PENCEMARAN NAMA BAIK AKIBAT SALAH TANGKAP

(Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syari’ah (S. Sy)

Oleh:

FAHRURROZI

NIM. 104045101547

KONSENTRASI KEPIDANAAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1431 H/ 2010 M

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur yang tiada hentinya kepada kehadirat Allah SWT

yang telah memberi penulis kemudahan dari setiap kesulitan yang datang dan

kekuatan yang tidak terduga dari setiap kelelahan yang menerpa. Atas rahmat dan

karunia dari Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan di warnai dengan

ujian, emosi, kesabaran, dan kekuatan. dan juga salawat dan salam kepada Nabi

Muhammad SAW sebagai nabi yang membawa rahmat bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari

bantuan dan semangat dari berbagai pihak dan untuk itu, penulis mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak

Prof. DR. H. Amin Suma, SH., MA., MM.

2. Ketua program studi Jinayah Siyasah, Bapak Dr. Asmawi M.Ag dan

sekretaris program studi Jinayah Siyasah Ibu Sri Hidayati, M.Ag atas

kesabaran dan waktunya dalam menghadapi semua pertanyaan penulis.

3. Kepada para dosen yang telah memberi ilmu, tenaga, dan waktu yang luar

biasa bagi penulis selama ini.

4. Kepada pegawai perpustakaan utama UIN Syarif Hidayatullah yang telah

membantu penulis mencari buku dalam pembuatan skripsi ini.

5. Kepada para pembimbing skripsi, Bapak H. Zubir Laini, SH, dan Bapak Dr.

Nurul Irfan, Yang telah memberikan saran, masukan, dan pengarahan yang

luar biasa bagi proses skripsi ini.

6. Kepada Kedua Orang tua tercinta, Ayahnda H. Abdul Rammat dan Ibunda

Halimah yang telah menekankan mengenai pentingnya pendidikan dan

menghargai ilmu, memberikan dukungan do’a yang tidak pernah putus juga

telah memberikan kepercayaan yang besar bagi Anakmu (penulis).

7. Kepada adikku yang masih belum beranjak dewasa, Ahmad Maulana rizqi.

Terima kasih telah memberikan suasana yang berbeda setiap harinya di

rumah. Semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi untuk kamu agar dapat

menyelesaikan pendidikan dengan baik.

8. Kepada teman-teman alumni Pon Pes Darussalam Bogor khususnya alumni ke

IX Al-Adiyaat.

9. Kepada teman-teman sekelas : Amin, Epi, Zaelani, Hijrah, Finalto, Devison,

Komson, Azis, Rifa’i, Riko, Husni, Agus, Hilmi, Johan, Nandez, Iwek, Irna,

Puti, Zulfa, Novi, dan Reva.

10. Kepada seluruh dosen yang memberi dorongan dan semangat penulis dalam

pembuatan skripsi ini.

11. Kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar penulis. Skripsi ini

merupakan bentuk terima kasih dan penghargaan tertinggi penulis atas jasa-

jasa para guru selama ini.

12. Kepada rental Elok dan rental Cemara khususnya buat Bang Nanang yang

membantu penulis dalam pengetikan dari awal hingga selesai.

13. Kepada Fitriyani terima kasih telah memberikan masukan-masukan yang

berharga bagi penulis. Smoga apa yang penulis cita-citakan tercapai. Amin...

Demikian ucapan terima kasih dari penulis dan penulis berharap semoga

segala kebaikan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis juga berharap,

semoga skripsi ini bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi inspirasi bagi

generasi berikutnya.

Jakarta, 10 Januari 2010 M

25 Muharram 1431 H

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... 5

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah............................................................ 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................................ 7

C. Manfaat dan Tujuan .................................................................. 8

D. Kajian Pustaka .......................................................................... 8

E. Metode Penelitian ..................................................................... 9

F. Sistematika penulisan................................................................ 10

BAB II TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN MENURUT HUKUM

POSITIF

A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana........................................ 12

B. Tujuan Pemidanaan................................................................... 21

C. Sanksi Dalam Hukum Pidana Jenis dan Macam-Macamnya ...... 25

D. Pencemaran Nama Baik dan Sanksinya Menurut Hukum Positif 29

BAB III PIDANA DAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jinayah dan Jarimah................................................. 39

B. Macam-macam dan Jenis-Jenis Jarimah .................................... 42

C. Uqubah Macam dan Tujuannya Dalam Hukum Islam................ 55

D. Pencemaran Nama Baik dan Jenis Sanksinya Menurut Hukum

Islam......................................................................................... 62

E. Kasus Hadis Al-Ifki dan Kaitannya Dengan Pencemaran Nama

Baik .......................................................................................... 65

BAB IV SALAH TANGKAP DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Pengertian Salah Tangkap ......................................................... 77

B. Sebab Terjadinya Salah Tangkap .............................................. 78

C. Akibat Salah Tangkap ............................................................... 83

D. Macam-Macam Perlindungan Hak Korban................................ 84

E. Kasus Salah Tangkap ................................................................ 86

F. Analisis Pebandingan .................................................................. 91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan............................................................................... 91

B. Saran-saran ............................................................................... 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang memiliki serta kesempurnaan dibandingkan dengan

makhluk lainnya telah mendorong untuk mencari jalan yang lurus dan terang agar

kehidupan mereka senantiasa dipenuhi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk itu

dibuatlah suatu rumusan yang dikenal dengan istilah Hukum, yakni kumpulan dan

aturan-aturan hidup dan kehidupan.

Akan tetapi semenjak terjadinya krisis moneter pada masa orde baru

tahun 1998 menyebabkan perekonomian di Indonesia tidak stabil sehingga ada

sebagian masyarakat Indonesia yang melakukan tindak pidana seperi pencurian,

pembunuhan , perampokan dan lain-lain. Maka dari karena itu, tugas penertiban

hukum pada masa yang akan datang tidak terlepas dari penggunaan metode dan

cara-cara penyelesaian konflik berdasarkan aturan hukum. Baik yang tertulis

maupun yang tidak tertulis, Polisi (aparat hukum) pada masa yang akan datang

tidak terlepas dari tugas yang paling utama yaitu menjaga ketertiban.1

Oleh karena itu, untuk terciptanya pelaksanaan pembangunan nasional

yang terencana dan terarah tentunya perlu didukung oleh peran serta secara aktif

dari semua lapisan masyarakat serta aksi dan reaksi dari aparat pemerintah dalam

1 Siswanto Sunarso. Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia. (Bandung, PT Citra Aditia

Bakti. 2005). Cet ke 1. hal. 162

kerangka penegakan hukum. Dengan kata lain pembangunan nasional dapat

terwujud, salah satunya melalui, proses pengintegrasian antara upaya penegakan

hukum dengan keseluruhan kebijaksanaan sosial.2 Setiap anggota masyarakat

tentu memiliki berbagi kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat

menimbulkan bentrokan satu sama lain. Jika bentrokan ini terjadi, maka

masyarakat menjadi guncang. Keguncangan ini sebeberapa mungkin harus

dihindarkan. Untuk ini, hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu dalam

masyarakat.

Hubungan-hubungan ini di antara orang-orang perorangan, atau antara

berbagai kelompok orang-orang. Atau antara suatu kelompok dan seorang oknum

tertentu, atau antara masyarakat seluruhnya di satu pihak. Dalam mengatur suatu

hubungan ini, hukum bertujuan menyeimbangkan di antara berbagai kepentingan.

