barang
berbahaya jenis lainnya. Atau label yang menggambarkan
bahwa bahan/barang yang diangkutnya adalah bahan/barang
yang termasuk dalam kelas 1 sampai dengan kelas 8, akan
tetapi menunjukkan sifat-sifat berbahaya. Bahan/barang yang
diangkut dengan suhu sama atau lebih dan 10,000 dalam
bentuk cair, dan dengan suhu sama atau lebih dan 24.000
untuk barang padat dan bahan/barang yang diangkut sesuai
dengan ketentuan annex 3 Konvensi MARPOL 73 – 78.
BAB IV
MEMASUKI PELABUHAN DAN PENUMPUKAN
Pasal 6
(1) Penjaga pintu masuk/petugas pelabuhan angkutan sungai dan
danau harus memeriksa setiap barang termasuk bahan/
barang berbahaya dan beracun yang memasuki pelabuhan
untuk diangkut melalui kapal.
(2) Penjaga pintu/petugas pelabuhan angkutan sungai dan danau
melakukan pemeriksaan bahan/barang berbahaya dan
beracun dengan teknologi pendeteksi, dengan maksud untuk
mengetahui jenis bahan/barang berbahaya dan beracun
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir284
(3) Petugas pelabuhan angkutan sungai dan danau, melakukan
pemeriksaan dan pengawasan serta penanganan
bahan/barang berbahaya dan beracun berikut kemasan dan
label bahan/barang berbahaya dan beracun.
(4) Bilamana terdapat ada kemasan dan label bahan/barang
berbahaya dan beracun yang mengalami kerusakan dan dapat
menimbulkan bahaya, maka penjaga pelabuhan dan
pengawas pelabuhan angkutan sungai dan danau
memerintahkan kepada pemilik barang untuk diperbaiki sesuai
dengan IMDG – Code.
Penumpukan
Pasal 7
(1) Bilamana bahan/barang berbahaya dan beracun harus
menunggu waktu untuk diangkut melalui angkutan sungai dan
danau, maka denah pemisah untuk jenis bahan/barang
berbahaya dan beracun di pelabuhan angkutan sungai dan
danau harus sesuai dengan ketentuan IMDG Code yaitu
sebagai berikut:
a. Petugas pelabuhan / pengawas pelabuhan angkutan sungai
dan danau menempatkan secara berjauhan bahan/barang
berbahaya dan beracun, sekurang-kurangnya 3 meter dari
barang lain yang berlawanan sifat dengannya, sehingga tidak
saling mempengaruhi yang dapat menimbulkan bahaya, tetapi
masih diperbolehkan dalam ruangan yang sama.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir285
b. Petugas pelabuhan/pengawas pelabuhan menempatkan
bahan/barang berbahaya dan beracun secara berlainan
ruangan. Bilamana bahan/barang berbahaya yang sifatnya
berlawanansebaiknya harus disimpan dalam ruangan yang
berlainan dengan jarak sekurang-kurangnya 6 meter
mendatar, dan untuk ruangan yang bersusun secara tegak,
lantai pemisah harus tahan api an kedap cairan.
c. Petugas pelabuhan/pengawas pelabuhan menempatkan
secara terpisah pada rungan yang dipisah secara mendatar
dengan ruang antara yang berjarak sekurang-kurangnya 12
meter dan secara tegak lurus dipisah dengan ruangan antara
yang kedap air.
d. Petugas pelabuhan/pengawas pelabuhan menempatkan
bahan/barang berbahaya dan beracun yang sifatnya
berlawanan harus disimpan di ruangan masing-masing yang
dipisahkan secara mendatar dengan ruang antara yang
berjarak sekurang-kurangnya 24 meter.
(2) Pemilik bahan/barang peledak dan petugas pelabuhan/pengawas
pelabuhan angkutan sungai dan danau harus memperhatikan,
bahwa bilamana barang tersebut dapat menimbulkan bahaya
ledakan harus dipisahkan dari detonator-detonator dan alat-alat
yang dapat menimbulkan percikan api.
(3) Pemilik bahan/barang berbahaya yang mengeluarkan uap
berbahaya secara bersama-sama dengan petugas
pelabuhan/pengawas pelabuhan harus menempatkan barang
tersebut dalam ruangan yang mempunyai ventilasi yang baik atau
di lapangan penumpukan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir286
(4) Pemilik bahan/barang berbahaya dan beracun bersama-sama
dengan petugas pelabuhan/pengawas pelabuhan secera
bersama-sama mengawasi kapal yang mengangkut barang
berbahaya cair atau gas yang mudah menyala selama berada di
pelabuhan, bilamana terjadi kebakaran atau ledakan yang dapat
membahayakan.
(5) Petugas pelabuhan/pengawas pelabuhan tidak memperkenankan
bahan/barang berbahaya dan beracun yang dapat memanas atau
terbakar sendiri untuk diangkut melalui kapal angkutan sungai
dan danau sesuai dengan ketentuan IMDG – Code , kecuali telah
dilakukan tindakan-tindakan pengawasan secara khusus guna
mencegah terjadinya kebakaran.
(6) Petugas pelabuhan / pengawas pelabuhan diharuskan
menumpukkan di gudang untuk bahan/barang yang mudah
menyala dan bahan/barang pengoksidir, beracun dan merusak
dengan kadar tinggi, apabila tidak dibongkar atau dimuat secara
langsung.
(7) Petugas pelabuhan/pengawas pelabuhan herus menumpukkan di
gudang/lapangan atau ditempat penumpukan untuk
bahan/barang pengoksidir, beracun dan merusak dengan kadar
rendah.
Tempat PenumpukanPasal 9
(1)Petugas/Pengawas pelabuhan angkutan sungai dan danau harus
memperhatikan, bahwa tempat penumpukan bahan/barang
berbahaya dan beracun yang karena sifatnya memerlukan
penanganan khusus, di bedakan dalam tiga jenis sebagai berikut:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir287
a. Tertutup, adalah gudang yang mempunyai dinding dan atap
dengan ventilasi yang cukup. Jenis tempat penumpukan ini
digunakan untuk menumpuk Bahan/Barang Berbahaya yang
sangat pekat terhadap sinar matahari, air atau hujan.
b. Setengah terbuka, adalah gudang yang mempunyai atap terapi
tanpa dinding atau dengan setengah dinding. Jenis tempat
penumpukan ini di gunakan untuk menumpuk Bahan/Barang
Berbahaya yang tidak boleh terkena sinar matahari secara
langsung dan /atau basah kena air atau hujan.
c. Terbuka, adalah lapangan penumpukan Bahan/Barang
Berbahaya.
(2) Petugas/pengawas pelabuhan dan Bagian Pergudangan
melakukan pelaksanaan penumpukan bahan/barang berbahaya di
gudang/ lapangan/ penumpukan di daerah lingkungan kerja
pelabuhan sesuai dengan ketentuan IMDG Code.
(3) Bagian Pergudangan memperhatikan penumpukan bahan/barang
berbahaya di gudang/lapangan/penumpikan mengikuti petunjuk
yang tercantum pada kemasannya.
(4) Penjaga pergudangan/lapangan/penumpukan melarang setiap
orang menggunakan forklift dan alat mekanik lainnya yang
memakai bahan bakar minyak.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir288
Pengelolaan Fasilitas Penumpukan
Pasal 10
(1) Pengelolaan fasilitas dan instalasi penanganan bahan/barang
berbahaya di daerah lingkungan kerja pelabuhan harus
dilakukan oleh pengelola yang khusus berusaha di bidang itu.
(2) Pengelolaan fasilitas penumpukan harus mempunyai tenaga
terlatih dan peralatan yang memadai untuk penanganan
Bahan/Barang Berbahaya
Pasal 11
(1) Penjaga gudang /lapangan penumpukan bahan/barang
berbahaya harus menyediakan adanya jalur-jalur bebas untuk
melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawasan secara
cermat
(2) Kepala Pelabuhan/Syahbandar melarang memasang instalasi
listrik tambahan di gudang/lapangan penumpukan
Bahan/Barang Berbahaya.
Pasal 12
Peralatan Pemindahan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun
(1) Pengawas pelabuhan harus mengisyaratkan kepada setiap
orang yang menggunakan alat angkut yang digunakan untuk
menangani bahan peledak harus selalu mengikuti petunjuk ahli
yang ditunjuk oleh instansi yang terkait.
(2) Dalam mengangkut bahan/barang yang sifatnya berbahaya
dapat merusak kesehatan, karena itu Pengangkut Barang
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir289
Berbahaya harus memakai alat-alat pelindung diri sesuai
dengan petunjuk ahli yang ditunjuk oleh instansi yang terkait.
(3) Pengankut Barang Berbahaya yang mengetahui kemasan yang
sudah rusak harus ditumpuk di tempat yang telah ditentukan
sesuai petunjuk Administrator Pelabuhan atau Kepala Kantor
Pelabuhan dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
(4) Setiap alat angkut yang digunakan Pengangkut bahan/barang
berbahaya dan beracun harus dilengkapi dengan alat
pencegahan/penaggulangan bahaya kebakaran.
(5) Pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun dan
menggunakan alat untuk digunakan dalam pemindahan bahan
radioaktif harus mengikuti petunjuk Ahli yang ditunjuk oleh
instansi yang terkait.
Pasal 13
(1) Petugas penanganan bahan/barang berbahaya yang diberi
tugas menyusun bahan/barang berbahaya dan beracun ke atas
alat pemindahan harus tenaga kerja yang terlatih dan
profesional
(2) Pengawas Pelabuhan harus memperhatikan, bahwa berat dan
atau volume bahan/barang berbahaya yang diangkut
Pengangkut Barang untuk dimuat ke atas alat pemindahan
harus sesuai dengan kapasitas alat yang bersangkutan.
(3) Pengawas Pelabuhan angkutan sungai dan danau harus
memperhatikan, bahwa posisi dari setiap kemasan
bahan/barang berbahaya harus sesuai dengan petunjuk yang
tertera/dituliskan/digambarkan pada kemasan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir290
(4) Pengawas pelabuhan melarang memuat dua jenis bahan/barang
berbahaya yang saling berlawanan sifatnya ke dalam sebuat
alat pemindahan.
BAB V
KAPAL SUNGAI DAN DANAU
Pasal 14
(1) Kapal angkutan bahan/barang berbahaya dan beracun melalui
angkutan sungai dan danau harus memiliki persyaratan sebagai
berikut;
a. tersedianya tempat serta fasilitas perlengkapan untuk
memuat dan membongkar bahan/barang berbahaya dan
beracun
b. mempunyai dokumen khsusus kapal angkutan bahan/barang
berbahaya dan beracun dari instansi yang berwenang;
c. memiliki tanda-tanda khusus untuk bahan berbahaya.
d. memiliki peralatan keselamatan(2) Untuk memenuhi persyaratan kelaikan kapal, Pemilik Kapal
angkutan sungai dan danau harus memperoleh persetujuan dari
Direktorat Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas
Perhubungan Kabupaten/Kota dan instansi yang bertanggung
jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
(3) Pemilik kapal angkutan sungai dan danau yang mengangkut
bahan/barang berbahaya dan beracun harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir291
a. memiliki kelengkapan fasilitas keselamatan tambahan yang
khusus untuk penanganan bahan/barang berbahaya dan
beracun, meliputi:
a) memasang plakat yang memuat tanda khusus yang
harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang
kapal;
b) menyediakan peralatan pencegah dan penanggulangan
kebakaran;
c) memiliki radio komunikasi, yang berfungsi sebagai alat
untuk berkomunikasi antara pemimpin kapal dengan
pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
d) adanya kaca mata dan masker untuk awak kapal;
e) adanya sarung tangan dan baju pengaman;
f) adanya lampu tanda bahaya berwarna kuning yang
ditempatkan di atas atap kapal;
g) memiliki perlengkapan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran di perairan.
b. memiliki Nahkoda dan/atau ABK yang mempunyai kualifikasi
tertentu terutama penanganan bahan/barang berbahaya dan
beracun, meliputi:
a) memiliki kecakapan teknis sebagai nakhoda dan ABK
kapal sungai dan danau yang dibuktikan dengan
Sertifikat Pelaut atau Sertifikat Awak Kapal Sungai
diberikan oleh Direktorat Jenderal;
b) mengetahui alur pelayaran sungai atau danau pada
trayek yang akan dilalui;
c) mengetahui kelaikan kapal sungai dan danau;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir292
d) mengetahui tata cara mengangkut bahan/barang
berbahaya dan beracun.
e) memiliki pengetahuan mengenai bahan/barang
berbahaya yang diangkutnya, seperti klasifikasi, sifat
dan karakteristik bahan berbahaya;
f) memiliki pengetahuan mengenai bagaimana mengatasi
keadaan jika terjadi suatu kondisi darurat, seperti cara
menanggulangi kecelakaan/kebakaran;
g) memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai tata
cara pengangkutan bahan berbahaya, seperti
mengemudikan kapal secara aman, pemeriksaan
kesiapan kapal, hubungan muatan dengan
pengendalian kapal, persepsi keadaan bahaya/darurat;
h) memiliki pengetahuan mengenai ketentuan
pengangkutan bahan berbahaya, seperti penggunaan
plakat, label dan simbol bahan berbahaya;
i) memiliki kemampuan psikologi yang lebih tinggi
daripada pengangkut bahan/komoditi yang tidak
berbahaya, seperti tidak mudah panik, sabar,
bertanggung jawab, tidak mudah jenuh menghadapi
pekerjaan dan situasi yang monoton;
j) memiliki fisik yang sehat dan tangguh dibuktikan
dengan Surat Keterangan Dokter.
k) Untuk kesehatan dan keselamatan kerja, Nahkoda dan
ABK wajib dilengkapi peralatan pelindung diri, meliputi :
1) Pelindung pernafasan / masker;
2) Pelindung anggota badan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir293
3) Helm;
4) Kacamata pengaman;
5) Sarung tangan, baik dengan bahan karet, kain
ataupun kulit sesuai bahan/barang berbahaya dan
beracun yang ditangani;
6) Sepatu pengaman;
7) Pakaian kerja.
c. pedoman pemuatan, pengawasan dan pembongkaran
kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun
yang ditempatkan pada ruang kemudi, ruang penumpang
dan/atau geladak kendaraan.
d. instruksi dan prosedur yang harus dikerjakan apabila terjadi
keadaan darurat yang ditempatkan pada ruang kemudi, ruang
penumpang dan/atau geladak kendaraan.
e. selama pelaksanaan bongkar-muat harus diawasi oleh
nahkoda atau ABK yang memiliki kualifikasi tertentu tentang
penanganan bahan/barang berbahaya dan beracun.
(4) Pemenuhan persyaratan khusus yang dimiliki Nahkoda dan ABK
dibuktikan dengan:
a. Sertifikat, yang diberikan oleh Direktorat Jenderal
b. Surat Keterangan Dokter.
(5) Untuk mendapatkan sertifikat Nahkoda dan ABK harus telah
mengikuti pelatihan mengenai tata cara pengangkutan,
pemuatan, pembongkaran, penggunaan alat-alat K3 dan
penanggulangan dalam keadaan darurat yang diselenggarakan
oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir294
Pasal 16
(1) Nahkoda dan ABK dalam rangka menjamin keselamatan dan
keamanan pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun
yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, penjalaran
cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, maka wajib
mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal
sebelum pelaksanaan pengangkutan.
(2) Permohonan persetujuan dapat diajukan kepada Direktur
Jenderal Perhubungan Darat dengan dilengkapi :
a. surat keterangan tentang nama, jenis dan jumlah
bahan/barang berbahaya yang akan diangkut (MSDS/Material
Safety Data Sheet) yang dikeluarkan perusahaan yang
bersangkutan;
b. rekomendasi pengangkutan bahan/barang berbahaya dari
instansi yang berwenang;
c. keterangan tentang tempat pemuatan, lintasan yang dilalui,
tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
d. spesifikasai tenis kapal sungai;
e. waktu dan jadwal pengangkutan;
f. identitas dan kualifikasi nahkoda dan ABK;
g. izin usaha angkutan kapal sungai;
h. prosedur penanggulangan keadaan darurat.
Pasal 17
(1) Untuk keselamatan dan keamanan pengangkutan bahan/barang
berbahaya dan beracun, Nahkoda dan ABK sebagai pengangkut
wajib melaporkan angkutannya kepada Kepala Dinas
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir295
Provinsi/Kabupaten/Kota setempat sesuai kewenangannya
sebelum pelaksanaan pengangkutan.
(2) Laporan Nahkoda dan ABK memuat keterangan sekurang-
kurangnya mengenai:
a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut
serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan
berbahaya dari instansi yang berwenang yaitu instansi yang
bertanggung jawab terhadap pengedalian dampak lingkungan;
b. tempat pemuatan, alur yang akan dilalui, tempat
pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
c. identitas dan tanda kualifikasi awak kapal;
d. waktu dan jadwal pengangkutan;
e. jumlah dan jenis kapal yang akan digunakan untuk
mengangkut.
(3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja sejak laporan diterima secara lengkap, Kepala Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota setempat sesuai kewenangannya
memberikan tanggapan secara tertulis atas laporan yang
diajukan.
(4) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima
secara lengkap, tidak ada tanggapan secara tertulis, Kepala Dinas
yang bersangkutan dianggap menyetujui laporan pengangkut.
(5) Nahkoda harus memberikan lampiran dokumen pengangkutan
kepada Administrator Pelabuhan atau Syahbandar dan Pegelola
Pelabuhan asal sebelum pengangkutan dilakukan dan kepada
Syahbandar atau pengelola pelabuhan angkutan sungai dan
danau tujuan setelah tiba.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir296
BAB V
MENAIKAN KE KAPAL
Bagian Pertama
Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Ke Kapal
Pasal 18(1) Syahbandar atau petugas pelabuhan memeriksa persyaratan
kelaikan kapal dan dokumen bahan/barang berbahaya dan
beracun yang akan diangkut.
(2) Syahbandar atau petugas pelabuhan memeriksa persyaratan
pengemasan dan pelabelan bahan/barang berbahaya dan
beracun sebelum naik kapal.
