PENDIDIKAN PANCASILA

Prof. DR. Hj. Sri Mulyani Soegiono SH

PENGANTARGerakan Reformasi telah mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara dengan mengharuskan kajian Pancasila bagi mahasiswa di perguruan tinggu dilakukan secara ilmiah

Indonesia Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan

Indonesia negara Demokrasi Berketuhanan Indonesia negara Kebangsaan, Kesatuan dan

Kekeluargaan

Landasan Pendidikan Pancasila Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, mengembangkan dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas tentang landasan pendidikan Pancasila yang meliputi landasan historis, kultural ,yuridis dan filosofis serta tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

I. Landasan HistorisPancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia1. Unsur Pancasila pada tahap kebudayaan Indonesia

asli2. Unsur Pancasila pada tahap perkembangan pengaruh

budaya Hindu3. Unsur Pancasila pada Budaya Islam4. Unsur Pancasila pada Budaya Kristen dan Barat5. Unsur Pancasila pada tahap mencari bentuk

kebudayaan Nasional Indonesiaa. Nasionalisme, Islamisme, dan Marzismeb. Proklamasi kemerdekaanc. Perumusan Pancasila dalam tiga UUDd. Pancasila dalam tantangan

Landasan Historis tersebut mempunyai nilai-nilai ketuhanan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap toleransi, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dll menjadi dasar negara pada setiap pembukaan UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950 dan kembali kepada UUD 1945.

Secara historis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Pancasila

II. Landasan KulturalSesuai dengan kepribadian bangsa bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri tidak baku terbuka bagi masukannya nilai-nilai baru yang positif generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman

III. Landasan YuridisAntara lain :

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 Undang-undang no. 2 tahun 1989 tantang Sistem

Pendidikan Nasional sebagai Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Peraturan pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Status Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi

IV. Landasan FilosofisNilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila

Pancasila merupakan filosofis bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar filosofis negara harus menjadi sumber segala tindakan para penyelenggaraan negara dan menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara

menjiwai pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan

pertahanan keamanan

Tujuan Pendidikan Pancasila1. Tujuan Nasional2. Tujuan Pendidikan Nasional3. Tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuan Pendidikan Pancasila Pendidikan Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila di

perguruan tinggi bertujuan untuk hal-hal berikut :1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila

dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) dalam kehidupannya sebagai warga negara republik indonesia

2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan

4. Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuritiis terhadap nila-nilai Pancasila

Pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas dan penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang

1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2. Berperikemanusiaan yang adail dan beradab

3. Mendukung persatuan bangsa4. Mendukung kerakyatan yang

mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan, dan

5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial

Masa Kejayaan Nasional

Masa Kerajaan Sriwijaya Masa Kerajaan Majapahit

Masa Kerajaan Sriwijaya Abad VII berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah

kekuasaan wangsa Syailendra di Sumatra. Dalam sistem pemerintahan sudah

terdapat pegawai pajak pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi petugas tehnis

pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci

sehingga saat itu kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai Ketuhanan

Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya

Unsur-unsur dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemnusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia yang dihayati dan dilaksanakan namun pada saat itu belum dirumuskan secara konkrit

Masa Kerajaan Majapahit Nilai-nilai sila keempat telah terwujud

dengan diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan Rakyat dan kaum Brahmana

Sedangkan nilai-nilai keadilan sosial terwujud pada saat raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat

Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai

Empu Prapanca menulis negarakertagama yang di dalamnya terdapat istilah “Pancasila”

Empu Tantular mengarang buku Sutasoma di dalam buku itu terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda

Sila Kemanusiaan telah terwujud dengan hubungan raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa dan Kamboja.

Nilai-nilai persatuan terwujud dengan adanya Sumpah Gajah Mada yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya

Sila kerakyatan (keempat) sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilaksanakan dalam kerajaan Majapahit

Perwujudan sila keadilan sosial sebagai wujud dari berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopan dengan kesejahteraan

Perjuangan Bangsa Indonesia

1. Perjuangan sebelum Abad ke XX2. Kebangkitan Nasional 1908

Perjuangan sebelum Abad ke XX Penjajahan Eropa yang memusnahkan

kemakmuran bangsa Indonesia Sejak imperialis menjejakkan kakinya di

Indonesia, dimana-mana bangsa Indonesia melawan dengan sekuat tenaga

Pada Abad ke XVII dan XVIII; (siapa saja yang berjuang pada masa itu): Sultan Agung di Mataram Sultan Hasanudin di Makasar Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa di Banten Iskandar Muda di Aceh Untung Suropati dan Trunojoyo di Jawa Timur Ibnu Iskandar di Minangkabau Dan masih banyak lagi