Imbangan ini tidak terutama terletak pada dunia rohaniah di tengah-tengah

Masyarakat (Magisch evecuscht). Janganlah sampai suatu kepentingan telantar di

samping suatu kepentingan lain yang terlaksana tujuannya seluruhnya, hanya

kalau masyarakat mewujudkan neraca yang lurus, dapat dikatakan ada

keselamatan dan kebahagiaan di dalam masyarakat yang bermanfaat. Kelurusan

neraca masyarakat ini hanya dapat tercapai, kalau hukum yang mengaturnya itu

dilaksanakan, dihormati dan tidak dilanggar.3

2 Didik dan Lisatis Gustom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan

Reaita, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2008.) hal. 18 3 Wirjono Projodikro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung, PT Rafika Aditama)

hal. 15-16

Pelanggaran dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah

perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan inilah

yang dilarang dan diancam dengan pidana.4 Dalam hubungan ini, kesalahan

merupakan faktor bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan,

terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah yang melakukan

tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya dapat dipidana.5

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku

kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak

asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum

ada putusan Hakim yang menyatakan pelaku bersalah.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum kepada si pelaku kejahatan

adalah untuk menghormati hak asasi pelaku kejahatan agar nasibnya, tidak

terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku serta menghindari

perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selama ini banyak berkembang

pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku

menjalani hukuman, maka perlindungan terhadap pelaku dianggap sudah selesai.6

Seiring dengan meluasnya pernyataan Internasional tentang hak asasi

manusia di berbagai belahan dunia, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan

hukum (Recht Staat), dan bukan berdasarkan kekuasaan (macht staat)

4 Moeljetno. Asas-Asas Hulum Pidana, (Jakarta, PT Rineka Cipta. 2002,) hal. 130 5 Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

Pertanggunjwaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisah Tindak Pidana

dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta, Pranada Media, 2006,) hal. 19 6 Didik dan Lisatis Gustom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan

Reaita, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2008.) hal. 20

memberikan jaminan hak asasi terhadap warga negara untuk menjalankan

aktivitas sehari-hari jaminan terhadap hak asasi ini tercantum dalam Undang-

undang dasar 1945 dan dalam batang tubuh Undang-undang 1945.

Jaminan tentang hak asasi bukan hanya diberikan kepada masyarakat yang

bebas saja, tetapi terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, yang pada hakikatnya,

merupakan pengurangan terhadap hak asasi manusia, dibatasi wewenang oleh

Undang-undang. Jaminan mengenai hak asasi tersangka tertuang dalam Undang-

undang Nomor 45 Tahun 1970 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “pengadilan

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.7

Tetapi salah atau tidaknya tersangka, hukum lebih mengutamakan pada

pengakuannya, untuk pembuktian aparat penegak hukum mengambil jalan pintas

dengan melakukan penganiayaan terhadap tersangka. Tersangka dipaksa mengaku

bahwa ia melakukan tindak pidana, penyiksaan tetap dilakukan bila tersangka

tidak mengakui perbuatan tindak pidana yang ia lakukan. Akhirnya tersangka

lebih baik mengakui secara terpaksa karena di dalam penjara mereka akan

mendapat siksaan kembali.

Namun demikian, perlu dimaklumi bahwa para penegak hukum adalah

manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Tindakan penangkapan dan

penanahan sebenarnya dilakukan dengan tujuan untuk pemeriksaan demi

tegaknya keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kadang-kadang

7 KUHP (Surabaya, Karya Anda, tth), hal. 256

mereka memberi perlakuan seseorang yang belum jelas kesalahannya, sehingga

tersangka menderita, baik secara fisik maupun mental.8

Sering sekali profesionalisme Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan

aparat hukum lainnya yang terlibat dalam penyelesaian perkara hukum semakin

ramai dibahas oleh media massa, selain soal korupsi juga soal salah tangkap yang

dilakukan oleh aparat kepolisian. Wacana tersebut bukan hanya perbincangan di

kalangan para elit, tetapi juga semakin ramai mewarnai opini masyarakat.

Terdapat kerisauan harapan atas kinerja aparat kepolisian dan aparat hukum

lainnya agar dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kasus salah tangkap semakin ramai dibahas seiring dengan pengakuan

Riyan si jagal dari Jombang yang telah membunuh Ashrory, sebenarnya kematian

Ashrori telah membawa tiga orang pelaku yang di antaranya bernama Maman,

Imam Hambal, dan David, tersangka telah divonis 17 dan 12 tahun penjara oleh

hakim pengadilan negeri Jombang. Peristiwa tersebut mengungkap suatu catatan

bahwa aparat kepolisian (Polres Jombang) telah melakukan salah tangkap atas

pembunuhan Asrori pada bulan Mei 2007.

Ternyata, kasus salah tangkap dan menghukum mereka yang sama sekali

tidak bersalah sudah merupakan rahasia umum di negeri ini. Berbagai kasus

sebelumnya juga pernah santer diperbincangkan, kisah sedih dialami. Sengkon

dan Karta Tahun 1974 yang dijebloskan ke dalam penjara karena dituduh

8 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy-Syamil,2001) Cet ke 2,

Hal 128.

merampok dan membunuh, hal yang tidak pernah mereka lakukan terhadap

korban suami-istri Sulaiman dan Siti Haya di desa Bojong, Bekasi. Hal serupa

terjadi pada Budi Harsono di Bekasi pada tahun 2002 yang dipaksa mengaku oleh

oknum polisi agar mengakui pembunuhan ayah kandungnya sendiri.9

Kita berharap pimpinan kepolisian menindak tegas terhadap oknum polisi

yang bersalah melakukan kesalahan penangkapan, apalagi melakukan kekerasan

terhadap yang korban tidak bersalah. Kejadian salah tangkap dan salah

menghukum menjadi salah satu alasan utama penolakan hukuman mati oleh

pendapat kontra hukuman mati (obolisionis) alangkah berbahaya pelaksanaan

hukuman mati bila ternyata terpidana tidak bersalah, di mana sistem hukum

Negara kita yang masih lemah, terlebih aparatnya masih tidak profesional seperti

saat ini.

Oleh karena itu para korban salah tangkap dan salah hukum berhak

mengajukan upaya hukum, seperti permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada

mahkamah agung dengan mengerahkan bukti baru (Novum) serta gugatan ganti

rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur didalam KUHAP. Para korban yang tidak

bersalah sebaiknya mendapatkan ganti rugi yang layak dari negara dan bila perlu

ganti rugi tersebut dibebankan kepada para penegak hukum yang terlibat dalam

peradilan sesat atas diri korban.10

9 http://www.gp-anshor.org/tajuk/salah-tangkap-dan-kesalahan-berjamaah.Html.Senin 25 mei

2009 10

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salahtangkapdansalahmenghukum

Adanya kasus salah tangkap dan salah menghukum ini telah sampai ke

tengah-tengah pers dan telah disampaikan kepada masyarakat luas setelah

diketahui bahwa ternyata tersangka tidak bersalah akan tetapi nama tersangka

telah tersebar luas atau telah tercemar.

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk

mengajukan skripsi yang berjudul. “Pencemaran Nama Baik Akibat Salah

Tangkap” (Kajian Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif) karena

pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat membunuh

karakter seseorang. sehingga hal ini sangat menarik untuk dibahas dan diangkat

sebagai judul skripsi.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat

batasan permasalahan, yaitu kasus salah tangkap yang terjadi di Kota Bekasi pada

tahun 1947 dan tahun 2002.

