pendahuluan - dinas lingkungan hidup … rencana reklamasi pulau g kawasan reklamasi pantura jakarta...

Bab 1

PENDAHULUAN

RKL Rencana Reklamasi Pulau G

Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta

Pendahuluan I - 1

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Jakarta 2030 telah menetapkan Kawasan Pantura DKI Jakarta sebagai Kawasan

Strategis Provinsi (KSP) DKI Jakarta. Kawasan perairan dan pantai sepanjang ± 32 km di

Teluk Jakarta tersebut merupakan gerbang DKI Jakarta dalam lingkup regional dan

internasional. Penetapan tersebut selaras dengan kebijakan pada skala lebih luas, yakni

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Nasional, dimana DKI Jakarta bersama daerah di sekitarnya yang mencirikan

kawasan metropolitan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Pengaturan

lanjut mengenai penataan ruangnya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 54

Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Sebagai Kawasan Strategis Nasional,

Kawasan Jabodetabekpunjur memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang

dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu.

Perpres No. 54 Tahun 2008 mengatur pembangunan di kawasan perairan Pantura

Kawasan Jabodetabekpunjur melalui reklamasi dilakukan secara terpisah dari daratan

yang ada, yakni melalui pengembangan lahan dalam bentuk pulau yang dipisahkan oleh

kanal lateral berjarak ± 200-300 meter dari garis pantai yang ada hingga batas kedalaman

perairan laut -8 m di bagian Utara. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut oleh Perda

Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030 dan akan

diakomodasikan secara lebih rinci dalam perencanaan tata ruang Kawasan Pantura DKI

Jakarta. Rencana tata ruang Kawasan Pantura DKI Jakarta tersebut akan menjadi acuan

bagi seluruh kegiatan pembangunan di kawasan reklamasi dan daratan pantai yang

berbatasan. Pada saat ini di kawasan pesisir dan Teluk Jakarta berlokasi berbagai

kegiatan, seperti PLTU/PLTGU Muara Karang, PLTU Tanjung Priok, jaringan pipa gas

bawah laut, jaringan pipa BBM bawah laut, Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL),

pelabuhan umum dan perikanan, perumahan skala besar, kawasan wisata dan rekreasi,

dan kegiatan lainnya yang membutuhkan penataan ruang secara terpadu.

Rencana pengembangan lahan baru Kawasan Pantura DKI Jakarta direncanakan melalui

pembangunan pulau-pulau hasil reklamasi di perairan Teluk Jakarta. Perencanaan



Pendahuluan I - 2

pengembangan lahan baru dalam bentuk pulau tersebut didasarkan pada kebijakan dan

peraturan-perundangan yang berlaku, tingkat keamanan (safety factors) yang harus

dipenuhi, dan berbagai implikasi terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Dengan

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, rencana pengembangan lahan dalam bentuk

pulau melalui kegiatan reklamasi dilaksanakan melalui pengembangan tujuh belas pulau

yang masing-masing dipisahkan oleh kanal lateral dari pantai lama dan kanal vertikal antar

pulau.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang

Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta menjadi landasan pembangunan pulau-pulau

tersebut melalui kegiatan reklamasi. Pulau yang terbangun meliputi Pulau A, B, C, D, E, F,

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan Q.

Pulau G merupakan salah satu pulau hasil reklamasi yang direncanakan di Kawasan

Pantura Jakarta dengan luas ± 161 Ha (Gambar 1.1). Lokasi Pulau G berada di Utara

Kelurahan Pluit; di bagian Selatan berbatasan dengan daratan pantai lama dimana

berlokasi PLTU/PLTGU Muara Karang, kawasan perumahan dan bisnis terpadu Green

Bay Pluit, dan kawasan kegiatan perikanan Muara Karang dan Muara Angke; di bagian

Barat berbatasan dengan rencana Pulau F; di bagian Timur berbatasan dengan perairan

laut yang memisahkan Pulau G dengan kawasan perumahan Pantai Mutiara dan rencana

Pulau H di Utaranya; dan di bagian Utara berbatasan dengan perairan lepas pantai Teluk

Jakarta.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 dinyatakan Kawasan

Reklamasi Pantura Jakarta terdiri atas tiga Sub-Kawasan, yakni Sub-Kawasan Barat,

Tengah, dan Timur, dimana Pulau G termasuk dalam Sub-Kawasan Barat. Dalam

peraturan tersebut ditetapkan kanal vertikal antara Pulau G dengan Pulau H dialokasikan

bagi jalur gas dan pipa BBM bawah laut.

Dalam rangka kegiatan reklamasi untuk membangun Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra

telah memperoleh Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G oleh Gubernur Provinsi DKI

Jakarta No. 1291/-1.794.2 tertanggal 21 September 2012. Dalam rangka pelaksanaan

persetujuan prinsip tersebut, maka PT Muara Wisesa Samudra memiliki kewajiban untuk

menyelenggarakan kegiatan reklamasi melalui pengurugan hingga kedalaman -8 meter di

bagian Utara pada lokasi yang disetujui, yakni Pulau G sesuai dengan batas-batas yang

ditetapkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012.

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Negara (PerMen) Lingkungan Hidup No.

05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki

AMDAL, maka rencana reklamasi Pulau G perlu dilengkapi dengan studi AMDAL.

Penyusunan studi AMDAL Rencana Reklamasi Pulau G di Kawasan Reklamasi Pantura

Jakarta dilakukan selaras dengan upaya Pemerintah untuk mempertahankan kelestarian

lingkungan sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.



Pendahuluan I - 3

Gambar 1.1

Lokasi Rencana Pulau G



Pendahuluan I - 4

Studi AMDAL Rencana Reklamasi Pulau G di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta

dimaksudkan untuk memprakirakan dampak lingkungan oleh kegiatan pengurugan hingga

terbangun lahan pada kawasan perairan di lokasi Pulau G. Studi ini berfungsi untuk

memperoleh kejelasan tentang dampak lingkungan yang perlu dikelola dan dipantau serta

perencanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan terkait dengan rencana

kegiatan reklamasi untuk pengembangan lahan baru dalam bentuk pulau, yaitu Pulau G.

Pengkajian dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh rencana reklamasi Pulau G pada

hakekatnya ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak

positif melalui perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terintegrasi dan

berkelanjutan. Pengkajian dampak lingkungan rencana reklamasi Pulau G dimaksudkan

untuk membantu :

- Mengintegrasikan kriteria keamanan dalam kegiatan reklamasi agar pengembangan

lahan Pulau G lebih berkelanjutan sebagaimana yang dituju.

- Mengupayakan inovasi dalam rangka mengendalikan dampak lingkungan yang tidak

dikehendaki dan meningkatkan dampak positif.

- Mengembangkan komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk mengembangkan

peluang penanganan dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Pengkajian ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Reklamasi Pulau G di Kawasan Reklamasi

Pantura Jakarta merupakan kelanjutan dari Kerangka Acuan ANDAL Rencana Reklamasi

Pulau G di Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta yang telah memperoleh rekomendasi KA

ANDAL oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No.

17/KA-ANDAL/-1.774.151 tertanggal 19 Maret 2013. Sesuai dengan landasan hukum yang

berlaku, maka pengkajian ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Reklamasi Pulau G di

Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta akan merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan. Dalam hal ini PT Muara Wisesa Samudra bertindak sebagai pemrakarsa.

1.2 Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Pengkajian Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) bertujuan menyiapkan acuan bagi

pelaksanaan pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan yang bersifat negatif dan

peningkatan manfaat dampak positif rencana reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa

Samudra. Rencana pengelolaan lingkungan mencakup upaya :

1. Pengendalian terhadap kinerja penggelaran material reklamasi dan konstruksi

revetment untuk mencegah perubahan pola arus yang mengakibatkan kenaikan suhu

air laut, penurunan stabilitas dasar laut, peningkatan sedimentasi, dan penurunan

kualitas air laut.

2. Pengendalian terhadap peningkatan kemacetan lalu lintas jalan raya oleh kegiatan

mobilisasi peralatan reklamasi dan pengangkutan material reklamasi.



Pendahuluan I - 5

3. Perwujudan tatanan ruang sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden No. 54

Tahun 2008, Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012, dan Peraturan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012.

4. Perwujudan kemitraan dengan masyarakat dan institusi lainnya untuk membangun

komunikasi sosial dalam rangka penerimaan tenaga kerja kegiatan reklamasi Pulau G;

membangun persepsi obyektif tentang rencana reklamasi Pulau G, potensi dampak

yang timbul, dan tindakan pengendalian dan pencegahan yang perlu dilakukan;

berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta, PT PLN (Persero), PT Nusantara Regas, PT Pertamina Hulu Energi

(Persero), dan institusi lainnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

dampak terhadap keamanan jaringan pipa gas bawah laut, keamanan operasi

PLTU/PLTGU Muara Karang, dan masalah teknis lainnya.

1.3 Kegunaan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Kegunaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) bagi PT Muara Wisesa Samudra :

1. Pedoman pengendalian dampak negatif dan peningkatan manfaat dampak positif

yang wajib dilaksanakan oleh PT Muara Wisesa Samudra terkait dengan rencana

reklamasi Pulau G.

2. Pedoman untuk melakukan pengawasan internal terhadap pentaatan pelaksanaan

pengelolaan lingkungan dalam kegiatan reklamasi Pulau G.

3. Pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang

telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan sesuai kondisi yang dihadapi.

Kegunaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) bagi instansi di lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta :

1. Acuan untuk melaksanakan pengawasan eksternal terhadap kinerja pengelolaan

lingkungan PT Muara Wisesa Samudra terkait dengan rencana reklamasi Pulau G.

2. Acuan untuk perencanaan pemanfaatan ruang di kawasan reklamasi Pantura Jakarta

sesuai rencana tata ruang yang ada.

Kegunaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) bagi PT PLN, PT Nusantara Regas,

dan PT Pertamina Hulu Energi :

1. Acuan untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan PT Muara Wisesa

Samudra terkait rencana reklamasi Pulau G secara teknis.

2. Acuan untuk koordinasi penanggulangan permasalahan terkait kinerja teknis

reklamasi Pulau G.

Kegunaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) bagi masyarakat :

1. Acuan dalam membangun komunikasi dan kemitraan dengan PT Muara Wisesa

Samudra terkait dengan rencana reklamasi Pulau G.

2. Acuan untuk pertukaran informasi obyektif tentang kegiatan reklamasi Pulau G.



Pendahuluan I - 6

1.4 Kebijakan PT Muara Wisesa Samudra dalam Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan reklamasi Pulau G merupakan salah satu wujud dukungan terhadap kebijakan

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan lahan bagi

pembangunan DKI Jakarta melalui kegiatan reklamasi.

