pendayagunaan jabatan fungsional ditjen p2hp
DESCRIPTION
PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2HP. Disampaikan pada : Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Bandung, 21-23 Agustus 2013. VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Referensi : V I S I (RPJMN 2010-2014) INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. V I S I - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONALDITJEN P2HP
Disampaikan pada :Forum Komunikasi Pejabat Fungsional
Bandung, 21-23 Agustus 2013
V I S I PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA
SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Referensi :
V I S I (RPJMN 2010-2014)INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
2
M I S I1. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN2. MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN3. MEMELIHARA DAYA DUKUNG DAN KUALITAS LINGKUNGAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SINKRONISASI MINAPOLITAN, INDUSTRIALIASI DAN EKONOMI BIRU P2HP
BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY
BLU
E E
CO
NO
MY
BLUE ECONOMY BLUE ECONOMYBLUE ECONOMY
BLU
E E
CO
NO
MY
BLU
E E
CO
NO
MY
BLU
E E
CO
NO
MY
BLUE ECONOMY
Mengembangkan pelayanan prima usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Memperkuat dan mengembangkan pemasaran dalam negeri produk perikanan yang berdaya saing sebagai basis ketahanan pangan nasional
Mengembangkan Industri Pengolahan hasil perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing
Memperkuat dan mengembangkan pemasaran luar negeri dalam rangka meningkatkan devisa bagi negara
Mengembangkan produk non konsumsi hasil perikanan yang bermutu dan berdaya saing
Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik
1
2
3
4
5
6
VISI
Terwujudnya Produk
Perikanan Prima Yang
Berdaya Saing Di
Pasar Domestik Dan Internasional
MISI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DITJEN P2HP
STA
KEH
OLD
ER
PER
SPEC
TIVE
CU
STO
MER
PE
RSP
ECTI
VEIN
TER
NA
L PR
OC
ESS
PER
SPEC
TIVE
LEA
RN
& G
RO
WTH
PE
RSP
ECTI
VE HUMAN CAPITAL
SS2Meningkatnya ketersediaan produk KP
yang bernilai tambah
SS3Meningkatnya
pemasaran produk KP di
dalam dan luar negeri
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
MASYARAKAT KP
PETA STRATEGI DITJEN P2HP
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERUMUSAN KEBIJAKAN
SS6Meluasnya kesiapan masyarakat untuk
usaha dan kesempatan kerja di
bidang P2HP
SS10Terselenggaranya
pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan
SS5Meningkatnya
usaha dan investasi di
bidang P2HP
SS4Berkembangnya
industri pengolahan
SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
kelautan dan perikanan
SS7Terlaksananya
kebutuhan inovasi teknologi hasil Litbang
dan rekayasa untuk modernisasi sistem
pengolahan
SS8Tersedianya
kebijakan P2HP sesuai kebutuhan
SS9 Terselenggaranya modernisasi
sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang
optimal dan bermutu
SS11Tersedianya SDM
DJP2HP yang kompeten dan
profesional
SS12Tersedianya informasi
P2HP yang valid, handal dan mudah diakses
INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL
SS13Terwujudnya good
governance & clean government di DJP2HP
FINANCIAL CAPITAL
SS14Terkelolanya anggaran
DJP2HP secara optimal
STA
KEH
OLD
ER
PER
SPEC
TIVE
CU
STO
MER
PE
RSP
ECTI
VEIN
TER
NA
L PR
OC
ESS
PER
SPEC
TIVE
LEA
RN
& G
RO
WTH
PE
RSP
ECTI
VE HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL
SS5. Tersedianya SDM Dit PDN
yang kompeten dan profesional
SS6. Tersedianya informasi PDN
yang valid, handal dan mudah
diakses
SS7. Terwujudnya good governance & clean government di
Dit PDN
FINANCIAL CAPITAL
SS8. Terkelolanya anggaran Dit PDN
secara optimal
SS1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP
SS2. Meningkatnya pemasaran produk
KP di dalam dan luar negeri
SS4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi
KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang
optimal dan bermutu
SS3. Tersedianya kebijakan PDN
sesuai kebutuhan
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
MASYARAKAT KP
PETA STRATEGI DIREKTORAT PEMASARAN DALAM NEGERI
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
STA
KEH
OLD
ER
PER
SPEC
TIVE
CU
STO
MER
PE
RSP
ECTI
VEIN
TER
NA
L PR
OC
ESS
PER
SPEC
TIVE
LEA
RN
& G
RO
WTH
PE
RSP
ECTI
VE HUMAN CAPITAL
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
MASYARAKAT KP
PETA STRATEGI DIT. PEMASARAN LUAR NEGERI
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERUMUSAN KEBIJAKAN
SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