Untuk memudahkan pembahasan proposal ini maka penulis mencoba

merumuskan masalah ini sebagai berikut

1. Apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik ?

2. Apa yang dimaksud salah tangkap ?

3. Bagaimana perlindungan hak-hak korban dalam kasus salah tangkap ?

4. Apa perbedaan dan persamaan dari hukum Islam dan hukum positif tentang

“pencemaran dan salah tangkap” ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan di atas maka dapat diakui bahwa

tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui definisi pencemaran nama baik

2. Untuk mengetahui definisi salah tangkap

3. Untuk mengetahui perlindungan hah-hak korban dalam salah tangkap

4. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari hukum islam dan hukum

positif tentang “Pencemaran dan Salah Tangkap”.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar para aparat lebih hati-hati

dalam melakukan penyidikan, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-

hak korban yang dilakukan oleh pemerintah serta sangsi yang akan dikenakan

kepada Aparat Kepolisian serta untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam

dan hukum pidana positif

D. Kajian Pustaka

Penulis akan membuat kajian pustaka dengan tujuan untuk mengkaji

materi-materi yang terdahulu yang memiliki tema yang berkaitan dengan tema

yang dipilih oleh penulis dan materi atau karya-karya tersebut adalah skripsi-

skripsi yang berjudul pencemaran nama baik oleh media massa (pers), karangan

Hidayatullah, 2004. yang paling utama yang dikaji adalah perlindungan terhadap

pekerjaan pers serta adanya kebebasan pers, dan skripsi yang berjudul

perlindungan hukum Bagi tersangka kekerasan oleh aparat, karangan Handriyo

Akbarullah, 2006. yang paling utama dikaji adalah bahwa pentingnya

perlindungan bagi hak-hak setiap manusia terutama pada tersangka yang sering

adanya kekerasan dalam penyidikan baik secara fisik dan mental.

Dilihat dari karya-karya di atas, maka penulis dapat mengambil

kesimpulan bahwa belum ada yang membahas mengenai pencemaran nama baik

akibat salah tangkap, kajian hukum pidana Islam dan hukum pidana positif

E. Metode Penelitian

1. Teknik Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang kemudian

dianalisakan dan diuji kebenarannya dengan cara mengumpulkan sumber-

sumber yang berkaitan dengan aspek permasalahan yaitu dengan cara

mengambil buku-buku, pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet, dan

lain-lainnya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data yang

bersumber dari data primer dan data sekunder yang kedua-duanya berbentuk

kitab-kitab dan buku-buku baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Yang

di maksud data primer adalah Al-tasyri’ Al-jina’i Al-Islami Muqoronan

Bilqonun Al-wad’i, karangan Abdul Qadir Al-Audah, KUHP karangan

Moeljatno, KUHAP, Urgensi perlindunagn kejahatan antara norma dan

realita, karangan Dikdik M.arief Mansur dkk, dan Pencemaran Nama Baik

dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika, karangan Tjiptro

Lesman. Adapun yang dimaksud data sekunder adalah kitab-kitab, buku-

buku, serta literature yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan baik primer atau sekunder

yang sebagian besar data yang diperoleh melalui kitab-kitab, buku-buku,

pendapat-pendapat para ahli hukum, dokumen-dokumen dan sebagainya yang

ada relevansinya dengan masalah pokok yang terdapat dalam masalah ini.

Sedangkan teknik penulisan yang digunakan dalam penyusunan

skripsi ini adalah penulis memakai acuan dari “pedoman penulisan skripsi

yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, maka pembahasan

skripsi “pencemaran nama baik akibat salah tangkap” ini akan disusun dalam lima

bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian

pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi landasan teori yang membahas tentang pengertian tindak

pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana positif.

BAB III : Berisi landasan teori yang membahas tentang pengertian tindak

pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana Islam.

BAB IV : Berisi tentang pengertian salah tangkap, sebab-sebab terjadinya

salah tangkap serta akibat yang akan dirasakan akibat dari salah

tangkap,

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari

permasalahan skripsi dan saran, dan di mana pada akhir terdapat

pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang

dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya yaitu straf.

Hukuman merupakan istilah umum untuk segala macam sanksi, baik perdata,

administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang

berkaitan dengan hukum pidana.11

Oleh karena itu “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus. Maka,

perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan

ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khusus. Untuk memberikan gambaran yang lebih

luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana:

1. Menurut Profesor Sudarto. yang dimaksud dengan hukum pidana adalah,

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Menurut Profesor Ruslan Soleh, Pidana adalah reaksi atas delik. Dan ini

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat

delik itu.12

11. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994). Cet. Ke-2, h.

27. 12. Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT. Alumni,

2005). H. 2

3. Dan menurut Profesor Van Hemel, arti dari pidana atau straf menurut hukum

positif dewasa ini adalah, suatu yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan

oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara

sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar

peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.13

Jadi, pidana

merupakan suatu bentuk penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh

kekuasaan yang berwenang kepada pelanggar peraturan.

Pada kalimat “tindak pidana” terdiri dari dua kata yakni “tindak” dan

“pidana”.dalam kamus bahasa Indonesia kata “tindak” mempunyai arti:

perbuatan.14

Sedangkan kata “pidana” mempunyai arti: kejahatan (tentang

pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya).15

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit, Terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar

dan feit. Ternyata “straf” diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kalimat

“baar” diterjemahkan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata “feit”

diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.16

Telah

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

13. P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: CV. Amrico, 1994), Cet. Ke-

4, h. 49. 14. Dep dik but ,Kumus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 984. 15. Ibid, h. 681. 16. Adami Chzawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas

Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 69.

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum.

2. Peristiwa pidana.

3. Perbuatan pidana.

4. Tindak pidana.

5. Delik.17

Perumusan Simon yang dikutip oleh S.R. Sianturi dalam bukunya,

merumuskan bahwa : “Een Strafbare Feit” adalah suatu handeling (tindakan atau

perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan

dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh

seseorang yang mampu bertanggung jawab.18

Satochid Kartanegara dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah,

memakai istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana (tindakan), mencakup

pengertian melakukan atau berbuat (actieve handling) dan atau pengertian tidak

melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passieve handling).19

Dalam hal ini dapat diambil suatu kesimpulan tentang rumusan tindak

pidana (delik) :

1. Suatu perbuatan manusia (menselijke handelingen) hendelingen bisa bersifat

een doen ( perbuatan ) dan een nalaten ( mengabaikan ).

17. R.S. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerannya, (Jakarta: Alumni

ahaem petehem, 1996,), Cet. Ke-4, h. 200. 18. Ibid, h. 201. 19. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1, (Balai Lektur

Mahasiswa, Tth), h. 70.

2. Perbuatan (handelingen) yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang.

3. Perbuatan (handelingen) itu harus dilakukan oleh orang ( seseorang ) yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengertian-pengertian Strafbaar Feit yang dikumukakan oleh para

pakar hukum pidana, diperoleh makna bahwa Strafbaar Feit sama dengan delik,

sama dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan istilah lain salinannya. Namun

dari segi materi Strafbaar Feit terdapat 2 (dua) pendapat yakni: ada pendapat yang

menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab Strafbaar Feit dalam satu

golongan dan pendapat lain yang memisahkan unsur perbuatan dan unsur

tanggung jawab Strafbaar Feit dalam 2 (dua) golongan, atau dengan kata lain ada

beda pandangan mengenai materi Strafbaar Feit sehingga ada garis pemisah

antara 2 (dua) aliran, yaitu20

:

1. Aliran Monisme, antara lain Simon yang merumuskan Strafbaar Feit sebagai

eene strafbaar getseld, onrechtmatige, met schuld in verband staande

handeling van een toerekeningsvatbaar persoon (suatu perbuatan yang oleh

hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh

orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas

perbuatannya). Menurut aliran ini unsur Strafbaar Feit meliputi unsur-unsur

perbuatan (lazim disebut unsur objekif) yaitu unsur melawan hukum dan

20. Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, ( Jakarta :

Pradnya Paramita, 1997 ), Cet. Ke-1, h.18.

unsur tidak ada alasan pembenar maupun unsur-unsur tanggung jawab (lazim

disebut unsur subjektif), yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur

kesalahan sengaja dan atau alpa, unsur tidak ada alasan pemaaf. Oleh karena

manunggalnya unsur perbuatan dan unsur si pembuat, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa, Strafbaar Feit adalah sama dengan syarat-syarat

pemberian pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi

Strafbaar Feit, maka pasti si pembuatnya dapat dipidana.