(3) Jika persyaratan dokumen, kemasan, label dan kapal telah
lengkap dan sesuai, maka Syahbandar memerintahkan
bahan/barang berbahaya dan beracun dinaikkan ke kapal,
dengan perlakuan khusus, jika diperlukan dengan bantuan
peralatan khusus untuk meminimalkan bahaya, serta selalu
dalam pengawasan selama pemuatan.
(4) ABK harus memastikan, bahwa penempatan bahan/barang
berbahaya dan beracun di atas kapal angkutan sungai
diusahakan pada tempat yang tidak terlalu panas, dan terpisah
satu sama lain, sehingga dapat terhindar dari kebakaran.
(5) Tenaga pengangkut harus memiliki kualifikasi tersendiri,
sehingga dapat mengetahui perlakuan yang akan dilakukan
pada setiap jenis bahan/barang berbahaya dan beracun selama
proses pengangkutan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir297
Pasal 19
(1) Sebelum bahan/barang berbahaya dan beracun dinaikkan ke atas
kapal atau menurunkan, Petugas/Pengawas pelabuhan angkutan
sungai dan danau harus memenuhi ketentuan :
a. Mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat serta
peralatan pengamanan darurat;
b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak
mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan
ketertiban lalu lintas serta masyarakat di sekitarnya;
c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada tempat atau
kemasan yang rusak, maka kegiatan menurunkan/menaikkan
harus dihentikan;
d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang
memiliki kualifikasi, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Bahan/barang berbahaya dan beracun yang akan diangkut
harus terlindung dalam tempat atau kemasan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bahan/barang berbahaya dan beracun harus diikat dengan
kuat dan disusun dengan baik, sehingga beban muatan dapat
merata secara proporsional pada kapal angkutan sungai dan
danau
(4) Pengawas atau petugas di pelabuhan dan di kapal harus selalu
memantau selama pemuatan berlangsung, agar dapat segera
mengetahui jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat
lainnya.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir298
Bagian KeduaPenempatan dan Pengawasan Muatan Bahan/Barang Berbahaya
dan Beracun di Kapal
Pasal 20
(1) ABK harus memperhatikan, susunan bahan/barang berbahaya
dan beracun di atas kapal, harus diatur sesuai dengan tata cara
yang benar, sehingga kapal tidak kehilangan kestabilan yang
dapat mengakibatkan miring dan tenggelam;
(2) ABK harus mentaati tata cara pemuatan bahan/ barang
berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan IMDG – Code
, sehingga kapal selalu dalam keadaan tetap stabil, baik pada
waktu memuat, berlayar, maupun pada waktu membongkar
muatan;
(3 ) ABK harus memastikan, bahwa muatan bahan/barang
berbahaya dan beracun yang ada di atas geladak terbuka
(weather deck), harus di atur dan dibatasi jumlahnya, sehingga
tidak mengganggu stabilitas kapal, khususnya dalam pelayaran;
(5) ABK harus memperhitungkan, bahwa sistem pemuatan barang
(cargo plan), harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak
menyulitkan pada waktu pembongkaran di tempat tujuan;
(6) ABK harus menempatkan, bahwa muatan harus diatur secara
benar, sehingga berat muatan berada di bagian bawah ruangan
kapal;
(7) ABK harus memperhatikan, bahwa pemuatan bahan/barang
berbahaya dan beracun harus dikelompokkan sesuai dengan
jenisnya masing-masing;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir299
(8) Penempatan muatan bahan/barang berbahaya dan beracun
khususnya barang yang mudah terbakar dan/atau mudah
meledak, oleh ABK harus menempatkan di bagian kapal yang
jauh dari muatan lain, jauh dari ruang awak kapal, dapur/api,
mesin/motor dan sebagainya yang dapat menimbulkan api
secara terbuka, sehingga sewaktu-waktu dapat segera dengan
mudah di buang ke air bilamana tidak dapat dipadamkan
kebakaran atau dalam keadaan darurat lainnya.
Pasal 21
Sebelum berlayar, Nahkoda kapal memeriksa kembali yaitu sbb:
a. tanda lambung timbul,
b. surat-surat dan sertifikat kapal,
c. persetujuan pengangkutan bahan/barang berbahaya dan
beracun,
d. jenis dan jumlah muatan,
e. Jumlah Nahkoda dan ABK khususnya yang mempunyai
keahlian khusus penanganan bahan/barang berbahaya dan
beracun.
Pasal 22
(1) Bilamana diperkirakan selama pelayaran akan ada goncangan
yang dapat dapat mengeser kestabilan bahan/barang
berbahaya dan beracun , maka ABK dan pemilik barang
mengikat barang tersebut dengan badan/lantai kapal untuk
memastikan tetap selalu pada posisinya.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir300
Pasal 23
(1) Selamana pelayaran, pemilik bahan/barang berbahaya dan
beracun serta ABK diharuskan mengecek posisi barang
dengan makusd untuk memastikan posisi muatan pada
posisinya.
(2) ABK harus selalu dalam keadaan siap siaga, jika terjadi
kondisi darurat, misalnya kebakaran, tubrukan, kebocoran,
termasuk peralatan tanggap darurat, termasuk alat-alat
keselamatan/penolong.
(3) Orang yang ada dan ABK di atas kapal angkutan sungai
dan danau dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan
terjadinya api/bunga api yang dapat membahayakan muatan
bahan/barang berbahaya dan beracun.
Bagian Keempat
Pembongkaran Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Dari Kapal
Pasal 24
(1) Nahkoda kapal kapal angkutan sungai dan danau yang
mengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun harus
memberitahukan rencana sandar dan bongkar muat kepada
Administrator Pelabuhan/ Syahbandar atau pengelola
pelabuhan selambat- lambatnya 1 jam sebelum tiba di
pelabuhan tujuan.
(2) Nahkoda melaporkan kepada Syahbandar perihal muatan
bahan/barang berbahaya dan beracun yang diangkutnya untuk
dapat ditangani secara khusus.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir301
(3) Syahbandar memerintahkan/melakukan koordinasi dengan
petugas pelabuhan untuk mempersiapkan tempat sandar yang
bebas dari bahaya terkait dengan rencana pembongkaran
muatan bahan/barang berbahaya dan beracun, sekaligus
menginformasikan balik kepada Nahkoda perihal lokasi sandar
kapal dan kesiapan berbagai peralatan yang dibutuhkan
Pasal 26
(1) Sebelum sandar, Petugas Pelabuhan mempersiapkan alat
pemadam kebakaran dan peralatan kesiap siagaan darurat
lainnya, untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin
terjadi.
(2) Setelah kapal sandar dan terikat dengan sempurna di
pelabuhan, ABK atau petugas pelabuhan mempersiapkan
tangga, dan setelah benar-benar siap diusahakan
bahana/barang berbahaya dan beracun yang lebih sensitif
terlebih dahulu diturunkan.
(3) ABK atau pemilik muatan bahan/barang berbahaya dan beracun
melaporkan Syahbandar/Pengelola Pelabuhan serta
menunjukkan keseluruhan dokumen dan selanjutnya diteruskan
dengan pemeriksaan lebih lanjut dokumen tersebut dan
pengecekan muatan bahan/barang berbahaya dan beracun.
(4) Petugas/Pengawas Pelabuhan melakukan pengecekan
terhadap kondisi kemasan bahan/barang berbahaya dan
beracun dengan maksud untuk memastikan masih dalam
kondisi baik.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir302
(5) Setelah pemeriksaan selesai, lengkap dan sesuai, muatan
bahan/barang berbahaya dan beracun pemilik bahan/barang
berbahaya dan beracun dapat diijinkan keluar pelabuhan.
(6) Jika muatan bahan/barang berbahaya dan beracun masih
menunggu untuk diambil oleh pemiliknya, Petugas
Pelabuhan/Pengawas Pelabuhan penempatan atau
penumpukan di pelabuhan harus dilakukan sesuai dengan
tempatnya
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir303
15. Sispro Pelayanan Penumpang di Kapal Penyeberangan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR. ..............................................................................
TENTANG
SISPRO PELAYANAN PENUMPANG DI KAPAL PENYEBERANGAN
MENTERI PERHUBUNGAN
Menimbang : bahwa untuk menjamin kepastian dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat akan jasa angkutan
penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan
lancar, diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai
mengenai sistem dan prosedur pelayanan
penumpang di kapal penyeberangan.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 40 dan Pasal 42
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan Pasal 86.
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan Pasal 69, Pasal 70, Pasal 78, Pasal 79,
dan Pasal 80.
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun
2001 tentang Angkutan Penyeberangan.
5. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. AP.
005/13/3/DPRD/2003 tentang Petunjuk Teknis
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir304
Persyaratan Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan
Danau
6. Safety Of Life Of Sea (SOLAS 1973) beserta
keseluruhan amandemennya yang diterbitkan oleh
IMO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANTENTANG SISPRO PELAYANAN PENUMPANG DIKAPAL PENYEBERANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi
sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan
jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus-putus karena
adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan
kenderaan beserta muatannya.
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir305
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.
3. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan
kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa
kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial.
4. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan
perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan
termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik
kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian.
5. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan
kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan
pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai
dengan peraturan klasifikasi.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,
yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,
energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.
7. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi
pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir306
tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
9. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk
menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
11. Awak kendaraan adalah pengemudi dan pembantu
pengemudi;
12. Safety Of Life Of Sea (SOLAS 1973) adalah
konvensi/peraturan dalam menjamin keselamatan penumpang
di dalam kapal selama dalam pelayaran yang diterbitkan oleh
International Maritime Organitation (IMO) pada tahun 1973
beserta keseluruhan amandemennya yang telah diratifikasi
oleh Pemerintah.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas
tanggungjawabnya di bidang angkutan penyeberangan.
14. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di
bidang pelayaran.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Sispro pelayanan penumpang di kapal penyeberangan ini
berlaku untuk kegiatan pelayanan penumpang di kapal
penyeberangan baik di pelabuhan dan di kapal penyeberangan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir307
(2) Ruang lingkup sispro pelayanan penumpang di kapal
penyeberangan ini meliputi:
a. Ketentuan pelayanan penumpang di pelabuhan.
b. Ketentuan pelayanan penumpang memasuki kapal.
c. Ketentuan pelayanan penumpang selama di atas kapal.
d. Ketentuan pelayanan penumpang turun dari kapal.
BAB III
PELAYANAN PENUMPANG DI PELABUHAN
Pasal 3
(1) Pihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan fasiltas ruang
tunggu bagi calon penumpang kapal , sesuai kelas pelayanan.
(2) Kelas pelayanan ruang tunggu penumpang di pelabuhan
dikategorikan 3 kelas yaitu:
a Kelas Ekonomi; bagi calon penumpang yang telah membeli
karcis/tiket kapal kelas ekonomi.
b Kelas Bisnis; bagi calon penumpang yang telah membeli
karcis/tiket kapal kelas bisnis.
c Kelas Eksekutif/VIP; bagi calon penumpang yang telah
membeli karcis/tiket kapal kelas eksekutif/VIP.
(3) Fasilitas ruang tunggu di pelabuhan harus memenuhi
ketentuan:
a. Kelas Ekonomi, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1)Tempat duduk (luas m2) : Bangku/0,30 m2
2)Urinoir/WC
3)Sistem Sirkulasi Udara : Terbuka/Fan
4)TV, Video
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir308
b. Kelas Bisnis, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1)Tempat duduk (luas m2) : Kursi/0,40 m2
2)Urinoir/WC/K. Mandi
3)Sistem Sirkulasi Udara : Fan/AC
4)TV, Video
c. Kelas Eksekutif, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1)Tempat duduk (luas m2) : K.Reklening/0,50 m2
2)Urinoir/WC. K. Mandi
3)Sistem Sirkulasi Udara : AC
4)TV, Video
Pasal 4
(1) Setiap penumpang diharuskan membeli karcis sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan, dan untuk angkutan barang dan/atau
hewan wajib diberi surat angkutan sebagai tanda bukti atas
pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
(2) Untuk penumpang, barang dan/atau kendaraan yang telah
diberikan karcis/surat angkutan berhak mendapatkan pelayanan
sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam karcis/surat
angkutan angkutan sungai dan danau
(3) Bagi penumpang yang telah memiliki karcis, tidak dibenarkan
dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar
kesepakatan.
(4) Untuk lebih menjamin kepastian jadwal perjalanan kapal bagi
pemakai jasa , pengelola perusahaan angkutan penyeberangan
wajib mengumumkan jadwal perjalanan kapal yang telah
ditetapkan pada papan pengumuman di pelabuhan setempat.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir309
(5) Apabila pengusahaan angkutan penyeberangan yang melayani
pada lintas tertentu tidak dapat melaksanakan pelayanan
angkutan, pengusaha yang bersangkutan harus melaporkan
secara tertulis beserta alasannya kepada Kepala Pelabuhan
setempat dengan tembusan kepada pemberi persetujuan
pengoperasian kapal.
Pasal 5
(1) Untuk pembelian karcis , pihak pengelola pelabuhan atau
perusaaan angkutan wajib menyediakan tempat pembelian/loket
karcis bagi calon penumpang.
(2) Pihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan tempat istirahat
dan/atau tempat ibadah bagi calon penumpang yang masih
menunggu lama baik kerena jadwal maupun karena
keterlambatan datangnya kapal.
(3) Pihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan areal parkir yang
cukup baik untuk kendaraan calon penumpang maupun
penjemput/pengantar.
BAB IV
PELAYANAN PENUMPANG MEMASUKI KAPAL
Pasal 6
(1) Pihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan jalan atau gang
khusus bagi penumpang menuju ke dermaga dan memasuki/naik
ke kapal.
(2) Pihak pengelola pelabuhan wajib memberikan fasilitas khusus dan
kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir310
usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia menuju
dermaga dan memasuki/naik ke kapal.
(3) Pengusaha angkutan atau pengelola pelabuhan wajib
menyediakan perangkat peralatan atau papan, untuk
memudahkan penumpang penyandang cacat yang menggunakan
kursi roda dapat naik dan turun ke dan dari kapal dengan mudah.
(4) Apabila dalam pengangkutan terdapat orang sakit, penderita
diupayakan untuk dapat ditempatkan pada tempat yang memadai.
(5) Penumpang naik kapal dengan tertib, dan diusahakan tidak saling
berebut atau bersamaan dengan pemuatan kendaraan ke kapal.
Pasal 7
(1) ABK mengarahkan penumpang untuk menempati ruangan atau
tempat duduk sesuai tiket/karcis yang dimilikinya.
(2) Saat kapal akan meninggalkan pelabuhan, penumpang
mendapatkan informasi tentang jenis, tempat dan cara
pemakaian alat-alat keselamatan/ penolong, dan diupayakan
dengan peragaan pemakaian jaket pelampung.
BAB V
PELAYANAN PENUMPANG SELAMA DI KAPAL
Pasal 8
(1) Penumpang memperoleh informasi yang jelas letak fasilitas
publik, misalnya kamar mandi/WC, kantin, tempat ibadah, klinik,
tempat merokok, informasi larangan, dan informasi jika keadaan
darurat
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir311
(2) Setiap kapal yang mengangkut penumpang wajib menyediakan
fasilitas kesehatan bagi penumpang.
(3) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. ruang pengobatan atau perawatan;
b. peralatan medis dan obat-obatan; dan
c. tenaga medis, meliputi dokter dibantu oleh juru rawat.
Pasal 9
(1) Di kapal harus tersedia ruangan yang dapat digunakan untuk
akomodasi awak kapal, termasuk taruna, yang dipisahkan oleh
sekat-sekat dari ruangan lainnya sesuai dengan persyaratan.
(2) Ruang akomodasi tidak boleh berhubungan langsung dengan
ruang mesin dan ruang ketel.
(3) Jalan masuk keruang akomodasi dan keruang kerja anak buah
kapal bagian mesin, harus mudah dicapai dari luar ruang mesin
dan ruang ketel.
(4) Di ruang akomodasi harus terdapat perlengkapan akomodasi
awak kapal dan ventilasi udara yang cukup serta terpisah dari
ventilasi udara untuk ruang mesin untuk ruang mesin dan ruang
muatan.
(5) Di setiap kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi
serta dapur bagi awak kapal sesuai dengan persyaratan.
Pasal 10
(1) Ruang penumpang harus dipisahkan dengan sekat dari kamar
awak kapal, ruang muatan dan ruang lainnya.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir312
(2) Ruang penumpang harus memenuhi persyaratan tingkat
kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ruang penumpang harus dilengkapi ventilasi dan penerangan
yang cukup.
(4) Ruang penumpang tidak boleh berhubungan langsung dengan
ruang mesin dan ruang ketel.
(5) Ruang penumpang harus aman terhadap hujan, angin dan
panas matahari.
(6) Geladak terendah yang boleh digunakan sebagai geladak
penumpang adalah geladak teratas yang terletak dibawah garis
air, dengan ketentuan geladak dimaksud harus mendapatkan
ventilasi,penerangan dan tingkap sisi yang cukup.
(7) Dikapal harus tersedia perlengkapan akomodasi penumpang
yang cukup sesuai kelasnya.
(8) Untuk setiap penumpang geladak harus tersedia ruangan degan
luas geladak sekurang-kurangnya 1,12 m2 ditambah dengan
0,37 m2 luas geladak untuk ruang peranginan.
(9) Untuk setiap penumpang kamar harus tersedia ruangan
sekurang-kurangnya 3,10 m2, ditambah dengan 0,37 m2 luas
geladak untuk ruang peranginan.
(10) Di kapal, berdasarkan lama pelayarannya, harus tersedia
perbekalan yang cukup bagi penumpang.
(11) Di kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta
dapur untuk penumpang sesuai dengan persyaratan.
Pasal 11
(3) Penumpang memperoleh pelayanan akomodasi terdiri dari:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir313
a. pelayanan minimal kenyamanan penumpang;
b. persyaratan minimal konstruksi kapal untuk pelayanan
penumpang.
(1) Persyaratan pelayanan minimal kenyamanan penumpang
ditentukan berdasarkan:
a. waktu atau lama berlayar;
b. kelas-kelas tempat duduk penumpang.
