pendahuluan - kemkes.go.id · mengakibatkan keracunan pegawai yang menghirup gas tersebut. grafik...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
Berbagai kejadian krisis kesehatan akibat bencana terjadi di Indonesia sepanjang tahun
2014. Berdasarkan data Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan tercatat sebanyak 456
kali kejadian bencana. Bencana alam masih mendominasi dengan 227 kejadian,
selanjutnya bencana non alam 197 kejadian dan bencana sosial, 32 kejadian, dengan
frekuensi tertinggi pada bencana banjir, 88 kejadian.
Data Dibandingkan dengan tahun 2013
Diceritakan mengenai isi buku secara ringkas, pembagian isi buku/pengklasifikasian bab
Dicantumkan sumber rujukan, metode pengumpulan data,
Kejadian bencana besar diceritakan secara ringkas saja. Jenis kejadian bencana yang memiliki dampak
cukup besar.
Awal tahun 2014, terjadi banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah kota
dan kabupaten di Sulawesi Utara, pada 15 Januari 2014. Daerah tersebut antara lain,
Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara,
Minahasa Tenggara, Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Sitaro
Kejadian erupsi gunung api juga banyak terjadi sepanjang tahun 2014. Mulai Gunung
Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara, pada 1 Februari 2014, mengakibatkan
17 orang meninggal, terkena awan panas, Gunung Kelud di Kabupaten Kediri, Jawa
Timur, Gunung Slamet di Jawa Tengah dan erupsi Gunung Api Sangeang yang terletak
di Pulau Sangeang, Kecamatan Wera, Bima, Nusa Tenggara Barat.
Akhir tahun 2014, bencana besar kembali terjadi. Tanah longsor yang menimbun Desa
Jemblung, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Jumat 12
Desember, diperkirakan 108 orang tertimbun material longsor, 97 korban ditemukan
meninggal. Jelang tutup tahun, 28 Desember, terjadi kecelakaan transportasi udara
jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya-Singapura di perairan Selat Karimata
dengan korban 169 orang, yang merupakan penumpang dan awak pesawat.
2
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik oleh pemerintah,
masyarakat maupun dunia usaha. Pengurangan risiko bencana sudah menjadi fokus
perhatian para pelaku penanggulangan bencana nasional dan internasional. Paradigma
baru dalam penanggulangan bencana, berbagai permasalahan bencana memerlukan
kerjasama dan dukungan semua pihak dalam penanggulangannya, terutama dalam
upaya mengembangkan budaya pengurangan risiko bencana, sehingga dapat
dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
menetapkan 13 Oktober sebagai hari peringatan Pengurangan Risiko Bencana yang
sudah dimulai sejak tahun 1989. Peringatan tersebut merupakan salah satu cara untuk
mempromosikan budaya pengurangan risiko bencana, termasuk pencegahan bencana,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada masyarakat.
Ditambahkan permasalahan yang menonjol dalam upaya PKK.
Upaya DRR dilakukan dengan lesson learnt kejadian bencana sebelumnya, yg dapat
diperoleh dari buku ini
Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan bencana terpadu melalui koordinasi
dan kolaborasi dilakukan dengan pendekatan klaster. Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan ditunjuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai
koordinator klaster kesehatan yang mengkoordinir beberapa sub klaster kesehatan,
antara lain sub klaster pelayanan kesehatan, gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan
reproduksi, kesehatan jiwa, sanitasi dan air bersih dan Disaster Victim Investigation
(DVI). 8 sub Klaster
Buku ini memberikan gambaran upaya penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan
tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan melalui koordinasi dengan lintas program dan
lintas sektor serta pemantauan 24 jam dan berbagai program serta kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2014. PPKK mengumpulkan, menganalisa data dan informasi
penanggulangan krisis kesehatan yang ada dan meyajikannya dalam buku ini. Data dan
3
informasi serta dokumentasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi bahan
pembelajaran, evaluasi dan masukan bagi para pemangku kepentingan untuk membuat
suatu kebijakan.
1.1. TUJUAN
A. Tujuan umum:
Tersedianya informasi kejadian dan upaya penanggulangan krisis kesehatan
tahun 2014
B. Tujuan khusus:
Tersedianya informasi:
a. Krisis Kesehatan di Indonesia tahun 2014 meliputi frekuensi kejadian krisis
kesehatan, korban (meninggal, hilang, luka/dirawat, dan pengungsi) serta
fasilitas kesehatan yang rusak.
b. Upaya penanggulangan krisis kesehatan oleh Kementerian Kesehatan di
tingkat nasional baik pada pra, saat tanggap darurat maupun pasca krisis
kesehatan serta permasalahannya.
c. Upaya Kementerian Kesehatan dalam kesiapsiagaan bidang kesehatan pada
acara khusus.
1.2. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
d. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana
e. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional
dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
f. Peraturan Presiden No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
4
g. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
h. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 876/MENKES/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain.
i. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem
Kesehatan Nasional;
j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Krisis Kesehatan
k. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 77 tahun 2014 tentang Sistem Informasi
Penanggulangan Krisis Kesehatan.
l. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan,
Kerugian dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana
1.3. RUANG LINGKUP
Tinjauan penanggulangan krisis kesehatan tahun 2014 menggambarkan kejadian krisis
kesehatan akibat bencana di Indonesia dan upaya penanggulangannya baik pada saat pra
krisis kesehatan, saat tanggap darurat krisis kesehatan maupun pasca krisis kesehatan, yang
terjadi selama tahun 2014 serta peran Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait
dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan.
Informasi yang disajikan mencakup:
1. Frekuensi kejadian krisis kesehatan berdasarkan jenis bencana;
2. Korban dan pengungsi yang meliputi korban meninggal, hilang, luka/dirawat;
3. Kerusakan fasilitas kesehatan;
4. Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor terkait dalam
penanggulangan krisis kesehatan ;
5. Peran Kementerian Kesehatan dalam kesiapsiagaan bidang kesehatan pada acara khusus
5
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin dan karunia-
Nya penyusunan Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014 dapat
diselesaikan. Buku ini menggambarkan kejadian krisis kesehatan akibat bencana yang
terjadi selama tahun 2014 baik akibat bencana alam, non alam dan sosial meliputi
frekuensi, jumlah korban dan kerusakan fasilitas kesehatan yang diakibatkan. Buku ini juga
memaparkan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian
Kesehatan pada tahap pra, saat dan pasca krisis kesehatan.
Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014 ini disusun berdasarkan data
dan laporan kejadian krisis kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten/Kota dan
PPK Regional/Sub Regional yang dikumpulkan oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
selama tahun 2014.
Kita harapkan berbagai kejadian krisis kesehatan akibat bencana yang terjadi selama tahun
2014 dan upaya penanggulangannya dapat kita jadikan bahan pembelajaran, evaluasi serta
masukan bagi para pengambil kebijakan dalam untuk menentukan arah dan kebijakan upaya
penanggulangan krisis kesehatan di tahun-tahun berikutnya.
Kepada semua pihak yang telah berpastisipasi dalam penyusunan buku ini kami
mengucapkan terima kasih. Semoga Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun
2014 ini bermanfaat dalam mewujudkan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang lebih
baik.
Jakarta, Maret 2014
Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
dr. Achmad Yurianto
NIP. 196202032014101004
BAB III
GAMBARAN KEJADIAN
KRISIS KESEHATAN
TAHUN 2014
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana, kejadian bencana digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, non
alam dan sosial. Selama tahun 2014 telah terjadi 456 kali kejadian bencana, terdiri
dari bencana alam 227 kejadian (50%), bencana non alam 197 kejadian (43%) dan
bencana sosial 32 kejadian (7%). Pada Bab III ini akan dibahas secara terperinci
kejadian krisis kesehatan yang diakibatkan 3 jenis bencana tersebut.
Dibandingkan dengan data tahun 2013
Kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 paling banyak terjadi pada Bulan
Januari sebanyak 54 kejadian (12%). Kejadian krisis kesehatan paling sedikit terjadi
pada Bulan Juni sebanyak 25 kejadian (5%). Dari Grafik 3.7 terlihat bahwa fluktuasi
jumlah kejadian krisis kesehatan setiap bulan berkisar antara 25 – 54 kali kejadian
krisis kesehatan.
Grafik 3.1
Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2014
0
10
20
30
40
50
6054(12%)
31(7%) 27(6%)
49(11%)
31(7%)
25(5%)
39(9%) 34(7%)
36(6%) 37(8%) 42(9%)
51(11%)
3.1. KEJADIAN KRISIS KESEHATAN BERDASARKAN JENIS BENCANA
Bencana alam yang terjadi selama tahun 2014 adalah banjir, banjir bandang, tanah
longsor, banjir dan tanah longsor, erupsi gunung api, gempa bumi, angin puting
beliung, banjir lahar dingin dan gelombang pasang.
Bencana non alam yang terjadi selama tahun 2014 adalah kebakaran pemukiman,
kebakaran hutan, kabut asap, kecelakaan transportasi (darat,laut dan udara),
ledakan, kegagalan teknologi, kecelakaan industri dan KLB penyakit.
Bencana sosial yang terjadi selama tahun 2014 adalah konflik sosial.
Gambar 3.1 Erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
Bulan Februari 2014
Gambar 3.2 Banjir Bandang di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Bulan Februari 2014
Grafik 3.2 Jumlah dan Proporsi Kejadian Krisis Kesehatan
Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2014
Kejadian bencana yang paling sering terjadi pada Tahun 2014 tidak jauh berbeda
dibandingkan dengan kejadian bencana Tahun 2013, yaitu banjir dan kecelakaan
transportasi. Pada Tahun 2014 tercatat kejadian krisis kesehatan akibat banjir
sebanyak 88 kejadian atau 19% dari jumlah total kejadian krisis kesehatan di Tahun
227; 50%
197; 43%
32; 7%
Alam
Non Alam
Sosial
2014 dan kejadian kecelakaan transportasi sebanyak 74 kejadian atau 16% dari jumlah
total kejadian krisis kesehatan di Tahun 2014, sedangkan pada Tahun 2013 jumlah
kejadian krisis kesehatan akibat bencana banjir sebanyak 118 kejadian (27,1%) dan
kecelakaan transportasi sebanyak 55 kejadian (12,6%).
Untuk lebih jelasnya frekuensi kejadian krisis kesehatan berdasarkan jenis bencana di
Indonesia pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik 3.2.
Grafik 3.3 Frekuensi dan Persentase Kejadian Krisis Kesehatan
Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2014
5 Jenis kejadian bencana dengan frekuensi tertingi di tahun 2014 adalah banjir sebanyak
88 kejadian (19%), kecelakaan transportasi 74 kejadian (16%), tanah longsor 57 kejadian
(13%), kebakaran pemukiman 55 kejadian (12%) dan keracunan makanan/minuman 39
kejadian (9%).
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Banjir
Kecelakaan Transportasi
Tanah Longsor
Kebakaran Pemukiman
Keracunan
Angin Puting Beliung
Konflik Sosial
Banjir Bandang
Banjir dan Tanah Longsor
Kebakaran Hutan
Ledakan
Erupsi Gunung Api
Gempa Bumi
Kegagalan Teknologi
Gelombang Pasang
KLB
Kabut Asap
Kecelakaan Industri
Banjir Lahar Dingin
88 (19%)
74 (16%)
57 (13%)
55 (12%)
39 (9%)
33 (7%)
32 (7%)
21 (5%)
15 (3%)
10 (2%)
9 (2%)
6 (1%)
3 (1%)
4 (1%)
3 (1%)
3 (1%)
2 (0%)
1 (0%)
1 (0%)
3.2. FREKUENSI KEJADIAN KRISIS KESEHATAN BERDASARKAN PROVINSI
Frekuensi kejadian krisis kesehatan terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak
88 kejadian, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 50 kejadian, Provinsi Jawa
Timur sebanyak 47 kejadian dan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 39 kejadian. Provinsi
dengan frekuensi kejadian paling sedikit adalah Provinsi DI Yogyakarta dan Gorontalo
masing-masing sebanyak 1 kejadian. Provinsi yang tidak mengalami kejadian krisis
kesehatan selama tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan
Utara.
Grafik 3.4
Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan Provinsi
0102030405060708090
Jaw
a B
ara
t
Jaw
a T
en
ga
h
Jaw
a T
imu
r
DK
I Ja
ka
rta
Ace
h
Su
law
esi
Se
lata
n
Su
ma
tera
Uta
ra
Su
ma
tera
Ba
rat
Su
law
esi
Uta
ra
Nu
sa T
en
gg
ara
Ba
rat
Su
ma
tera
Se
lata
n
Ba
nte
n
Su
law
esi
Te
ng
ah
Pa
pu
a
Lam
pu
ng
Ria
u
Ma
luk
u
Ma
luk
u U
tara
Ka
lim
an
tan
Tim
ur
Ka
lim
an
tan
Se
lata
n
Ka
lim
an
tan
Te
ng
ah
Nu
sa T
en
gg
ara
Tim
ur
Ba
ng
ka
Be
litu
ng
Jam
bi
Be
ng
ku
lu
Ba
li
Su
law
esi
Te
ng
ga
ra
Ka
lim
an
tan
Ba
rat
Pa
pu
a B
ara
t
Ke
p.
Ria
u
Go
ron
talo
DI
Yo
gya
ka
rta
Ka
lim
an
tan
Uta
ra
Su
law
esi
Ba
rat
87
50 47 39
21 21 18 15 14 14 12 11 10 9 9 8 8 7 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 1 1 0 0
Gambar 3.3 Peta Frekuensi Kejadian Krisis Kesehatan Tahun 2014
Keterangan : (frekuensi kejadian)
3.3. FREKUENSI JENIS KRISIS KESEHATAN BERDASARKAN PPK REGIONAL/SUB
REGIONAL
PPK Regional yang memiliki frekuensi kejadian krisis kesehatan tertinggi selama
tahun 2014 adalah PPK Regional DKI Jakarta sebanyak 150 kejadian (33%), terdiri dari
Provinsi Lampung 9 kejadian, Provinsi DKI Jakarta 39 kejadian, Provinsi Banten
10 kejadian, Provinsi Jawa Barat 88 kejadian dan Provinsi Kalimantan Barat
4 kejadian. PPK Regional dengan frekuensi kejadian krisis kesehatan paling sedikit
adalah PPK Sub Regional Papua dengan 12 kejadian (3%).
>50 kali 25 – 50 kali 1 – 24 kali 0 kali
Grafik 3.5
Frekuensi dan Persentase Kejadian Krisis Kesehatan Berdasarkan
PPK Regional/Sub Regional
Gambar 3.4 Kerusakan Rumah Penduduk Akibat Erupsi Gunung Api Kelud
di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
0
20
40
60
80
100
120
140
160150(33%)
51(11%) 49(11%) 47(10%)
43(9%)
23(5%) 22(5%) 22(5%) 19(4%) 18(4%) 12(3%)
3.4. ANALISIS KEJADIAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2014
Frekuensi kejadian krisis kesehatan Tahun 2014 mengalami peningkatan
dibandingkan pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013 terjadi 436 kejadian krisis
kesehatan, sedangkan pada Tahun 2014 terjadi 456 kejadian krisis kesehatan.
Kejadian krisis kesehatan pada Tahun 2014 yang frekuensinya cukup besar adalah
sebagai berikut :
A. Banjir
Bencana banjir merupakan jenis bencana yang paling banyak meyebabkan
kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 dengan 88 kali kejadian (19%).
Jika dibandingkan dengan frekuensi kejadian krisis kesehatan yang diakibatkan
oleh bencana banjir di tahun 2013 sebanyak 118 kejadian, terjadi penurunan
frekuensi bencana banjir pada tahun 2014 sebanyak 30 kejadian (25%). Bencana
banjir selama tahun 2014 terjadi di setiap bulan, dengan frekuensi tertinggi pada
bulan Januari sebanyak 28 kejadian diikuti bulan Desember sebanyak 15 kejadian.
Salah satu penyebabnya adalah pada bulan Desember dan Januari musim hujan
mencapai puncaknya dengan curah hujan yang tinggi. Selain di bulan Januari dan
Desember, frekuensi kejadian banjir cenderung menurun antara 2 – 10 kejadian
per bulan.
Grafik 3.6
Frekuensi Kejadian Banjir Tahun 2014
28
6
5 3
2
6 4
3 2 4
10
15
0
5
10
15
20
25
30
Pada tahun 2014 kejadian krisis kesehatan yang disebabkan oleh bencana banjir
terjadi di 21 provinsi. Frekuensi kejadian banjir tertinggi terjadi di Provinsi Jawa
Barat sebanyak 15 kejadian.
Grafik 3.7
Frekuensi Banjir berdasarkan Provinsi pada Tahun 2014
Gambar 3.5 Banjir di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
Bulan Februari 2014
0
2
4
6
8
10
12
14
1615
11
9 8
6 5 5
4 3 3 3 3 3
2 2 1 1 1 1 1 1
Gambar 3.6
Banjir di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Bulan Januari 2014
B. Kecelakaan Transportasi
Jumlah kejadian kecelakaan transportasi selama tahun 2014 sebanyak 74 kejadian
(16%), meliputi kecelakaan transportasi darat 35 kejadian, kecelakaan transportasi
udara 4 kejadian, kecelakaan transportasi laut 30 kejadian, kecelakaan transportasi
sungai 3 kejadian dan kecelakaan transportasi danau 2 kejadian. Frekuensi
kecelakaan transportasi mencapai puncaknya pada bulan April dan Juli masing-masing
sebanyak 12 kejadian.
Grafik 3.8
Kecelakaan Transportasi Tahun 2014
Grafik 3.9
Jenis Kecelakaan Transportasi Tahun 2014
Frekuensi kejadian kecelakaan transportasi tertinggi selama tahun 2014 terjadi di
Provinsi Jawa Barat sebanyak 15 kejadian, terdiri dari 14 kecelakaan transportasi darat
dan 1 kecelakaan transportasi danau.
Grafik 3.10
Kecelakaan Transportasi Tahun 2014 Berdasarkan Provinsi
5
1 3
12
7
5
12
10
7
7
1
4
0
2
4
6
8
10
12
14
0
5
10
15
20
25
30
35
Kecelakaan
Transportasi
Darat
Kecelakaan
Transportasi
Laut
Kecelakaan
Transportasi
Udara
Kecelakaan
Transportasi
Sungai
Kecelakaan
Transportasi
Danau
35
30
4 3 2
C. Tanah Longsor
Tanah longsor terjadi sebanyak 57 kali selama tahun 2014. Selama tahun 2014
frekuensi kejadian tanah longsor berfluktuasi antara 1 – 10 kejadian dengan
frekuensi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 10 kejadian.
Grafik 3.11
Frekuensi Kejadian Tanah Longsor Tahun 2014
Selama tahun 2014 bencana tanah longsor terjadi di 13 provinsi, dengan frekuensi
terbanyak di provinsi Jawa Barat sebanyak 29 kejadian (51%), diikuti oleh provinsi
Jawa Tengah sebanyak 9 kejadian (16%)
Grafik 3.12
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Jaw
a B
ara
t
Jaw
a T
imu
r
Jaw
a T
en
ga
h
Su
ma
tera
Ba
rat
Ba
ng
ka
Be
litu
ng
Ma
luk
u
Ma
luk
u U
tara
Su
ma
tera
Se
lata
n
Nu
sa T
en
gg
ara
Ba
rat
Su
law
esi
Uta
ra
Ace
h
Ba
nte
n
Nu
sa T
en
gg
ara
Tim
ur
Ma
luk
u
Su
law
esi
Te
ng
ga
ra
Su
law
esi
Se
lata
n
Ka
lim
an
tan
Tim
ur
Ka
lim
an
tan
Te
ng
ah
Ba
li
DK
I Ja
ka
rta
Lam
pu
ng
Su
ma
tera
Uta
ra
15
12
6
4 4 4 4 3 3 3
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5
3
6
4
6
1
6
1
4
2
9 10
0
2
4
6
8
10
12
Frekuensi Kejadian Tanah Longsor berdasarkan Provinsi Tahun 2014
Gambar 3.7
Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Desember 2014
Gambar 3.8 Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Desember 2014
0
5
10
15
20
25
3029
9
3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
Gambar 3.9 Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Desember 2014
D. Keracunan
Selama tahun 2014 terjadi 39 kejadian keracunan, meliputi keracunan makanan
(34 kejadian), keracunan minuman (2 kejadian) dan keracunan gas (3 kejadian).
Frekuensi kejadian keracunan tertinggi terdapat pada bulan Desember sebanyak 6
kejadian. Kejadian keracunan makanan massal sering terjadi akibat
hidangan/makanan yang disajikan pada acara pesta sudah kadaluarsa atau hygiene
makanan yang kurang. Keracunan minuman akibat meminum minuman oplosan
yang diracik menggunakan bahan-bahan yang mengandung racun bagi tubuh.