2. Aliran Dualisme antara lain Moelyanto, yang merumuskan perbuatan pidana

adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam

dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut aliran ini

perbuatan pidana menurut wujudnya atau sifatnya adalah melawan hukum dan

perbuatan yang merugikan dalam arti bertentangan dengan atau menghambat

terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan

adil. Karena diadakan pemisahan antara perbuatan (lazim disebut golongan

subjektif), yang meliputi unsur melawan hukum, unsur tidak ada alasan

pembenar, dan dari si pembuat, (lazim disebut golongan subjektif) meliputi

unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan : sengaja dan atau alpa dan

unsur tidak ada alasan pemaaf.

Kedua aliran itu ada kesamaan pendapat, bahwa delik harus mencocoki

perumusan Undang-undang, sehingga dapat digambarkan dalam suatu skema,

sebagai berikut21

:

Aliran Monisme Aliran Dualisme

Dalam pandangan dualisme, Karena pemisahan unsur perbuatan dan unsur

si pembuat, maka konsekuensinya jika yang tidak terbukti unsur objektif, maka

bunyi amar putusan ialah bebas (vrijspraak). Namun jika yang tidak terbukti

unsur subjektif, maka amar putusan berbunyi : dilepas dari tuntutan (ontslag van

rechtsvervologing). Jika semua unsur terbukti, maka si pelaku dipidana. Jadi hal

itu, apabila yang terbukti unsur objektif yaitu unsur melawan hukum, namun jika

si pelaku tidak mampu dipertanggung jawabkan, maka ia harus dilepaskan dari

tuntutan. Dengan kata lain : perbuatannya itu tetap melawan hukum akan tetapi si

21. Ibid., h. 19.

1. Melawan hukum

2. Mampu bertanggung jawab

3. Kesalahan ; sengaja atau alpa

4. Tidak ada alasan pembenar

5. Tidak ada alasan pemaaf

1. Golongan obyektif

a. Melawan hukum

b. Tidak ada alasan pembenar

2. Golongan subyektif

a. Mampu bertanggung jawab

b. Kesalahan ; sengaja atau alpa

c. Tidak ada alasan pemaaf

Syarat pemberian pidana

UNSUR DELIK

pelaku misalnya sakit jiwa ( pasal 44 KUHP ), karena itu ia tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini Satochid Kartanegara dalam bukunya Hukum Pidana

Kumpulan Kuliah Bagian I, telah menjelaskan unsur-unsur delik pada dua

bagian:22

1. Unsur-unsur yang objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar dari

manusia, yaitu berupa :

a. Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan.

b. Suatu akibat tertentu (een bepaaldgejolg).

c. Keadaan ( omstendungheid ).

Yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang.

a. Suatu tindak-tanduk atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan

hukuman oleh undang-undang. Seperti sumpah palsu (meineed) pasal 242.

Dalam perbuatan ini yang merupakan unsur objektif dan yang dilarang

dan diancam dengan hukuman adalah : memberikan keterangan palsu

dalam sumpah. Memalsukan Surat, pasal 263 (unsur objektif, pemalsuan).

Pencurian, pasal 362 unsur objektif, mengambil (wegnemen).

b. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang, seperti di antaranya : pembunuhan pasal 338, didalam

22. Satochid Kartanegara. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1, (Balai Literatur

Mahasiswa, Tth), h. 73-75

perbuatan ini yang merupakan unsur objektif adalah akibat (gevolg)

perbuatan seseorang yaitu : matinya orang lain. Dan penganiayaan pasal

351, yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah : yang mengakibatkan

sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur objektifnya :

mengakibatkan sakit dan cidera orang lain.

c. Hal-hal khusus yang dilarang dan diancam dengan hukuman dan undang-

undang, misalnya : menghasut pasal 160, unsur objektifnya adalah

dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum). Melanggar

kesusilaan umum pasal 281, unsur objektifnya dalam pasal ini adalah

apabila perbuatan ini dilakukan di depan umum.

2. Unsur-unsur yang subjektif, yakni berupa diantaranya

a. Toerekenungsvatbarheid (dapat dipertanggung jawabkan)

b. Schuld (kesalahan)23

.

Dari penjelasan semua di atas dapat diambil secara ringkas tentang unsur-

unsur-unsur tindak pidana yakni :

1. Subyek

2. Kesalahan

3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

4. Suatu tindakan aktif atau pasif yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam

dengan pidana.

23. Satochid Kartanegara. Hukum Pdana Kumpulan Kuliah Bagian 1, h.73-75

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur-unsur obyektif lainnya)24

.

Oleh karena itu penggunaan istilah “perbuatan pidana” dengan pengertian

sebagai aliran atau teori “dualisme”, sedangkan penggunaan istilah “tindak

pidana” dengan pengertian sebagai aliran atau teori “monisme”.

Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan yang juga dapat dijadikan suatu

dasar atau pedoman bahwa :

1. Tiada pidana, tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam

pidana oleh undang-undang.

2. Tiada pidana, tanpa kesalahan.

3. Tiada pidana, tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut).

4. Tiada pidana, tanpa adanya subjek (petunjuk yang ditentukan).

5. Tiada pidana, tanpa adanya unsur-unsur objektif lainnya.

Jadi apabila dari salah satu dari berbagai unsur-unsur tindak pidana itu

tidak ada atau hilang atau kurang maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu

bukan merupakan suatu tindak pidana. Tetapi apabila suatu peristiwa telah

memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, dalam hal ini unsur-unsur dari delik

tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah

cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana

yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggung jawabkan pidananya kepada

subjeknya.

24. R.S. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapanya, (Jakarta: Alumni

ahaem petehaem, 1996), Cet. Ke-4, h.2007.

B. Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin

dicapai dengan suatu pemidnaan, yaitu:25

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahatnya itu sendiri.

2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk

melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang

dengan cara-cara lain yang sudah tidak diperbaiki lagi.

Dalam literatur bahasa Inggris, tujuan pidana dapat disingkat dengan tiga

R dan satu D. Tiga R itu adalah reformation, yang berati memperbaiki atau

merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,

restraint, maksudnya mengasingkan pelanggaran dari masyarakat dan

restrtribution ialah pembalasan terhadap pelanggaran karena telah melakukan

kejahatan. Sedangkan satu D ialah deterence yang terdiri individual deterence dan

generale deterence (pencegahan khusus dan pencegahan umum) yang berarti

menjera atau mencegah. Sehingga, baik terdakwa sebagai individu maupun orang

lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan

kejahatan, karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.26

25. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jiinayah), (Bandung: CV. Pustaka Setia,

2000), Cet. Ke-1 h.52. 26. A. Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia,

(Jakarta: Akademika Pressido, 1983), Cet. Ke-1 h. 19.

Dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan

pidana, yaitu:27

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma

hukum demi pengayoman masyarakat.

2. Untuk mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian

menjadikan orang yang baik dan berguna.

