pendahuluan - bappeda.sumselprov.go.id fileberobat gratis di sumsel sejak tahun 2008. dari hasil...
TRANSCRIPT
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 1
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun menyusun RKPD
sebagai acuan pembangunan daerah secara terencana dan
berkesinambungan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2013-2018 serta dokumen-dokumen perencanaan di tingkat
pusat. Berbagai sumber daya dimobilisasi untuk pembangunan tersebut,
dengan tetap berpegang kepada azas prioritas.Perencanaan dilaksanakan
secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, tepat waktu
penyelesaiannya dan menyeimbangkan asas button up dan top down.
Perencanaan tahun 2016 dibangun melalui proses antara lain: e-Planning,
Focus Group Discussion (FGD), Forum SKPD, Musrenbang dan lain-lain.
Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2014
menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator makro yang belum
memenuhi target, yaitu pertumbuhan ekonomi, penanggulangan
kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dari
target RPJMD sebesar 6,0%, baru tercapai 4,68% di tahun 2014. Namun
demikian Angka Gini Rasio masih relatif baik yaitu sebesar 0,38
dibandingkan angka Nasional sebesar 0,41. Sementara itu, angka
kemiskinan masih 13,62% sedangkan target RPJMD adalah 13,37 %.
Angka ini masih di atas angka nasional yang sudah di titik 10,96%. Kinerja
penurunan angka pengangguran sudah cukup baik, dimana capaian tahun
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 2
2014 sudah mendekati target RPJMD yaitu sebesar 4,96% (target 4,86)
dan dibawah angka nasional (5,70%).
Kondisi tersebut diatas antara lain dipengaruhi oleh kondisi
perekonomian Provinsi Sumatera Selatan yang sangat dipengaruhi kinerja
ekspor dimana masih didominasi oleh ekspor bahan mentah sumber daya
alam (bahan tambang, karet dan kelapa sawit). Turunnya harga
komoditas ekspor unggulan Sumatera Selatan ini sangat berpengaruh
pada pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini diperberat oleh pertumbuhan
ekonomi global yang masih belum stabil, dimana pemulihan ekonomi
global lebih lambat dari perkiraan awal dan berlangsung tidak merata.
Di sisi lain, pencapaian IPM Provinsi Sumatera Selatan terus naik
yaitu 74,36 pada tahun 2013, angka ini sudah diatas target RPJMD tahun
2013 yakni 73,99 dan sudah di atas capaian nasional sebesar 73,81. Hal
tersebut antara lain didukung oleh dampak Program Sekolah Gratis dan
Berobat Gratis di Sumsel sejak tahun 2008.
Dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2014 dan memperhatikan
kondisi tahun 2015 serta melihat perkembangan global maka, dapat
diidentifikasi beberapa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, diantaranya adalah peningkatan
infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah, pusat pertanian,
pertambangan, pusat perdagangan dan objek wisata; penanggulangan
kemiskinan; pembangunan industri hilir berbasis pertanian dan
pertambangan sebagai antisipasi ketergantungan terhadap fluktuasi harga
komoditas unggulan; pengelolaan lingkungan dan penanggulangan
bencana akibat cuaca yang ekstrim. Selain itu isu-isu yang terkait masalah
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 3
pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi
prioritas tahun 2016.
Hal tersebut menjadi tantangan Sumsel untuk dapat menyusun RKPD
tahun 2016 yang tajam dan efektif untuk mengatasi permasalahan,
memanfaatkan potensi dan menangkap peluang yang ada. Berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2016 berada pada tahap penguatan dan percepatan
dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur strategis.
Dalam penyusunan RKPD, Provinsi Sumatera Selatan juga
memperhatikan dan merespon permasalahan yang terjadi secara nasional.
Hasil evaluasi kinerja pembangunan nasional tahun 2014 menunjukkan
ada beberapa indikator yang belum tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan, angka harapan hidup dan angka kematian bayi.