kelautan dan perikanan
SS3Tersedianya
kebijakan sesuai kebutuhan bidang
pemasaran luar negeri
SS4Terselenggaranya modernisasi
sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang
optimal dan bermutu
SS6Tersedianya SDM
Dit. PLN yang kompeten dan
profesional
SS7Tersedianya
informasi PLN yang valid, handal dan mudah diakses
INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL
SS8Terwujudnya good
governance & clean government di Dit. PLN
FINANCIAL CAPITAL
SS9Terkelolanya anggaran
Dit. PLN secara optimal
SS2Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan
luar negeri
SS5Terselenggaranya
pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan
Sasaran Strategis IKU Ket
Target
20122013 2014
T R
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
SS1Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP
1Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)
IKU Baru - -Rp.1,8
jutaRp.2,0
juta
2 Pertumbuhan PDB perikananIKU KKP (Renstra)
6,75% 6,48% 7,00% 7,25%
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis IKU Ket
Target
20122013 2014
T R
CUSTOMER PERSPECTIVE
SS2
Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah
3Jumlah produk olahan hasil perikanan ( Juta Ton)
IKU Program (Renstra)
4,8 4,83 5,0 5,2
4Nilai produk KP nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar (Rp Triliun)
IKU Program (Renstra)
1,0 1,4 1,5 2,0
SS3
Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri
5 Konsumsi ikan per kapitaIKU KKP (Renstra)
32.39 33.89 35.14 38.00
6Nilai ekspor produk perikanan (USD miliar)
IKU KKP (Renstra)
4,2 3,85 5,0 6,0
SS4Berkembangnya industri pengolahan
7Unit Pengolahan Ikan yang ber-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
IKK (Renstra)
1.445 1.506 1.995 2.570
SS5Meningkatnya usaha dan investasi di bidang P2HP
8Nilai investasi bidang P2HP (Rp. Triliun)
IKU Program(Renstra)
2 2,07 2.5 3
SS6
Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang P2HP
9Jumlah tenaga kerja pengolah dan pemasar baru hasil perikanan
IKU Baru - - 56.837 62.520
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis IKU Ket
Target
20122013 2014
T R
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS7
Terlaksananya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untukmodernisasi sistem pengolahan
10
Jumlah kebutuhan inovasi teknologi bidang P2HP hasil litbang dan rekayasa yang bernilai tambah dan berdaya saing (Ragam)
IKK Baru - - 34 35
SS8Tersedianya kebijakan P2HP sesuai kebutuhan
11 Jumlah kebijakan bidang P2HP IKK Baru - - 5 5
12Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang P2HP
IKK Baru - - 4 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis IKU Ket
Target
20122013 2014
T R
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS9
Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu
13 Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%) IKK Baru 65 65,83 70 75
14Pasar ikan di dalam negeri yang dibina menuju standar (pasar)
IKK(Renstra)
7.000 7.000 7.000 7.000
15Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor hasil perikanan (negara)
IKK(Renstra)
3 3 3 5
16Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi (UPPN) yang dibina menuju standar (UPPN)
IKK Baru - - 250 270
17Kelompok pengolah dan pemasar yang meningkat skala usahanya (Poklahsar)
IKK(Renstra)
1.500 1.500 1.500 1.500
18
Teknologi Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan bernilai tambah dan berdaya saing yang diterapkan (Ragam)
IKK(Renstra)
29 29 34 35
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis IKU Ket
Target
20122013 2014
T R
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS10
Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
19
Persentase nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri terhadap nilai ekspor (%)
IKK(Renstra)
< 20 % terhadap
nilai ekspor
10,7%< 20 %
terhadap nilai ekspor
< 20 % terhadap
nilai ekspor
INDUSTRIALISASI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN :
Proses perubahan sistem produksi hulu-hilir melalui modernisasi sistem pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka akselerasi terwujudnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional
1. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan skala Industri dan UMKM
2. Pengembangan hasil perikanan bernilai tambah dan berdaya saing tinggi
3. Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional
4. Branding produk dan Promosi hasil perikanan
5. Intensifikasi GEMARIKAN 6. Pengkajian, penetrasi,
diversifikasi, dan peningkatan akses pasar
7. Pengendalian impor hasil perikanan