Pada permulaan abad ke-XIX Belanda mengahadapi perlawanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh; Patimura di Maluku Imam Bonjol di Minangkabau Pangeran Diponegoro di Mataram Badaruddin di Palembang Pangeran Antasari di Kalimantan Jelantik di Bali Anak Agung Made di Lombok Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro dan Cut Nya Din

di Aceh Sisingamangaraja di Tanah Batak Dan masih banyak perlawanan lainnya

Kebangkitan Nasional 1908 Perubahan bentuk perlawanan pada

permulaan abad ke XX dengan berdasarkan kegagalan perjuangan masa lampau

Bentuk perlawanan dengan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia tentang pentingnya bernegara

Usaha-usaha yang dilakukan dengan mendirikan berbagai organisasi politik di samping organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial

Organisasi yang pertama adalah Budi Utomo, mereka yang tergabung dalam organisasi itu merintis jalan baru ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa (dr.Wahidin Sudirohusodo pendiri atau pemiliknya)

Sarikat Islam (HOS Tjokroaminoto) Indische Partij (Dowes Dekker,

Ciptomangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara)

Partai Nasiona Indonesia (Ir. Soekarno dkk)

Sumpah Pemuda 1928 Dipelopori oleh Mr. Muh. Yamin, Kuncoro

Poerbopranoto

Semboyan“Kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri”

SATUBANGSA

TANAH AIRBAHASA

INDONESIA

Perjuangan Bangsa Indonesia pada masa Penjajahan Jepang

7 December 1941 Perang Pasifik di Bomnya Pearl Harbour oleh

Jepang 8 Maret 1942

Penyerahan Indonesia dari Belanda ke Jepang 14 Agustus 1945

Jepang Menyerahkan kepada sekutu

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Maknanya

a. Sebagai titik puncak perjuangan Bangsa Indonesia

b. Sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia

c. Merupakan norma pertama dari Tata Hukum Indonesia, artinya :“Proklamasi adalah suatu peraturan yang merupakan dasar berlakunya norma-norma aturan hukum yang lain”

Proses Perumusan Pancasila 29 Mei 1945 Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidangnya yang pertama beberapa tokoh berbicara dalam sidang tersebut antara lain tentang 5 asas dasar negara Indonesia Merdeka

MOH.YAMIN(29-05-1945)

SUPOMO(31-05-1945)

SUKARNO(01-06-1945)

- Perikebangsaan- Perikemanusiaan- Perikerakyatan- Kesejahteraan Rakyat- Periketuhanan

-Persatuan-Kekeluargaan-Musyawarah-Keadilan Rakyat-Keseimbangan lahir dan Bathin

- Kebangsaan- Perikemanusiaan/ internasionalis- Mufakat/Demokrasi- Kesejahteraan sosial- Ketuhanan YME

TRI SILA1. Sosio nasionalisme/kebangsaan2. Sosiodemokrasi (Mufakat)3. Ketuhanan

EKA SILAGotong Royong

Piagam Jakarta 22 Juni 19451. Ketuhanan dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia

18 Agustus 1945 berlangsung sidang pleno PPKI untuk mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar RI. Dasar Negara terdiri dari 5 Sila sebagaimana tercantum di dalam piagam Jakarta dengan menghilangkan kata “Dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya”“Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perumusan Pancasila dan UUD 451. Perumusan Pancasila

Pancasila dirumuskan dalam Pembukaan UUD-1945 (alenia-4) yaitu :

a. Ketuhanan Yana Maha Esab. Kemanusiaan yang adil dan beradabc. Persatuan Indonesiad. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia

2.Penetapan PancasilaRumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD-1945 ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18-8-1945 (yang kemudian dimuat dalam Berita RI Tahun-II nomor 7 tanggal 15-2-1946)

3.Dasar Negara dan Pandangan HidupSejak tanggal 18-8-1945, Pancasila menjadi dasar negara RI dan pandangan hidup bangsa Indonesia

Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan1. Masa Revolusi Fisik2. Masa Demokrasi Liberal3. Masa Orde Lama4. Masa Orde Baru5. Masa Reformasi

Perumusan Pancasila dalam tiga UUDPembukaan UUD’45

Konstitusi RIS UUDS’50

1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan yang adil

dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Perikemanusiaan3. Kebangsaan4. Kerakyatan5. Keadilan sosial

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Perikemanusiaan3. Kebangsaan4. Kerakyatan5. Keadilan sosial

Pancasila Dalam Tantangan Pancasila yang telah kita terima sebagai

dasar negara ternyata menghadapi berbagai tantangan, antara lain :

1. Adanya ekstrem kanan dan ekstrim kiri2. Kericuhan dalam sidang Konstituante di

Bandung

Masa Orde Lama Pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya

tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, bahkan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hankam.

