penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta...
TRANSCRIPT
PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
TERHADAP VCD/DVD BAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
Adella Farah Fadhilah A
(11140480000146)
KONSENTRASI HUKUM BISNIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439H /2018M
v
ABSTRAK
Adella Farah Fadhilah A. NIM 11140480000146. “PENEGAKAN HUKUM ATAS
PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP VCD/DVD BAJAKAN (Studi
Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)”. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439
H/2018 M. lx + halaman halaman lampiran.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap
pelaku pembajakan serta faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta
terhadap VCD/DVD dan yang menghambat para penegak hukum untuk menindak
tegas para pelaku pembajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta. Dan mengetahui apakah putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan penelitian normatif-yuridis. Penelitian yang dilakukan selain melakukan
pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal (library
research) yang berhubungan dengan skripsi ini. Peneliti juga mengkaji studi putusan
yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menujukan bahwa faktor yang membuat pelaku melakukan
tindakan melanggar Undang-Undang salah satunya adalah faktor ekonomi, dimana
hal tersebut mayoritas dilakukan oleh pedagang kecil atau kaki lima dengan dilatar
belakangi faktor ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya
bukan untuk mencari keuntungan yang lebih besar untuk hal komersil. Oleh sebab itu
hal ini menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian untuk menjalankan penegakan
hukum. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga secara tegas
menyebutkan di dalam Pasal 120 bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan detik
aduan yang berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukukan penuntutan setelah
adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau
terhadap orang tertentu. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan
apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan
tersebut. Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tidak
menerangkan secara tegas pasal yang menyebutkan tentang delik aduan, Jadi bisa
dikatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 lebih secara rinci
dan detail memberikan perlindungan hukum baik secara pidana dan perdata terhadap
Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta,
Pembajakan.
Pembimbing : Dr. Alfitra, S.H, M.Hum. dan Dr.Umar Al Haddad, M.Ag.
Daftar Pustaka : 2003 sampai 2018
vi
KATA PENGANTAR
حيم حمن الر بســــــــــــــــــم للا الر
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena berkat
rahmat, nikmat serta karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
“PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP
VCD/DVD BAJAKAN (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)”. Sholawat
serta salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’Alayhi wa
Sallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang
terang benderang ini.
Selanjutnya, dalam penelitian skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan
bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini
peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan
Drs. Abu Thamrin, S.H., M.Hum, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.
3. Dr. Alfitra, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Umar Al Haddad,
M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu,
tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, motivasi,
arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyusun
skripsi ini.
4. Kepala dan Staff Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Kepala dan Staff Perpustakaan Utama UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang
memadai untuk peneliti mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan
skripsi ini.
vii
5. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan serta membantu
peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-
persatu. Semoga Allah memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas semua
kebaikan.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi
peneliti dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terima kasih.
Jakarta, 2018
Penulis
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................... ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .......................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ....................................................................................... iv
ABSTRAK ................................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ................................................................................................ vi
DAFTAR ISI ............................................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah .................................... 6
C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 7
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 7
E. Metode Penelitian........................................................................................ 8
F. Sistematika Penulisan ............................................................................... 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................................... 12
A. Kajian Pustaka .......................................................................................... 12
1. Kerangka Teoritis ............................................................................... 12
2. Kerangka Konseptual ......................................................................... 18
B. Tinjauan Kajian (Review) Terdahulu ....................................................... 29
BAB III KEDUDUKAN PENEGAK HUKUM DALAM BIDANG HAK CIPTA
..................................................................................................................................... 32
A. Kepolisian Indonesia ................................................................................. 32
B. Komisi Ditjen Kekayaan Intelektual ......................................................... 33
C. Kejaksaan Republik Indonesia .................................................................. 42
ix
D. Hakim Republik Indonesia ........................................................................ 46
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK
CIPTA .......................................................................................................... 51
A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro Nomor: 50/Pid.B/2012/PN.M
.................................................................................................................. 51
B. Pertimbangan Hakim dan Analisa Undang-Undang Hak Cipta di dalam
Kasus Pembajakan VCD/DVD ................................................................... 57
C. Faktor yang Menghambat Dalam Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran
Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan .................................................. 61
BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 68
A. Kesimpulan ............................................................................................... 68
B. Rekomendasi ............................................................................................. 69
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 70
LAMPIRAN ............................................................................................................... 72
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Proses globalisasi membawa akibat tolak ukur utama hubungan antar bangsa
atau Negara tidak lagi ideologi, melainkan ekonomi yakni keuntungan atau hasil
nyata apa yang dapat diperoleh dari adanya hubungan tersebut.1 Pengaruh luar dapat
cepat sekali masuk ke Indonesia sebagai implikasi terciptanya sistem ekonomi yang
terbuka. Aspek dari sistem ekonomi adalah masalah produk yang pemasarannya tidak
lagi terbatas pada satu Negara melainkan juga sudah mengglobal. Hal ini menuntut
standar kualitas dan persaingan yang fair, serta terhindarnya produk industri palsu,
berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dunia Internasional.
Indonesia adalah Negara hukum. Esensi dari Negara hukum ialah menjunjung
tinggi nilai dasar atau hak pokok, seperti hak hidup, dan hak mendapatkan
perlindungan. Negara Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya dengan seni dan
budaya. Berbagai macam seni di Indonesia itupun turut mewarnai keanekaragaman
Negara yang tunduk kepada aturan hukum ini. Dengan perkembangan zaman, banyak
warga Negara Indonesia yang tertarik dengan kesenian berupa music, tari, buku,
karya pertunjukan, karya siaran, dan sebagainya. Namun lambat laun tidak sedikit
orang menjadikan kelebihannya itu sebagai suatu bisnis atau dengan kata lain mereka
menjadikan suatu kesenian tersebut sebagai mata pencaharian bagi kehidupan
mereka. Maka tidak sedikit orang yang berlomba-lomba dalam meniti karirnya
didunia hiburan tanah air.
Di Indonesia permasalahan hak cipta merupakan permasalahan yang banyak
dijumpai dan menjadi sorotan masyarakat. HKI terkait dengan kreativitas manusia,
dan daya cipta manusia dalam memenuh kebutuhan atau memecahkan masalah
1 Rahmadi Usman, Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya
di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2008), h. 158.
2
kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk
unggulan suatu masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi disertai dengan eksistensi HKI sangat penting. Dimana kegiatan penelitian
ini tidak dapat terhindar dari masalah HKI apabila menginginkan suatu penghormatan
hak maupun inovasi baru, dan orisinilnya.
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta (UUHC), hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program
computer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu yang
timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC tersebut dijelaskan: “yang
dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi
pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut
tanpa izin pemegangnya”.
Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan
menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual,
menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada
publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik
melalui sarana apapun.2
Perkembangan industri perfilman Indonesia memang unik. Bangkitnya film
nasional yang ditandai banyaknya jumlah produksi film lokal dan peningkatan
penjualan karcis bioskop, di satu sisi diwarnai proses pengeroposan besar-besaran
yang kontraproduktif bagi perkembangan kreativitas. Salah satu masalah terbesar
2 Tim Lindsey, Eddy Damain, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual,
(Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 6.
3
adalah maraknya pelanggaran hak cipta film, khususnya pembajakan.3 Semua kasus
pelanggaran HKI di bidang film yang terjadi di tanah air nyaris “kebal” terhadap
sentuhan hukum. Gejala ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah betul-
betul sistem hukum di negara kita sangat buruk sehingga seseorang atau sekelompok
orang dapat dengan sesuka hatinya mengambil karya orang lain dan menyebarkan
seluas-luasnya tanpa ada aturan, teguran, peringatan, bahkan hukuman? atau bisa jadi
itulah gambaran kondisi mental masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan arti
pentingya HKI di bidang film? serta dengan semakin luasnya peredaran VCD/DVD
bajakan tanpa pengawasan yang ketat oleh kepolisian dan Dirjen HKI.
HKI di bidang film lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan
intelektualnya yang berupa daya, cipta, rasa, dan karsa dalam kaitannya dengan
produk film (dari konsep hingga bentuk jadi), yang di dalamnya mengandung unsur-
unsur yang harus dihormati oleh orang lain. Tidak semata-mata hak intelektual, tetapi
menyangkut juga hak ekonomi yang meliputi hak cipta, hak paten, hak merek dan
sebagainya.
Di Indonesia, sumber utama hukum Hak Cipta adalah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1987, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1987, diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997,
kemudian diubah menjadi Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terakhir adalah Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dipakai sampai saat ini.4 Sebenarnya Indonesia
sudah memiliki undang-undang perfilman, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1992, namun seiring perkembangan kebutuhan dan tuntutan penyelesaian
permasalahan di lapangan, undang-undang tersebut terbukti tidak mampu memberi
jawaban atas berbagai persoalan. Fungsi regulasi tidak banyak bisa diandalkan dalam
3 Soelistyo, Henry, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, (Jakarta: PT KANISIUS,
2011), h. 34-35.
4 Isnaini, Yusran, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2009), h. 2.
4
menghadapi kasus-kasus pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan DVD secara
ilegal ini. Terdapat dua peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya, yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta, yang telah
diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan, Penelitian, dan pengembangan Penelitian yang pada dasarnya mengatur
operasionalisasi ketentuan mengenai lisensi wajib di bidang hak cipta (Compulsory
Licensing).5
Banyak pengamat film memprediksi, akan sering muncul VCD/DVD bajakan
yang semakin marak dan tidak adanya langkah tegas oleh para penegak hukum. Jika
bangsa Indonesia berkomitmen untuk menerapkan sistem perlindungn HAKI di
bidang perfilman secara konsekuen, secara makro hal ini akan memberikan
keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dari hasil produksi film
dalam negeri.
Dalam perkembangannya, pembajakan yang didukung oleh penguasa dan
dimotori oleh media dapat menciptakan budaya baru dalam masyarakat yang lazim
disebut sebagai budaya massa. Budaya massa adalah konsekuensi yang tidak dapat
ditolak dari munculnya pasar, tersedianya teknologi, dan dominasi organisasi besar.
Parahnya, situasi ini didukung oleh pertimbangan ekonomis masyarakat yang
berpedoman; “Selama masih bisa dihemat mengapa harus membeli yang mahal?”.
Pilihan semacam ini mendorong produsen VCD/DVD bajakan menciptakan barang
produksinya semirip mungkin dan semurah mungkin, bahkan jika bisa dengan
kualitas yang sama. Kemudian, dengan daya beli masyarakat yang cenderung rendah,
masyarakat lebih memilih VCD/DVD bajakan. Pada dasarnya, orang meniru atau
menjiplak ciptaan orang lain apalagi dalam jumlah banyak tujuannya tidak lain
adalah untuk dijual agar mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut. Hal ini
5 Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, (Bandung: PT Alumni, 2013),
h. 3.
5
berakibat merugikan pencipta/pemegang hak cipta dan merupakan tindak pidana yang
diatur dalam Pasal 113 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun
2014 .6
Kerugian material akibat pembajakan film juga tidak main-main hingga
mencapai trilyun-an rupiah, belum lagi dengan adanya pembajakan tersebut telah
menghambat penerimaan negara melalui pajak dan investasi industri. Selain itu,
pembajakan mendorong pengebirian kreativitas karena royalti yang seharusnya
diterima para pembuat film, raib entah ke mana.7
Dilihat dari kacamata hukum HKI, harga VCD/DVD bajakan bisa jauh lebih
murah karena konsumen tak perlu membayar royalti, berbagai pajak serta biaya
operasional lainnya. Produsen juga tak perlu berpromosi untuk melariskan barang
dagangannya. Akan tetapi, para pelaku pembajakan harus menerima resiko dari
perbuatan mereka yang bisa merugikan banyak pihak akibat dari pembajakan yang
bahkan bisa membawa mereka keranah pidana.
Tindak pidana pembajakan hak cipta diatur pada Pasal 113 ayat (2) dan (4)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan: “Setiap orang dengan tanpa hak
melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Ketentuan pasal tersebut menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.
Berdasarkan uraian masalah di atas, maka menurut peneliti pengkajian
terhadap HKI dinilai penting, dan dalam hal ini peneliti mengkhususkan pengkajian
6 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya, (Jakarta : PT Rineka Cipta,
2012), h.96.
7Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 315.
6
kepada “PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
TERHADAP VCD/DVD BAJAKAN. (Studi Putusan Nomor:
50/Pid.B/2012/PN.M.)
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat identifikasi,
pembatasan, dan perumusan masalah, sebagai berikut:
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka
identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Perlindungan hak cipta dalam hukum Indonesia.
b. Peranan Dirjen HKI dan Kepolisian pada kasus peredaran VCD/DVD
bajakan.
c. Ketidak pedulian pelaku pembajakan terhadap sanksi terhadap pelanggar
Undang-Undang Hak Cipta.
d. Pengawasan peredaran VCD/DVD bajakan masih sangat minim.
e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai suatu Ciptaan.
f. Sosialisasi tentang pembajakan masih belum optimal.
2. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah berguna untuk memberikan suatu gambaran yang jelas
masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian hukum ini dan
untuk menghindari adanya perluasan masalah sebagai akbiat luasnya ruang
lingkup masalah yang dikaji serta agar penelitian ini bisa lebih terarah dari apa
yang telah menjadi dasar permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, maka
peneliti melakukan pembatasan Penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan
VCD/DVD yang dapat membuatnya jera.
7
3. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah
diuraikan di atas, maka peneliti memfokuskan pada masalah utama yaitu
penegakan hukum pelanggaran hak cipta terhadap vcd/dvd bajakan yang terjadi
pada Pengadilan Negeri Metro, Lampung.
Untuk mempertegas arah pembahasan dari masalah utama yang telah
diuraikan di atas, maka dibuat rincian perumusan masalah dalam bentuk
pertanyaan, sebagai berikut:
a. Apakah faktor penghambat penegakan hukum dalam bidang hak cipta
terhadap VCD/DVD bajakan di wilayah Metro?
b. Apakah putusan Pengadilan Negeri Metro Perkara Nomor:
50/Pid.B/2012/PN.M sudah sesuai dengan penegakan hukum dan Undang-
Undang Hak Kekayaan Intelektual?
C. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana
penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan. Secara khusus tujuan yang ingin
dicapai oleh peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum
pelanggaran hak cipta terhadap VCD/DVD bajakan di Metro?
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Metro Perkara Nomor
50/Pid.B/2012/PN.M sudah sesuai dengan penegakan hukum dan Undang-
Undang Hak Kekayaan Intelektual.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:
8
1. Bagi peneliti
a. Untuk memperdalam pengetahuan peneliti khususnya di bidang hukum
bisnis dan hukum kekayaan intelektual, serta ilmu hukum lainnya.
b. Sebagai implementasi atas teori yang telah didapat atau diketahui dan
menambah wawasan peneliti akan kasus nyata dalam hukum bisnis dan
hukum kekayaan intelektual.
2. Bagi akademik dan pihak lain
a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan
hukum bisnis pada umumnya, dan hukum kekayaan intelektual, ter-khusus
mengenai hak cipta.
b. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur sebagai
acuan untuk melakukan penelitian sejenis selanjutnya.
c. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang
diteliti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak
hukum.
E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian kualitatif, adalah metode penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
analisis data dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna
daripada generalisasi.8
Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dipandu oleh teori.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwa
pendekatan tepat yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1.
9
adalah pendekatan normatif-yuridis. Yaitu statue approach (undang-
undang) dan case approach (putusan).
2. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus
dengan pendekatan normatif-yuridis dalam menjawab masalah. Peneliti
memahami bahwa metode penelitian studi putusan tepat untuk digunakan dalam
menjawab permasalahan penelitian peneliti tentang penegakan hukum atas
peredaran VCD/DVD bajakan. Format normatif-yuridis pada umumnya dilakukan
pada penelitian dalam bentuk studi putusan. Format studi putusan memusatkan
diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.9 Kaitannya dengan
penelitian ini, metode penelitian studi kasus digunakan untuk mencari data secara
mendalam dan dari berbagai sumber tentang penegakan hukum yang dilakukan
kepolisian terkait peredaran VCD/DVD bajakan.
3. Sumber Data
Sumber data yang dipakai oleh peneliti yaitu:
a. Data Primer
Menurut Sugiyono “sumber primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data”.10
Untuk mendapatkan data primer,
peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat
digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain melakukan
penelitian terhadap Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari
responden, tetapi dari pihak ketiga. Data Sekunder meliputi peraturan
9 Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Predana Media Group, 2011), h. 68-69.
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2009), h.
23.
10
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.11
Dalam penelitian ini,
bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:
1) Undang-Undang RI Nomor 19 TAHUN 2002 tentang Hak Cipta juncto
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2) KUHPERdata dan KUHPidana
3) Kepdirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Ham RI
Nomor H 17.PR.09.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
4) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987
tentang Pendaftaran Ciptaan.
5) Buku teks.
6) Jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
7) Media elektronik (TVdan Internet)
4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan
pe-riset untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode
pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh periset. Metode pengumpulan
data ini sangat ditentukan oleh metodelogi riset, apakah kuantitatif atau kualitatif.
Dalam riset kualitatif dikenal metode pengumpulan data: observasi (field
observation), wawancara mendalam (intensive/depth interview) dan studi
kasus.”12
Selanjutnya, menjelaskan mengenai “enam sumber bukti dalam
pengumpulan data studi kasus yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara,
pengamatan langsung, observasi partisipan dan perangkat-perangkat fisik,”
5. Analisis Data
11
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, cetakan ke-IV: 2010), h. 141.
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.
98.
11
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian
lapangan akan diolah berdasarkan analisis normatif, yuridis. Normatif karena
peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif,
sedangkan yuridis karena peneliti menganalisis putusan.
6. Metode Penulisan
Metode Penulisan mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi yang
dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017.
F. Sistematika Penulisan
Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka peneliti merumuskan sistematika
penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:
BAB I : Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang penelitian,
batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang
berkaitan dengan penelitian ini, metode penelitian, serta sistematika
penulisan sebagai rancangan penelitian.
BAB II : Bab ini berisikan gambaran umum mengenai Teori Penegakan
Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, fungsi dan sifatnya,
macam-macam pelanggaran hak cipta, dan Teori Pembajakan.
BAB III : Bab ini membahas tentang profil Penegak Hukum.
BAB IV : Pada bab ini peneliti memberikan tema “analisa penegakan hukum
atas pelanggaran hak cipta” terdiri dari, pertimbangan hakim,
mekanisme penegakan dan upaya hukum terhadap putusan Nomor
50/Pid.B/2012/PN.M.
BAB V : Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan
bab terakhir dari penulisan skripsi ini untuk itu peneliti menarik
beberapa kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan
masalah, serta memberikan rekomendasi yang dianggap perlu.
12
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Pustaka
1. Kerangka Teoritis
Berikut beberapa teori yang menjadi kerangka teori peneliti
Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada
bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.1
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan yang dimaksud
adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan
dalam peraturan-peraturan hukum itu.2
Lanjut menurut Soejono Soekanto3, penegakan hukum sangat dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor
tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:
a. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
1 Soerjono Soekanto, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), h. 5.
2 Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2005), h. 133.
3 Soerjono Soekanto, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum... h. 5.
13
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur
daripada efektivitas penegakan hukum serta pengaruh lingkungan terhadap
sebagai suatu lembaga yang tidak dapat dihindarkan. Dalam mencapai
tujuannya, agar undang-undang dapat dijalankan secara efektif, maka di
dalam undang-undang haruslah menganut asas-asas umum, antara lain:
a. Undang-undang tidak berlaku surut;
b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula;
c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang
yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib
diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun
bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang
yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang
juga dapat mencakup pertistiwa khusus tersebut;
d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang
yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu
berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi
apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur
pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau
berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
14
f. Undang-undang mestinya partisipatif, artinya dalam proses pembuatannya
dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul
tertentu. Ini dimaksudkan agar undang-undang tidak sewenang-wenang.
Undang-Undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang
penegakan hukum, sering ditemui kendala dan masalah, antara lain:4
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk
menerapkan undang-undang;
c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang sangat
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
Faktor kedua dalam mempengaruhi penegakan hukum, yakni penegak
hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang
berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup
mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan
Pemasyarakatan.
Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana
halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai
beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa
antara kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of
roles). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan
yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan
actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role-distance).
Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum ialah
faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka
tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana
4 Soerjono Soekanto, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum... h. 8.
15
atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka
mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
Faktor keempat dalam hal menunjang penegakan hukum adalah faktor
masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari
sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum
tersebut.
Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat
mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:5
a. masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak
mereka dilanggar atau terganggu;
b. masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk
melindungi kepentingan-kepentingannya;
c. masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum
karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.
Selanjutnya faktor kebudayaan menjadi faktor yang berperan dalam
mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-
nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan
apa yang dinilai tidak baik.
Penegakan hukum dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-
ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi poloisi sebagai penyidik,
jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili.
5 Soerjono Soekanto, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum... h.10
16
Ketiga subsistem ini merupakan suatu ikatan dala satu sistem peegakan
hukum yang dikenal degan criminal justice system.
a. Pengertian Penegakan Hukum
Penegakan hukum atau Law enforcement adalah upaya untuk menegakkan
norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut.
Penegakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan
warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, meliputi tiga bidang
hukum yaitu bidang administratif, pidana dan perdata.
Penegakan hukum merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap
peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum
dan individual, melalui pengawasan dan penetapan (atau ancaman) sarana
administratif, kepidanaan dan keperdataan. Pada lazimnya aparatur
penegakan hukum dikategorikan sebagai: Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat
hukum maupun pejabat.
Penegakan hukum sebagai bagian dari legal system, tidak dapat
dipisahkan dengan substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum
(legal culture) hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam
variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-
aspek kehidupan sosial ini yang menjadi dependent variable.6
Dalam hubungan hukum dan masyarakat, maka kita mengkaji bagaimana
hukum itu dapat mempengaruhi sikap perilaku masyarakat. Disini ternyata
ada keterkaitan atau sifat responsitas antara hukum dan masyarakat atau
sebaliknya. Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem
penegakan hukum, dimana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap
prilaku sosial masyarakat.
6 Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia... h. 110.
17
Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan
hukum atau criminal law enforcement. Sebagai bagian dari pada criminal
policy atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan
kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan penal atau
penegakan hukum dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya
penegakan hukum tanpa menjatuhan penjatuhan sanksi (penal).
Penegakan hukum dengan sarana nonpenal mempunyai sasaran dan tujuan
untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan menggunakan
sarana penal kelihatan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sebagai
bentuk reaksi sosial dari reaksi kelompok masyarakat dalam arti sosiologis,
sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana.
Suatu kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka
menumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, maka menumbuhkan
aktivtas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak
pidana.7
Penegakan hukum sebagai bentuk konkret penerapaan hukum sangat
mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat
hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual dan sosial. Tetapi
karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku
hukum, lingkungan tempat terjadi proses penegakan hukum, maka tidak
mungkin ada pemecahan persoalan penegakan hukum apabila hanya melirik
pada proses penegakan hukum, apalagi lebih terbatas pada penyelenggaraan
peradilan.8
7 Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia... h. 113-114
8 Bagir manan, Menegakkan hukum suatu pencarian, dalam penegakan hukum yang
berkeadilan, Jakarta: Asosiasi Advokasi Indonesia, 2009), h. 52
18
Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya
penegak hukum mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Dan dapat juga
dilakukan secara represif, yaitu upaya penegakan hukum melakukan tindakan
hukum kepada siapa saja yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan
yang berlaku.
2. Kerangka Konseptual
Adapun yang menjadi kerangka konseptual dari peneliti adalah, sebagai berikut:
a. Hak Kekayaan Intelektual
Menurut Prof. Mahadi yang dikutip oleh H. OK. Saidin, S.H,M.Hum.
Dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”
Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda
yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio. Hasil dari
pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupabenda
immateril atau benda tidak berwujud.9
Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsyudin dalam bukunya yang
berjudul Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, pengertian HKI
dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena
kemampuan intelektualitas manusia.10
1) Pengertian, Fungsi, dan Sifat Hak Cipta
Istilah hak cipta itu lebih luas, yaitu mencakup intelektualitas manusia
termasuk karang-mengarang. Hak cipta juga adalah bagian dari sekumpulan
hak yang dinamakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang
pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI.
9 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.
10.
10 Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 31.
19
Prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan
Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi
karya sastra (literary works) dan kaya seni (artistic wok) dengan segala
bentuk perkembangannya di dunia ini.11
Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu
diletakkan syarat-syarat yang tertentu. Menurut Vollmar, penggunaan
wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.12
Walaupun
sebenarnya pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak
Cipta ini menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti
bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin
pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan itu dilahirkan.13
2) Subjek Hak Cipta
Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta, bahwa: “pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara
bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang
dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”
Dengan sendirinya pencipta juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi
semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Sedangkan pengertian
pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak
yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima
lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Sebagaimana yang
11
Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan
World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement, (Bogor: Graha Indonesia, 2010), h. 21.
12 Volmar, HFA, terjemahan I.S. Andiwimarrta, Pengantar Studi Hukum Perdata, (I),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 9.
13 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), h. 63.
20
dimaksudkan oleh pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.
Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi Pemegang Hak
Cipta, yang merupakan Pemilik Hak Cipta. Sedangkan hal yang menjadi
pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak tersebut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
yang bersangkutan.14
3) Macam-macam Pelanggaran Hak Cipta
a) Pelanggaran Hak Cipta Menurut Para Ahli
Menurut Drs. Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, di dalam
bukunya yang berjudul Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan,
praktiknya diindonesia ), pada dasarnya bentuk pelanggaran hak cipta
berkisar pada dua hal pokok, yaitu:
(1) Dengan sengaja, dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau
memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut
adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk
mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan
pemerintah dibidang pertahanan, dan keamanan Negara kesusilaan,
serta ketertiban umum.
(2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada
umum suatu ciptaan, atau barang hasil pelanggaran hak cipta.15
Sedangkan menurut Sanusi Bintang di dalam bukunya yang berjudul
Hukum Hak Cipta, dilengkapi dengan susunan dalam Satu Naskah
14
Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: Alumni, 2003),
h.114
15 Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Hak milik intelektual (sejarah, teori , dan
praktiknya diindonesia), (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2008), h. 70.
21
U.U.H.C (1982,1987,dan 1997) yang mengacu kepada pasal 44 UUHC
menjelaskan bahwa ada beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai
tindak pidana hak cipta yaitu sebagai berikut:
(1) Mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin
untuk itudengan ancaman pidana maksimum tujuh tahun penjara dan/atau
denda Rp.100.000.000,-.
(2) Menyiarkan, memamerkan,mengedarkan, atau menjual kepada umum
suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ancaman
pidana maksimum lima tahun penjara dan/atau denda Rp. 50.000.000-
(3) Mengumumkan suatu ciptaan yang dilarang karena betentangan dengan
kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan, Negara,
kesusilaan, serta ketertiban umum dengan ancaman pidana maksimum
tiga tahun penjara dan/denda Rp. 25.000.000.- dan
(4) Memperbanyak dan mengumumkan ciptaan potret oleh penciptanya
tanpa izin orang yang dipotret atau ahli warisnya sebagaimana diatur
pasal 18 UUHC dengan ancaman pidana maksimum dua tahun penjara
dan/atau denda 15.000.000.- 16
Kemudian Hendra Tanu Atmadja dalam bukunya yang berjudul
Hak Cipta Musik atau Lagu mengungkapkan bahwa pembajakan dapat
dibagi dalam tiga kategori :
a. Pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat
duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizing produser atau
pemegang hak cipta yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas
sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan aslinya.
b. Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas dengan
sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa seizing dari
pemegang hak cipta. Logo dan merek yang ditiru untuk menglabui
masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah
hasil produksi yang sah.
c. Penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa izin
dari artis tersebut atau dari composer atau tanpa persetujuan dari
16
Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipt... h. 61-62.
22
produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu
perjanjian kontrak. 17
b) Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Pada prinsipnya ciptaan yang diciptakan oleh manusia merupakan
hasil dari kerja otak manusia yang menalar. Yang menghasilkan karya-
karya atau seni-seni yang beranekaragam. Sehingga sedikit
kemungkinanya manusia akan menghasilkan ciptaan yang sama karna
pola pikir manusia dengan manusia yang lainya berbeda. Seorang
Pencipta memiliki hak-hak tertentu atas hasil karyanya. Hak-hak tersebut
antara lain hak ekonomi dan hak moral.
(1) Pelanggaran Hak Ekonomi
Hak ekonomi menurut pasal 8 Undang-Undang nomor 28 tahun
2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang
hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonimi atas ciptaan. 18
Setiap
orang yang ikut menjalankan kegiatan seperti yang diuraikan didalam
pasal 9 ayat (1) tersebut, wajib mendapatkan izin dari pencipta dan
pemegang hak cipta. Seseorang yang melakukan kegiatan seperti
yang di uraikan diatas tanpa seizin dari pemegang hak cipta maka
dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pencipta dan pemegang hak
cipta.
(2) Pelanggaran Hak Moral
17
Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik dan Lagu, Program Pascasarjana, Fakultas
Hukum, Universitas Indonesia, h. 97.
18 Gregorius Albert Anky Wibowo, Kedudukan Usaha Fotocopy dalam Kerangka
Perlindungan Hak Cipta, http;//e-journal.uajy.ac.id/7978/1/JURNAL.pdf,diakses pada hari Sabtu 27
Januari 2018 pukul 23.45 WIB, h.6.
23
Hak yang dimiliki oleh pencipta selain hak ekonomi adalah hak
moral. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan
pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum
Eropa Kontinental yaitu dari Prancis. Menurut konsep kontinental,
hak pengarang (droit d’auteu,author,rights) terbagi menjadi hak
ekonomi untuk mendapat keuntungan yang bernilai ekonomi, seperti
uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si
pencipta.19
Hak Moral ini mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk
mengumumkan (the right of publication); hak paterniti (the right of
paternity); dan hak integritas (the right of integrity). Komen dan
Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang
pencipta itu meliputi larangan bagi orang lain dalam mengadakan
perubahan dalam ciptaan, larangan mengubah judul, larangan
merubah ketentuan ciptaan, dan hak untuk mengadakan perubahan.20
4) Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum
kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait secara
menyeluruh, perlindungan hukum dimaksudkan sebagai perlindungan hukum
secara Pidana dan Perdata. Bentuk perlindungan hukum baik itu secara
Pidana maupun Perdata yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor
28 tahun 2014 yaitu berdasarkan pada Bab XIV tentang Penyelesaian
sengketa di dalam Pasal 95 ayat 1 disebutkan bahwa:
19
Gregorius Albert Anky Wibowo, Kedudukan Usaha Fotocopy dalam Kerangka
Perlindungan Hak Cipta, http;//e-journal.uajy.ac.id/7978/1/JURNAL.pdf,diakses pada hari Sabtu 27
Januari 2018 pukul 23.45 WIB, h.7.
20 Muhammad Djumhana, R, Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (sejarah, Teori, dan
Praktiknya di Indonesia... h. 78-79.
24
“Penyelesaian Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian
sengketa, arbitrase, atau pengadilan”.
Selain itu juga bahwa untuk penyelesaian hak cipta yang salah satu
pihaknya berda diluar negeri, diakomodir ketentuan penyelesaiannya di
dalam Pasal 95 ayat 4, yaitu:
“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk
Pembajakan,sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya
dan/atau bearda di wilayah Negara Kesatuan Republik Imdonesia harus
menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum
melakukan tuntutan pidana”.
Setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait bisa juga
mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran
hak cipta atau produk terkait. Ketentuan ganti rugi ini disebutkan di dalam
Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Bentuk
ganti rugi yang bisa dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan
Pemilik Hak Terkait menurut ketentuan Pasal 99 ayat 2 disebutkan bahwa:
“Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang
diperoleh dari penyelenggara ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau
pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Pemegang
Hak Terkait”.
a. Dan juga Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait juga
bisa Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau
Penggandaan, daan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk
menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak
Terkait;danatau/
b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,
dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak
Cipta dan produk Hak Terkait
Selain disebutkan tentang Penyelesaian Sengketa melalui alternatif
penyelesaian sengketa dan arbritase, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan
Pemilik Hak Terkait yang merasa dirugikan juga bisa meminta penetapan
25
Sementara pengadilan, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan
sementara untuk:
a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta
atau Hak Terkait ke jalur perdagangan
b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti
uang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
c. Mengamankan barang bukti dan mencegak penghilangannya oleh
pelanggar, dan/atau
d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar
Ketentuan Pidana merupakan ketentuan yang selalu dicantumkan di
dalam setiap Undang-undang yang ada did Indonesia, ketentuan Pidana ini
dimaksudkan untuk memberika efek jera kepada para pelaku pelanggara
terahadap Undang-undang tersebut. Di dalam hukum pidana Indonesia yang
mengatakan bahwa hukum pidan hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam
hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat
diselesaikan melalu jalur lain (kekeluargaan, negoisasi, mediasi, perdata,
ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang
Ketentuan Pidana, Berdasarkan pada Bab XVII Undang-Undang Hak Cipta,
yaitu terdapat sekitar 8 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana,
sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Pasal
yang mengatur tentang ketentuan Pidana Terdapat 1 Pasal saja, yaitu Pasal
72.
Ke 8 Pasal yang mengatur tentang Pidana diatur dialam Pasal 112, 113,
114, 115, 116 117, 118 dan 119. Didalam ke 8 Pasal tersebut diatur tentang
Pidana Penjara dan Pidana Denda. Pidana Penjara menurut Undang-Undang
Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan; pidana penjara paling lama 10
26
(sepuluh) tahun. Sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19
Tahun 2002) disebutkan bahwa pidana penjaranya paling lama 7 (tujuh)
tahun.
Sedangkan untuk Pidana Denda menurut Undang-Undang Hak Cipta
Nomor 28 Tahun 2014 ditentukan; paling banyak RP.4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah), sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta
Nomor 19 Tahun 2002 ketentuan pidana dendanya paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga secara tegas
menyebutkan di dalam Pasal 120 bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan
detik aduan. Istilah detik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht
atau pengeduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukukan
penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan
penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. 21
Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah
ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut.
Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tidak
menerangkan secara tegas pasal yang menyebutkan tentang delik aduan, Jadi
bisa dikatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
lebih secara rinci dan detail memberikan perlindungan hukum baik secara
pidana dan perdata terhadap Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemilik Hak
Terkait.
Dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah lebih baik,
dengan memberikan ruang unutk menyelesaikan sengketa dengan jalur
Peyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase.
21
Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia... h. 117-118
27
Tentunya kemajuan-kemjuan yang ada di dalam Undang-Undang Hak
Cipta Nomor 28 Tahun 2014 membawa dampak positif bagi Pencipta,
Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait untuk selalu berkarya dan
berkreasi serata produktif dalam menciptakan karya ciptanya yang baru.
5) Pembajakan dan Macamnya
Adapun pelanggaran hak cipta atau pembajakan, istilah yang
diterjemahkan dari kata “Piracy”, terjadi di Indonesia disebabkan karena
berbagai faktor, antara lain:
1) Belum dipahaminya masalah perlindungan terhadap hak cipta masyarakat
pada umumnya.
2) Terjadinya kemajuan teknologi di bidang grafika, khususnya percetakan,
dan rekaman yang mendorong dan memberikan kemudahan bagi usaha
pembajakan dengan memperoleh keuntungan.
3) Masyarakat merasa diuntungkan karena dapat memperoleh hasil bajakan,
dalam hal ini buku dan kaset rekaman, video, maupun audio dengan harga
murah.
4) Belum berfungsinya sebagaimana diharapkan sebagaimana diharapkan
penegakkan hukum atas pelanggaran hak cipta.22
Penggandaan VCD/DVD secara ilegal tidak dapat dipandang sempit
hanya dari satu sisi negatif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan
“penghalalan” tindakan tersebut. Pertama, pembajakan adalah bentuk
“perlawanan rakyat”, khususnya lapisan bawah terhadap harga VCD/DVD
asli yang harganya terlampau mahal sehingga melemahkan daya
22
Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, (Jakarta: Akademika
Persindo, 2010), h. 48-50.
28
beli. masyarakat berpedoman: “selama masih bisa dihemat mengapa harus
membeli yang mahal?”.
Kedua, orang membeli VCD/DVD bajakan karena VCD/DVD orisinal
biasanya baru keluar beberapa bulan setelah filmnya diputar di bioskop. Bagi
masyarakat kalangan menengah ke atas di perkotaan, akses menonton
bioskop barangkali tak menjadi masalah. Namun sebagian masyarakat
golongan “tak sabaran” yang sensitif harga dan minim akses, membeli
VCD/DVD bajakan karena ingin cepat-cepat menonton filmnya. Dan pada
kenyataanya, golongan “sensitif harga” atau “tak punya waktu ke bioskop”
ini jumlahnya lebih banyak.
Ketiga, VCD/DVD bajakan adalah “nyawa” bagi pedagang kakilima
(beberapa diantaranya pedangang besar dengan gerai khusus, seperti di
Glodok yang merupakan sentra pembajakan terbesar di Indonesia). Menjual
VCD/DVD bajakan bagi mereka adalah satu-satunya usaha yang dianggap
mampu menyambung hidup sehari-hari, termasuk untuk anak- istri. Sehingga
bagaimanapun pihak kepolisian yang masih melestarikan “budaya
kekeluargaan” juga mempunyai pertimbangan lain untuk menggelar razia
setiap hari.
Keempat, Produsen VCD/DVD bajakan akan melakukan eksploitasi dan
komersialisasi HKI apabila biaya produksi marjinal untuk produk-produk
film yang bermuatan HKI jauh lebih kecil dari harga jual. Kompetisi usaha
yang tidak sehat dan adanya permintaan dan daya beli yang tinggi,
merupakan pendorong utama dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi
HKI.23
23
Soelistyo, Henry, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika,(PT KANISIUS: 2011),
h.109.
