penegakan hukum
DESCRIPTION
PENEGAKAN HUKUM. NEGARA INDONESIA BERDASARKAN ATAS HUKUM TIDAK BERDASARKAN KEKUASAAN PEMERINTAH WAJIB MENGADAKAN ATAU MEMELIHARA KETERTIBAN MASYARAKAT BERLAKU BEBERAPA PRINSIP. PRINSIP - PRINSIP NEGARA HUKUM. PRINSIP THE RULE OF LAW PRINSIP LEGALITAS PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PENEGAKAN HUKUMPENEGAKAN HUKUM
NEGARA INDONESIANEGARA INDONESIA
BERDASARKAN ATAS HUKUMBERDASARKAN ATAS HUKUMTIDAK BERDASARKAN KEKUASAANTIDAK BERDASARKAN KEKUASAAN
PEMERINTAH WAJIB MENGADAKAN PEMERINTAH WAJIB MENGADAKAN ATAU MEMELIHARA KETERTIBAN ATAU MEMELIHARA KETERTIBAN
MASYARAKATMASYARAKAT
BERLAKU BEBERAPA PRINSIPBERLAKU BEBERAPA PRINSIP
PRINSIP - PRINSIP NEGARA PRINSIP - PRINSIP NEGARA HUKUMHUKUM
PRINSIP THE RULE OF LAWPRINSIP THE RULE OF LAWPRINSIP LEGALITASPRINSIP LEGALITAS
PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAWPRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAWEQUALITY JUSTICE UNDER LAWEQUALITY JUSTICE UNDER LAW
CIRI KHAS / SIFAT CIRI KHAS / SIFAT PADA NEGARA HUKUMPADA NEGARA HUKUM
TUJUAN :TUJUAN :MENJAMIN KEPASTIAN HUKUMMENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
PENEGAKAN HUKUMPENEGAKAN HUKUMARTINYAARTINYA
KEGIATAN MENSERASIKAN HUBUNGAN KEGIATAN MENSERASIKAN HUBUNGAN NILAI-NILAI YANG TERJABARKAN DI NILAI-NILAI YANG TERJABARKAN DI DALAM KAEDAH-KAEDAH YANG MANTAP DALAM KAEDAH-KAEDAH YANG MANTAP DAN PENGEJAWANTAHAN DAN SIKAP DAN PENGEJAWANTAHAN DAN SIKAP TINDAK SEBAGAI RANGKAIAN TINDAK SEBAGAI RANGKAIAN PENJABARAN NILAI TAHAP AKHIR, UNTUK PENJABARAN NILAI TAHAP AKHIR, UNTUK MEMELIHARA, DAN MEMPERTAHANKAN MEMELIHARA, DAN MEMPERTAHANKAN KEDAMAIAN PERGAULAN HIDUPKEDAMAIAN PERGAULAN HIDUP
(SUTIYOSO, BAMBANG, 2004 : 57-67)(SUTIYOSO, BAMBANG, 2004 : 57-67)
PENEGAKAN HUKUM TERPENUHI PENEGAKAN HUKUM TERPENUHI BILA :BILA :
5 PILAR HUKUM BERJALAN DENGAN 5 PILAR HUKUM BERJALAN DENGAN BAIK J.I.:BAIK J.I.:
1. INTSRUMEN HUKUM YANG BAIK1. INTSRUMEN HUKUM YANG BAIK 2. APARAT PENEGAK HUKUM YANG 2. APARAT PENEGAK HUKUM YANG
TANGGUHTANGGUH 3. PERALATAN YANG MEMADAI3. PERALATAN YANG MEMADAI 4. MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM4. MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM 5. BIROKRASI YANG MENDUKUNG5. BIROKRASI YANG MENDUKUNG
MASALAH PENEGAKAN HUKUMMASALAH PENEGAKAN HUKUM KESENJANGAN ANTARA HUKUM NORMATIF KESENJANGAN ANTARA HUKUM NORMATIF
((DAS SOLLENDAS SOLLEN) DAN HUKUM SECARA ) DAN HUKUM SECARA SOSIOLOGIS (SOSIOLOGIS (DAS SEIN)DAS SEIN)
KESENJANGAN ANTARA PERILAKU HUKUM KESENJANGAN ANTARA PERILAKU HUKUM MASYARAKAT YANG SEHARUSNYA MASYARAKAT YANG SEHARUSNYA DENGAN PERILAKU HUKUM MASYARAKAT DENGAN PERILAKU HUKUM MASYARAKAT SENYATANYASENYATANYA