Pasal 12
(1) Persyaratan pelayanan minimal kenyamanan penumpang yang
didasarkan pada waktu atau lama berlayar yang dikelompokkan
pada 4 (empat) kategori sebagai berikut:
a. Kategori 1, dengan lama pelayaran sampai dengan 4 jam,
yang terdiri dari:
1) lama pelayaran dari 0 – 1,5 jam;
2) lama pelayaran dari 1,5 – 4 jam;
b. Kategori 2, dengan lama pelayaran di atas 4 jam sampai
dengan 8 jam;
c. Kategori 3, dengan lama pelayaran di atas 8 jam sampai
dengan 12 jam;
d. Kategori 4, dengan lama pelayaran di atas 12 jam.
(2) Persyaratan pelayanan minimal kenyamanan penumpang yang
didasarkan pada kelas-kelas tempat duduk penumpang terdiri
dari 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
a. tempat duduk kelas ekonomi;
b. tempat duduk kelas bisnis;
c. tempat duduk kelas eksekutif/VIP.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir314
(3) Persyaratan pelayanan minimal kenyamanan penumpang adalah
sebagai berikut:
a. Jam berlayar sampai dengan 1,5 jam, fasilitas ruang
akomodasi untuk beberapa kelas adalah sebagai berikut:
a)Kelas Ekonomi Geladak Terbuka memiliki fasilitas sebagai
berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : Bangku/0,30 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Terbuka
4) P.Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : -
b)Kelas Ekonomi Geladak Tertutup memiliki fasilitas sebagai
berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : Bangku/0,30 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Terbuka
4) P. Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : -
c)Kelas Bisnis memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : Kursi/0,40 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Fan
4) P. Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : -
b. Di atas 1,5 jam s/d 4 jam, fasilitas ruang akomodasi untuk
beberapa kelas adalah sebagai berikut:
a)Kelas Ekonomi, memiliki fasilitas sebagai berikut:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir315
1) Tempat duduk (luas m2) : Bangku/0,30 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Terbuka
4) P.Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : -
b)Kelas Bisnis, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : Kursi/0,40 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Fan
4) P. Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
c)Kelas Eksekutif, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : K.Reklening/0,50 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : AC
4) P. Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
c. Di atas 4 jam s/d 8 jam, fasilitas ruang akomodasi untuk
beberapa kelas adalah sebagai berikut:
a)Kelas Ekonomi, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : Bangku/0,30 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Fan
4) P.Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
b)Kelas Bisnis, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : Kursi/0,40 m2
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir316
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Fan/WC
4) P. Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
c)Kelas Eksekutif, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : K.Reklening/0,50 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : AC
4) P. Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
d. Di atas 8 jam s/d 12 jam, fasilitas ruang akomodasi untuk
beberapa kelas adalah sebagai berikut:
a)Kelas Ekonomi, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : Bangku/0,30 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Fan
4) P.Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
b)Kelas Bisnis, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : Kursi/ 0,40 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Fan/WC
4) P. Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
c)Kelas Eksekutif, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : K.Reklening/0,50 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC/KM
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir317
3) Sistem Sirkulasi Udara : AC
4) P. Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
e. Di atas 12 jam, fasilitas ruang akomodasi untuk beberapa
kelas adalah sebagai berikut:
a)Kelas Ekonomi, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : Bangku/ 0,30 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Fan
4) P.Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
b)Kelas Bisnis, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : Kursi/0,40 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC
3) Sistem Sirkulasi Udara : Fan/WC
4) P. Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
c)Kelas Eksekutif, memiliki fasilitas sebagai berikut:
1) Tempat duduk (luas m2) : K.Reklening/0,50 m2
2) Urinoir/WC. K. Mandi : Urinoir/WC/KM
3) Sistem Sirkulasi Udara : AC
4) P. Addreser Musik : Ada
5) TV, Video : Ada
Pasal 13
(1) Persyaratan minimal konstruksi kapal untuk pelayanan
penumpang sebagaimana meliputi:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir318
a. luas ruangan
b. ruang penumpang, terdiri dari:
a) penumpang geladak terbuka;
b) penumpang geladak tertutup;
c) penumpang kamar.
c. tempat duduk;
d. gang/jalan lewat orang;
e. kamar mandi dan WC/kakus;
f. sistem lubang angin/ventilasi;
g. dapur dan kafetaria;
h. ruang rekreasi (public area) dan ruang ibadah.
(2) Persyaratan minimal konstruksi kapal penumpang adalah
sebagai berikut:
a. Luas ruangan; luas lantai tempat duduk/tempat tidur
penumpang kurang lebih 60 persen luas geladak ruangan
b. Ruang penumpang
a) penumpang geladak terbuka; luas lantai untuk kursi/bangku
per orang berukuran 0,30-0,45 m2.
b) penumpang geladak tertutup :
1) Tinggi atap minimal 1,90 m
2) Luas lantai untuk kursi/bangku per orang berukuran 0,30-
0,60 m2.
c. penumpang kamar:
a) Kapasitas maksimal tiap kamar untuk 6 orang
b) Dilengkapi tempat tidur tetap, berukuran minimal 1,80 m
panjang dan 0,70 m lebar.
c) Luas lantai per orang minimal 1,36 m2.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir319
d) Khusus untuk kapal-kapal sungai karena keterbatasan
ruangan, diperbolehkan membuat ruangan tidur secara
tatami (tanpa ranjang/bed) dengan luas lantai per oaring
minimal 1,26 m2.
d. tempat duduk:
a) bangku:
1) untuk tempat duduk penumpang kelas ekonomi.
2) tempat duduk memanjang yang menjadi satu, tanpa
sekat sandaran tangan.
3) Kapasitas tiap bangku tidak boleh melebihi 6 (enam)
orang untuk satu sisi keluar menuju gang/jalan lalu
lintas orang.
4) Luas bangku per orang minimal 0,30 m2, dengan ukuran
lebar 0,4 d dan panjang 0,75 m.
5) Bangku dapat ditempatkan pada ruangan penumpang
geladak terbuka atau tertutup.
b) Kursi:
1) Tempat duduk bersandaran tangan untuk masing-masing
penumpang dan ditempatkan secara berderet pada
ruangan penumpang geladak tertutup dan setiap kursi
dilapisi bantalan dan sandaran jok.
2)Luas ukuran kursi minimal 0,40 m2 tiap kursi.
c) Kursi Reklining (Reclining Seat)
1) Tempat duduk dengan sandaran punggung yang dapat
diatur dan setiap kursi dilapisi bantalan dan sandaran
jok, ditempatkan pada ruangan penumpang geladak
tertutup.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir320
2) Luas ukuran kursi minimal 0,50 m2 tiap kursi.
e. Gang/Jalan melintas untuk orang/ penumpang:
a) Jarak antara (lebar) dari gang untuk melintas
orang/penumpang, adalah sebagai berikut:
b) Sampai dengan 100 orang penumpang, jarak minimal 0,80
m.
c) Di atas 100 orang penumpang, jarak minimal 1,00 m.
d) Di atas 1.000 orang penumpang, jarak minimal 1,20 m.
e) Sudut kemiringan tangga penumpang penumpang yang
menghubungkan antar geladak tidak boleh melebihi 450.
f. Kamar Mandi dan WC/Kakus:
Untuk penumpang harus tersedia kamar dan WC/Kakus, dengan
jumlah minimal sebagai berikut:
a) Dari 13 sampai 50 penumpang, 2 (dua) kamar mandi dan
WC/kakus, selanjutnya untuk setiap setiap 50 penumpang
atau bagian dari 50 penumpang sampai 500 penumpang
harus ada tambahan 1 kamar mandi WC/kakus;
b) Lebih dari 500 penumpang, untuk setiap 100 atau bagian
dari 100 penumpang, harus ada tambahan 1 WC/kakus;
c) Kamar mandi dan WC/kakus dibagi untuk pria dan wanita
serta harus dilengkapai dengan dinding-dinding pemisah
yang cukup;
d) Harus terdapat persediaan air pada tempat-tempat air
dengan jumlah sedikitnya 1/6 dari jumlah kamar mandi dan
WC/kakus, sejauh perlengkapan kamar mandi dan
WC/kakus masih belum memenuhi hal tersebut secara
cukup;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir321
e) Untuk kapal dengan penumpang tidak lebih dari 12 orang,
paling sedikit harus ada satu kamar mandi dan satu
WC/kakus bagi awak kapal, yang harus dapat digunakan
juga untuk penumpang;
f) Untuk kapal yang melayani kategori 3 dan 4 (pembagian
menurut jam berlayar), harus tersedia cukup waktu bagi
penumpang untuk mandi;
g) Kamar mandi dan WC/kakus harus terpisah dari ruang
akomodasi dengan baik dan ruang-ruang tersebut harus
cukup luas serta cukup sirkulasi udaranya, dengan
penataan ruang dan konstruksi sehingga memudahkan
penyaluran air dan kotoran dalam pembersihannya.
g. Sistem lubang angin/ventilasi udara penumpang adalah sbb;
a) Ruang akomodasi penumpang harus diberikan lubang
angin/ventilasi udara yang cukup;
b) Ruang akomodasi penumpang di geladak tertutup, harus
memakai sistem pengisap (exhaust) dan sirkulasi udara
minimal 10 kali per jam;
c) Ruang akomodasi penumpang kelas bisnis dan eksekutif,
harus memakai fan (kipas angin) atau sistem air
conditioning (penyejuk udara);
d) Ruang akomodasi penumpang yang dilengkapi dengan fan
untuk setiap 25 m2 disediakan 1 (satu) fan berdiameter
minimal 40 cm;
e) Ruang akomodasi penumpang yang dilengkapi dengan
sistem air conditioning (penyejuk) temperatur ruang
berkisar antara 23°C-20°C;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir322
f) Ruang akomodasi penumpang harus mendapat cukup
cahaya melalui kaca pada tingkat-tingkat sisi, atau melalui
kaca-kaca lain yang dipasang untuk itu;
g) Pada malam hari tiap-tiap ruangan harus diberi
penerangan yang cukup;
h. Dapur dan kantin/kafetaria;
a) Dapur dan kantin/kafetaria harus memenuhi standar
sebagai berikut:
b) Dapur tidak boleh ditempatkan di geladak kendaraan;
c) Dapur harus mempunyai sistem lubang angin/ventilasi
udara dan pembuanagn air kotor yang terpisah dengan
ruangan akomodasi;
d) Kompor yang digunakan harus jenis kompor listrik;
e) Bila menggunakan sistem pembakaran dengan gas,
tangki penyimpan harus terpisah dan pada saluran gas
masuk harus dipasang minimal satu buah keran penutup
cepat (shut-of valve ) yang terletak di luar ruang dapur
f) Untuk pelayanan penumpang, diizinkan penempatan
kafetaria di ruang penumpang;
g) Kafetaria harus menggunakan kompor/alat pemanas listrik
h) Sistem lubang angin/ventilasi udara dan pembuangan air
kotor harus terpisah dengan ruang penumpang;
i) Pengelola/petugas kafetaria wajib menjaga kebersihan dan
kesehatan lingkungan.
i. Ruang rekreasi (public area) dan ruang ibadah;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir323
a) Kapal yang memuat lebih dari 50 penumpang, dapat
menyediakan ruangan terbuka untuk tempat santai/rekreasi
penumpang;
b) Kapal penumpang wajib menyediakan ruangan untuk
tempat ibadah, dengan luas yang sesuai dengan jumlah
penumpang dan ruang kapal yang tersedia, serta harus
selalu dijaga kebersihan dan kerapihannya.
BAB VI
PELAYANAN PENUMPANG TURUN DARI KAPAL
Pasal 14
(1) Nahkoda kapal harus memberitahukan rencana sandar dan
bongkar muat kepada Administrator Pelabuhan atau
Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan atau Kepala Kantor
Pelabuhan dan Pengelola Pelabuhan sebelum kapal di
pelabuhan tujuan atau pada saat berangkat meninggalkan
pelabuhan asal.
(4) Sesampainya di pelabuhan tujuan, sebelum kapal sandar, ABK
mempersiapkan alat pemadam kebakaran dan peralatan kesiap
siagaan darurat lainnya, untuk antisipasi kondisi darurat yang
mungkin terjadi.
(5) Setelah kapal sandar dan terikat penuh di pelabuhan, ABK
membuka rampa/tangga kapal, dan setelah benar-benar terbuka
penuh penumpang baru dapat turun dari kapal dengan tertib,
dan diusahakan setelah selesai semua, barulah kendaraan
dapat turun dari kapal.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir324
Pasal 15
Nahkoda harus melaporkan realisasi kegiatan bongkar/muat kepada
Administrator Pelabuhan dan Penyelenggara Pelabuhan atau Kepala
Kantor Pelabuhan dan Pengelola Pelabuhan tentang jumlah muatan
baik penumpang dan kendaraan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir325
16. Sispro Pelayanan Penumpang di Kapal Sungai dan
Danau
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR.
......................................................................................
TENTANG
SISPRO PELAYANAN PENUMPANG DI KAPAL SUNGAI DAN
DANAU
MENTERI PERHUBUNGAN
Menimbang : bahwa untuk menjamin kepastian dalam pemberian
pelayan kepada masyarakat akan jasa angkutan
sungai dan danau yang aman, nyaman, tertib dan
lancar, diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai
mengenai sistem dan prosedur pelayanan
penumpang di kapal sungai dan danau.
Mengingat : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran Pasal 40
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan di Perairan Pasal 86.
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan Pasal 69, Pasal 70, Pasal 78, Pasal 79
dan Pasal 80.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir326
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun
2004 tentang Angkutan Sungai dan Danau.
6. Safety Of Life Of Sea (SOLAS 1973) beserta
keseluruhan amandemennya yang diterbitkan oleh
IMO
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan
dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau,
waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut
penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan
oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
2. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan
alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk
angkutan sungai dan danau.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir327
4. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan
kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa
kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial.
5. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan
perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan
termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik
kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian.
6. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan
kapal, jaminan mutu material, pengawasan pembangunan,
pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan
peraturan klasifikasi.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,
yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,
energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air,
serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.
8. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi
pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir328
9. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
10. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk
menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12. Safety Of Life Of Sea (SOLAS 1973) adalah
konvensi/peraturan dalam menjamin keselamatan penumpang
di dalam kapal selama dalam pelayaran yang diterbitkan oleh
International Maritime Organitation (IMO) pada tahun 1973
beserta keseluruhan amandemennya yang telah diratifikasi
oleh Pemerintah.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas
tanggungjawabnya di bidang angkutan sungai dan danau.
14. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di
bidang pelayaran.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Sispro pelayanan penumpang di kapal sungai dan danau
berlaku untuk kegiatan pelayanan penumpang di pelabuhan
dan di kapal sungai dan danau.
(2) Ruang lingkup sispro pelayanan penumpang di kapal sungai
dan danau adalah meliputi:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir329
a. Ketentuan pelayanan penumpang di pelabuhan.
b. Ketentuan pelayanan penumpang memasuki kapal.
c. Ketentuan pelayanan penumpang selama di atas kapal.
d. Ketentuan pelayanan penumpang turun dari kapal.
BAB III
PELAYANAN PENUMPANG DI PELABUHAN
Pasal 3
(1) Pihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan fasiltas ruang
tunggu bagi calon penumpang kapal.
(2) Fasilitas ruang tunggu di pelabuhan setidaknya memiliki
fasilitas:
a. Tempat duduk (luas m2) : Bangku/0,30 m2
b. Urinoir/WC
c. Sistem Sirkulasi Udara : Terbuka/Fan
d. TV
Pasal 4
(1) Setiap penumpang wajib membeli karcis sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan, dan sebagai tanda bukti pembelian
pengelola angkutan penumpang wajib memberikan karcis
pada setiap penumpang, dan untuk angkutan barang dan/atau
hewan wajib diberi surat angkutan sebagai tanda bukti atas
pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir330
(2) Untuk penumpang, barang dan/atau hewan yang telah diberikan
karcis/surat angkutan , berhak mendapatkan pelayanan sesuai
dengan perjanjian yang tercantum dalam karcis/surat angkutan.
(3) Bagi penumpang yang telah memiliki karcis, tidak dibenarkan
dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar
kesepakatan.
(4) Untuk lebih menjamin kepastian jadwal perjalanan kapal bagi
pemakai jasa angkutan, perusahaan angkutan sungai dan
danau wajib mengumumkan jadwal perjalanan kapal yang telah
ditetapkan pada papan pengumuman di pelabuhan sungai dan
danau setempat.
(5) Apabila pengusaha angkutan sungai dan danau yang melayani
pada trayek tertentu tidak dapat melaksanakan pelayanan
angkutan, pengelola angkutan sungai dan danau yang
bersangkutan harus melaporkan secara tertulis maupun berupa
pengumuman beserta alasannya kepada Kepala Pelabuhan
setempat dengan tembusan kepada pemberi persetujuan
pengoperasian kapal.
Pasal 5
(1) Untuk pembelian karcis, pihak pengelola pelabuhan angkutan
sungai dan danau wajib menyediakan tempat pembelian/loket
karcis bagi calon penumpang.
(2) Penyandang cacat dan orang sakit diberikan prioritas
kemudahan dalam pembelian karcis dan memyediakan fasilitas
sesuai dengan kebutuhan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir331
(3) Pihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan tempat istirahat
dan/atau tempat ibadah bagi calon penumpang yang masih
menunggu lama baik kerena jadwal maupun karena
keterlambatan datangnya kapal.
(4) Pihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan areal parkir yang
cukup baik untuk kendaraan calon penumpang maupun
penjemput/pengantar.
BAB IV
PELAYANAN PENUMPANG MEMASUKI KAPAL
Pasal 6
(1) Sebelum penumpang memasuki kapal, pihak pengelola
pelabuhan dan ABK wajib menyediakan jalan/tangga untuk naik
ke kapal yang dapat menjamin keselamatan penumpang.
(2) ABK mempersilahkan penumpang masuk kapal dan memasuki
ruangan sesuai karcis yang dibeli
(3) Pihak pengelola pelabuhan wajib memberikan fasilitas khusus
dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di
bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia
menuju dermaga dan memasuki/naik ke kapal.