Permasalahan Nasional tersebut tidak terlepas dari masalah global
yaitu masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 yang
hanya mencapai ± 3,3% (world bank). Merujuk berbagai permasalahan
nasional dan daerah maka, peningkatan/pemulihan pertumbuhan ekonomi
yang merata dan berkeadilan menjadi prioritas dengan menggerakan
sektor-sektor strategis serta terobosan-terobosan untuk menurunkan
angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dalam RPJMD
ditarget sebesar 6,25%. Pencapaian target ini didukung oleh mulai
dilaksanakannya pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Tanjung Api-Api, pengaruh rencana penyelenggaraan Asian Games
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 4
yang akan meningkatkan investasi serta berfungsinya sebagian irigasi
tersier di beberapa kabupaten/kota, yang akan meningkatkan produksi
pertanian. Selain itu diharapkan membaiknya harga komoditas dunia,
seperti batubara, minyak bumi, karet dan kelapa sawit, diharapkan dapat
mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. Skenario
pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, seperti
digambarkan pada tabel berikut :
Tabel. 1.1. Skenario pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertumbuhan Ekonomi % 6,36 6,75 5,47 4,68 6,13 6,25
ICOR (Incremental Capital Output Ratio) % 4,06 4,67 4,79 4,05 4,40 4,40
PDRB ADHK (Dengan Migas) Juta Rupiah 206.361.083,56 220.295.092,79 232.353.628,70 243.228.567,09 258.131.617,83 274.264.363,01
|ndeks Implisit % 1,10 1,15 1,21 1,27 1,35 1,43
Nilai Investasi dengan migas (ADHK) Juta Rupiah 50.133.328,58 65.071.823,13 57.760.387,01 44.043.500,47 65.543.617,15 70.951.813,30
IndikatorProyeksiCapaian
Satuan
Pendekatan pembangunan wilayah, yakni dengan memperhatikan
keunggulan dan/atau kekhasan tiap-tiap daerah, juga menjadi
pertimbangan utama dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun
2016. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa majunya daerah
kabupaten/kota secara agregat merupakan kemajuan Provinsi,
sebagaimana juga kemajuan daerah Provinsi secara agregat merupakan
kemajuan Nasional.
Selain itu, dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2016 juga
memperhatikan kondisi khusus yaitu dalam tahun 2015 berlangsung
Pilkada di 7 (tujuh) Kabupaten (Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, OKU
Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang
Ilir). Oleh karenanya tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan
RPJMD ketujuh Kabupaten tersebut, sehingga penyusunan RKPD tahun
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 5
2016 yang dimulai prosesnya pada tahun 2015 ini tentu juga
memperhatikan kesinambungan pembangunan pemerintahan yang baru di
kabupaten tersebut.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 6
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 137);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
1.3. Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya
Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa RKPD tidak dapat berdiri
sendiri, namun harus terintegrasi dan bersinergi dengan dokumen
perencanaan yang lain di daerah dan tingkat nasional. Hubungan RKPD
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 7
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dengan dokumen perencanaan
lainnya adalah sebagai berikut :
1. RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah
pembangunan Nasional. Mengacu kepada periodisasi pembangunan
jangka panjang Nasional, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Selatan. Sinkronisasi Misi RPJP Nasional dan RPJPD
Provinsi Sumatera Selatan seperti tergambar pada tabel berikut ini :
Tabel. 1.2. Sinkronisasi RPJPN dengan RPJPD Prov. Sumsel
RPJP NASIONAL RPJP DAERAH PROVINSI SUMSEL - Mewujudkan masyarakat berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah
Pancasila
- Mewujudkan kehidupan Masyarakat yang berkualitas
- Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
- Mewujudkan pemerataan pembangunan
dan berkeadilan
- Mewujudkan masyarakat demokratis
berlandaskan hukum
- Meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan
- Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
- Mewujudkan Indonesia asri dan lestari - Meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara
kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
- Menjadikan Sumatera Selatan sebagai
Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Regional
- Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional.
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 8
2. RTRWN dengan RTRWP
Keterkaitan dokumen perencanaan sebagai wujud sinkronisasi dan
sinergi dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera
Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan
pembangunan wilayah. Selain itu sinkronisasi dan sinergi antara dokumen
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang nasional
juga diarahkan (1) mewujudkan ruang wilayah provinsi Sumatera Selatan
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya
kesejahteraan masyarakat; (2) memberikan perlindungan fungsi ruang dan
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan
ruang; (3) meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya
manusia; (4) meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang
kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi; (5) mewujudkan
keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi; (6) mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat; serta (7) menjaga keseimbangan dan keserasian
perkembangan antarwilayah serta keserasian kegiatan antarsektor dan
antar SKPD; (8) mengurangi kesenjangan atau disparistas wilayah dengan
meningkatkan pertumbuhan ekomoni dan kesejahteraan masyarkat (9)
Meningkatkan Akses, pemerataan, kualitas pendidikan dan kesehatan
masyarakat; (10) Meningkatkan prasarana: jalan, energi listrik,
telekomunikasi dan Sarana: pengairan irigasi, perumahan dan
permukiman, dan sarana air bersih.