Keracunan gas terjadi di pabrik-pabrik akibat bocornya gas kimia beracun, sehingga
mengakibatkan keracunan pegawai yang menghirup gas tersebut.
Grafik 3.13
Kejadian Keracunan Tahun 2014
Kejadian keracunan selama tahun 2014 terjadi di 11 provinsi. Frekuensi keracunan
terbanyak terdapat di provinsi Jawa Barat sebanyak 14 kejadian (36%), terdiri dari
13 kejadian keracunan makanan dan 1 kejadian keracunan gas.
Grafik 3.14
Kejadian Keracunan berdasarkan Provinsi Tahun 2014
1
4
4
5 5 5
0
2
1
4
2
6
0
1
2
3
4
5
6
7
E. Angin Puting Beliung
Frekuensi kejadian angin puting beliung pada tahun 2014 mencapai 33 kejadian,
terbanyak pada bulan Desember sebanyak 7 kejadian. Angin Puting Beliung tidak
terjadi pada bulan Juni dan Juli 2014.
Grafik 3.15
Kejadian Angin Puting Beliung Tahun 2014
Kejadian angin puting beliung selama tahun 2014 terjadi di 14 provinsi, dengan
frekuensi kejadian terbanyak terdapat di provinsi Jawa Timur sebanyak 6 kejadian
(19%), diikuti oleh provinsi Jawa Tengah sebanyak 5 kejadian (15%).
Grafik 3.16
Kejadian Angin Puting Beliung berdasarkan Provinsi Tahun 2014
0
2
4
6
8
10
12
14
14
8 7
3
1 1 1 1 1 1 1
1 1
2
5 5
0 0
1
2
3
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
F. Erupsi Gunung Api
Selama tahun 2014 terjadi 6 kali Erupsi Gunung Api, yaitu :
1. Erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
Erupsi gunung api Sinabung di tahun 2014 merupakan lanjutan dari erupsi tahun
2013. Terjadi 2 kali erupsi gunung api Sinabung selama tahun 2014 yaitu pada
tanggal 1 Februari 2014 dan 9 Oktober 2014.
Secara keseluruhan erupsi gunung api Sinabung mengakibatkan jatuhnya korban
meninggal sebanyak 52 orang, di mana 17 orang diantaranya akibat terkena awan
panas pada erupsi tanggal 1 Februari 2014, sedangkan 35 korban meninggal
lainnya merupakan pengungsi yang menderita penyakit kronis. Korban luka
berat/rawat inap sebanyak 229 orang, sedangkan korban luka ringan/rawat jalan
sebanyak 111.411 orang Jumlah pengungsi akibat erupsi gunung Sinabung
mencapai 30.652 jiwa pada bulan Januari 2014.
Gambar 3.10
Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
0
1
2
3
4
5
6
6
5
4
3 3 3
2
1 1 1 1 1 1 1
Januari 2014
2. Erupsi Gunung Api Kelud di Provinsi Jawa Timur.
Setelah terakhir kali mengalami erupsi pada tahun 2006, Erupsi gunung api Kelud
kembali terjadi pada tanggal 13 Februari 2014. Erupsi ini mengakibatkan
muntahan abu vulkanik. Daerah terdampak meliputi Kab. Kediri, Kab. Malang,
Kab. Blitar dan Kota Surabaya. Abu vulkanik muntahan erupsi gunung api Kelud
juga mencapai Kab. Klaten, Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi
DI Yogyakarta.
Jumlah korban meninggal akibat erupsi gunung api Kelud sebanyak 16 orang,
korban luka berat/rawat inap 75 orang, korban luka ringan/rawat jalan 18.183
orang dan pengungsi 211.600 jiwa.
Gambar 3.11
Erupsi Gunung Api Kelud di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
Februari 2014
3. Erupsi Gunung Sangeang Api di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Gunung Sangeang Api yang berlokasi di Pulau Sangiang, Kab. Bima, Provinsi Nusa
Tenggara Barat mengalami erupsi pada tanggal 30 Juni 2014 pukul 03.55 WITA.
Sebelumnya gunung api ini tercatat pernah 3 kali mengalami erupsi, yaitu pada
tahun 1512, 1989 dan 2012.
Tidak ada korban jiwa akibat erupsi ini, tetapi mengakibatkan terjadinya
pengungsian sebanyak 130 jiwa yang merupakan penduduk pulau Sangiang.
Gambar 3.12
Erupsi Gunung Sangeang Api di Kabupaten Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Mei 2014
4. Erupsi Gunung Api Gamalama di Provinsi Maluku Utara
Gunung Api Gamalama yang berlokasi di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara
kembali mengalami erupsi pada tanggal 18 Desember 2014. Erupsi sebelumnya
terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Erupsi gunung api Gamalama berupa muntahan
abu vulkanik. Daerah yang terdampak adalah Kota Ternate yang berada di 1 pulau
dengan Gunung Api Gamalama.
Erupsi ini tidak mengakibatkan korban jiwa dan pengungsian, 11 orang yang
sedang melakukan pendakian mengalami luka ringan/dirawat jalan.
G. KEBAKARAN HUTAN/KABUT ASAP
Selama tahun 2014 terjadi 12 kali kejadian kebakaran hutan/kabut asap. Kebakaran
hutan terjadi akibat pembukaan lahan pertanian/perkebunan baru secara luas yang
dilakukan dengan cara pembakaran sehingga menimbulkan kabut asap dan
menurunnya kualitas udara hingga tingkat berbahaya. Luasnya wilayah yang
mengalami kebakaran hutan dan abut asap juga terjadi karena musim kemarau
panjang. Kabut asap hasil pembakaran hutan mencapai daerah perkotaan sehingga
menimbulkan banyak kasus gangguan pernafasan dan ISPA di masyarakat.
Masyarakat di beberapa derah juga terpaksa mengungsi ke daerah lain akibat
kualitas udara yang berbahaya untuk pernafasan.
Frekuensi kejadian kebakaran hutan mencapai puncaknya pada bulan September
dan Oktober, di mana 2 bulan tersebut merupakan puncak dari musim kemarau.
Kebakaran hutan/Kabut Asap selama tahun 2014 terjadi di 8 provinsi, dengan
frekuensi tertinggi Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 kejadian, diikuti dengan
Provinsi Riau dan Sumatera Selatan masing-masing sebanyak 2 kejadian.
Grafik 3.17
Kejadian Kebakaran Hutan/Kabut Asap Tahun 2014
0
2
2
0 0
1
0 0
3
4
0 0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Grafik 3.18
Frekuensi Kejadian Kebakaran Hutan/Kabut Asap berdasarkan Provinsi Tahun 2014
Gambar 3.13
Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan
Yang Menyelimuti Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
0
1
2
3
2
3
1 1
2
1 1 1
Gambar 3.14
Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan
Yang Menyelimuti Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
H. KONFLIK SOSIAL
Selain bencana alam dan non alam, bencana sosial kerap kali terjadi setiap tahun di
Indonesia. Bencana sosial ini berupa konflik sosial antar warga, antar kelompok
masyarakat serta antara masyarakat dan aparat pemerintah. Kejadian konflik sosial
juga menimbulkan terjadinya krisis kesehatan akibat jatuhnya korban meninggal,
luka berat, luka ringan dan pengungsian.
Selama tahun 2014 terjadi 32 kejadian konflik sosial, dengan frekuensi tertinggi pada
bulan Agustus 2014 sebanyak 6 kejadian.
Grafik 3.19
Kejadian Konflik Sosial Tahun 2014
Kejadian konflik sosial selama tahun 2014 terjadi di 17 Provinsi, dengan frekuensi
tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Lampung, masing-masing sebanyak 4
kejadian (13%). Provinsi Sulawesi Tengah, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan
Maluku merupakan daerah rawan konflik sosial di mana setiap tahun terjadi konflik
antar warga.
Grafik 3.20
Kejadian Konflik Sosial berdasarkan Provinsi Tahun 2014
1
2
1
5
4
1
5
6
0
3
1
3
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
BAB IV
GAMBARAN KORBAN
KRISIS KESEHATAN
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 1
Kejadian krisis kesehatan kerap kali menimbulkan permasalahan kesehatan yang
diakibatkan jatuhnya korban manusia, baik korban meninggal, luka berat/rawat inap, luka
ringan/rawat jalan, hilang dan pengungsian.
Untuk tahun 2014 jumlah korban akibat kejadian krisis kesehatan mencapai 1.699.247
orang, meningkat sebanyak 1.227.994 orang (260%) jika dibandingkan dengan jumlah
korban kejadian krisis kesehatan tahun 2013.
Tabel 4.1
Korban Krisis Kesehatan Tahun 2013 dan 2014
NO
KORBAN
JUMLAH
2013
2014
1 Meninggal 823 957
2 Luka Berat/ Rawat inap 2.748 1.932
3 Luka Ringan/Rawat Jalan 154.870 694.305
4 Hilang 192 391
5 Pengungsi 312.620 1.001.662
TOTAL 471.253 1.699.247
1. KORBAN MENINGGAL
a. Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan
Korban meninggal akibat kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 berjumlah 957
orang. Selama 2 tahun berturut-turut (2013 dan 2014), kecelakaan transportasi (darat,
laut, udara, sungai dan danau) masih merupakan penyebab korban meninggal
terbanyak. Pada tahun 2013 sebanyak 332 orang meninggal akibat kecelakaan
transportasi, sedangkan di tahun 2014 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2
transportasi sebanyak 282 orang atau turun sebanyak 50 orang (17%). Jumlah dan
proporsi korban meninggal berdasarkan jenis kejadian krisis kesehatan dapat dilihat
pada Grafik 4.1.
Grafik 4.1
Jumlah dan Persentase Korban Meninggal Berdasarkan Jenis Krisis Kesehatan Tahun
2014
Jenis kejadian krisis kesehatan yang menyebabkan korban meninggal paling sedikit di
tahun 2014 adalah kebakaran hutan dan kecelakaan industri, masing-masing sebanyak
1 orang.
0
100
200
300
282(29%)
230(24%)
104(11%)
73(8%) 63(7%)
44(5%) 40(4%)
33(3%) 23(2%)
16(2%) 15(2%)
10(1%) 8(1%)
7(1%) 5(1%)
2 1 1
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 3
Gambar 4.1
Korban Meninggal Akibat Awan Panas Erupsi Gunung Api Sinabung
Di RSUD Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
Bulan Februari 2014
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 4
Gambar 4.2
Korban Meninggal Akibat Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara,
Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2014
b. Berdasarkan Provinsi
Korban meninggal akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014 terdapat di 30
provinsi, dengan jumlah korban meninggal terbanyak terdapat di Provinsi Jawa tengah
sebanyak 151 orang (16%), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 138 orang (14%) dan
Provinsi Sumatera Utara sebanyak 109 orang (11 orang). Jumlah Provinsi yang tidak
memiliki korban meninggal akibat kejadian krisis kesehatan sebanyak 4 provinsi, yaitu
Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo dan Provinsi
Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Barat tidak
mengalami kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 5
Grafik 4.2
Jumlah dan Persentase Korban Meninggal Berdasarkan Provinsi Tahun 2014
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Jawa Tengah
Jawa Barat
Sumatera Utara
Jawa Timur
DKI Jakarta
Sumatera Barat
Sulawesi Utara
Papua
Maluku Utara
Sumatera Selatan
Sulawesi Selatan
Maluku
Aceh
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Nusa Tenggara Timur
Bangka Belitung
Kalimantan Timur
Riau
Lampung
Banten
Kalimantan Selatan
Bali
Jambi
Nusa Tenggara Barat
Kep. Riau
Bengkulu
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
DI Yogyakarta
Kalimantan Utara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Papua Barat
151(16%)
138(14%)
109(11%)
98(10%)
46(5%)
41(4%)
41(4%)
34(4%)
31(3%)
28(3%)
26(3%)
22(2%)
20(2%)
20(2%)
20(2%)
19(2%)
18(2%)
18(2%)
16(2%)
11(1%)
11(1%)
7(1%)
6(1%)
5(1%)
4(0,4%)
4(0,4%)
4(0,4%)
4(0,4%)
4(0,4)
1(0,1)
0(0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 6
Gambar 4.3
Peta Korban Meninggal Tahun 2014
Keterangan : (jumlah korban meninggal)
c. Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional
Jumlah korban meninggal terbanyak terdapat di Wilayah PPK Regional DKI Jakarta sebanyak
226 orang (24%), terdiri dari Provinsi Lampung 11 orang, Provinsi Jawa Barat 138 orang,
Provinsi DKI Jakarta 46 orang, Provinsi Kalimantan Barat 20 orang dan Provinsi Banten 11
orang. Jumlah korban meninggal paling sedikit terdapat di Wilayah PPK Regional Bali
sebanyak 29 orang (3%). Jumlah dan proporsi korban meninggal tahun 2014 berdasarkan
PPK Regional/Sub Regional dapat dilihat pada Grafik 4.5. dan Grafik 4.6.
Grafik 4.3
Jumlah dan Persentase Korban Meninggal Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional
100 orang 51 – 100 orang 1 – 50 orang 0
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7
2. KORBAN LUKA BERAT/RAWAT INAP
a. Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan
Korban luka berat/dirawat inap terbanyak disebabkan oleh Keracunan (makanan dan
minuman) sebanyak 775 orang (40%). Keracunan makanan dan makanan ini biasanya
terjadi pada acara massal, akibat menkonsumsi makanan dan minuman yang kadaluarsa
atau mengandung bahan yang bersifat racun bagi tubuh.
Kecelakaan transportasi merupakan jenis kejadian krisis kesehatan yang menyebabkan
korban luka berat/rawat inap terbanyak kedua selama tahun 2014 sebanyak 333 orang
(17%). Kecelakaan transportasi meliputi kecelakaan transportasi darat, laut, udara,
sungai dan danau.
Jenis kejadian krisis kesehatan yang menyebabkan jatuhnya korban luka berat/rawat
inap paling sedikit selama tahun 2014 sebanyak 1 orang.
Grafik 4.4
0
50
100
150
200
250 226(24%)
152(16%) 149(16%)
98(10%)
72(7%) 56(6%) 51(5%) 45(5%) 45(5%)
34(3%) 29(3%)
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 8
Jumlah dan Persentase Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Jenis
Kejadian Krisis Kesehatan
Gambar 4.4
Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Sinabung yang dirawat inap di
RS Efarina Etaham, Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
b. Berdasarkan Provinsi
0100200300400500600700800
775(40%)
333(17%) 316(17%)
153(8%) 118(6%)
79(4%) 53(3%) 43(2%) 23(1%) 16(1%) 12(1%)
5 3 2 1
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 9
Provinsi yang memiliki jumlah korban luka berat/rawat inap akibat kejadian krisis
kesehatan terbanyak selama tahun 2014 adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak
440 orang (23%), diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara sebanyak 264 orang (14%).
Provinsi dengan jumlah korban luka berat/rawat inap paling sedikit adalah Provinsi DI
Yogyakarta sebanyak 1 orang.
Provinsi yang tidak memiliki korban luka berat/rawat inap sebanyak 7 provinsi, yaitu
Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sulawesi Barat.
Gambar4.5
Menteri Kesehatan RI mengunjungi korban erupsi Gunung Api Sinabung
Yang dirawat inap di RS Efarina Etaham, Berastagi,
Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
Grafik 4.5
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 10
Jumlah dan Persentase Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan Provinsi
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Jawa Barat
Sumatera Utara
Jawa Timur
DKI Jakarta
Jawa Tengah
Aceh
Banten
Sulawesi Utara
Bali
Papua
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Lampung
Maluku
Kep. Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Maluku Utara
Bangka Belitung
Kalimantan Tengah
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Timur
Papua Barat
Jambi
DI Yogyakarta
440(23%) 264(14%)
227(12%)
196(10%)
194(10%)
80(4%)
74(4%)
72(4%)
69(4%)
67(3%)
41(2%)
36(2%)
31(2%)
29(2%)
24(1%)
17(1%)
15(1%)
14(1%)
10(1%)
8(0,4%)
6(0,3%)
5(0,2%)
4(0,2%)
3(0,1%)
3(0,1%)
2(0,1%)
1(0,05%)
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 11
Gambar 4.6
Peta Korban Luka Berat/Rawat Inap Tahun 2014
Keterangan : (jumlah korban luka berat)
Gambar 4.7
Korban Rawat Inap Akibat Bencana Banjir di Kabupaten Pati
Provinsi Jawa Tengah
500 orang 251 - 500 orang 1 – 250 orang 0
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 12
c. Berdasarkan PPK Regional/SubRegional
Korban luka berat/rawat inap akibat kejadian krisis kesehatan terbanyak terdapat di
wilayah PPK Regional DKI Jakarta sebanyak 741 orang (38%), terdiri dari Provinsi DKI
Jakarta 196 orang, Provinsi Lampung 31 orang dan Provinsi Banten 74 orang, sedangkan
Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki korban luka berat/rawat inap.
Grafik 4.6
Jumlah dan Persentase Korban Luka Berat/Rawat Inap Berdasarkan
PPK Regional/Sub Regional
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 13
3. KORBAN LUKA RINGAN/RAWAT JALAN
a. Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan
Jenis kejadian krisis kesehatan yang paling banyak mengakibatkan korban luka
ringan/rawat jalan adalah Erupsi Gunung Api sebanyak 279.705 orang (40,3%), terdiri
dari Erupsi Gunung Gamalama 16 orang, Erupsi Gunung Sangeang Api 584 orang,
Erupsi Gunung Sinabung 250.089 orang dan Erupsi Gunung Kelud 18.183 orang.
Korban luka ringan/rawat jalan terbanyak kedua disebabkan oleh kebakaran hutan
sebanyak 276.896 orang (39,8%). Kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau,
Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah
mengakibatkan timbulnya kabut asap yang menggangu pernafasan dan
menyebabkan penyakit ISPA.
Grafik 4.7
Jumlah dan Persentase Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan
Jenis Kejadian Krisis Kesehatan
0
100
200
300
400
500
600
700
800741(38%)
368(19%)
227(12%) 195(10%)
146(8%) 80(4%) 70(4%) 57(3%)
25(1%) 15(1%) 8(0,4%)
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 14
Gambar 4.8 Pengungsi Erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di Pos Kesehatan
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000
Erupsi Gunung Api
Kebakaran Hutan
Banjir
Banjir dan Tanah Longsor
Banjir Bandang
Kabut Asap
Tanah Longsor
Keracunan
Kecelakaan Transportasi
Kebakaran Pemukiman
Konflik Sosial
Angin Puting Beliung
KLB
Ledakan
Gempa Bumi
Kegagalan Teknologi
279.705(40,3%)
276.896(39,8%) 112.575(16,2%)
9.496(1,3%)
9.000(1,2%)
2.267(0,3%)
1.700(0,2%)
1.516(0,2%)
407(0,05%)
218(0,03%)
208(0,03%)
157(0,002%)
141(0,002%)
9
8
2
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 15
b. Berdasarkan Provinsi
Korban luka ringan/rawat jalan terbanyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak
301.471 orang (43,4%), di mana 250.089 orang diantaranya merupakan korban luka
ringan/rawat jalan akibat Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera
Utara.
Grafik 4.8
Jumlah dan Persentase Korban Luka Ringan/Rawat Jalan
Berdasarkan Provinsi
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 16
Provinsi yang tidak memiliki korban luka ringan/rawat jalan sebanyak 5 provinsi yaitu Provinsi
DI Yogyakarta, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo dan Provinsi
Kalimantan Utara.
Gambar 4.9 Korban Luka Ringan/Rawat Jalan Berdasarkan Provinsi Tahun 2014
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
Sumatera Utara
Riau
Jambi
DKI Jakarta
Kalimantan Barat
Jawa Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Kalimantan Tengah
Sulawesi Utara
Banten
Sumatera Selatan
Kalimantan Timur
Lampung
Aceh
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Selatan
Maluku
Papua
Bali
Maluku Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Tenggara
Sumatera Barat
Bangka Belitung
Kep. Riau
Papua Barat
301.471(43,4%)
124.990(18%)
61.099(8,8%)
59.044(8,5%)
39.132(5,6%)
34.766(5%)
19.987(2,8%)
15.733(2,2%)
10.210(1,4%)
8.969(1,2%)
8.409(1,2%)
4.377(0,6%)
2.885(0,4%)
1.064(0,1%)
884(0,01%)
841(0,01%)
81(0,001%)
80(0,001%)
62
49
48
36
30
30
11
8
5
2
2
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 17
Keterangan :
c. Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional
c. Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional
Korban luka ringan/rawat jalan terbanyak terdapat di wilayah PPK Regional Sumatera
Utara sebanyak 427.347 orang (61,5%), terdiri dari Provinsi Aceh 884 orang, Provinsi
Sumatera Utara 301.471 orang, Provinsi Riau 124.990 orang dan Provinsi Kepulauan Riau 2
orang.
