pendirian koperasi
DESCRIPTION
pendirian koperasi dengan mudahTRANSCRIPT
Diterbitkan oleh :
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2011
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk dan atas nama Menteri memberikan Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan AD Koperasi Tata cara pendirian Koperasi
Dalam hal pendirian Koperasi meliputi beberapa
tahapan/langkah- langkah al :
A. Tahap Persiapan
Membentuk susunan Panitia Pendiri
Mengadakan Penyuluhan / Pelatihan Perkopera
sian
Kesiapan calon anggota untuk menjadi anggota
Koperasi
B. Tahap Rapat Pembentukan
Dihadiri minimal 20 orang calon anggota
yang mempunyai kepentingan ekonomi yang
sama
Dalam rapat pembentukan membahas : - Tujuan untuk mendirikan Koperasi
- Menyusun Rencana usaha yang dijalan-
kan Koperasi - Syarat untuk menjadi anggota Koperasi
- Menetapkan besarnya modal yang di
setor ( Simp. Pokok & Simp. Wajib ) - Menunjuk Kuasa Pendiri sekaligus
selaku Pengurus untuk menadatangani
berkas pengajuan & mengurus proses
pendirian s.d selesai - Memilih nama-2 Pengawas Koperasi
C. Tahap Pengajuan Permohonan
Permohonan ditujukan kepada Dinas Koperasi Peng-
Payung Hukum
- Undang-undang no.25 Tahun 1992 tentang Perkopera-
sian - Undang-undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindung
an Konsumen
- Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah no.4 Tahun 1994 tentang Syarat
dan Tata Cara Pengesahan serta Perubahan AD
Koperasi - Peraturan Pemerintah no.17 Tahun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- Inpres no.18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pem- binaan dan Pengembangan Koperasi
- Kepmen no.21/Kep/Meneg/IV/2001 Tahun 2001
tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan
AD dan Pembubaran Koperasi
- Kepmen no.104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 Tahun
2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan AD
Koperasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun no.10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun no.17 Tahun
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
- Instruksi Kepala Dinas Koperasi PK dan M Kab.
Madiun no. 07/Inst./402.104/2005 tentang
UMUM Dalam Pendirian Koperasi, yang dimaksud dengan : 1. Akta Pendirian Koperasi adalah surat keterangan ten-
tang pendirian suatu Koperasi yang berisi pernyataan
dari para kuasa pendiri yang ditunjuk
2. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan Koperasi
3 Pendiri adalah orang-orang dan atau badan hukum
koperasi yang berniat dan sepakat membentuk koperasi
C. Tahap Pengajuan Permohonan
Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi
Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun yang dilampiri dengan 2 (dua) rangkap :
Akta Koperasi dari Notaris satu diantaranya
bermaterai Rp. 6.000
Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi
Bukti kwitansi penyetoran modal
Neraca awal Koperasi
Rencana kerja awal Koperasi
Daftar hadir rapat pembentukan Koperasi
Daftar nama-nama Pengurus dan Pengawas
Daftar riwayat hidup Pengurus
Surat Pernyataan masing-masing Pengurus tidak ada
hubungan keluarga
Daftar sarana kerja yang dimiliki
Foto copy KTP dari masing-masing anggota
D. Tahap Penerimaan Permohonan
Berkas yang sudah lengkap dan ditanda tangani
disampaikan ke Dinas Koperasi dan UMKM
Kab. Madiun selanjutnya diberi tanda terima
Bila berkas belum lengkap dan benar akan
dikembalikan untuk diperbaiki
Diadakan penelitian administrasi lapangan dan
kelayakan usahanya
Bila hasil penelitian tersebut layak selanjutnya
akan diberikan pengesahan Badan Hukum
Apabila masih belum layak, maka permohonan
akan dikembalikan.
E. Tahap Pengesahan oleh Pejabat
Pengesahan Badan Hukum Koperasi sesuai dengan UU no.25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian Bab IV Pasal 10, ayat (2) selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan dan inovasi 2 (dua) minggu setelah berkas pengajuan tersebut
diterima dalam keadaan lengkap dan benar
Proses pengesahan Badan Hukum
Koperasi tidak dikenakan biaya.
SKEMA PROSES PENDIRIAN KOPERASI
DASAR
TAHAP TAHAP I II
TAHAP TAHAP TAHAP
III IV V
SK BADAN HUKUM
KOPERASI
Untuk kelancaran proses, maka telah dibentuk Petugas
Pelaksana Pembentukan Koperasi dengan susunan sbb :
Pelindung :Kepala Dinas Koperasi
Dan UMKM
Penanggung jawab pelaksanaan : Kabid Kelembagaan
. dan Akuntabikitas Kop Ketua pelaksana : Kasie Penataan Organi
Sasi Koperasi
Sekretaris : Staf Pen. Orkop Anggota : Kasie Pengendalian &
Akuntabilitas Kop.
Kasie Penyuluhan
Hukum & Advokasi Semua staf Bidang Ke-
Lembagaan.
