pendahuluan 1.1. latar belakang good governance.inspektorat.pandeglangkab.go.id/dokumen/... ·...

Inspektorat Kabupaten Pandeglang 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi membentuk perubahan paradigma dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Masyarakat

menginginkan terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan

pelayanan publik yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip good

governance.

Good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan

aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang berorientasi pada partisipasi, penegakan hukum,

tanggap, berorientasi pada komitmen keselarasan, efektif dan efisien,

akuntabilitas berwawasan jauh kedepan serta profesionalisme.

Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, Pemerintah memiliki

peran yang utama, karena memiliki fungsi untuk mengatur dan memfasilitasi

masyarakat dan swasta, serta fungsi administrasi penyelenggaraan

Pemerintahan. Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu unsur

penunjang Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan

tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset

dan Aparatur memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Pemerintahan yang

baik.

Keberadaan Inspektorat Kabupaten Pandeglang dituntut dapat

membangun landasan kinerja yang tangguh. Semua kegiatan harus direncanakan,

dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Pihak yang berwenang. Untuk itu perlu

disusun Renstra sebagai pedoman dan arahan dalam pengembangan tugas dan

fungsi dalam melaksanakan program pembangunan Daerah.


Rencana Strategik (Renstra) merupakan rencana yang berorientasi

pada hasil yang akan dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman yang ada atau mungkin akan timbul, mengandung visi,

misi, nilai-nilai, faktor penentu keberhasilan, tujuan dan sasaran serta program

dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang disusun

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Disamping itu juga mengacu kepada berbagai

macam kebijakan dan prioritas Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Tujuan

merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin

terciptanya program pembangunan yang baik antar Satuan Kerja, mengingat

Satuan Kerja merupakan alat/pelaksana utama dengan dukungan dari unsur

Stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam

pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang untuk kurun waktu lima tahun

ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun

berdasarkan;

1. Landasan Idiil Pancasila ;

2. Landasan Konsitusional UUD 1945 ;

3. Landasan Operasional GBHN 1999 – 2004 ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran

Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;


8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011-2016;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 Tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Serta Usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pembentukan , Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Pandeglang ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

Kabupaten Pandeglang;

16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas,

Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud Disusunnya Rencana Strategis Inpektorat Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah:

”Untuk memberikan pedoman pengawasan jalannya Pemerintah

Daerah yang mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang


berkualitas dan menggerakkan menejemen Pemerintahan Daerah

yang profesional dan efisien serta mampu mendukung

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten

Pandeglang”.

Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan

mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan diatas, maka dapat

disusun tujuan sebagai berikut :

1. Mengantisipasi dan mencegah praktek korupsi, Kolusi dan nepotisme Instansi

Pemerintah ;

2. Peningkatan pelayanan Masyarakat ;

3. Peningkatan profesionalisme dan optimalisasi kinerja Aparat Pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang pentingnya penyusunan Renstra

Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai respon atas tuntutan

terselenggaranya praktek-praktek Pemerintahan yang baik, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra

Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Menggambarkan tentang lingkungan strategik Inspektorat

Kabupaten Pandeglang baik secara internal maupun eksternal.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengidentifikasikan permasalahan serta isu-isu strategis tugas

pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN


Mendeskripsikan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang

Tahun 2011-2016, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta

strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Pandeglang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini mendeskripsikan Rencana Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Pandeglang, Inspektorat Kabupaten Pandeglang mempunyai Tugas dan Fungsi

sebagai berikut :

1. Tugas Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupaten dibidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan

urusan pemerintahan desa

2. Fungsi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan

menyelenggarakan tugas memiliki fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dibidang pengawasan;

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;

c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan ;

d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan;

e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan

pengawasan ;

f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;

g. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan instansi lain ;

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan dalam rangka

kepentingan pemerintah daerah;


i. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan bidang

pengawasan;

j. Menyelenggarakan pengujian serta penilaian atas laporan setiap

unsur dilingkungan pemerintah daerah serta pemeriksaan

pengawasan fungsional atas dasar petunjuk Bupati;

k. Melakukan pengusutan kebenaran informasi/laporan atau pengaduan

terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang

pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi pembangunan.

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

a. Administrasi Umum dan Pemerintahan;

b. Urusan Pemerintahan.

4. Pengawasan Administrasi Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud

adalah :

a. Pengawasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;

b. Kelembagaan;

c. Pegawai Daerah;

d. Keuangan Daerah;

e. Barang Daerah.

5. Pengawasan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah;

a. Urusan Wajib;

b. Urusan Pilihan;

c. Dana Dekonsentrasi;

d. Tugas Pembantuan;

e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah

sebagaimana terlihat pada lampiran, dengan Susunan Organisasi terdiri dari :

1. Inspektur;

2. Sekretaris, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;


b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Keuangan

3. Inspektur Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, terdiri dari :

a. Inspektur Pembantu Wilayah I

b. Inspektur Pembantu Wilayah II

c. Inspektur Pembantu Wilayah III

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektur mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan

sebagian kewenangan desentralisasi serta tugas pembantuan dibidang

pengawasan daerah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur

mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dibidang pengawasan daerah;

2. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan

daerah;

3. Mengendalikan tugas-tugas bidang pengawasan daerah;

4. Melakukan koordinasi fungsi-fungsi administrasi dan manajemen bidang

pengawasan daerah;

5. Membimbing dan melakukan monitoring pelaksanaan program pengawasan

dan pemeriksaan di daerah.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan

fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja

pengawasan;


2. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil

pengawasan aparat fungsional daerah;

3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

4. Penyusunan, penginventarisasian dan pengolahan data dalam rangka

penatausahaan proses penanganan pengaduan;

5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah

tangga;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Sub Bagian Keuangan

Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan

kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pembangunan,

pemerintahan dan kemasyarakatan, dan kasus pengaduan dibidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur pembantu

mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;

2. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pengawasan;

3. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan daerah

kabupaten;


4. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dalam bidang pembangunan,

pemerintahan dan kemasyarakatan;

5. Pelaskanaan perencanaan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan

penilaian tugas pengawasan, bimbingan, supervisi, konsultasi, koordinasi,

fasilitasi, penelitian, pengembangan, pemantauan, monitoring dan evaluasi;

6. Pelaksanaan proses pemeriksaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

ganti Rugi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu terdiri dari :

Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah II;

Inspektur Pembantu Wilayah III.

Inspektur Pembantu Wilayah IV.