(4) Pengusaha angkutan atau pengelola pelabuhan wajib
menyediakan perangkat peralatan atau papan, untuk
memudahkan penumpang penyandang cacat yang
menggunakan kursi roda dapat naik dan turun ke dan dari kapal
dengan mudah.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir332
(5) Apabila dalam pengangkutan terdapat orang sakit, penderita
diupayakan untuk dapat ditempatkan pada tempat yang
memadai.
(6) Penumpang naik kapal dengan tertib, setelah muatan yang akan
dibawa sudah termuat semua di atas kapal.
Pasal 7
(1) ABK mengarahkan penumpang untuk menempati ruangan atau
tempat duduk yang tersedia.
(2) Penempatan penumpang diatur sedemikan hingga agar
stabilitas kapal tetap seimbang baik saat pemuatan, berlayar
dan penurunan penumpang.
(3) Jika kapal membawa barang, harus didahulukan dan
ditempatkan sedemikian hingga mudah dalam
pembongkaran/muat serta evakuasi jika keadaan darurat.
(4) Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, penumpang
mendapatkan informasi tentang jenis, tempat dan cara
pemakaian alat-alat keselamatan/ penolong, diupayakan dengan
peragaan pemakaian jaket pelampung serta informasi mengenai
larangan dan informasi jika keadaan darurat.
BAB V
PELAYANAN PENUMPANG SELAMA DI KAPAL
Pasal 8
(1) Selama dalam pelayaran, penumpang diusahakan tetap duduk
pada tempatnya dan dilarang melakukan aktivitas yang dapat
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir333
membahayakan stabilitas kapal atau keselamatan kapal dan
penumpang.
(2) Untuk pelayanan keselamatan penumpang , kapal harus
memiliki:
a. Alat penolong berupa Life Jacket untuk 100% penumpang
dan ABK,
b. Emergency Communication/Radio Commnication
c. Kompas
d. Alat pemadam kebakaran untuk penanganan keadaan
darurat,
e. Kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).
Pasal 9
(1) Jika kapal dengan geladak tertutup, penumpang memperoleh
pelayanan akomodasi meliputi:
a. Ruangan di geladak tertutup,
b. Ruangan di Geladak Terbuka,
c. Tempat Duduk,
d. Gang/jalan melintas untuk penumpang,
e. Kamar mandi dan WC/kakus,
f. Sistem lubang angin/ventilasi udara,
g. Dapur dan kantin/ kafetaria,
h. Ruang publik,
i. Ruangan di geladak tertutup
(2) Ruangan di geladak tertutup , dengan persyaratan konstruksi
dengan syarat sebagai berikut:
a. Tinggi atap minimal 1,90 m
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir334
b. Luas lantai untuk kursi/bangku per orang berukuran 0,30-
0,65 m2.
(3) Ruangan di geladak terbuka , dengan persyaratan luas lantai
untuk kursi/bangku per orang berukuran 0,30-0,45 m2.
(4) Tempat duduk , dengan persyaratan konstruksi sebagai berikut:
a. Tempat duduk memanjang yang menjadi satu, tanpa sekat
sandaran tangan,
b. Kapasitas tiap bangku tidak boleh melebihi 6 (enam) orang
untuk satu sisi keluar menuju gang/jalan lalu lintas orang,
c. Luas bangku per orang minimal 0,30 m2, dengan ukuran
lebar 0,4 m dan panjang 0,75 m,
d. Bangku dapat ditempatkan pada ruangan penumpang
geladak terbuka atau tertutup.
(5) Gang/jalan melintas untuk orang/penumpang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf d, mempunyai jarak antara
(lebar) dari gang tempat untuk melintas orang/penumpang,
adalah sebagai berikut:
a. sampai dengan 100 penumpang, jarak minimal 0,80 m,
b. di atas 100 penumpang, jarak minimal 1,00 m,
c. sudut kemiringan tangga penumpang yang menghubungkan
antar geladak tidak boleh melebihi 450.
(6) Kamar mandi dan WC/kakus sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf e, dengan jumlah minimal sebagai berikut:
a. dari 13 sampai 50 penumpang, 2 kamar mandi dan
WC/kakus, selanjutnya untuk setiap 50 atau bagian dari 50
penumpang sampai 500 penumpang telah ada tambahan 1
kamar mandi dan WC/kakus;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir335
b. kamar mandi dan WC/kakus dibagi untuk pria dan wanita,
serta telah dilengkapi dengan dinding-dinding pemisah yang
cukup;
c. terdapat persediaan air pada tempat-tempat air dengan
jumlah sedikitnya 1/6 dari jumlah kamar mandi dan
WC/kakus, sejauh perlengkapan kamar mandi dan
WC/kakus masih belum memenuhi hal tersebut secara
cukup;
d. untuk kapal dengan penumpang tidak lebih dari 12 orang,
paling sedikit ada satu kamar mandi dan satu WC/kakus
bagi awak kapal, yang dapat digunakan juga untuk
penumpang;
e. untuk kapal yang berlayar lebih lama (8 jam) telah tersedia
cukup waktu bagi penumpang untuk mandi;
f. kamar mandi dan WC/kakus telah terpisah dari ruang
akomodasi dengan baik dan ruang-ruang tersebut telah
cukup luas serta cukup sirkulasi udaranya, dengan
penataan ruangan dan konstruksi sehingga memudahkan
penyaluran air dan kotoran dalam pembersihannya.
(7) Sistem lubang angin/ventilasi udara adalah dengan jumlah
minimal sebagai berikut:
a. ruang akomodasi penumpang telah diberikan lubang
lubang angin/ventilasi udara yang cukup;
b. ruang akomodasi penumpang yang memakai sistem
pengisap (exhaust) dengan sirkulasi udara minimal 10 kali
per jam;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir336
c. ruang akomodasi penumpang yang dilengkapi dengan fan
untuk setiap 25 m2 disediakan 1 (satu) fan berdiameter
minimal 40 cm;
d. ruang akomodasi penumpang yang dilengkapi dengan
sistem air conditioning (penyejuk udara) temperatur ruang
berkisar antara 230C-200C;
e. ruang akomodasi penumpang mendapat cukup cahaya
melalui kaca pada tingkap-tingkap sisi, atau melalui kaca-
kaca lain yang dipasang untuk itu;
f. pada malam hari tiap-tiap ruangan telah telah diberi
penerangan yang cukup;
(8) Dapur dan kantin/kafetaria sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf f, dengan persyaratan sebagai berikut:
a. dapur tidak boleh ditempatkan di geladak kendaraan;
b. dapur telah mempunyai sistem lubang angin/ventilasi udara
dan pembuangan air kotor yang terpisah dengan ruang
akomodasi;
c. kompor yang digunakan telah jenis kompor listrik;
d. bila menggunakan sistem pembakaran dengan gas, tangki
penyimpan gas telah terpisah dan pada saluran gas masuk
telah dipasang minimal satu buah keran penutup cepat (shut-
off valve) yang terletak di luar ruang dapur;
e. untuk pelayanan penumpang, diizinkan penempatan kafetaria
di ruang penumpang;
f. sistem lubang angin/ventilasi udara dan pembuangan air
kotor telah terpisah dengan ruang penumpang;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir337
g. pengelola/petugas kafetaria wajib menjaga kebersihan dan
kesehatan lingkungan.
(9) Ruang publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g,
dengan persyaratan sebagai berikut:
a. kapal yang memuat lebih dari 50 penumpang, dapat
menyediakan ruangan terbuka untuk tempat santai/rekreasi
penumpang;
b. kapal penumpang wajib menyediakan ruangan untuk tempat
ibadah, dengan luas yang sesuai dengan jumlah penumpang
dan ruang kapal yang tersedia, serta telah selalu dijaga
kebersihan dan kerapihannya.
Pasal 10
Kapal dengan geladak tertutup yang berukuran di atas 2.500 m2,
wajib menyediakan ruangan untuk keperluan perawatan orang sakit
(kilinik dan kamar perawatan) dengan sistem ventilasi udara
tersendiri, begitu pula untuk pembuangan air dan kotoran telah
dengan sistem pencuci kuman sebelum dibuang ke luar kapal.
BAB VI
PELAYANAN PENUMPANG TURUN DARI KAPAL
Pasal 11
Nahkoda kapal harus memberitahukan rencana sandar dan bongkar
muat kepada Administrator Pelabuhan atau Syahbandar dan
Penyelenggara Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir338
Pengelola Pelabuhan sebelum kapal di pelabuhan tujuan atau pada
saat berangkat meninggalkan pelabuhan asal.
Pasal 12
(1) Sesampainya di pelabuhan tujuan, sebelum kapal sandar,
petugas pelabuhan mempersiapkan alat pemadam kebakaran
dan peralatan kesiap siagaan darurat lainnya, untuk antisipasi
kondisi darurat yang mungkin terjadi.
(2) Setelah kapal sandar dan terikat penuh di pelabuhan, ABK atau
petuga pelabuhan mempersiapkan tangga untuk turun
penumpang, dan setelah benar-benar terbuka penuh
penumpang baru dapat turun dari kapal dengan tertib, dan
setelah selesai semua, barulah muatan dapat dibongkar dari
kapal.
Pasal 13
Nahkoda harus melaporkan realisasi kegiatan bongkar/muat kepada
Administrator Pelabuhan dan Penyelenggara Pelabuhan atau Kepala
Kantor Pelabuhan dan Pengelola Pelabuhan tentang jumlah
penumpang serta jenis dan jumlah barang yang dimuatnya.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir339
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir340
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan V - Laporan Akhir341
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan VI - Laporan Akhir1
BAB VIKESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KesimpulanDari kajian dan perumusan sispo di bidang transportasi
ASDP dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai
berikut;
1. Rumusan sispro di bidang transportasi ASDP
Sispro di bidang transportasi ASDP adalah dirumuskan
dengan input dari berbagai peraturan perundang-
undangan yang telah dikeluarkan. Bilamana ada yang
kurang dan ternyata sangat dibutuhkan di lapangan,
selanjutnya dikembangkan namun tetap berlandaskan
aturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin efektifitas pelaksanaan sekaligus
menghindarkan adanya kontradiktif pada berbagai
peraturan di bidang ASDP yang telah ditetapkan
sebelumnya.
2. Substansi sipro di bidang transportasi ASDP
Secara harfiah substansi sispro di bidang transportasi
ASDP sudah ada di dalam peraturan perundang-
undangan, namun belum ada terminologi sispro secara
eksplisit dan juga masih tersebar pada beberapa
peraturan yang sudah ditetapkan
3. Penyusunan Sispro di Bidang Transportasi ASDP
dalam pekerjaan ini meliputi:
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan VI - Laporan Akhir2
a Sispro penetapan lintas penyeberangan;
b Sispro penetapan lintas angkutan danau/
sungai;
c Sispro penempatan kapal pada lintas
penyeberangan;
d Sispro penempatan kapal pada lintas angkutan
sungai dan danau;
e Sispro penanganan kebakaran kapal
penyeberangan;
f Sispro penanganan kebakaran kapal sungai dan
danau;
g Sispro penanganan kebakaran di pelabuhan;
h sispro penanganan orang jatuh ke laut;
i Sispro penanganan bom/bahan peledak di
pelabuhan penyeberangan;
j Sispro penanganan bom/bahan peledak di
pelabuhan sungai dan danau;
k Sispro penanganan tubrukan kapal
penyeberangan;
l Sispro penanganan meninggalkan kapal;
m Sispro pengangkutan bahan/ barang berbahaya
dan beracun melalui angkutan Penyeberangan;
n Sispro pengangkutan bahan/barang berbahaya
dan beracun melalui angkutan sungai dan
danau;
o Sispro pelayanan penumpang kapal
penyeberangan;
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan VI - Laporan Akhir3
p Sispro pelayanan penumpang di kapal sungai
dan danau;
B. Rekomendasi
Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan sispro
di bidang transportasi ASDP, maka diperlukan beberapa
rekomendasi yaitu antara lain sebagai berikut;
1. Sispro di bidang transportasi ASDP sebaiknya
ditetapkan dalam bentuk keputusan Menteri
Perhubungan. Hal ini dimaksudkan agar semua
instansi terkait benar – benar memperhatikan dan
melaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.
Dengan demikian, keamanan dan keselamatan
operasi ASDP dapat lebih terjamin
2. Sebelum ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Perhubungan, sebaiknya dikoordinasikan terlebih
dahulu dengan pihak operator Hal ini
dimaksudkan untuk menjamin adanya
kesepahaman dalam operasi sispro di bidang
transportasi ASDP.
3. Sosialisasi sispro di bidang transportasi ASDP
pada pemerintah daerah sangat diperlukan,
dengan maksud untuk menjamin adanya
kesepakatan dan pemahaman yang lebih
mendalam, sehingga pelaksanaannya dapat
dijamin secara kosnisten.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report1
Dinas Bappda Dinas Dinas Dinas BPS Bupati/ Gubernur Peme- BMG Pengusa-Perhub PU Pertanian Perdag Walikota rintah ha Kapal
1 Menelaah RTRW Kab/Kota,Pro-vinsi dan RTRW Nasional secara-bersama untuk mengetahui;a.Ruang yg diperuntukkan utk pengembangan dua simpul yg dihubungkan lintas angkutan penyeberanganb.Melihat akses jaringan antar jalan desa, ke antar jalan kab/ kota, ke antar jalan prov dan ke antar jalan nasional ke simpul yang akan dihubungkanc.Melihat rencana pembangunan antar jaringan jalan ke dua sim- pul yang dihubungkan lintas pe- nyeberangan
2 Memperhatikan secara seksamajaringan jalan yang sama menu-ju simpul yang dihubungkan lintasangkutan penyeberangan
3 Melakukan kajian perhitunganpotensi sosek dan demandlintas penyeberangan yg meng-gambarkan;a.Potensi produksi komoditas pa- da dua simpul yg dihubungkan lintas penyeberanganb.Memperkirakan pergerakan ber- bagai komoditas antar dua sim- pulc.Menghitung potensi perkemba- ngan penduduk di dua simpul
Flowchart 1 Lampiran 1Sispro Penetapan Lintas Angkutan Penyeberangan
KegiatanNoPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report2
Dinas Bappda Dinas Dinas Dinas BPS Bupati/ Gubernur Pemerin- BMG Pengusa-Perhub PU Pertanian Perdag Walikota tah ha Kapal
d.Memperkirakan pergerakan org/ penumpang antar dua simpul yg dihubunglan lintas penyebe- rangane.Menghitung pendapatan per ka- pita di dua simpul yang dihu- bungkan lintas penyeberanganf.Menetapkan/memperhitungkan demand lintas penyeberangan
4 Memperkirakan jumlah kapal lin-tas angkutan penyeberangan
5 Memperhatikan secara seksamaserta menyesuaikan tata pelabu-han nasional sebagai pedomanpenetapan pelabuhan lintas pe-nyeberangan
6 Melakukan kajian kelayakan pem-bangunan pelabuhan di sua sim-pul yg dihubungkan lintas penye-berangan
7 Pemerintah melakukan identifikasidan kajian kharakteristik lintasandua simpul yang dihubungkan(tinggi gelombang, kecepatanangin, kedalaman alur, disain ka-pal )
8 Merencanakan dan membangunkelas jaringan jalan yang samamenuju pelabuhan di dua simpulyang dihubungkan
9 Merencanakan dan membangunpelabuhan lintas penyeberangandi dua simpul yang dihubungkan
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab Lampiran 1
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report3
Dinas Bappda Dinas Dinas Dinas BPS Bupati/ Gubernur Pemerin- BMG Pengusa-Perhub PU Pertanian Perdag Walikota tah ha Kapal
10 Mnginformasikan kriteria lintasngkutan penyeberangan
11 Mendisain kapal sesuai dengankharakteristik lintasan
12 Memperhatikan keterpaduan antardan intermoda transportasi padadua simpul yang dihubungkan lin-tas penyeberangan
12 Kewenangan penetapan lintaspenyeberangan;a.Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kotab.Lintas penyeberangan antar kabupaten/kotac.Lintas penyeberangan antar provinsi
No Kegiatan Pelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab Lampiran 1
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report4
Dinas Bappda Dinas Dinas Dinas BPS Bupati/ Gubernur Peme- BMG Pengusa-Perhub PU Pertanian Perdag Walikota rintah ha Kapal
1 Menelaah RTRW Kab/Kota,Pro-vinsi dan RTRW Nasional secara-bersama untuk mengetahui;a.Ruang yg diperuntukkan utk pengembangan dua simpul yg dihubungkan lintas angkutan sungau dan danaub.Melihat jaringan jalan desa ke antar jalan kab/kota ke antar jalan kota, ke antar jalan prov dan ke antar jaringan jalan nasional ke dua simpul lintas sungai dan danauc.Melihat rencana pembangunan antar jaringan jalan ke dua sim- pul yang dihubungkan lintas angku- tan sungai dan danau
2 Memperhatikan secara seksamajaringan jalan yang sama menu-ju pelabuhan yang menghubungkanangkutan sungai dan danau
3 Melakukan kajian perhitungan potensipotensi sosek dan demand di duasimpul yang dihubungkan angkutansungai dan dan danau yg meliputi;a.Potensi produksi komoditas pa- da dua simpul yg dihubungkan lintas angkutan sungai dan danaub.Memprediksi pergerakan komoditas di dua simpul yang dihubungkan lintas angkutan sungai dan danauc.Menghitung potensi perkemba- ngan penduduk di dua simpul
Flowchart 2 Sispro Penetapan Lintas Angkutan Sungai Dan Danau Lampiran 2
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report5
Lampiran 2Dinas Bappda Dinas Dinas Dinas BPS Bupati/ Gubernur Pemerin- BMG Pengusa-Perhub PU Pertanian Perdag Walikota tah ha Kapal
d.Memperkirakan pergerakan org/ penumpang antar dua simpul yg dihubunglan lintas angkutan sungai dan danaue.Menghitung pendapatan per kapita di dua simpul yang dihubungkan lintas angkutan sungai dan danauf. Memperhitungkan demand lintas angkutan sungai dan danau
4 Memperkirakan jumlah kapal lin-tas angkutan sungau dan danau
5 Memperhatikan secara seksamaserta menyesuaikan tata pelabuhannasional sebagai pedoman penetapanpelabuhan lintas angkutan sungai dandanau
6 Melakukan kajian kelayakan pem-bangunan pelabuhan di sua sim-pul yg dihubungkan lintas angkutansungai dan danau
7 Pemerintah melakukan identifikasidan kajian kharakteristik lintasanangkutan sungai dan danai meliputi;tinggi gelombang, kecepatan angin,kedalaman alur, kecepatan arus, dandisain kapal
8 Merencanakan dan membangun ke-las jaringan jalan yang sama menujupelabuhan di dua simpul yang dihu-bungkan angkutan sungai dan danau
9 Merencanakan dan membangun pe-labuhan lintas di dua simpul yang di-hubungkan angkutan sungai & danau
Pelaksana Tugas/Yang Bertanggung JawabNo Kegiatan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report6
Lampiran 2Dinas Bappda Dinas Dinas Dinas BPS Bupati/ Gubernur Pemerin- BMG Pengusa-Perhub PU Pertanian Perdag Walikota tah ha Kapal
10 Mnginformasikan kriteria lintasanangkutan sungai dan danau
11 Mendisain kapal sesuai dengan kha-rakteristik lintasan sungai & danau
12 Memperhatikan keterpaduan antardan intermoda transportasi pada duasimpul yang dihubungkan lintas ang-kutan sungai dan danau
12 Kewenangan penetapan lintaspenyeberangan;a.Lintas angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kotab.Lintas angkutan sungai dan dana antar kabupaten/kotac.Lintas angkutan sungai dan danau antar provinsi
Pelaksana Tugas/Yang Bertanggung JawabNo Kegiatan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report7
Dinas Penusaha Pemerintah BMG Nahkoda Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
1 Melakukan identifikasi dan kajiankelas pelabuhan,kedalaman ko-lam air pelabuhan dengan maksuduntuk mengetahui spasifikasi ka-pal angkutan penyeberangan yangsesuai dari segi lebar, tinggi danpanjang kapal
2 Memperhatikan secara seksamakondisi kapal terutama dari segikualitas, dan kesesuaian terhadappelabuhan
3 Pengusaha yang memiliki kapalpenyeberangan dengan GT hingga300 dengan jarak lintasan yang di-layani hingga 15 mil harus dileng-kapi persyaratan alat keselamatansesuai dengan SOLAS yaitu;a.Resque Boat ( perahu penyela- mat ) 1 unitb.Life raft ( rakit penolong ) untuk 100 % awak kapal dan penum- pangc.Inflatable life raft with light/rakit dengan cahayad.Life jacket ( baju pelampung ) utk 100 % awak kapal dan penum- pange.Life jacket with light ( baju pelam- pung dengan cahaya )f.Means of rescue ( alat penolong)g.Extra life jacket ( tambahan baju pelampung ) 10 %
Flowchart 3 Sispro Penempatan Kapal Angkutan Penyeberangan Lampiran 3
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report8
Dinas Penusaha Pemerintah BMG Nahkoda Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
h.Helicopter Pic up area ( area heli- kompter)i.Marine evaluation sistem ( MES) /sistem evakuasij.Embarkation ladder ( tangga kebe- rangkatan )k.Two way VHF ( radio VHF peneri- ma dan pemancar 2 unitl.SART 1 unitm.Distress flare 12n.Emergency comunication ( alat komunikasi darurat )o.General emergency alarm ( alarm darurat umum)p.Public adress system ( sistem in- formasi umum )q.Life buoys ( pelampung 4 unit
4 Pengusaha yang memiliki kapalpenyeberangan dengan GT 300-500dengan jarak lintasan yang dilayani15 mil s/d 100 mil harus dileng-kapi persyaratan alat keselamatansesuai dengan SOLAS yaitu seba-gian sama dengan No. 3, dan se-bagai tambahan adalah sebagai be-rikut;a.Two way VHF ( radio VHF peneri- ma dan pemancar 3 unitb.SART 2 unitc.Life buoys ( pelampung ) 8 unitd.Muster list and emergency ins- truction ( tanda berkumpul dan instruksi bahaya
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Penyeberangan Lampiran 3
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report9
Dinas Penusaha Pemerintah BMG Nahkoda Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
e.1 unit survival craft ( perahu kerja)f.Life boat in board places in side of ship 2 unit( sekoci penolong pa- da dua sisi kapal )
5 Pengusaha yang memiliki kapalpenyeberangan dengan GT 500-800dengan jarak lintasan yang dilayani100 mil harus dilengkapi persyara-tan alat keselamatan sesuai de-ketentuan SOLAS yaitu dimanasebagian sama dengan No.4 diatas namun perlu ada beberapatambahan yaitu sebagai berikut;a.Life buoys/pelampung 8 unitb.Fast resque boat/perahu cepat penyelamat 2 unitc.Life raft provide by float free sto- wage ( rakit penolong )
6 Pengusaha yang memiliki kapalpenyeberangan hingga 1.300 GTdengan jarak lintasan yang dilayani100 mil ke atas harus dilengkapipersyaratan alat keselamatan se-suai ketentuan SOLAS yaitu di-mana sebagian sama dengan No.5di atas namun perlu ada beberapatambahan yaitu sebagai berikut;a.Survival craft ( perahu kerja ) 2 unit
7 Pengusaha yang memiliki kapalpenyeberangan hingga 1.800 GTdengan jarak lintasan yang dilayani100 mil ke atas harus dilengkapipersyaratan alat keselamatan se-
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Penyeberangan Lampiran 3
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report10
Dinas Penusaha Pemerintah BMG Nahkoda Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
suai ketentuan SOLAS yaitu samadengan No. 6 di atas.