Komitmen untuk mendukung kebijakan tersebut juga dilaksanakan melalui kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan yang terkait

lainnya, diantaranya melalui pengkajian dampak lingkungan rencana reklamasi Pulau G.

Pengkajian ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Reklamasi Pulau G berfungsi sebagai

pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan secara

praktis. Komitmen ini wajib diwujudkan melalui koordinasi, kerjasama, dan pengawasan

oleh instansi yang berwenang, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengkajian ANDAL, RKL, dan RPL Rencana Reklamasi Pulau G di Kawasan Reklamasi

Pantura Jakarta oleh PT Muara Wisesa Samudra merupakan salah satu wujud komitmen

PT Muara Wisesa Samudra untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan secara taat asas

sesuai peraturan perundang-undangan.

Bab 2

PENDEKATAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN



Pendekatan Pengelolaan Lingkungan II - 1

Bab 2

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Rencana Pengelolaan Lingkungan yang menjadi acuan PT Muara Wisesa Samudra untuk

melaksanakan pengelolaan dampak kegiatan reklamasi Pulau G mencakup upaya

pengendalian, pencegahan, penanggulangan, dan peningkatan manfaat berbagai dampak

yang diperkirakan timbul oleh rencana reklamasi Pulau G.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan lingkungan tersebut, PT Muara Wisesa

Samudra menerapkan pendekatan teknologi, pendekatan institusi, dan pendekatan sosial

sesuai dengan obyek, lingkup, dan karakteristik dampak yang akan dikelola.

Pendekatan teknologi dilaksanakan melalui :

- Penerapan persyaratan dan spesifikasi teknis dalam penggelaran material reklamasi

dan konstruksi revetment yang dilaksanakan secara simultan.

- Pembuatan sand key, sand trimming, pelapisan geotextile, dan perlapisan batuan

pada konstruksi revetment.

- Pemasangan vertical drain dan silt screen pada penggelaran material reklamasi.

- Pengaturan dan manajemen mobilisasi peralatan reklamasi dan pengangkutan

material reklamasi untuk kegiatan reklamasi Pulau G pada akses utama kawasan

Pluit, terutama Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara.

Pendekatan institusi dilaksanakan melalui :

- Kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dalam pengawasan eksternal kegiatan reklamasi Pulau G.

- Kerjasama dan koordinasi dengan instansi di Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan

Penjaringan, dan Kelurahan Pluit untuk pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan,

pengelolaan mobilisasi peralatan reklamasi dan pengangkutan material reklamasi,

sosialisasi rencana reklamasi Pulau G dan pulau-pulau lainnya di kawasan reklamasi

Pantura Jakarta, dan pengelolaan kemitraan dengan masyarakat sekitar.

- Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait sebagai pemangku kepentingan,

yaitu PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi untuk menjaga

keamanan instalasi, infrastruktur, dan operasi pembangkitan listrik, pipa gas, dan pipa

BBM.




Pendekatan sosial dilaksanakan melalui :

- Sosialisasi tentang rencana reklamasi Pulau G.

- Pelembagaan komunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan persepsi obyektif

tentang reklamasi Pulau G.

Berbagai pendekatan dalam pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan PT Muara Wisesa

Samudra pada dasarnya tidak diimplementasikan secara parsial melainkan perlu

dilaksanakan secara simultan.

III -

Bab 3

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN



Rencana Pengelolaan Lingkungan III - 1

Bab 3


3.1 TAHAP PRA KONSTRUKSI

3.1.1 Penerimaan Tenaga Kerja

A Perubahan Kesempatan Bekerja

a) Sumber Dampak :

Penerimaan tenaga kerja reklamasi Pulau G yang dilaksanakan oleh kontraktor PT

Muara Wisesa Samudra. Tenaga kerja yang dapat terlibat dalam kegiatan

reklamasi adalah terbatas dan membutuhkan kualifikasi keahlian teknis yang

tertentu.

b) Tolok Ukur Dampak :

Jumlah penduduk sekitar yang terlibat langsung dalam aktifitas reklamasi Pulau G.

c) Tujuan Pengelolaan Lingkungan :

Pelibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan reklamasi Pulau G sebagai tenaga

kerja untuk peningkatan kesejahteraan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

oleh aktifitas reklamasi serta memperluas peluang keterlibatan secara tidak

langsung melalui penyediaan jasa.

d) Rencana Pengelolaan Lingkungan :

- Sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar tentang kebutuhan,

kriteria, mekanisme, dan masa penerimaan tenaga kerja reklamasi.

- Persyaratan bagi kontraktor reklamasi PT Muara Wisesa Samudra untuk

memprioritaskan tenaga kerja dari warga Muara Angke.

- Proses penerimaan tenaga kerja reklamasi dapat diakses oleh masyarakat.

- Bagi pekerja reklamasi diberlakukan sistem pengupahan sesuai dengan

peraturan UMR yang berlaku dan jaminan asuransi ketenagakerjaan.

- Penyediaan peralatan keselamatan kerja bagi tenaga kerja reklamasi.




- Melakukan identifikasi peluang kerja tidak langsung yang dapat dimanfaatkan

oleh masyarakat sekitar, seperti penyediaan angkutan kapal atau perahu ke

lokasi reklamasi.

e) Lokasi Pengelolaan Lingkungan :

Kawasan Muara Angke.

f) Periode Pengelolaan Lingkungan :

Pada awal masa reklamasi Pulau G, yaitu pada kwartal terakhir tahun 2013.

g) Institusi Pengelolaan Lingkungan :

Pelaksana : PT Muara Wisesa Samudra berkoordinasi dengan kontraktor yang

ditunjuk sebagai pelaksana reklamasi.

Pengawas : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kelurahan Pluit.

Wakil komunitas Muara Angke.

Pelaporan : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kelurahan Pluit.

Pelaporan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

3.1.2 Sosialisasi Rencana Reklamasi Pulau G

A Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat

a) Sumber Dampak :

Informasi yang terbatas tentang rencana reklamasi Pulau G dan pulau-pulau

lainnya di kawasan Pantura Jakarta, oleh karena belum dilakukan sosialisasi

secara efektif. Informasi yang terbatas menyebabkan persepsi masyarakat

dibangun berdasarkan anggapan pribadi atau pembicaraan di kalangan masyarakat

secara internal.


Respon masyarakat terhadap rencana reklamasi Pulau G.


Membangun persepsi obyektif tentang rencana reklamasi Pulau G dan pulau-pulau

lainnya di kawasan Pantura Jakarta berdasarkan informasi yang valid dan

memadai.


- Melakukan komunikasi dengan Bappeda DKI Jakarta tentang kepentingan

sosialisasi rencana reklamasi pada lingkup Provinsi DKI Jakarta bagi

masyarakat di kawasan pesisir Jakarta Utara.

- Melanjutkan koordinasi dengan Kelurahan Pluit untuk perencanaan sosialisasi

tentang reklamasi Pulau G, kelompok sasaran, cara sosialisasi, dan

penyelenggaraan sosialisasi secara teknis.




- Memberi penugasan dan tanggung jawab kepada personil PT Muara Wisesa

Samudra untuk melakukan koordinasi dengan para pihak yang berwenang dan

yang berkepentingan.

- Melakukan koordinasi dengan perwakilan komunitas Muara Angke untuk

membangun media komunikasi dua arah tentang rencana reklamasi Pulau G.

- Menyelenggarakan sosialisasi melalui media elektronik, poster, selebaran

(flyer), dan yang sejenis, serta tatap muka.

- Menyelenggarakan komunikasi dengan warga Pluit dan warga Muara Angke

secara reguler untuk pertukaran informasi dan penanganan masalah.

- Melakukan komunikasi informal dengan warga Pluit dan warga Muara Angke

untuk pertukaran informasi.


- Kelurahan Pluit diwakili oleh RW dan RT yang menjadi akses menuju Pulau G

atau yang berbatasan.

- Kawasan Muara Angke.


Sosialisasi secara terencana diselenggarakan hingga akhir tahun 2013 dan forum

komunikasi dilakukan secara menerus hingga reklamasi berakhir.


Pelaksana : PT Muara Wisesa Samudra

Pengawas : Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kelurahan Pluit.

Wakil komunitas Muara Angke.

Wakil masyarakat Kelurahan Pluit.

Pelaporan : Bappeda Provinsi DKI Jakarta.



3.2 TAHAP KONSTRUKSI

3.2.1 Mobilisasi Peralatan Reklamasi

A Perubahan Kelancaran Lalu Lintas Jalan Raya

a) Sumber Dampak :

Mobilisasi peralatan berat untuk kegiatan reklamasi Pulau G yang didatangkan

melalui jalan raya di kawasan Pluit.





Kecepatan kendaraan lalu lintas umum rata-rata pada ruas Jalan Pluit Karang Raya

dan Jalan Pluit Karang Utara selama mobilisasi peralatan reklamasi berlangsung

pada jam sibuk pagi dan sore hari kurang dari 15 Km/jam.


Mencegah kemacetan dan hambatan kelancaran lalu lintas umum pada ruas Jalan

Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara oleh mobilisasi peralatan reklamasi

Pulau G.


- Pengaturan jadwal mobilisasi peralatan reklamasi pada jalur Jalan Pluit Karang

Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu dan jaringan jalan

yang terhubungkan dilakukan pada malam hari untuk menghindarkan

kemacetan dan aktifitas perkantoran PLTU/PLTGU Muara Karang, yaitu antara

pukul 22.00 wib - 05.00 wib.

- Penggunaan lampu sebagai sinyal hati-hati pada kendaraan dan peralatan

reklamasi.

- Pemasangan lampu sebagai sinyal hati-hati pada lokasi peralatan reklamasi

berbelok memasuki kawasan Green Bay Pluit.

- Perbaikan ruas jalan yang rusak oleh mobilisasi peralatan reklamasi.

- Penempatan petugas untuk mengatur lalu lintas peralatan reklamasi yang

memasuki kawasan Green Bay Pluit.

- Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk

pengaturan mobilisasi peralatan reklamasi PT Muara Wisesa Samudra dan

melakukan koordinasi jika kegiatan reklamasi pulau-pulau lainnya juga

memanfaatkan ruas jalan yang sama.


Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu

serta akses yang terhubungkan.


Selama masa mobilisasi peralatan reklamasi pada kwartal ke-empat tahun 2013

selama 2 – 3 minggu.



Pengawas : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.


Kecamatan Penjaringan.

Kelurahah Pluit.

Wakil masyarakat Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang

Utara.




Pelaporan : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.



B Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat

a) Sumber Dampak :

Mobilisasi peralatan berat untuk kegiatan reklamasi Pulau G yang didatangkan

melalui jalan raya akan meningkatkan kemacetan lalu lintas di kawasan Pluit.

Kemacetan lalu lintas menjadi salah satu masalah signifikan yang dipersepsikan

negatif oleh warga Pluit.