Grafik 4.10
Jumlah dan Persentase Korban Luka Ringan/Rawat Jalan
Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional
100.000 orang 50.001 – 100.000 orang 1 – 50.000 orang 0
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 18
Gambar 4.10 Korban Rawat Jalan Akibat Banjir di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
mendapatkan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000
SUMATERA UTARA
DKI JAKARTA
SUMATERA SELATAN
JAWA TIMUR
JAWA TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI UTARA
BALI
SULAWESI SELATAN
PAPUA
SUMATERA BARAT
427.347(61,5%) 142.415(20,5%)
65.481(9,4%)
19.987(2,8%)
15.733(2,2%)
13.176(1,8%)
9.017(1,2%)
920(0,1%)
157(0,002%)
64
8
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 19
4. KORBAN HILANG
a. Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan
Korban hilang yang paling besar disebabkan oleh kecelakaan transportasi (darat, laut,
udara, sungai dan danau) sebanyak 316 orang (81%).
Grafik 4.11
Jumlah dan Persentase Korban Hilang Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 20
b. Berdasarkan Provinsi
Korban hilang akibat kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 terjadi di 15 provinsi
dengan jumlah korban hilang terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah
sebanyak 171 orang (43,7%) yang 169 orang diantaranya akibat kecelakaan transportasi
udara pesawat Air Asia QZ 8501 yang jatuh di Perairan Kab. Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Desember 2014.
Grafik 4.12
050
100150200250300350
316(81%)
29(7%) 20(5%) 14(4%) 6(2%) 5(1%) 1(0,2%)
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 21
Jumlah dan Persentase Korban Hilang Berdasarkan Provinsi
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Kalimantan Tengah
Jawa Barat
Sulawesi Utara
Papua
Nusa Tenggara Barat
Jawa Tengah
Maluku Utara
Jawa Timur
Bali
Sumatera Utara
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Aceh
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
171(43,7%) 72(18,4%)
32(8,1%)
29(7,4%)
17(4,3%)
15(3,8%)
15(3,8%)
13(3,3%)
11(2,8%)
9(2,3%)
3(0,7%)
1(0,2%)
1(0,2%)
1(0,2%)
1(0,2%)
0(0%)
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 22
Gambar 4.11
Peta Korban Hilang Tahun 2014
Keterangan :
c. Berdasarkan PPK Regional / Sub Regional
Korban hilang terbesar terdapat di wilayah PPK Regional Kalimantan Selatan sebanyak
171 orang (43,7%), yang seluruhnya diakibatkan oleh kecelakaan transportasi udara di
perairan Selat Karimata, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban hilang paling sedikit
berada di wilayah PPK Sub Regional Sumatera Barat sebanyak 1 orang (1%). PPK Regional
yang tidak memiliki korban hilang adalah wilayah PPK Regional Sulawesi Selatan.
Grafik 4.13
Jumlah dan Persentase Korban Hilang Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional
100 orang 51- 100 orang 1 – 50 orang 0
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 23
5. PENGUNGSI
a. Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan
Pengungsi terbanyak pada tahun 2014 disebabkan oleh bencana banjir sebanyak
600.548 jiwa (59,9%) dan erupsi gunung api sebanyak 281.372 jiwa (28%).
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180171(43,7%)
75(19%)
47(12%) 29(8%) 29(7%)
15(4%) 13(3%) 11(3%) 1(0,2%) 0 0
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 24
Grafik 4.14 Jumlah dan Persentase Pengungsi Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan
b. Berdasarkan Provinsi
Jumlah pengungsi terbanyak pada tahun 2014 terdapat di Provinsi DKI Jakarta
sebanyak 308.460 jiwa (30,7%) yangdiakibatkan oleh bencana banjir.
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
Banjir
Erupsi Gunung Api
Banjir dan Tanah Longsor
Tanah Longsor
Banjir Bandang
Kebakaran Pemukiman
Angin Puting Beliung
Konflik Sosial
Gempa Bumi
Banjir Lahar Dingin
600.548(59,9%)
281.372(28%)
78.203(7,8%)
24.172(2,4%)
9.412(0,9%)
6.455(0,6%)
806(0,008%)
602
60
32
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 25
Grafik 4.15
Jumlah dan Persentase Pengungsi Berdasarkan Provinsi
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
DKI Jakarta
Jawa Timur
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Sumatera Utara
Aceh
Banten
Riau
Lampung
Sulawesi Utara
Nusa Tenggara Barat
Sumatera Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Maluku
Papua Barat
Bengkulu
Gorontalo
Kalimantan Selatan
Maluku Utara
Bali
Jambi
308.460(30,7%)
213.622(21,3%)
113.918(11,3%)
81.140(8,1%)
79.594(7,9%)
77.682(7,7%)
72.927(7,2%)
14.189(1,4%)
12.682(1,2%)
8.158(0,8%)
6.435(0,6%)
4.625(0,4%)
1.860(0,1%)
1.746(0,1%)
985(0,009%)
975(0,009%)
872(0,008%)
870(0,008%)
574(0,005%)
146(0,001%)
120(0,001%)
62
20
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 26
Gambar 4.12
Peta Pengungsi Tahun 2014
Keterangan :
c. Berdasarkan PPK Regional/ Sub Regional
Jumlah pengungsi paling besar berada di wilayah PPK Regional DKI Jakarta sebanyak
444.725 jiwa (44,3%), terdiri dari Provinsi Lampung 8.158 jiwa, Provinsi Banten 14.189
jiwa, Provinsi DKI Jakarta 308.460 jiwa, Provinsi Jawa Barat 113.918 jiwa.
Grafik 4.16
Jumlah dan Persentase Pengungsi Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional
100.000 orang 50.001 – 100.000 orang 1 – 50.000 orang 0
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 27
Gambar 4.13 Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Sinabung
Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
0 100000 200000 300000 400000 500000
DKI JAKARTA
JAWA TIMUR
SUMATERA UTARA
JAWA TENGAH
SULAWESI UTARA
BALI
SULAWESI SELATAN
SUMATERA BARAT
PAPUA
KALIMANTAN SELATAN
SUMATERA SELATAN
444.725(44,3%) 213.622(21,3%)
163.291(16,3%)
160.734(16%)
7.129(0,7%)
4.687(0,4%)
3.706(0,3%)
2.730(0,2%)
872(0,008%)
146(0,001%)
20
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 28
Gambar 4.14 Pengungsi Korban Erupsi Gunung Api Sinabung
Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
Gambar 4.15 Pengungsi Korban Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 29
Gambar 4.16 Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Kelud
Di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 30
Gambar 4.17 Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Api Kelud
Di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 31
6. ANALISIS KORBAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2014
A. KORBAN MENINGGAL
Korban meninggal akibat kejadian krisis kesehatan selama tahun 2014 berjumlah 957
Orang. Jika dibandingkan dengan jumlah korban meninggal tahun 2013 sebanyak 823
orang, maka pada tahun 2014 ini jumlah korban meninggal akibat kejadian krisis
kesehatan meningkat sebanyak 134 orang (16%).
Jenis kejadian krisis kesehatan penyebab korban meninggal terbanyak pada tahun
2014 sama seperti tahun 2013 yaitu kecelakaan transportasi (darat, laut, udara, sungai
dan danau) sebanyak 282 orang atau 29% dari keseluruhan jumah korban meninggal.
Selain kecelakaan transportasi, korban meninggal juga disebabkan oleh tanah
longsor sebanyak 230 orang (24%). Kejadian tanah longsor yang mengakibatkan
jumlah korban meninggal terbanyak adalah tanah longsor di Kabupaten
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Desember 2014 sebanyak 97
orang.
Erupsi Gunung Api menyebabkan korban meninggal sebanyak 104 orang (11%), terdiri
dari erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
sebanyak 88 orang (17 orang diantaranya merupakan akibat langsung erupsi karena
terkena awan panas), sebanyak 71 orang lainnya merupakan pengungsi yang
menderita penyakit kronis dan meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Erupsi
Gunung Api Kelud di Kabupaten Kediri Jawa Timur mengakibatkan korban meninggal
sebanyak 16 orang.
Provinsi dengan korban meninggal terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah sebanyak
151 orang (16%). Penyebab terbanyak korban meninggal di Provinsi Jawa Tengah
adalah kejadian tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
sebanyak 97 orang.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 32
B. KORBAN LUKA BERAT/RAWAT INAP
Korban luka berat/rawat inap akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014
berjumlah 1.932 orang. Jika dibandingkan dengan korban luka berat/rawat inap
pada tahun 2013 sebanyak 2.748 orang,maka pada tahun 2014 ini terjadi penurunan
jumlah korban luka berat/rawat inap sebanyak 816 orang (29%).
Jenis kejadian krisis kesehatan penyebab terbanyak korban luka berat/rawat inap
pada tahun 2014 sama seperti tahun 2013 yaitu keracunan (makanan, minuman dan
gas) sebanyak 775 orang atau 40% dari total jumlah korban luka berat/rawat inap.
Keracunan makanan ini terjadi secara massal akibat mengkonsumsi makanan yang
kadaluarsa atau mengandung racun pada acara hajatan. Orang-orang yang
mengkonsumsi makanan tersebut mengalami gejala keracunan seperti sakit kepala,
mual dan mutah sehingga perlu dirawat inap di rumah sakit. Untuk itu Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap
kualitas makanan yang disajikan untuk acara-acara massal tersebut.
Korban luka berat/rawat inap juga disebabkan oleh kecelakaan transportasi, erupsi
gunung api, banjir, konflik sosial, tanah longsor dan kebakaran pemukiman.
Provinsi dengan korban luka berat/rawat inap terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat
sebanyak 440 orang atau 23% dari total jumlah korban luka berat/rawat inap.
C. KORBAN LUKA RINGAN/RAWAT JALAN
Korban luka ringan/rawat jalan akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014
berjumlah 694.305 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah korban luka
ringan/rawat pada tahun 2013 sebanyak 154.870 orang, maka pada tahun 2014 ini
terdapat peningkatan sebanyak 539.435 orang (348%).
Jenis kejadian krisis kesehatan penyebab korban luka ringan/rawat jalan terbanyak
adalah erupsi gunung api sebanyak 279.705 orang atau 40% dari total jumlah korban
luka ringan/rawat jalan di tahun 2014.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 33
Erupsi Gunung Api menyebarkan debu vulkanik mengakibatkan penyakit ISPA,
Dermatitis dan Konjungtivitis. Selain itu korban luka ringan/rawat jalan juga
disebabkan oleh kebakaran hutan, dimana asap yang ditimbulkan menyebabkan
penyakit saluran pernafasan seperti ISPA, bronkhitis, pneumonia dan asma.
Korban luka ringan/rawat jalan juga terjadi akibat bencana yang menyebabkan
terjadinya pengungsian seperti banjir, tanah longsor, erupsi gunung api dan banjir
bandang. Pengungsian yang berlangsung lama disertai kondisi sanitasi lingkungan
yang kurang baik menyebabkan warga yang mengungsi mudah terserang penyakit
seperti ISPA, diare, hipertensi, gastritis, dermatitis dan anxietas. Para pengunsi
yang terserang penyakit tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan di pos
kesehatan dilokasi pengungsian dan puskesmas terdekat.
D. KORBAN HILANG
Korban hilang akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014 berjumlah 391
orang. Jika dibandingkan dengan jumlah korban hilang pada tahun 2013 sebanyak
192 orang, maka pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 199 orang
(103%).
Korban hilang terbanyak pada tahun 2014 disebabkan oleh kecelakaan transportasi
sebanyak 316 orang atau 81% dari keseluruhan jumlah korban hilang. Kecelakaan
transportasi yang terbanyak menyebabkan korban hilang adalah kecelakaan
transportasi udara di perairan selat Karimata Provinsi Bangka Belitung pada tangal
28 Desember 2014 dengan korban hilang sebanyak 169 orang.
Selain kecelakaan transporasi, korban hilang pada tahun 2014 juga disebabkan oleh
banjir bandang, tanah longsor, banjir, banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan
dan ledakan.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 34
E. PENGUNGSI
Pengungsi akibat kejadian krisis kesehatan pada tahun 2014 berjumlah 1.001.662
jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah pengungsi akibat kejadian krisis kesehatan
pada tahun 2013 sebanyak 471.253 orang, maka pada tahun 2014 ini mengalami
peningkatan sebanyak 530.409 jiwa (112%).
Jumlah pengungsi terbanyak disebabkan oleh bencana banjir sebanyak 600.548
jiwa atau 60% dari total jumlah pengungsi. Banjir merendam rumah-rumah
penduduk sehinga menyebabkan warga terpaksa mengungsi.
Pengungsian juga disebabkan oleh erupsi gunung api sebanyak 281.372 jiwa atau
28% dari jumlah total pengungsi. Erupsi gunung api yang menyebabkan terjadinya
pengungsian adalah erupsi gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara, erupsi gunung api Kelud di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
dan erupsi gunung Sangeang Api di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Provinsi yang paling banyak memilki jumlah pengungsi adalah Provinsi DKI Jakarta
sebanyak 308.460 jiwa atau 31% dari jumlah total pengungsi. Pengungsi di Provinsi
DKI Jakarta diakibatkan oleh bencana banjir.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 35
Gambar 4.17 Pengungsi Korban Bencana Tanah Longsor
Di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2014
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
BAB V
GAMBARAN KERUSAKAN
FASILITAS KESEHATAN
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 1
1. Jenis Kerusakan Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan yang rusak akibat kejadian krisis kesehatan di tahun 2014 sebanyak 201
unit. Jika dibandingkan dengan jumlah fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat
kejadian krisis kesehatan di tahun 2013 sebanyak 202, maka pada tahun 2014 ini terdapat
penurunan sebanyak 1 unit. Jenis fasilitas kesehatan yang paling banyak mengalami
kerusakan adalah Puskesmas yaitu sejumlah 66 unit (33%).
Grafik 5.1.
Jumlah dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang Rusak Akibat Krisis Kesehatan Tahun 2014
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2
Grafik 5.2.
Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Jenis Krisis Kesehatan
Kejadian krisis kesehatan yang paling banyak menyebabkan kerusakan fasilitas
kesehatan adalah banjir. Kejadian banjir selama tahun 2013 telah menyebabkan
rusaknya 202 unit fasilitas kesehatan dengan proporsi terbesar adalah Puskesmas
Pembantu (Pustu) sebanyak 68 unit (34%), lalu diikuti oleh Polindes/Poskesdes
sejumlah 67 unit (33%). Banjir di Provinsi Jambi pada tanggal 8 Januari 2013 penyebab
terbanyak rusaknya fasilitas kesehatan, 55 unit.
Tabel 5.1. Fasilitas Kesehatan yang Rusak Berdasarkan Jenis Kejadian Krisis Kesehatan
No. Fasilitas
Kesehatan
Jenis Kejadian Krisis Kesehatan
Banjir Banjir
&Tanah Longsor
Banjir Bandan
g
Erupsi Gunung Api
Gempa
Bumi
Angin Puting Beliung
Kebakaran
1 Dinas Kesehatan 2 - 1 - - - -
2 Rumah Sakit 3 - 1 - - 2 -
3 Puskesmas 48 14 2 - 1 1 -
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 3
4 Pustu 68 - 2 1 1 - -
5 Polindes/Poskesdes
67 - 6 4 3 1 -
6 PKM - 2 - - - - -
7 Posyandu 11 - - - - - 1
8 Gudang Farmasi 2 - - - - - -
9 Rumdin Puskesmas
1 - - - - - -
JUMLAH 202 16 12 5 5 4 1
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 4
2. Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Provinsi
Kerusakan fasilitas kesehatan paling banyak terjadi di Provinsi Jambi yaitu sebanyak
74 unit (30%). Selama periode Januari-Februari 2013, di beberapa Kabupaten di
Provinsi Jambi terjadi banjir yang menyebabkan rusaknya fasilitas kesehatan, dengan
rincian 4 unit puskesmas, 40 unit pustu, dan 30 unit polindes/poskesdes.
Grafik 5.3.
Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Provinsi
3. Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan PPK Regional/Sub Regional
Fasilitas kesehatan yang paling banyak rusak terdapat di Regional Sumatera Selatan,
yaitu sebanyak 74 unit ( 30%), kesemuanya merupakan kerusakan yang terjadi di Provinsi
Jambi. Sedangkan regional dengan jumlah kerusakan terkecil yaitu Regional Bali (3%).
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 5
Grafik 5.4
Kerusakan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Regional
4. Analisis Kerusakan Fasilitas Kesehatan Tahun 2013
Jenis fasilitas kesehatan yang paling banyak mengalami kerusakan selama tahun 2013
adalah polindes/poskesdes (33%), diikuti oleh puskesmas pembantu (29%). Kerusakan
tersebuat umumnya disebabkan oleh bencana banjir (118 kejadian). Fasilitas kesehatan
terendam menyebabkan rusaknya struktur bangunan dan beberapa peralatan kesehatan
sehingga tidak dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara
maksimal. Selain karena banjir, kerusakan fasilitas kesehatan juga disebabkan karena
banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, erupsi gunung api,
dan kebakaran.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 6
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
BAB VI
UPAYA PENANGGULANGAN
KRISIS KESEHATAN
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 1
Upaya penanggulangan krisis kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu
mulai dari saat sebelum terjadinya krisis, pada saat terjadinya dan setelah terjadinya krisis
kesehatan. Upaya yang dilakukan pada tahap pra krisis kesehatan meliputi upaya
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, pada saat terjadinya krisis kesehatan dengan
melakukan upaya tanggap darurat, serta pada pasca krisis kesehatan melakukan upaya
pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Gambar 6.1
Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan
Siklus penanggulangan krisis diatas menggambarkan upaya penanggulangan krisis
kesehatan mulai tahap pra, saat dan pasca krisis. Upaya tersebut dilakukan pada semua
tahapan siklus manajemen penanggulangan krisis, yang membedakan pada besaran atau
fokus kegiatan. Upaya terbesar yang dilakukan pada saat pra krisis kesehatan adalah
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tapi upaya ini tetap dilakukan pada saat terjadinya
krisis dan pasca terjadinya krisis dengan porsi kegiatan yang lebih kecil. Demikian pula untuk
upaya tanggap darurat dan upaya pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.
6.1. UPAYA PRA KRISIS KESEHATAN
Upaya yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 pada tahap
pra krisis kesehatan antara lain: penyusunan kebijakan, pedoman, peningkatan kapasitas
petugas kesehatan, pengembangan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan,
penyiapan logistik kesehatan, pemetaan kesiapsiagaan serta penyiapan anggaran
penanggulangan krisis kesehatan.
6.1.1. Penyusunan Kebijakan/Pedoman
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan adalah menyusun
pedoman/kebijakan terkait penanggulangan krisis kesehatan. Selama tahun 2014 telah
dilakukan penyusunan kebijakan/pedoman/modul terkait penanggulangan krisis kesehatan
akibat bencana sebanyak 20 produk yang telah selesai disusun, berupa Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri Kesehatan, Surat Keputusan Menteri Kesehatan, pedoman/petunjuk
teknis, modul pelatihan dan media informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan.
Produk-produk tersebut dihasilkan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pusat Promosi
Kesehatan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina
dan Kesehatan Matra, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Kesehatan Ibu dan
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 3
Tabel 6.1.