8 Pengusaha yang memiliki kapalpenyeberangan hingga 2.500 GTdengan jarak lintasan yang dilayani100 mil ke atas harus dilengkapipersyaratan alat keselamatan se-suai ketentuan SOLAS yaitu samadengan No. 7 di atas
9 Pengusaha yang memiliki kapalpenyeberangan hingga 3.200 GTdengan jarak lintasan yang dilayani100 mil ke atas harus dilengkapipersyaratan alat keselamatan se-suai ketentuan SOLAS yaitu samadengan No. 8 di atas
10 Pemerintah melakukan koordinasidengan BMG untuk melakukan iden-tifikasi dan kajian tinggi gelombangsebagai acuan untuk penempatankapal angkutan penyeberangan padasetiap lintasan per region
11 Pemerintah melakukan kajian danpenetapan spesifikasi kapal padasetiap lintasan per region
12 Pemerintah melakukan kajian danmenetapkan pengujian stabilitas de-ngan memanfaatkan kurva G-Z yangdisajikan dalam Dokumen Stabilitasatau dikenal dengan Stability Bookletharus tersedia di kapal
13 Memperhatikan maksimum yang di-
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Penyeberangan Lampiran 3
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report11
Dinas Penusaha Pemerintah BMG Nahkoda Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
ijinkan untuk membawa muatan de-ngan sarat kapal yang ditandai olehlambung timbul
14 Memperhatikan kondisi pemuatan ka-pal sesuai dengan ketentuan dalamdokumen stabilitas IMO regulationyang mengisyaratkan;a.Kapal muatan penuh dengan bahan bakar saat bertolakb.Kapal muatan penuh dengan bahan bakar dan air tawar sisa 10 % saat tibac.Kapal muatan kosong dengan bal- last dan bahan bakar penuh pada saat bertolakd.Kapal muatan kosong dengan bal- last dan bahan bakar dan air tawar sisa 10 % saat tiba
15 Dinas Perhubungan di dalam pe-nempatan kapal angkutan penyebe-rangan dikarenakan penambahan ataupenempatan kapal harus memperhati-kan beberapa aspek yaitu sbb;a.Untuk pengembangan lintas penye- berangan yang sudah beroperasi ha- rus memperhatikan sbb; a) jumlah trip per hari dan jumlah yg diizinkan melayani lintas yang di- tetapkan b) jumlah kapasitas kapal rata-rata tersedia c) jumlah kapasitas kapal rata-rata terpakai
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Penyeberangan Lampiran 3
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report12
Dinas Penusaha Pemerintah BMG Nahkoda Bupati/ GubernurPerhub Kapal Walikota
d) Faktor muat e) fasilitas prasarana pelabuhan yg tersedia, dan/atau f) tingkat kemampuan pelayaran alurb.Untuk pengisian lintas baru harus memperhatikan sbb; a) tersedia prasarana pelabuhan yg memadai b) potensi bangkitan angkutan c) Potensi ekonomi wilayah
16 Pengusaha kapal dan dinas perhubu-ngan harus melakukan koordinasi un-tuk memeriksa persyaratan kapal se-belum ditempatkan yang meliputi;a.Persyaratan teknisb.Persyaratan keselamatan
17 Sebelum ditempatkan, perlu dilakukanuji coba kapal angkutan penyebera-ngan pada lintas yang akan ditempat-kan
18 Bilamana ada yang kurang sesuai,maka perlu ada perbaikan dan/ataupemenuhan kelengkapan sesuai de-ngan ketentuan yang ditetapkan
19 Pengajuan permohonan untuk men-dapatkan persetujuan harus dileng-kapi sebagai berikut;a.Surat izin usaha angkutan penyebe- ranganb.Bukti kesiapan kapal untuk diopera- sikan antara lain ; 1) Memiliki sertifikat kesempurnaan dari Durektorat Jenderal Perhubu-
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Penyeberangan Lampiran 3
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report13
Dinas Penusaha Pemerintah BMG Nahkoda Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
ngan Laut dan dikelaskan oleh Biro Klasifikasi Indonesia 2) Kapal yang sesuai dengan spesi- fikasi teknis lintas dan pelabuhan penyeberangan yang dilayanic.Nama dan ukuran kapal ( GRT )d.Lintas yang akan dilayanie.Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP)
20 Kewenangan persetujuan;a.Penempatan kapal lintas penyebe- rangan antar provinsib.Penempatan kapal lintas penyebe- rangan antar kabupaten/kotac.Penempatan kapal lintas penyebe- rangan antar provinsi
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Penyeberangan Lampiran 3
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report14
Dinas Penusaha Pemerintah Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
1 Melakukan identifikasi dan kajiankharakteristik lintasan sungai dandanau yang hasilnya menggambar-kan:a.Kecepatan arus sungaib.Kedalaman air sungai dan danauc.Lebar sungai dan danaud.Bangunan di sekitar sungai dan danaue.Fungsi air sungai dan danau
2 Melakukan identifikasi besarandan kondisi pelabuhan lintasan su-ngai dan danau di dua simpul
3 Meniformasikan kepada pengusahakapal tentang spesifikasi kapal ang-kutan sungai dan danau
4 Melakukan pemeriksaan persyara-tan kapal sebelum ditempatkan me-liputi;a.Persyaratan teknis; 1) memenuhi persyaratan laik laut dan standar pelayanan minimal kapal angkutan sungai dan da- nau sesuai ketentuan yang ber- laku 2) memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis pelabuhan 3) Memiliki dan/atau mempeker- jakan awak kapal yang memili- ki persyaratan kualifikasi kapal angkutan sungai dan danau
Flowchart 4 Sispro Penempatan Kapal Angkutan Sungai dan Danau Lampiran 4
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report15
Dinas Penusaha Pemerintah Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
4) Mencantumkan identitas peru- sahaan dan/atau nama pribadi pemilik yang ditempatkan di sebelah kiri dan kanan kapal angkutan sungai dan danau 5) Mencantumkan informasi/pe- tunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa indone- sia danbahasa ingrisb.Persyaratan keselamatan yang meliputi: 1) Material 2) Kontruksi 3) Bangunan 4) Pemesinan 5) Stabilitas 6) Tata susunan serta perlengka- pan termasuk alat penolong dan radio
5 Persyaratan keselatan kapal ang-kutan sungai dan danau yang ha-rus dipenuhi adalah sesuai denganketentuan SOLAS, dimana denganGT > 7 adalah sebagai berikut;a.Resque boat ( perahu penyelamat) 1 unitb.Life raft ( rakit penolong ) untuk 100 % awak kapal dan penumpangc.Life jacket ( baju pelampung ) untuk 100 % awak kapal dan penumpangd.Extra life jacket ( tambahan baju pelampung ) 10 %e.Two way VHF( radio VHF penerima
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Sungai dan Danau Lampiran 4
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report16
Dinas Penusaha Pemerintah Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
dan pemancar ) 2 unitf.Emergency comunication ( alat ko- munikasi darurat )g.General emergency alarm ( alarm darurat umum )h.Life buoys ( pelampung ) 4 uniti.Ruang perawatan untuk orang sakit
6 Persyaratan keselatan kapal ang-kutan sungai dan danau yang ha-rus dipenuhi adalah sesuai denganketentuan SOLAS, dimana denganGT < 7 adalah sebagai berikut;a Life jacket ( baju pelampung ) untuk 100 % awak kapal dan penumpangb.Life jacket with light ( baju pelam- pung dengan cahaya )c.Extra life jacket ( tambahan baju pe- lampung ) 10 %d.Emergency comunication ( alat ko- munikasi darurat)e.Kompasf.Alat pemadan kebakaran untuk pe- nanganan keadaan daruratg.Kotak P3K ( Pertolongan Pertama Pada Keadaan Kecelakaan )
7 Di dalam penempatan kapal angku-tan sungai dan danau harus memper-timbangkan beberapa hal yaitu;a. Tidak merusak kualitas air, flora dan faunab.Adanya kesesuaian pelabuhan de- ngan kapal angkutan sungai dan danau
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Sungai dan Danau Lampiran 4
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report17
Dinas Penusaha Pemerintah Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
8 Untuk penempatan kapal angkutansungai dan danau perlu diperhatikanbeberapa aspek yang berkaitan de-ngan permintaan yaitu sebagai berikut;a.Untuk pengembangan lintas angku- tan sungai dan danau yang sudah beroperasi harus memperhatikan: 1) Jumlah trip per hari dan jumlah kapal angkutan sungai dan danau yang ditetapkan 2) Jumlah kapasitas kapal rata-rata tersedia 3) Jumlah kapasitas kapal rata-rata terpakai 4) Faktor muat 5) Fasilitas prasarana pelabuhan yg tersedia 6) Tingkat kemampuan pelayaran alur sungai dan danaub.Untuk pengisian lintas baru harus memperhatikan sebagai berikut; 1) Tersedianya prasarana pelabuhan yang memadai 2) Potensi bangkitan angkutan su- ngai dan danau 3) Potensi ekonomi wilayah
9 Memeriksan persyaratan kapal angku-tan sungai dan danau sebelum ditem-patkan. Aspek yang diperiksa adalahsebagai berikut;a.Persyaratan teknis meliputi; 1) Memenuhi persyaratan laik laut dan standar pelayanan minimal
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Sungai dan Danau Lampiran 4
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report18
Dinas Penusaha Pemerintah Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
kapal angkutan sungai dan danau sesuai dengan ketentuan yang ber- laku 2) Memiliki fasilitas sesuai dengan spe- sifikasi teknis prasarana pelabuhan pada lintas yang dilayani 3) Memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memiliki persyara- tan kualifikasi sesuai dengan kapal angkutan sungai dan danau dan da- pat berbahasa Indonesia serta me- ngetahui kondisi wilayah operasi lintasan yang dilayani 4) Memiliki fasilitas untuk kebutuhan awak kapal maupun penumpang serta kendaraan sesuai dengan per- syaratan teknis yang berlaku 5) Mencantumkan identitas perusaha- an dan nama kapal angkutan sungai dan danau yang ditempatkan di se- belah samping kiri dan kanan kapal 6) Mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan mengguna- kan bahasa Indonesia dan bahasa inggrisb.Persyaratan keselamatan yang meli- puti sebagai berikut; 1) Material 2) Konstruksi 3) Bangunan 4) Permesinan dan perlistrikan 5) Stabilitas 6) Tata susunan serta perlengka-
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Sungai dan Danau Lampiran 4
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report19
Dinas Penusaha Pemerintah Gubernur Bupati/Perhub Kapal Walikota
pan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio 7) Elektronika kapal
10 Uji coba kapal angkutan sungai dandanau perlu dilakukan sebelum ditem-patkan pada lintasan yang akan dilaya-ni
11 Bilamana masih ada yang kurang sesu-ai, perlu dilakukan perbaikan
12 Untuk mendapat persetujuan, perlu dila-kukan pengajuan permohonan dilengkapidengan dokumen meliputi;a.Surat izin usaha angkutan sungai dan penyeberanganb.Bukti kesiapan kapal angkutan sungai dan danau untuk beroperasi dilengkapi dengan; 1) Memiliki setifikat kesempurnaan da- ri Dinas Perhubungan 2) Kapal yang sesuai dengan spesifi- kasi teknis lintas dan pelabuhan angkutan sungai dan danau yang dilayanic.Nama dan ukuran kapal ( GRT )d.Lintas yang akan dilayanie.Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
13 Kewenangan Persetujuan;a.Lintas angkutan sungai dan danau antar provinsib.Lintas angkutan sungai dan danau antar kabupaten/Kotac.Lintas angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kota
Sispro Penempatan Kapal Angkutan Sungai dan Danau Lampiran 4
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report20
Kepala Cleaning Manajer KepalaRestorasi Servis Operasi Cabang
1 Pemberitaan Keadaan Darurat : a. Memberitahukan adanya kebakaran kepada petugas
Jaga/Nakhoda
b. Menyebunyikan Alarm/Suling tanda bahaya
c. Memberitahu keadaan darurat kepada penumpang
melalui public addressor
d. Instruksi untuk siap memancarkan Berita Mara bahaya
e. Instruksi untuk menghubungi SAR, Stasiun Pantai dan
Kapal sekitarnya.
f. Posisi kapal dan waktu kejadian di catat di buku jurnal
kapal.