Respon dan harapan masyarakat terhadap rencana reklamasi Pulau G dan pulau-

pulau lainnya di kawasan Pantura Jakarta terkait kemacetan lalu lintas, terutama

pada ruas Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara.


Menghindarkan persepsi dan sikap negatif masyarakat terhadap reklamasi Pulau G

dari sudut pandang sebagai sumber kemacetan lalu lintas.


- Sosialisasi pengaturan jadwal mobilisasi peralatan reklamasi pada jalur Jalan

Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara dan jaringan jalan yang

terhubungkan dilakukan pada malam hari untuk menghindarkan kemacetan,

yaitu antara pukul 22.00 wib – 05.00 wib.

- Komunikasi dengan wakil masyarakat penghuni di Jalan Pluit Karang Raya dan

Jalan Pluit Karang Utara tentang pengaturan jadwal mobilisasi peralatan

reklamasi Pulau G.

- Menyiapkan sarana untuk menampung laporan dan keluhan masyarakat dan

pengelola kegiatan di sekitar akses mobilisasi peralatan reklamasi, diantaranya

melalui saluran telekomunikasi dan pengaduan langsung kepada PT Muara

Wisesa Samudra.


Tempat tinggal masyarakat di sepanjang Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit

Karang Utara dan jaringan jalan yang terhubungkan dengan akses tersebut.


Selama masa mobilisasi peralatan reklamasi pada kwartal ke-empat tahun 2013

selama 2 – 3 minggu.


Pelaksana : PT Muara Wisesa Samudra.







Kelurahan Pluit.


Utara.




3.2.2 Pengangkutan Material Reklamasi


a) Sumber Dampak :

Pengangkutan material reklamasi Pulau G yang didatangkan melalui jalan raya di

kawasan Pluit, diantaranya tanah penutup, PVD, geo-textile, dan lainnya.


Kecepatan kendaraan lalu lintas umum rata-rata pada ruas Jalan Pluit Karang Raya

dan Jalan Pluit Karang Utara selama pengangkutan material reklamasi berlangsung

pada jam sibuk pagi dan sore hari kurang dari 15 Km/jam.



Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara oleh pengangkutan material

reklamasi Pulau G.


- Pengaturan jadwal pengangkutan material reklamasi pada jalur Jalan Pluit

Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu dan

jaringan jalan yang terhubungkan dilakukan pada malam hari untuk

menghindarkan kemacetan, yaitu antara pukul 22.00 wib – 05.00 wib.

- Penggunaan lampu sebagai sinyal hati-hati pada kendaraan truk pengangkut

material reklamasi.

- Pemasangan lampu sebagai sinyal hati-hati pada lokasi truk pengangkut

material reklamasi berbelok memasuki kawasan Green Bay.

- Perbaikan ruas jalan yang rusak oleh beban kendaraan pengangkut material

reklamasi yang melampaui kapasitas jalan.

- Penempatan petugas untuk mengatur lalu lintas truk pengangkut material

reklamasi yang memasuki kawasan Green Bay Pluit.

- Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk

pengaturan pengangkutan material reklamasi PT Muara Wisesa Samudra dan

melakukan koordinasi jika kegiatan reklamasi pulau-pulau lainnya juga

memanfaatkan ruas jalan yang sama.




- Berkoordinasi dengan Kelurahan Pluit untuk pengaturan pengangkutan material

reklamasi Pulau G.


Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu

serta akses yang terhubungkan.


Selama masa pengangkutan material reklamasi mulai kwartal ke-empat tahun 2013

hingga reklamasi berakhir.






Kelurahah Pluit.


Utara.

Wakil pengelola kegiatan di Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit

Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu.




B Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat

a) Sumber Dampak :

Pengangkutan material untuk kegiatan reklamasi Pulau G yang didatangkan

melalui jalan raya akan meningkatkan kemacetan lalu lintas di kawasan Pluit.

Kemacetan lalu lintas menjadi salah satu masalah signifikan yang dipersepsikan

negatif oleh warga Pluit.


Respon dan harapan masyarakat terhadap rencana reklamasi Pulau G dan pulau-

pulau lainnya di kawasan Pantura Jakarta terkait kemacetan lalu lintas, terutama

pada ruas Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara.


Menghindarkan persepsi dan sikap negatif masyarakat terhadap reklamasi Pulau G

dari sudut pandang sebagai sumber kemacetan lalu lintas.


- Pengaturan jadwal pengangkutan material reklamasi pada jalur Jalan Pluit

Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara dan jaringan jalan yang




terhubungkan dilakukan pada malam hari untuk menghindarkan kemacetan,

yaitu antara pukul 22.00 wib – 05.00 wib.

- Komunikasi dengan wakil masyarakat penghuni di Jalan Pluit Karang Raya dan

Jalan Pluit Karang Utara tentang pengaturan jadwal pengangkutan material

reklamasi Pulau G.

- Menyiapkan sarana untuk menampung laporan dan keluhan masyarakat di

sekitar akses pengangkutan material reklamasi, diantaranya melalui saluran

telekomunikasi dan pengaduan langsung kepada PT Muara Wisesa Samudra.

- Berkoordinasi dengan Kelurahan Pluit dalam pengaturan pengangkutan material

reklamasi Pulau G.


Tempat tinggal masyarakat di sepanjang Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit

Karang Utara dan jaringan jalan yang terhubungkan dengan akses tersebut.


Selama masa pengangkutan material reklamasi sejak kwartal ke-empat tahun 2013

hingga reklamasi berakhir.



Pengawas : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta



Kelurahan Pluit.


Utara.

Wakil pengelola kegiatan di Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit

Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu.




3.2.3 Penggelaran Material Reklamasi

A Perubahan Sedimentasi

a) Sumber Dampak :

Penggelaran material reklamasi Pulau G yang dilakukan secara simultan dengan

konstruksi revetment menyebabkan penyebaran sedimen ke kolom perairan

sekitar. Pada lokasi dengan fungsi tertentu, sedimentasi dapat menyebabkan

peningkatan atau penurunan besaran kenaikan dasar laut (bed change) yang

mengganggu fungsi bersangkutan. Dalam hal reklamasi Pulau G menyebabkan




penurunan besaran kenaikan dasar laut pada water intake PLTU/PLTGU Muara

Karang.


- KepMen LH No. Kep-51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk

parameter TSS.

- Kenaikan dasar laut (bed change).


Mencegah sedimentasi yang berakibat peningkatan besaran kenaikan dasar laut

pada lokasi yang tertentu oleh kegiatan penggelaran material reklamasi.


- Penggelaran material reklamasi Pulau G diawali di bagian Selatan dari arah

Timur ke Barat dan dilanjutkan secara bertahap ke bagian Utara.

- Penggelaran material reklamasi dilakukan dengan kecepatan rendah

menggunakan spraying pontoon secara berlapis hingga ketebalan 0,5 – 1 meter

dan di batas luar dibangun sejenis tanggul atau revetment.

- Penggelaran material reklamasi diikuti pembangunan tanggul atau revetment

hingga mencapai permukaan laut pada platform sekitar 1,5 m dari LWS

dipasang vertical drain.

- Pemasangan silt screen sebagai tabir penghalang dispersi padatan tersuspensi

dalam kolom air sekitar (Gambar 3.1).

- Melakukan koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT

Pertamina Hulu Energi untuk :

Pengawasan dan evaluasi bersama kinerja penggelaran material reklamasi.

Perbaikan metode dan teknik reklamasi jika kinerja pelaksanaan

penggelaran material reklamasi menimbulkan dispersi sedimen melampaui

kondisi eksisting pada lokasi compliance points.

Perbaikan teknik penanggulangan dispersi sedimen oleh penggelaran

material reklamasi.

- Melaksanakan rekomendasi hasil kajian hidrodinamika yang telah disetujui oleh

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.


Lokasi Pulau G seluas ± 161 Ha.


Selama masa reklamasi sekitar 26 bulan diawali pada kwartal ke-empat tahun

2013.



Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.





PT PLN.

PT Nusantara Regas.

PT Pertamina Hulu Energi.

Pelaporan : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 3.1

Silt Screen

B Perubahan Kualitas Air Laut

a) Sumber Dampak :

Penggelaran material reklamasi Pulau G yang dilakukan secara simultan dengan

konstruksi revetment menyebabkan penyebaran padatan tersuspensi dan

parameter lainnya ke kolom perairan sekitar.


KepMen LH No. Kep-51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut,

terutama untuk parameter TSS, TDS, dan minyak dan lemak.


Mencegah peningkatan konsentrasi padatan tersuspensi pada lokasi yang tertentu

oleh kegiatan penggelaran material reklamasi.


- Penggelaran material reklamasi dilakukan dengan kecepatan rendah

menggunakan spraying pontoon secara berlapis hingga ketebalan 0,5 – 1 meter

dan di batas luar dibangun sejenis tanggul atau revetment.

- Penggelaran material reklamasi diikuti pembangunan tanggul atau revetment

hingga mencapai permukaan laut pada platform sekitar 1,5 m dari LWS

dipasang vertical drain.




- Pemasangan silt screen sebagai tabir penghalang dispersi padatan tersuspensi

dalam kolom air sekitar.



Pengawasan dan evaluasi bersama kinerja penggelaran material reklamasi.

Perbaikan metode dan teknik reklamasi jika kinerja pelaksanaan

penggelaran material reklamasi menimbulkan dispersi sedimen melampaui

kondisi eksisting pada lokasi compliance points, terutama untuk parameter

TSS, TDS, dan minyak dan lemak.

Perbaikan teknik penanggulangan dispersi beban dan konsentrasi TSS,

TDS, dan minyak dan lemak oleh penggelaran material reklamasi.







2013.





PT PLN.

PT Nusantara Regas.





3.2.4 Konstruksi Revetment

A Perubahan Pola Arus dan Elevasi Muka Air

a) Sumber Dampak :

Kontruksi revetment yang dilakukan simultan dengan penggelaran material

reklamasi Pulau G menyebabkan perubahan arah dan kecepatan arus perairan

sekitar. Bangunan revetment pada batas luar material reklamasi yang digelar akan

mempengaruhi arah dan kecepatan aliran air.


Arah dan kecepatan arus pada lokasi tertentu di sekitar Pulau G.





Perubahan arah dan kecepatan arus oleh bangunan revetment menjadi faktor

penentu prakiraan perubahan sedimentasi, suhu air laut, dan kualitas air laut.


- Pembuatan sand key untuk soil improvement dasar laut yang memiliki lapisan

lunak (Gambar 3.2).

- Inti revetment diletakkan di atas geo-mattress untuk mendistribusikan beban

tanggul atau revetment secara merata.

- Pemasangan geo-textile sheet antara pasir dengan lapisan batuan untuk

mencegah pasir terlepas ke luar tapak reklamasi (Gambar 3.3).