Pedoman/Kebijakan/Modul/SK terkait penanggulangan krisis kesehatan yang disusun oleh
Kementerian Kesehatan selama tahun 2014
No Unit Kerja Kebijakan/Pedoman/Modul/SK
1 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana
Surat Keputusan Tentang Penetapan Tim Koordinasi Pasca Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan di Daerah Konflik (Dalam proses uji coba)
Draft Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Yang Aman Terhadap Bencana
Surat Keputusan No. HK.03.01//Tim/IX/SK/097/2014 Tentang Tim Reaksi Cepat Kementerian Kesehatan
Pedoman bantuan operasional penanggulangan bencana
Petunjuk teknis verifikasi klaim perawatan pasien korban bencana
Bahan media informasi penanggulangan krisis kesehatan
Buku saku petugas lapangan penanggulangan krisis kesehatan
Buku saku Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Lapangan
2 PPK Sub Regional Sumatera Barat
SK Tim Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan (12Kabupaten, 7 Kota dan 19 RSUD)
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 4
3 Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (dalam pembahasan di Biro Hukum dan Organisasi)
4 Direktorat Penyehatan Lingkungan
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Pada Situasi Kedaruratan
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kedaruratan Bidang Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
Pedoman Umum Fasilitasi Masyarakat di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
5 Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
Revisi SK Dirjen PP dan PL No HK.02.03/D/II.4/264/2014
tentang Kelompok Kerja Penanggulangan Krisis Kesehatan
Bidang PP dan PL
Revisi SK Dirjen PP dan PL No HK.02.03/D/II.4/340/2014
tentang Penetapan UPT Ditjen PP dan PL sebagai Sentra
Regional Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Bidang PP
dan PL
SK Dirjen PP dan PL Nomor: HK.02.03/D/II.4/338/2014 Tentang
Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Krisis Kesehatan Bidang
PP DAN PL
6 Pusat Promosi Kesehatan
Pengembangan beberapa Media cetak berupa : leaflet, booklet, poster, buku tulis, komik anak-anak berisikan tentang PHBS di daerah pengungsian
Pengembangan media permainan anak-anak : ular tangga
Modul pemberdayaan masyarakat bagi petugas promkes di Puskesmas
Modul pemberdayaan masyarakat bagi Bidan di desa
7 Direktorat Bina Kesehatan Ibu
Pedoman Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 5
Kurikulum dan GBPP Pelatihan PPAM
8 Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
Penyusunan Kerangka Kerja Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana
Kurikulum dan Modul PFA (Psychological First Aid) bagi Tenaga Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Dasar
Keputusan Direktur Bina Kesehatan Jiwa Tentang Pembentukan Narasumber Peningkatan Kapasitas Dukungan Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana Provinsi Sumatera Barat : No. HK.02.04/VI.5/886/2014 Provinsi Jawa Timur : No.HK.02.04/VI.5/383/2014 Provinsi Sulawesi Utara : No. HK.02.04/VI.5/432/2014 Provinsi DKI Jakarta : No.HK.02.04/VI.5/809/2014 Provinsi Jawa Tengah : No.HK.02.04/VI.5/802/2014
9 Direktorat Bina Gizi Surat Keputusan Direktur Bina Gizi Nomor :
HK.00.06/B.V/0836/2014 tentang Pembentukan Tim
Antisipasi KLB Gizi Buruk dan Kegiatan Gizi dalam
Penanggulangan Bencana
Gambar 6.2.
Penyusunan Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2013
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 6
Gambar 6.3 Workshop Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan
Fasilitas Kesehatan Yang Aman Terhadap Bencana
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7
Gambar 6.4
Workshop Pedoman Bantuan Operasional Penanggulangan Bencana
Gambar 6.5
Pedoman dan Peraturan Penanggulangan Krisis Kesehatan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 8
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 9
6.1.2. Peningkatan Kapasitas SDM
Pada tahun 2014 Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan, baik dalam hal manajemen
maupun teknis terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas, workshop dan geladi
penanggulangan krisis kesehatan. Sasaran peningkatan kapasitas adalah petugas
kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.Kegiatan tersebut
diselenggarakan oleh 5 unit kerja di Kementerian Kesehatan yaitu Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan, Direktorat Bina Kesehatan
Ibu, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa dan Direktorat Bina Gizi.
Tabel 6.2
Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
No Unit Kerja Jenis Kegiatan Jumlah Peserta
1 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
42 orang
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan
59 orang
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kabupaten/Kota Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan
38 orang
Pendampingan Penyusunan Rencana
Kontinjensi Kesehatan
Kabupaten/Kota” tanggal 6 – 10
30 orang
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 10
No Unit Kerja Jenis Kegiatan Jumlah Peserta
November 2014 di Jayapura.
Peningkatan Kapasitas SDM
Kesehatan dalam Manajemen
Bencana Bidang Kesehatan tanggal
21 – 28 April 2014 di Bogor
44 orang
Peningkatan kapasitas petugas
pengelola PPK Regional/sub regional
dalam administrasi pergudangan
30 orang
Pelatihan Pengurangan Risiko
Bencana (Internasional) Sektor
Kesehatan (International Training
Consortium on Disaster Risk Reduction
- ITC-DRR) tanggal 20 s.d 26 Oktober
2014 di Kota Denpasar, Provinsi Bali
31 orang
2 PPK Regional Sumatera Selatan
Peningkatan Kapasitas Petugas
Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan
Rencana Kontinjensi Bidang
Kesehatan
30 orang
Geladi Penanggulangan Krisis
Kesehatan Dalam Rangka Pemilihan
Umum 2014
390 orang
3 PPK Sub Regional Sumatera Barat
Pelatihan Manajemen Bencana
Pelatihan Dasar SAR
Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Pelatihan Teknis Tim
Penanggulangan Bencana
4 Direktorat Penyehatan Lingkungan
Advokasi dan Sosialisasi PRA Kedaruratan Bidang Kesehatan Lingungan/KLB
250 orang
Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi Penyehatan Kawasan Sanitasi Darurat
Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Unit
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 11
No Unit Kerja Jenis Kegiatan Jumlah Peserta
Pelaksana Teknis Ditjen PP dan PL serta lintas sektor terkait di 13 kab/kota.
5 Pusat Promosi Kesehatan
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk petugas promosi kesehatan, bidan desa dan kader desa
6 Direktorat Kesehatan Ibu
Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada situasi bencana
71 orang
7 Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
Peningkatan kemampuan dukungan psikologis awal bagi petugas siaga bencana (PFA)
30 orang
Peningkatan kemampuan dukungan psikologis awal bagi petugas siaga bencana (PFA) Sampai Implementasi (Dana WHO)
44 orang
8 Direktorat Bina Gizi
Peningkatan Kapasitas Fasilitator dalam Tatalaksana Anak Gizi Buruk
24 orang
Pelatihan ToT Konselor Air Susu Ibu (ASI)
20 orang
Pelatihan Konselor Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
70 0rang
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 12
Gambar 6.6 Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota
Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
Gambar 6.7
Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 13
Gambar 6.8 Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota
Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
Gambar 6.9 Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota
Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 14
Gambar 6.10 Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota
Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan
Gambar Peningkatan Kapasitas Petugas Kabupaten/Kota
Dalam Penggunaan Alat Komunikasi Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan
Gambar
Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana Internasional (ITC DRR) Ke- 6
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 15
Gambar
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan
Gambar
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 16
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan
Gambar
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 17
Gambar
Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
Dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan
Gambar
Peningkatan kemampuan dukungan psikologis awal
bagi petugas siaga bencana (PFA)
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 18
Gambar
Peningkatan kemampuan dukungan psikologis awal
bagi petugas siaga bencana (PFA)
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 19
6.1.3.Pertemuan Koordinasi
Upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dapat dilakukan secara
optimal apabila dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu antara
pelaku upaya penanggulangan krisis kesehatan.
Upaya penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan dengan
koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
Untuk memperkuat jejaring dan kerjasama dalam penanggulangan krisis kesehatan
perlu dilakukan pertemuan koordinasi dengan unit-unit lintas program di
Kementerian Kesehatan dan unit-unit lintas sektor terkait secara berkala dan terus-
menerus.
Pertemuan dan Penguatan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait
Penanggulangan Krisis Kesehatan yang Diselenggarakan Kementerian Kesehatan
pada Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 20
Tabel
Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun 2014
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
1 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Rapat Koordinasi Teknis I Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional dan Sub Regional Tanggal 25 – 28 Maret 2014 di Palembang, Sumatera Selatan
PPKK, Seluruh PPKK Regional dan Sub Regional
Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Gunung Slamet, Banyumas , Jawa Tengah, 21-23 Agustus 2014
Dinkes, BPBD, RSUD (Kab. Banyumas, Brebes, Tegal, Prubalingga, Pemalang), PPKK, PPKK Reg Jawa Tengah
Workshop Lintas Batas dan Lintas Negara dalam Rangka Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Krisis Kesehatan” tanggal s.d 4 Maret 2014 di Jakarta
Kementerian/lembaga terkait, Lintas Program Kementerian Kesehatan, Akademisi, lembaga-lembaga nasional maupun internasional, Swasta, RSUP/RSUD
Lokakarya Klaster Kesehatan Nasional tanggal 02 Oktober 2014 di Jakarta
Kementerian/lembaga terkait, Lintas Program Kementerian Kesehatan, Akademisi, lembaga-lembaga nasional maupun internasional dan swasta
Worskhop Pembentukan Forum Fasilitas Kesehatan yang Aman terhadap Bencana
Unit lintas program di Kemenkes, unit lintas sektor, perwakilan organisasi internasional, Ikatan profesi, LSM, dunia usaha serta akademisi.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 21
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
Pertemuan Evaluasi Dalam Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Unit Lintas Program Kemenkes, TNI, Polri, Kemensos, Kemenhub, BNPB, Universitas, NGO, PPK Regional dan Sub Regional, BPBD, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota
Workhop Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Aman
Unit Lintas Program Kemenkes, TNI, Polri, Kemensos, Kemendagri, Bapeten, BNPB, RSUD, RSUP, Universitas, NGO, PPK Regional dan Sb Regional, BPBD, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota
Workshop Pembentukan Tim Pasca Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Unit Lintas Program Kemenkes
Workshop Integrasi Data Penanggulangan Krisis Kesehatan
Unit Lintas Program Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Sosial, BMKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Informasi Geospasial
2
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Rapat koordinasi penyusunan algoritme kegawatdaruratan
Dit. BUKR, Dinkes Provinsi DKI Jakarta, ARVI, Telkom
Rapat koordinasi pengembangan SPGDTS berbasis teknologi informasi
Dit. BUKR, Dinkes Provinsi DKI Jakarta, ARVI, Telkom
Pertemuan penggalangan komitmen Pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pelayanan gawat darurat ke SPGDTS call center 119.
Dit. BUKR, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, ARVI, Telkom
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 22
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
Lokakarya Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan
Dit. BUKR, Dinkes Provinsi, RSUD, ARVI, Telkom
Pertemuan fasilitasi pengembangan SPGDTS di 6 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DIY, NTB dan Bali)
Dit. BUKR, Dinkes Provinsi DKI Jakarta, ARVI, Telkom
3
Direktorat Penyehatan Lingkungan
Pertemuan koordinasi Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
Dit. Penyehatan Lingkungan, Dinkes Kab/Kota
Pembinaan Kemitraan Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
BB/BTKL-PP, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, PDAM dan instansi terkait
5 Direktorat Kesehatan Ibu
Pertemuan Koordinasi Review Kebutuhan Alat dan Obat Kit Kesehatan Reproduksi pada Situasi Bencana
Unit Lintas Program Kementerian Kesehatan , Organisasi Profesi, UNFPA
Pertemuan Koordinasi Pembahasan Bentuk Peraturan untuk Pengadaan Kit Kesehatan Reproduksi pada Situasi Bencana
Unit Lintas Program Kementerian Kesehatan , Organisasi Profesi, UNFPA
Pertemuan Pembahasan Akreditasi Pelatihan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan
Unit Lintas Program Kementerian Kesehatan , Organisasi Profesi, UNFPA
Pertemuan Koordinasi Pembahasan Standar Alat dan Bahan Kit Kesehatan Reproduksi pada Situasi Bencana
Unit Lintas Program Kementerian Kesehatan , Organisasi Profesi, UNFPA
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 23
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
6 Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
Pertemuan Koordinasi terkait permasalahan kesehatan jiwa pada erupsi Gunung Sinabung
Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota RS Jiwa Provinsi CMHN (Community Mental Health Nursing) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Toma/Toga
Pertemuan Koordinasi terkait persiapan pelayanan kesehatan jiwa pada erupsi Gunung Kelud
Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota RS Jiwa Provinsi CMHN (Community Mental Health Nursing) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Toma/Toga
7 Direktorat Bina Gizi
Sosialiasi Surveilans Gizi dan Pemantauan Status Gizi di 34 provinsi dan 150 kab/kota
Direktorat Bina Gizi, Dinkes Provinsi, Dinkes kab/kota, Poltekkes, dan lintas program terkait (Badan Litbangkes, Direktorat Kesehatan Anak, Direktorat Kesehatan Ibu, Pusat Data dan Informasi)
Sosialisasi Surveilans Gizi di 9 provinsi prioritas dan 64 kabupaten/kota
Direktorat Bina Gizi, Dinkes Provinsi, Dinkes kab/kota, dan lintas program terkait (Badan Litbangkes, Direktorat Kesehatan Anak, Direktorat Kesehatan Ibu, Pusat Data dan Informasi)
Direktorat Simkarkesma Rapat Koordinasi Inventarisasi Kegiatan PP DAN PL Pada Erupsi Gunung Api Sinabung
Direktorat Jenderal PP DAN PL (5 Direktorat)
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 24
No Unit Organisasi Kegiatan Peserta
Rapat Koordinasi Revisi SK Kelompok Kerja Bencana PP DAN PL, Penetapan UPT Regional dan Tim Reaksi Cepat
Direktorat Jenderal PP DAN PL (5 Direktorat)
Gambar
Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
Gambar
Lokakarya Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 25
Gambar
Pertemuan Evaluasi Dalam Upaya Tanggap Darurat dan
Pemulihan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Gambar
Lokakarya Klaster Kesehatan Nasional
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 26
Gambar
Workshop Pembentukan Forum Fasilitas Kesehatan Aman Bencana
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 27
6.1.4. Penguatan Kerja Sama Lintas Program, Lintas Sektor dan Internasional
Tabel
Penguatan Kerja Sama Lintas Program, Lintas Sektor dan Internasional
Terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014
No Unit Organisasi Instansi Terkait Bentuk Kerjasama
1 Direktorat BUKR
Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi.
Komitmen untuk integrasi ke SPGDTS call center 119
2 Direktorat Penyehatan Lingkungan
BB/BTKL-PP, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, PDAM dan instansi terkait
Pembinaan Kemitraan Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
3 Pusat Promosi Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi ( DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Barat) PPKK Direktorat Surveilans, Imunisasi , Karantina dan Kesehatan Matra
Dukungan teknis, manajemen dan logistik
4 Direktorat Kesehatan Ibu
United Nations Population Fund (UNFPA)
Pelatihan TOT Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM ) Kesehatan Reproduksi Pada Krisis Kesehatan untuk 9 Regional dan 2 Sub Regional PPK
Penyediaan RH Kit, Individual Kit
Dukungan teknis dan manajemen
5 Direktorat Kesehatan Jiwa
Pusat Krisis, Fakultas Psikologi UI Dukungan Narasumber pada pelatihan Psychological First Aid (PFA) di 5 provinsi.
WHO Pembiayaan pelatihan Psychological First Aid (PFA) PFA bagi Nakes dan Non Nakes di Kab Karo, Sumut
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 28
RS Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
Dukungan tenaga Psikiater, Perawat dan Psikolog
Community Mental Health Services (CMHN)
Dukungan tenaga lokal perawat jiwa
RS Jiwa Soerojo Magelang Bakti Sosial dan Pelayanan Keswa pasca bencana di Manado Dukungan tenaga Psikiater, Perawat dan Psikolog
Pusat Krisis, Fakultas Psikologi UI Dukungan Nara Sumber pada pelatihan Psychological First Aid (PFA) di 5 provinsi.
RS Jiwa Soerojo Magelang Pelayanan Kesehatan Jiwa pasca bencana Tanah Longsor di Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah Dukungan tenaga Psikiater, Perawat dan Psikolog
6.1.5. Kegiatan Kesiapsiagan Pada Situasi Khusus
Situasi khusus yang dimaksud adalah kondisi pada suatu penyelenggaraan kegiatan yang
berskala besar dan melibatkan banyak orang, yang memiliki kerentanan serta risiko
tinggi terjadinya krisis kesehatan.
Kegiatan kesiapsiagaan pada situasi khusus ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
(Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan,
Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal PP dan PL, Diektorat Bina Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Gizi dan Pusat Promosi Kesehatan).
1. Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise (MM DiRex)
A. TUJUAN KEGIATAN :
1. Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan melalui pertukaran informasi
penanggulangan bencana
2. Memperkuat Kementrian/Lembaga/Instansi dan meningkatkan keterpaduan
Operasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan Bencana.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 29
3. Mengidentifikasi keterlibatan Kementrian /lembaga/instansi/Organisasi dalam
kegiatan Penanggualnagan Bencana.
4. Terciptanya kesamaan persepsi Kementrian /lembaga/instansi/Organisasi dalam
kegiatan Penanggualnagan Bencana.
B. SASARAN :
a. Tercapainya sistem informasi penanggulangan bencana yang efektif.
b. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kerjasama serta kemitraan dalam
penanggulangan bencana.
c. Terwujudnya prosedur penerimaan bantuan asing.
d. Keterpaduan operasional antar sistem komando tanggap darurat
e. Manajemen koordinasi pada manajemen operasi tanggap darurat.
C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
a. Tanggal Pelaksanaan : 17 s/d 23 Maret 2014.
b. Tempat Pelaksanaan : Kota Padang dan Kab. Kep. Mentawai.
D. BENTUK KEGIATAN :
1. COMMAND POST EXERCISE/GELADI POSKO
Menguji dan memperkuat Sistem Komando tanggap darurat bencana yang
melibatkan bantuan asing di Indonesia, termasuk dalam kontek sipil, militer dimana
Klaster Kesehatan terlibat Langsung pada Pos Komando , untuk memahami
mekanisme proses pengambilan keputusan melalui :
1. Analisa Situasi
2. Penentuan tujuan dan strategi.
3. Pengembangan rencana Operasi.
4. Pembagian Kewenangan ( IC – Area Commend – MAC )
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 30
5. Penyiapan Sumber Daya Operasi.
6. Eksekusi,
7. Evaluasi dan Perbaikan Rencana Operasi.
2. FIELD TRAINING EXERCISE / GELADI LAPANGAN
Sinergi Sumber Daya Kementrian/Lembaga/Instansi/Organisasi Pemerintah Non
Pemerintah Sumber Daya dalam satu Sistem Komando tangap darurat bencana pada
Skala besar, terwujudnya mekanisme koordinasi dan kerjasama antar instansi Sipil
dan Militer Dalam penanggulangan Bencana Gabungan secara terstruktur, instansi
serta NGO Internasional. Kegiatan ini melibatkan :
- SAR darat/Laut/Udara
- Evakuasi Medis
- Layanan Medik Psiko Sosial dan DVI
- Pemulihan darurat ( Jaringan Komunikasi, Air, PLN dan dll )
- AirCargo drop Helly BOX
- Rapid Asessmen
- Bantuan Kemanusian oleh Militer
- Koordinasi Bantuan Internasional oleh AHA Center ( SASOPS)
3. EVAKUASI MANDIRI.
Meningkatkan kapasitas masyarakat , sekolah dan pemerintah untuk melakukan
evakuasi mandiri terhadap ancaman bencana tsunami melalui serangkaian kegiatan
bersama para pihak dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat. Dimana
Tim Klaster Kesehatan mendampingi masyarakat dalam melaksanakan evakuasi
mandiri dan membantu korban bencana Tsunami.
Lokasi Evakuasi Mandiri :
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 31
- Pantai Purus dengan sasaran tempat Mengunsi adalah Skep Building
Kantor Gubernur.
- Pantai Ulak Karang dengan sasaran tempat mengungsi adalah SMA 1 dan
SMP 25 Padang.
4. HUMANITARIAN CIVIL ACTION ( HCA).
Menyediakan dukungan untuk Komunitas Lokal dalam meningkatkan ketangguhan
masyarakat dalam menghadapi bencana serta layanan kesehatan dan infrastruktur
yang dibutuhkan dalam peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi
bencana sbb;
- Perbaikan tempat layanan kesehatan dan Posyandu.
- EOC peralatan Komunikasi.
- Jalur dan rambu Evakuasi
- Shelter
- Dukungan lain dalam pembentukan Desa Tangguh untuk memperkuat
masyarakat dalam menghadapi bencana.
E. PESERTA KEGIATAN
NO JENIS INSTANSI UNIT YANG TERLIBAT
1 Pemerintah Pusat BNPB, BPBD, Kemenkes, Kemensos, Kemenhan,
Kominfo, Kementerian PU, Ditjen. Imigrasi
Kemenkum dan HAM, Ditjen Kerasama ASEAN
Kemenlu, Ditjen. Perhubungan Laut, TNI AU, TNI
AD, TNI AL, POLRI, Badan Karantina, BMKG,
BASARNAS, Angkasa Pura dan LIPI
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 32
2 Pemerintah Daerah DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
DINAS KESEHATAN KEP.MENTAWAI
RSUP DR. M DJAMIL PADANG
KKP PADANG
POLTEKES PADANG
RSUDSUNGAI SAPIH KOTA PADANG
RSUD MENTAWAI
RSJ PADANG
RS SEMEN PADANG
RS ISLAM SITI RAHMAH
RS POLRI
RST REKSODIWIRYO
PUSKESMAS SEKOTA PADANG
PMI PROPINSI DAN KOTA /KAB SUMBAR
3 Lembaga Non
Pemerintah
WHO, KOGAMI, MERCY CORP, UNOCHA, UNICEF,
WFP, UNDP, IFRC, IFDR, PMI
4 Internasional Amerika Serikat, Malaysia ,Filipina, Brunai
Darussalam, Singapura, Australia, Myanmar,
Kamboja, China, India, Korea, Jepang, Rusia, New
Zealand, Rusia
Gambar
Rapat Persiapan dan Drill Teknis Geladi MM DiREx 2014
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 33
Gambar
Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka
MM DiREx 2014
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 34
2. SAIL RAJA AMPAT
Dalam rangka persiapan Sail Raja Ampat, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
melakukan Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas
petugas kesehatan di Kabupaten Raja Ampat dalam penanggulangan krisis kesehatan.