2 Penanganan Keadaan Darurat di Kapal : a. Menyiapkan peralat komunikasi dan surat-surat kapal
b. Siap Menjalankan Instruksi pada Bagian Mesin
c. Instruksikan untuk siap menjalankan pompa-pompa
yang diperlukan, siap mengaktifkan CO2 sistem,
Sprunkel dan Shutdown quick valve
d. Menyiapkan Peralatan Pemadam Kebakaran
e. Siap Memadamkan api dengan slang pemadam
f. Menghentikan pertukaran udara
g. Siap memadamkan api dengan pemadam jinjing
h. Memberi komando saat Pengendalian Penumpang
i. Siap Membantu orang cidera
j. Siap Evakuasi penumpang
k. Membantu Mengendalikan Penumpang
l. Membantu Mengendalikan Penumpang
4 Penanganan Tanggap Darurat di Darat : a. Memberitahukan kepada Manajer Operasional
tentang keadaan darurat di kapal.
b. Melaporkan lokasi kejadian, jumlah penumpang dan
jenis bantuan yang diperlukan kepada Kepala Cabang.
c. Melakukan koordinai dengan SAR, Syahbandar, KP3,
TNI AL, Kepolisian, Rumah Sakit
d. Mengirim bantuan ke kapal sesuai dengan permintaan
Nakhoda
e. Dilakukan evakuasi korban dan identifikasi bagi yang
meninggal.
f. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang
insiden/kecelakaan kapal dan proses pertolongan
kepada korban.
5 Membuat Laporan a. Membuat analisa dan evaluasi terhadap kejadian
b. Mengirim Dokumen laporan ke kantor cabang.
Juru Minyak
Di Kapal
Flowchart 5 Sispro Penanganan Kebakaran Kapal Penyeberangan Lampiran 5
ABK / Crew Juru Masak Pelayan Pramugari STCMasinis Juru MudiKKM Kelasi
Di DaratNo. URAIAN
Petugas Jaga Nakhoda Markonis Mualim
PENANGGUNG JAWAB
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report21
Manajer KepalaOperasi Cabang
1 Pemberitaan Keadaan Darurat : a. Memberitahukan adanya kebakaran kepada petugas
Kapten Kapal /Nakhoda
b. Menyebunyikan Alarm/Suling tanda bahaya
c. Memberitahu keadaan darurat kepada penumpang
melalui public addressor
d. Instruksi untuk siap memancarkan Berita Mara bahaya
e. Instruksi untuk menghubungi SAR, Stasiun Pantai dan
Kapal sekitarnya.
f. Posisi kapal dan waktu kejadian di catat di buku jurnal
kapal.
2 Penanganan Keadaan Darurat di Kapal : a. Melakukanpemadaman api dengan alat pemadam
jinjing atau slang pemadam
b. Siap membagi dan membantu cara pemakaian baju pelampung
c. Mengendalikan penumpang pada saat evakuasi
d. Mengatur pada saat evakuasi penumpang
e. Siap membantu orang cidera
4 Penanganan Tanggap Darurat di Darat : a. Memberitahukan kepada Manajer Operasional
tentang keadaan darurat di kapal.
b. Melaporkan lokasi kejadian, jumlah penumpang dan
jenis bantuan yang diperlukan kepada Kepala Cabang.
c. Melakukan koordinai dengan SAR, Syahbandar, KP3,
TNI AL, Kepolisian, Rumah Sakit
d. Mengirim bantuan ke kapal sesuai dengan permintaan
Nakhoda
e. Dilakukan evakuasi korban dan identifikasi bagi yang
meninggal.
f. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang
insiden/kecelakaan kapal dan proses pertolongan
kepada korban.
5 Membuat Laporan a. Membuat analisa dan evaluasi terhadap kejadian
b. Mengirim Dokumen laporan ke kantor cabang.
Sispro Penanganan Kebakaran Kapal Sungai Lampiran 6
Markonis Mualim
PENANGGUNG JAWAB
Di Kapal
ABK / Crew
Flowchart 6
STCMasinis
Di DaratNo. URAIAN
Nakhoda
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report22
1 Pemberitaan Keadaan Darurat : a. Memberitahukan adanya Kebakaran kepada Supervisor/
Manajer Operasi/Pimpinan Cabang
2 Penanganan Keadaan Darurat di Pelabuhan a. Memberi komando proses penanganan Kebakaran
b. Memberitahu karyawan untuk kondisi Darurat
c. Menglokalisir area kebakaran
d. Melakukan instruksi pemadaman api dengan peralatan pemadam
e. Melakukan Evakuasi penumpang ke lokasi yang aman
f. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, kemanan
Pelabuhan dan Kepolisian.
g. Dinas Pemadam Kebakaran melakukan Penanganan lebih Jauh
h. Dilakukan Identifikasi adanya korban luka dan meninggal dunia
i. Dilakukan evakuasi dan identifikasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit
j. Penanganan Korban ke Rumah sakit
k. Dilakukan Identifikasi kerusakan pada fasilitas perlabuhan
l. Dilakukan Penyelidikan di lokasi Kebakaran
m. Kondisi dinyatakan aman
n. Perintah untuk mengaktifkan kembali kegiatan di Pelabuhan
3 Membuat Laporan a. Membuat analisa dan evaluasi terhadap kejadian
b. Mengirim Dokumen laporan ke kantor cabang.
Dinas PemadamKebakaran
Sispro Penanganan Kebakaran di Pelabuhan Lampiran 7
Rumah SakitKepala Cabang
PENANGGUNG JAWAB
Karyawan
Flowchart 7
KepolisianKP3No. URAIAN
Supervisor Manajer Operasi
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report23
1 Pemberitaan Keadaan Darurat : a. Berteriak tanda orang jatu ke laut
b. Menyebunyikan Alarm/Suling
c. Catat posisi kapal dan kejadian di Buku Jurnal
c. Melempar peralatan pelampung ke arah korban
d. Melaporkan kejadian ke Nakhoda
2 Persiapan Pertolongan sesuai dengan SIJIL a. Memberi Komando dalam tindakan penanganan
b. Instruksi untuk menyiapkan Stand By Olah Gerak
c. Instruksi untuk Melakukan Olah Gerak mendekati Posisi
Korban
d. Instruksi untuk mengkomunikasikan dengan kapal
disekitarnya.
3 Tindakan Pertolongan a. Menyiapkan Rescue Boot
b. Menyiapkan Life Bouy Light
c. Menyiapkan Tangga dan peralatan lainnya.
d. Membantu orang yang cidera
URAIAN
ABK Juru Mudi Juru Mudi
PENANGGUNG JAWAB
Petugas Jaga Nakhoda Markonis Mualim
Sispro Penanganan Orang Jatuh Ke Laut Lampiran 8Flowchart 8
Mantri Koki PelayanMasinis Juru Minyak Kelasi
Di KapalNo.
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report24
1 Pemberitaan Keadaan Darurat : a. Memberitahukan adanya Bom / Bahan peledak kepada Supervisor/
Manajer Operasi/Pimpinan Cabang
b. Mencatat setiap informasi dari penelpon/Informan
2 Penanganan Keadaan Darurat di Pelabuhan a. Memberi komando proses penanganan
b. Menghubungi pihak keamanan pelabuhan dan Kepolisian
c. Memberitahu karyawan untuk kondisi Darurat
d. Menglokalisir area lokasi Bom/Bahan Peledak
e. Instruksi untuk menghentikan sebagian kegiatan di pelabuhan
f. Melakukan Penyisiran/Pengecekan pada lokasi teridentifikasi adanya
Bom /Bahan Peledak
3 Bila tidak Terjadi Ledakan a. Kondisi dinyatakan aman
b. Melakukan pengamanan terhadap Bom/Bahan Peledak yang ditemukan
c. Perintah untuk mengaktifkan kembali kegiatan di Pelabuhan
4 Bila Terjadi Ledakan akibat Bom/Bahan Peledak a. Dilakukan Identifikasi adanya korban luka dan meninggal dunia
b. Dilakukan evakuasi dan identifikasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit
c. Penanganan Korban ke Rumah sakit
d. Dilakukan Identifikasi kerusakan pada fasilitas perlabuhan
e. Dilakukan Penyelidikan di lokasi Bom/bahan Peledak meledak
f. Kondisi dinyatakan aman
g. Perintah untuk mengaktifkan kembali kegiatan di Pelabuhan
3 Membuat Laporan a. Membuat analisa dan evaluasi terhadap kejadian
b. Mengirim Dokumen laporan ke kantor cabang.
Flowchart 9
KepolisianKP3No. URAIAN
Supervisor Manajer Operasi Kepala Cabang Rumah Sakit
Sispro Penanganan Bom/Bahan Peledak di Pelabuhan Lampiran 9
PENANGGUNG JAWAB
Karyawan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report25
Kepala Cleaning Manajer KepalaRestorasi Servis Operasi Cabang
1 Pemberitaan Keadaan Darurat : a. Perintah mematikan /Menstop mesin kapal
b. Posisi kapal dan waktu kejadian di catat di buku jurnal
kapal.
c. Melaporkan Kejadian ke Nakhoda
2 Penanganan Keadaan Darurat di Kapal : a. Perintah cek keadaan penumpang dan Crew kapal
b. Perintah cek kerusakan pada Kapal
3 Kapal mengalami kerusakan fatal dan tidak dapat meneruskan pelayaran : a. Menghubungi SAR, Stasiun pantai dan kapal sekitarnya
untuk meminta bantuan.
b. Memberi komando saat proses meninggalkan kapal
c. Menyiapkan shotter dan liferaft untuk dioperasikan
d. Menurunkan dan mengemudikan Rescue Boat
e. Membantu/mengevakuasi penumpang ke Lift Raft
f. Mengarahkandan mengendalikan penumpang
g. Menyiapkan Makanan dan Selimut
4 Penanganan Tanggap Darurat di Darat : a. Memberitahukan kepada Manajer Operasional
tentang keadaan darurat di kapal.
b. Melaporkan lokasi kejadian, jumlah penumpang dan
jenis bantuan yang diperlukan kepada Kepala Cabang.
c. Melakukan koordinai dengan SAR, Syahbandar, KP3,
TNI AL, Kepolisian, Rumah Sakit
d. Mengirim bantuan ke kapal sesuai dengan permintaan
Nakhoda
e. Dilakukan evakuasi korban dan identifikasi bagi yang
meninggal.
f. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang
insiden/kecelakaan kapal dan proses pertolongan
kepada korban.
5 Membuat Laporan a. Membuat analisa dan evaluasi terhadap kejadian
b. Mengirim Dokumen laporan ke kantor cabang.
Flowchart 10
Juru Masak Pelayan Pramugari STCMasinis Juru Mudi Juru Minyak Kelasi
Di Kapal
Sispro Penanganan Tubrukan Kapal Penyeberangan Lampiran 10
Di DaratNo. URAIAN
PENANGGUNG JAWAB
Petugas Jaga Nakhoda Markonis Mualim
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report26
Sispro Penanganan Meninggalkan Kapal Lampiran 11
Kepala Cleaning Manajer KepalaRestorasi Servis Operasi Cabang
1 Pemberitaan Keadaan Darurat : a. Menyebunyikan Alarm/Suling Perintah untuk meninggalkan
Kapal
b. Instruksi untuk memancarkan Berita Mara bahaya
c. Instruksi untuk menghubungi SAR, Stasiun Pantai dan
Kapal sekitarnya.
2 Penanganan Keadaan Darurat di Kapal : a. Memberi komando saat proses meninggalkan kapal
b. Menyiapkan shotter dan liferaft untuk dioperasikan
c. Menurunkan / mengemudikan Rescue Boat dan
merapatkan Life Raft ke Plat Form
d. Membantu/mengevakuasi penumpang ke Lift Raft
f. Mengarahkandan mengendalikan penumpang
g. Menyiapkan Makanan dan Selimut
4 Penanganan Tanggap Darurat di Darat : a. Memberitahukan kepada Manajer Operasional
tentang keadaan darurat di kapal.
b. Melaporkan lokasi kejadian, jumlah penumpang dan
jenis bantuan yang diperlukan kepada Kepala Cabang.
c. Melakukan koordinai dengan SAR, Syahbandar, KP3,
TNI AL, Kepolisian, Rumah Sakit
d. Mengirim bantuan ke kapal sesuai dengan permintaan
Nakhoda
e. Dilakukan evakuasi korban dan identifikasi bagi yang
meninggal.
f. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang
insiden/kecelakaan kapal dan proses pertolongan
kepada korban.
5 Membuat Laporan a. Membuat analisa dan evaluasi terhadap kejadian
b. Mengirim Dokumen laporan ke kantor cabang.
Di DaratNo. URAIAN
PENANGGUNG JAWAB
Petugas Jaga Nakhoda Markonis Mualim
Flowchart 11
Juru Masak Pelayan Pramugari STCMasinis Juru Mudi Juru Minyak Kelasi
Di Kapal
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report27
PB3 Pemilik Dinas Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Barang PU Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
1 Kendaraan bahan/barang berba-haya dan B3 harus memiliki per-syaratan umum dan khusus sesu-ai dengan kharamteristik bahan/barang berbahaya dan B3 yaitu:a.Persyaratan umum adalah;1).Plakat yg dilekatkan pada sisi kiri, kenan, depan, dan belakang kendaraan2).Nama perusahaan yg dicantum- kan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan3).Jati diri pengemudi yg ditempat- kan pada dashboard4).Kotak obat lengkap dengan isi- nya5).Alat pemantau unjuk kerja penge- mudi, yg sekurang-kurangnya dapat merekam kecepatan ken- daraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasiakan kenda- raannya6).Alat pemadan kebakaran7)Nomor telepon pusat pengendali operasi yg dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat ( emer- gency call ), yg dicantumkan pa- da sebelah kiri dan kanan kenda- raan pengangkut8)Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pengangkut bahan/ba-
Flowchart 12 Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report28
Pemilik Pemilik Dinas Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang PU Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
rang dan B3 yang dibuktikan de- ngan surat tanda lulus uji kenda- raan9)Setiap kendaraan pengangkut ba- han/barang berbahaya dan B3 ha- rus dilengkapi dengan perlengka- pan keadaan darurat yaitu sbb; a) Alat komunikasi antara penge- mudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya b) Lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempelkan di atas atap runag kemudi c) Rambu portabel d) Kerucut pengaman e) Segitiga pengaman f) Pita pembatas g) Serbuk gergaji h) Sekop yang tidak menimbulkan api i) Lampu senter j) Warna kendaraan khusus k) Pedoman pengoperasian ken- daraan yang baik untuk keada- an normal dan darurat l) Ganjal roda yang cukup kuat dan diletakkan pada tempat yg mudah dijangkau oleh pemban- tu pengemudib.Persyaratan khusus adalah; 1) Persyaratan khusus kendaraan pengangkut bahan/barang ber- bahaya dan beracun disesuai-
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report29
Pemilik Pemilik Dinas Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang PU Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
kan dengan jenis dan kharakte- ristik bahan/barang berbahaya dan beracun yang diangkut ya- itu sebagai berikut; a) Kendaraan pengangkut ba- han/barang berbahaya dan beracun kelas 1, 2 dan kelas 3
b) Kendaraan pengangkut bahan /barang berbahaya dan bera- cun kelas 4,5 dan kelas 6 c) Kendaraan pengangkut bahan/ barang berbahaya dan bera- cun kelas 7, 8 dan kelas 9
2 Berat kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun beri-kut muatan penuh tidak boleh mele-bihi jumlah berat yang diperbolehkan( JBB )
3 Beban pada setiap sumbu kendaraanpengangkut bahan/barang berbahayadan beracun tidak boleh melebihi:a.Kekauatan sumbu yang diizinkanb.Beban sumbu yang mampu didu- kung jalan dengan jembatanc.Kekuatan ban yang digunakan
4 Pengangkutan bahan/barang berbaha-ya dan beracun dapat dalam bentuksebagai berikut;a.Pengangkutan bahan/barang berba- haya dan beracun dalam bentuk curah dilakukan dengan cara; 1)Kemasan besar, seperti tangki
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report30
Pemilik Pemilik Dinas Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang PU Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
portabel atau truk tangki atau 2)kendaraan yang dirancang dan di buat dengan persyaratan khususb.Pengangkutan bahan/barang berba- haya dan beracun dalam bentuk non curah dilakukan dengan cara; 1) Kemasan dalam ( inside container) yang digabung dengan kemasan luar ( outside cotainer ) 2) Kemasan dengan berbagai bentuk seperti botol, drum, jerigen, tong, kantong, kotak/peti dan kemasan gabungan
5 Setiap kemasan harus memenuhi per-syaratan kekauatan bahan berdasarkanserangkaian pengujian terhadap bahankemasan, dimana pengujiannya meli-puti;a.Test jatuhb.Test anti bocorc.Test penumpukan
6 Tata cara pemberian kode identifikasidan pengepakan bahan/barang berba-haya dan beracun harus mengikuti tatacara yang ditetapkan sesuai dengan ke-tentuan IMDC Code
7 Setiap kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun harusmenggunakan plakat yang sesuai de-ngan jenis bahan/barang berbahaya ygdiangkut
8 Setiap kemasan bahan/barang berbaha-haya dan beracun harus dilengkapi mar-
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report31
Pemilik Pemilik Awak Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang Kendaraan Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
king dan label yang sesuai dengan jenisbahan/barang berbahaya dan beracunsesuai dengan jenis bahan/barang ber-bahaya yang diangkut
9 Pengemudi kendaraan pengangkut ba-han/barang berbahaya dan beracunwajib memenuhi persyaratan sebagaiberikut;a.Persyaratan umum meliputi; 1)Memiliki surat izin mengemudi sesu- ai dengan golongan dan kendaraan yang dikemudikannya 2)Memiliki pengetahun mengenai; a) Jaringan jalan dan kelas jalan b) Kelikan kendaraan bermotor c) Tata cara mengangkut barangb.Persyaratan khusus adalah; 1) Memiliki pengetahuan bahan/barang berbahaya dan beracun yang diang- kutnya ( klasifikasi, sifat dan kha- rakteristik bahan/barang berbahaya dan beracun 2) Memiliki pengetahuan bagaimana mengatasi jika terjadi keadaan da- rurat seperti menanggulangi kecela- kaan 3) Memiliki pengetahun tentang tata- cara pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun seperti me- ngemudi secara aman, pemeriksa- an kesiapan kendaraan, pengendali- an kendaraan dengan muatan, dan pengertian dalam kondisi dalam ba-
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report32
Pemilik Pemilik Awak Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang Kendaraan Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
bahaya/darurat 4) Memiliki pengetahun tentang keten- tuan pengangkutan bahan/barang berbahaya dan beracun seperti peng- gunaan plakat, label dan simbol ba- han/barang berbahaya dan beracun 5) Memiliki kemampuan psikologi yg lebih tinggi dari pada pengangkut ba- han/barang berbahaya dan beracun dan tidak mudah panik, sabar, ber- tanggung jawab, tidak mudah jenuh menghadapi pekerjaan dan situasi yang monoton
10 Memenuhi persyaratan khusus yaitu:a.Sertifikat yang diberikan oleh Direkto- rat Jenderal Perhubungan Daratb.Surat keterangan Dokter untuk persya- ratan khusus