2.2. Sumber Daya Inspektorat

1. Kondisi Eksisting Pegawai

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai di Inspektorat Kabupaten Pandeglang sampai dengan

bulan Maret 2015 yaitu sebanyak 57 orang dengan perincian sebagai

berikut :

Pegawai Negeri Sipil 46 Orang

Calon Pegawai Negeri Sipil 1 Orang

Tenaga Kontrak Kerja 6 Orang

Tenaga Sukarelawan 4 Orang

Jumlah 57 Orang

b. Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

Pegawai Inspektorat Kabupaten Pandeglang berdasarkan Jabatan

Struktural, terdiri dari :


Inspektur (Eselon II/a) 1 Orang

Sekretaris (Eselon III/a) 1 Orang

Inspektur Pembantu (Eselon III/a) 4 Orang

Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a) 3 Orang

Fungsional (Auditor) 22 Orang

Pelaksana (Non Esselon) 26 Orang

c. Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pasca Sarjana / S2 sebanyak 6 Orang

Sarjana / S1 sebanyak 38 Orang

Diploma III / D3 sebanyak 3 Orang

SLTA sebanyak 9 Orang

SLTP sebanyak 1 Orang

d. Menurut Golongan

Golongan I sebanyak 1 Orang

Golongan II sebanyak 7 Orang

Golongan III sebanyak 25 Orang

Golongan IV sebanyak 7 Orang

e. Yang telah mengikuti penjenjangan structural

SPAMEN/PIM II sebanyak 2 Orang

SEPAMA/PIM III sebanyak 2 Orang

ADUMLA sebanyak - Orang

ADUM PIM / IV sebanyak 5 Orang

f. Yang telah mengikuti penjenjangan struktural

Yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional, Diklat Pemeriksaan

Khusus, Diklat Substansi Pengawasan, Diklat Alam Terbuka, Diklat

Penjenjangan Struktural:


Diklat JFA : 2 Orang

Diklat dasar-Dasar Auditor : 1 Orang

Diklat Anggaran Bendaharawan (A) : 1 Orang

Diklat Bendahara Pengeluaran Daerah : 1 Orang

Pelatihan Pengembangan Diklat Pim II : 1 Orang

Pelatihan Pengembangan Diklat Pim III : 2 Orang

Pelatihan Pengembangan Diklat Pim IV

: 1 Orang

g. Jumlah Jabatan Struktural

Jumlah jabatan struktural dilingkungan Inspektorat Kabupaten

Pandeglang sebanyak 8 jabatan dengan perincian sebagai berikut :

ESSELON II sebanyak 1 Orang

ESSELON III sebanyak 5 Orang

ESSELON IV sebanyak 3 Orang

2. Sarana Dan Prasarana

Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai perangkat daerah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Pandeglang, dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Pandeglang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai

peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas semua unsur/instansi pemerintahan daerah,

pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan, yang meliputi

bidang-bidang pemerintahan, pertanahan, keuangan, perlengkapan dan

peralatan, badan usaha milik daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan

perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan

masyarakat, dan melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan

setiap unsur/instansi di lingkungan pemerintahan daerah serta laporan hasil

pemeriksaan pengawasan fungsional, dan melakukan pengusutan

kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau


penyalahgunaan dalam pelaksanaan pemerintahan, BUMD, pembangunan

dan kesejahteraan sosial, dan melakukan pembinaan pengawasan di

lingkupan pemerintahan daerah, serta melakukan pemantauan tindak lanjut

hasil pemeriksaan dari aparat pemeriksa intern dan ekstern.

Untuk itu tuntutan akan profesionalitas, akuntabilitas dan

efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan

dalam mekanisme kerja, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif

pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme

pemerintahan di Kabupaten Pandeglang. Kebutuhan akan sarana dan

prasarana dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan

besar dalam membantu pelaksanaan tugas, karena kinerja dan sarana

prasarana pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi,

sehingga dapat terjalinnya suasana kerja yang kondusif dan profesional

dapat terlaksana dengan baik.

Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia

di Inspektorat belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak

menyurutkan semangat kerja pegawai Inspektorat dalam melaksanakan

tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang

sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya.

Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu:

Kendaraan Roda Empat = 8 Unit

Kendaraan Roda Dua = 18Unit

PC = 12 unit

Laptop = 12 unit

Printer = 6 unit

Kamera Elektronik = 2 unit

UPS = 2 unit

Wireles = 1 unit

Filling Divice Kayu = 1 buah

Filling Besi = 1 buah

Meja Kayu = 4 buah


Meja Rapat = 10 buah

Meja Tulis = 10 buah

Rak Kayu = 1 buah

Buffet Kayu = 1 buah

Kursi Tamu = 5 unit

Kursi Lipat Besi = 64 buah

Kursi Putar = 5 buah

Lemari Kayu = 12 buah

Whiteboard = 3 buah

OHP = 2 unit

Kalkulator = 6 buah

Pesawat Telepon = 1 unit

Intermediate = 7 unit

Televisi = 3 unit

Dispenser = 4 buah

AC = 2 unit

Lemari Es/Kulkas = 2 unit

Kipas Angin = 8 buah

Dari beberapa perlengkapan pendukung tersebut yang jumlahnya

masih kurang serta perlu adanya penambahan perlengkapan dan ruangan

adalah:

Kendaraan Roda Empat = 4 Unit

Kendaraan Roda Dua = 4 Unit

Personal Computer Unit = 8 Unit

Lap Top = 4 Unit

Printer = 8 Unit

Ruang Kerja = 5 Ruang

Ruang Rapat = 1 Ruang

Ruangan Perpustakaan = 1 Ruang

Gudang = 1Ruang


2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pandeglang

Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dan dijadikan acuan oleh aparatur

maupun organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten

Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme :

a. Kompetensi / kecakapan / kemampuan (competence) ;

b. Ketulusan hati / kejujuran ( integrity ) ;

c. Pertanggungjawaban ( responsibility ).