8. Penguatan permodalan dan investasi,
9. Pemberdayaan poklahsar melalui PUMP-P2HP
10. Pengembangan usaha dan pemasaran produk nonkonsumsi
11. Penerapan inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Volume & NilaiProduk Olahan
INDIKATOROUTCOME
KEGIATAN STRATEGIS INDUSTRIALISASI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
SerapanPasar Domestik
Volume & NilaiEkspor
Serapan NakerPengolah-Pemasar
PendapatanPengolah-Pemasar
KEGIATAN STRATEGIS
14
PERMASALAHAN DALAM PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL
1.Penempatan tidak sesuai formasi; Pejabat Fungsional ditempatkan di jabatan struktural
2.Penempatan sesuai dengan formasi tetapi didominasi tugas struktural
3.Permohonan izin tugas belajar dan izin belajar Pejabat Fungsional harus sesuai dengan jabatan yang diampu
15
UPAYA DALAM MENGANTISIPASI PERMASALAHAN
1. Perlu penyesuaian penempatan pegawai sesuai dengan formasi
2. Pembebasan dari tugas struktural bagi pejabat fungsional
3. Perlu penyusunan perencanaan dan pengembangan SDM Pejabat Fungsional
NO. JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH KETERANGAN
1. Pengawas Perikanan Bidang Mutu
26 Aktif : 15Pembebasan Sementara : 4Proses Pengangkatan Pertama : 7
2. Perekayasa 29 Aktif : 10Pembebasan Sementara : 15Proses Pengangkatan Pertama : 4
3. Pranata Humas 1 Pembebasan Sementara : 1
4. Pranata Komputer 2 Proses Pengangkatan Pertama : 2
5. Statistisi 1 Proses Pengangkatan Pertama : 1
6. Analis Kepegawaian 2 Aktif : 1Proses Pengangkatan Pertama : 1
7. Guru 1 Pembebasan Sementara : 1
8. Dosen 1 Pembebasan Sementara : 1
9. Peneliti 1 Pembebasan Sementara : 1
10. Instruktur 1 Pembebasan Sementara : 1
Total 65 Aktif : 26, Pembebasan sementara : 24, Proses pengangkatan pertama : 15
PROFIL JABATAN FUNGSIONAL
Peran Pejabat Fungsional
• Pengawas Perikanan Bidang Mutu:melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten.
• Perekayasa :Melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
• Analis Kepegawaian :Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS
Definisi APHP
Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP) adalah jabataan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan atau menganalisa data yang diperoleh dari pasar dalam negeri maupun luar negeri
Melakukan kegiatan perencanaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengkodefikasian, pengurutan, penghitungan, pentabulasian, peringkasan, pelaporan, validasi dan verifikasi serta pemutakhiran data dan informasi hasil perikanan, melakukan analisis pasar dan kegiatan penyidikan pasar (market intellegence)
Tugas Pejabat Fungsional APHP
Tujuan dibentuknya APHP
1. Wahana untuk pengembangan karier2. Upaya mendorong peningkatan motivasi dan
profesionalisme kerja3. Melegalisasi eksistensi APHP sebagai tenaga
profesional dalam jabatan karier4. Menunjang tugas pokok dan fungsi unit kerja5. Mewadahi para pejabat Eselon III dan IV
apabila terjadi pengurangan (kaya fungsi miskin struktur)
DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP
No Unit Kerja Kebutuhan Tenaga Jabatan Fungsional APHP per Tahun
2012 2013
Terampil Ahli Total Terampil Ahli Total
1 Pusat 2 3 5 3 4 72 Provinsi 66 33 99 99 66 1653 Kab/Kota 368 184 552 552 368 9204 TPI 66 33 99 99 66 1655 PPN 14 14 28 28 28 566 PPS 6 6 12 12 12 247 PPP 43 43 86 86 86 1728 PPI 922 922 1844 925 925 1850
Jumlah 1487 1238 2725 1804 1555 3359
DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP
No Unit Kerja
Kebutuhan Tenaga Jabatan Fungsional APHP per Tahun
2014 2015 2016
Terampil Ahli Total Terampil Ahli Total Terampil Ahli Total
1 Pusat 4 5 9 5 6 11 6 7 13
2 Provinsi 132 99 231 165 132 297 198 165 363
3 Kab/Kota 736 552 1288 920 736 1656 1104 920 2024
4 TPI 132 99 231 165 132 297 198 165 363
5 PPN 132 99 231 165 132 297 198 165 363
6 PPS 18 12 30 24 12 36 24 12 36
7 PPP 86 86 172 86 86 172 129 129 258
8 PPI 925 925 1850 928 925 1853 928 925 1853
Jumlah 2165 1877 4042 2458 2161 4619 2785 2488 5273
PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARUANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
PERATURAN BERSAMA MEN KP & BKN
NASKAH TUNJANGAN JABATAN
JUKNIS & JUKLAK
NASKAH BATAS USIA PENSIUN
RANCANGAN PERMEN PAN & RB
PERTIMBANGAN TEKNIS BKN
PERMENPAN & RB
TIME LINE PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARUANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
RANCANGAN PERMEN PAN & RB
11/2 s/d 2 th
1/2 th
1 th (dapat diperpanjang 2 th)
PERMENPAN & RB
PERATURAN BERSAMA MEN KP & BKN
PERPRES TENTANG NASKAH TUNJANGAN JABATAN & BUP
Terima Kasih