Dekrit Presiden Presiden Mengeluarkan Dekrit pada

tanggal 5 juli 1959, yang isinya sebagai berikut :1. Membubarkan Konstituante2. Menetapkan berlakunya kembali UUD

1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.

3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Dengan dasar pemikiran supaya tidak Terulang lagi peristiwa dimasa lampau maka Presiden Soekarno sebagai kepala eksekutif menerapkan demokrasi terpimpin.

Ideologi Pancasila pada saat itu dirancang oleh PKI untuk diganti dengan ideologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom.

Masa Orde Baru Menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD

1945 secara murni dan konsekuen Diawali dengan tuntutan aksi-aksi dari seluruh

masyarakat, seperti KesatuanAksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan lain-lain

Tuntutan mereka dikenal dengan nama TRITURA yang isinya sebagai berikut :

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya2. Pembersihan Kabinet dan unsur-unsur G.30-

S/PKI3. Penurunan harga

Pada tahun 1983 pemerintah mengajukan satu paket yang terdiri dari 5 undang-undang politik tentang :

1. Susunan dan kedudukan anggota MPR/DPR

2. Pemilihan umum3. Kepartaian dan Golkar4. Organisasi masyarakat dan5. referendum

Pada Kenyataannya, orde baru telah jauh menyimpang dari perjuangannya semula. Penyimpangan itu antara lain sebagai berikut :

1. Orde baru secara eksplisit tidak mengakui 1 juni sebagai lahirnya Pancasila

2. Butir-butir P4 mendidik secara halus ketaatan individu kepada kekuasaan dan tidak ada butir yang mencantumkan kewajiban negara terhadap rakyatnya

3. Pengamalan Pancasila dengan membentuk citra pembangunan sebagai ideologi sehingga rekayasa mendukung bapak Pembangunan melalui kebulatan tekad rakyat

Sistem Ketatanegaraan RI

a) Pengertian Hak Dasarb) Pengertian UUD 45c) Kedudukan UUD 45d) Sifat UUD 45e) Fungsi UUD 45

Pengertian Hak Dasar

Tertulis Tidak TertulisKonvensi

Secara teoritis

harus memenuhi

2 syarat

bentuknya tertulis

isinya peraturan

yang fundamental

Undang-Undang Dasar :Diatur tentang ketentuan pokok dasar ketatanegaraan,Artinya:•Mengikat pemerintah Mengikat setiap lembaga negara Mengikat lembaga masyarakat Mengikat seluruh Warga Negara Indonesia dimanapun mereka berada Mengikat setiap penduduk yang berdomisili di wilayah negara RI•Berisi norma, aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati

Kedudukan UUD 45 Sebagai sumber hukum, setiap produk

hukum undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan lain, setiap tindakan kebijakan pemerintah harus berdasarkan dan bersumber kepada hukum dasar pada pemerintah lebih tinggi

UUD’45

Sifat UUD 45“Luwes” (Fleksible)“Singkat dan supel”“mengikat”

Fungsi UUD 45Sebagai alat kontrol, alat

mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku sesuai/tidak dengan ketentuan UUD

Menganalisa Kedudukan Pembukaan UUD 45 Sebagai Pokok Fundamental Negara RI

a) Makna Pembukaan UUD 45b) Makna alinea dalam UUD 45c) Pokok Pikiran dalam UUD 45d) Hubungan pikiran dalam UUD

45

Makna Pembukaan UUD 45 Merupakan sumber tertinggi dan Hukum yang

berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan UUD 45 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai Tujuan Nasional, cita-cita nasional yang ingin ditegakkan baik nasional maupun internasional

tetap menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia, tetap setia kepada Proklamasi 17-08-

45

Dasar-dasar Pembentukan Negara

A. Tujuan NegaraB. Asas Politik NegaraC. Asas Kerohanian Negara

Makna Alinea-Alinea dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia Pertama

Mengungkap suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

Suatu pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan

Alenia Kedua Menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita atas

perjuangan bangsa Indonesia selama itu. Apa yang dikehendaki oleh para pengantar

kemerdekaan ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Alenia Ketiga Bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang

berkesinambungan, antara kehidupan materiil dan spiritual, antara kehidupan di dunia dan di akhirat

Memuat motivasi spirituil yang luhur serta suatu pengukuhan dan proklamasi kemerdekaan

Alenia Keempat Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus

menjadi tujuannya Negara berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila

Pokok-pokok Dalam Pembukaan UUD 1945

Pokok pikiran pertama : Persatuan Pokok pikiran kedua : Keadilan Sosial Pokok pikiran ketiga : Kerakyatan Pokok pikiran keempat : Ketuhanan

Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan berdab

Hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 Antara pembukaan dan batang tubuh UUD

1945 keduanya merupakan satu kesaruan yang tak dapat dipisahkan, yakni sebagai rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 berisi 3 materi pokok:

a) Pasal-pasal yang berisi materi penyatuan sistem pemerintahan

b) Pasal-pasal yang berisi hubungan antara negara dan warga negara serta HAM

c) Hal-hal lain; bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan serta Pembahasan UUD itu sendiri

ad. a) Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

1. Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (Rechsstaat)Ciri-ciri negara hukum adalah : Pengakuan akan hak asasi manusia Adanya asas legalitas Adanya suatu peradilan yang bebas dan ridak

memihak2. Sistem Konstitusional3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR4. Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR5. Presiden ialah Penyelenggara pemerintahan Negara yang

tertinggi di bawah MPR6. Mentri negara ialah Pembantu Presiden7. Kekuasaan Kepala negara tidak tak terbatas

Kelembagaan Negara

PresidenDPADPRBPKMA

ad. b). Hubungan Negara dengan Warga Negara serta HAM menurut UUD 1945

Hubungan negara dengan warga negara, penduduk dan masyarakat, diwujudkan dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar asasi manusia Indonesia disamping juga melakukan kewajiban-kewajiban dasar/asasinya.

Hal dimaksudkan agar pelaksanaannya tidak cenderung berlebih-lebihan yang dapat merugikan kepentingan umum yang lebih tinggi/luas dengan menempatkan kepentingan yang ada secara seimbang

ad.c). Pasal 35, 36A.36B.36 CPerubahan UUD 1945Kedudukan aturan peralihan dan

aturan tambahan

Pancasila Sebagai Sistem FilsafatFungsi dan Peranan : Sebagai Pedoman dan pegangan dalam di dalam - Sikap

kehidupan - tingkah laku sehari-hari - perbuatan

Hasilnya nilai :diperlukan bagi sifat,

manusia sebagai keadaanfilosofi/pandangan hidup kualitassadar/tidak sadar

Nilai sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kehidupan yang paling baik bagi bangsa Indonesia adalah PANCASILA, baik sebagai filosofi maupun pandangan hidup

1 Pengertian Pancasila SecaraFilsafati

mencari hakekat Pancasila,Hal ini menganalisis dan dilakukan menyusunnya secaraMelalui 3 sistematis menjadi ketentuanAspek yang menyeluruh

a. Aspek ontologib. Aspek Epistemologic. Aspek Axiologi

3 Aspek :a. Aspek Ontologi

Menyelidiki tentang makna keberadaan manusia, benda, menjangkau keberadaan Tuhan, alam gaib, rohani, kehidupan sesudah mati

b. Aspek Epistemologimenyelidiki sumber pengetahuan, proses dan terjadinya pengetahuan

c. Aspek AxiologiMenyelidiki hakekat nilai-nilai :

Tingkah laku moral yang berwujud etika Ekspresi etika yang berwujud estetika/seni/keindahan Sosiopolitik yang berwujud ideologi

Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah

keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia

Pandangan mengenai hubungan antara manusia dan masyarakat merupakan

Falsafah kehidupan masyarakat

Memberi bobot yang berlebihan kepada Individu

Memberi bobot yang berlebihan kepada masyarakat, sehingga kedudukan manusia kehilangan kepribadiannya

Pancasila sebagai Sistem etika

ETIKA

Nilai

Ada 3 kategori :1.Nilai material2.Nilai vital3.Nilai kerohanian

a. Kebenaranb. Keindahanc. Morald. religi

Moral

Ajaran tentang baik dan buruk

Norma

Norma AgamaNorma KesusilaanNorma kesopananNorma hukum

Kesusilaan,Tabiat,kelakuan

Pancasila Sebagai nilai dasar dan

fundamental bagi bangsa Indonesia Makna nilai-nilai setiap nilai Pancasila Pancasila sebagai Ideologi Makna Ideologi bagi negara

Pengertian Maksud dan tujuan Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa :1. Etika sosial budaya2. Etika politik dan pemerintahan3. Etika ekonomi dan bisnis4. Etika penegakan hukum dan keadilan5. Etika keilmuan6. Etika lingkungan

Etika kehidupan berbangsa

Kesadaran berbangsa dan bernegara

melemah

Faktor dari dalam negara (8)

Faktor dari luar (2)