Dalam menyusun RKPD, selain berpedoman pada RTRWN dan
RTWP, juga memperhatikan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi:
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 9
Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW
provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta
sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah
antarprovinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi
lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu
kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan
atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam
pelaksanaan pembangunan daerah.
3. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 dan RPJM
Nasional 2015-2019
Pencapaian target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018
harus memperhatikan capaian yang telah ditetapkan DalamRPJM Nasional
2015-2019. Pencapaian target RPJMD secara langsung akan berpengaruh
terhadap pencapaian target RPJM Nasional, karena itu sinkronisasi kedua
dokumen ini menjadi penting untuk memastikan rencana pembangunan
daerah tetap dalam koridor dan sinergis dengan rencana pembangunan
Nasional, demikian sebaliknya arah kebijakan Nasional dapat memperkuat
rencana pembangunan di daerah. Secara umum Keterkaitan antara RPJMN
dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada keterkaitan misi
yang hendak dicapai, seperti digambarkan pada tabel berikut ini :
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 10
Tabel. 1.3. Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN
RPJMD PROV. SUMSEL 2013-2018 RPJMN 2015-2019
- Meningkatan Pertumbuhan Ekonomi - Mewujudkan keamanan nasional yang
mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
(Prioritas pada : pertanian, infrastruktur dan
energy, investasi dan pengembangan usaha)
- Meningkatkan Pengelolan Lingkungan yang
Lestari dan Penanggulan Bencana
(Prioritas pada : pengelolaan lingkungan dan
pengendalian bencana, pengembangan wilayah)
- Memantapkan Stabilitas Daerah - Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum. (Prioritas pada : tatakelola pemerintahan)
- Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan - Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
(Prioritas pada : pendidikan, kesehatan, sosbud;
penanggulan kemiskinan)
- Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara
maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
- Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif
dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Dokumen RKP merupakan masukan bagi penyusunan prioritas
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 terutama menyangkut tujuan
dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta
kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Keterkaitan RKPD Tahun 2016
dan RKP Tahun 2016 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat
dalam mendukung Trisakti dan Nawa Cita. Keterkaitan antara RKP dan
RKPD Provinsi Sumatera Selatan terlihat dari tabel berikut ini :
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 11
Tabel. 1.4. Sinkronisasi RKPD dengan RKP
RKPD 2016 RKP 2016 Tema : Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Strategis
Tema : Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk Meletakan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas
Prioritas Pembangunan : Nawa Cita :
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
dan Kamtibmas
- Melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman - Tata Kelola Pemerintahan
- Reformasi sistem dan penegakan
hokum
- Pengembangan Wilayah
- Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulanan Bencana
- Pembangunan Pertanian - Infrastruktur dan Energi
- Membangun Indonesia dari Pinggiran
Mewujudkan Kemandirian ekonomi
- Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
Budaya - Penanggulaan Kemiskinan
- Kualitas hidup manusia dan
masyarakat - Revolusi karakter bangsa
- Memperteguh Kebhinekaan dan - Memperkuat restorasi sosial
- Investasi dan Pengembangan Usaha - Meningkatkan Produktivitas rakyat dan
daya saing
5. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RKPD 2016
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang
tertuang dalam RKPD tahun 2016 telah mengakomodir RPJMD tahun
2013-2018, dan sekaligus juga tetap memperhatikan dan mempedomani
Kebijakan Daerah, Nasional maupun Internasional. Kebijakan Daerah,
meliputi:1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025; 2) Hasil evaluasi
pembangunan 2014-2015; serta 3) Asumsi capaian tahun 2015 yang
sedang berjalan pada saat disusunnya RKPD tahun 2016.