2. Kehati-hatian ( Due care / carefuly ) ;

3. Keterbukaan ( tranparancy ) ;

4. Percaya diri ( self confident ) ;

5. Keadilan / persamaan hak ( equity ) ;

6. Komitmen / janji / mewajibkan diri / kebersamaan (commitment).


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kabupaten Pandeglang

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Inspektorat Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Inspektorat Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

25% 30% 90% 60% 70% - 96% 97% 50% 67% - 320% 108% 83% 95%

2 Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pengawasan

- - - 60% - - - - 60% - - - - 100% -

3 Terlaksananya Data Hasil Pengawasan Internal secara berkala terhadap SKPD

25% 30% 90% 60% 70% - 91% 100% 60% 98% - 303% 111% 100% 140%

4 Terlaksananya kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi

25% 30% 90% 60% 70% - 75% 82% 83% 87% - 250% 91% 138% 124%

5

Terlaksananya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Reviu SKPD dan PPKD)

- - - 60% 70% - - - 90% 90% - - - 150% 129%

6 Adanya persamaan persepsi tentang Peraturan Pelaksanaan dan Kebijakan Pengawasan

- - 90% 60% 70% - - 86% 50% 95% - - 96% 83% 136%

7 Terevaluasinya LAKIP - - - - 70% - - - - 96% - - - - 137%

8 Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring

- - - - - - - - - - - - - - -

9 Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Tematik PAD Kab. Pandeglang

- - - - - - - - - - - - - - -

10 Terlaksananya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dana BOS

- - - - - - - - - - - - - - -

11 Terlaksananya pemeriksaan terhadap kebenaran informasi atas pengaduan kasus

25% 30% 50% 60% 70% - 80% 100% 83% 36% - 267% 200% 138% 51%


Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat

Kabupaten Pandeglang

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

BELANJA DAERAH - 1.677.149.600 1.702.300.800 1.925.705.600 2.639.289.400 - 1.606.464.733 1.704.767.532 1.920.902.654 2.505.485.056

Belanja Tidak Langsung - 976.853.800 908.105.000 1.109.662.000 1.466.746.000 - 920.112.033 1.004.393.932 1.123.185.604 1.462.181.964

- Belanja Pegawai - 976.853.800 908.105.000 1.109.662.000 1.466.746.000 - 920.112.033 1.004.393.932 1.123.185.604 1.462.181.964

Belanja Langsung - 700.295.800 794.195.800 816.043.600 1.172.543.400 - 686.352.700 700.373.600 797.717.050 1.043.303.092

;-Belanja Pegawai - 127.190.000 247.485.000 287.442.500 477.581.300 - 127.789.000 227.825.500 287.330.000 399.919.000

- Belanja Barang dan Jasa - 557.155.800 525.910.800 457.449.100 641.882.100 - 543.213.700 472.548.100 439.345.050 590.412.092

- Belanja Modal - 15.350.000 20.800.000 71.152.000 53.080.000 - 15.350.000 - 71.042.000 52.972.000

Total ......... - 1.677.149.600 1.702.300.800 1.925.705.600 2.639.289.400 - 1.606.464.733 1.704.767.532 1.920.902.654 2.505.485.056

Uraian Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA DAERAH - 95.79 % 100.14 % 99.75 % 94.93 % 240.534.950 224.755.081

Belanja Tidak Langsung - 94.19 % 110.60 % 101.22 % 99.69 % 122.473.050 135.517.483

- Belanja Pegawai - 94.19 % 110.60 % 101.22 % 99.69 % 122.473.050 135.517.483

Belanja Langsung - 98.01 % 88.19 % 97.75 % 88.98 % 118.061.900 89.237.598

;-Belanja Pegawai - 100.00 % 92.06 % 99.96 % 83.74 % 87.447.825 68.032.500

- Belanja Barang dan Jasa - 97.50 % 89.85 % 96.04 % 91.98 % 21.181.575 11.799.598

- Belanja Modal - 100.00 % 0.00 % 99.85 % 99.80 % 9.432.500 9.405.500

Total ......... - 95.79 % 100.14 % 99.75 % 94.93 %


2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Kinerja Inspektorat

Lingkungann internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan

kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pengawasan, mencakup kekuatan dan

kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan

pengujinya dengan visi dan misi Organisasi untuk memperoleh faktor penentu

keberhasilan.

1. Analisis Lingkungan Strategis

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1) Kekuatan ( Strength )

Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan;

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Instansi

lain;

Adanya petunjuk operasional pemeriksaan ;

Kemampuan berkomunikasi Aparatur cukup baik;

Adanya peningkatan sumberdaya manusia secara bertaap.

2) Kelemahan ( weekness )

Pemahaman tentang kode etik dan standar audit kurang;

Kerjasama Tim belum optimal ;

Penghargaan terhadap prestasi kerja kurang ;

Jumlah Pegawai dan tingkat SDM Aparatur kurang memadai;

Dukungan sarana dan prasarana kerja belum memadai;

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja inspektorat

masih kurang;

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

1) Peluang ( opportunity )

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas

kinerja Instansi Pemerintah ;

Adanya Lembaga Pembina Aparat Pengawas Fungsional;

Harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah.


2) Ancaman ( threath )

Respon Instansi lain sebagai obyek pemeriksaan terhadap

Inspektorat masih rendah ;

Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan relatif

rendah ;

Tuntutan transparansi terhadap mekanisme kerja Inspektorat;

Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang

pengawasan.

2. Analisis Strategi dan Pilihan

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh,

meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini

disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan

ancaman, kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman dengan

metode analisis SWOT.

Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan srategi yang perlu

diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi Inspektorat Kabupaten

Pandeglang.

1) Kekuatan – Peluang ( strength – opprtunity )

a) Optimalisasi Aparatur melalui dukungan lembaga pembina pengawasan

fungsional

b) Optimalisasi Aparatur dan kewenangan melakukan pemeriksaan

terhadap Instansi lain berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun

1999 serta Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

2) Kekuatan – Ancaman ( Strength – Threath )

a) Optimalisasi Aparatur dan Petunjuk Operasional pemeriksaan untuk

meningkatkan respon Instansi lain ;

b) Optimalisasi Organisasi dan Aparatur guna memenuhi harapan

Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah ;

c) Optimalisasi Organisasi dan Aparatur serta Petunjuk Operasional

pemeriksaan guna memenuhi tuntutan terhadap transparansi.


3) Kelemahan – Peluang ( Weekness – Opportunity )

a) Tingkat pemahaman tentang hasil audit dan standar audit melalui peran

lembaga Pembina Pengawas Fungsional ;

b) Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar

audit untuk memenuhi harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas

kinerja Pemerintah.

4) Kelemahan – Ancaman ( Weekness – Threath )

a) Tingkatkan pemahaman kode etik dan standar audit guna peningkatan

pemanfaatan hasil pemeriksaan ;

b) Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar

audit untuk mendorong peran LSM dibidang pengawasan Masyarakat;

c) Tigkatkan pemahaman kode etik serta standar audit guna

meningkatkan respon Instansi lain.