3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.28

Kerangka di atas menimbulkan beberapa teori yang berupa pertanyaan,

yakni apa hakekat dan tujuan pemidanaan?. Di antara para penulis barat yang

menganut pelbagai teori hukum pidana atau strafrechts theorien mendasarkan

pikirannya pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu

hukuman pidana. Teori-teori hukum pidana ada hubungan erat dengan subjectief

strafrecht (jus paniendi), sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan

menjatuhkan pidana terhadap pengertian objectief strafrecht (jus punale), sebagai

peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.29

27. Aruan Sakitjo dan Babang Poenomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana

Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) Cet. Ke-1h. 70. 28. Zaenal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindak Pidana Dalam Rancangan KUHP,

(Jakarta: Elsam, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005), h. 13. 29. A. Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia. h.

24-26.

1. Teori Absolut Atau Mutlak (tujuan)

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana,

tidak boleh tidak dan tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana

karena telah melakukan kejahatan.30

Teori pembalasan membenarkan

pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, sehingga

terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan

pembalasan terhadap tindakan tersebut.31

Penjatuhan hukum itu

berdasarkan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh

seseorang. Dasar hukumnya terletak pada kejahatan itu sendiri yang

mengakibatkan hukum itu.32

Namun terdapat perbedaan dalam hal

mencegah kejahatan yakni

1) ada yang berpendapat agar pencegahan di tujuan kepada umum yang

disebut prevensi umum. Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman

hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan hukuman.Ada yang

2) Berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan

kejahatan itu sendiri.

Selain itu timbul perbedaan pendapat mengenai cara mencegah

kejahatan, di antaranya dengan cara:

1) menakut-nauti yang ditujukan terhadap umum

30. Ibid, h. 25. 31. R.S. Sianturi dan Mopang L Panggabean Hukum Penitensia di Indonesia,(Jakarta: Almni

Ahaem-Petehaem, 1996) Cet. Ke-1, h. 40. 32. Samidjo, Pengntar Hukum Indonesia, Bandung: CV. Amrico, 1985), Cet. Ke-3 h. 153.

2) memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau

tidak mengulangi perbuatannya

3) melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

Kemudian muncul teori relatif modern yang antara lain di utarakan

oleh Frans Von Liszt, Van Hamel, dan D. Simons. Mereka mengutarakan

bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan

yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk

mengatur hubugan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak

perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tentram, untuk itu negara

menjamin agar peraturan- peraturan itu senantiasa dipatuhi masyarakat

dengan memberi hukuman pada pelanggarnya.

2. Teori-teori Felatif atau Nisbi (balasan)

Teori ini mengatakan bahwa dasar hukuman harus dicari dari

kejahatan itu sendiri, karena kejahatan menimbulkan penderitaan bagi

orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku juga harus diberi

penderitaan.

Para pakar penganut teori ini anatara lain:

1) Immanuel Kant

Immanual kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar

hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah

menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu

merupakan tuntutan yang mutlak (absolute) dari hukum kesusilaan. Di

sini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

2) Hegel

Ahli filsafat ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatau

kenyataan kemerdrkaan. Olehnkarena itu, kejahatan merupakan

tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi

balasan sehingga hukuman merupakan dialectische vergelding.

3) Herbart

Menurut Herbart, kejahatan menimbulkan perasaan tidakenak

pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu, pelaku

kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.

4) Stahl

Menurut Sthal bahwa hukum adalah suatau yang diciptakan

oleh tuhan. Karena kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap

perikeadilan tuhan, untuk menindaknya negara diberi kekuasaan

sehingga dapat melenyapkan atau memberi penderitaan bagi pelaku

kejahatan.

5) Jean Jackues Rousseau

Pokok pangkal pemikran Rossseau adalah bahwa manusia

dilahirkan dengan memiliki hak dankemerdrkaan penuh. Akan tetapi,

manusia di dalam hidupnya memerlukan pergaulan. Di dalam

pergaulan itu jika setiap orang ingin mempergunakan hak dan

kemerdekaannya secara penuh, akan timbul kekacauan. Untuk

menghindarkan kekacauan itu, setiap orang dibatasi hak dan

kemerdekaannya. Artinya, setiap orang menyerahkan sebagian dari

hak dan kebebasannya kepada negara. Dengan diperolehnya hak-hak

itu, negara harus dapat mengancam setiap arang yang melanggar

peraturan. Jadi, setiap hukuman telah disetujui oleh semua orang

termasuk pelaku kejahatan.33

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan penggabungan dari dua teori, yakni teori

mutlak atau pembalasan dan teori relatif atau pencegahan. Teori ini yang

dianut di Indonesia.34

dengan menelaah teori-teori di atas, dapat

disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah

1) menjerakan penjahat

2) membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat

3) memperbaiki pribadi si penjahat

Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar di adakannya

sanksi pidana. Akan tetapi, membinasakan penjahat masih menjadi

masalah perdebatan para pakar. Sebagian negara memang telah

33. Laden Marpaung, Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, (Jkarta: Sinar Grafika, 2002)

h. 105. 34. Samidjo, Op. Cit., h. 154.

menghapuskan hukaman mati, tetapi sebaian lagi masih dapat

menerapkannya.35

Adapun tujuan hukuman dalam hukum positif, menurut A. Hanafi, tujuan

hukuman adalah:36

1. Fase balasan perseorangan (Vengeance-Privee atau al-Intiqomul-fardi)

2. Fase Balasan Tuhan (Vengeance Divine atau al-Intiqomul Ilahi)

3. Fase kemanusiaan (Humanitaire atau al-‘ashrul-Insani)

4. Fase keilmuan (scientifique atau al-‘asrul-‘ilmi)

Dari sekian pendapat yang telah diuraikan, penulis lebih sepakat tujuan

penjatuhan hukuman atau pemidanaan adalah agar pelaku tindak kejahatan

menjadi jera (sadar) dan supaya orang lain yang belum pernah merasakannya bisa

mengambil pelajaran penting bahwa setiap tindak pidana yang melanggar

peraturan hukum akan dikenakan sanksi. Hal ini lebih dipertimbangkan demi

ketertiban sosial dan keharmonisan bersama dalam pranata sosial.

C. Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jenis Dan Macam-Macamnya

Sanksi pidana dalam hukum pidana positif dibagi menjadi dua bagian

yaitu berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sebagaimana yang

tercantum dalam KUHP Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:37

35. Laden Marpaung, Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. H. 107. 36. A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-5

h. 4.

1. Pidana pokok

a. Hukuman mati

b. Hukuman penjara

c. Hukuman kurungan

d. Hukuman denda

e. Hukuman tutupan

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

Hukuman Pokok

1. Hukuman mati

Hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil

jiwanya pelaku yang melanggar undang-undang pidana. Hukuman mati

biasanya digelar di lapangan yang luas dan dapat dilihat oleh masyarakat dari

berbagai tempat. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang melihat hukuman

mati tidak melakukan perbuatan kejam yang akan mengakibatkan

dijatuhkannya hukuman mati. Mengutip pendapat Mr. JE Jonkers, Wirdjono

Prodjodikoro mengemukakan ada empat golongan kejahatan dalam KUHP

diancam dengan hukuman mati, yaitu:

37. Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Bumi Aksara, Jakarta 1999),

Cet. Ke-20, h.5-6.

a. Kejahatan berat terhadap kemanan negara (Pasal 130, 105, 111 ayat 2, 124

ayat 3, 129

b. Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340).

c. Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat 4,

dan Pasal 368 ayat 2).

d. Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut, dalam air

surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut (Pasal

444).

Pelaksanaan (eksekusi) hukuman mati sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 11 KUHP berbunyi: “pidana mati dijalankan oleh algojo atas

penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada

tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”.