PERBEDAAN ANTARA PERBEDAAN ANTARA LAW IN THE BOOKLAW IN THE BOOK DAN DAN LAW IN ACTIONLAW IN ACTION
FUNGSI POKOK HUKUMFUNGSI POKOK HUKUM SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIALSEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL
TUJUAN HUKUMTUJUAN HUKUM1.1. MENJAGA KETERTIBAN,MENJAGA KETERTIBAN,
2.2. KESEIMBANGAN SOSIAL,KESEIMBANGAN SOSIAL,3.3. KEPENTINGAN MASYARAKATKEPENTINGAN MASYARAKAT
PERBEDAAN ANTARA PERBEDAAN ANTARA LAW IN THE LAW IN THE BOOKBOOK DENGAN DENGAN LAW IN ACTIONLAW IN ACTION
MENCAKUP PERSOALANMENCAKUP PERSOALAN
1.1. APAKAH HUKUM DI DALAM BENTUK PERATURAN APAKAH HUKUM DI DALAM BENTUK PERATURAN YANG TELAH DIUNDANGKAN MENGUNGKAPKAN YANG TELAH DIUNDANGKAN MENGUNGKAPKAN POLA TINGKAH LAKU SOSIAL YANG ADA WAKTU ITUPOLA TINGKAH LAKU SOSIAL YANG ADA WAKTU ITU
2.2. APAKAH YANG DIKATAKAN PENGADILAN ITU SAMA APAKAH YANG DIKATAKAN PENGADILAN ITU SAMA DENGAN APA YANG DILAKUKANDENGAN APA YANG DILAKUKAN
3.3. APAKAH TUJUAN YANG SECARA TEGAS APAKAH TUJUAN YANG SECARA TEGAS DIKEHENDAKI OLEH SUATU PERATURAN ITU SAMA DIKEHENDAKI OLEH SUATU PERATURAN ITU SAMA DENGAN EFEK PERATURAN ITU DALAM KENYATAANDENGAN EFEK PERATURAN ITU DALAM KENYATAAN
FAKTOR-FAKTOR YANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM
YANG NEGATIFYANG NEGATIF
1.1. FAKTOR YANG ADA DI FAKTOR YANG ADA DI DALAMDALAM SISTEM SISTEM HUKUM (HUKUM,PENEGAK HUKUM, HUKUM (HUKUM,PENEGAK HUKUM, SARANA & PRASARANA)SARANA & PRASARANA)
2.2. FAKTOR YANG ADA DI FAKTOR YANG ADA DI LUARLUAR SISTEM SISTEM HUKUM (KESADARAN HUKUM MASYA-HUKUM (KESADARAN HUKUM MASYA-RAKAT, PERKEMBANGAN MASYARAKAT, RAKAT, PERKEMBANGAN MASYARAKAT, KEBUDAYAAN, POLITIK/PENGUASA)KEBUDAYAAN, POLITIK/PENGUASA)
FAKTOR HUKUM/PERUNDANG-FAKTOR HUKUM/PERUNDANG-UNDANGANUNDANGAN
KONSISTENSI ASAS-ASASKONSISTENSI ASAS-ASAS
PROSES PERUMUSANPROSES PERUMUSAN
TINGKAT KEMAMPUAN OPERASIONALISASI TINGKAT KEMAMPUAN OPERASIONALISASI HUKUMHUKUM
PERLUKAH MEMPERTAHANKAN UU YANG PERLUKAH MEMPERTAHANKAN UU YANG TIDAK SEJALAN DENGAN RASA KEADILANTIDAK SEJALAN DENGAN RASA KEADILAN
FAKTOR PENEGAK HUKUMFAKTOR PENEGAK HUKUM KUALITAS PENEGAK HUKUM PROFESIONAL KUALITAS PENEGAK HUKUM PROFESIONAL
ATAU TIDAKATAU TIDAK LEMAHNYA WAWASAN PEMIKIRANLEMAHNYA WAWASAN PEMIKIRAN MINIMNYA KETRAMPILAN UNTUK BEKERJAMINIMNYA KETRAMPILAN UNTUK BEKERJA RENDAHNYA MOTIVASI KERJARENDAHNYA MOTIVASI KERJA RUSAKNYA MORALITAS PERSONAL APARATRUSAKNYA MORALITAS PERSONAL APARAT TINGKAT PENDIDIKAN YANG RENDAH TINGKAT PENDIDIKAN YANG RENDAH
(POLISI)(POLISI) SANGAT SEDIKIT PROGRAM SANGAT SEDIKIT PROGRAM
PENGEMBANGAN SDM DI KALANGAN PENGEMBANGAN SDM DI KALANGAN ORGANISASI PENEGAKAN HUKUMORGANISASI PENEGAKAN HUKUM