29
Semua kasus pelanggaran HKI di bidang film yang terjadi di tanah air
nyaris “kebal” terhadap sentuhan hukum. Gejala ini tentu menimbulkan
pertanyaan mendasar. Apakah betul-betul sistem hukum di negara kita sangat
buruk sehingga seseorang atau sekelompok orang dapat dengan sesuka
hatinya mengambil karya orang lain dan menyebarkan seluas-luasnya tanpa
ada aturan, teguran, peringatan, bahkan hukuman? Atau bisa jadi itulah
gambaran kondisi mental masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan arti
pentingya HKI di bidang film? Serta dengan semakin luasnya peredaran
VCD/DVD bajakan tanpa pengawasan yang ketat oleh kepolisian dan Ditjen
KI.
B. Tinjauan Kajian (Review) Terdahulu
Untuk menghindari kesamaan pada penulisan proposal skripsi ini dengan
penelitian tentang hukum kekayaan intelektual lainnya, maka peneliti melakukan
penelusuran terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu. Diantara penelitian-
penelitian tersebut adalah:
1. Nama : Rivantha Putra
Institusi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun : 2014
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik
Di Media Internet.
Penelitian di atas lebih membahas pada penerapan hak cipta atas lagu dan
musik di media internet. Sedangkan peneliti menganalisis tentang penegakan
hukum dalam pembajakan pada VCD/DVD. Apakah sudah berjalan dengan
baik atau terjadi permasalahan sehingga semakin banyak pelanggaran yang
terjadi pada bidang hak cipta ini.
2. Nama : Linda Agustin
Institusi : Universitas Hasanuddin Makasar
Tahun : 2010
30
Judul :Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website
Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet.
Perbedaan skripsi ini dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas fokus
pada objek dan subjek serta permasalahan yang dibahas berbeda, jika
penelitian diatas membahas tentang bagaimana sikap pemerintah
menaggulangi situs-situs online yang menyediakan fitur download gratis
secara online yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan bagaimana
pertanggung jawaban penyedia layanan tersebut terhadap para pencipta lagu
sedangkan penelitian ini mengenai cara penegak hukum untuk membasmi
para pelanggar hak cipta seperti pembajakan melalui VCD/DVD.
3. Nama : Yustisia
Judul : Konsep perlindungan hak cipta dalam ranah hukum hak
kekayaan intelektual.
Jurnal ini membahas mengenai persoalan pembajakan karya cipta music
dalam bentuk VCD dan DVD. Perbedaan antara jurnal di atas dengan
peneliti, yaitu jurnal tersebut memfokuskan kepada perlindungan hukum hak
cipta dalam perjanjian internasional dan hukum positif Indonesia, sedangkan
peneliti memfokuskan kepada penegakan hukum terhadap pelanggaran hak
cipta dalam peredaran VCD/DVD bajakan
4. Nama : Otto Hasibuan
Judul : Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan khusus hak cipta lagu,
neighbouring right, dan collecting society.
Tahun : 2008
Buku ini membahas mengenai upaya perlindungan hak cipta yang
sangat jarang tertuntaskan. Buku ini selain dijadikan sebagai kajaian review
studi terdahulu, peneliti juga mengambil beberapa bahan untuk dimasukkan
ke dalam bagian atau sumber untuk teori-teori yang ada. Perbedaan antara
buku di atas dengan skripsi peneliti, yaitu upaya hukum dalam melindungi
31
hak cipta lagu, sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada pembahasan
penegakan hukum dalam pelanggaran hak cipta terhadap peredaran
VCD/DVD bajakan.
32
BAB III
KEDUDUKAN PENEGAK HUKUM DALAM BIDANG HAK CIPTA
A. Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian merupakan salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana
yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
peristiwa kejahatan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana).
”Penyidikan adalah serangklaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
Hal ini sama dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi
merupakan aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan
masyarakat, polisi diberi ruang oleh hukum untuk mengambil berbagai tindakan
yang diperlukan menurut pertimbangan sesaat pada waktu kejadian berlangsung.
Berdasarkan kewenangan tersebut, polisi diperbolehkan untuk melakukan
penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan
tindakan kejahatan berdasarkan bukti-bukti dan aturan hukum yang telah
ditetapkan.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia pada pasal 13 menyatakan bahwa: “Tugas Pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2) Menegakkan hukum; dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat”.
Akibat kewenangan polisi tersebut, bagi orang yang dicurigai melakukan
tindakan kejahatan maka polisi akan menangkap dan menahan pelaku kejahatan.
Dalam upaya penegakkan hukum, tugas polisi tidak saja menyangkut kejahatan
serius dengan kekerasan. Polisi juga diwajibkan menegakkan hukum dalam
33
kejahatan-kejahatan ringan sifatnya. Termasuk juga kejahatan ekonomi yang
juga merugikan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan penanganan yang
serius pula. Karena itu berdasarkan kewenangannya, polisi sebagai alat negara
penegak hukum mempunyai kewenangan mempergunakan upaya paksa untuk
memanggil, menggeledah, menangkap dan menahan tersangka pelaku kejahatan.
Karena itu penegakan hukum hanya merupakan upaya penyelesaian
sementara dari masalah yang timbul di permukaan. Sementara itu harus dipahami
bahwa terdapat berbagai masalah yang lebih mendasar di bawah permukaan yang
harus mampu diselesaikan dengan cerdas dan penuh kebijakan.
B. Komisi Ditjen Kekayaan Intelektual1
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan adalah sebuah unsur
pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia
telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan
undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844.
Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek
(1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912).
Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah
menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak
tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and
Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun
1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut
tetap berlaku.
1 http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/sejarah, diakses pada 24 Februari 2018, pukul 17.05
WIB.
34
Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan
kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945,
seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap
berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Hak
Cipta dan Undang-Undang peningggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak
demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan
dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten
yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan
paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.
Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang
merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten,
yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4, yang mengatur
tentang pengajuan semetara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman
Menteri Kehakiman Nomor J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan
sementara permintaan paten luar negeri.
Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan Undang-
Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
(Undang-Undang Merek 1961) untuk menggantikan Undang-Undang Merek
kolonial Belanda. Undang-Undang Merek 1961 yang merupakan undang-undang
Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-
undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini
diundangkan". Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November
1961. Penetapan Undang-Undang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi
masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11
November yang merupakan tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun
1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.
35
Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris
Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)]
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia
dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat
pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan,yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan
Pasal 28 ayat (1).
Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( Undang-Undang Hak Cipta 1982)
untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda.
Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong
dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya
ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan
bangsa.
Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air.
Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang
HKI melalui Keputusan Nomor 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan
Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan
kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan
di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait,
aparat penegak hukum dan masyarakat luas.
Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan
mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya
sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten
yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah
mengesahkan Undang-Undang Paten.
Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor
36
12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak
cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan
kreativitas masyarakat.
Menyusuli pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Pemerintah
Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta
sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.
Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 di tetapkan
pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk
mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang
merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan
Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.
Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU
tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6
tahun 1989 (Undang-Undang Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1
November 1989. Undang-Undang Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus
1991. Pengesahan Undang-Undang Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang
tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia.
Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Paten 1989,
perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan
hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan
teknologi.
Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan
khususnya di sektor indusri, teknologi memiliki peranan sangat penting.
Pengesahan Undang-Undang Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik
investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun
37
demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI,
termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia
internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu
sistem perlindungan HKI yang efektif.2
Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang
Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek (Undang-Undang Merek 1992), yang mulai
berlaku tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek 1992 menggantikan
Undang-Undang Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI
menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of
Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).
Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat
peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta
1987 jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, Undang-Undang Paten 1989, dan
Undang-Undang Merek 1992.
Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga Undang-Undang baru di bidang KI,
yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di
bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia
mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua Undang-Undang
ini menggantikan Undang-Undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan
2 http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/sejarah, diakses pada 24 Februari 2018 pukul 17.05
WIB.
38
tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang yang lama
dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.3
1. Peranan Dirjen Kekayaan Intelektual Sebagai Subjek Hukum dalam Bidang
Kekayaan Intelektual
Peran dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu,
menyelenggarakan tugas departemen di bidang HKI berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Menteri. Dalam
menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan
intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual,
penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan
intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi
informasi di bidang kekayaan intelektual;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan
intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual,
penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan
intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi
informasi di bidang kekayaan intelektual;
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum
kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan
intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan
pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan
intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
3 http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/sejarah, diakses pada 24 Februari 2018 pukul 17.05
WIB.
39
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan
hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran
kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan
pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan
intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.4
2. Struktur Organisasi Dirjen Kekayaan Intelektual
Tabel 1
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah unsur pelaksana yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas:5
4 http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/sejarah, diakses pada 24 Februari 2018 pukul 17.05
WIB.
5 http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi-djki, diakses pada 24 Februari
2018 pukul 17.05 WIB.
40
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri;
c. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
d. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
e. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
f. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual; dan
g. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.
3. Komposisi Susunan Anggota Dirjen Kekayaan Intelektual6
Tabel 2.1 Tabel 2.2
Tabel 2.3
4. Visi dan Misi Dirjen Kekayaan Intelektual
Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual7
6 http://laman.dgip.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=360, diakses
pada 24 Februari 2018 pukul 17.05 WIB.
41
1) Menjadi Institusi Pengelola Kekayaan Intelektual Berstandar
Internasional
Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
1) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kekayaan intelektual.
2) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan
intelektual
5. Tata Cara Dirjen Kekayaan Intelektual dalam Menangani Pengaduan
Pelanggaran Pembajakan Kekayaan Intelektual8
7 http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/visi-dan-misi-djki, diakses pada 24 Februari 2018
pukul 17.05 WIB.
8 http://laman.dgip.go.id/proses-penyidikan, diakses pada 24 Februari 2018 pukul 17.05
WIB.
42
Tabel 3
C. Kejaksaan Republik Indonesia9
Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara,
khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam
penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang
dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung,
9 https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 diakses pada 24 Februari 2018 pukul
17.44 WIB.
43
Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara
khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan
yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan
sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam
menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak
asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di
dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga
negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa
Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan
Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan
berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan
bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses
penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana
penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai
pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan
yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau
tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi
pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara
pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata
Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana
44
kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta
melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-
Undang.
1. Visi & Misi10
Visi Kejaksaan R.I :
Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien,
transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam
mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan
bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai
kepautan.
Misi Kejaksaan R.I :
a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaa tugas
dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan
perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara
profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard
Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan
efisien.
b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama
terkait dengan upaya penegakan hukum.
c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh
tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap
hak-hak publik;
d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi
Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama
10
https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6 diakses pada 24 Februari 2018 pukul
17.44 WIB.
45
pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh
masyarakat, penyusunan cetak biru pembangunan sumber daya manusia
Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan
dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan
sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui
tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan
lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional,
bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum
yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.
2. Tugas dan Wewenang11
Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang
Kejaksaan.
Di bidang pidana :
a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang- undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
11
https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7 diakses pada 24 Februari 2018 pukul
17.44 WIB.
46
Di bidang perdata dan tata usaha negara :
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun
di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam
bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan:
a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. pengawasan peredaran barang cetakan;
d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan negara;
e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
D. Hakim Republik Indonesia12
Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim
pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim
pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
1. FUNGSI PERADILAN
a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan
pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan
hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar
semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan
secara adil, tepat dan benar.
12
http://www.kehakiman.gov.my/ diakses tanggal 24 Februari 2018 pukul 17.44 WIB.
47
b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung
berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
1) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
2) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-
undang Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2009)
3) Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan
muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan
yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung
Nomor 48 Tahun 2009).
Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu
wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah
Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya
(materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal
31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2009).
1. FUNGSI PENGAWASAN13
a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya
peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan
yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama
dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa
dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009).
b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
1) Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan
perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang
13
http://www.kehakiman.gov.my/ diakses tanggal 24 Februari 2018 pukul 17.44 WIB.
48
berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman,
yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan
tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta
memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa
mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah
Agung Nomor 48 Tahun 2009).
2) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut
peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 48
Tahun 2009).
2. FUNGSI MENGATUR14
a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang
belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung
sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum
yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 79 Undang-undang Nomor
48 Tahun 2009).
b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana
dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur
Undang-undang.
3. FUNGSI NASEHAT15
a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain
(Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2009).
Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala
14
http://www.kehakiman.gov.my/ diakses tanggal 24 Februari 2018 pukul 17.44 WIB.