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 12
Tabel. 1.5. Sinkronisasi Arah Kebijakan Prov. Sumsel dengan RPJMD
No PRIORITAS RPJMD PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016 1 Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Kamtibmas
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibmas :
a. Reformasi Birokrasi
b. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah d. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah
2 Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya
Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya : a. Meningkatnya Mutu dan distribusi Sumber Daya
Manusia Pendidikan dan Kesehatan
b. Meningkatkan akses pendidikan c. Meningkatkan akses kesehatan
3 Penanggulangan
Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan : a. Efisiensi dan Efektifitas Program dan Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan
b. Pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat
4 Pembangunan Pertanian Pembangunan Pertanian :
a. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tukar Petani.
b. Ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi
5 Infrastruktur dan Energi Infrastruktur dan Energi :
a. Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, sumber air bersih, sanitasi lingkungan
b. Pembangunan jalur KA
c. Pembangunan Pelabuhan d. Pengembangan Bandara
e. Pembangunan infrastruktur pendukung KEK TAA f. Pembangunan pembangkit listrik
6 Investasi dan
Pengembangan Usaha
Investasi dan Pengembangan Usaha :
a. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah (hilirisasi) dan Pendapatan Industri Pengolah Hasil Pertanian
dan Pertambangan serta Pariwisata
b. Pengembangan UMKMK Terutama Dari Meningkatnya Akses Permodalan, Manajemen
Usaha, Teknologi Produksi, Informasi dan Pemasaran
c. Kerjasama riset unggulan dan optimalisasi pusat inovasi
7 Pengelolaan Lingkungan
dan Penanggulanan
Bencana
Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulanan Bencana :
a. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan b. Peningkatan daya dukung DAS dan pengelolaan
DAS Terpadu
c. Menurunkan emisi karbon
8 Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah :
a. Peningkatan kerjasama antar wilayah perbatasan b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan : KEK,
Pusat Pengembangan kerbau rawa, Agrotechno
Park, Science Techno Park Kebun Raya Sriwijaya, Palembang Metropolitan
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 13
6. RKPD dan dokumen RENJA SKPD
RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) SKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. Selanjutnya, RKPD Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD
(KUA) Tahun 2016 dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2016.
1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
adalah memberikan pedoman dan arahan pembangunan bagi seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dalam
mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. RKPD juga akan menjadi
dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun
2016, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2016 dan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 hingga
ke Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.
Kemudian dalam implementasinya RKPD tidak hanya akan didanai oleh
keuangan daerah, namun juga akan didukung program pembangunan
baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.
Tujuan disusunnya RKPD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai
berikut:
1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 14
Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan Tahun 2016 yang akan dibiayai dari APBD Provinsi, APBN dan
Kementerian/Lembaga;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016;
3. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
pembangunan baik antarSKPD, antara Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja
tahunan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan,
responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan
yang berkelanjutan;
6. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, swasta dan masyarakat.
1.5 Sistematika RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan
sistematika sebagai berikut :
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 15
I. PENDAHULUAN
Bab ini memuat tentang: (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum
Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen Perencanaan lainnya,
(4) Maksud dan Tujuan, dan (5) Sistematika Dokumen RKPD.
II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Bab ini memuat tentang: (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah; (2)
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD; (3) Evaluasi Sinkronisasi RKPD
dengan RKP Tahun 2014; dan (4) Permasalahan dan Tantangan
Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Bab ini memaparkan:(1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun
2016, Perkiraan dan Tantangan Pembangunan Ekonomi Daerah
Tahun 2015; dan (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
Bab ini menguraikan: (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun
2016; (2) Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
2016; dan (3) Sinkronisasi RKPD dengan RKP Tahun 2016, (4)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2016.
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
(1) Program Prioritas tahun 2016. Bab ini memuat rincian program
dan kegiatan pokok SKPD tahun rencana dengan indikator kinerja
yaitu capaian program, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
I - 16
pagu indikatifnya.Termasuk program dan kegiatan pendanaan
APBN dan CSR serta swasta. (2) Program Prioritas tahun 2017
(Perkiraan Maju).
VI. RENCANA PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN
Bab ini memuat gambaran kekuatan dan potensi wilayah
kabupaten/kota, konsentrasi dan sebaran spasial sektor unggulan
wilayah kabupaten/kota, konektivitas antar wilayah
kabupaten/kota, peta permasalahan utama pembangunan berbasis
wilayah, serta arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan
kabupaten/kota.
VII. PENUTUP