- Peletakan batuan secara berlapis dimana batuan dengan ukuran lebih kecil

yang berfungsi sebagai filter diletakkan di atas geo-textile, diikuti secondary

armour stone, dan selanjutnya diletakkan boulder dengan berat antara 30 –

3.000 kg yang berfungsi menahan energi gelombang (Gambar 3.3).

- Konstruksi revetment dilakukan secara simultan dengan penggelaran material

reklamasi, dimana setiap lapisan mencapai ketinggian 0,5 – 1 meter di sisi luar

dibuat sejenis tanggul atau revetment.

- Melakukan koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas III Sunda Kelapa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian

Perhubungan untuk pengerukan, pengangkutan, dan penimbunan lapisan lunak

(silt dan clay) ke lokasi pembuangan dalam rangka pembuatan sand key.

- Melaksanakan rekomendasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas III Sunda Kelapa No. PP.201/1/9/KSOP-SKA/13 pembuangan lumpur

pada dumping area dengan koordinat :

a) 05o56’00” LS 106o43’30” BT b) 05o56’00” LS 106o45’36” BT

b) 05o57’30” LS 106o45’36” BT d) 05o57’30” LS 106o43’30” BT

- Selama kegiatan pengerukan, pengangkutan, dan penimbunan lumpur harus

standby pada CH 16VHF Radio Telephony dan dalam pengawasan petugas

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa.

- Mengurus perijinan pelaksanaan pengerukan, pengangkutan, dan penimbunan

lumpur ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

- Menyerahkan hasil akhir sounding kepada Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa.



- Melaksanakan rekomendasi hasil kajian penanggulangan banjir yang telah

disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.




Gambar 3.2

Sand Key

Gambar 3.3

Geo-textile dan Peletakan Batuan


Pada sisi luar mengelilingi areal yang diurug dengan arah sesuai arah pengurugan.



2013.





Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda

Kelapa, Kementerian Perhubungan.







B Perubahan Suhu Air Laut

a) Sumber Dampak :


reklamasi menyebabkan perubahan suhu air laut oleh aliran air laut yang mengalir

pada jarak yang lebih panjang.


Suhu air laut sebelum dilakukan konstruksi revetment dan setelah konstruksi

revetment pada water intake PLTU/PLTGU Muara Karang.


Mempertahankan atau menurunkan suhu air laut pada water intake yang berasal

dari outlet PLTU/PLTGU Muara Karang.


- Memastikan konstruksi revetment sesuai persyaratan teknis, yakni dilakukan

pembuatan sand key untuk memperbaiki lapisan lunak di dasar laut, peletakan

geo-mattress, pemasangan geo-textile sheet antara pasir dengan lapisan

batuan, peletakan batuan secara berlapis dengan batuan berukuran lebih kecil

di bagian bawah, diikuti secondary armour stone, dan selanjutnya diletakkan

boulder.


reklamasi melalui pembuatan tanggul atau revetment setiap lapisan urugan

mencapai 0,5 – 1 meter.



- Melakukan koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas dan PT Pertamina

Hulu Energi :

Penentuan metode pemisahan outlet PLTU/PLTGU Muara Karang dan

outlet Kali Karang dengan intake kanal air pendingin PLTU/PLTGU Muara

Karang.

Engineering assessment oleh pihak ketiga yang disepakati bersama untuk

aspek teknis keamanan pipa gas bawah laut oleh pelaksanaan sand key

dan konstruksi revetment.

Pengawasan bersama kinerja pelaksanaan konstruksi revetment dan

reklamasi Pulau G.

- Bersama dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi

melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta cq Bappeda dan




Dinas Pekerjaan Umum tentang kesepakatan metode pemisahan antara aliran

outlet dengan intake kanal air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang.





2013.



Pengawas : Bappeda Provinsi DKI Jakarta



PT PLN.





C Perubahan Stabilitas Dasar Laut

a) Sumber Dampak :


reklamasi.


Settlement pada lapisan dasar laut.


Mencegah terjadinya deformasi pada lapisan dasar laut dan gerakan ke samping

yang dapat menimbulkan kerusakan pada struktur revetment dan struktur lain yang

berdekatan, seperti pipa gas PT Nusantara Regas.




sand bag di atas geo-mattress, pemasangan geo-textile sheet antara pasir

dengan lapisan batuan, peletakan batuan secara berlapis dengan batuan

berukuran lebih kecil di bagian bawah, diikuti secondary armour stone, dan

selanjutnya diletakkan boulder.

- Konstruksi revetment di sisi Timur memiliki jarak 25 m dari ujung terluar sand

key ke pipa gas dengan prasyarat tidak diperkenankan melakukan aktifitas

apapun terkait reklamasi Pulau G dalam jarak tersebut (Gambar 3.4).




Sand key

Sea bed

25 m

Pipa gas

Gambar 3.4

Jarak Revetment terhadap Pipa Gas

- Pelaksanaan sand key menggunakan backhoe dredger dimana ekskavator

dipasang pada salah satu ujung spud-rigged pontoon (Gambar 3.5), sedang

back hoe diletakkan di atas area yang akan digali. Spuds diturunkan ke seabed

untuk memperkuat posisi back hoe, artinya barge dan spuds akan terikat pada

areal yang akan digali. Dengan posisi demikian, maka barge tidak perlu

bergerak ke luar areal yang tidak digali.

- Alat penggali akan bergerak sendiri mengangkat dan menurunkan spuds

beserta bucket (Gambar 3.6). Back hoe dredger dilengkapi oleh electronic

display yang memberi informasi tentang seksi sand key yang digali, lokasi

dredger, kedalaman, dan posisi bucket kepada operator.

- Penggalian dalam pelaksanaan sand key dilakukan secara bertahap mengikuti

alur dengan panjang sekitar 2 m dan kedalaman 1 – 2 m. Untuk menjaga

penggalian tetap stabil pada seluruh sisi, pada tahap awal dredger akan

mengupas slope yang bergelombang dan slope lainnya. Setelah menyelesaikan

penggalian sekitar 20 – 40 m alur akan diisi oleh pasir dan penggalian

dilanjutkan pada alur berikutnya dengan panjang yang sama dan selanjutnya

diikuti oleh pengisian pasir hingga terbangun revetment di seluruh sisi luar

lahan reklamasi (Gambar 3.7 dan Gambar 3.8). Material lunak yang digali

dimuat dalam barge yang berada di bagian Barat alat gali.




Gambar 3.5

Back Hoe Dredger




Gambar 3.6

Contoh Aktifitas Penggalian oleh Back Hoe Dredger




Gambar 3.7

Tampak Atas Sekuens Penggalian dan Pengisian Sand Key

Gambar 3.8

Penampang Melintang Sekuens Penggalian Sand Key




- Penggalian lapisan lunak dalam pelaksanaan sand key dilakukan secara

pararel dengan pengisian material pasir untuk mencegah longsor pada seabed

yang menyangga pipa gas bawah laut.


reklamasi melalui pembuatan sejenis tanggul setiap lapisan urugan mencapai

0,5 – 1 meter.

- Melakukan actual cross check posisi pipa gas bawah laut PT Nusantara Regas

sebagai data navigation system bagi barge dan tug boat yang melakukan

aktifitas sand key dan revetment di sisi Timur Pulau G guna menjamin

keamanan pipa.

- Pemasangan marking buoy pada koordinat pipa di koridor Timur Pulau G untuk

visual navigation.

- Melakukan koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas III Sunda Kelapa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian

Perhubungan untuk pengerukan, pengangkutan, dan penimbunan lapisan lunak

(silt dan clay) ke lokasi pembuangan dalam rangka pembuatan sand key.

- Mengurus perijinan pelaksanaan pengerukan, pengangkutan, dan penimbunan

lumpur ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

- Melakukan koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas dan PT Pertamina

Hulu Energi :

Penentuan metode pemisahan outlet PLTU/PLTGU Muara Karang dan

outlet Kali Karang dengan intake kanal air pendingin PLTU/PLTGU Muara

Karang.

Engineering assessment oleh pihak ketiga yang disepakati bersama untuk

aspek teknis keamanan pipa gas bawah laut oleh sand key dan revetment

untuk jarak aman batas ke arah Timur ke pipa gas bawah laut PT Nusantara

Regas serta jarak untuk rektifikasi dan maintenance pipa gas bawah laut;

dan aspek teknis lainnya.

Prosedur pelaksanaan sand key dan konstruksi revetment.

Pengawasan kinerja pelaksanaan sand key dan konstruksi revetment

reklamasi Pulau G dengan melibatkan liaison officer masing-masing

stakeholders.

- Bersama dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi

melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta cq Bappeda dan

Dinas Pekerjaan Umum tentang kesepakatan metode pemisahan antara aliran

outlet dengan intake kanal air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang.

- Melaksanakan hasil rekomendasi kajian hidrodinamika yang telah disetujui oleh









2013.



Pengawas : Bappeda Provinsi DKI Jakarta


Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.


PT Nusantara Regas.


Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda

Kelapa, Kementerian Perhubungan.



Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.



D Perubahan Kualitas Air Laut

a) Sumber Dampak :

Konstruksi revetment yang dilakukan secara simultan dengan penggelaran material

reklamasi Pulau G menyebabkan penyebaran padatan tersuspensi dan parameter

lainnya ke kolom perairan sekitar.


KepMen LH No. Kep-51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut,

terutama untuk parameter TSS, TDS, dan minyak dan lemak.


Mencegah peningkatan konsentrasi padatan tersuspensi dan parameter lainnya

pada lokasi perairan laut oleh kegiatan konstruksi revetment.




sand bag di atas geo-mattress, pemasangan geo-textile sheet antara pasir

dengan lapisan batuan, peletakan batuan secara berlapis dengan batuan

berukuran lebih kecil di bagian bawah, diikuti secondary armour stone, dan

selanjutnya diletakkan boulder.





reklamasi melalui pembuatan sejenis tanggul atau revetment setiap lapisan

urugan mencapai 0,5 – 1 meter.



Pengawasan dan evaluasi bersama kinerja penggelaran material reklamasi,

Perbaikan metode dan teknik reklamasi jika kinerja pelaksanaan sand key

dan konstruksi revetment menimbulkan dispersi sedimen melampaui

kondisi eksisting pada lokasi compliance points, terutama untuk parameter

TSS, TDS, dan minyak dan lemak.

Perbaikan teknik penanggulangan dispersi beban dan konsentrasi TSS,

TDS, dan minyak dan lemak oleh pelaksanaan sand key dan konstruksi

revetment.

- Melakukan koordinasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI

Jakarta dalam pencegahan penurunan kualitas air laut.







2013.





PT PLN.

PT Nusantara Regas.








3.3 TAHAP PASCA KONSTRUKSI

3.3.1 Demobilisasi Peralatan Reklamasi


a) Sumber Dampak :.