11 Mengikuti pendidikan dan pelatihan teru-tama mengenai tata cara pengangkutan,pemuatan, pembongkaran, penggunaanalat-alat K3 dan penanggulangan dalamkeadaan darurat yang diselenggarakanoleh lembaga Pendidikan dan Pelatihanyang ditunjuk oleh Direktu Jenderal Per-hubungan Darat
12 Pembantu pengemudi bertugas memberi-kan bantuan kepada pengemudi agarpengangkutan bahan/barang berbahayadan beracun dapat dilaksanakan sesuaidengan kaidah keselamatan, keamanandan kesehatan kerja dan tidak diizinkanmengemudi kendaraan
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report33
Pemilik Pemilik Awak Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang Kendaraan Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
13 Pembantu pengemudi kendaraan penga-ngkut bahan/barang berbahaya dan be-racun wajib memenuhi persyaratan sbb;a.Memiliki pengetahun mengenai bahan/ barang berbahaya dan beracun seperti klasifikasi, sifat dan kharakteristik ba- han/barang berbahayab.Memiliki pengetahuan mengenai bagai- mana mengatasi keadaan darurat dan menanggulangi kecelakaanc.Memiliki pengetahuan tentang pengang- kutan bahan/barang berbahaya dan beracun dengan menggunakan plakat ,label dan simbol bahan/barang berba- haya dan beracund.Memiliki kemampuan psikologi yang lebih tinggi daripada pengangkut ba- han/komoditas yang tidak berbahaya seperti tidak mudah panik, sabar, ber- tanggung jawab, tidak mudah jenuh menghadapi pekerjaan dan situasi yg monoton
14 Pembantu pengemudi kendaraan harusmemiliki sertifikat sebagai berikut;a.Sertfikat yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Daratb.Surat keretangan Dokter
15 Untukmendapatkan sertifikat, pembantupengemudi harus mengikuti pendidikan &pelatihan mengenai tata cara pengangku-tan, pemuatan, pembongkaran, penggu-naan alat-alat K3 ( Keselamatan dan Ke-sehatan Kerja ) dan penanggulangan da-
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report34
Pemilik Pemilik Awak Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang Kendaraan Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
lam keadaan darurat yang diselenggara-kan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelati-han yang ditunjuk oleh Direktur JenderalPerhubungan Darat
16 Untuk keselamatan kerja, pengemudi danpembantu pengemudi kendaraan pengang-kut bahan/barang berbahaya dan beracunwajib dilengkapia peralatan pelindung me-liputi:a.Pelindung pernafasan/maskerb.Pelindung anggota badanc.Helmd.Kacamata pengamane.Sarung tangan, baik dengan bahan ka- ret, kain ataupun kulit sesuai bahan/ba- rang berbahaya dan beracun sebanyak 25 Kgf.Sepatu pengamanang.Pakaian kerja
17 Pengemudi wajib mengawasi kendaraanpengangkut bahan/barang berbahaya danberacun setiap saat
18 Saat memasuki pelabuhan, awak kenda-raan pengangkut bahan/barang berbahayadan beracun melaporkan kepada Penja-ga Pintu Pelabuhan peri hal jenis bahan/barang berbahaya dan beracun yang di-angkut dengan menunjukkan dokumen
19 Memeriksa muatan angkutan bahan/barang berbahaya dan beracun denganmenggunakan teknoligi deteksi
20 Menahan angkutan bahan/barang berba-
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report35
Pemilik Pemilik Awak Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang Kendaraan Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
haya dan beracun bilamana antara doku-men yang dilaporkan tidak sesuai denganjenis muatan yang diangkut
21 Bilamana antara dokumen yang disampai-kan sesuai dengan jenis muatan yangdiangkut, angkutan bahan/barang berba-haya dan beracun dipersilahkan langsungmemasuki kapal dan mengatur tempat-nya
22 Bilamana angkutan bahan/barang berba-haya masih menunggu dalam waktu ter-tentu di pelabuhan, maka penempatan/parkir kendaraan ditempatkan sesuai de-ngan ketentuan IMDG Code yaitu;a.Ditempatkan secara berjauhanb.Ditempatkan secara berlainan lokasic.Ditempatkan secara terpisah dengan ruang antarad.Ditempatkan secara mendatar dan ter- pisah dengan ruangn antara
23 Kendaraan yg mengangkut bahan/barangberbahaya dan beracun yg dapat menim-bulkan bahaya ledakan harus dipisahkandari denator-denator dan alat-alat yg da-dapat menimbulkan percikan api
24 Kendaraan yang memuat baha/barangberbahaya yang mengeluarkan uap ber-bahaya harus ditempatkan pada areal pe-labuhan yang tidak sempit dan/atau rela-tif luas
25 Selama kendaraan berada di pelabuhanterutama kendaraan yang memuat bahan/barang berbahaya dan beracun yang mu-
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report36
Pemilik Pemilik Awak Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang Kendaraan Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
dah menyala harus diawasi secara khu-sus
26 Kendaraan yang memuat bahan/barangberbahaya dan beracun yang dapat panasdan terbakar sendiri tidak diperkankan un-tuk diangkut melalui kapal, kecuali dila-kukan tindakan-tindakan pengawasan secara ekstra ketat dan khusus
27 Selama kendaraan bahan/barang berba-haya berada di pelabuhan, harus disiaga-kan alat pemadan kebakaran dan perala-tan lainnya yang dapat memadamkan ke-bakaran
28 Selama kendaraan yang memuat bahan/barang berbahaya dan B3 di pelabuhanpersonil harus siaga dan melakukan pe-ngamatan dan mencegah sedini mungkinuntuk menghindarkan adanya kebakaran
29 Bilamana kapal angkutan bahan/barangberbahaya dan beracun memasuki kapal,sebelumnya awak kendaraan harus me-meriksan kondisi muatan/barang yang di-angkutnya, dan memastikan bahwa bah-wa bahan/barang berbahaya dan beracunberada dalam kondisi aman
30 Sebelum kendaraan pengangkut bahan/ba-rang berbahaya memasuki kapal, makaalat pemadam kebakaran dan penjaga/keamanan serta pengawas pelabuhan ha-rus siap siaga untuk mencegah bilamanaterjadi keadaan darurat
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report37
Pemilik Pemilik Awak Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang Kendaraan Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
31 Kendaraan pengangkut bahan/barang ber-bahaya dapat memasuki kapal, bilamanatelah sandar dengan sempurna dan terikatdan pintu rampa terbuka
32 Posisi kendaraan pengangkut bahan/ba-rang berbahaya dan beracun diupayakanmenghadap ke laut dengan maksud jikaterjadi kebakaran, dan tidak bisa dipadamkan, maka alternatif terakhir mengevakua-si dengan menerjunkan ke laut
33 Penempatan kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun di kapalditempatkan yang benar, tidak terlalupanas dan dipisah sesuai dengan IMDG-Code
33 Pengawasan Selama Pelayarana.Selama di dalam kapal, mesin kendara- an pengangku bahan/barang berbahaya dan beracun harus dimatikanb.Kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun selama di kapal sebaiknya di lasing dengan badan/lantai kapal untuk memastikan kendaraan sta- bil dalam kondisi ada gelombangc.Awak kendaraan pengangkut bahan/ba- rang berbahaya dan beracun diharuskan turun dari kendaraan dan menempati ruangan yang telah disediakand.Awak kendaraan dan ABK diharuskan mengecek posisi kendaraan dan mua- tan setidaknta sekali dalam 30 menit untuk mengetahui kondisi kendaraan dan mauatan barang berbahaya, apalagi
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report38
Pemilik Pemilik Awak Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syah-Kendaraan Barang Kendaraan Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan bandar
31 Kendaraan pengangkut bahan/barang ber-bahaya dapat memasuki kapal, bilamanatelah sandar dengan sempurna dan terikatdan pintu rampa terbuka
32 Posisi kendaraan pengangkut bahan/ba-rang berbahaya dan beracun diupayakanmenghadap ke laut dengan maksud jikaterjadi kebakaran, dan tidak bisa dipadamkan, maka alternatif terakhir mengevakua-si dengan menerjunkan ke laut
33 Penempatan kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun di kapalditempatkan yang benar, tidak terlalupanas dan dipisah sesuai dengan IMDG-Code
33 Pengawasan Selama Pelayarana.Selama di dalam kapal, mesin kendara- an pengangku bahan/barang berbahaya dan beracun harus dimatikanb.Kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun selama di kapal sebaiknya di lasing dengan badan/lantai kapal untuk memastikan kendaraan sta- bil dalam kondisi ada gelombangc.Awak kendaraan pengangkut bahan/ba- rang berbahaya dan beracun diharuskan turun dari kendaraan dan menempati ruangan yang telah disediakand.Awak kendaraan dan ABK diharuskan mengecek posisi kendaraan dan mua- tan setidaknta sekali dalam 30 menit untuk mengetahui kondisi kendaraan dan mauatan barang berbahaya, apalagi
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report39
Pemilik Pemilik Awak Penjaga Awak Pengawas PPK Petugas Nahkoda Syahban-Kendaraan Barang Kendaraan Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan dar
bila terjadi gelombange.Awak kendaraan dan ABK selalu dalam siap siaga, jika terjadi dalam keadaan darurat, misalnya terjadi kebakaran, tubrukan, kebocoran. Karena itu perala- tan tanggap darurat diharuskan dalam kondisi siap siagaf.Awak kendaraan dan ABK dilarang mela- kukan kegiatan yang menyebabkan ter- jadinya api/bunga api yang dapat mem- bahayakan muatan bahan/barang berba- haya dan racun
34 Pembongkaran kendaraan pengangkut ba-han/barang berbahaya dari kapal;a.Nahkoda kapal yang mengangkut bahan/ brg berbahaya dan beracun harus mem- beritahukan rencana sandar dan bongkar muat kepada Administrator Pelebuhan atau Syahbandar atau Kepala Pelabuhan Kepala Kantor Pelabuhan sebelum kapal tiba selambat-lambatnya 1 jam sebelum tiba di pelabuhan tujuan sekaligus mela- porkan kendaraan pengangkut bahan/ba- rang berbahaya dan beracun yang diang- kutnyab.Syahbandar memerintahkan/melakukan koordinasi dengan pertugas pelabuhan untuk mempersiapkan tempat sandar yg bebas dari bahaya terkait dengan renca- na pembongkaran bahan/barang berba- haya dan beracun.
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report40
Pemilik Pemilik Awak Penjaga Awak Pengawas PKK Petugas Nahkoda SyahKendaraan Barang Kendaraan Pelabuhan Kapal Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Bandar
c.Sebelum sandar, supaya dipersiapkan alat pemadan kebakaran dan peralatan lainnya yang dapat digunakan bilamana terjadi keadaaan darurat/kebakarand.Stelah kapal sandar dengan sempurna di pelabuhan. Awak Kapal membuka rampa, dan sarana lainnya untuk bong- kar kendaraan dengan mendahulukan angkutan bahan/barang berbahaya dan beracun yang lebih sensitife.Awak kendaraan pengangkut bahan/ba- rang berbahaya dan beracun menurun- kan kendaraan dari kapal, setelah sebe- lumnya dilakukan pengecekan bahwa bahan/barang berbahaya dan beracun berada dalam kondisi amanf. Setelah turun, awak kendaraan mem- berikan segala dokumen pengangku- tan bahan/barang berbahaya dan bera- cun kepada penjaga pelabuhan/penga- was yang berada di pintu keluar pelabu- han, dan sekalgus melakukan pengece- kan dengan menggunakan teknologi pen- deteksig.Bilamana antara dokumen yang diserah- kan sesuai dengan bahan/barang ber- bahaya dan beracun yang ada di dalam kendaraan, awak kendaraan dipersilah- kan meninggalkan pelabuhan
Sispro Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Penyeberangan Lampiran 12
No KegiatanPelaksana Tugas/Yang Bertanggung Jawab
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report41
PB PP ABK NK SB DPK PDL
12
a. Syahbandar atau petugas pelabuhan memeriksa persyaratan kapal dan dokumen bahan/barangberbahaya dan beracun:
- surat keterangan tentang nama, jenis dan jumlah bahan/barang berbahaya yang akan diangkut(MSDS/Material Safety Data Sheet) yang dikeluarkan perusahaan yang bersangkutan;
- rekomendasi pengangkutan bahan/barang berbahaya dari instansi yang berwenang;
- keterangan tentang tempat pemuatan, lintasan yang dilalui, tempat pemberhentian, dan tempatpembongkaran;
- spesifikasai tenis kapal sungai; - waktu dan jadwal pengangkutan; - identitas dan kualifikasi nahkoda dan ABK; - izin usaha angkutan kapal sungai; - prosedur penanggulangan keadaan darurat.
b. Syahbandar atau petugas pelabuhan memeriksa persyaratan pengemasan dan pelabelanbahan/barang berbahaya dan beracun sebelum naik kapal
c. Untuk menaikkan dan/atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kapal, harus memenuhiketentuan :
- sebelum memuat dan membongkar bahan berbahaya, harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkarmuat serta peralatan pengamanan darurat;
- dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan,kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta masyarakat di sekitarnya;
- apabila dalam pelaksanaan diketahui ada tempat atau kemasan yang rusak, maka kegiatan tersebutharus dihentikan;
- selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
d. Bahan/barang berbahaya dan beracun yang akan diangkut harus terlindung dalam tempat ataukemasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Bahan/barang berbahaya dan beracun harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik, sehinggabeban muatan dapat merata secara proporsional pada kapal.
Sispro Pengangkutan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Sungai dan Danau Flowchart 13 Lampiran 13
Pemuatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Ke Kapal
No Uraian kegiatan Penanggung jawab
Bahan/Barang Berbahaya Berada Areal Pelabuhan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report42
f. Pengawas atau petugas di pelabuhan dan di kapal harus selalu memantau selama pemuatanberlangsung, agar dapat segera diketahui jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
3a. Susunan muatan penumpang, barang dan/atau hewan di atas kapal, harus diatur sesuai dengan tata
cara yang benar, sehingga kapal tidak kehilangan kestabilan yang dapat mengakibatkan miring dantenggelam;
b. Tata cara pemuatan penumpang, barang dan/atau hewan harus dilakukan dengan benar, sehinggakapal selalu dalam keadaan tetap stabil, baik pada waktu memuat, berlayar, maupun pada waktumembongkar muatan;
c. Muatan penumpang, barang dan/atau hewan yang berada di atas geladak terbuka (weather deck),harus di atur dan dibatasi jumlahnya, sehingga tidak mengganggu stabilitas kapal, khususnya dalampelayaran;
d. Dalam memuat hewan, harus diatur dan diikat sehingga tidak dapat bergerak kemana-mana, untukmenghindari agar kapal tidak menjadi miring dan kehilangan kestabilan;
e. Sistem pemuatan barang (cargo plan), harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan padawaktu pembongkaran di tempat tujuan;
f. Muatan harus diatur secara benar, sehingga berat muatan berada di bagian bawah ruangan kapal;g. Pemuatan barang harus dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing;h. Penempatan muatan bahan/barang berbahaya dan beracun khususnya barang yang mudah terbakar
dan/atau mudah meledak, harus ditempatkan di bagian kapal yang jauh dari muatan lain, jauh dariruang awak kapal, dapur/api, mesin/motor dan sebagainya yang dapat menimbulkan api secaraterbuka, sehingga sewaktu-waktu dapat segera dengan mudah di buang ke air, serta bagi kapal yangmembawa muatan barang berbahaya dilarang memuat penumpang.
i. Sebelum berlayar, kapal diperiksa kembali: - tanda lambung timbul, - surat-surat dan sertifikat kapal, - persetujuan pengangkutan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun, - jenis dan jumlah muatan, - Nahkoda dan ABK khususnya yang mempunyai keahlian khusus penanganan Bahan/Barang
Berbahaya dan Beracun.
Penempatan dan Pengawasan Muatan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun
PB PP ABK NK SB DPK PDL
Sispro Pengangkutan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Sungai dan Danau
No Uraian kegiatan Penanggung jawab
Lampiran 13
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report43
k. Selama di dalam kapal, mesin kendaraan pengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun selamaharus dimatikan.
l. Jika perlu, terutama jika diperkirakan selama pelayaran akan ada pengaruh gelombang dapatmengeser kendaraan dalam kapal, kendaraan harus dilasing dengan badan/lantai kapal untukmemastikan kendaraan selalu pada posisinya.
m. ABK diharuskan mengecek muatan bahan/barang berbahaya dan beracun setidaknya sekali dalam 30menit, untuk memastikan posisi muatan tersebut pada posisinya.
n. ABK diharuskan mengecek atau memperhatikan muatan bahan/barang berbahaya dan beracun jikaterjadi gelombang yang memungkinankan terjadi pergeseran atau gesekan.
o. ABK harus selalu dalam keadaan siap siaga, jika terjadi kondisi darurat, misalnya kebakaran,tubrukan, kebocoran, termasuk peralatan tanggap darurat di dalam kapal juga selalu dalam keadaansiap siaga dan berfungsi dengan baik, termasuk alat-alat keselamatan/penolong.
p. Penumpang dan ABK dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya api/bunga api yangdapat membahayakan muatan bahan/barang berbahaya dan beracun.
q. Selama dalam pelayaran, penumpang diusahakan tetap duduk pada tempatnya dan dilarangmelakukan aktivitas yang dapat membahayakan stabilitas kapal atau keselamatan kapal.