Penjelasan & Pengaduan lebih lanjut hubungi :
Sekretariat : Bidang Kelembagaan dan
Akuntabilitas Koperasi
Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Madiun
Jl. May.Jend. Panjaitan no. 8
Madiun.
Telp/Fax : (0351) 464195 / Kotak Pos 19
**** <<<>>>****
Diterbitkan oleh :
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2004
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk dan atas nama Menteri memberikan Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan AD Koperasi Tata cara pendirian Koperasi
Dalam hal perubahan AD Koperasi meliputi beberapa
tahapan/langkah- langkah al :
A. Tahap Persiapan
Membentuk susunan Panitia Perubahan AD
Menyampaikan undangan kepada anggota yang
di undang
B. Tahap Rapat Pembentukan
Dihadiri minimal 3/4 orang anggota. Dalam rapat perubahan AD yang dibahas :
- Nama Kelompok & Nama Koperasi
- Besarnya Simpanan baik Pokok maupun
Wajib - Macam atau jenis usaha yang dilakukan
- Prosentase Pembagian Sisa Hasil Usaha
Koperasi - Kepengurusan Koperasi
C. Tahap Pengajuan Permohonan Perubahan AD Permohonan ditujukan kepada Dinas Koperasi Peng-
usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun yang
dilampiri dengan 2 (dua) rangkap :
AD Koperasi yang telah diubah dari Notaris
atau AD Koperasi yang telah diubah oleh Pengurus bila pada mulanya AD tersebut disusun
Payung Hukum
- Undang-undang no.25 Tahun 1992 tentang Perkopera-
sian - Undang-undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindung
an Konsumen
- Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah no.4 Tahun 1994 tentang Syarat
dan Tata Cara Pengesahan serta Perubahan AD
Koperasi - Peraturan Pemerintah no.17 Tahun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- Inpres no.18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pem- binaan dan Pengembangan Koperasi
- Kepmen no.21/Kep/Meneg/IV/2001 Tahun 2001
tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan
AD dan Pembubaran Koperasi
- Kepmen no.104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 Tahun
2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan AD
Koperasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun no.10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun no.17 Tahun
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
UMUM Dalam Perubahan AD Koperasi, yang dimaksud dengan :
1. Perubahan AD Koperasi dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.
2. Dalam hal dalam AD tidak menentukan lain,
keputusan Rapat Anggota perubahan hanya dapat
diambil apabila dihadiri paling sedikit ¾ dari jumlah seluruh anggota koperasi.
3. Keputusan perubahan AD koperasi sah bila disetujui
paling sedikit ¾ dari jumlah anggota yang hadir
oleh Pengurus Koperasi sendiri
Berita acara rapat perubahan AD Koperasi
Notula rapat perubahan AD Koperasi
Data perubahan AD koperasi yang ditandatangani
Notaris
Foto Copy akta pendirian dan AD yang lama dan
telah dilegalisir oleh Notaris bila AD tersebut dibuat oleh Notaris
Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku ( SITU,
SIUP, TDP, TDG dan NPWP bila ada )
Buku daftar keanggotaan
D. Tahap Penerimaan Permohonan
Berkas yang sudah lengkap dan ditanda tangani
disampaikan ke Dinas Koperasi PK dan M Kab.
Madiun selanjutnya diberi tanda terima
Bila berkas belum lengkap dan benar akan
dikembalikan untuk diperbaiki
Diadakan penelitian administrasi lapangan dan
kelayakan usahanya
Bila hasil penelitian tersebut layak selanjutnya
akan diberikan pengesahan Badan Hukum
Apabila masih belum layak, maka permohonan
akan dikembalikan.
E. Tahap Pengesahan oleh Pejabat
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sesuai dengan UU no.25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian Bab IV Pasal 10, ayat (2) selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan dan inovasi 2 (dua) minggu setelah berkas pengajuan tersebut
diterima dalam keadaan lengkap dan benar
Proses pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi tidak dikenakan biaya.
SKEMA PROSES PERUBAHAN AD
KOPERASI
DASAR
TAHAP TAHAP
I II
TAHAP TAHAP TAHAP
III IV V
SK PERUBAHAN AD
KOPERASI
Untuk kelancaran proses, maka telah dibentuk Petugas
Pelaksana Perubahan AD Koperasi dengan susunan sbb :
Pelindung : Kepala Dinas
Penanggung jawab pelaksanaan : Ka.Subdin Bina Kop.
Ketua pelaksana : Kasie Kelembagaan
Sekretaris : Staf Kelembagaan Anggota : Kasie Kop. Pedesaan
Kasie Kop. Perkotaan
Semua staf seksi Bina Koperasi
Penjelasan & Pengaduan / Saran Kritik hubungi :
Sekretariat : Bidang Kelembagaan dan
Akuntabilitas Koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Madiun
Jl. May.Jend. Panjaitan no. 8
Madiun.
Telp/Fax : (0351) 464195 / Kotak Pos 19
**** <<<>>>****