2. Hukuman penjara

Kedua hukuman ini sama-sama menghilangkan kemerdekaan

seseorang untuk sementara waktu atau seumur hidup. Perbedaan yang sangat

jelas adalah hukuman penjara dijatuhkan karena tindak pidana berat,

sedangkan hukuman kurungan dijatuhkan pada tindak pidana ringan.

Perbedaan-perbedaan pokok hukuman penjara dan kurungan adalah sebagai

berikut:38

38. Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT. Eresco,

1989, Cet. Ke-6. 169.

a. Menurut Pasal 12 ayat 2 KUHP, lamanya hukuman penjara adalah

sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas

tahun, maksimum lima belas tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak

pidana, recidive, atau dalam berlakunya Pasal 52 KUHP (Pasal 12 ayat 3).

Menurut Pasal 18 ayat 1 KUHP, lamanya hukuman kurungan (hectenis)

adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun,

dengan kemungkinan maksimum satu tahun empat bulan dengan aturan-

aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2).

b. Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seorang hukuman kurungan

diberi pekerjaan ringan.

c. Menurut Pasal 21 KUHP, orang hukuman kurungan harus dijalani dalam

daerah propinsi (gewest) tempat si terhukum berdiam.

d. Menurut Pasal 23 KUHP, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki

nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam

undang-undang.

Sedangkan persamaan dari hukuman penjara dan hukuman kurungan

adalah sebagai berikut:39

a. Menurut Pasal 20 KUHP dalam putusan hakim yang menjatuhkan

hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari satu bulan, dapat

ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diizinkan, di luar jam-

jam bekerja pulang ke rumah masing-masing.

39. Ibid., h. 170

b. Tidak boleh bekerja di luar tembok rumah-rumah penjara, yang sekarang

dinamakan rumah-rumah pemasyarakatan, yaitu:

1) Orang-orang yang dipenjara seumur hidup

2) Orang perempuan

3) Orang yang mendapat sertifikat dokter

c. Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim alasan berdasarkan atas

keadaan pribadi atau keadaan kemasyarakatan, maka dapat ditentukan

bahwa kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi

pekerjaan di luar tembok rumah-rumah pemasyarakatan.

3. Hukuman tambahan

Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah dari hukuman

pokok kalau dalam putusan hakim ditetapkan hukuman tambahan. Misalnya

seorang yang melakukan tindak pidana tertentu oleh hakim diputuskan dengan

hukuman penjara dan dicabut hak pilih maupun hak memilih dalam pemilihan

umum. Para ahli hukum berpendapat sub-sub sistem hukuman di atas

sederhana. Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa berat

ringannya hukuman tergantung pada berat atau ringannya suatu tindak pidana.

Mengenai sistem hukum ini Wirdjono Prodjodikoro berpendapat

dalam menentukan suatu hukuman harus berhati-hati dalam menyesuikan

system hukuman di Indonesia yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman,

selama belum ada system yang baik dan benar sesuai dengan keadaan bangsa

Indonesia, kiranya dipertahankan system seperti ini.40

D. Pencemaran Nama Baik Dan Sanksinya Menurut Hukum Positif

Di Amerika dan di Ingris dikenal istilah “defarmation” (dari kata kerja to

defame yang artinya Menghina, menista) to defame bisa diartikan (merusak atau

menodai reputasi seseorang ataupun sekelompok orang dengan cara-cara yang

tidak baik seperti pernyataan yang tidak berdasarkan fakta).41

Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai

defamation, slander, libel yang dalam bahasa Indonesia (Indonesian translation)

diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis).42

Dalam pebuatan defarmation, suatu pernyataan dipermasalahkan karena di

pernyataan itu telah mengakibatkan tercemarnya atau ternodanya nama baik

seseorang.

Masalah libel sebenarnya mempunyai sejarah ribuan tahun, tepatnya pada

kerjaan romawi. Tatkala itu dikenal dalam bahasa latin yang disebut libelli famosi

yang berarti publikasi yang bersifat menghina dengan tujuan merusak pribadi

seseorang. Pada awal era republik Roma, penguasa membuat suatu peraturan

perundang-undangan yang disebut “Twelve Table”. Dengan undang-undang ini,

40. Wirdjono Prodjodikoro, Op. Cit, h. 163. 41. Tjipta Lesmana, Pencemaran Nama Baik Dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan

Amerika, (Jakarta: Rika Pres, 2005), h.27. 42. http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PncemaranNama.pdf

siapa saja yang terbukti membuat tulisan yang bersifat menghina dapat dikenakan

hukuman sangat berat ketentuan ini, menurut sejarawan kenamaan Romawi,

Tacitus, tidak dijalankan lagi pada tahun-tahun akhir republik Roma.baru masa

kekaisaran Agustus (63 SM), peradilan terhadap pelaku libelli famosi

dilakksanakan lagi.43

Setelah mendapatkan bisikan dan sejumlah pembantu dekatnya tentang

adanya undang-undang anti penghinaan, Kaisar Agustus segera memerintahkan

supaya semua barang cetakan yang bersifat menghina dibakar dan sebagian

pengarangnya diadili. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut,

menyatakan pengarang Libellus FamosiI harus dikutuk (intestabillis). Hukuman

mati bukan saja dikenal kepada pembuatnya, tapi juga mereka yang terbukti telah

menyimpannya, atau mereka yang tidak segera memusnahkannya setelah

mendapatkannya.44

Raja-raja yang berkuasa di Eropa, khususnya Jerman, setelah kerajaan

Romawi runtuh, juga mengikuti tradisi kaisar Romawi, yaitu menjatuhkan

hukuman keras terhadap mereka yang tidak percaya pada Tuhan, atau

menganjurkan pandangan yang bertentangan dengan pendapat penguasa, atau

menghasut rakyat untuk memberontak. Raja Konstantinus Agung, misalnya,

mengeluarkan titah yang melarang beredarnya tulisan tulisan Porphiry dan Anus.

Raja Accadius memerangi buku-buku Eunomian (tahun 398) dan Raja

43. Tjipta Lesmana, Pencemaran Nama Baik…, OP. Cit, h. 27. 44. Ibid, OP. Cit, h. 27

Theodosius memberangus kaum Nestorian (tahun 435). Raja Justinian malah

memimpin langsung gerakan penghancuran atas karya-karya tulisan yang bernada

menghina terhadap kekuasaan. Para paus di Roma juga bertindak sama. Mereka

mengklaim mempunyai kewenangan untuk mengawasi publikasi yang berisikan

ajaran agama Kristen. Kewenangan itu malah menambah ke universitas-

universitas. Paus Leo I membakar buku-buku Manichaean (tahun 446)

Semua itu terkait dengan isu penghinaan dan fitnah. Artinya, buku-buku

itu tulisan yang dilarang, kemudian dimusnahkan, dinilai oleh penguasa berisikan

ajaran-ajaran sesat yang meracuni penduduk.45

Sedangkan di Indonesia istilahlah pencemaran nama baik menurut KUHP

“menyerang kehormatan orang lain” istilah ini baru muncul sekitar pertengahan

tahun 70-an.

Jika kita simak rekaman delik-delik pers yang terjadi pada dekade tahun

50-an, misalnya , istilah yang paling sering dipakai adalah”menghina”, disusul

dengan istilah “memfitnah”. Misalnya, Menteri tenaga kerja dan pekerjaan umum

pada pemerintahan RIS (Republik Indonesia Serikat), Ir H. Loah, pernah

menggugat Ny. Fuhri Mierop (Pemimpi redaksi Nieve Courant di

Surabaya).46

Menteri menggugat suatu berita yang dipublikasi di Koran yang

dianggap menghina martabatnya. Pengadilan Surabaya mengabulkan gugatan Ir.