4a. Nahkoda kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun harus memberitahukan
rencana sandar dan bongkar muat kepada Administrator Pelabuhan atau Syahbandar danPenyelenggara Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan dan Pengelola Pelabuhan sebelum kapaltiba selambat- lambatnya 1 jam sebelum tiba di pelabuhan tujuan atau pada saat berangkatmeninggalkan pelabuan asal.
b. Nahkoda melaporkan kepada Syahbandar perihal muatan bahan/barang berbahaya dan beracun yangdiangkutnya untuk dapat ditangani secara khusus.
c. Syahbandar memerintahkan/melakukan koordinasi dengan dengan petugas pelabuhan untukmempersiapkan tempat sandar yang diupayakan bebas dari bahaya terkait dengan rencanapembongkaran muatan bahan/barang berbahaya dan beracun, sekaligus menginformasikan balikkepada Nahkoda perihal lokasi sandar kapal.
d. Sebelum sandar, petugas pelabuhan mempersiapkan alat pemadam kebakaran dan peralatan kesiapsiagaan darurat lainnya, untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi.
Pembongkaran Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Dari Kapal
PB PP ABK NK SB DPK PDL
Sispro Pengangkutan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Sungai dan Danau
No Uraian kegiatan Penanggung jawab
Lampiran 13
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report44
e. Setelah kapal sandar dan terikat dengan sempurna di pelabuhan, ABK atau petugas pelabuhanmempersiapkan tangga, dan setelah benar-benar siap penumpang dan muatan baru dapat turun darikapal, dan diusahakan penumpang turun terlebih dahulu baru kemudian muatan bahan/barangberbahaya dan beracun.
f. ABK atau pemilik muatan bahan/barang berbahaya dan beracun melaporkan kepada pengelolapelabuhan serta menunjukkan keseluruhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2)dan diteruskan dengan pemeriksaan lebih lanjut dokumen tersebut dan pengecekan muatanbahan/barang berbahaya dan beracun.
g. Pengecekan juga dilakukan untuk memastikan kondisi kemasan bahan/barang berbahaya danberacun masih dalam kondisi baik.
h. Setelah pemeriksaan selesai, lengkap dan sesuai, muatan bahan/barang berbahaya dan beracundapat diijinkan keluar pelabuhan.
i. Jika muatan bahan/barang berbahaya dan beracun masih menunggu untuk diambil oleh pemiliknya,maka penempatan atau penumpukan di pelabuhan harus dilakukan sebagaimana sesuai ketentuan
j. Bahan/Barang Berbahaya dan beracun Kelas 1 dan Kelas 7 harus dilakukan bongkar/muat langsung(truck losing).
k. Nahkoda harus melaporkan realisasi kegiatan bongkar/muat Bahan/Barang Berbahaya kepadaAdministrator Pelabuhan dan Penyelenggara Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan dan PengelolaPelabuhan Sungai.
l. Pada saat pelaksanaan bongkar/muat Bahan/Barang Berbahaya harus tersedia alat pemadamkebakaran sesuai dengan ketentuan.
m. Pelaksanaan bongkar/muat Bahan/Barang Berbahaya dilakukan melalui kelompok penanganansebagai berikut :
- Kelompok I; dibongkar/muat langsung keluar pelabuhan ; - Kelompok II; dibongkar/muat langsung keluar pelabuhan atau ditumpuk di gudang atau di lapangan
penumpukan ; - Kelompok III; dibongkar/muat langsung ditumpuk dalam gudang Bahan/Barang Berbahaya ;
PB = Pemilik/Perusahaan Bahan/Barang Berbahaya dan BeracunPP = Petugas PelabuhanABK = Anak Buah KapalNK = NahkodaSB = SyahbandarDPK = Dinas Perhubungan Kabupaten/KotaDPL = Instansi Pengendali Dampak Lingkungan
PB PP ABK NK SB DPK PDL
Sispro Pengangkutan Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun Melalui Angkutan Sungai dan Danau
No Uraian kegiatan Penanggung jawab
Lampiran 13
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report45
P np P P AB K NK S B
12
a. P ihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan fas iltas ruang tunggu bagi calon penumpang kapal,s es uai kelas pelayanan.
b. K elas pelayanan ruang tunggu penumpang di pelabuhan s ebagaimana dimaks ud dalam ayat (1) terdiridari 3 kelas yaitu:
- K elas E konomi; bagi calon penumpang yang telah membeli karcis /tiket kapal kelas ekonomi. - K elas B is nis ; bagi calon penumpang yang telah membeli karcis /tiket kapal kelas bis nis . - K elas E ks ekutif/VIP ; bagi calon penumpang yang telah membeli karcis /tiket kapal kelas eks ekutif/VIP .
c. Untuk pembelian karcis , pihak pengelola pelabuhan atau perus aaan angkutan wajib menyediakantempat pembelian/loket karcis bagi calon penumpang.
d. P ihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan tempat is tirahat dan/atau tempat ibadah bagi calonpenumpang yang mas ih menunggu lama baik kerena jadwal maupun karena keterlambatan datangnyakapal.
f. P ihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan areal parkir yang cukup baik untuk kendaraan calonpenumpang maupun penjemput/pengantar.
3a. P ihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan jalan atau gang khus us bagi penumpang menuju ke
dermaga dan memas uki/naik ke kapal.b. P ihak pengelola pelabuhan wajib memberikan fas ilitas khus us dan kemudahan bagi penyandang
cacat, wanita hamil, anak di bawah us ia 5 (lima) tahun, orang s akit, dan orang lanjut us ia menujudermaga dan memas uki/naik ke kapal.
c. P engus aha angkutan atau pengelola pelabuhan wajib menyediakan perangkat peralatan atau papan,untuk memudahkan penumpang penyandang cacat yang menggunakan kurs i roda dapat naik danturun ke dan dari kapal dengan mudah.
d. Apabila dalam pengangkutan terdapat orang s akit, penderita diupayakan untuk dapat ditempatkanpada tempat yang memadai.
S ispro P elayanan P enumpang di K apal P enyeberangan Flowchart 14 Lampiran 14
P enanggung jawab
P E L AY ANAN P E NUMP ANG DI P E L AB UHAN
P E L AY ANAN P E NUMP ANG ME MAS UK I K AP AL
C alon P enumpang B erada di P elabuhan
No Uraian kegiatan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report46
e. P enumpang naik kapal dengan tertib, dan dius ahakan tidak s aling berebut atau bers amaan denganpemuatan kendaraan ke kapal.
f. AB K mengarahkan penumpang untuk menempati ruangan atau tempat duduk s es uai tiket/karcis yangdimilikinya.
g. S aat kapal akan meninggalkan pelabuhan, penumpang mendapatkan informas i tentang jenis , tempatdan cara pemakaian alat-alat kes elamatan/ penolong, dan diupayakan dengan peragaan pemakaianjaket pelampung.
4a.
P enumpang memperoleh informas i yang jelas letak fas ilitas publik, mis alnya kamar mandi/WC , kantin,tempat ibadah, klinik, tempat merokok, informas i larangan, dan informas i jika keadaan darurat
b. S etiap kapal yang mengangkut penumpang wajib menyediakan fas ilitas kes ehatan bagi penumpang.T erdiri atas :
- ruang pengobatan atau perawatan; - peralatan medis dan obat-obatan; dan - tenaga medis , meliputi dokter dibantu oleh juru rawat.
c. P enumpang memperoleh pelayanan akomodas i yang terdiri dari: - pelayanan minimal kenyamanan penumpang; - pers yaratan minimal kons truks i kapal untuk pelayanan penumpang.
d. P ers yaratan pelayanan minimal kenyamanan penumpang ditentukan berdas arkan: - waktu atau lama berlayar; - kelas -kelas tempat duduk penumpang.
e. P ers yaratan minimal kons truks i kapal untuk pelayanan penumpang meliputi: - luas ruangan - ruang penumpang, terdiri dari: - penumpang geladak terbuka;
P E L AY ANAN P E NUMP ANG S E L AMA DI K AP AL
P np P P AB K NK S B
S ispro P elayanan P enumpang di K apal P enyeberanganP enanggung jawabNo Uraian kegiatan
Lampiran 14
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report47
P np P P AB K NK S B
S ispro P elayanan P enumpang di K apal P enyeberanganP enanggung jawabNo Uraian kegiatan
- penumpang geladak tertutup; - penumpang kamar. - tempat duduk; - gang/jalan lewat orang; - kamar mandi dan WC /kakus ; - s is tem lubang angin/ventilas i; - dapur dan kafetaria; - ruang rekreas i (public area) dan ruang ibadah.
5a. Nahkoda kapal harus memberitahukan rencana s andar dan bongkar muat kepada Adminis trator
P elabuhan atau S yahbandar dan P enyelenggara P elabuhan atau K epala K antor P elabuhan danP engelola P elabuhan s ebelum kapal di pelabuhan tujuan atau pada s aat berangkat meninggalkanpelabuhan as al.
b. S es ampainya di pelabuhan tujuan, s ebelum kapal s andar, AB K mempers iapkan alat pemadamkebakaran dan peralatan kes iap s iagaan darurat lainnya, untuk antis ipas i kondis i darurat yangmungkin terjadi.
c. S etelah kapal s andar dan terikat penuh di pelabuhan, AB K membuka rampa/tangga kapal, dan s etelahbenar-benar terbuka penuh penumpang baru dapat turun dari kapal dengan tertib, dan dius ahakans etelah s eles ai s emua, barulah kendaraan dapat turun dari kapal.
d. Nahkoda harus melaporkan realis as i kegiatan bongkar/muat kepada Adminis trator P elabuhan danP enyelenggara P elabuhan atau K epala K antor P elabuhan dan P engelola P elabuhan tentang jumlahmuatan baik penumpang dan kendaraan yang dimuatnya.
P np = P enumpang K apalP P = P etugas P elabuhanAB K = Anak B uah K apalNK = NahkodaS B = S yahbandar
P E L AY ANAN P E NUMP ANG T UR UN DAR I K AP AL
Lampiran 14
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report48
P np P P AB K NK S B
12
a. P ihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan fas iltas ruang tunggu bagi calon penumpang kapal,s es uai kelas pelayanan.
b. Untuk pembelian karcis , pihak pengelola pelabuhan atau perus aaan angkutan wajib menyediakantempat pembelian/loket karcis bagi calon penumpang.
c. P enyandang cacat dan orang s akit diberikan prioritas kemudahan dalam pembelian karcis .d. P ihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan tempat is tirahat dan/atau tempat ibadah bagi calon
penumpang yang mas ih menunggu lama baik kerena jadwal maupun karena keterlambatan datangnyakapal.
e. P ihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan areal parkir yang cukup baik untuk kendaraan calonpenumpang maupun penjemput/pengantar.
3a. P ihak pengelola pelabuhan wajib menyediakan jalan/tangga khus us yang dapat menjamin
kes elamatan penumpang naik/turun kapal.b. P ihak pengelola pelabuhan wajib memberikan fas ilitas khus us dan kemudahan bagi penyandang
cacat, wanita hamil, anak di bawah us ia 5 (lima) tahun, orang s akit, dan orang lanjut us ia menujudermaga dan memas uki/naik ke kapal.
c. P engus aha angkutan atau pengelola pelabuhan wajib menyediakan perangkat peralatan atau papan,untuk memudahkan penumpang penyandang cacat yang menggunakan kurs i roda dapat naik danturun ke dan dari kapal dengan mudah.
d. Apabila dalam pengangkutan terdapat orang s akit, penderita diupayakan untuk dapat ditempatkanpada tempat yang memadai.
e. P enumpang naik kapal dengan tertib, s etelah muatan yang akan dibawa s udah termuat s emua di ataskapal.
f. AB K mengarahkan penumpang untuk menempati ruangan atau tempat duduk yang ters edia.g. P enempatan penumpang diatur s edemikan hingga agar s tabilitas kapal tetap s eimbang baik s aat
pemuatan, berlayar dan penurunan penumpang.
S ispro P elayanan P enumpang di K apal S ungai dan Danau Flowchart 15 Lampiran 15
P enanggung jawab
P E L AY ANAN P E NUMP ANG DI P E L AB UHAN
P E L AY ANAN P E NUMP ANG ME MAS UK I K AP AL
C alon P enumpang B erada di P elabuhan
No Uraian kegiatan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report49
h. J ika kapal juga membawa barang, harus didahulukan dan ditempatkan s edemikian hingga mudahdalam pembongkaran/muat s erta evakuas i jika keadaan darurat.
i. S ebelum kapal meninggalkan pelabuhan, penumpang mendapatkan informas i tentang jenis , tempatdan cara pemakaian alat-alat kes elamatan/penolong, diupayakan dengan peragaan pemakaian jaketpelampung s erta informas i mengenai larangan dan informas i jika keadaan darurat.
4a. S elama dalam pelayaran, penumpang dius ahakan tetap duduk pada tempatnya dan dilarang
melakukan aktivitas yang dapat membahayakan s tabilitas kapal atau kes elamatan kapal danpenumpang.
b. Untuk pelayanan kes elamatan penumpang , kapal harus memiliki: - Alat penolong berupa L ife J acket untuk 100% penumpang dan AB K , - E mergency C ommunication/R adio C ommnication - K ompas - Alat pemadam kebakaran untuk penanganan keadaan darurat, - K otak P 3K (P ertolongan P ertama P ada K ecelakaan).
c. J ika kapal dengan geladak tertutup, penumpang memperoleh pelayanan akomodas i meliputi: - R uangan di geladak tertutup, - R uangan di G eladak T erbuka, - T empat Duduk, - G ang/jalan melintas untuk penumpang, - K amar mandi dan WC /kakus , - S is tem lubang angin/ventilas i udara, - Dapur dan kantin/ kafetaria, - R uang publik, - R uangan di geladak tertutup
P E L AY ANAN P E NUMP ANG S E L AMA DI K AP AL
P np P P AB K NK S B
S ispro P elayanan P enumpang di K apal S ungai dan DanauP enanggung jawabNo Uraian kegiatan
Lampiran 15
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report50
5a. Nahkoda kapal harus memberitahukan rencana s andar dan bongkar muat kepada Adminis trator
P elabuhan atau S yahbandar dan P enyelenggara P elabuhan atau K epala K antor P elabuhan danP engelola P elabuhan s ebelum kapal di pelabuhan tujuan atau pada s aat berangkat meninggalkanpelabuhan as al.
b. S es ampainya di pelabuhan tujuan, s ebelum kapal s andar, petugas pelabuhan mempers iapkan alatpemadam kebakaran dan peralatan kes iap s iagaan darurat lainnya, untuk antis ipas i kondis i daruratyang mungkin terjadi.
c. S etelah kapal s andar dan terikat penuh di pelabuhan, AB K atau petuga pelabuhan mempers iapkantangga untuk turun penumpang, dan s etelah benar-benar terbuka penuh penumpang baru dapat turundari kapal dengan tertib, dan s etelah s eles ai s emua, barulah muatan dapat dibongkar dari kapal.
d. Nahkoda harus melaporkan realis as i kegiatan bongkar/muat kepada Adminis trator P elabuhan danP enyelenggara P elabuhan atau K epala K antor P elabuhan dan P engelola P elabuhan tentang jumlahpenumpang s erta jenis dan jumlah barang yang dimuatnya.
P np = P enumpang K apalP P = P etugas P elabuhanAB K = Anak B uah K apalNK = NahkodaS B = S yahbandar
P E L AY ANAN P E NUMP ANG T UR UN DAR I K AP ALP np P P AB K NK S B
S ispro P elayanan P enumpang di K apal S ungai dan DanauP enanggung jawabNo Uraian kegiatan
Lampiran 15
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report51
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report52
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Final Report53
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Laporan Akhir1
DAFTAR PUSTAKA
1. Anonim, Code on Intact Satbility, IMO, London, 1995.
2. Anonim, IMDG Code 2000 Edition, IMO, London, 2000.
3. Anonim, SOLAS Consolidated Edition 2001, IMO, London, 2001.
4. Rawson, K.J., dan Tupper, E.C., Basic Ship Theory Volume 1,
Butterworth Heinemann Publishing.
5. Anonim, Laporan Pekerjaan Studi Kelaikan Kapal ASDP
dengan Daerah Operasi, Balitbang Perhubungan Dephub RI,
2007.
6. Anonim, Laporan Pekerjaan Studi Kebutuhan Standar, Norma,
Pedoman, Kriteria Dan Sispro di Bidang ASDP, Balitbang
Perhubungan Dephub RI, 2008.
7. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
8. PP No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan
9. PP No. 51 tahun 2000 tentang Perkapalan
10. PP No. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan
11. PP No. 81 tahun 2000 tentang Kenavigasian
12. PP No 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
13. KM 8 tahun 2005 tentang Telekomunikasi Pelayaran
14. KM 7 tahun 2005 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
15. KM 4 tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal
16. KM 3 tahun 2005 tentang Lambung Timbul Kapal
17. KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai
dan Danau
18. KM No 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Penyeberangan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Laporan Akhir2
19. Kepmenhub No. KM. 33. TAHUN 2003 tentang Pemberlakuan
Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dan
Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility
Security / ISPS Code) di Wilayah Indonesia.
20. KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.
21. KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan
22. KM 17 tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/
Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia.
23. KM No 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang
Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana
Perhubungan
24. KM No 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Penyeberangan
25. KM 29 tahun 1999 tentang Keselamatan Kapal Kecepatan
Tinggi.
26. KM 36 Tahun 1997 tentang Kewenangan dan Prosedur
Penunjukan PNS di Lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan
Sungai dan Danau dalam Pelaksanaan Tugas Keselamatan
Berlayar di Sungai dan Danau.
27. Peraturan Dirjen SK. 2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang
Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan.
28. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
SK.725/AJ.302/DRJD/2004 Tentang Penyelenggaraan
Pengangkutan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Jalan.
29. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
SK.1280/AJ.302/DRJD/2004 Tentang Bentuk, Warna Dan
Penelitian Penyusunan Sispro di Bidang TransportasiASDP
PT. Diksa Intertama Consultan Laporan Akhir3
Ukuran Surat Persetujuan Pengangkutan Alat Berat Dan
Pengangkutan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
30. SK Dirjen No. 73/AP005/DRJD/2003 tentang Persyaratan
Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.
31. SK Dirjen AP.005/3/13/DRPD/94 tentang Petunjuk Teknis
Persyaratan Pelayanan Minimal Kapal Sungai, Danau dan
Penyeberangan
32. SK Dirjen HK.206/1/20/DRPD/93 tentang Pedoman Teknis
Perambuan di Perairan Daratan dan Penyeberangan.
33. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM
48/4/2-01 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan /
Barang Berbahaya Di Seluruh Pelabuhan Di Indonesia.