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan peningkatan pelayanan Inspektorat

Kabupaten Pandeglang merupakan hasil kajian dari perilaku-perilaku strategis yang

telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Hasil

kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi dihasilkan adanya faktor

penentu keberhasilan yang terdiri dari :

a. Adanya pemahaman tentang kode etik dan standar pengawasan

b. Adanya sistem dan prosedur pengawasan yang memadai

c. Meningkatnya SDM aparatur pengawasan

d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang

pelaksanaan tugas

e. Meningkanya koordinasi antar aparat pengawas pada Inspektorat Kabupaten

Pandeglang

f. Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik antara Instansi/SKPD sebagai

obyek pemeriksaan dengan Inspektorat sebagai unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintah daerah.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Inspektorat

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Aspek Kajian Capaian/Kondisi

Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor Yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Internal (Kewenangan Inspektorat)

Eksternal (Diluar Kewenangan Inspektorat)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pengawasan pada aspek pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta kedisiplinan aparat pemerintahan dan

peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan yang bebas KKN

80%

Optimalisasi Tim, Menyusun skala

prioritas terhadap obrik pengawasan

Penambahan Jumlah Aparatur

Pengawas (Penambahan

Irban)

- Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Penanganan lebih jauh terhadap hasil-hasil

pengawasan 70%

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan

tidak tepat waktu

Kurangnya Pemahaman Obrik

terhadap pentingnya

penyelesaian tindak lanjut atas

temuan hasil pemeriksaan

- Obrik kurang merespon hasil-hasil temuan pengawasan

Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan

50%

Optimalisasi peningkatan kualitas SDM

aparatur pengawas

Penambahan Anggaran dalam

upaya peningkatan SDM

aparat pengawasan,

Mutasi Tenaga Pemeriksa/Auditor

- Pemahaman aparatur pengawasan tentang kode etik dan standar pengawasan masih kurang (tingkat SDM aparatur pengawasan kurang memadai)

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan 50%

Optimalisasi sistematika kerja

pemeriksaan secara efektif

dan efisien

Penyusunan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

- Belum memadainya standar operasional pengawasan


3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih untuk Tahun 2011 – 2016

adalah :

“Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan

berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis

pembangunan pedesaan.”

Penjelasan dari visi tersebut diatas adalah :

a. Mandiri dan berkembang di bidang agribisnis

Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dapat diartikan bahwa

kabupaten Pandeglang akan menjadikan pertanian dan segala

sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir)

pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka

pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder

akan menggerakkan energinya dalam melakukan ekonomisasi sector

pertanian dengan memperhatikan factor-faktor dominan seperti

komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir,

pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen

permodalan.

b. Mandiri dan berkembang di bidang pariwisata

Kabupaten Pandeglang sebagai pusat kegiatan pariwisata dapat

diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pariwisata

sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah.

Untuk mewujudkan cita visi tersebut, pemerintah dan seluruh

stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan

budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan obyek

dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan

pariwisata didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi


kepariwisataan yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan

wisata dan kesejahteraan masyarakat.

c. Berbasis Pembangunan Perdesaan

Mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dan

destinasi pariwisata tidak mungkin dapat tercapai tanpa partisipasi aktif

dari masyarakat yang sebagian besar berada di pedesaan. Maka

subjek utama upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di sector

pertanian dan pariwisata sesungguhnya adalah masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, pedesaan merupakan basis utama dari kegiatan usaha

pertanian dan jasa pelayanan pariwisata.

2. Misi

Dalam menunjang pencapaian visi tersebut di atas, Misi Bupati dan Wakil

Bupati Pandeglang terpilih adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata

b. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam usaha pertanian dan jasa

pariwisata

c. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif.

d. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat

e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan

f. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah.

3. Program

Sebagai penjabaran dari Misi di atas, maka disusun Program Utama Bupati

dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih, sebagai berikut :

a. Meningkatkan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian

dan pariwisata

b. Memperkuat ketahanan pangan masyarakat

c. Mengembangkan destinasi dan kegiatan pariwisata

d. Memberdayakan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah

dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata.

e. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, potensial dan produktif


f. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang

berkualitas

g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan

h. Meningkatkan good governance dan penguatan otonomi desa

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata berbasis Pembangunan Perdesaan

No Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih

Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi ke 6 = Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah

Program :

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Sarana prasarana operasional kurang memadai, kerja sama tim belum optimal, jumlah aparat pengawasan masih kurang dan belum meratanya produktivitas kerja aparat pengawas

Penambahan Jumlah Aparat Pengawasan (Penambahan Irban), sarana dan prasarana terpenuhi

Obrik kurang merespon hasil-hasil temuan pengawasan

Kurangnya Pemahaman Obrik terhadap pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan

Peningkatan pemahaman terhadap obrik terkait pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pemahaman aparatur pengawasan tentang kode etik dan standar pengawasan masih kurang (tingkat SDM aparatur pengawasan kurang memadai)

Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM aparat pengawasan dan adanya mutasi terhadap aparat yang telah memiliki sertifikasi JFA & JFPP

Penambahan anggaran untuk mengikuti pelatihan auditor kepada tenaga pengawas

c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Belum memadainya standar operasional pengawasan

Belum optimalnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang

Rencana Strategis Inpektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016

disusun sebagai pedoman pengawasan jalannya Pemerintah Daerah yang


mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan menggerakkan

menejemen Pemerintahan Daerah yang profesional dan efisien serta mampu

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten

Pandeglang.

Penyusunan Rencana Strategis Inpektorat Kabupaten Pandeglang

Tahun 2011-2016 berdasarkan pedoman pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan daerah.

Tujuan Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1) Mengantisipasi dan mencegah praktek korupsi, Kolusi dan nepotisme

Instansi Pemerintah;

2) Peningkatan pelayanan Masyarakat ;

3) Peningkatan profesionalisme dan optimalisasi kinerja Aparat Pengawasan.

Adapun sasarannya adalah :

1) Pengawasan pada aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kedisiplinan Aparat Pemerintah ;

2) Penanganan dan pemanfaatan lebih jauh terhadap hasil-hasil kegiatan

Pengawasan;

3) Penanganan terhadap pengaduan Maupun hambatan yang terkait dengan

Aparat Pemerintah, tupoksi serta pelaksanaan pembangunan ;

4) Pengembangan Sumber daya Manusia ;

5) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Untuk mewujudkan penataan wilayah terstruktur dan sistematis, serta

sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, maka ditetapkan kebijakan

penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang. Adapun Kebijakan penataan

ruang wilayah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang Tahun

2010-2030 meliputi :


1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang, meliputi :

a. Kebijakan pengembangan sistem perwilayahan

b. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan

c. Kebijakan pengembangan sistem perdesaan

d. Kebijakan pengembangan sistem fungsi kawasan

e. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah

2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang, meliputi :

a. Pengembangan kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya

konsep atau misi pembangunan berkelanjutan

b. Mempertahankan kawasan lindung yang ada dan telah sesuai dengan

berbagai kebijakan yang ada baik di pusat ataupun di provinsi

c. Pengembangan kawasan budidaya secara maksimal dengan tetap

memperhatikan kelstarian lingkungan

d. Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis pada sumberdaya alam

dan potensi local yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan,

peternakan, pariwisata dan industri.

e. Pertumbuhan ekonomi pada berbagai sector strategis yang

meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta penciptaan

lapangan kerja melalui pengembangan system perdagangan regional,

agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan, penyediaan infrastruktur wilayah yang mendukung iklim

investasi, fasilitas aksesibilitas kegiatan investasi dan pemanfaatan

SDM secara optimal

f. Pengembangan kegiatan pengolahan (industry kecil, menengah dan

padat karya) berbasis pada sumberdaya local sebagai pendukung

penciptaan lapangan kerja dengan mempertimbangkan aspek

keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

g. Pengembangan kawasan strategis untuk lebih mempercepat

pertumbuhan ekonomi.