15 http://www.kehakiman.gov.my/ diakses tanggal 24 Februari 2018 pukul 17.44 WIB.
49
Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-
undang Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2009). Selanjutnya
Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal
14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk
memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain
grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan
pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada
peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi
petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).
4. FUNGSI ADMINISTRATIF
a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal
10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 secara organisatoris,
administratif dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah
Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan
Mahkamah Agung.
b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab,
susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman).
50
5. FUNGSI LAIN-LAIN
a. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2
ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas
dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
51
BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro PN Nomor: 50/Pid.B/2012/PN.M.
Pada tahun 2012 telah terjadi adanya indikasi pelanggaran Pasal 2 ayat (1)
UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), hak cipta merupakan
hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang
antara lain dapat terdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato,
dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu yang timbul secara otomatis setelah
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pengertian “megumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan
menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual,
menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan,
kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada
publik melalui sarana apapun.
Banyaknya pelaku kejahatan yang ditangkap aparat penegak hukum, namun
dalam kenyataan kuantitas kejahatan masih saja berlangsung. Kewibawaan aparat
penegak hukum dalam menetapkan sanksi hukuman diuji oleh masyarakat yang
pada akhirnya berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum
dan aparat penegak hukumnya sendiri. Yang bisa dimintakan putusan sela oleh
Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait tersebut menurut Pasal
99 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diterangkan bahwa
putusan sela dimintakan ke Pengadilan Niaga Untuk:
1. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan,
daan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan
hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait;dan atau/
52
2. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau
Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan
produk Hak Terkait
Selain disebutkan tentang Penyelesaian Sengketa melalui alternatif
penyelesaian sengketa dan arbritase, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik
Hak Terkait yang merasa dirugikan juga bisa meminta penetapan Sementara
pengadilan, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:
a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau
Hak Terkait ke jalur perdagangan
b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti
uang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
c. Mengamankan barang bukti dan mencegak penghilangannya oleh pelanggar,
dan/atau
d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar
Ketentuan Pidana merupakan ketentuan yang selalu dicantumkan di dalam
setiap Undang-undang yang ada di Indonesia, ketentuan Pidana ini dimaksudkan
untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran terahadap Undang-
undang tersebut. Di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa
hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.
Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalu jalur lain
(kekeluargaan, negoisasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi)
hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang
Ketentuan Pidana, Berdasarkan pada Bab XVII Undang-Undang Hak Cipta, yaitu
terdapat sekitar 8 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana, sedangkan di
dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Pasal yang mengatur
tentang ketentuan Pidana Terdapat 1 Pasal saja, yaitu Pasal 72.
53
Ke 8 Pasal yang mengatur tentang Pidana diatur dialam Pasal 112, 113, 114,
115, 116 117, 118 dan 119. Didalam ke 8 Pasal tersebut diatur tentang Pidana
Penjara dan Pidana Denda. Pidana Penjara menurut Undang-Undang Hak Cipta
Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun. Sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)
disebutkan bahwa pidana penjaranya paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pidana Denda menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
ditentukan; paling banyak RP.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sedangkan
di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ketentuan pidana
dendanya paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga secara tegas
menyebutkan di dalam Pasal 120 bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan
detik aduan. Istilah detik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht atau
pengeduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukukan penuntutan
setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap
orang atau terhadap orang tertentu.
Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada
pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut.
Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tidak
menerangkan secara tegas pasal yang menyebutkan tentang delik aduan, Jadi bisa
dikatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 lebih secara
rinci dan detail memberikan perlindungan hukum baik secara pidana dan perdata
terhadap Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah lebih baik, dengan
memberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur Penyelesaian
sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase.
54
Tentunya kemajuan-kemajuan yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta
Nomor 28 Tahun 2014 membawa dampak positif bagi Pencipta, Pemegang Hak
Cipta dan Pemilik Hak Terkait untuk selalu berkarya dan berkreasi serta
produktif dalam menciptakan karya ciptanya yang baru.
Andiansyah seorang wiraswasta yang berusia 29 tahun yang bertempat
tinggal Jl. Imam Bonjol Gg. Merdeka No.16, Rt.31/Rw.11, Kelurahan
Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat,Kota Metro. Dalam hal ini sebagai
terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Metro, Lampung.
Awal mulanya ia membeli VCD , MP3 , dan DVD bajakan dari Pasar Glodok
Jakarta Barat dengan cara berupa VCD bajakan dengan harga Rp. 1400,- (seribu
empat ratus rupiah) berikut sampul / coper VCD kemudian oleh terdakwa dijual
kembali dengan harga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) untuk grosiran
maupun eceran per keping, sedangkan DVD (film) bajakan berbagai film
Indonesia dan film Barat dibeli dengan harga Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus
rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus
rupiah) per keping untuk grosir maupun eceran dan MP3 bajakan di beli dengan
harga Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah).
Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib,
saksi Bibin Surahman , SH bersama dengan Wayan Sudarye selaku anggota
Kepolisian Polda Lampung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.
Gas/196/X11/2011/ Dit Reskrimsus tanggal 1 Desember 2011 telah melakukan
penyelidikan dalam rangka operasi rutin yang ditingkatkan berkaitan dengan
tindak pidana Hak Cipta bertempat di Pasar Shoping Metro Lantai 2 Blok F 15
Jalan Jendral Sudirman Kotamadya Metro yang di duga telah menjual hasil
pelanggaran Hak Cipta berupa VCD, DVD,dan MP3 bajakan.
Dari kronologi diatas, sudah jelas-jelas perbuatan tersebut telah melanggar
pasal 72 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2014. Dan keterangan-keterangan
55
saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Metro Lampung yang
mengadakan penyelidikan di Pasar Shoping Center Metro.
Menurut pengakuan Andiansyah jumlah VCD, DVD dan MP3 bajakan yang
dijual di Lantai II Blok F5 Shoping Center sebanyak 11.550 (sebelas ribu lima
ratus lima puluh) keping VCD, DVD dan MP3 brbagai macam judul yaitu milik
Fhery, sedangkan dari lantai II Blok F15 Shoping Center sebanyak 86.150
(delapan puluh enam ribu seratus lima puluh) keping VCD, DVD dan MP3
berbagai judul yang diakui miliknya.
Selain VCD, DVD dan MP3 bajakan yang dijual ada juga VCD, DVD dan
MP3 asli yang dijual, namun secara umum VCD, DVD dan MP3 yang dijual
tersebut adalah bajakan. Menurut saksi akibat dari perbuatan Andiansyah tersebut
yang dirugikan adalah Negara dan Pencipta Lagu. Pada saat penangkapan dan
penggeledahan, ia tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki izin atau dokumen
yang sah terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut.
Seingat saksi Andiansyah menjual VCD, DVD dan MP3 tersebut kurang
lebih sudah 4 (empat) Tahun yaitu sejak tahun 2008. Sudah pernah dilakukan
sosialisasi dari Polres setempat mengenai masalah VCD,DVD,MP3 Bajakan
dilarang. Tetapi ia tetap menjual Kaset VCD, DVD maupun MP3 bajakan
tersebut karena untuk menghidupi keluarganya karena ia selaku tulang punggung
dalam keluarga tersebut dan selaku kepala keluarga dalam mencari nafkah
terdakwa tetap menjual VCD, DVD,MP3 Bajakan.
Dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti berupa:
berupa: 78.220 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh) keping VCD dan
MP3, 7930(tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) keping DVD dan 8(delapan)
blok Nota penjualan VCD, MP3 dan DVD bajakan dari berbagai jenis judul.
Dari bukti-bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta
adanya barang bukti tersebut diatas apakah didapat cukup bukti untuk
56
menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum yang ditujukan padanya, Majelis Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut. Untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana
diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang syah Hakim memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP).
Dari hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi,
keterangan terdakwa dan adanya Barang bukti, maka telah terungkap fakta-fakta
hukum sebagai berikut:
1. Sudah pernah dilakukan sosialisasi dari Polres setempat mengenai masalah
VCD,DVD,MP3 Bajakan dilarang;
2. Tetap menjual Kaset VCD, DVD maupun MP3 bajakan tersebut karena untuk
menghidupi keluarga dan Terdakwa selaku tulang punggung dalam keluarga
tersebut dan selaku kepala keluarga dalam mencari nafkah terdakwa tetap
menjual VCD, DVD,MP3 Bajakan;
3. Menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan dari berbagai jenis judul tersebut tidak
ada surat izin dari pihak yang berwajib;
Dari kronologi diatas dapat disimpulkan Bahwa saudara Andiansyah bin
Supiyanto tidak ada surat ijin untuk menjual VCD, MP3 dan DVD jeis lagu-lagu
dan film bajakan tersebut. Dan amar putusannya sebagai berikut: Menyatakan
Terdakwa ANDIANSYAH Bin SUPIYANTO. terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan
atau menjual kepada umum barang hasil bajakan”.
Dari hasil operasi yang dilakukan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
Menetapkan barang bukti berupa : 78.220 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua
puluh) keping VCD bajakan dan MP3 dan 7930 (tujuh ribu sembilan ratus tiga
puluh) keping DVD bajakan dari berbagai macam jenis judul lagu dan film, 8
57
(delapan) blok Nota penjualan VCD, MP3 dan DVD bajakan dari berbagai jenis
judul dirampas untuk dimusnahkan.
B. Pertimbangan Hakim dan Analisa Undang-Undang Hak Cipta di dalam Kasus
Pembajakan VCD/DVD
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana
kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) perdilan dibawahnya, yaitu
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha
negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, telah menentukan bahwa putusan
hakim harus mempertimbangan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan
sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan
dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi
pada keadilan masyarakat (social justice).
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.1 Pada
kasus ini Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan
sebagai berikut:
1. Bahwa terdakwa Andiansyah bin Supiyanto sebagaimana identitas tersebut
diatas, secara Jasmani maupun Rohani serta dari segi ucapannya Terdakwa
tersebut adalah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga
tidak ada dasar sebagai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya,
dengan demikian menurut Majelis hakim unsur setiap orang telah terpenuhi
secara hukum.
1 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka
Abadi, 2004), h.140.
58
2. Bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa telah
menjual VCD, DVD dan MP3 bajakan dengan berbagai macam jenis lagu-
lagu dan Film, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja karena
terdakwa selaku tulang punggung keluarga untuk menafkahi Istri dan anak-
anaknya.
3. Bahwa terdakwa menjual VCD, DVD dan MP3 bajakan dengan berbagai
macam jenis lagu-lagu dan Film tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin
dari pihak yang berwajib, dan hal tersebut jelas-jelas melanggar hak cipta
berupa VCD, DVD dan MP3 bajakan, sehingga menurut Majelis Hakim
unsur dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta telah
terpenuhi secara hukum.
4. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi
unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 72 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya haruslah dinyatakan
bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan
perbuatannya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Agung memberikan
keputusan sebagai berikut:
Mengadili:
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andiansyah Bin Supiyanto. Oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dan denda
sebesar Rp 5.000 000,- (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) Bulan.
Mahkamah Agung telah memberikan batasan-batasan dalam menyelesaikan
perkara hukum kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta. Salah satu
pertimbangannya bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menyiarkan,
59
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau
barang hasil pelanggaran Hak Cipta.
Bahwa menurut peneliti putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembajakan
VCD/DVD telah tepat karna sudah sesuai dengan norma perundang-undangan
yang berlaku, dan keadilan masyarakat, namun kurang memberikan efek jera
terhadap amar putusan yang diputus oleh hakim.
Didalam pertimbangan hakim salah satunya menggunakan unsur setiap orang
dimana tindakan yang dilakukan sudah pasti berawal dari niat, pelaku
pelanggaran. Serta, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak
Cipta dengan keadaan sadar dan dapat memenuhi unsur cakap hukum dapat pula
dikenakan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum & membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk menggantikan kerugian tersebut”.
Pada pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan untuk mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian, di
dalam amar putusan hakim, tidak cukup jika tidak diberikan hukuman maksimal
atau hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang diperbuat yang
mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan Negara dengan mempertimbangkan
hal-hal yang meringankan dan memberatkan tiap pelanggar hukum.
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan melanggar Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Terwujudnya penegakan hukum yang adil menjamin kepastian hukum
merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa keadilan dan
60
telah lama mengharapkan instansi / lembaga-lembaga penegak hukum berperan
aktif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat. Seperti teori yang
dikemukakan oleh Gustav Radbruch diartikan bahwa kepastian hukum tidak
selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada sistem hukum positif, seolah-
olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan hukum
yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum
dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun
masing-masing nilai mempunyai tautan yang berbeda satu dengan yang lainnya,
sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan
menyebabkan adanya keteganganantara ketiga nilai tersebut
(Spannungsverhaltnis).
Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus
dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
a. Keadilan Hukum;
b. Kemanfaatan Hukum;
c. Kepastian Hukum.
Dengan demikian partisipasi masyarakat sangat menentukan. Sedangkan
etika atau pedoman perilaku (aparatur peradilan) diharapkan mampu menjadi
ujung tombak dalam menentukan kinerja yang tinggi. Karena yang terpenting
pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu
telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah diluar
pengutamaan nilai kepastian hukum.
Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan
hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa saja yang melakukannya.
Bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah peranan
dari para penegak hukum untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitannya
termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Upaya tersebut
membutuhkan suatu kecermatan yang terkait pula dengan ketentuan perundang-
undangan yang dilanggarnya.
61
C. Faktor yang Menghambat dalam Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak
Cipta terhadap DVD Bajakan
Penegak hukum merupakan suatu alat negara yang berfungsi untuk
menegakkan peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaaan, seperti Polisi, Jaksa,
Hakim, Pengacara (Advokat), dan lain sebagainnya. Seperti yang sudah
dijelaskan pada bab sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menjelasakan penegakan
hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas
atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.2 Penegakan hukum yang dilakukan Polda Metro Lampung dalam
kasus ini terhadap pelanggran Hak Cipta terdiri dari dua cara yaitu sebagai
berikut:
1. Tindakan Represif
Upaya penindakan aparatur penegak hukum dalam menanggulangi
pelanggaran Hak Cipta adalah sebagai berikut:
a. Penyelidikan dan Penyidikan
Dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dimaksud untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan
pelanggaran hukum khusunya Hak Cipta serta guna menentukan dapat
atau tidaknnya dilakukan penyidikan lebih dalam untuk selanjutnya
apabila hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan maka berkas
yang telah lengkap selanjutnya dikirim kepada Penuntut Umum untuk
dilaksanakannya persidangan.
b. Penangkapan
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti
2 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses pada tanggal 14 Februari 2018 pada pukul
15.37 WIB.
62
guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam
hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam
melakukan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta baik
produsen maupun distributor.
c. Penggeledahan
Penggledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah
rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan
tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan atau penagkapan dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penggeledahan
dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polda Lampung terhadap tempat-
tempat yang dicurigai sebagai tempat dilakukannya aktifitas pembajakan
atau penggandaan barang-barang yang merupakan hasil dari suatu
pelanggaran Hak Cipta.
d. Penyitaan
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil
alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
2. Tindakan Preventif
Upaya pencegahan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mencegah
secara langsung terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan tindak
pelanggaran terhadap Hak Cipta. Adapun kegiatan yang dilakukan Aparatur
Negara dalam menaggulangi pelanggran Hak Cipta adalah:
a. Sosialisasi Kepada Masyarakat
Sosialisasi yang dimaksud ialah sosialisasi kepada masyarakat baik
melalui instansi-instansi pemerintah maupun secara langsung kepada
masyarakat mengenai perlindungan Hak Cipta dan sanksi terhadap
63
tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran
terhadap suatu karya cipta.
b. Rapat Koordinasi
Dimaksud melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi
Lampung mencari solusi penanganan terhadap para penjual VCD maupun
DVD bajakan.
Dari penjelasan diatas tentang penegakan hukum di Indonesia maka dapat
disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat upaya penegakan hukum dalam
bidang Hak Cipta sesuai dengan teori dari Soejono Soekanto3, yaitu:
1) Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah cukup jelas memberikan
sanksi-sanksi apabila melanggar dari ketentuan yang sudah ada didalamnya.
Yakni pada pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-undang tentang Hak Cipta
yang menyatakan:
(1) Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I, untuk penggunaan
secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
(2) Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan
3 Soerjono Soekanto, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), h. 5.
64
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Sanksi terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selama ini
belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tingkat
pelanggarannya terus meningkat, meskipun pemerintah sudah memiliki
perangkat undang-undangnya. Kendala lainnya yaitu terbatasnya aparat
penegak hukum yang menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual,
ringannya putusan yang dijatuhkan oleh proses peradilan kepada pelanggar,
sehingga tidak menimbulkan efek jera tadi.
Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai dan
mentaati hukum di bidang HKI dan terbatasnya daya beli masyarakat. Oleh
karena itu, diperlukan koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi
terkait dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis yang akan
dijadikan target untuk menurunkan dan menghilangkan pelanggaran HKI,
serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai HKI orang lain.
Berkurang atau hilangnya pelanggaran HKI di Indonesia, pada gilirannya
dapat menarik para investor khususnya investor dari luar negeri untuk
menanamkan/membuka usaha di Indonesia baik di bidang Hak Cipta maupun
di bidang HKI, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dalam
skala makro akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pasal diatas sudah sangat jelas sanksi yang diberikan juga berat
terhadap para pelanggar Hak Cipta, tapi mengapa sampai sekarang masih
banyak dan bahkan dijadikan pekerjaan utama seseorang yang ditekuni
sebagai mata pencaharian sehari-hari.
65
Sangat miris apalagi di Negara yang sudah sangat maju teknologi seperti
sekarang ini, sangat disayangkan dengan berkembangnya teknologi
menjadikan seseorang berfikiran untuk melawan hukum dalam hal ini
melanggar Undang-Undang terutama Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, dimana didalam putusan yang di analisis oleh peneliti,
sudah berkali-kali Terdakwa melakukan pelanggaran dengan kesalahan yang
sama dan terus menerus tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa.
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;
Penegak hukum yakni kepolisian pun sudah melaksanakan kewajiban dan
tanggungjawabnya sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yaitu
melaksanakan sosialisasi terhadap Undang-undang dalam hal ini Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Ditjen Kekayaan Intelwktual sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik-
baiknya sebagaimana melaporkan jika ada indikasi pelanggaran yang
merugikan pencipta dan negara agar segera ditindaklanjuti oleh para penegak
hukum yang berwenang dalam bidang ini.
Jaksa Penuntut Umumpun juga menuntut sesuai dengan pelanggaran apa
yang sesuai pada Undang-Undang tersebut. Serta Hakim memutus sesuai
dengan pasal yang dilanggar di dalam Undang-undang tersebut dimana
dengan pertimbangan hukum yang cukup jelas yang telah dijabarkan.
Penegak hukumpun, sudah sangat maksimal dalam menjalankan
kewajibannya dan sangat bertanggung jawab dengan selalu melakukan
operasi penggeledahan para pelanggar hukum agar menjadi jera, akan tetapi
menurut peneliti, walaupun orang yang dalam hal ini sebagai Pencipta, tidak
melaporkan kepada para penegak hukum atas pelanggaran yang
menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh para pelanggar hukum tersebut,
66
setidaknya penegak hukum seperti jaksa dan hakim juga dapat memberikan
hukuman yang lebih berat seperti yang disebut dalam pasal diatas agar
memberikan efek jera sehingga para pelanggar dalam hal ini benar-benar
tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dalam hal ini
kepolisisn, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Ditjen Kekayaan Intelektual
yang diberikan oleh Negara sudah sangat membantu dalam melaksanakan
penegakan hukum di Indonesia. Seperti halnya persidangan jika dilanjutkan
kejalur hukum agar membuat para pelaku jera dan tidak mengulanginya lagi.
Seharusnya masyarakat juga tidak menutupi jika pihak kepolisian
melakukan operasi penggeledahan guna memberantas para pelanggar hukum
yang tentunya banyak merugikan pencipta dan Negara.
4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
ditempatkan
Salah satu faktor yang hingga saat ini menjadi alasan berbagai golongan
masyarakat yakni, permasalahan ekonomi dimaksud bahwa pada umumnya
praktik pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di wilayah Lampung merupakan
kegiatan menjual atau mengedarkan barang hasil pelanggaran Hak Cipta baik
berupa menjual VCD/DVD maupun buku-buku yang bukan asli (bajakan),
dimana hal tersebut mayoritas dilakukan oleh pedagang kecil atau kaki lima
dengan dilatar belakangi faktor ekonomi guna untuk mememuhi kebutuhan
hidup dan keluarganya bahkan untuk mencari keuntungan yang lebih besar
untuk hal komersil.
Hal ini menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian untuk menjalankan
penegakan hukum, karena disamping hal tersebut merupakan pelanggaran
hukum akan tetapi disisi lain merupakan mata pencaharian masyarakat kecil
67
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta menjadikan pertimbangan bagi
para penegak hukum lainnya yakni Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang
dalam hal ini sangat penting kedudukannya dalam menjatuhkan hukuman dan
menerapkan sanksi-sanksi yang terdapat pada pasal 113 ayat (3) dan (4)
terhadap pelanggar.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia didalam pergaulan hidup
Minimnya kesadaran masyarakat ialah presepsi masyarakat terhadap
barang-barang bajakan lebih murah dibandingkan dengan barang yang asli
sehingga mereka lebih memilih barang bajakan karena lebih murah dan
mudah diperoleh walaupun dengan kualitas yang jauh berbeda dengan yang
asli, hal ini menjadi kesulitan pihak kepolisian untuk meminimalisir
peredaran barang-barang bajakan karena masih tingginya minat masyarakat
untuk membeli barang-barang tersebut.
Barang-barang yang merupakan hasil dari adanya pelanggran hukum Hak
Cipta merupakan barang-barang yang didistribusikan. Hal tersebut tentunya
sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana
tersebut, sehingga mereka hanya sebatas menjualnya saja bukan menjadi
produsen barang-barang tersebut.
Kurangnya kerjasama dari percetakan juga termasuk dalam penghambat
upaya penegakan hukum khusunya pelanggaran Hak Cipta pada buku-buku
dan VCD/VDVD, bahwa kesulitan dikarenakan masih tertutupnya pihak
percetakan dalam upaya kerjasama pencegahan pelanggaran Hak Cipta
dimana masih banyak ditemukannya percetakan yang mencetak suatu buku-
buku di luar ketentuan jumlah cetakan yang semestinya sesuai dengan
perjanjian antara pengarang/penulis dan pihak percetakan/penerbit.
68
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:
1. Faktor-faktor yang mendukung kinerja Komisi Dirjen Kekayaan
Intelektual diantaranya dapat dilihat dari segi hukum yaitu memiliki
peraturan perundang-undangan yang jelas berdasarkan UU Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki visi dan misi, serta strategi
komperhensif dalam penanganan perkara. Sedangkan, faktor-faktor yang
menghambat diantaranya adalah lambatnya penyelesaian kasus pengaduan
yang diadukan oleh masyarakat dan masyarakatpun masih mendukung
serta pelanggaran tersebut dengan cara menikmatinya yaitu membeli
produk hasil pembajakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab. Serta beberapa faktor lainnya seperti permasalahan
ekonomi, barang-barang hasil dari pelanggaran yang semakin banyak
didistribusikan, minimnya kesdaran masyarakat, serta kurangnya
kerjasama dari pihak percetakan atau penerbit.
2. Analisa Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembajakan VCD/DVD
telah tepat karna sudah sesuai dengan norma perundang-undangan yang
berlaku, dan keadilan masyarakat, namun kurang memberikan efek jera
terhadap amar putusan yang diputus oleh hakim. Putusan Hakim
Pengadilan dan para Penegak Hukum lainnya seharusnya lebih
memberatkan sanksi yang diterima oleh para pelanggar seperti yang
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun orang yang dalam hal
ini sebagai Pencipta, tidak melaporkan kepada para penegak hukum atas
pelanggaran yang menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh para
pelanggar hukum tersebut, setidaknya penegak hukum seperti jaksa dan
hakim juga dapat memberikan hukuman yang lebih berat seperti yang
disebut dalam pasal diatas agar memberikan efek jera sehingga para
69
3. pelanggar dalam hal ini benar-benar tidak akan mengulangi perbuatan
tersebut.
B. Rekomendasi
1. Bagi Penegak Hukum
a. Diharapkan di pertegas untuk setiap percetakan maupun penjual mesin
cetak agar tidak menggunakan alat pencetak untuk melakukan
pelanggaran atas hak cipta yaitu pembajakan.
b. Lebih diperbanyak sosialisasi terhadap masyarakat karena masih
minimnya pengetahuan tentang sanksi yang diberikan terhadap
pelanggar undang-undang.
c. Serta bekerjasama dengan masyarakat untuk mensosialisasikan
penerapan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
agar masyarakat lebih terbuka terhadap sebuah karya dan
menjadikannya penghargaan yang tidak ternilai harga sehingga akan
meminimalisir terjadinya pelanggaran dari konsumen maupun
produsen penikmat VCD/DVD bajakan.
2. Bagi Akademisi
Menerapkan sistem pengawasan terhadap pelanggaran yang ada di
Institusi masing-masing. Dan lebih inisiatif untuk membantu para penegak
hukum dalam melaporkan jika adanya pelanggaran disekitar kita.