45. Ibid, h. 28. 46. I. N. Soebagio, Sejarah Pers Di Indonesia, ( Jakarta: Dewan Pers, 1977), h. 17.

Laoh. Ny. Mierop dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 171 ayat (2)

KUHP dan dihukum denda sebesar Rp. 200,- subsider kurungan badan 3 minggu.

Pasal 171 ayat (2) KUHP dicabut pada tahun 1946, diganti dengan UU no.

1 tahun 1946 yang dalam pasal XIV berbunyi:

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan

yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat

menyangka bahwa berita atau pembertahuan itu adalah bohong, dihukum penjara

selama 3 tahun.

Di Banjarmasin, pada triwulan ketiga 1953, para anggota redaksi dua surat

kabar ditangkap karena artikel-artikel yang dianggap menghina para pejabat

setempat.47

Asnawi Musa, pemimpin redaksi Tekad dipenjara selama beberapa

hari, sementara menunggu sidang pengadilan. Pemimpin redaksi yang lain, A.

Djohansjah dari Tugas, dikenai hukuman kerja keras bersama para narapidana

biasa. Namun, Djohansjah kemudian dibebaskan setelah timbul protes dari

kalangan pers.

Baru-baru ini kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh dua

anggota ICW (Indonesia Corruption Watch) yakni Lilian Deta Arta Sari dan

Emerson Yuntho yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal

(Bareskrim) Mabes Polri. Keduanya dituduh melakukan pencemaran nama baik

terhadap pejabat negara Kejaksaan Agung. Kasus itu bermula saat peringatan Hari

47. Edward Cecil Smith, Sejarah Pembredelan Pers Di Indonesia, (Jakarta: Graditi Pers,

1990), h. 140-141.

Antikorupsi sedunia tanggal 9 Desember 2008. Kejaksaan Agung mengklaim

telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 8 triliun dan 18 juta dolar Amerika

Serikat dari berbagai kasus korupsi di seluruh Indonesia dalam rentang waktu

2004-2008.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ICW merilis data

tandingan bahwa uang yang diselamatkan instansi kejaksaan hanya Rp. 382,67

juta, sedangkan sisa dari jumlah yang diklaim Kejaksaan belum dikembalikan ke

kas negara. Oleh karena itu, KP2KKN (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) antikorupsi di Jateng yang tergabung dalam Cintai Indonesia Cintai KPK

Jawa Tengah meminta agar Kapolri segera mengeluarkan surat penghentian

penyidikan perkara (SP3) atas kasus tersebut.

Jika mengacu pada Pasal 311 KUHP Tentang Pencemaran Nama Baik,

tidak bisa dikenakan dalam kasus ini, sebab unsur dalam pasal tersebut mengacu

pada Pasal 310 KUHP. Di mana unsur Pasal 310, 311-316 KUHP hanya bisa

dikenakan terhadap seseorang atau individu bukan institusi atau organisasi.48

Dan

pada akhirnya kasus tersebut ditutup.

Delik penghinaan, secara khusus, diatur dalam Bab XVI kitab undang-

undang hukum pidana (KUHP) yang terdiri atas dua pasal, yakni Pasal 310

sampai Pasal 312. Tindak kejahatan “penghinaan”, menurut R. Soesilo adalah

48.http://www.republika.co.id/berita/82319/Penetapan_Tersangka_Anggota_ICW_

Pengalihan_ Isu

“menyerang kehormatan nama baik seseorang”. Akibatnya , yang diserang merasa

malu “kehormatan” yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama

baik, bukan “kehormatan dalam lapangan seksual” atau kehormatan yang

dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu

birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan seseorang dalam

bidang seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk

pada kejahatan “kesopanan” atau kejahatan “kesusilaan” yang diatur dalam Pasal

281 sampai Pasal 303 KUHP.49

Soesilo membagi kejahatan penghinaan dalam 6 kategori:

1. Menista Dengan lisan (Pasal 310):

Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang

dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud

yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan

hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 4.500,-

2. Menista dengan tulisan (Pasal 310):

a. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,

dipertunjukkan di tempat umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu

dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-

49. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, (Bogor:

poleteia, 1990), h.225

lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.

4.500,-

b. Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata

bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau

lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri (KUHP

134 s, 142 s, 207,311 s, 319 s, 483, 488)

3. Memfitnah (Pasal 311):

a. Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan,

dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada

dapat membuktikan dan tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya

tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman selama-

lamanya empat tahun.

b. Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35

No.1-3 (KUHP 312 s, 316, 319, 488).

4. Penghinaan ringan (Pasal315):

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau

menista dengan tulisan, yang dilakukan seseorang baik di tempat umum

dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri

dengan lisan atau dengan perbuatan, begitu pun dengan tulisan yang

dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan,

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau

denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (KUHP 134 s, 142 s, 310, 316, 319,

488)

5. Mengadu dengan memfitnah (Pasal 317):

a. Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan

surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar negeri

tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi

tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

b. Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam (Pasal 35,

No. 1-3 KUHP 72 220, 310, 488).

6. Menyuruh dengan memfitnah (Pasal 318):

a. Barang siapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan,

menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu

perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

b. Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35

No 1-3 (KUHP 319, 488).50

Unsur-unsur kejahatan menista seperti diatur di dalam Pasal 310 ayat (1)

adalah:

1. Menuduh seseorang.

2. Melakukan perbuatan tertentu.

50. Ibid , h. 226-227.

3. Dengan maksud.

4. Tuduhan itu tersiar untuk diketahui banyak orang.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan menghina seperti diatur dalam Pasal

310 ayat 2 (dua) adalah semua unsur yang terdapat pada tindak kejahatan menista

ditambah satu unsur lagi, yaitu “tuduhan itu diketahuinya tidak Benar” Artinya ,

ada kesengajaan menista.51

Dari yang telah diuraikan, penulis lebih sepakat bahwa salah satu kunci

perbuatan mencemarkan nama baik adalah reputation. Menghina atau merusak,

menodai reputasi, atau nama baik atau nama baik seseorang atau sekelompok

orang dengan tidak Fair seperti menyebarluaskan pernyataan yang tidak

berdasarkan fakta. Yang ada dalam masyarakat terhadap seseorang reputasi atau

nama baik lebih banyak berbicara tentang karakter atau kepribadian seseorang.

Maka jika kepribadian seseorang yang positif dihadapkan dengan stigma buruk, ia

akan merasa malu dan tersinggung.

Reputasi seseorang bisa baik bisa buruk, yang menentukan baik-buruknya

reputasi seseorang adalah masyarakat. Maka setelah nama baik seseorang

tercemar si pembuat dikenai hukuman pidana yang tertera dalam KUHP BAB

XVI Tentang Penghinaan.

51. Ibid, h.229.

BAB III

PIDANA DAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jinayah dan Jarimah

Dalam kaidah hukum Islam, pengertian pidana termuat dalam Fiqh

Jinayah. Di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau

kejahatan manusia berbagai sasaran yang menyangkut badan, jiwa, harta benda,

kehormatan, nama baik, Negara, tatanan hidup dan lingkungan hudup. Di sinilah

letaknya agama Islam sangat menghomati dan mengakui keberadaan manusia

dengan menimbang segala kelebihan maupun kekurangannya.

Dalam mempelajari fiqh jinayah, ada istilah penting yang terlebih dulu

harus dipahami sebelum menggali materi selanjutnya. Pertama adalah jinayah dan

kedua mengenai jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan

arah yang sama. Selain itu, istilah yang satu menjadi murodif (sinonim) bagi

istilah lainnya. Singkat kata, keduanya bermakna tunggal. Meski begitu,

keduanya berbeda dalam penerapannya. Dengan demikian, kita patut

memperhatikan dan memahami agar penggunaannya tidak keliru.