Demobilisasi peralatan reklamasi untuk kegiatan reklamasi Pulau G yang

didatangkan melalui jalan raya di kawasan Pluit.


Kecepatan kendaraan lalu lintas umum rata-rata pada ruas Jalan Utara selama

demobilisasi peralatan reklamasi berlangsung pada jam sibuk pagi dan sore hari

kurang dari 15 Km/jam.



Pluit Karang Utara oleh demobilisasi peralatan reklamasi Pulau G.


- Pengaturan jadwal demobilisasi peralatan reklamasi pada jalur Jalan Karang

Utara dan jaringan jalan yang terhubungkan dilakukan pada malam hari, yaitu

antara pukul 22.00 wib – 05.00 wib untuk menghindarkan kemacetan lalu lintas

dan gangguan terhadap aktifitas perkantoran PLTU/PLTGU Muara Angke.

- Penggunaan lampu sebagai sinyal hati-hati pada kendaraan dan peralatan

reklamasi.

- Pemasangan lampu sebagai sinyal hati-hati pada lokasi peralatan reklamasi

berbelok keluar dari kawasan Green Bay Pluit.

- Penempatan petugas untuk mengatur lalu lintas peralatan reklamasi yang

keluar dari kawasan Green Bay Pluit.

- Perbaikan ruas jalan yang rusak oleh demobilisasi peralatan reklamasi.

- Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk

pengaturan demobilisasi peralatan reklamasi PT Muara Wisesa Samudra.


Jalan Pluit Karang Utara dan Jalan Pluit Karang Ayu serta akses yang

terhubungkan.


Selama masa demobilisasi peralatan reklamasi pada tahun 2015 selama 2 – 3

minggu.









Kelurahan Pluit.

Wakil masyarakat Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang

Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu.




3.3.2 Keberadaan Pulau G

A Perubahan Suhu Air Laut

a) Sumber Dampak :

Keberadaan Pulau G hasil kegiatan reklamasi menyebabkan perubahan suhu air

laut oleh aliran air laut yang mengalir pada jarak yang lebih panjang.


Suhu air laut sebelum dan setelah terbangun Pulau G dan pulau-pulau lainnya di

bagian Barat pada water intake PLTU/PLTGU Muara Karang.


Mempertahankan suhu air laut pada water intake yang berasal dari outlet

PLTU/PLTGU Muara Karang.


- Memastikan kinerja lahan terbangun Pulau G yang dilindungi struktur revetment

sesuai pesyaratan teknis, sehingga tidak mengalami kerusakan secara fisik.

- Melakukan koordinasi dengan PT PLN dalam pengawasan kinerja hasil

reklamasi berupa Pulau G dan suhu air laut pada intake air pendingin

PLTU/PLTGU Muara Karang.

- Melakukan koordinasi dengan PT PLN untuk upaya pengendalian dan

penanggulangan jika terjadi permasalahan dengan suhu air laut pada intake air

pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang terkait keberadaan Pulau G.


Lahan terbangun di Pulau G yang dikelilingi oleh struktur revetment.


Akhir tahun 2015.






PT PLN.








B Perwujudan Tatanan Ruang

a) Sumber Dampak :

Keberadaan Pulau G hasil kegiatan reklamasi sebagai perwujudan tatanan ruang.


- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan

Jabodetabekpunjur.

- Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi DKI

Jakarta 2030.

- Peraturan Gubernur Provinsi Jakarta No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan

Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.


Perwujudan pemanfaatan ruang kawasan Pantura DKI Jakarta melalui

pengembangan lahan baru dalam bentuk pulau hasil kegiatan reklamasi.


- Memastikan kinerja lahan terbangun Pulau G mampu mendukung

pembangunan di atasnya.

- Menyiapkan perijinan dan pemenuhan persyaratan administratif sesuai

peraturan yang berlaku untuk pembangunan Pulau G.

- Melakukan koordinasi pemanfaatan ruang dengan Bappeda Provinsi DKI

Jakarta dan Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.


Lahan terbangun di Pulau G yang siap dimanfaatkan untuk perkembangan Provinsi

DKI Jakarta.


Kontinyu hingga dilanjutkan dengan pembangunan di atas lahan Pulau G.




Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.




Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.




i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ........................................................................................................... i

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. I – 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................ I – 1

1.2 Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan ................................... I – 4

1.3 Kegunaan Rencana Pengelolaan Lingkungan .............................. I – 5

1.4 Kebijakan PT Muara Wisesa Samudra dalam Pengelolaan Lingkungan …………………………………………………………….

I – 6

BAB II PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN .................................. II – 1

BAB III RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ........................... III – 1

3.1 Tahap Pra Konstruksi .................................................................. III – 1

3.1.1 Penerimaan Tenaga Kerja ……………………….……… III – 1

3.1.2 Sosialisasi Rencana Reklamasi Pulau G ………...…….. III – 2

3.2 Tahap Konstruksi …………………………….……….……..….….. III – 3

3.2.1 Mobilisasi Peralatan Reklamasi ……………………….… III – 3

3.2.2 Pengangkutan Material Reklamasi ………….…….…….. III – 6

3.2.3 Penggelaran Material Reklamasi ………..……..……….. III – 8

3.2.4 Konstruksi Revetment ……………….….………………… III – 10

3.3 Tahap Pasca Konstruksi …………………………………..…….… III – 23

3.3.1 Demobilisasi Peralatan Reklamasi ………….…………… III – 23

3.3.2 Keberadaan Pulau G ……….…………….………………. III – 24

LAMPIRAN RKL

DAFTAR PUSTAKA



ii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Silt Screen ............................................................................ III – 10

Gambar 3.2 Sand Key .............................................................................. III – 13

Gambar 3.3 Geo-Textile dan Peletakan Batuan .................................... III – 13

Gambar 3.4 Jarak Revetment Terhadap Pipa Gas ................................. III – 16

Gambar 3.5 Back Hoe Dredger ................................................................ III – 17

Gambar 3.6 Contoh Aktifitas Penggalian oleh Back Hoe Dredger …….. III – 18

Gambar 3.7 Tampak Atas Sekuens Penggalian dan Pengisian Sand Key III – 19

Gambar 3.8 Penampang Melintang Sekuens Penggalian Sand Key …… III – 19



Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

1. Albert Cheng Ting Ning, JP, et al, 2010, Towards a Sustainable Reclamation for

Hong Kong, Environmental Paper Award, HKIE Enviromental Division, Hong Kong

2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pembangunan Hunian dan Bisnis Terpadu

Green Bay Pluit, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, PT

Kencana Unggul Sukses, 2012

3. APHA, AWWA, WPCF, 1992, Standar Method for the Examination of Water and

Wastewater, 18th Ed., APHA, Washington

4. Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta, Draft AMDAL Regional Reklamasi dan

Revitalisasi Pantura Jakarta, 2003

5. Baumo, WJ and Oates, WE, 1979, Economics : Enviromental Policy and Quality of

Life, Prentice Hall

6. Canter, LW, 1986, Air Pollution, University of Oklahoma, USA

7. Canter, LW, 1996, Environmental Impact Assessment, McGraw-Hill International

Editions, Second Edition, New York

8. Djajadiningrat, Surna T., Harry Harsono Amir, Penilaian Secara Cepat Sumber-

sumber Pencemaran Air, Tanah, dan Udara, Gadjah Mada Universirty Press,

Yogyakarta, 1990

9. Environmental Protection Agency, 1997, Compilation of Air Pollutant Emission

Factors, Research Triangle Park, USA

10. Fardiaz, S, 1992, Polusi Air dan Udara, Penerbit Kanisius, Yogyakarta

11. Halloway JD, Stork NE, 1991, The Dimensions of Biodiversity : the Use of

Invertebrates as Indicators of Human Impact, Hawksworth DL (Ed.), The Biodiversity

of Microorganism and Invertebrates : Its Role in Sustainable Agriculture, United

Kingdom : CAB International, Wallingford, pp 37 – 61

12. Hutasoit, Lambok, Evaluasi Kondisi Air Bawah Tanah Propinsi DKI Jakarta, Dinas

Pertambangan DKI Jakarta, 2004

13. Hutasoit, Lambok, Studi Dampak Resiko Dewatering (Penirisan) di Wilayah DKI

Jakarta, Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, 2006

14. Hutasoit, Lambok; Pindratno, M.H., Amblesan Tanah di DKI Jakarta, Buku Longsor,

P3TPSLK, BPPT, 2004.

15. IHD-WHO, Water Quality Surveys : A Guide for the Collection and Interpretation of

Water Quality Data, Unesco/WHO, UK 1978

16. Keller, E, 1982, Enviromental Geology, 3rd Ed., CE Cerril Publishing Co., Columbus,

Ohio

17. Kinzelbach, W, 1986, Development in Water Sciences, Groundwater Modelling, An



Daftar Pustaka

Introduction with Sample Programs in Basics, Vol. 25, Elsevier, Amsterdam

18. Krenkel PA and Novotny V, 1980, Water Quality Management, Academic Press, New

York

19. Krentel, Peter A.,et at., Water Quality Management, Academic Press, New York,1980

20. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, 1980, Buku Pegangan Bidang

Kependudukan, Universitas Indonesia, Jakarta

21. Lloyd Acoustics Pty Ltd., 2002, Noise and Vibration Management Plan, A Report for

Perth Urban Rail Development, Australia

22. McLaughlin A, Mineau P, 1995, The Impact of Agricultural Practices on Biodiversity,

Agricult Ecosys Environ 55 : 201 – 212

23. Odum, HT, 1992, Ekologi Sistem : Suatu Pengantar, Gadjah Mada University Press,

Yogyakarta

24. Ongkosongo, O.S.R, Keadaan Lingkungan Fisik Pantai Jakarta, PPLH dan LON LIPI,

Jakarta,1981

25. Peavy, HE et al,1988, Enviromental Engineering, McGraw Hill, New York

26. Prawirowardoyo, Susilo, 1996, Meteorologi, Penerbit ITB, Bandung

27. Puri Fadjar Mandiri, Jakarta Waterfront : Rebirth of Jayakarta (Rencana Induk

Pantura Jakarta), Bagian II, Studi Lingkungan dan Rencana Lingkungan, Planning

Workshop International, 1995

28. Purwadhi, S.H., O.S.R. Ongkosongo, I. Bangun, dan I. Pranoto, Penggunaan Data

Teledeteksi untuk Penelitian Perubahan dan Tataguna Tanah Pantai Jakarta,

TELSA-LAPAN Jakarta, 1983

29. Sengara, Wayan, Settlement and Liquefaction Potentials for the Proposed Jakarta

Bay Reclamation Project, 2011

30. Splitz, K and Moreno, J, 1996, A Practical Guide to Groundwater and Solute

Transport Modelling, John Wiley and Sons, New York

31. Stern, Arthur C, Boubel, Richards W, Turner D, Bruce, Fox, Donald L, 1984,

Fundamentals of Air Pollution, Second Ed., Academic Press Inc., London

32. Studi Pengaruh Perubahan Erosi dan Sedimentasi Akibat Reklamasi Wilayah DKI

Jakarta, Dinas Pertambangan DKI Jakarta – Lembaga Pengabdian pada

Masyarakat, Institut Teknologi Bandung, 1998

33. Sulistijo, Coastal and Marine Quality of Jakarta Bay, Institute of Ecology, Research

Institute of university of Padjadjaran

34. Summary Report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshops on

Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, Journal Of Geotechnical and Geo-

environmental Engineering, October 2001

35. Tjasjono, Bayong, 1999, Klimatologi Umum, Penerbit ITB, Bandung

36. UNEP, WHO, 1996, Water Quality Monitoring, First Ed., E and FN Spon, London

37. Wark, Kenneth and Warner, Cecil F, 1981, Air Pollution : Its Origin and Control,

Second Ed., Harper and Row Publishers, New York



1 Lampiran

Tabel 3.1

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Reklamasi Pulau G

PT Muara Wisesa Samudra

No. Jenis Dampak Lingkungan

Sumber Dampak

Tolok Ukur Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan Dampak Lokasi Pengelolaan