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil, meliputi :


a. Pelestarian lingkungan pesisir dan laut termasuk sempadan pantai

sebagai kawasan lindung, serta memberikan hak masyarakat untuk

mendapatkan akses ke sempadan pantai

b. Peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan laut

c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

pesisir dan laut

d. Peningkatan pemerataan nilai tambah melalui pemanfaatan

sumberdaya pesisir dan laut bagi kesejahteraan masyarakat local

e. Peningkatan pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil

4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi :

a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan

ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan

dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan

keunikan bentang alam dan melestarikan warisan budaya nasional

dan daerah.

b. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan

sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar.

c. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam

pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif,

efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan

internasional

d. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan

tingkat perkembangan antar kawasan

e. Pelestarian dan peningkatan social dan budaya bangsa

f. Pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara

optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

.


3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang,

menimbulkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemahaman aparatur pengawasan terhadap kode etik dan standar

pengawasan

2. Kualitas SDM Aparatur Pengawasan

3. Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan Tugas

4. Koordinasi antara SKPD dengan Inspektorat sebagai unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintah daerah

5. Pengembangan struktur organisasi pengawasan


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi Inspektorat

Visi sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah

Kabupaten Pandeglang, dalam menetapkan visinya perlu mengacu pada visi

Kabupaten Pandeglang.

VISI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016:

“Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di

bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan”

VISI INSPEKTORAT TAHUN 2011-2016 :

Dengan mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang tersebut, serta dengan

memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, maka terjadi

perubahan Visi Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah: “Menjadi Unit

Pengawasan Internal Pemerintah Yang Profesional dan Berintegritas

Untuk Mendukung Terwujudnya Kepercayaan Publik Terhadap

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang”

MISI INSPEKTORAT

Misi merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk menjabarkan dan

mencapai visi yang telah ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah

organisasi yang aktifitasnya selalu digerakan oleh Misi. Maka untuk

merealisasikan dan mengimplementasikan Visi Inspektorat Kabupaten

Pandeglang sebagaimana dinyatakan diatas, akan ditempuh melalui

perubahan Misi Yaitu:

Misi Kesatu :

Mendorong ketaatan SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten pandeglang

terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi masing - masing melalui pengujian dan konsultasi;


Misi Kedua :

Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok SKPD melalui

Evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan;

Misi Ketiga :

Mendorong terwujudnya akuntabilItas pengelolaan keuangan daerah melalui

reviu serta dukungan penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan keuangan

daerah;

Misi Keempat :

Mengawal reformasi birokrasi dan Mempromosikan Good Governance dan

Clean Government di jajaran pemerintah daerah kabupaten pandeglang.

Misi Kelima :

Mengawasi disfunctional behavior aparat pemerintah daerah melalui

surveilalance dan invetigasi;

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Sebagaimana visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan

yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun kedepan

sebagai berikut :

1. Peningkatan Profesionalisme dan optimalisasi kinerja Aparat Pengawasan

2. Mendorong akuntabilitas dan mencegah praktek korupsi dan nepotisme

Instansi Pemerintah

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Daerah

4. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bersih dan

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan


3. Pengawasan Pada Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Serta

Kedisiplinan Aparat Pemerintah Secara Berkala

4. Penanganan Lebih Jauh Terhadap Hasil-hasil Kegiatan Pengawasan

5. Pengendalian Terhadap Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

6. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

7. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Inpres No.

5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

8. Pengendalian Terhadap Pengelolaan PAD

9. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana BOS

10. Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11. Penanganan Terhadap Pengaduan Maupun Hambatan yang Terkait

Dengan Aparat Pemerintah, Tupoksi serta Pelaksanaannya


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

NAMA SKPD TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN

2011 2012 2013 2014 2015 2016

03 Inspektorat Peningkatan profesionalisme dan optimalisasi kinerja aparat pengawas

Pengembangan sumber daya manusia

Penyusunan sistem dan prosedur pengawasan

(a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan

17 33 50 67 83 100

Mendorong akuntabilitas dan mencegah praktek KKN di lingkungan instansi pemerintah

Pengawasan pada aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kedisiplinan aparat pemerintah secara berkala

(b) Terselenggaranya penyusunan dan penetapan reguasi pembangunan dan pelayanan publik

17 33 50 67 83 100

Penanganan lebih jauh terhadap hasil-hasil kegiatan pengawasan

(c) Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

17 33 50 67 83 100

Pengendalian terhadap manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

(d) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah

17 33 50 67 83 100

Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inpres no.5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi

(e) Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas

17 33 50 67 83 100

Peningkatkan pelayanan masyarakat

Penanganan terhadap pengaduan maupun hambatan yang terkait dengan aparatur pemerintah, tupoksi serta pelaksanaannya


Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Menjadi Unit Pengawasan Internal Pemerintah Yang Profesional dan Berintegritas Untuk Mendukung Terwujudnya Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang

Misi 1 : Mendorong ketaatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap peraturan perundang - undangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing melalui pengujian dan konsultasi

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Peningkatan Professionalisme dan Optimalisasi Kinerja Aparat Pengawasan

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia - Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan - Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Pengawasan

2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan - Peningkatan Kualitas Sistem dan Prosedur

Pengawasan - Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Sisdur

Pengawasan

Misi 2 : Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok SKPD melalui evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan

Mendorong Akuntabilitas dan Mencegah Praktek KKN di Lingkungan Instansi Pemerintah

1. Pengawasan Pada Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kedisiplinan Aparat Pemerintah Secara Berkala

- Peningkatan Kinerja SKPD - Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Internal SKPD Secara Berkala

2. Penanganan Lebih Jauh Terhadap Hasil-hasil Kegiatan Pengawasan

- Peningkatan Kinerja SKPD - Meningkatkan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil temuan sesuai Rekomendasi

Misi 3 : Mendorong terwujudnya akuntabilItas pengelolaan keuangan daerah melalui reviu serta dukungan penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan keuangan daerah