FAKTOR SARANA & PRASARANAFAKTOR SARANA & PRASARANA HARUS DILAYANI ALAT TEKNOLOGI HARUS DILAYANI ALAT TEKNOLOGI
MODERN BELUM MEMADAI UNTUK MODERN BELUM MEMADAI UNTUK SOSIALISASI HUKUMSOSIALISASI HUKUM
KETERSEDIAAN SARAN/PRASARANA KETERSEDIAAN SARAN/PRASARANA TEMPAT MENJALANI PIDANATEMPAT MENJALANI PIDANA
TIADANYA KESEIMBANGAN ANTARA TIADANYA KESEIMBANGAN ANTARA FASILITAS PENGADMINISTRASIAN DENGAN FASILITAS PENGADMINISTRASIAN DENGAN JUMLAH ORANG YANG HARUS DILAYANI JUMLAH ORANG YANG HARUS DILAYANI
FASILITAS FISIK, PERALATAN OPERASIONAL FASILITAS FISIK, PERALATAN OPERASIONAL & FINANSIANAL MINIM& FINANSIANAL MINIM
FAKTOR KESADARAN HUKUM FAKTOR KESADARAN HUKUM MASYARAKATMASYARAKAT
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG HUKUM, PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG HUKUM, KETERTIBAN, FUNGSI PENEGAK HUKUM KETERTIBAN, FUNGSI PENEGAK HUKUM BERBEDA DENGAN HUKUM MODERNBERBEDA DENGAN HUKUM MODERN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MASIH KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MASIH RENDAH DI SEMUA STRATARENDAH DI SEMUA STRATA
BANYAKNYA TINDAKAN MAIN HAKIM BANYAKNYA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRISENDIRI
FAKTOR PERUBAHAN SOSIALFAKTOR PERUBAHAN SOSIAL
PERUBAHAN TATA NILAI MERUBAH TATA PERUBAHAN TATA NILAI MERUBAH TATA KELAKUAN DALAM INTERAKSI SOSIALKELAKUAN DALAM INTERAKSI SOSIAL
BENTURAN NILAI LAMA DENGAN NILAI BENTURAN NILAI LAMA DENGAN NILAI BARU MENIMBULKAN DUALISME NILAI BARU MENIMBULKAN DUALISME NILAI DALAM MASYARAKATDALAM MASYARAKAT
KETIDAKSERASIAN NILAI MENIMBULKAN KETIDAKSERASIAN NILAI MENIMBULKAN KERANCUAN NILAI & KETIDAK PASTIAN KERANCUAN NILAI & KETIDAK PASTIAN YANG MERANGSANG APARAT PENEGAK YANG MERANGSANG APARAT PENEGAK HUKUM MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM MELAKUKAN TINDAKAN PATOLOGISPATOLOGIS
FAKTOR POLITIK/PENGUASA FAKTOR POLITIK/PENGUASA NEGARANEGARA
CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DAN KE-CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DAN KE-LOMPOK KEPENTINGAN DALAM USAHA LOMPOK KEPENTINGAN DALAM USAHA PENEGAKAN HUKUMPENEGAKAN HUKUM
INTERVENSI PIHAK EKSEKUTIF ATAU LEM-INTERVENSI PIHAK EKSEKUTIF ATAU LEM-BAGA EKSTRA YUDISIAL DALAM PROSES BAGA EKSTRA YUDISIAL DALAM PROSES PERKARA YANG SEDANG BERLANGSUNG PERKARA YANG SEDANG BERLANGSUNG MEMBATASI KEBEBASAN HAKIM MEME-MEMBATASI KEBEBASAN HAKIM MEME-RIKSA DAN MENGADILI PERKARARIKSA DAN MENGADILI PERKARA
TERJADI DALAM PERADILAN KASUS TERJADI DALAM PERADILAN KASUS KEJAHATAN POLITIKKEJAHATAN POLITIK
PEMBENTUKAN PERATURAN PER PEMBENTUKAN PERATURAN PER UU AN BELUM MENJAMIN UU AN BELUM MENJAMIN