Periode Pengelolaan

Institusi Pengelolaan Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

A TAHAP PRA KONSTRUKSI

1. PENERIMAAN TENAGA KERJA

1. Perubahan kesempatan bekerja pada aktifitas reklamasi Pulau G.

Penerimaan tenaga kerja reklamasi Pulau G yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Muara Wisesa Samudra. Tenaga kerja yang dapat terlibat dalam kegiatan reklamasi terbatas dan membutuhkan kualifikasi keahlian teknis yang tertentu.

Jumlah penduduk sekitar yang terlibat langsung dalam aktifitas reklamasi Pulau G.

Pelibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan reklamasi Pulau G sebagai tenaga kerja untuk peningkatan kesejahteraan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh aktifitas reklamasi serta memperluas peluang terlibat secara tidak langsung melalui penyediaan jasa.

- Sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar tentang kebutuhan, kriteria, mekanisme, dan masa penerimaan tenaga kerja reklamasi.

- Persyaratan bagi kontraktor reklamasi PT Muara Wisesa Samudra untuk memprioritaskan tenaga kerja dari warga Muara Angke.

- Proses penerimaan tenaga kerja reklamasi dapat diakses oleh masyarakat.

- Bagi pekerja reklamasi diberlakukan sistem pengupahan sesuai dengan peraturan UMR yang berlaku dan jaminan asuransi ketenagakerjaa.

- Penyediaan peralatan

Kawasan Muara Angke.

Pada awal masa reklamasi Pulau G, yaitu pada kwartal terakhir tahun 2013.

PT Muara Wisesa Samudra berkoordi nasi dengan kontraktor.

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- Kelurahan Pluit

- Wakil komunitas Muara Angke.

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

- Kelurahan Pluit.

- Pelaporan setiap 3 (tiga) bulan.



2 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



keselamatan kerja bagi tenaga kerja reklamasi.

- Melakukan identifikasi peluang kerja tidak langsung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, seperti penyediaan angkutan kapal atau perahu ke lokasi reklamasi.

2. SOSIALISASI RENCANA REKLAMASI PULAU G

1. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat.

Informasi yang terbatas tentang rencana reklamasi Pulau G dan pulau-pulau lainnya di kawasan Pantura Jakarta, oleh karena belum dilakukan sosialisasi secara efektif. Informasi yang terbatas menyebabkan persepsi masyarakat

Respon masyarakat negatif atau positif terhadap rencana reklamasi Pulau G.

Membangun persepsi obyektif tentang rencana reklamasi Pulau G dan pulau-pulau lainnya di kawasan Pantura Jakarta berdasarkan informasi yang valid dan

memadai.

- Melakukan komunikasi dengan Bappeda DKI Jakarta tentang kepentingan sosialisasi rencana reklamasi pada lingkup Provinsi DKI Jakarta bagi masyarakat di kawasan pesisir Jakarta Utara.

- Melanjutkan koordinasi dengan Kelurahan Pluit untuk perencanaan sosialisasi tentang reklamasi Pulau G, kelompok sasaran, cara sosialisasi, dan penyelenggaraan sosialisasi secara teknis.

- Menunjuk personil PT Muara Wisesa Samudra

- Kawasan Muara Angke.

- Kelurahan Pluit diwakili oleh RW dan RT di sekitar Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu yang menjadi akses darat menuju

Sosialisasi secara terencana diselenggara kan hingga akhir tahun 2013 dan forum komunikasi dilakukan secara menerus hingga reklamasi berakhir.

PT Muara Wisesa Samudra.

- Bappeda Provinsi DKI Jakarta.


- Kelurahan Pluit

- Wakil komunitas Muara Angke.

- Wakil masyarakat Kelurahan Pluit.

- Bappeda Provinsi DKI Jakarta





3 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



dibangun berdasarkan anggapan pribadi atau pembicaraan di kalangan masyarakat secara internal.

yang melakukan koordinasi dengan para pihak yang berwenang dan yang berkepentingan.

- Melakukan koordinasi dengan perwakilan komunitas Muara Angke untuk membangun media komunikasi dua arah tentang rencana reklamasi Pulau G.

- Menyelenggarakan sosialisasi melalui media elektronik, poster, selebaran (flyer), dan yang sejenis, serta tatap muka.

- Menyelenggarakan komunikasi dengan warga Pluit dan warga Muara Angke secara reguler untuk pertukaran informasi dan penanganan masalah.

- Melakukan komunikasi informal dengan warga Pluit dan warga Muara Angke untuk pertukaran informasi.

Pulau G.



4 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



B TAHAP KONSTRUKSI

1. MOBILISASI PERALATAN REKLAMASI

1. Perubahan kelancaran lalu lintas jalan raya.

Mobilisasi peralatan berat untuk kegiatan reklamasi Pulau G yang didatangkan melalui jalan raya di kawasan Pluit.

Kecepatan kendaraan lalu lintas umum rata-rata pada ruas Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara selama mobilisasi peralatan reklamasi berlangsung pada jam sibuk pagi dan sore hari kurang dari 15 Km/jam.

Kecepatan kendaraan lalu lintas umum rata-rata pada ruas Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara selama mobilisasi peralatan reklamasi berlangsung pada jam sibuk pagi dan sore hari kurang dari 15 Km/jam.

- Pengaturan jadwal mobilisasi peralatan reklamasi pada jalur Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu dan jaringan jalan yang terhubungkan dilakukan pada malam hari untuk menghindarkan kemacetan dan aktifitas perkantoran PLTU/PLTGU Muara Karang, yaitu antara pukul 22.00 wib - 05.00 wib.

- Penggunaan lampu sebagai sinyal hati-hati pada kendaraan dan peralatan reklamasi.

- Pemasangan lampu sebagai sinyal hati-hati pada lokasi peralatan reklamasi berbelok memasuki kawasan Green Bay Pluit.

- Perbaikan ruas jalan yang rusak oleh mobilisasi peralatan reklamasi.

- Penempatan petugas

Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu serta akses yang terhubungkan

Selama masa mobilisasi peralatan reklamasi pada kwartal ke-empat tahun 2013 selama 2 – 3 minggu.


- Dinas Perhubungan Povinsi DKI Jakarta

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kecamatan Penjaringan

- Kelurahan Pluit

- Wakil masyarakat Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara

- Dinas Perhubungan Povinsi DKI Jakarta





5 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



untuk mengatur lalu lintas peralatan reklamasi yang memasuki kawasan Green Bay Pluit.

- Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pengaturan mobilisasi peralatan reklamasi PT Muara Wisesa Samudra dan koordinasi jika kegiatan reklamasi pulau-pulau lainnya juga memanfaatkan ruas jalan yang sama.


Mobilisasi peralatan reklamasi untuk kegiatan reklamasi Pulau G yang didatangkan melalui jalan raya akan meningkatkan kemacetan lalu lintas di kawasan Pluit. Kemacetan lalu lintas menjadi salah satu masalah

Respon dan harapan masyarakat terhadap rencana reklamasi Pulau G dan pulau-pulau lainnya di kawasan Pantura Jakarta terkait kemacetan lalu lintas, terutama pada ruas

Menghindarkan persepsi dan sikap negatif masyarakat terhadap reklamasi Pulau G dari sudut pandang sebagai sumber kemacetan lalu lintas.

- Sosialisasi pengaturan jadwal mobilisasi peralatan reklamasi pada jalur Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara dan jaringan jalan yang terhubungkan dilakukan pada malam hari untuk menghindarkan kemacetan, yaitu antara pukul 22.00 wib – 05.00 wib.

- Komunikasi dengan wakil masyarakat penghuni di Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara tentang pengaturan

Tempat tinggal masyarakat di sepanjang Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara dan jaringan jalan yang terhubungkan dengan akses tersebut

Selama. masa mobilisasi peralatan reklamasi pada kwartal ke-empat tahun 2013 selama 2 – 3 minggu


- Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta



- Kelurahan Pluit

- Wakil masyarakat Jalan Pluit






6 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



signifikan yang dipersepsikan negatif oleh warga Pluit.

Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara

jadwal mobilisasi peralatan reklamasi Pulau G.

- Menyiapkan sarana untuk menampung laporan dan keluhan masyarakat dan pengelola kegiatan di sekitar akses mobilisasi peralatan reklamasi, diantaranya melalui saluran telekomunikasi dan pengaduan langsung kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara

2. PENGANGKUTAN MATERIAL REKLAMASI


Pengangkutan material reklamasi Pulau G yang didatangkan melalui jalan raya di kawasan Pluit, diantaranya tanah penutup, PVD, geotextile, dan lainnya.

Kecepatan kendaraan lalu lintas umum rata-rata pada ruas Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara selama pengangkut an material reklamasi berlangsung pada jam sibuk pagi

Mencegah kemacetan dan hambatan kelancaran lalu lintas umum pada ruas Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara oleh pengangkutan material reklamasi Pulau G.

- Pengaturan jadwal pengangkutan material reklamasi pada jalur Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu dan jaringan jalan yang terhubungkan dilakukan pada malam hari untuk menghindarkan kemacetan, yaitu antara pukul 22.00 wib – 05.00 wib.

- Penggunaan lampu sebagai sinyal hati-hati pada kendaraan truk pengangkut material reklamasi

Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu serta akses yang terhubungkan.

Selama masa pengangkutan material reklamasi mulai kwartal ke-empat tahun 2013 hingga reklamasi berakhir.


- Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.


- Kecamatan Penjaringan.

- Kelurahan Pluit.

- Wakil masyarakat Jalan Pluit






7 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



dan sore hari kurang dari 15 Km/jam.