Geladi penanggulangan krisis kesehatan adalah bentuk latihan untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan menanggulangi krisis kesehatan yang timbul akibat
bencana.
Geladi ini dilaksanakan dalam rangka menguji rencana kontinjensi bidang kesehatan yang
telah disusun sebelumnya oleh berbagai satuan kerja di Kabupaten Raja Ampat yang
terlibat dalam penanggulangan bencana dan terlibat dalam penyelenggaraan Sail Raja
Ampat 2014.
Rangkaian kegiatan geladi penanggulangan krisis kesehatan tersebut terdiri dari :
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 35
1. Rapat persiapan guna menyusun rancangan skenario geladi, Rencana Informasi
Geladi (RIG), Rencana Operasional Geladi (ROG) dan struktur organisasi
penyelenggara geladi yang dimaksud. Rapat persiapan awal dilaksanakan pada
tanggal 1-5 April 2014, di Hotel Maras Risen, Waisai, Kab. Raja Ampat, Papua Barat,
yang dihadiri oleh 29 orang peserta yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua,
Dinas Kesehatan Kabupaten Papua Barat, Kesdam XVII/Cendrawasih, RSUD Raja
Ampat, BPBD Kab. Raja Ampat, KKP Sorong dan Pusat Penanggulangan Krisis
Kesehatan.
2. Rapat persiapan akhir dilaksanakan pada tanggal 6-8 Mei 2014 di Hotel Maras Risen,
Waisai, Kab. Raja Ampat, Papua Barat, yang dihadiri oleh 29 orang peserta yang
terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat,
BPBD Kab. Raja Ampat, Puskesmas Waisai, RSUD Raja Ampat, Pemda Kab. Raja
Ampat, Dinas Sosial Kab. Raja Ampat, Kodim 1704/Sorong, Danramil 03/Saonek, TNI
AL dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan. Tujuan rapat persiapan ini adalah
untuk penyempurnaan rancangan skenario geladi, Rencana Informasi Geladi (RIG),
Rencana Operasional Geladi (ROG) dan struktur organisasi penyelenggaran geladi.
3. Drill teknis dilaksanakan pada tanggal 18-20 Mei 2014, di Hotel Raja Ampat, Waisai,
Kab. Raja Ampat, Papua Barat. Drill teknis merupakan satu bentuk bentuk latihan
untuk membiasakan melakukan suatu jenis tindakan/aktivitas/kegiatan menurut
aturan yang telah ditetapkan secara baku. Aturan tersebut dapat berupa SOP
(Standard Operating Procedure), SPM (Standar Pelayanan Minimal), protap (Prosedur
Tetap), pedoman, atau lainnya yang telah disepakati sebelumnya. Dalam
pelaksanaannya, drill teknis terdiri dari dua sesi berurutan, yaitu sesi dalam kelas
(teori) yang kemudian dilanjutkan dengan sesi luar kelas (praktek). Sesi dalam kelas
adalah sesi penyampaian teori tentang bagaimana melakukan suatu
tindakan/aktivitas/kegiatan sesuai SOP, sedangkan sesi luar kelas adalah sesi
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 36
pelaksanaan latihan/praktek untuk membiasakan melakukan suatu
tindakan/aktivitas/kegiatan. Peserta drill berjumlah 50 orang yang berasal dari Dinas
Kesehatan Kab. Raja Ampat, KKP Wilker Raja Ampat, BPBD Kab. Raja Ampat, RSUD
Raja Ampat, Pos SAR Raja Ampat, Pol Air Raja Ampat, Relawan. Materi yang
dilatihkan dalam drill ini adalah Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu,
Human Resources Preparedness, Primary Trauma Care (Pengantar) , Primary Trauma
Care (A-B-C-D), Triage (To Sort and Collect), Cardio Pulmonary Resuscitation, AHA
Guideline 2010, Bebat dan Bidai ,Transportasi (Stabilisasi – Memindahkan – Merujuk).
4. Geladi lapang dimana situasi bencana disimulasikan di suatu lapangan/tempat
terbuka sehingga mendekati situasi bencana yang sebenarnya. Pada hari pertama
kegiatan (21 Mei 2014), dilaksanakan geladi kotor dan geladi resik di lokasi geladi,
dilanjutkan dengan geladi lapang pada hari kedua (22 Mei 2014). Pelaku geladi
berjumlah 170 orang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan
Kabupaten Raja Ampat, KKP Sorong, BPBD Kab. Raja Ampat, Puskesmas Waisai,
RSUD Raja Ampat dan masyarakat Waisai.
Gambar
Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 37
Gambar
Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 38
Gambar
Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014
Gambar
Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 39
Tabel
Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Pada Situasi Khusus Tahun 2014
No
Jenis Situasi Khusus Unit Kerja Tempat Waktu
Kegiatan
1 Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise (MM DiREx)
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Padang, Sumatera Barat
25-27 Februari 2014, 14-16 Maret 2014, 17-22 Maret 2014
Rapat persiapan Drill teknis Geladi Lapang MM Direx (Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise) Bidang Kesehatan
2 Sail Raja Ampat
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
21 -23 Mei 2014
Geladi Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Rangka Sail Raja Ampat 2014 (Penanggulangan Krisis
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 40
Kesehatan akibat Kecelakaan Transportasi Laut)
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Mobilisasi Tim Kesehatan (RS Wahidin Sudirohusodo, PPK Regional Makassar, Tim BUKR)
Penyiapan Mini ICU di 2 tempat (penginapan presiden di rumah jabatan pemda Kab. Raja Ampat dan di lokasi event/pantai WTC).
Penyiapan ambulans emergency untuk VVIP
Penyiapan ruang pelayanan VIP
Koordinasi dengan LP/LS untuk pelayanan kesehatan di Mini ICU, RSUD, Pos Kesehatan.
Pusat Promosi Kesehatan
Dukungan teknis, pameran dan sarana dan prasarana promosi kesehatan
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Rapat koordinasi bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di Jakarta dan Raja Ampat
Survei faktor risiko penyakit dan lingkungan oleh tim Ditjen PP dan PL, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan - Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Ambon, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 41
Sorong bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat (April-Agustus 2014).
Kegiatan cegah tangkal penyakit dan pelayanan kesehatan di entry point (KKP kelas III Sorong, KKP kelas II Ambon, KKP kelas III Bitung) bulan Juni-Agustus 2014
Penguatan surveilans penyakit melalui asistensi teknis penguatan SKD dan respon KLB serta asistensi teknis verifikasi rumor (April, Mei, dan Agustus 2014)
Pemantauan Media Lingkungan (air, tanah, udara, vektor, makanan, minuman, manusia) melalui survey vektor Pemetaan, pengawasan dan pengendalian vektor nyamuk dan lalat, Pengawasan TTU dan TPM, Kajian Filariasis, dan Pengawasan kualitas lingkungan tempat wisata oleh Dit. PPBB, BBTKL-PP Ambon, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sorong, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Perilaku
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 42
melalui Pelatihan dan workshop STBM dan Pelatihan Wira Usaha Sanitasi (Maret dan April 2014)
Promosi dan Edukasi :
Sosialisasi Kesehatan Matra dan Kesehatan Penyelaman
Distribusi media KIE PP dan PL (leaflet, standing banner, dsb)
Peningkatan kapasitas petugas kesehatan :
Diklat Karantina Kesehatan
Penyusunan Renkon Penanggulangan PHEIC
Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kes. Masyarakat yg meresahkan Dunia (PHEIC)
Dukungan logistik bidang PP dan PL untuk Dinkes Kabupaten Raja Ampat, Dinkes Provinsi Papua Barat, dan KKP Sorong: Water test Kit Microbiologi (paket), Keramik Filter, Insektisida (Cypermetrin), Larvasida (Temepos), Buku Saku DBD, Buku saku Malaria, Buku Pedoman Kelambu Malaria, Bahan KIE Pengendalian Zoonosis (Roll Banner Leptospirosis, Roll Banner Rabies, Roll Banner Flu Burung), Lembar fakta
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 43
rabies, KIT Posbindu, Emergency Kit Matra, Tenda Lapangan Situasi Khusus, Rompi dan topi (atribut lapangan), Kantong Jenazah Kacamata Selam, Masker non bedah, Paket obat, Oralit, dan RDT Malaria
Sail Raja Ampat
Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Waisai, Raja Ampat
21 23 Mei 2014
Dukungan bantuan obat dan perbekalan kesehatan
Sail Raja Ampat
Diektorat Bina Gizi
Waisai, Raja Ampat
21 23 Mei 2014
Distribusi MP-ASI, PMT Bumil, dan PMT AS
3 Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri 2014 dan Arus Mudik Natal dan Tahun Baru
Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Simkarkesma, Direktorat PTM,BTKL-PP dan KKP
Arus Mudik dan Arus balik Idul Fitri : Terminal Pulo Gadung Jakarta, Banten, Karawang, Bakaheuni, Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, Solo, Banyuwangi, Surabaya
Arus Mudik
Juli, Agustus dan Desember 2014
Pemberian logistik di posko-posko pelayanan kesehatan
Melakukan Survei lalat, di tempat pengelolaan makanan Pengendalian vektor di wilayah pelabuhan dengan melakukan fogging
Pemeriksaan sampel air dan makanan pada kantin, restoran/rumah makan dan kapal serta pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum di wilayah pelabuhan, terminal bus dan angkutan umum
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 44
Natal dan Tahun Baru :
Palembang, Lampung, Padang, Banten dan Surabaya
4 Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)
Direktorat Penyehatan Lingkungan, BTKL-PP dan KKP
Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Pengawasan sanitasi
lingkungan
Pengendalian vektor
Koordinasi lintas sektor
Penyuluhan
Memberikan bantuan
logistik sesuai dengan
kebutuhan daerah
5 Tentara Manunggal Masuk Desa ( TMMD) ke-92
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Mei dan Oktober 2014
Dukungan bantuan obat
dan perbekalan kesehatan
6.1.7. Dukungan sarana, prasarana, logistik dan dana operasional
Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 telah memobilisasi sarana, prasarana dan logistik
untuk kegiatan penanggulangan krisis kesehatan.
Tabel
Dukungan Sarana, Pra Sarana, Logistik dan Dana Operasional
Terkait Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014
NO UNIT KERJA JENIS DUKUNGAN
SARANA
PRASARANA
LOGISTIK DANA OPERASIONAL
1 Pusat Pengadaaan Pengadaan Masker 100.000 Bantuan Dana
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 45
Penanggulangan
Krisis Kesehatan
Peralatan, Fasilitas dan Meubel Air Perkantoran
buah dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana kabut asap di Provinsi Riau senilai Rp.74.910.000,-
Operasional 9 PPK
Regional dan 2 Sub
Regional Total Rp.
3.351.678.000,-
Renovasi Gedung Kantor Seketariat dan Gudang PPK Regional Sumatera Selatan
Pengadaan Masker untuk Bencana Kabut Asap dan erupsi gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat senilai Rp.174.636.000,-
Bantuan operasional
penanggulangan
bencana total
Rp. 3.242.050.500,-
Pemasangan CCTV 12 titik di PPK Regional Sumatera Selatan
Pengadaan obat dan Logistik Habis Pakai untuk penanggulangan dampak Kabut asap di Provinsi Riau senilai 199.507.400,-
Pembayaran Klaim
Pelayanan Kesehatan
Pasien Korban Bencana
Total Rp. 782.648.955,-
Pengadaan
jaringan listrik
dan air Gedung
Seketariat dan
Gudang PPK
Regional
Sumatera
Pengadaan Alat Pengolah
Data, Alat Display dan
printer untuk 9 PPK
Regional dengan nilai total
Rp. 403.920.000
Pengadaan Alat Komunikasi
berbasis radio Untuk
Penanggulangan Krisis
Kesehatan untuk 34
Provinsi dan 11
Kabupaten/Kota dengan
nilai total Rp. 1.569.825.000
2 Direktorat Bina Upaya penyediaan dan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 46
Obat Publik dan
Perbekalan
Kesehatan
distribusi logistik obat dan
perbekalan kesehatan
untuk penanggulangan
krisis kesehatan dengan
nilai total
Rp. 487.832.279,80
3 Direktorat
Penyehatan
Lingkungan
Penyediaan dukungan
logistik kesehatan
lingkungan untuk BBTKL-
PP, KKP dan Dinas
Kesehatan Provinsi berupa :
Polybag
PAC
Antiseptik Lantai
Masker Non Kain
Hygiene Kit
Water Purifier
Repellent Lalat
4 Pusat Promosi
Kesehatan
Peyediaan dukungan media
informasi PHBS dalam
kedaruratan berupa leaflet,
poster, booklet, komik,
permainan, film
5 Direktorat
Kesehatan Ibu
Penyediaan Kit Hygiene, Kit
Ibu Hamil, Kit Ibu Bersalin
dan Kit Bayi untuk
pengungsi korban kejadian
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 47
krisis kesehatan
6 Direktorat
Kesehatan Jiwa
Penyediaan alat peraga
permainan anak dan media
informasi (CD, DVD dan
buku bacaan) manajemen
stress bagi pengungsi
korban kejadian krisis
kesehatan
7 Pusat
Intelegensia
Kesehatan
8 Direktorat Bina
Gizi
Penyediaan MP ASI, PMT
Anak Sekolah dan PMT Ibu
Hamil untuk pengungsi
korban kejadian krisis
kesehatan
Gambar
Dukungan Logistik PP dan PL untuk Upaya Tanggap Darurat Krisis Kesehatan
Akibat Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 48
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 49
Gambar
Dukungan Water Purifier dari Ditjen. PP dan PL untuk
Upaya Tanggap Darurat Krisis Kesehatan
Akibat Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta
Gambar
Dukungan Logistik Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil
Oleh Direktorat Bina Gizi
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 50
Gambar
Dukungan Logistik Obat-Obatan Untuk
Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Bencana
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 51
Gambar
Dukungan Logistik Kesehatan Lingkungan Untuk Bencana Tanah Longsor
di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Gambar
Dukungan Logistik MP ASI
Untuk Bencana Tanah Longsor
di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 52
Gambar
Dukungan Logistik Kesehatan Lingkungan Untuk Bencana Tanah Longsor
di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 53
6.2. UPAYA TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN
Upaya tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan penanggulangan krisis kesehatan yang
dilakukan pada saat terjadinya krisis kesehatan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah
kecacatan. Setiap kejadian krisis kesehatan direspon secara berjenjang oleh jajaran
kesehatan mulai dari tingkat, Kabupaten/ Kota, Provinsi sampai Nasional. Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan bersama unit lintas program terkait di Kementerian
selama tahun 2014 telah memobilisasi bantuan untuk penanggulangan krisis kesehatan.
Adapun kegiatan mobilisasi yang dilakukan pada saat tanggap darurat meliputi mobilisasi
SDM kesehatan, logistik, bantuan dana operasional, klaim biaya pengobatan bagi korban
bencana.
Kementerian Kesehatan memberikan dukungan kepada Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam melakukan upaya penanggulangan krisis kesehatan pada
tahap tanggap darurat.
6.2.1. Upaya Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pada masa tanggap darurat kejadian krisis kesehatan PPKK melaksanakan upaya-upaya
sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan untuk memperoleh informasi kejadian bencana.
2. Melakukan koordinasi upaya penanggulangan krisis kesehatan dengan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas
kesehatan provinsi/kabupaten/kota, dan rumah sakit
3. Mengkoordinasi upaya tanggap darurat krisis kesehatan yang dilakukan oleh unit-unit
lintas program terkait di Kementerian Kesehatan terkait mobilisasi SDM dan Logistik.
4. Mengkoordinasikan mobilisasi sumberdaya lintas program di Kementerian Kesehatan dan
lintas sektor terkait.
5. Mobilisasi sumber daya PPK Regional dan Sub Regional ke wilayah yang mengalami
kejadian krisis kesehatan.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 54
6. Pemberian dukungan dana operasional penanggulangan krisis kesehatan pada masa
tanggap darurat kepada PPK Regional/Sub Regional, Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian krisis kesehatan.
6.2.2. Upaya Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan menjadi sangat penting pada saat terjadinya krisis kesehatan, dimana
semakin cepat pelayanan kesehatan dilakukan, semakin banyak nyawa yang terselamatkan.
Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
kesehatan rujukan dan kesehatan lingkungan di lokasi pengungsian.
Pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Pemerintah Kabupaten Kota
(Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Kabupaten/Kota). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
meminta bantuan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan kepada Pemerintah Provinsi
(Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi) apabila dibutuhkan.
Pemerintah Provinsi dapat meminta bantuan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan
kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) apabila dibutuhkan.
Pelayanan kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan baik yang bersifat
darurat/sementara maupun fasilitas kesehatan yang sudah ada, antara lain :
1. Pos Kesehatan di lokasi bencana dan lokasi pengungsian
2. Puskesmas Pembantu (Pustu)
3. Pos Bersalin Desa (Polindes)
4. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
5. Puskesmas
6. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
7. Rumah Sakit Lapangan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 55
Mobilisasi tenaga kesehatan, obat, alat kesehatan dan rumah sakit lapangan telah dilakukan
oleh Kementerian Kesehatan melalui unit-unit lintas program terkait maupun UPT yang ada
di daerah, PPK Regional dan Sub Regional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota serta
unit lintas sektor TNI, POLRI, dan Rumah Sakit Swasta.
Gambar Pos Kesehatan di Lokasi Pengungsian sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Korban
Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 56
Gambar Pelayanan Kesehatan rawat Jalan di Pos Kesehatan
yang didirikan di lokasi pengungsian
Gambar Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di RSUD Kabanjahe Bagi Korban Erupsi Gunung Api
Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 57
6.2.3. Upaya Pelayanan Gizi
Upaya yang dilakukan pada pra bencana yaitu membentuk tim antisipasi kegiatan gizi dalam
penanggulangan bencana berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Bina Gizi, dengan
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
Mengkoordinasikan pendistribusian bantuan bahan makanan
Menganalisis kebutuhan gizi dan faktor penyulit berdasarkan hasil Rapid Health
Assesment (RHA)
Menghitung kebutuhan gizi pengungsi
Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan penyelenggaraan makanan di dapur
umum berkoordinasi dengan Kementerian Sosial
Pengumpulan data antropometri
Mengkoordinasikan pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi
Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) di
lokasi bencana
Melaksanakan penanganan gizi pada situasi bencana dibawah koordinasi Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 58
Upaya pelayanan gizi sangat penting dilakukan pada masa tanggap darurat krisis kesehatan,
terutama di lokasi pengungsian. Upaya pelayanan gizi yang dilakukan pada masa tanggap
darurat krisis kesehatan antara lain :
a. Melakukan Screening Masalah Gizi
Screening masalah gizi pada bayi, balita dan ibu hamil pada saat darurat dilakukan
dengan menggunakan pita lila (pengukuran lingkar lengan atas). Setelah kondisi
stabil akan dilakukan screening dengan mengukur tinggi badan dan berat badan.
b. Melakukan Surveilans Gizi Darurat
Surveilans gizi darurat dengan melakukan registrasi pengungsi, pengumpulan data
dasar gizi dan screening masalah gizi.
c. Konseling Menyusui
Konseling menyusui dilakukan di pengungsian dan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya yang ada di lokasi krisis kesehatan;
d. Pengawasan Distribusi Susu Formula
Pendistribusian dan pemanfaatan susu formula/PASI harus diawasi secara ketat oleh
petugas kesehatan, puskesmas dan dinas kesehatan setempat karena penyiapan dan
pemberian susu formula yang tidak benar dapat menimbulkan timbulnya wabah diare
di pengungsian yang dapat memperburuk status gizi anak.
Memfasilitasi penyediaan tenaga relawan pengawas distribusi susu formula di posko
pengungsi (mahasiswa jurusan gizi/kesehatan). Tenaga relawan mengawasi apakah
pemberian susu formula sudah sesuai aturan dan distribusi susu formula sudah sesuai
peruntukannya.
e. Memfasilitasi penyediaan tenaga relawan pengawas dan perancang susunan menu di
posko pengungsi (mahasiswa tingkat akhir jurusan gizi Poltekkes atau FKM). Tenaga
relawan bertugas membantu menyusun menu di posko pengungsi dari bahan-bahan
yang ada dan mengawasi pengolahan makanan di dapur umum.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 59
Kegiatan penanganan gizi pada masa tanggap darurat krisis kesehatan dilakukan
berkoordinasi dengan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) di pusat
maupun PPK Regional/Sub Regional melibatkan lintas program dan lintas sektor
termasuk LSM nasional maupun meliputi antara lain :
1. Perhitungan kebutuhan Ransum
2. Penyusunan menu 2.100 kkal, 50 g protein dan 40 gr lemak
3. Penyusunan menu untuk kelompok rentan
4. Pendampingan penyelenggaraan makanan sejak dari persiapan sampai
pendistribusian
5. Pengawasan logistik bantuan bahan makanan, termasuk bantuan susu
formula bayi
6. Pelaksanaan surveilans gizi untuk memantau keadaan gizi pengungsi
khususnya balita dan ibu hamil dan tindak lanjutnya
7. Konseling gizi khususnya konseling menyusui dan MP-ASI
8. Suplementasi gizi meliputi : pemberian MP-ASI biskuit, pemberian kapsul
vitamin A untuk balita dan tablet besi untuk ibu hamil.