3. Bagi Masyarakat
Ikut serta sebagai alat kontrol sosial (social Control) untuk membantu
penegak hukum melaksanakan dan menerapkan Undang-undang Nomor
28 tahun 2014 agar lebih bisa menghargai upaya para penegak hukum
dalam memberantas pelanggar yang tentunya sangat merugikan pencipta
dan Negara.
70
DAFTAR PUSTAKA
BUKU-BUKU
Adisumarto, Harsono, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Jakarta:
Akademika Persindo, 2010.
Agus Riswandi, Budi, M. Syamsudin, Hak kekayaan Intelektual dan Budaya
Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
Burhan, Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Predana Media Group, 2011.
Djumhana, Muhammad, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, (sejarah, teori ,
dan praktiknya diindonesia), Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2008.
Henry , Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Jakarta: PT.
Kanisius, 2011.
HFA, Volmar, terjemahan I.S. Andiwimarrta, Pengantar Studi Hukum Perdata,
(I), Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Lindsey, Tim, Eddy Damain, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan
Intelektual, Bandung: PT. Alumni, 2011.
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, cetakan ke-IV:
2010.
Margono, Suyud, Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi
Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement, Bogor:
Graha Indonesia, 2010.
Maru Hutagalung, Sophar, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam
Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004.
Soekanto, Soerjono, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,
2009.
Sunarso, Siswanto, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2005.
Supramono, Gatot, Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya, Jakarta : PT Rineka
Cipta, 2012.
Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, Bandung: PT
Alumni, 2013.
Tanu Atmadja, Hendra, Hak Cipta Musik dan Lagu, Program Pascasarjana,
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2015.
71
Usman, Rachmadi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Bandung: Alumni,
2003.
Usman, Rahmadi, Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia, Bandung: Alumni, 2008.
Yusran, Isnaini, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2009.
PERUNDANG-UNDANGAN
Kepdirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Ham RI Nomor H
17.PR.09.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
Undang-Undang RI Nomor 19 TAHUN 2002 tentang Hak Cipta juncto Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang
Pendaftaran Ciptaan.
JURNAL
Albert Anky Wibowo, Gregorius, Kedudukan Usaha Fotocopy dalam Kerangka
Perlindungan Hak Cipta, http;//e-journal.uajy.ac.id/7978/1/JURNAL.pdf,
diakses pada hari sabtu 27 Januari 2018 pukul 23.45 WIB.
Asshiddiqie, Jimly, Penegakan Hukum, diakses pada tanggal 14 Februari 2018
pada pukul 15.37 WIB.
WEB
http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/sejarah, diakses pada 24 Februari 2018
pukul 17.05 WIB.
https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 diakses pada 24 Februari 2018
pukul 17.44 WIB.
72
LAMPIRAN
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor : 50 / PID. B / 2012 / PN.M
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
-------- Pengadilan Negeri Metro yang bersidang di Metro, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama,
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :
Nama Lengkap : ANDIANSYAH Bin SUPIYANTO.
Tempat Lahir : Metro.
Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 06 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Merdeka No.16, Rt.31/Rw.11,
Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat,Kota
Metro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang/Wiraswasta.
-------- Terdakwa saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, dengan riwayat penahanan
sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------
1. Penuntut Umum Tanggal 24 April 2012, No.Print-205/N.8.12/Ep/04/2012, sejak
tanggal 24 April 2012 s.d. tanggal 13 Mei 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri Metro, tanggal 08 Mei 2012, No.47/Pen.Pid.B/ 2012/
PN.M sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tanggal 29 Mei 2012, No.47/
Pen.Pid/2012/PN.M, sejak tanggal 07 Juni 2012 s.d. tanggal 05 Agustus 2012;
-------- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
-------- Pengadilan Negeri tersebut ;
-------- Setelah membaca surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ;
-------- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
-------- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan
secara tertulis dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut:
1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan Terdakwa ANDIANSYAH Bin SUPIYANTO terbukti secara sah
bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyiarkan,
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau barang hasil pelanggaran
Hak Cipta” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat
(2) Undang-Undang Nomor:19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDIANSYAH Bin
SUPIYANTO selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar
Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3(tiga)
bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti : 78.220 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua
puluh) keping VCD bajakan dan MP3 dan 7930(tujuh ribu sembilan ratus
tiga puluh) keping DVD bajakan dari berbagai macam jenis judul lagu
dan film, 8(delapan) blok Nota penjualan VCD, MP3 dan DVD bajakan
dari berbagai jenis judul dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu
rupiah).
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa
mengajukan pembelan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengatakan
bahwa;
• Bahwa terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan
mengulanginya dikemudian hari;
• Bahwa terdakwa mohon diberikan hukuman yang seringannya –ringannya;
Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum
memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya mengatakan tetap pada
tuntutannya;
-------- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----------------------------------------------------
DAKWAAN :
--------- Bahwa terdawa ANDIANSYAH bin SUPRIYANTO , pada hari senin tanggal 12
Desember 2011 sekira jam 12.00 wib bertempat di pasar Shoping Metro Lantai 2 Blok F 15
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Jendral Sudirman Kota Madya Metro atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Metro, dengan sengaja menyiarkan,
memamerkan , mendengarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil
pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkaitberupa 78.220 keping VCD bajakan dan MP 3 dan
7.930 keping DVD bajakan dari berbagai macam jenis judul lagu dan film ;
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awal mulanya terdakwa membeli VCD , MP3 , dan DVD bajakan dari Pasar
Glodok Jakarta Barat dengan cara berupa VCD bajakan dengan harga Rp. 1400,-
( seribu empat ratus rupiah ) berikut sampul / coper VCD kemudian oleh terdakwa
dijual kembali dengan harga Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah ) untuk grosiran
maupun eceran per keping, sedangkan DVD (film) bajakan berbagai film Indonesia dan
film Barat terdakwa membeli dengan harga Rp. 2.800,- ( dua ribu delapan ratus rupiah )
kemudiah oleh terdakwa dijual kembali dengan harga Rp. 3.500,- ( tiga ribu lima ratus
rupiah ) per keping untuk grosir maupun eceran dan MP3 bajakan di beli dengan harga
Rp. 2.200,- ( dua ribu dua ratus rupiah ) . Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12
Desember 2011 sekira jam 12.00 wib, saksi Bibin Surahman , SH bersama dengan
Wayan Sudarye selaku anggota Kepolisian Polda Lampung berdasarkan Surat Perintah
Tugas Nomor : Sp. Gas/196/X11/2011/ Dit Reskrimsus tanggal 1 Desember 2011 telah
melakukan penyelidikan dalam rangka operasi rutin yang ditingkatkan berkaitan
dengan tindak pidana Hak Cipta bertempat di Pasar Shoping Metro Lantai 2 Blok F 15
Jalan Jendral Sudirman Kotamadya Metro yang di duga telah menjual hasil pelanggaran
Hak Cipta berupa VCD , DVD ,dan MP3 bajakan ;
- Bahwa kemudian saksi Bibin Surahman, SH bersama dengan Wayan Sudarye
melakukan penggeledahan di Lantai 2 Blok F 15 Jalan Jendral Sudirman Kotamadya
Metro telah ditemukan barang berupa VCD, DVD dan MP3 bajakan berupa 86.150
( delapan puluh enam ribu seratus lima puluh ) keping VCD bajakan, MP3 keping
bajakan dan DVD bajakan dari berbagai macam jenis judul lagu dan film;
- Berdasarkan keterangan ahli Wahyu Jati Pramanto, SH yang bekerja sebagai Pegawai
Negeri Sipil pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan
HAM RI ditugaskan dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut : bahwa VCD ,
MP3 dan DVD jenis lagu-lagu dan film yang original / asli dengan VCD, MP3 dan
DVD jenis lagu-lagu dan film bajakan dapat dibedakan sebagai berikut : Harga VCD,
MP3 dan DVD jenis lagu-lagu dan film yang original /asli jauh lebih mahal dan Harga
VCD, MP3 dan DVD jenis lagu-lagu dan film bajakan berkisar Rp. 3.000,- ( tiga ribu
rupiah ) s/d Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ). VCD, MP3 dan DVD jenis lagu-lagu
dan film yang original / asli mempunyai tanda /stiker PPN sebagai bukti pembayaran
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pajak kepada negara . Stiker Harga terlihat jelas dibanding cover depan VCD, MP3 dAn
DVD jenis lagu-lagu dan film pada umumnya mencantumkan kata original.
Kwalitas suara sangat jelas Stereo dan jernih.
Kwalitas keping VCD, MP3 dan DVD jenis lagu-lagu dan film bagus dan baik.
Pada keping VCD, MP3 dan DVD jenis lagu-lagu dan film terdapat side code IFPI
( code induk cetakannya );
--------Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 72 ayat
(2) Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.-
--------Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar
keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :
Saksi 1 : BIBIN SURAHMAN, SH.
- Bahwa pada hari SENIN, tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib saksi beserta
rekan Anggota lainnya yaitu WAYAN SUDARYE telah melakukan penyelidikan di
Lantai II Blok F5 pasar Shoping Center Metro yang diduga menjual hasil pelanggaran
hak Cipta (VCD, DVD dan MP3) atau bajakan dalam jumlah besar dan ternyata di
Pasar tersebut terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan karena ia menjual barang-
barang bajakan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jumlah VCD, DVD dan MP3 bajakan yang dijual
di Lantai II Blok F5 Shoping Center sebanyak 11.550 (sebelas ribu lima ratus lima
puluh) keping VCD, DVD dan MP3 brbagai macam judul yaitu milik FHERY,
SDANGKAN DARI Lantai II Blok F15 Shoping Center sebanyak 86.150 (delapan
puluh enam ribu seratus lima puluh) keping VCD, DVD dan MP3 berbagai judul yang
diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain VCD, DVD dan MP3 bajakan yang dijual ada juga VCD, DVD dan MP3
asli yang dijual, namun secara umum VCD, DVD dan MP3 yang dijual tersebut adalah
bajakan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa VCD, DVD dan MP3 bajakan tersebut diperoleh
dari Jakarta;
- Bahwa menurut saksi akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah
Negara dan Pencipta Lagu;
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu surat
Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/196/XII/2011/Dit Reskrimsus, tertanggal 1 Desember
2011 tentang operasi rutin yang ditingkatkan berkaitan dengan TP Hak Cipta;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak dapat menunjukan
atau tidak memiliki izin atau dokumen yang sah terhadap perbuatan yang Terdakwa
lakukan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa
11.550 (sebelas ribu lima ratus lima puluh) keping VCD, DVD dan MP3 berbagai
macam judul dan 86.150 (delapan puluh enam ribu seratus lima puluh) keping VCD,
DVD dan MP3 berbagai judul yang diakui milik Terdakwa; adalah benar barang bukti
yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap
terdakwa;
Saksi. 2. WAYAN SUDARYE Bin WAYAN HARTAWE;
- Bahwa pada hari SENIN, tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib saksi beserta
rekan Anggota lainnya yaitu BRIPKA BIBIN SURAHMAN, SH., telah melakukan
penyelidikan di Lantai II Blok F5 pasar Shoping Center Metro yang diduga menjual
hasil pelanggaran hak Cipta (VCD, DVD dan MP3) atau bajakan dalam jumlah besar
dan ternyata di Pasar tersebut terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan karena ia
menjual barang-barang bajakan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jumlah VCD, DVD dan MP3 bajakan yang dijual
di Lantai II Blok F5 Shoping Center sebanyak 11.550 (sebelas ribu lima ratus lima
puluh) keping VCD, DVD dan MP3 brbagai macam judul yaitu milik FHERY,
SDANGKAN DARI Lantai II Blok F15 Shoping Center sebanyak 86.150 (delapan
puluh enam ribu seratus lima puluh) keping VCD, DVD dan MP3 berbagai judul yang
diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain VCD, DVD dan MP3 bajakan yang dijual ada juga VCD, DVD dan MP3
asli yang dijual, namun secara umum VCD, DVD dan MP3 yang dijual tersebut adalah
bajakan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa VCD, DVD dan MP3 bajakan tersebut diperoleh
dari Jakarta;
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa menurut saksi akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah
Negara dan Pencipta Lagu;
• Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu surat
Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/196/XII/2011/Dit Reskrimsus, tertanggal 1
Desember 2011 tentang operasi rutin yang ditingkatkan berkaitan dengan TP Hak
Cipta;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak dapat menunjukan
atau tidak memiliki izin atau dokumen yang sah terhadap perbuatan yang Terdakwa
lakukan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa
11.550 (sebelas ribu lima ratus lima puluh) keping VCD, DVD dan MP3 berbagai
macam judul dan 86.150 (delapan puluh enam ribu seratus lima puluh) keping VCD,
DVD dan MP3 berbagai judul yang diakui milik Terdakwa; adalah benar barang bukti
yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap
terdakwa;
Saksi 3 : SUPIYANTO BIN ISHAK;
- Pada hari SENIN, tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib di Lantai II Blok F5
pasar Shoping Center Metro, anak saksi nama ANDIANSYAH yang diduga menjual
hasil pelanggaran hak Cipta (VCD, DVD dan MP3) atau bajakan dalam jumlah besar
telah ditangkap Anggota Polisi Polda Lampung yang sampai saat ini masih dalam
proses persidangan;
• Bahwa setahu saksi pekerjaan anak saksi (Terdakwa Andiansyah) tersebut adalah
setiap harinya menjual VCD, DVD dan MP3 yang dijual di Lantai II Blok F 15
Shoping Center Metro;
• Bahwa Saksi tidak tahu dari mana VCD, DVD dan MP3 yang dijual Terdakwa
tersebut, setahu saya anak tersebut tiap harinya berjualan VCD, DVD dan MP3
tersebut?