- Pemasangan lampu sebagai sinyal hati-hati pada lokasi truk pengangkut material reklamasi berbelok memasuki kawasan Green Bay Pluit.

- Perbaikan ruas jalan yang rusak oleh beban pengangkutan material reklamasi yang melampaui kapasitas jalan.

- Penempatan petugas untuk mengatur lalu lintas truk pengangkut material reklamasi yang memasuki kawasan Green Bay.

- Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pengaturan pengangkutan material reklamasi PT Muara Wisesa Samudra dan koordinasi jika kegiatan reklamasi pulau-pulau lainnya juga memanfaatkan ruas jalan yang sama.

- Berkoordinasi dengan Kelurahan Pluit untuk pengaturan pengangkutan material reklamasi Pulau G.

Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara

- Wakil pengelola kegiatan di Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu.



8 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan




Pengangkutan material untuk kegiatan reklamasi Pulau G yang didatangkan melalui jalan raya akan meningkatkan kemacetan lalu lintas di kawasan Pluit. Kemacetan lalu lintas menjadi salah satu masalah signifikan yang dipersepsikan negatif oleh warga Pluit.

Respon dan harapan masyarakat terhadap rencana reklamasi Pulau G dan pulau-pulau lainnya di kawasan Pantura Jakarta terkait kemacetan lalu lintas, terutama pada ruas Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara

Menghindarkan persepsi dan sikap negatif masyarakat terhadap reklamasi Pulau G dari sudut pandang sebagai sumber kemacetan lalu lintas.

- Pengaturan jadwal pengangkutan material reklamasi pada jalur Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara dan jaringan jalan yang terhubungkan dilakukan pada malam hari untuk menghindarkan kemacetan, yaitu antara pukul 22.00 wib – 05.00 wib.

- Komunikasi dengan wakil masyarakat penghuni di Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara tentang pengaturan jadwal pengangkutan material reklamasi Pulau G.

- Menyiapkan sarana untuk menampung laporan dan keluhan masyarakat di sekitar akses pengangkutan material reklamasi, diantaranya melalui saluran telekomunikasi dan pengaduan langsung ke PT Muara Wisesa Samudra.

- Berkoordinasi dengan Kelurahan Pluit dalam

Tempat tinggal masyarakat di sepanjang Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara dan jaringan jalan yang terhubungkan dengan akses tersebut.

Selama masa pengangkutan material reklamasi sejak kwartal ke-empat tahun 2013 hingga reklamasi berakhir.





- Kelurahan Pluit

- Wakil masyarakat Jalan Pluit Karang Raya dan Jalan Pluit Karang Utara.

- Wakil pengelola kegiatan di Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu.






9 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



pengaturan pengangkutan material reklamasi Pulau G.

3. PENGGELARAN MATERIAL REKLAMASI

1. Perubahan sedimentasi.

Penggelaran material reklamasi Pulau G yang dilakukan secara simultan dengan konstruksi revetment menyebabkan penyebaran sedimen ke kolom perairan sekitar. Pada lokasi yang ditentukan sesuai fungsinya sedimentasi dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan besaran kenaikan dasar laut. Dalam hal

- KepMen LH No. Kep-51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk parameter TSS

- Kenaikan dasar laut (bed change)

Mencegah sedimentasi yang berakibat peningkatan besaran kenaikan dasar laut pada lokasi yang tertentu oleh kegiatan penggelaran material reklamasi.

- Penggelaran material reklamasi Pulau G diawali di bagian Selatan dari arah Timur ke Barat dan dilanjutkan secara bertahap ke bagian Utara.

- Penggelaran material reklamasi dilakukan dengan kecepatan rendah menggunakan spraying pontoon secara berlapis hingga ketebalan 0,5 – 1 meter dan di batas luar dibangun sejenis tanggul atau revetment

- Penggelaran material reklamasi diikuti pembangunan tanggul atau revetment hingga mencapai permukaan laut pada platform sekitar 1,5 m dari LWS dipasang vertical drain .

- Pemasangan silt screen sebagai tabir penghalang


Selama masa reklamasi sekitar 26 bulan diawali pada kwartal ke-empat tahun 2013


- Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta


- Forum koordinasi PT Muara Wisesa Samudra, PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi






10 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



reklamasi Pulau G menyebabkan penurunan besaran dasar laut pada water intake PLTU/PLTGU Muara Karang.

dispersi padatan tersuspensi dalam kolom air sekitar.

- Melaksanakan rekomendasi hasil kajian hidrodinamika yang telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

- Melakukan koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi untuk : Pengawasan dan

evaluasi bersama kinerja penggelaran material reklamasi

Perbaikan metode dan teknik reklamasi jika kinerja pelaksanaan penggelaran material reklamasi menimbulkan dispersi sedimen melampaui kondisi eksisting pada lokasi compliance points

Perbaikan teknik penanggulangan dispersi sedimen oleh penggelaran material reklamasi



11 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



2. Perubahan kualitas air laut.

Penggelaran material reklamasi Pulau G yang dilakukan secara simultan dengan konstruksi revetment menyebabkan penyebaran padatan tersuspeni dan parameter lainnya ke kolom perairan sekitar.

KepMen LH No. Kep-51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, terutama untuk parameter TSS, TDS, dan minyak dan lemak.

Mencegah peningkatan konsentrasi padatan tersuspensi pada lokasi yang tertentu oleh kegiatan penggelaran material reklamasi.

- Penggelaran material reklamasi dilakukan dengan kecepatan rendah menggunakan spraying pontoon secara berlapis hingga ketebalan 0,5 – 1 meter dan di batas luar dibangun sejenis tanggul atau revetment

- Penggelaran material reklamasi diikuti pembangunan tanggul atau revetment hingga mencapai permukaan laut pada platform sekitar 1,5 m dari LWS dipasang vertical drain

- Pemasangan silt screen sebagai tabir penghalang dispersi padatan tersuspensi dalam kolom air sekitar.


- Melakukan koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan






- PT PLN

- PT Nusantara Regas

- PT Pertamina Hulu Energi






12 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



PT Pertamina Hulu Energi untuk : Pengawasan dan


Perbaikan metode dan teknik reklamasi jika kinerja pelaksanaan penggelaran material reklamasi menimbulkan dispersi sedimen melampaui kondisi eksisting pada lokasi compliance points, terutama untuk parameter TSS, TDS, dan minyak dan lemak

Perbaikan teknik penanggulangan dispersi beban dan konsentrasi TSS, TDS, dan minyak dan lemak oleh penggelaran material reklamasi.

4. KONSTRUKSI REVETMENT

1. Perubahan pola arus dan elevasi muka air.

Kontruksi revetment yang dilakukan simultan dengan penggelaran

Arah dan kecepatan arus pada lokasi tertentu di sekitar Pulau

Perubahan arah dan kecepatan arus oleh bangunan revetment menjadi faktor

- Pembuatan sand key untuk soil improvement dasar laut yang memiliki lapisan lunak.

- Sand bag sebagai inti revetment diletakkan di

Pada sisi luar mengelilingi areal yang diurug dengan arah sesuai arah

Selama masa reklamasi sekitar 26 bulan diawali pada kwartal ke-empat



- Badan Pengelola


- Badan



13 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



material reklamasi Pulau G menyebabkan perubahan arah dan kecepatan arus perairan sekitar. Bangunan revetment pada batas luar material reklamasi yang digelar akan mempengaruhi arah aliran air.

G. penentu prakiraan perubahan sedimentasi, suhu air laut, dan kualitas air laut.

atas geo-mattress untuk mendistribusikan beban tanggul atau revetment secara merata.

- Pemasangan geo-textile sheet antara pasir dengan lapisan batuan untuk mencegah pasir terlepas ke luar tapak reklamasi.

- Peletakan batuan secara berlapis dimana batuan dengan ukuran lebih kecil yang berfungsi sebagai filter diletakkan di atas geo-textile, diikuti secondary armour stone, dan selanjutnya diletakkan boulder dengan berat antara 30 – 3.000 kg yang berfungsi menahan energi gelombang.

- Konstruksi revetment dilakukan secara simultan dengan penggelaran material reklamasi, dimana setiap lapisan mencapai ketinggian 0,5 – 1 meter di sisi luar dibuat sejenis tanggul atau revetment.

- Melakukan koordinasi dengan Kantor

pengurugan tahun 2013. Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa, Kementerian Perhubungan

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.




14 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk pengerukan, pengangkutan, dan penimbunan lapisan lunak (silt dan clay) ke lokasi pembuangan dalam rangka pembuatan sand key.

- Melaksanakan rekomendasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa No. PP.201/1/9/KSOP-SKA/13 pembuangan lumpur pada dumping area dengan koordinat : 05o56’00” LS

106o43’30” BT 05o56’00” LS

106o45’36” BT 05o57’30” LS

106o45’36” BT 05o57’30” LS

106o43’30” BT

- Selama kegiatan pengerukan,



15 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



pengangkutan, dan penimbunan lumpur harus standby pada CH 16VHF Radio Telephony dan dalam pengawasan petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa.

- Mengurus perijinan pelaksanaan pengerukan, pengangkutan, dan penimbunan lumpur ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

- Menyerahkan hasil akhir sounding kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa.


- Melaksanakan rekomendasi hasil kajian penanggulangan banjir yang telah disetujui oleh



16 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan




2. Perubahan suhu air laut.

Kontruksi revetment yang dilakukan simultan dengan penggelaran material reklamasi menyebabkan perubahan suhu air laut oleh aliran air yang mengalir pada jarak yang lebih panjang.

Suhu air laut sebelum dilakukan konstruksi revetment dan setelah konstruksi revetment pada water intake PLTU/PLTGU Muara Karang

Mempertahan kan atau menurunkan suhu air laut pada water intake yang berasal dari outlet PLTU/PLTGU Muara Karang.

- Memastikan konstruksi revetment sesuai persyaratan teknis, yakni dilakukan pembuatan sand key untuk memperbaiki lapisan lunak di dasar laut, peletakan sand bag di atas geo-mattress, pemasangan geo-textile sheet antara pasir dengan lapisan batuan, peletakan batuan secara berlapis dengan batuan berukuran lebih kecil di bagian bawah, diikuti secondary armour stone, dan selanjutnya diletakkan boulder.

- Konstruksi revetment dilakukan secara simultan dengan penggelaran material reklamasi melalui pembuatan tanggul atau revetment setiap lapisan urugan mencapai 0,5 – 1 meter.

- Melaksanakan rekomendasi hasil kajian hidrodinamika yang telah

Pada sisi luar mengelilingi areal yang diurug dengan arah sesuai arah pengurugan

Selama masa reklamasi sekitar 26 bulan diawali pada kwartal ke-empat tahun 2013.