Meningkatan Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah

Pengendalian Terhadap Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Peningkatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Meningkatkan Pelaksanaan Reviu SKPD dan PPKD

Misi 4 : Mengawal reformasi birokrasi dan Mempromosikan Good Governance dan Clean Government di jajaran pemerintah daerah kabupaten pandeglang

Menciptakan birokrasi pemerintah yang

profesional, berintegritas, bersih dan bebas

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif - Peningkatan Kinerja Pengawasan - Meningkatkan Pelaksaan Rakorwas untuk menyamakan persepsi tentang Peraturan Pelaksanaan dan Kebijakan Pengawasan

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

- Peningkatan Reformasi Birokrasi - Meningkatkan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004)

Pengendalian Terhadap Pengelolaan PAD - Peningkatan Pengendalian terhadap pengelolaan PAD

- Meningkatkan Pemeriksaan Tematik PAD Kab. Pandeglang

Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS - Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS

- Meningkatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS

Misi 5 : Mengawasi disfunctional behavior aparat pemerintah daerah melalui surveilalance dan invetigasi

Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tingggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

Evaluasi tyerhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peningkatan kinerja SKPD

- Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD dan Reviu LAKIP Kabupaten

Penanganan terhadap pengaduan maupun hambatan yang terkait dengan Aparat Pemerintah, Tupoksi serta pelaksanaannya

Peningkatan pengawasan melekat oleh setiap unsur pimpinan

Meningkatkan penanganan kasus pengaduan dilingkungan Ppemerintah Daerah


4.3 Strategi Dan Kebijakan Inspektorat

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan, perlu

ditetapkan suatu strategi yang merupakan penyatuan rencana yang mencakup

banyak hal secara terpadu guna mengatasi persolaan yang datang baik dari

internal maupun eksternal organisasi.

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan

menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan

(weakness), dimana kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan

evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan tugas. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk

mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kesempatan

(opportunity) dan tantangan (threat).

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh,

meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini

disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan

ancaman, kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman dengan

metode analisis SWOT.

Strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menunjang

pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah daerah dalam

upaya meningkatkan good governance harus sesuai dengan pokok-pokok

kebijakan pengawasan, yaitu :

1. Penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan

sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam

Negeri, terutama arah kebijakan politik (political will) Pemerintah Pusat yaitu

menitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

2. Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan

ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, yang meliputi :


a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota terdiri

atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib

dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di desa yang terdiri atas

pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan urusan

pemerintahan desa

4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan

oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi Inspektorat

Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non

Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai

fungsi dan kewenangannya.

5. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses

pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan obyek

pemeriksaan

6. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk

mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi

organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan

7. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, maka :

a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara

terus menerus (series of actions and on going basis).

b. Diperlukan perubahan pola pikir (mind set) Aparat Pengawas Intern

Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap

temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi,

kolusi dan nepotisme.

8. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif,

efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern

Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran

9. Pemeriksaan serentak (pemtak) dilakukan dalam rangka tujuan tertentu

atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain

pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana


Pemilukada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Reviu

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

10. Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bertindak untuk dan atas

nama Kepala Daerah di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan

terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas

kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan

korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah

11. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional

merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat

dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum

mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang

12. Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi :

a. Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Kecamatan.

d. Desa/Kelurahan.

e. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten/Kota di

Desa/Kelurahan.

f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari

APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/Joint Audit.

g. Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilukada di

Kabupaten/Kota.

Strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

menunjang pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah

daerah berdasarkan hasil analisis SWOT, yaitu :

1. Kekuatan – Peluang ( strength – opprtunity )

a. Optimalisasi Aparatur melalui dukungan lembaga pembina pengawasan

fungsional


b. Optimalisasi Aparatur dan kewenangan melakukan pemeriksaan

terhadap Instansi lain berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun

1999 serta Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

2. Kekuatan – Ancaman ( Strength – Threath )

a. Optimalisasi Aparatur dan Petunjuk Operasional pemeriksaan untuk

meningkatkan respon Instansi lain ;

b. Optimalisasi Organisasi dan Aparatur guna memenuhi harapan

Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah ;

c. Optimalisasi Organisasi dan Aparatur serta Petunjuk Operasional

pemeriksaan guna memenuhi tuntutan terhadap transparansi.

3. Kelemahan – Peluang ( Weekness – Opportunity )

a. Tingkat pemahaman tentang hasil audit dan standar audit melalui

peran lembaga Pembina Pengawas Fungsional ;

b. Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar

audit untuk memenuhi harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas

kinerja Pemerintah.

4. Kelemahan – Ancaman ( Weekness – Threath )

a. Tingkatkan pemahaman kode etik dan standar audit guna peningkatan

pemanfaatan hasil pemeriksaan ;

b. Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar

audit untuk mendorong peran LSM dibidang pengawasan Masyarakat;

c. Tigkatkan pemahaman kode etik serta standar audit guna

meningkatkan respon Instansi lain.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kebijakan yang disusun merupakan pedoman dan pegangan untuk setiap

kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan untuk mencapai tujuan dan

sasaran organisasi. Berdasarkan kebijakn-kebijakan pengawasan, Inspektorat

Kabupaten Pandeglang menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

dan dari PKPT tersebut disusun program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

1. Program-Program

Pelayanan Administrasi perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan

Evaluasi

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur

Pengawasan

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

2. Kegiatan-kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Kegiatan Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan,

Kepegawaian dan Kearsipan

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala ( Reguler)

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komperhensif

Reviu Laporan Keuangan Pemda/SKPD

Evaluasi LAKIP Kabupaten

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Pemeriksaan Tematik PAD

Pengawasan Pelasksanaan Pengelolaan Dana BOS

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan


Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Pagu Insikatif pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang

terlampir.


Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 20 1 20 09 21

Program

Peningkatan

Proffesionalism

e tenaga

pemeriksa dan

aparatur

pengawasan

M eningkatnya

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur

Pengawasan

50% 50% 122,046,900Rp 50% 122,448,900Rp 60% 146,938,680.0Rp 70% 176,326,416.0Rp 80% 211,591,699.20Rp 90% 253,910,039.04Rp 90% 253,910,039.04Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

1 20 1 20 09 21 01

1 20 1 20 09 22

Program

Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan

Sistem dan

Prosedur

M eningkatnya

Kualitas Sistem

dan Prosedur

Pengawasan

50% 50% -Rp 50% 49,755,425Rp 60% 59,706,510.0Rp 70% 71,647,812.0Rp 80% 85,977,374.40Rp 90% 103,172,849.28Rp 90% 103,172,849.28Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

1 20 1 20 09 22 02

Penga

wasan

Pada

Aspek

Pelak

sanaa

- Satuan Kerja/Obrik1 20 1 20 09 20 01

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal Secara

Berkala

Terlaksananya

Data Hasil

Pengawasan

Internal secara

berkala terhadap

SKPD

50% 50% 392,952,150Rp 50% 430,058,475Rp 60% 516,070,170Rp 70% 619,284,204Rp 80% 743,141,045Rp 90% 891,769,254Rp 90% 891,769,254Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

Penan

ganan

Lebih

Jauh

Terha

dap

Hasil-

hasil

-

Jumla

h

Tindak

Lanjut

Temu

an

1 20 1 20 09 20 06

Tindak Lanjut

Hasil Temuan

Pengawasan

Terlaksananya

kegiatan tindak

lanjut hasil

pemeriksaan

sesuai dengan

rekomendasi

50% 50% 126,491,025Rp 50% 240,439,390Rp 60% 288,527,268Rp 70% 346,232,722Rp 80% 415,479,266Rp 90% 498,575,119Rp 90% 498,575,119Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

Penge

ndalia

n

Terha

dap

M anaj

emen

Pelak

-

Reviu

SKPD

dan

PPKD

1 20 1 20 09 20 03

Pengendalian

M anajemen

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Terlaksananya

kegiatan

pengendalian

manajemen

pelaksanaan

kebijakan KDH

(Reviu SKPD

dan PPKD)

50% 50% 105,164,050Rp 50% -Rp 60% 126,196,860Rp 70% 151,436,232Rp 80% 181,723,478Rp 90% 218,068,174Rp 90% 218,068,174Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

Koordi

nasi

Penga

wasan

Yang

Lebih

Kompr

-

Kegiat

an

Koordi

nasi

Penga

wasan

1 20 1 20 09 20 07

Rapat-rapat,

Koordinasi dan

Konsultasi

Keluar Daerah

Adanya

persamaan

persepsi tentang

Peraturan

Pelaksanaan

dan Kebijakan

Pengawasan

50% 50% 76,309,100Rp 50% -Rp 60% 91,570,920Rp 70% 109,885,104Rp 80% 131,862,125Rp 90% 158,234,550Rp 90% 158,234,550Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

Evalua

si

Terha

dap

- LAKIP SKPD1 20 1 20 09 20 11Evaluasi LAKIP

Kabupaten

Terevaluasinya

LAKIP50% 50% 34,149,350Rp 50% 44,219,300Rp 60% 53,063,160Rp 70% 63,675,792Rp 80% 76,410,950Rp 90% 91,693,140Rp 90% 91,693,140Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

Koordi

nasi,

M onit

oring

dan

Evalua

si

-

Pelak

sanaa

n

Instruk

si

Umum

1 20 1 20 09 20 12

Koordinasi,

M onitoring dan

Evaluasi

(Pelaksanaan

Inpres No. 5

Tahun 2004)

Terlaksananya

Kegiatan

Koordinasi,

Evaluasi dan

M onitoring

50% 50% 15,884,525Rp 50% 32,159,200Rp 60% 38,591,040Rp 70% 46,309,248Rp 80% 55,571,098Rp 90% 66,685,317Rp 90% 66,685,317Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

Penge

ndalia

n

Terha

dap

-

Penge

lo laan

PAD

1 20 1 20 09 20 13Pemeriksaan

Tematik PAD

Terlaksananya

Kegiatan

Pemeriksaan

Tematik PAD

Kab. Pandeglang

50% 50% 81,012,175Rp 50% 81,448,875Rp 60% 97,738,650Rp 70% 117,286,380Rp 80% 140,743,656Rp 90% 168,892,387Rp 90% 168,892,387Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

Penga

wasan

pelaks

anaan

pengel

o laan

-

Penge

lo laan

Dana

BOS

1 20 1 20 09 20 xx

Pengawasan

Pelaksanaan

Pengelo laan

Dana BOS

Terlaksananya

pengawasan

atas

pelaksanaan

pengelo laan

dana BOS

50% 50% -Rp 50% 205,575,100Rp 60% 246,690,120Rp 70% 296,028,144Rp 80% 355,233,773Rp 90% 426,280,527Rp 90% 426,280,527Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

Penin

gkatan

Pelaya

nan

M asya

rakat

Penan

ganan

Terha

dap

Penga

duan

M aup

-

Jumla

h

Kasus

Penga

duan

1 20 1 20 09 20 02

Penanganan

Kasus

Pengaduan di

Lingkungan

Pemerintah

Daerah

Terlaksananya

pemeriksaan

terhadap

kebenaran

informasi atas

pengaduan

kasus

50% 50% 39,860,300Rp 50% 121,770,000Rp 60% 146,124,000Rp 70% 175,348,800Rp 80% 210,418,560Rp 90% 252,502,272Rp 90% 252,502,272Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

85,977,374.40Rp 90% 103,172,849.28Rp 90% 103,172,849.28Rp

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

49,755,425Rp 60% 59,706,510.0Rp 70% 71,647,812.0Rp 80%

122,046,900Rp

Terlaksananya

Kegiatan Sistem

dan Prosedur

Pengawasan

50% 50% -Rp 50%

Kondisi Kinerja pada Akhir

periode Renstra Inspektorat

(4)

Terselenggarany

a Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur

50% 50% 50% 60% 70% 80% 90%

Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

T abel 5 .1

R encana P ro gram, Kegiatan, Indikato r Kinerja, Kelo mpo k Sasaran dan P endanaan Indikat if Inspekto rat

Kabupaten P andeglang

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015

90%

Inspektorat

Kab.Pandeg

lang

122,448,900Rp 146,938,680.0Rp 176,326,416.0Rp 211,591,699.20Rp 253,910,039.04Rp 253,910,039.04Rp

Indikat

or

Sasar

an

KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

2016

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencana

an

Tujuan

Pelatihan

pengembangan

tenaga

pemeriksa dan

aparatur

pengawasan

Penyusunan

Kebijakan

Sistem dan

Prosedur

Penin

gkatan

Profe

ssiona

lisme

dan

Optim

alisasi

Kinerja

Aparat

Penga

was

M end

orong

Akunt

abilita

s dan

M enc

egah

Prakte

k KKN

di

Lingku

ngan

Instan

si

Pemer

intah

Penge

mbang

an

Sumb

er

Daya

M anu

sia

Penyu

sunan

Siste

m dan

Prose

dur

Penga

wasan

-

Pelati

han/Bi

mtek

in

House

Trainin

g

-

Penyu

sunan

Stand

ar

Kebija

kan

Sisdur

Penga

wasan

Sasaran


BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam Misi ke 6

”Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah”, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Indikator Kinerja

Meningkatnya Kinerja SKPD di Wilayah Pemerintah Kabupaten Pandeglang

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Indikator Kinerja

MeningkatnyaProfesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas sistem dan prosedur pengawasan


Tabel 6.1

Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Pelatihan/Bimtek in House Training 50% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%

2 Penyusunan Standar Kebijakan Sisdur Pengawasan 50% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%

3 Pemeriksaan Reguler Satuan Kerja/SKPD 50% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%

4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan 50% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%

5 Reviu SKPD dan PPKD 50% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%

6 Kegiatan Koordinasi Pengawasan Tingkat Prov. & Nasional 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%

7 LAKIP SKPD 50% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%

8 Pelaksanaan Instruksi Umum, Khusus maupun Butir-butir 50% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)

9 Laporan Tematik PAD 50% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%

10 Pengelolaan Dana BOS 50% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%

11 Jumlah Kasus Pengaduan 50% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%


Satuan

TargetRp.