• Bahwa Saksi tidak tahu bajakan atau tidak VCD, DVD dan MP3 yang dijual
Terdakwa tersebut;
Saksi 4 : EDY FITRI AS Bin ABDUL MUIS DJAMARA;
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa pada hari SENIN, tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib di Lantai II
Blok F5 pasar Shoping Center Metro, terdakwa ANDIANSYAH yang diduga menjual
hasil pelanggaran hak Cipta (VCD, DVD dan MP3) atau bajakan dalam jumlah besar
telah ditangkap Anggota Polisi Polda Lampung yang sampai saat ini masih dalam
proses persidangan;
• Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi saksi berada disebelah kioas terdakwa
jualan;
• Bahwa Seingat saksi Terdakwa menjual VCD, DVD dan MP3 tersebut kurang lebih
sudah 4(empat) Tahun yaitu sejak tahun 2008;
• Bahwa setahu saksi VCD, DVD dan MP3 yang dijual Terdakwa adalah bajakan;
• Bahwa setahu saksi Terdakwa Ardiansyah memperoleh VCD, DVD dan MP3 yang
dijual tersebut yaitu diperoleh dari Pasar Glodok Jakarta dan dari siapa membelinya
saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa
VCD, DVD dan MP3 berbagai judul yang diakui milik Terdakwa, barang bukti tersebut
diperoleh pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi tersebut;
Saksi ke-lima, WAHYU JATI PRAMANTO, SH. (Saksi Ahli), tidak hadir
dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa maupun Penuntut Umum, keterangan saksi
dihadapan Penyidik dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi dalam memberikan keterangan ditugaskan oleh Kepala Seksi
Pertimbangan Hukum dengan surat tugas tertanggal 29 Desember 2011;
• Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Staf Subdit pelayanan hukum, Direktorat Hak
Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,
Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan Ham RI, tugas dan tanggungjawab saya
adalah memberikan keterangan ahli dibidang Hak Cipta , Desain Industri, Desain
tataletak Sirkuit terpadu dan rahasia dagang ;
• Bahwa kegiatan menjual/mengedarkan VCD, MP3 dan DVD jenis lagi dan film
bajakan yang dilakukan oleh terdakwa Andiansyah Bin Supiyanto di Tokonya yang
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
beralamat di Pasar Shoping Metro Blok F Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman Kodya
Metro tersebut tidak dapat dibenarkan;
• Bahwa kegiatan menjual/mengedarkan VCD dan MP3 jenis lagu bajakan yang
dilakukan oleh daudara Andiansyah Bin Supiyanto di Tokonya yang beralamat di
Pasar Shoping Metro Blok F Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman Kodya Metro tersebut
telah melanggar Pasal 72 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
• Bahwa barang bukti yang disita Penyidik antara lain:
VCD lagu judul Hits Soundtrack RIDHO Rhoma.
VCD Lagu Wali Band.
VCD lagu Letto.
DVD Film judul Special Kungfu Thailan.
- Bahwa saudara Andiansyah bin Supiyanto tidak ada surat ijin untuk menjual VCD,
MP3 dan DVD jeis lagu-lagu dan film bajakan tersebut;
-------- Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut diatas dipersidangan telah
didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib, saksi Bibin
Surahman, SH bersama dengan Wayan Sudarye selaku anggota Kepolisian Polda
Lampung telah melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di Pasar
Shoping Metro Lantai 2 Blok F 15 Jalan Jendral Sudirman Kotamadya Metro yang di
duga telah menjual hasil pelanggaran hak cipta berupa VCD, DVD dan MP3 bajakan;
- Bahwa awal mulanya terdakwa membeli VCD ,MP3 dan DVD bajakan dari pasar
Glodok Jakarta Barat dengan cara berupa VCD bajakan dengan harga Rp. 1.400,-
(seribu empat ratus rupiah ) berikut sampul / cover VCD kemudian oleh terdakwa dijual
kembali dengan harga Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah ) untuk grosiran maupun
eceran per keeping, sedangkan DVD ( film) bajakan berbagai film Indonesia dan Barat
terdakwa membeli dengan harga RP. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah ) kemudian
oleh trdakwa dijual kembali dengan harga Rp. 3.500,- ( tiga ribu lima ratus rupiah) per
keeping untuk grosir maupun eceran dan MP3 bajakan dibeli dengan harga Rp. 2.200,-
(dua ribu dua ratus rupiah ) kemudian oleh terdakwa dijual kembali dengan harga
Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa sudah pernah dilakukan sosialisasi dari Polres setempat mengenai masalah
VCD,DVD,MP3 Bajakan dilarang;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual Kaset VCD, DVD maupun MP3 bajakan tersebut
karena untuk menghidupi keluarga dan Terdakwa selaku tulang punggung dalam
keluarga tersebut dan selaku kepala keluarga dalam mencari nafkah terdakwa tetap
menjual VCD, DVD,MP3 Bajakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi;
• Bahwa terhadap barang bukti berupa: 78.220 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus
dua puluh) keping VCD dan MP3, 7930(tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh)
keping DVD dan 8(delapan) blok Nota penjualan VCD, MP3 dan DVD bajakan dari
berbagai jenis judul, yang diperlihatkan dipersidangan ini Terdakwa mengenalinya;
------- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang
bukti berupa: berupa: 78.220 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh) keping VCD
dan MP3, 7930(tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) keping DVD dan 8(delapan) blok
Nota penjualan VCD, MP3 dan DVD bajakan dari berbagai jenis judul;
-------- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti berupa keterangan para saksi, keterangan
terdakwa serta adanya barang bukti tersebut diatas apakah didapat cukup bukti untuk
menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum yang ditujukan padanya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;
-------- Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana
diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang syah Hakim memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya (Vide pasal 183 KUHAP ) ;
-------- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa dan adanya Barang bukti, maka telah terungkap fakta-fakta
hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib, saksi Bibin
Surahman, SH bersama dengan Wayan Sudarye selaku anggota Kepolisian Polda
Lampung telah melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di Pasar
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Shoping Metro Lantai 2 Blok F 15 Jalan Jendral Sudirman Kotamadya Metro yang di
duga telah menjual hasil pelanggaran hak cipta berupa VCD, DVD dan MP3 bajakan;
- Bahwa awal mulanya terdakwa membeli VCD ,MP3 dan DVD bajakan dari pasar
Glodok Jakarta Barat dengan cara berupa VCD bajakan dengan harga Rp. 1.400,-
(seribu empat ratus rupiah ) berikut sampul / cover VCD kemudian oleh terdakwa dijual
kembali dengan harga Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah ) untuk grosiran maupun
eceran per keeping, sedangkan DVD ( film) bajakan berbagai film Indonesia dan Barat
terdakwa membeli dengan harga RP. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah ) kemudian
oleh trdakwa dijual kembali dengan harga Rp. 3.500,- ( tiga ribu lima ratus rupiah) per
keeping untuk grosir maupun eceran dan MP3 bajakan dibeli dengan harga Rp. 2.200,-
(dua ribu dua ratus rupiah ) kemudian oleh terdakwa dijual kembali dengan harga
Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).
- Bahwa sudah pernah dilakukan sosialisasi dari Polres setempat mengenai masalah
VCD,DVD,MP3 Bajakan dilarang;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual Kaset VCD, DVD maupun MP3 bajakan tersebut
karena untuk menghidupi keluarga dan Terdakwa selaku tulang punggung dalam
keluarga tersebut dan selaku kepala keluarga dalam mencari nafkah terdakwa tetap
menjual VCD, DVD,MP3 Bajakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi;
• Bahwa terhadap barang bukti berupa: 78.220 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus
dua puluh) keping VCD dan MP3, 7930(tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh)
keping DVD dan 8(delapan) blok Nota penjualan VCD, MP3 dan DVD bajakan dari
berbagai jenis judul, yang diperlihatkan dipersidangan ini Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa terdakwa menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan dari berbagai jenis judul
tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwajib;
-------- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis hakim
akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa
melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat
(2) Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta;
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
-------- Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 72 ayat (2) Undang Undang Nomor
19 tahun 2002 tentang hak cipta adalah sebagai berikut:
. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum
suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta;
ad.1. Setiap orang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek
hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa terdakwa Andiansyah bin Supiyanto sebagaimana identitas
tersebut diatas, secara Jasmani maupun Rohani serta dari segi ucapannya Terdakwa tersebut
adalah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak ada dasar sebagai
hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, dengan demikian menurut hemat Majelis
hakim unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;
ad. 2. Unsur dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta;
-------- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan
Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal
12 Desember 2011 sekira jam 12.00 wib, saksi Bibin Surahman, SH bersama dengan
Wayan Sudarye selaku anggota Kepolisian Polda Lampung telah melakukan penangkapan
dan penggeledahan bertempat di Pasar Shoping Metro Lantai 2 Blok F 15 Jalan Jendral
Sudirman Kotamadya Metro yang di duga telah menjual hasil pelanggaran hak cipta berupa
VCD, DVD dan MP3 bajakan ;
Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa telah
menjual VCD, DVD dan MP3 bajakan dengan berbagai macam jenis lagu-lagu dan Film,
hal tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja karena terdakwa selaku tulang punggung
keluarga untuk menafkahi Istri dan anak-anaknya;
Menimbang, bahwa terdakwa menjual VCD, DVD dan MP3 bajakan dengan
berbagai macam jenis lagu-lagu dan Film tersebut tidak dilengakapi dengan surat izin dari
pihak yang berwajib, dan hal tersebut jelas-jelas melanggar hak cipta berupa VCD, DVD
dan MP3 bajakan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja
11
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau
barang hasil pelanggaran Hak Cipta telah terpenuhi secara hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah
memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 72 ayat (2)
Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan telah terbukti secara syah dan
meyakinkan, oleh karenanya haruslah dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;
-------- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk
hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;
--------Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep
atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan
pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman
tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di
Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat
menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan
nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku
hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan “ULTIMUM
REMIDIUM”, atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Tedakwa, agar tidak meniru,
mencontoh perilaku buruk dari terdakwa;
-------- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa;--
-------- Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama
dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa haruslah
dinyatakan tetap dalam tahanan;-
-------- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih
dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari
sifat pribadi Terdakwa :
Hal-hal yang memberatkan :
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan melanggar Undang-Undang
Nomor:19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
-------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang memberatkan dan
meringankan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah telah adil bila menjatuhkan
putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;-
-------- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya
akan ditentukan dalam amar putusan;-
-------- Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan
perkara ini, khususnya pasal 72 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang
hak cipta;
M E N G A D I L I
----- Menyatakan Terdakwa ANDIANSYAH Bin SUPIYANTO. terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan
atau menjual kepada umum barang hasil bajakan”;
----- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIANSYAH Bin SUPIYANTO. oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) Bulan, dan denda sebesar Rp
5..000 000,-(lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
hukuman kurungan selama 2 (dua) Bulan;
----- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
----- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
13
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
----- Menetapkan barang bukti berupa : 78.220 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua
puluh) keping VCD bajakan dan MP3 dan 7930(tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh)
keping DVD bajakan dari berbagai macam jenis judul lagu dan film, 8(delapan) blok
Nota penjualan VCD, MP3 dan DVD bajakan dari berbagai jenis judul dirampas
untuk dimusnahkan;
----- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Metro pada hari : SELASA, tanggal 12 JUNI 2012, oleh kami GATOT SUSANTO,
SH.MH. Ketua Majelis Hakim RACHMAWATI, SH.MH. dan NIKEN ROCHAYATI,
SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis
Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.
SUMARGONO. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri R. SUKAPTONO, SH. sebagai
Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
I. RACHMAWATI, SH.MH.
KETUA MAJELIS HAKIM,
GATOT SUSANTO, SH.MH.
II. NIKEN ROCHAYATI, SH.MH
PANITERA PENGGANTI,
Drs. SUMARGONO.
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14