- PT PLN







17 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

- Melakukan koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas dan PT Pertamina Hulu Energi : Penentuan metode

pemisahan outlet PLTU/PLTGU Muara Karang dan outlet Kali Karang dengan intake kanal air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang

Engineering assessment oleh pihak ketiga yang disepakati bersama untuk aspek teknis keamanan pipa gas bawah laut oleh pelaksanaan sand key dan konstruksi revetment

Pengawasan bersama kinerja konstruksi revetment dan reklamasi Pulau G.

- Bersama dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi



18 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



DKI Jakarta cq Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum tentang kesepakatan metode pemisahan antara aliran outlet dengan intake kanal air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang.

3. Perubahan stabilitas dasar laut.

Konstruksi revetment yang dilakukan simultan dengan penggelaran material reklamasi.

Settlement pada lapisan dasar laut

Mencegah terjadinya deformasi pada lapisan dasar laut dan gerakan ke samping yang dapat menimbulkan kerusakan pada struktur revetment dan struktur lain yang berdekatan seperti pipa gas PT Nusantara Regas.

- Memastikan konstruksi revetment sesuai persyaratan teknis, yakni dilakukan pembuatan sand key untuk memperbaiki lapisan lunak di dasar laut, peletakan sand bag di atas geo-mattress, pemasangan geo-textile sheet antara pasir dengan lapisan batuan, peletakan batuan secara berlapis dengan batuan berukuran lebih kecil di bagian bawah, diikuti secondary armour stone, dan selanjutnya diletakkan boulder.

- Konstruksi revetment di sisi Timur memiliki jarak 25 m dari ujung terluar sand key ke pipa gas dengan prasyarat tidak






- Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta


- Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan



- Dinas Perindusrian dan Eenrgi Provinsi DKI Jakarta





19 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



diperkenankan melakukan aktifitas apapun terkait reklamasi Pulau G dalam jarak tersebut.

- Penggalian lapisan lunak dalam pelaksanaan sand key dilakukan secara pararel dengan pengisian material pasir untuk mencegah longsor pada seabed yang menyangga pipa gas bawah laut.

- Konstruksi revetment dilakukan secara simultan dengan penggelaran material reklamasi melalui pembuatan sejenis tanggul setiap lapisan urugan mencapai 0,5 – 1 meter.

- Melakukan actual cross check posisi pipa gas bawah laut PT Nusantara Regas sebagai data navigation system bagi barge dan tug boat yang melakukan aktifitas sand key dan revetment di sisi Timur Pulau G guna menjamin keamanan pipa.

- Pemasangan marking buoy pada koordinat pipa di koridor Timur Pulau G untuk visual navigation.

Kelas III Sunda Kelapa, Kementerian Perhubungan

- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

- PT Nusantara Regas

- PT Pertamina Hulu Energi



20 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



- Melakukan koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk pengerukan, pengangkutan, dan penimbunan lapisan lunak (silt dan clay) ke lokasi pembuangan dalam rangka pembuatan sand key.

- Mengurus perijinan pelaksanaan pengerukan, pengangkutan, dan penimbunan lumpur ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

- Melakukan koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran Sunda Kelapa, Kementerian Perhubungan untuk pengangkutan dan penimbunan lapisan lunak (silt dan clay) ke lokasi penampungan dalam rangka pembuatan sand



21 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



key.

- Melakukan koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas dan PT Pertamina Hulu Energi : Penentuan metode

pemisahan outlet PLTU/PLTGU Muara Karang dan outlet Kali Karang dengan intake kanal air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang.

Engineering assessment oleh pihak ketiga yang disepakati bersama untuk aspek teknis keamanan pipa gas bawah laut oleh sand key dan revetment untuk jarak aman batas ke arah Timur ke pipa gas bawah laut PT Nusantara Regas serta jarak untuk rektifikasi dan maintenance pipa gas bawah laut; dan aspek teknis lainnya.

Prosedur pelaksanaan sand key dan konstruksi revetment.

Pengawasan kinerja pelaksanaan sand key



22 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



dan konstruksi revetment reklamasi Pulau G dengan melibatkan liaison officer masing-masing stakeholders.

- Bersama dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta cq Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum tentang kesepakatan metode pemisahan antara aliran outlet dengan intake kanal air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang.

4. Perubahan kualitas air laut.

Konstruksi revetment yang dilakukan secara simultan dengan penggelaran material reklamasi Pulau G menyebabkan penyebaran padatan

KepMen LH No. Kep-51/MENLH/2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut, terutama untuk parameter TSS, TDS, dan minyak

Mencegah peningkatan konsentrasi padatan tersuspensi dan parameter lainnya pada lokasi yang tertentu oleh kegiatan konstruksi revetment.

- Memastikan konstruksi revetment sesuai persyaratan teknis, yakni dilakukan pembuatan sand key untuk memperbaiki lapisan lunak di dasar laut, peletakan sand bag di atas geo-mattress, pemasangan geo-textile sheet antara pasir dengan lapisan batuan, peletakan batuan secara berlapis dengan batuan berukuran

Pada sisi luar mengelilingi areal yang diurug dengan arah sesuai arah pengurugan





- PT PLN.

- PT Nusantara Regas.



- Pelaporan



23 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



tersuspeni dan parameter lainnya ke kolom perairan sekitar.

dan lemak. lebih kecil di bagian bawah, diikuti secondary armour stone, dan selanjutnya diletakkan boulder.

- Konstruksi revetment dilakukan secara simultan dengan penggelaran material reklamasi melalui pembuatan sejenis tanggul setiap lapisan urugan mencapai 0,5 – 1 meter.


- Melakukan koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi untuk : Pengawasan dan


Perbaikan metode dan teknik reklamasi jika kinerja pelaksanaan sand key dan konstruksi revetment menimbulkan dispersi

- PT Pertamina Hulu Energi.

setiap 3 (tiga) bulan.



24 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



sedimen melampaui kondisi eksisting pada lokasi compliance points, terutama untuk parameter TSS, TDS, dan minyak dan lemak.

Perbaikan teknik penanggulangan dispersi beban dan konsentrasi TSS, TDS, dan minyak dan lemak oleh pelaksanaan sand key dan konstruksi revetment.

- Melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan penurunan kualitas air laut.

III TAHAP PASCA KONSTRUKSI

I DEMOBILISASI PERALATAN REKLAMASI


Aktifitas demobilisasi peralatan berat untuk kegiatan reklamasi Pulau G yang didatangkan melalui jalan raya di

Kecepatan kendaraan lalu lintas umum rata-rata pada ruas Jalan Karang Utara selama

Mencegah kemacetan dan hambatan kelancaran lalu lintas umum pada ruas Jalan Pluit Karang Utara oleh

- Pengaturan jadwal demobilisasi peralatan reklamasi pada jalur Jalan Utara dan jaringan jalan yang terhubungkan dilakukan pada malam hari, yaitu antara pukul 22.00 wib – 05.00 wib untuk menghindarkan

Jalan Pluit Karang Utara dan Jalan Pluit Karang Ayu serta akses yang terhubungkan.

Selama masa demobilisasi peralatan reklamasi pada tahun 2015 selama 2 – 3 minggu.



- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI


- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah



25 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



kawasan Pluit. demobilisasi peralatan reklamasi berlangsung pada jam sibuk pagi dan sore hari kurang dari 15 Km/jam.

demobilisasi peralatan reklamasi Pulau G.

kemacetan lalu lintas dan gangguan terhadap aktifitas perkantoran PLTU/PLTGU Muara Angke.

- Penggunaan lampu sebagai sinyal hati-hati pada kendaraan dan peralatan berat.

- Pemasangan lampu sebagai sinyal hati-hati pada lokasi peralatan reklamasi berbelok keluar dari kawasan Green Bay Pluit.

- Penempatan petugas untuk mengatur lalu lintas peralatan berat yang keluar dari kawasan Green Bay Pluit.

- Perbaikan ruas jalan yang rusak oleh demobilisasi peralatan reklamasi.

- Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pengaturan demobilisasi peralatan reklamasi PT Muara Wisesa Samudra

Jakarta


- Kelurahan Puit

- Wakil masyarakat Jalan Pluit Karang Raya, Jalan Pluit Karang Utara, dan Jalan Pluit Karang Ayu

Provinsi DKI Jakarta.




26 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



2. KEBERADAAN PULAU G

1. Perubahan suhu air laut.

Keberadaan Pulau G hasil kegiatan reklamasi menyebabkan perubahan suhu air laut oleh aliran air yang mengalir pada jarak yang lebih panjang.

Suhu air laut sebelum dan setelah terbangun Pulau G dan pulau-pulau lainnya di bagian Barat pada water intake PLTU/PLTGU Muara Karang.

Mempertahan kan suhu air laut pada water intake yang berasal dari outlet PLTU/PLTGU

Muara Karang.

- Memastikan kinerja lahan terbangun Pulau G yang dilindungi struktur revetment sesuai pesyaratan teknis, sehingga tidak mengalami kerusakan secara fisik.

- Melakukan koordinasi dengan PT PLN dalam pengawasan kinerja hasil reklamasi berupa Pulau G dan suhu air laut pada intake air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang.

- Melakukan koordinasi dengan PT PLN untuk upaya pengendalian dan penanggulangan jika terjadi permasalahan dengan suhu air laut pada intake air pendingin PLTU/PLTGU Muara Karang terkait keberadaan Pulau G.

Lahan terbangun di Pulau G yang dikelilingi oleh struktur revetment.

Akhir tahun 2015.





- PT PLN.





2. Perwujudan tatanan ruang.

Keberadaan Pulau G hasil kegiatan reklamasi sebagai

- Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang

Perwujudan pemanfaatan ruang kawasan Pantura DKI Jakarta melalui

- Memastikan kinerja lahan terbangun Pulau G mampu mendukung pembangunan di atasnya.

- Menyiapkan perijinan dan

Lahan terbangun di Pulau G yang siap dimanfaat

Kontinyu hingga dilanjutkan dengan pembangun



- Dinas Tata Ruang Provinsi


- Dinas Tata Ruang



27 Lampiran


Sumber Dampak



Periode Pengelolaan



perwujudan tatanan ruang.

Penataan Ruang Kawasan Jabodeta bekpunjur

- Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

- Pergub Provinsi Jakarta No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

pengembang an lahan baru dalam bentuk pulau hasil kegiatan reklamasi.

pemenuhan persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku untuk pembangunan Pulau G.

- Melakukan koordinasi pemanfaatan ruang dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.

kan untuk mendukung perkembang an Provinsi DKI Jakarta.

an di atas lahan Pulau G.

DKI Jakarta



Provinsi DKI Jakarta






28 Lampiran

Lampiran


pendahuluan - dinas lingkungan hidup … rencana reklamasi pulau g kawasan reklamasi pantura jakarta...

Documents