Pada situasi tanggap darurat krisis kesehatan kelompok rentan (bayi dan anak, ibu hamil,
ibu menyusui, dan kelompok lanjut usia) perlu mendapat prioritas pemberian makanan.
Logistik gizi yang didistribusikan pada masa tanggap darurat krisis kesehatan antara lain
berupa MP ASI Biskuit dan Paket Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil (PMT Bumil),
sementara kebutuhan makanan untuk orang dewasa dan lanjut usia diharapkan dapat
diperoleh dari sumber lokal.
Kegiatan gizi yang telah dilakukan di lokasi bencana bertujuan mempertahankan dan
meningkatkan status gizi pengungsi khususnya kelompok rawan balita dan ibu hamil.
Kegiatannya yang biasanya dilakukan meliputi :
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 60
a. Pendistribusikan MP-ASI dan PMT bumil ke lokasi pengungsian.
b. Pemantauan bantuan bahan makanan dan dapur umum, termasuk pengawasan
susu formula.
Masih ditemukannya bantuan susu formula dalam beberapa gudang logistik di
lokasi bencana, dan segera mengkomunikasikan kepada penanggung jawab
gudang susu formula agar tidak diberikan pada bayi 0-6 bulan kecuali atas indikasi
medis dan diberikan oleh Tenaga Kesehatan
c. Dukungan Pemberian Makan Bayi dan Anak
Konseling menyusui
Peragaan Pengolahan MPASI darurat berbahan biskuit MP-ASI
d. Pemberian suplementasi gizi : Pemberian suplementasi gizi pada situasi bencana
tetap dilakukan.
Bayi 6-11 bulan diberikan kapsul vitamin A 100.000 SI (warna biru) dan kapsul
vitamin A 200.000 SI (warna merah) untuk anak 12-59 bulan
Ibu nifas diberikan 2 kapsul vitamin A selama masa nifas
Ibu hamil diberikan tablet tambah darah.
e. Pemeriksaan kesehatan dan pengukuran antropometri di lokasi pengungsian
Untuk memantau perkembangan status kesehatan dan gizi kelompok rawan
khususnya balita dan ibu hamil dilakukan penimbangan berat badan balita dan
pengukuran LiLA ibu hamil di lokasi pengungsian
Hasil pengukuran tersebut, dikonfirmasi dengan indeks antropometri lainnya
yaitu PB/U-TB/U dan BB/PB-BB/TB sehingga dapat lebih sensitif untuk
memantau perkembangan status gizi balita.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 61
1. Mobilisasi Bantuan Pelayanan Gizi Saat Tanggap Darurat selama tahun 2014
No Lokasi Jenis Kejadian Mobilisasi
SDM Kes Logistik Dukungan Operasional
1 Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur
Erupsi Gunung Kelud
Dit. Bina Gizi MP-ASI, PMT Bumil KEK
-
2 Kabupaten Karo, Sumatera Utara
Erupsi Gunung Sinabung
Dit. Bina Gizi MP-ASI, PMT Bumil KEK
Rp. 341.850.000 (WHO)
3 Kabupaten Banjarnegara
Bencana Longsor Dit. Bina Gizi MP-ASI, PMT Bumil KEK
-
4 Manado, Sulawesi Utara
Banjir Bandang Dit Bina Gizi MP-ASI dan PMT Bumil
-
2. Upaya Pelayanan Gizi Darurat selama tahun 2014
No Lokasi Jenis Kejadian Bencana
Pelayanan Gizi
1 Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur
Erupsi Gunung Kelud
a. Promosi pemberian ASI dan MP-ASI melalui kegiatan konseling menyusui oleh 26 konselor menyusui
b. Pengawasan pemberian susu formula pada bayi dan Balita
c. Pemberian MP-ASI dan PMT Bumil d. Pemberian suplementasi gizi
(Kapsul Vitamin A untuk Balita, Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil)
e. Pelatihan motivator ASI bagi kader di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kediri
f. Pengawasan penyelenggaraan makanan di dapur umum
g. Pemantauan pertumbuhan balita dan ibu hamil di Kranggan dan SIman
2 Kabupaten Karo, Sumatera Utara
Erupsi Gunung Sinabung
a. Pengumpulan data antropometri b. Distribusi MP-ASI dan PMT Bumil
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 62
c. Pemantauan bantuan bahan makanan dan dapur umum, termasuk pengawasan susu formula
d. Konseling menyusui e. Pemberian suplementasi gizi
3 Kabupaten Banjarnegara
Bencana Longsor a. Pengumpulan data antropometri b. Menghitung kebutuhan gizi
pengungsi (balita dan bumil) c. Distribusi MP-ASI dan PMT Bumil d. Pemantauan bantuan bahan
makanan dan dapur umum, termasuk pengawasan susu formula
4 Manado, Sulawesi Utara
Banjir Bandang a. Menghitung kebutuhan sasaran rawan (Balita dan Bumil) untuk kebutuhan MP-ASI dan PMT Bumil
b. Distribusi MP-ASI c. Pengawasan distribusi bantuan
susu formula
Gambar
Dukungan Logistik MP ASI
Oleh Direktorat Bina Gizi
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 63
Gambar
Pengukuran Lingkar Lengan Atas sebagai upaya Screening Status Gizi Pada Anak Korban Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 64
Gambar Dapur Umum di Lokasi Pengungsian yang merupakan tempat pengolahan makanan
untuk memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 65
6.2.4. Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
Upaya pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial di daerah bencana bertujuan untuk
memberikan bantuan bagi korban bencana atau penyintas yang memerlukan
penanganan khusus di bidang kesehatan jiwa untuk pemulihan dampak traumatik akibat
bencana dan peningkatan derajat kesehatan jiwa.
Dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan jiwa, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
di tingkat Pusat berkoordinasi dengan CMHN (Community Mental Health Nursing) dan
PPKK, sedangkan di tingkat Provinsi/Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa setempat.
Tabel Upaya pelayanan kesehatan jiwa saat tanggap darurat penanggulangan krisis kesehatan selama tahun 2014
NO LOKASI JENIS KEJADIAN
BENCANA
UPAYA KESEHATAN JIWA YANG
DILAKUKAN
1. Kabupaten Karo,
Provinsi Sumatera
Utara
Erupsi Gunung Sinabung 1. Koordinasi dengan dinas
kesehatan dalam penanganan
kesehatan jiwa bencana
2. Assesmen pengungsi pada
tiap tiap posko untuk
mengetahui jumlah
pengungsi yang mengalami
masalah kesehatan jiwa
3. Pengenalan masalah
kesehatan jiwa pada
pengungsi, meliputi :
Pertolongan pertama
kesehatan jiwa dan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 66
Manajemen stress
4. Memberikan latihan relaksasi
terhadap pengungsi
5. Melakukan Terapi Kelompok
6. Melakukan Kegiatan bermain
bagi Anak-Anak
7. Asuhan Keperawatan dan
Penyuluhan kesehatan
8. Membagikan Leaflet bencana
9. Melakukan pengobatan
psikiatri baik
mediakamentosa maupun
psikoterapi bagi yang
mengalami gangguan jiwa
pasca bencana
2 Provinsi DKI
Jakarta
Banjir 1. Koordinasi dengan dinas
kesehatan dalam penanganan
kesehatan jiwa bencana
2. Assesmen pengungsi pada
tiap tiap posko untuk
mengetahui jumlah
pengungsi yang mengalami
masalah kesehatan jiwa
3. Pengenalan masalah
kesehatan jiwa pada
pengungsi, meliputi :
Pertolongan pertama
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 67
kesehatan jiwa dan
Manajemen stress
4. Memberikan latihan relaksasi
terhadap pengungsi
5. Melakukan kegiatan bermain
bagi Anak-Anak
6. Melakukan pengobatan
psikiatri bagi yang mengalami
gangguan jiwa pasca bencana
3 Kabupaten Kediri,
Provinsi Jawa
Timur
Erupsi Gunung Kelud 1. Koordinasi dengan dinas
kesehatan dalam penanganan
kesehatan jiwa bencana
2. Assesmen pengungsi pada
tiap tiap posko untuk
mengetahui jumlah
pengungsi yang mengalami
masalah kesehatan jiwa
3. Pengenalan masalah
kesehatan jiwa pada
pengungsi, meliputi :
Pertolongan pertama
kesehatan jiwa dan
Manajemen stress
4. Memberikan latihan relaksasi
terhadap pengungsi
5. Melakukan Terapi Kelompok
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 68
orang dewasa dan lansia
6. Melakukan kegiatan bermain
bagi anak-anak
7. Asuhan Keperawatan dan
Penyuluhan kesehatan
8. Membagikan Leaflet bencana
9. Melakukan pengobatan
psikiatri baik dengan obat
maupun psikoterapi bagi
yang mengalami gangguan
jiwa
4 Kota Manado,
Provinsi Sulawesi
Utara
Banjir Bandang 1. Koordinasi dengan dinas
kesehatan dalam penanganan
kesehatan jiwa bencana
2. Assesmen pengungsi pada
tiap tiap posko untuk
mengetahui jumlah
pengungsi yang mengalami
masalah kesehatan jiwa
3. Pengenalan masalah
kesehatan jiwa pada
pengungsi, meliputi :
Pertolongan pertama
kesehatan jiwa dan
Manajemen stress
4. Memberikan latihan relaksasi
terhadap pengungsi
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 69
5. Melakukan kegiatan bermain
bagi Anak-Anak
6. Melakukan bakti sosial dan
pengobatan psikiatri bagi
yang mengalami gangguan
jiwa pasca bencana
5 Kab.
Banjarnegara,
Provinsi Jawa
Tengah
Tanah Longsor 1. Pelayanan oleh Tim Keswa
dan Psikososial dari RSJ.
Suroyo Magelang
2. Koordinasi dengan dinas
kesehatan dalam
penanganan kesehatan jiwa
bencana
3. Assesmen pengungsi pada
tiap tiap posko untuk
mengetahui jumlah
pengungsi yang mengalami
masalah kesehatan jiwa
4. Pengenalan masalah
kesehatan jiwa pada
pengungsi, meliputi :
Pertolongan pertama
kesehatan jiwa dan
Manajemen stress
5. Memberikan latihan relaksasi
terhadap pengungsi
6. Melakukan kegiatan bermain
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 70
bagi Anak-Anak
7. Melakukan bakti sosial dan
pengobatan psikiatri bagi
yang mengalami gangguan
jiwa pasca bencana
Gambar Pelayanan Konseling Kesehatan Jiwa
Bagi Penyintas Kejadian Bencana
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 71
Gambar Kunjungan pasien jiwa ke unit pelayanan kesehatan jiwa bergerak
Gambar Kegiatan Manajemen Stress oleh Tim Pelayanan Kesehatan Jiwa
Pasca Bencana di Blitar
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 72
Gambar Penyuluhan Keswa & deteksi dini di sekolah (TK/Paud) oleh
Tim Pelayanan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana di Blitar
Gambar Penyuluhan Keswa & deteksi dini di sekolah (SMP) oleh Tim Pelayanan Kesehatan Jiwa Pasca Bencana di Blitar
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 73
6.2.5. Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL)
Kegiatan bidang PP dan PL dalam penanggulangan krisis kesehatan meliputi :
1. Pelaksanaan RHA dan Need assessment
2. Surveilans Epidemilogi
3. Pengendalian penyakit melalui tatalaksana kasus
4. Penyehatan lingkungan melalui sanitasi darurat
5. Pengendalian vektor penyakit di lokasi pengungsian
6. Pelaksanaan imunisasi terbatas bila diperlukan
7. Mobilisasi sumber daya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan diatas
Direktorat Jenderal PP dan PL memobilisasi logistik untuk keperluan sanitasi lingkungan
dan penyediaan air bersih pada situasi darurat. Unit yang melakukan mobilisasi logistik
sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih di Direktorat Jenderal PP DAN PL adalah
Direktorat Penyehatan Lingkungan dan Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan
Kesehatan Matra.
Mobilisasi logistik dilakukan baik pada beberapa tahap, yaitu :
1. Tahap pra krisis kesehatan untuk keperluan bufferstock di Dinas Kesehatan Provinsi
dan PPK Regional
2. Tahap tanggap darurat krisis kesehatan untuk keperluan penanggulangan krisis
kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian
krisis kesehatan untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi-lokasi pengungsian
3. Tahap pasca krisis kesehatan untuk pemulihan sarana sanitasi lingkungan lokasi-lokasi
yang terkena kejadian krisis kesehatan
Jenis logistik PP dan PL yang disitribusikan antara lain berupa repellent lalat, repellent
nyamuk, kaporit, insektisida lalat, polybag sampah, masker, mesin fogging, mist blower,
sarung tangan, jerigen air bersih, penyemprot lalat dan nyamuk, air rahmat, penjernih air
cepat (PAC), aquatab, lysol, sepatu boot, jamban darurat, personal kit, family hygiene kit,
emergency kit dan Pakaian Alat Pelindung Diri (APD).
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 74
Tabel Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pada Saat Tanggap Darurat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014
No. Jenis Kejadian Bencana
Lokasi Kegiatan PP DAN PL Unit yang
terlibat
1 Erupsi Gunung
Sangeang Api
Kab. Bima,
Prov. NTB
1. Berkoordinasi dengan PPKK dan Dinkes Kab. Bima dalam menyiapkan tim asistensi lapangan dan melakukan penilaian cepat kesehatan (RHA)
Dinkes Kab.
Bima
2. Menurunkan Tim penanggulangan pasca erupsi gunung Sangeang bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
BBTKL-PP
Surabaya KKP
Kelas II
Mataram
Dinkes Kab.
Bima
3. Melakukan kunjungan ke lokasi meliputi kecamatan Wera (2 desa), Ambalawi (1 desa), Sape (1 desa) dan Wawo (1 desa)
BBTKL-PP
Surabaya KKP
Kls II
Mataram
Dinkes Kab.
Bima
4. Surveilans penyakit / SKD KLB pasca erupsi G. Sangeang.
5. Upaya peningkatan kualitas lingkungan pada wilayah yg terpapar debu erupsi
Dinkes Kab.
Bima
6. Mengirim logistik PP dan PL berupa: a. Masker : 30.000 buah b. Family higiene kit : 50
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 75
set c. Emergency kit : 4 set d. Polybag sampah: 400 lembar e. Rompi + topi : 10 set f. Buku Juknis Bencana: 2 buah
7. Melakukan Pemeriksaan kualitas udara udara ambient di 5 titik, yaitu :
8. Hasil pemeriksaan parameter Debu PM 10 mendapatkan 2 lokasi melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (> 150 µg/Nm3) yaitu Depan Pos Kesehatan Puskesmas Wera/Pustu Desa Sangeang, Kecamatan Wera (530 µg/Nm3).
2 Erupsi Gunung
Sinabung
Kab. Karo,
Prov. Sumut
Memberikan dukungan logistik berupa :
Polybag sampah 1.600 lembar
Lem lalat 1 Dus
Alat penyaring air minum 20 buah
RDT test DBD 2 box
media KIE DBD, Diare
NSPK Kesehatan Matra
Insektisida lalat 20 liter
5 dus lem lalat
5 liter insektisida lalat
Ditjen PP dan
PL dan BTKL-
PP Medan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 76
Pelaksanaan imunisasi campak dan pengambilan sampel darah.
Pemberian polybag, lem lalat, kaporit, dan abate di 25 lokasi pengungsian.
Pelaksanaan pembasmian lalat dengan alat mist blower di posko pengungsian.
Pengambilan sampel dan uji kualitas air di posko pengungsian.
3 Erupsi Gunung Kelud Kab. Kediri
Kab. Malang
Kab. Blitar
Kota Malang
Kota
Surabaya
Provinsi Jawa
Timur
Memobilisasi tim untuk melakukan penilaian cepat kesehatan (RHA)
Ditjen PP &
PL, Dinkes
Kab. Kediri,
Dinkes Kab.
Malang
BBTKL-PP
Surabaya
KKP Kls I
Surabaya
KKP Kls II
Probolinggo
Melakukan surveilans penyakit pasca erupsi
Melakukan pengawasan lingkungan dan sanitasi di lokasi pengungsian
Mendistribusikan bantuan logistik berupa masker, hygiene kit, emergency kit, pembalut wanita, kaporit dan obat-obatan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 77
Pemberian Imunisasi campak
Pemeriksaan kualitas udara ambient di Kota Surabaya, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Blitar
Pengawasan kualitas makanan dan minuman di lokasi pengungsian
Pemeriksaan kualitas air di lokasi pengungsian
4 Banjir Bandang Kota Manado,
Provinsi
Sulawesi
Utara
Memobilisasi tim untuk melakukan penilaian cepat kesehatan (RHA)
PPKK, Dinkes
Prov. Sulut,
Dinkes Kota
Manado
Mendistribusikan bantuan logistik berupa kantong sampah, masker, hygiene kit, pembalut wanita, kaporit dan obat-obatan
Percepatan pembersihan sampah dan lumpur serta genangan-genangan air lainnya untuk mengurangi bahkan menghilangkan bau busuk dan potensial berkembangnya bakteri dan kuman yang menyebabkan tingginya kasus ISPA, Dermatitis dan Vulnus .
Pelaksanaan KIE pada masyarakat tentang PHBS
5 Kabut Asap Provinsi Riau Meningkatkan
kewaspadaan terhadap
ancaman penyakit yang
mungkin terjadi akibat
kabut asap, yaitu :
ISPA (infeksi saluran
pernafasan akut)
PPKK, Ditjen
PP dan PL,
BBTKL- PP
Batam,
Dinkes
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 78
Pneumonia, asma
bronkiale, bronkitis,
dan infeksi saluran
nafas bawah lainnya
Iritasi mata
Iritasi kulit, infeksi,
dan alergi
Gangguan saluran
cerna
Perburukan dari
penyakit kronik yang
sudah lama dihadapi
Kab/Kota,
Dinkes Prov.
Riau
Mengintensifkan sistem
surveilans penyakit akibat
kabut asap.
Melakukan pemeriksaan
sanitasi
Melakukan pemeriksaan
kualitas udara, kualitas air
dan makanan
Melakukan respon bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
Memberikan penyuluhan
dan edukasi kepada
masyarakat agar :
Menghindari keluar
rumah bila tidak
perlu sekali
Hindari berkendara
terutama dengan
sepeda motor
Bila terpaksa keluar
rumah gunakan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 79
masker dan
pelindung diri seperti
helm dan pakaian
yang tertutup
Segera berobat ke
sarana pelayanan
kesehatan terdekat
bila menderita batuk,
sesak nafas, iritasi
mata, dan iritasi kulit
Bila memiliki penyakit
kronik, pastikan obat
rutin yang biasa
dimakan harus selalu
dikonsumsi
Membiasakan cuci
tangan dengan sabun
terutama saat
sebelum makan,
sebelum mengolah
makanan, dan
setelah BAB
Menjaga kebersihan
diri dan lingkungan
Mendistribusikan logistik masker, polybag, paket obat, trauma kit
6 Banjir Provinsi DKI
Jakarta
Mengirimkan surat edaran tentang himbauan pengendalian penyakit ke Bidang PP DAN PL Propinsi DKI Jakarta
PPKK
Ditjen PP dan
PL
BBTKL-PP
Jakarta
Dinkes Prov.
DKI Jakarta
Memobilisasi Tim untuk melakukan RHA ke lokasi kejadian banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 80
Mendistribusikan logistik
PP dan PL berupa :
Larvasida (abate) , PAC ,
Polybag sampah, sepatu
boot,Repelent lalat
Masker non kain, Tablet
zink, Oralit, Desinfectan,
paket obat dasar,
Emergency kit, leaflet
banjir, lisol, hygiene kit
Melakukan pemeriksaan
kualitas makanan dan
minuman di lokasi
pengungsian
Mendistribusikan water
purifier
7 Banjir Kota Bekasi,
Prov. Jawa
Barat
Koordinasi dengan PPKK
Kemkes, Dinkes Prov.Jawa
Barat, jajaran Pemkot Kota
Bekasi, Dinkes Kota Bekasi.