PELAKSANAAN PENEGAKAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIFHUKUM YANG EFEKTIF
KARENA :
1. SUBSTANSI PERATURAN PER UU AN KURANG SUBSTANSI PERATURAN PER UU AN KURANG LENGKAP DAN MASIH ADA KELEMAHAN, SE-LENGKAP DAN MASIH ADA KELEMAHAN, SE-HINGGA MEMBERIKAN PELUANG PENYALAH-HINGGA MEMBERIKAN PELUANG PENYALAH-GUNAAN WEWENANG OLEH APARATUR GUNAAN WEWENANG OLEH APARATUR PENEGAK HUKUMPENEGAK HUKUM
2.2. SUBSTANSI TUMPANG TINDIH SATU SAMA SUBSTANSI TUMPANG TINDIH SATU SAMA LAIN, SEHINGGA MENIMBULKAN PERBEDAAN LAIN, SEHINGGA MENIMBULKAN PERBEDAAN PENAF-SIRAN ANTAR APARATUR PENEGAK PENAF-SIRAN ANTAR APARATUR PENEGAK HUKUM, MEMBERIKAN PELUANG UNTUK HUKUM, MEMBERIKAN PELUANG UNTUK MEMANDUL-KAN PERATURAN PER UU AN MEMANDUL-KAN PERATURAN PER UU AN DALAM KASUS KONFLIK KEPENTINGANDALAM KASUS KONFLIK KEPENTINGAN
3. MENEMPATKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH 3. MENEMPATKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH TERLALU BESAR MELEBIHI KEPENTINGAN TERLALU BESAR MELEBIHI KEPENTINGAN MASYARAKAT LUASMASYARAKAT LUAS
4. MASIH BELUM ADA KETEGASAN MENGENAI 4. MASIH BELUM ADA KETEGASAN MENGENAI PERBEDAAN ANTARA FUNGSI EKSEKUTIF, YU-PERBEDAAN ANTARA FUNGSI EKSEKUTIF, YU-DIKATIF DAN LEGESLATIF, PERLU DIKATIF DAN LEGESLATIF, PERLU PENGKAJIAN YANG SANGAT MENDALAMPENGKAJIAN YANG SANGAT MENDALAM
5. KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB 5. KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB BERBANG-SA DAN BERNEGARA DALAM BERBANG-SA DAN BERNEGARA DALAM MENGHASILKAN PRODUK PERATURAN PER UU MENGHASILKAN PRODUK PERATURAN PER UU AN, DAN PENE-GAKAN HUKUM MASIH LEMAHAN, DAN PENE-GAKAN HUKUM MASIH LEMAH
MENUJU MASA DEPAN MENUJU MASA DEPAN PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN DAN
PENEGAKAN HUKUM DI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIAINDONESIA
MENATA KEMBALI SISTEM KEKUASAAN MENATA KEMBALI SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMANKEHAKIMAN
SISTEM LEGISLASI NASIONALSISTEM LEGISLASI NASIONAL
SISTEM MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM SISTEM MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM YANG ASPIRATIF, PRODUKTIF DAN YANG ASPIRATIF, PRODUKTIF DAN BERWAWASAN GLOBALBERWAWASAN GLOBAL
REFERENSIREFERENSI
MOHAMMAD, MAHFUD MD, 1999. MOHAMMAD, MAHFUD MD, 1999. HUKUM HUKUM DAN PILAR-PILAR DEMOKRASI.DAN PILAR-PILAR DEMOKRASI. YOGYAKARTA : GAMA MEDIA.YOGYAKARTA : GAMA MEDIA.
SUTIYOSO, BAMBANG, 2004. SUTIYOSO, BAMBANG, 2004. AKTUALITA AKTUALITA HUKUM DALAM ERA REFORMASI. HUKUM DALAM ERA REFORMASI. JAKARTA: RAJA GRAFINDO PERSADA.JAKARTA: RAJA GRAFINDO PERSADA.