Juta

Targe

t

Rp.

Juta

Targe

t

Rp.

JutaTarget

Rp.

JutaTarget Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta

03 Inspektorat Menciptakan

pemerintahan y ang baik

dan bersih dalam

melakukan pelay anan

publik

Terw ujudny a Good

Gov ernance dalam

rangka menciptakan

iklim inv estasi y ang

kondusif

- Persentase Tingkat

kualitas pelay anan

publik dan

kepuasan

masy arakat umum

Menciptakan ketaatan

hukum

Terciptany a Supremasi

hukum

- Persentase

peningkatan

pemahaman

masy arakat

terhadap perturan

hukum

Peningkatan profesionalisme

dan optimalisasi kinerja

Pengembangan sumber day a

manusia

Peny usunan sistem dan prosedur

pengaw asanMendorong akuntabilitas dan

mencegah praktek KKN di

lingkungan instansi

Pengaw asan pada aspek

pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta kedisiplinan aparat

Penanganan lebih jauh terhadap

hasil-hasil kegiatan pengaw asan

Pengendalian terhadap manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

Koordinasi, monitoring dan

ev aluasi terhadap pelaksanaan

inpres no.5 tahun 2004 tentang

Peningkatkan pelay anan

masy arakat

Penanganan terhadap pengaduan

maupun hambatan y ang terkait

dengan aparatur pemerintah,

1 20 1.20.09 xx Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pemerintah

Meningkatny a kualitas

dan kuantitas pegaw ai

dalam memberikan

% - 17 84 33 48 50 58 67 68 83 82 100 99 100 437

1 20 1.20.09 x x x x Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengaw asan

Terlenggarany a

pelatihan pengembangan

tenaga pemeriksa dan

Orang 2 2 84 3 48 5 58 4 68 4 82 3 99 #REF! #REF!

1 20 1.20.09 x x x x dst…

1 20 1.20.09 20 Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Meningkatny a sistem

pengaw asan internal

dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan

% - 17 552 33 714 50 856 67 1,028 83 1,234 100 1,480 100 5,863

1 20 1.20.09 20 01 Pelaksanaan Pengaw asan

Internal Secara Berkala

Terlaksanany a data

hasil pengaw asan

internal secara berkala

LHP 40 40 370 6 477 8 572 8 687 8 825 9 990 #REF! #REF!

1 20 1.20.09 20 02 Penanganan Kasus

Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Terlaksanany a

pemeriksaaan terhadap

kebenaran informasi

Kasus 10 10 40 5 60 5 72 5 87 5 104 5 125 #REF! #REF!

1 20 1.20.09 20 06 Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengaw asan

Terlaksanany a kegiatan

tindak lanjut hasil

pemeriksaan sesuai

% 50 50 126 50 106 60 127 70 152 80 182 90 219 90 #REF!

1 20 1.20.09 20 07 Koordinasi Pengaw asan

y ang Lebih Komprehensif

Adany a persamaan

persepsi tentang

peraturan pelaksanaan

% 50 50 - 50 53 60 64 70 76 80 92 90 110 90 #REF!

1 20 1.20.09 20 x x Koordinasi, Monitoring dan

Ev aluasi (Pelaksanaan

Inpres No.5 Tahun 2004)


koordinasi , ev aluasi

dan monitoring

% 50 50 16 50 18 60 21 70 26 80 31 90 37 90 #REF!

1 20 1.20.09 20 x x dst…

1 20 1.20.09 22 Program Penyusunan

dan Penetapan Regulasi

Pembangunan dan

Pelayanan Publik

Terselenggarany a

peny usunan dan

penetapan reguasi

pembangunan dan

% - 17 - 33 45 50 54 67 65 83 78 100 93 100 335

1 20 1.20.09 22 02 Peny usunan Kebijakan

Sistem dan Prosedur


sistem dan prosedur

% 50 50 - 50 45 60 54 70 65 80 78 90 93 90 #REF!

1 20 1.20.09 22 x x dst…

1 20 1.20.09 xx Program Pengendalian

dan Pengawasan

Perizinan, Retribusi dan

Terlaksanany a

Pengendalian dan

Pengaw asan Perizinan,

1 20 1.20.09 x x x x Pengendalian dan Ev aluasi

Pelaksanaan Perizinan,

1 20 1.20.09 x x x x Pengaw asan Perizinan,

Retribusi dan Pajak Daerah

1 20 1.20.09 x x x x dst...

Program Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan

Daerah

Terlaksanany a

perencanaan,

pengendalian dan

ev aluasi pembangunan

% - 17 239 33 147 50 285 67 342 83 410 100 492 100 1,915

Rev iew Laporan Keuangan

Daerah (LKD)


rev iew Laporan

% 50 50 205 50 115 60 246 70 295 80 355 90 425 90 #REF!

Ev aluai Lakip Terev aluasiny a lakip % 50 50 34 50 32 60 39 70 46 80 56 90 67 90 #REF!

dst…

Nama SKPDTujuan SasaranSasaran Indikator Sasaran

Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran antara Rencana Strategis SKPD dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang

KABUPATEN SKPD

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

2015 20162013 2014

Kondisi Kinerja

pada akhir 2011 2012


BAB VII

P E N U T U P

Demikian Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011-2016 ini kami susun dengan maksud sebagai pedoman

dalam menyusun sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Inspektorat.

Sedangkan tujuan tersusunnya Perubahan Renstra adalah untuk

meningkatkan pelaksanaan pengawasan fungsional dan untuk lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung

jawaban dalam mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, Januari 2015

INSPEKTUR

INSPEKTORAT KAB. PANDEGLANG

Drs. H. KURNIA SM, M.Si, Ak, CA

NIP. 19710202 199003 1 004

pendahuluan 1.1. latar belakang good governance.inspektorat.pandeglangkab.go.id/dokumen/... ·...

Documents