Memobilisasi Tim untuk
melakukan RHA di lokasi
banjir
PPKK, Ditjen.
PP&PL,
BBTKL-PP
Jakarta,
Dinkes Kota
Bekasi Memberikan bantuan
dukungan logistik berupa :
a. PAC : 1250 sachet
b. Desinfectan lantai: 44
liter
c. Refellent lalat: 864
stik
d. Sepatu boot: 10
pasang
e. Oralit: 3610 sachet
f. Zink
8 Tanah Longsor Kab. Tim PP DAN PL (Matra, PPKK
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 81
Banjarnegara,
Prov. Jawa
Tengah
Surveilans dan Dit.PL)
bersama PPKK dan Dinkes
Kabupaten Banjarnegara
turun ke lokasi bencana
dan pengungsian
Ditjen PP&PL
Dinkes Kab.
Banjarnegara
Melakukan
disinfeksi/penyemprotan di
lokasi pemulasaran jenazah
(lokasi bencana) dan kamar
jenazah di Puskesmas
Karangkobar
Melakukan asistensi
penguatan surveilans
penyakit pada pengungsian
Memberikan penyuluhan PHBS pada pengungsi
Menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara untuk memberikan rekomendasi kepada Dinas PU dan PDAM untuk menyediakan sarana sanitasi dan menambah ketersedian air bersih.
Melakukan pengawasan tempat pengolahan makanan (TPM) di dapur umum dengan pengambilan sampel makanan dan air bersih
Mendistribusikan bantuan logistik berupa: 1. Polybag 1.200 lembar 2. PAC 500 sachet 3. Kaporit 40 kg 4. Insektisida lalat 20 liter 5. Repellent lalat 72 pcs
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 82
6. Kelambu 50 buah 7. Lysol 60 liter 8. Family hygiene kit 114 paket 9. Masker 200 buah 10. Sarung tangan karet 20 pasang 11. Sepatu boot 20 psg 12. Jamban darurat PeePoo 40 buah 13. Rompi petugas 20 pasang
9 Banjir Kab. Subang
Prov. Jawa
Barat
Koordinasi dengan BBTKL
PP Jakarta, Dinkes Provinsi
Jawa Barat, Subdit
Kesmatra, Direktorat PL,
dan Subdit Arbovirosis
dengan jajaran Pemkot
Subang, Dinas Kesehatan
Kab. Subang.
Ditjen PP dan
PL, BBTKL-PP
Jakarta
Dinkes Kab.
Subang
Pengambilan dan
pemeriksaan sampel air di
3 titik badan air serta
sampel makanan di posko
pengongsian di Posko Fly
Over (Kec, Pamanukan)
Direktorat Penyehatan
Lingkungan memberikan
bantuan logistic berupa:
PAC : 500 sachet PAC
Desinfektan lantai: 24
liter
Polybag: 500 lembar
10 Banjir Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat
Koordinasi dengan Dinkes
Provinsi Jawa Barat, Subdit
Kesmatra, Direktorat PL,
dan Subdit Arbovirosis
Ditjen PP&PL. BBTKL-PP Jakarta Dinkes Kab.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 83
dengan jajaran Pemkab
Indramayu, Dinas
Kesehatan Kab. Indramayu.
Indramayu
Direktorat Penyehatan
Lingkungan memberikan
bantuan logistic berupa:
PAC : 500 sachet PAC
Desinfectan lantai: 24
liter
Polybag: 500 lembar
6.2.6. Upaya Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin
sekalipun dalam situasi darurat bencana. Banyak usaha telah dilakukan untuk
mengatasinya, namun masih sedikit yang memberikan perhatian untuk kesehatan
reproduksi. Dalam situasi normalpun banyak permasalahan di bidang kesehatan
reproduksi dan kondisi ini akan menjadi lebih buruk dalam situasi darurat bencana.
Kebutuhan terhadap kesehatan reproduksi akan tetap ada dan kenyataannya justru
meningkat saat bencana.
Dalam kondisi darurat, tetap ada kebutuhan akan layanan kesehatan reproduksi: ibu
melahirkan, komplikasi kehamilan, layanan KB, dan lain sebagainya, kebutuhan akan
perlindungan saat menstruasi (pembalut dan hygiene kit) serta kebutuhan untuk
melakukan hubungan seksual dengan suami/istri.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 84
Permasalahan kesehatan reproduksi saat tanggap darurat krisis kesehatan antara lain :
• Ibu hamil tetap membutuhkan pelayanan Ante Natal Care (ANC)
• Ibu bersalin sewaktu-waktu dapat melakukan proses persalinan serta dapat
terjadi selama perpindahan populasi
• Ibu hamil,bersalin,nifas yang dapat sewaktu-waktu mengalami komplikasi
maternal
• Pasangan Usia Subur yang membutuhkan kontrasepsi (KTD)
• Perempuan/anak perempuan yang berisiko mengalami kekerasan seksual,
yang dapat meningkat selama ketidakstabilan sosial
• Setiap individu yang berisiko tertular IMS/HIV pada pelayanan yang tidak
sesuai standar dan adanya risiko penularan meningkat pada populasi padat
Pada masa tanggap darurat krisis kesehatan upaya kesehatan reproduksi yang
dilakukan berupa :
• penerapan pelayanan kesehatan reproduksi melalui Paket Pelayanan Awal
Minimal (PPAM) Kesehatan Reproduksi situasi darurat.
• Mobilisasi tim siaga kesehatan reproduksi untuk melakukan penilaian awal
secara cepat.
Tabel
Mobilisasi Saat Tanggap Darurat Krisis Kesehatan Tahun 2014
No Nama Barang Jumlah Jenis Bencana
1 Kit Hygiene 1.500 Kit Banjir Provinsi DKI Jakarta
100 Kit Erupsi Gunung Sinabung
2 Kit Ibu Hamil 100 Kit Banjir Provinsi DKI Jakarta
25 Kit Erupsi Gunung Sinabung
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 85
3 Kit Ibu Bersalin 100 Kit Banjir Provinsi DKI Jakarta
25 Kit Erupsi Gunung Sinabung
4 Kit Bayi 100 Kit Banjir Provinsi DKI Jakarta
25 Kit Erupsi Gunung Sinabung
6.2.7. Upaya Penyediaan Dan Distribusi Obat Serta Perbekalan Kesehatan
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan mendukung penyediaan
logistik obat dan perbekalan kesehatan untuk mendukung upaya penanggulangan krisis
kesehatan.
Upaya penyediaan dan distribusi obat dilakukan dengan perencanaan dan penyediaan
buffer stok obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi Pusat dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi serta mengalokasikan anggaran pengadaan obat
KLB / emergency.
Apabila Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang terkena kejadian krisis kesehatan
mengalami kekurangan obat dan perbekalan kesehatan dapat meminta melalui Dinas
Kesehatan Provinsi, PPKK maupun langsung ke Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan.
Distribusi/pengiriman obat bantuan dapat secara langsung, melalui PPKK/Instansi lain,
atau pihak lain (ormas, LSM, dll)
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan juga telah
mendukung penyediaan SDM Kefarmasian (Apoteker/Asisten Apoteker) ke lokasi
kejadian krisis kesehatan untuk membantu Dinas Kesehatan setempat dalam
pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 86
Tabel Distribusi Bantuan Obat dan Perbekaan Kesehatan untuk
Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2014
NO. TANGGAL LOKASI / TUJUAN JENIS KEJADIAN
JUMLAH KOLI
JUMLAH RUPIAH
1 14 Jan 2014 PPKK Erupsi Gn.
Sinabung 10 15.571.900,00
2 16 Jan 2014 PPKK untuk
Manado Banjir 11 17.292.352,00
3 27 Jan 2014 Dinkes Prov.
Sulawesi Utara Banjir 9 8.261.588,00
4 28 Jan 2014 RSU Kabanjahe Erupsi Gn.
Sinabung 22 10.502.904,80
5 28 Jan 2014 Dinkes Kab.
Karawang Banjir 20 32.424.240,00
6 30 Jan 2014 Dinkes Kab. Subang Banjir 20 11.862.125,00
7 13 Feb 2014 RSU Kabanjahe
(melalui PPKK)
Erupsi Gn.
Sinabung 13 3.310.340,00
8 13 Feb 2014 Dinkes Kab. Pati
(melalui PPKK ) Banjir 8 2.560.180,00
9 15 Feb 2014 Dinkes Prov. Jawa
Timur
Erupsi Gn.
Kelud 274 342.020.250,00
10 2 Mar 2014 Dinkes Prov. Riau
(melalui PPKK)
Kebakaran
Hutan 15 16.845.000,00
11 5 Mar 2014 Dinkes
DI.Yogyakarta
Erupsi
Merapi 4
7.187.200,00
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 87
12 29 Sep 2014 Dinkes Prov.
Sumatera Selatan
Kebakaran
Hutan 22 19.994.200,00
TOTAL 428 487.832.279,80
6.2.8. Upaya Promosi Kesehatan
Upaya promosi kesehatan dilakukan pada kejadian krisis kesehatan yang mengakibatkan
terjadinya pengungsian. Upaya yang dilakukan berupa penyuluhan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat pada keadaan kedaruratan di lokasi pengungsian yang bertujuan agar para
pengungsi selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lokasi pengungsian
mereka.
Upaya promosi kesehatan ini dilakukan dengan bantuan media-media seperti video,
poster, booklet,leaflet dan permainan bagi para pengungsi.
Tabel
Upaya Promosi Kesehatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat
penanggulangan krisis kesehatan Tahun 2014
No Lokasi Jenis Kejadian
Mobilisasi
SDM Kes Logistik Dukungan
operasional
1 DKI Jakarta Banjir 5 Petugas
Promkes
- Media2
Kesehatan
(poster,
leaflet,
booklet,
poster,
komik,
permainan
ular
Dukungan
assistensi
penyuluhan
kesehatan di
pengungsian
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 88
No Lokasi Jenis Kejadian
Mobilisasi
SDM Kes Logistik Dukungan
operasional
tangga)
Upaya promosi kesehatan yang dilakukan saat tanggap darurat kejadian krisis kesehatan
tahun 2014 :
No Lokasi Jenis Kejadian
Bencana
Upaya Promosi Kesehatan
1 DKI Jakarta Banjir - Penyuluhan kelompok
- Penyuluhan Massa
- Permainan dengan anak2
degan ular tangga
- Nonton film kesehatan
bersama
- Konseling
- Penyebarluasan media cetak
(leaflet dan komik anak2)
2 Sinabung, Sumut Gunung meletus
3 Banjarnegara, Jateng Longsor
6.3. UPAYA PASCA KRISIS KESEHATAN
Upaya yang dilakukan pasca krisis kesehatan terdiri dari dua kegiatan yaitu :
1. Rehabilitasi
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca krisis kesehatan dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Tahun 2013
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 89
dilakukan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait untuk
melakukan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana.
2. Rekonstruksi
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan
pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat
dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial
dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat
dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Sesuai
dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemulihan adalah
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup
yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan
sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
Upaya pelayanan pasca krisis dilaksanakan oleh unit utama sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.
6.3.1. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Dari kejadian krisis kesehatan sepanjang tahun 2014, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
melakukan penilaian kerusakan dan kerugian bidang kesehatan pasca bencana banjir
bandang Kota Manado Prov. Sulawesi Utara dan Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo Prov
Sumatera Utara
N
o
Lokasi Jenis
Kejadian
Bencana
Kegiatan PPKK Keterangan
1 Kota
Manad
o
Banjir
Bandang
a. Melakukan penilaian kerusakan
dan kerugian bidang kesehatan
pasca banjir bandang
Nilai total kerusakan dan
kerugian Rp 29.259.479.468
b. Melakukan rakor untuk menyusun
rencana aksi rehabilitasi dan
Kegiatan dilakukan melalui
sejumlah rapat koordinasi
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 90
rekonstruksi yang dikoordinasikan oleh
BNPB serta rapat
koordinasi internal sektor
kesehatan yang
dikoordinasikan oleh PPKK.
Total kebutuhan pasca
bencana Kota Manado yaitu
Rp 29.258.472.160,- dengan
rincian Rp 22,94 M
merupakan permintaan
Dinkes Kota Manado dan
Rp 6.318.472.160 ,-
merupakan permintaan
Poltekkes Manado.
c. Melakukan bimbingan teknis ke
Dinkes Kota Manado dan Dinkes
Provinsi Sulut untuk perencanaan
pemenuhan kebutuhan.
Bimbingan teknis dilakukan
PPKK bekerja sama dengan
Biro Perencanaan, BUKD
dan Dit. Bina Pelayanan
Penunjang Medik dan
Sarana Kesehatan.
d. Melakukan rakor dengan LP untuk
pemenuhannya
PPKK berkoordinasi dengan
Ditjen BUK, PP DAN PL dan
Roren
e. Mengirimkan bantuan pinjam
pakai 3 unit cold chain, 1 freezer
dan 6 unit fogas
Barang-barang pinjam pakai
dimobilisasi dari PPK
Regional DKI Jakarta, Sulut
dan Sulsel. Barang
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 91
tersebut dipinjamkan
karena belum ada alokasi
dana untuk pemenuhannya.
f. Melakukan pemantauan
implementasi dari kesepakatan
oleh LP di Kemenkes
Ditjen BUK pada tahun 2014
telah mengalokasi dana TP
ke Dinkes Kota Manado
sebesar Rp 500 juta untuk
pengadaan alkes dasar.
Pada tahun 2015 Ditjen BUK
telah mengalokasikan DAK
untuk Kota Manado untuk
yankes dasar sebesar Rp
4.400.690.000 dan
pelayanan kefarmasian
sebesar Rp. 994.330.000,-
2 Kab.
Karo
Erupsi
Gunung
Sinabung
a. Melakukan penilaian kerusakan
dan kerugian bidang kesehatan
pasca erupsi
Nilai total kerusakan dan
kerugian Rp 22.779.274.880
b. Melakukan bimbingan teknis ke
Dinkes Kab. Karo dan Dinkes
Provinsi Sumut untuk
penghitungan kebutuhan serta
perencanaan pemenuhan
kebutuhan.
Kegiatan dilakukan pada
saat penilaian kerusakan
serta pada saat rapat
koordinasi dengan daerah
di Kota Denpasar pada
tanggal 27 November 2014
bersama-sama LP dari Dit.
Oblik Perbekkes, Dit.
BUKR, Dit. Gizi dan Dit.
Keswa.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 92
Melakukan koordinasi LP dan LS
untuk menyusun rencana aksi
rehabilitasi dan rekonstruksi di
Kab. Karo
Disepakati bahwa
kebutuhan rehabilitasi dan
rekonstruksi saat ini
difokuskan pada upaya
relokasi 7 desa ke Desa
Siosar Kec. Merek.
Dibutuhkan pembangunan
7 Pustu beserta sarana
prasarananya sebesar Rp
2.489.900.000,- Daerah
akan mengusulkan untuk
dukungan pembangunan
Pustu 7 unit dengan
bersurat dari Kepada
Daerah kepada menteri
Kesehatan
Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian bidang kesehatan pasca banjir bandang Kota
Manado dilakukan pada tanggal 29 Januari s.d. 2 Februari 2014, dikoordinir oleh BNPB.
Untuk penilaian sektor kesehatan PPKK bekerja sama dengan Dit. Bina Pelayanan
Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan serta Dinkes Provinsi dan Dinkes Kota Manado.
Hasil penilaian total kerusakan dan kerugian setelah dikoreksi oleh BNPB dan
mendapatkan masukan dari Poltekkes Manado yaitu sebagai berikut :
No Uraian Jumlah Nilai (Rp)
Kerusakan Kerugian Total
A Bangunan 4 16.258.588.050 1.870.020.810 18.128.608.860
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 93
Puskesmas beserta
obat-obatan, alkes
dan sarana prasarana
B Bangunan Pustu
beserta obat-obatan,
alkes dan sarana
prasarana
5 3.017.437.500 303.500.000 3.320.937.500
C Bangunan Klinik/Balai
Pengobatan beserta
obat-obatan, alkes
dan sarana prasarana
3 982.190.250 97.075.398 1.079.265.648
D Bangunan Rumah
Dinas dan
peralatannya
3 225.564.800 37.100.000 262.664.800
E Bangunan Gudang
Vaksin beserta obat-
obatan dan sarana
prasarana
1 142.455.500 7.075.000 149.530.500
F Bangunan Poltekkes
Manado dan sarana
prasarananya
1 6.318.472.160 n.a. 6.318.472.160
Jumlah Total 26.944.708.260 2.314.771.208 29.259.479.468
Sejumlah rapat koordinasi dilakukann untuk menyusun rencana aksi rehabilitasi dan
rekonstruksi yang dikoordinasikan oleh BNPB sedang rapat koordinasi internal sektor
kesehatan dikoordinasikan oleh PPKK. Total kebutuhan pasca bencana Kota Manado
yaitu Rp 29.258.472.160,- dengan rincian Rp 22,94 M merupakan permintaan Dinkes Kota
Manado dan Rp 6.318.472.160 ,-merupakan permintaan Poltekkes Manado.
Menindaklanjuti rapat koordinasi, dilakukan bimbingan teknis oleh PPKK, bekerjasama
dengan Biro Perencanaan, BUKD dan Dit. Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana
Kesehatan, dengan hasil sebagai berikut :
a. Permintaan bantuan ke Kementerian Kesehatan dengan dana APBN sebesar Rp
12.971.208.716,- dengan rincian :
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 94
- Rp 6.652.736.556,- untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan di 3
Puskesmas, 10 Pustu, 3 klinik dan gudang vaksin beserta cold chain, freezer
dan alat fogging.
- Rp 6.318.472.160 ,- untuk Poltekkes Manado telah diajukan pada Badan
PPSDM
b. Sisanya yaitu sekitar Rp 16 M ditangani oleh Pemerintah Daerah dengan dana APBD
Sedang untuk kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian pasca erupsi Gunung Sinabung
dilakukan pada tanggal 21-25 April 2014 oleh PPKK bekerja sama dengan Dit. Bina
Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan, Dinkes Prov. Sumut, Dinkes Kota Karo dan Dinas
PU Kab. Karo dengan pembiayaan dari WHO. Hasil Penilaian kerusakan dan kerugian
setelah dikoreksi BNPB sebagai berikut :
No Uraian Jumlah Nilai (Rp)
Kerusakan Kerugian Total
A Bangunan Puskesmas
beserta obat-obatan,
alkes dan sarana
prasarana
3 852.294.000 11.379.690.000 12.231.984.000
B Bangunan Pustu beserta
obat-obatan, alkes dan
sarana prasarana
27 3.225.605.880 6.711.090.000 9.936.695.880
C Bangunan Pos Kesehatan
Desa beserta alkes dan
sarana prasarana
2 68.800.000 84.420.000 153.220.000
Jumlah Total 4.307.074.880 18.472.200.000 22.779.274.880
Permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan upaya penanggulangan krisis kesehatan
pada tahap pasca bencana
- Sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan masih belum memadai hal ini
dikarenakan Peraturan/kebijakan/pedoman sektor kesehatan mengenai manajemen
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 95
maupun teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan masih
minim.
- Masih sangat langkanya SDM kesehatan yang memiliki pengetahuan dan skill
mengenai manajemen dan teknis perencanaan maupun pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi bidang kesehatan.
- Aktor-aktor pelaku kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan pasca
bencana masih berjalan sendiri-sendiri.
- Ketersediaan dana cadangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi belum memadai baik
di pusat maupun daerah.
Gambar
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Fasilitas Kesehatan Pasca Bencana
di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 96
Gambar
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Fasilitas Pasca Bencana
di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
6.3.2. Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
a. Upaya Surveilans Epidemiologi
Aktivasi lanjutan surveilans epidemiologi pasca bencana yang dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan setempat
b. Upaya Penyehatan Lingkungan
Upaya Pasca Krisis Yang dilakukan Oleh Dit. Penyehatan Lingkungan :
- Pemenuhan kebutuhan logistik pasca kedaruratan
- Pemantauan kualitas lingkungan baik udara maupun kualitas air
- Pemeriksaan laboratorium lingkungan
- Melakukan desifeksi pada daerah fakto risiko lingkungan
- Pembinaan kepada petugas kesehatan di daerah bidang sanitarian
tentang kedaruratan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 97
- Pengawasan dan penyediaan sarana pembuangan sampah dan kotoran
- Pengawasan dan pengendalian vektor di tempat penampungan
pengungsi yang perlu mendapat perhatian adalah lalat, tikus dan
nyamuk.
- Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman pengungsi
- Pengawasan Sanitasi di tempat penampungan pengungsi.
- Pemberdayaan Masyarakat pengungsi dalam penyediaan fasilitas yang
diperlukan oleh mereka sendiri beserta keluarganya dengan cara
melibatkan dalam setiap kegiatan penyehatan lingkungan darurat yang
dibangun atau dilaksanakan di tempat penampungan pengungsi.
- Penyuluhan Kesehatan diarahkan untuk mewujudkan perilaku hidup
bersih dan sehat agar pengungsi terhindar dari penularan penyakit baik
melalui air, tangan, serangga maupun tanah.
- Perbaikan lingkungan permukiman khususnya di perumahan dengan
melakukan disinfeksi lantai
6.3.3. Upaya Kesehatan Jiwa
Upaya Pasca Krisis Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
berupa pemulihan psikososial pada pasca bencana erupsi Gunung Sinabung dengan
melakukan dukungan psikologi awal pada pengungsi.
Pelayanan Kesehatan Jiwa Bergerak melalui Program Unit MMHS (Mobile Mental
Health Services). Aktivitas unit mobil kesehatan jiwa keliling melakukan kegiatan
penjangkauan (Outreach) yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Jiwa untuk
pemantauan masalah kesehatan jiwa pasca bencana.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 98
6.3.4. Upaya Kesehatan Reproduksi
Upaya Pasca Krisis Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Kesehatan Ibu berupa
upaya pemulihan kondisi kesehatan reproduksi, melalui:
• Melakukan penilaian untuk menilai kesiapan pelayanan kesehatan reproduksi
sesuai kondisi normal.
• Perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif terpadu.
• Pelaksanaan upaya pemulihan kesehatan reproduksi melalui operasionalisasi
dari perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif terpadu.
6.3.5. Upaya Pelayanan Gizi
Upaya pelayanan gizi pasca kejadian krisis kesehatan berupa kegiatan pembinaan
gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh secara
terintegrasi dengan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (public health
response) untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi dan kesehatan
pengungsi.
Pada tahun 2014 Direktorat Bina Gizi melakukan upaya pasca krisis kesehatan berupa
surveilans gizi khusus di daerah bencana yang pengungsinya tinggal cukup lama di
pengungsian seperti pada Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera
Utara. Surveilans yang dilakukan meliputi pengukuran antropometri Balita dan ibu
hamil, pemantauan pemberian ASI, kejadian diare pada anak serta pemantauan
asupan gizi (food recall sebelum dan saat terjadi bencana).
6.4. ANALISA UPAYA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
6.4.1. Analisa Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan secara umum
6.4.1.1. Upaya Pra Krisis Kesehatan
Permasalahan yang dijumpai dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan pada tahap
pra bencana/krisis kesehatan antara lain :
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 99
a. Masih ada beberapa Dinas Kesehatan yang belum mempunyai unit khusus yang
menangani Penanggulangan Krisis Kesehatan (penanggung jawab program masih
digabung dengan program lain)
b. Masih kurangnya kebijakan/pedoman/juklak/juknis tentang penanggulangan krisis
kesehatan sesuai dengan karakteristik dan faktor resiko daerah
c. Dalam menyusun perencanaan program, pengurangan resiko krisis
kesehatan/bencana belum menjadi pengarusutamaan perencanaan kegiatan.
(perencanaan program belum memikirkan tentang pengurangan rresiko bencana)
d. Dalam menyusun perencanaan program yang berhubungan dengan penanggulangan
krisis kesehatan belum dilakukan secara bersama (terintegrasi)
e. Sumber Daya Manusia di daerah yang terlatih manajeman bencana serta ketrampilan
teknis masih kurang
f. Sebagian besar daerah tidak mempunyai dana untuk penanggulangan krisis
kesehatan
g. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana bidang penanggulangan krisis kesehatan di
daerah masih kurang
Untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan tersebut di atas diperlukan upaya-upaya
antara lain berupa :
a. Tindakan advokasi oleh PPKK ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota agar
membentuk unit kerja khusus yang menangani penanggulangan krisis kesehatan,
menyusun pedoman/juknis/juklak terkait penanggulangan krisis kesehatan,
mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan krisis kesehatan serta asistensi
penyusunan perencanaan program.
b. PPKK memberikan dana dekon kepada Dinas Kesehatan Provinsi untuk peningkatan
kapasitas SDM/petugas penanggulangan krisis kesehatan di Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 100
c. PPKK mengadakan peningkatan kapasitas SDM/petugas penangulangan krisis
kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
6.4.1.2 Upaya Tanggap Darurat Krisis Kesehatan
Pertemuan Evaluasi dalam Upaya Tanggap Darurat dan Pemulihan Penanggulangan Krisis
Kesehatan tahun 2014, antara lain menemukan beberapa permasalahan dalam
penanggulangan krisis kesehatan yaitu :
belum semua daerah memiliki rencana kontijensi, sehingga ketika bencana terjadi
rencana operasi tidak bisa langsung diaktivasi.
penanganan bencana belum sepenuhnya menggunakan pendekatan klaster,
sehingga diperlukan pedoman penanganan bencana melalui pendekatan klaster
khususnya kluster kesehatan.
Untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan krisis kesehatan diperlukan penguatan
program-program pemberdayaan sumber daya lokal serta masyarakat yg bertujuan untuk
mewujudkan safe community. Hal ini dpt dilakukan melalui penguatan sistem
penanggulangan gawat darurat baik kebijakan/pedomannya, sistem informasi dan transport
serta kapasitas sdm dan klaster kesehatan termasuk advokasi pada pemerintah daerah.
Selain itu peningkatan kualitas monev melalui kerjasama dengan universitas- universitas
untuk melakukan penelitian-penelitian. Hal ini sejalan dengan penanggulangan bencana
yang menitik beratkan pada kegiatan pra bencana/pengurangan resiko bencana.
Belum adanya peraturan terkait pelaksanaan Sistem Penangganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT) baik untuk sehari-hari maupun saat bencana, padahal ini sangat penting dalam
penanggulangan krisis kesehatan,dengan penerapan SPGDT yang baik serta pelaksanaan
maka semakin banyak korban yang tertolong.
Untuk itu perlu dilakukan advokasi lintas program Kementerian Kesehatan, untuk
secepatnya melegalisasi peraturan menteri kesehatan terkait Sistem Penangganan Gawat
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 101
Darurat Terpadu (SPGDT) yang saat ini sedang tahap pembahasan draft final di Biro Hukum
dan Organisasi Kementerian Kesehatan.
Masih belum terkoordinasinya bantuan di bidangkesehatan sehingga pencatatan dan
pelaporan terkait bantuan kesehatan yang diberikan dan yang dibutuhkan belum terlalu
akurat.
Untuk itu perlu disosialisasikan kembali Permenkes No. 64 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Krisis Kesehatan, bahwa penanggung jawab penyelenggaran
penanggulangan krisis kesehatan adalah kepala dinas kesehatan wilayah setempat, sehingga
semua upaya penanggulangan krisis kesehatan dibawah kendali koordinasi kepala dinas
kesehatan.
Penerapan standar minimal yang belum optimal, untuk itu perlu dilakukan advokasi dan
sosialiasi untuk seluruh instansi/lembaga yang berperan dalam penanggulangan krisis
kesehatan khususnya dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota sebagai penanggung jawab
penyelenggaran penanggulangan krisis kesehatan adalah kepala dinas kesehatan
wilayahnya.
6.4.1.3. Upaya Pasca Krisis Kesehatan
Permasalahan yang masih dihadapi saat tahap pasca bencana adalah :
Sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan yang masih belum memadai,
hal ini dikarenakan peraturan/kebijakan/pedoman sektor kesehatan mengenai
manajemen maupun teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang
kesehatan masih minim.
Masih sangat langkanya sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memiliki
pengetahuan dan keahlian mengenai manajemen dan teknis perencanaan maupun
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bidang kesehatan.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 102
Aktor-aktor pelaku kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bidang
kesehatan masih berjalan sendiri-sendiri belum terkoordinasi dengan baik.
Ketersediaan dana cadangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi belum memadai baik
di pusat maupun daerah
Saran/Solusi untuk permasalahan :
6.4.2. Analisa Upaya Pelayanan Kesehatan
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi:
- Pelayanan gawat darurat sehari-hari pada umumnya belum terintegrasi secara
optimal pada sejumlah besar rumah sakit, dan belum didukung oleh sarana, fasilitas,
dan sumber daya manusia yang memadai.
- Belum adanya sistem yang terpadu dan seragam di seluruh provinsi terkait
penanganan kegawatdaruratan, oleh karena masih sulitnya koordinasi dan komitmen
lintas program dan lintas sektor.
- Kurangnya komitmen daerah dan dukungan penganggaran terkait sistem
penanganan kegawatdaruratan.
- Masih banyaknya panggilan false emergency yang masuk ke call center 119 Prov. DKI
sebagai pilot project sehingga dapat menghambat masuknya panggilan true
emrgency. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai
call center 119 yang dikhususkan untuk penanganan kegawatdaruratan serta
kurangnya kesadaran masyarakat agar menggunakan kode akses 119 hanya untuk hal
hal terkait kegawatdaruratan medis.
- Belum semua kasus kegawatdaruratan medis di semua jenis penyakit memiliki
alogaritme; saat ini baru ada 7 alogaritme dan sedang disusun alogaritme alogaritme
lain.
- Belum adanya pendidikan dokter spesialis emergency yang diakui di Indonesia.
Saran/Solusi untuk permasalahan :
6.4.3. Analisa Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 103
Permasalahan dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, antara
lain :
a. Subdit Kesehatan Matra PP dan PL belum mengalokasikan kegiatan peningkatan
kapasitas SDM dalam penanggulangan krisis karena keterbatasan anggaran.
b. Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana, baik untuk
operasional lapangan, peningkatan kapasitas petugas, pembangunan jejaring dan
manajemen bencana.
c. Kapasitas petugas dalam melakukan Rapid Health Assessment (RHA) dan
penanganan kegawat daruratan belum optimal
d. Koordinasi LP/LS/Dinkes Prov/Kab/Kota di lapangan belum optimal karena belum
semua Dinkes Prov/Kab/Kota memiliki unit/fungsi Kesehatan Matra dalam strukturnya
sehingga tidak ada penanggung jawab/pengelola program Kesehatan Matra di
beberapa Dinas Kesehatan
e. Koordinasi lintas program juga belum maksimal sehingga buffer stock di UPT maupun
dinas tidak terpantau oleh Koordinator bencana Ditjen. PP dan PL
f. Belum tersedianya peta wilayah kondisi matra secara lengkap
g. Untuk penyediaan buffer stock, sentra regional (B/BTKL) dan KKP diberi wewenang
untuk menyediakan, jika masih diperlukan didukung oleh Pusat, dan selama ini sudah
didukung oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan.
h. Sistem Pelaporan dan surveilans penyakit pada keadaan bencana belum berjalan
optimal
i. Keterbatasan sarana prasarana pendukung dan logistik P2 PL di Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota, seperti kendaraan operasional penanggulangan bencana,
alat penunjang kesehatan lingkungan di lapangan, alat pengolah data dan seragam.
Saran/Solusi untuk permasalahan :
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 104
a. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penanggulangan bencana seperti
alat pengolah data di lapangan (laptop), kendaraan operasional yang dapat
menjangkau lokasi bencana, seragam petugas.
b. Adanya penganggaran khusus dan proporsional untuk kegiatan operasional
penanggulangan bencana
c. Dilakukan peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan bencana bidang PP
dan PL
6.4.4. Analisa Upaya Kesehatan Reproduksi
Pelayanan kesehatan reproduksi pada saat bencana seringkali tidak tersedia karena tidak
dianggap sebagai prioritas. Hal ini disebabkan tingkat pemahaman yang masih kurang
dari para pemangku kepentingan maupun dari pengelola program terkait tentang
pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan. Hal tersebut
menyebabkan kurangnya dukungan untuk menganggarkan dana untuk kegiatan-
kegiatan terkait penanganan kesehatan reproduksi pada situasi bencana seperti
pembentukan tim kesehatan reproduksi, pendidikan dan pelatihan tentang PPAM
Kesehatan Reproduksi, sosialisasi tentang PPAM Kespro, dsb.
Adanya otonomi daerah juga menjadi persoalan lainnya dimana SDM yang telah dilatih
untuk PPAM kesehatan reproduksi di daerah banyak yang telah
dimutasi/dipindahtugaskan.
Pada saat tanggap darurat krisis kesehatan, intervensi global kesehatan reproduksi
dalam merespon bencana adalah melalui Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM)
Kesehatan Reproduksi. Penerapan PPAM kesehatan reproduksi banyak melibatkan lintas
sektor maupun lintas program terkait. Namun pada kenyataannya koordinasi antara
lintas sektor terkait tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut antara lain
disebabkan belum dipahaminya tugas dan fungsi masing-masing sektor maupun program
terkait dalam melaksanakan PPAM kesehatan reproduksi. Oleh sebab itu, keberadaan
tim kesehatan reproduksi diperlukan jauh sebelum terjadinya bencana, agar tim yang
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 105
terbentuk tersebut dapat menjadi koordinator kesehatan reproduksi yang diperlukan
sejak awal tanggap darurat krisis kesehatan. Disamping itu, agar pelayanan kesehatan
reproduksi dapat dilaksanakan di pengungsian sesuai dengan kebutuhan diperlukan
ketersediaan data dan informasi yang mendukung. Beberapa data sasaran kesehatan
reproduksi yang sulit diperoleh seperti jumlah Wanita Usia Subur, jumlah ibu hamil,
jumlah laki-laki aktif seksual. Data tersebut digunakan terutama dalam perhitungan
sasaran untuk kebutuhan kit kesehatan reproduksi, termasuk kebutuhan kit individual.
Saran/Solusi untuk permasalahan :
- Meningkatkan komitmen dari para stakeholder terkait dengan melakukan
sosialisasi/orientasi PPAM kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan secara
berkesinambungan
- Membangun mekanisme Koordinasi yang baik baik di tingkat pusat maupun daerah,
dalam upaya penyediaan data/informasi yang dibutuhkan umtuk mendukung
pelaksanaan pelayanan paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi pada
krisis kesehatan.
6.4.5. Analisa Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
Dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, Direktorat Kesehatan
Jiwa telah melakukan/menyusun beberapa program terkait pra, saat dan pasca bencana
seperti penyusunan NPSK, modul, kurikulum, pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan
jiwa ke lokasi kejadian bencana untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada
para penyintas. Dalam melaksanakan program tersebut, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa
bekerjasama dengan lintas program/lintas sektor terkait dan juga organisasi profesi dan
masyarakat.
Permasalahan kesehatan jiwa bagi korban bencana sering terlupakan ataupun tidak
dilakukan penanganan padahal dapat kesehatan jiwa berdampak pada kelangsungan
hidup masyarakat. Sebagai contoh, penyintas mengalami stress, depresi, trauma akibat
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 106
bencana bahkan tercatat ada penyintas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara yang bunuh diri karena mengalami depresi berat.
Permasalahan :
1. Dukungan pemulihan hanya sebatas pemenuhan masalah fisik, masih kurangnya
penanganan dukungan psikososial
2. Dukungan sumber dana untuk masalah psikososial masih kurang pada tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi
6.4.6. Analisa Upaya Pelayanan Gizi
Dampak akibat bencana secara fisik umumnya adalah rusaknya berbagai sarana dan
prasarana fisik seperti pemukiman, fasilitas pelayanan umum, sarana transportasi serta
fasilitas umum lainnya. Namun demikian, dampak yang lebih mendasar akibat bencana
adalah timbulnya permasalahan kesehatan dan gizi pada kelompok masyarakat korban
bencana akibat rusaknya sarana pelayanan kesehatan, terputusnya jalur distribusi
pangan, rusaknya saranan air bersih, dan sanitasi lingkungan yang buruk.
Masalah gizi yang biasanya timbul adalah kurang gizi pada bayi dan balita, bayi tidak
mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) karena terpisah dari ibunya sertasemakin memburuknya
status gizi kelompok masyarakat akibat menurunnya kualitas dan kuantitas konsumsi
makanan. Bantuan makanan yang sering terlambat, tidak berkesinambungan dan
terbatasnya ketersediaan pangan lokal dapat memperburuk kondisi yang ada.
Masalah lain yang seringkali muncul adalah bantuan pangan yang mendekati atau
melewati masa kadaluwarsa, tidak disertai label yang jelas, tidak ada keterangan halal,
dan melimpahnya bantuan susu formula dan botol susu. Masalah tersebut diperburuk
lagi dengan kurangnya pengetahuan dalam penyiapan makanan buatan lokal khususnya
untuk kelompok rawan seperti bayi dan balita.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 107
Bayi dan anak berumur di bawah dua tahun (baduta) merupakan kelompok yang paling
rentan dan memerlukan penanganan gizi khusus. Pemberian makanan yang tidak tepat
pada kelompok tersebut dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian, terlebih
pada situasi bencana. Risiko kematian lebih tinggi pada bayi dan anak yang menderita
kekurangan gizi terutama apabila sebelum bencana bayi dan anak juga menderita
kekurangan gizi mikro. Penelitian di pengungsian menunjukkan bahwa kematian anak
balita 2-3 kali lebih besar dibandingkan kematian pada semua kelompok umur. Kematian
terbesar terjadi pada kelompok umur 0-6 bulan (WHO-UNICEF, 2001). Oleh karena itu
penanganan gizi dalam situasi bencana menjadi bagian penting untuk menangani
pengungsi secara cepat dan tepat.
Permasalahan Upaya Pelayanan Gizi saat kejadian bencana antara lain :
A. Pra Bencana :
1. Pada beberapa daerah bencana masih kurang memadai jumlah konselor menyusui
dan konselor MP-ASI karena belum dilakukan pelatihan
2. Buffer stock MP-ASI dan PMT Bumil pada regional krisis kesehatan tidak cukup
tersedia jumlahnya sehingga daerah yang terkena bencana meminta bantuan
langsung ke pusat.
3. Tidak tersedia data sasaran dan status gizi balita dan ibu hamil pada daerah rawan
bencana (belum ada pemetaan masalah pangan dan gizi khusus dearah bencana).
B. Pada saat terjadinya bencana :
1. Dapur umum belum menyediakan Makanan Pendamping ASI lokal 6-24 bulan
(makanan Balita dicampur dengan makanan orang dewasa), makanan yang disajikan
tidak sesuai dengan kebutuhan dan asupan gizi pada setiap kelompok umur.
2. Banyak beredarnya bantuan susu formula untuk bayi 0-6 bulan
3. Jumlah konselor menyusui belum mencukupi untuk kegiatan konseling menyusui di
lokasi pengungsian
4. Belum ada tenaga konselor MP-ASI
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 108
5. Terbatasnya tim asuhan gizi (dokter, perawat dan ahli gizi) untuk perawatan anak gizi
buruk
6. Obat-obatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat umum, tidak ada
pelayanan khusus gizi dan ibu hamil
7. Keterbatasan antropometri kit (timbangan, alat ukur panjang/tinggi badan),
tensimeter dan stetoskop di seluruh lokasi pengungsian.
C. Pasca Bencana :
Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan pelayanan gizi lainnya di Posyandu dan fasilitas
kesehatan belum berjalan optimal karena ketidaksiapan petugas, masyarakat, dan sarana
dan prasarana untuk melaksanakan pelayanan gizi diluar lokasi pengungsian
Solusi untuk permasalahan pelayanan gizi saat kejadian bencana antara lain melakukan
upaya penanganan gizi dalam situasi bencana yang merupakan rangkaian kegiatan sejak
sebelum terjadinya bencana (pra bencana), pada situasi bencana yang meliputi tahap
tanggap darurat awal, tahap tanggap darurat lanjut dan pasca bencana.
Penanganan gizi pada pra bencana pada dasarnya adalah kegiatan antisipasi terjadinya
bencana dan mengurangi risiko dampak bencana. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain
sosialisasi dan pelatihan petugas seperti manajemen gizi bencana, penyusunan rencana
kontinjensi kegiatan gizi, konseling menyusui, konseling Makanan Pendamping Air Susu
Ibu (MP-ASI), pengumpulan data awal daerah rentan bencana, penyediaan bufferstock
MP-ASI, pembinaan teknis dan pendampingan kepada petugas terkait dengan
manajemen gizi bencana dan berbagai kegiatan terkait lainnya
Kegiatan penanganan gizi pada tahap tanggap darurat awal adalah kegiatan pemberian
makanan agar pengungsi tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya,
sementara penanganan kegiatan gizi pada tahap tanggap darurat lanjut adalah untuk
menanggulangi masalah gizi melalui intervensi sesuai masalah gizi yang ada.
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2013
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 109
Kegiatan penanganan gizi pasca bencana pada dasarnya adalah melaksanakan
pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveilans, untuk mengetahui kebutuhan
yang diperlukan (need assessment) dan melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai
tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh secara terintegrasi dengan
kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (public health response) untuk meningkatkan
dan mempertahankan status gizi dan kesehatan korban bencana.