Abdu Qodir Audah dalam kitabnya At-Tasyri Al-jinai Al-Islami

Muqoronan Bilqonun Al-wad’i menjelaskan arti kata jinayah sebagai berukut:52

52. Abdul Qodir Audah, At- Tasyri Al-jinai Al-Islami Muqoronan Bilqonun Al-wad’i, (kairo

mesir, 1968), Juz 1 h. 67

ا������ ��� ا�� ��� ����� ا���ء �� ���� اآ�� وا����� �� و -�� ذ�+أا�� ��$# �(�م ��"� �'اء و&% ا��$# "! ن

Artinya: “jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek

seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu pebuatan

yang diharamkan syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, atau

sebagainya.”

Pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian

jinayah. Pada dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau

dosa. Maka jarimah adalah:53

و ت$��7أ"�� زج�ا4 "��3 ب(1 �(0'رات ��Artinya: “larangan –larangan syara (yang apabila dikerjakan) diancam Allah

SWT. Dengan hukuman Had atau Ta’zir.”

Dalam hukum pidana Islam, apa yang mendorong untuk menganggap

sesuatu sebagai jarimah ialah kerena perbuatan itu dapat merugikan tata aturan

masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan

anggota-anggota masyarakat bendanya atau nama baiknya atau perasaan-

perasaannya atau ketimbang lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Adapun unsur-unsur umum dari pada tindak pidana dalam hukum Islam,

dibagi menjadi tiga yaitu:54

1. Hendaknya ada nash yang mengancam tindak pidana yang dapat

menghukuminya (rukun syar’i). Dalam perundang-undangan kita istilah ini

disebut juga dengan unsur formil.

53. Ibid, h. 66 54. Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Islam, (bandung:

Penerbit Angkasa, 1993), Cet. Ke-2. h. 81.

Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman

terhadapnya sesuai dengan kaidah ushul fiqh:55

���ء ا>ب��� �� �;'م ا���1# "! ت(����# : ا9ا9Artinya: “Pada dasarnya status hukum segala sesuatu itu diperbolehkan

sampai ada dalil (petunjuk) yang menunjukan keharamannya.”

> ج���� و>";'ب� ب� ن=Artinya: “Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash

(aturan)”

2. Melakukan pebuatan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan

melakukan pebuatan atau tidak melakukan pebuatan (rukun madi). Dalam

perundang-undangan kita unsur ini disebut dengan unsur materil.

3. Hendaknya pelaku tindak pidana kejahatan itu mukallaf atau bertnggung

jawab atas tindakan pidana itu. (rukun adabi). Dalam perundang-undangan

kita disebut dengan unsur moril.

Unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap

macam jarimah (tindak pidana atau delik). Di samping itu, terdapat unsur kasus

yang hanya ada pada jarimah tertentu dan tidak tedapat pada jarimah yang lain.

Unsur kasus ini merupakan spesifikasi pada setiap jarimah dan tentu saja tidak

akan ditemukan pada jarimah lain. Sebagai contoh, memindahkan (mengambil)

harta benda orang lain hanya ada pada jarimah pencurian atau menghilangkan

nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan.56

55. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV. Pustaka Setia,

2000), Cet. Ke-1 h. 52. 56. Ibid, h. 53.

B. Macam-Macam dan Jenis-Jenis Jarimah

Pidana itu dapat dikatagorikan menjadai beberapa macam tergantung

kepada sudut pandang kita terhadapnya. Tapi penulis mencoba menjelaskan

pidana berdasarkan tindak pidana (jarimah) yang dilakukan pembuat . berikut

penjelasannya:

1. Pidana Hudud, yaitu sanksi pidana yang ditetapkan untuk jarimah hudud.

Ada beberapa poin penting di dalam menegakkan pemidanaan dalam jarimah

hudud, yaitu:

a. Asas legalitas, di mana setiap perbuatan yang dilakukan harus ada nash

yang melarangnya. Ini disebabkan agar ketika seseorang pembuat

perbuatan yang dilarang tidak dihukum atas perbuatannya di masa lalu

yang ditetapkan sebagai jarimah di kemudian hari.

b. Prinsip kehati-hatian, ketika hudud akan diterapkan harus dengan penuh

kehati-hatian. Hudud tidak dapat dijatuhkan bila ditemukan keragu-raguan

(syubhat). Karena akan menjadi lebih baik, pada saat membebaskan orang

bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Di sini berlaku

kaidah “Adlaruuatu Tubiihu Al-Mahdzuraat” (keadaan darurat

memperbolehkan melakukan yang dilarang), di mana terjadi delimatis

akibat dari kergu-raguan timbul.

c. Prinsif pembuktian yang akurat, prisif ini menjamin bahwa penjatuhan

atas pidana hudud benar-benar tepat sasaran, yakni memang mengenai

orang yang memang layak maendapatkannya. Pembuktian merupakan

aspek penting dalam jarimah hudud, karena pembuktian yang akurat harus

dilakukan sebelum putusan dijatuhkan. Karena putusan dapat diambil

ketika si pembuat dinyatakan sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas

perbuatan yang dilakukan.57

Berikut ini perincian pidana dalam jarimah hudud:

a. pidana Zina

1) Unsur-Unsur Zina

a) persetubuhan yang diharamkan, di dalam persetubuhan ini dapat

diukur, apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk ke dalam

farji (pagina) walaupun sedikit. Dan juga, tetap dianggap zina

walaupun ada penghalang tipis yang tidak menghalang perasaan

dan kenikmatan bersenggama. Persetubuhan haram itu tetap

dianggap zina jika dilakukan oleh seseorang dengan orang lain

yang bukan miliknya atau bukan pasangannya yang sah.

b) Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, unsur ini

terpanuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan

(persetubuhan) pedahal ia mengetahui bahwa wanita yang di

setubuhi adalah wanita yang haram baginya.58

2) Bentuk Pidana Zina

57. Muhammad Ichsan dan M Endriyo Susila, Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif

(Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiah Yogyakarta, 2008), h. 123-125. 58. Ibid, h. 126-128.

a) Pidana dera, pidana dera sebanyak sertus kali diancam atas

perbuatan zina yang dilakukan oleh ghair muhsan (belum kawin).

Ketentuan ini didasarkan pada firman allah SWT dalam surat An-

nur Ayat 2:

���������� � �������

����� ������� ���� ������� ��☺� !"�#$ ���%���$ &'(����� � )*��

+��,��-�.� ��☺ 1 2����3�4 � 5 657�8 9:�� ; < !=�>?�� (;@?�$!�� 9:�� + �BC@��D����

EFGHI��� � ��� �J�8D�� ��☺� �1�⌧�( 2�⌧LM:��N

HO�#$ (5P�?�$!�☺D /ا��'ر( ��24 :4 (

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina,

Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus

kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika

kamu berman kepada Allah, dan hari akhirat, dan

hendaklah(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan

oleh sekumpulan orang-orang beriman.” (Q.S.An-nur/

24 : 4)

b) Pidana pengasingan (tagrib), hukuman pengasingan ini dikenakan

selama satu tahun selain nukuman jilid kepada pembuat zina ghair

muhsan (belum kawin).

c) Pidana rajam, pidana rajam adalah pidana mati dengan jalan

dilempari dengan batu. Dan yang dikenakan adalah pembuat zina

muhsan (telah menikah), baik laki-laki maupun perempuan.

Apabila perbuatan zina antara laki-laki yang muhsan (telah

menikah) dengan perempuan yang ghair muhsan (belum kawin).

Maka bila laki-laki berlaku pidana rajam. Sedangkan untuk

perempuan berlaku pidana dera. Demikian pula bila terjadi

sebaliknya.59

b. Pidana Qazaf (menuduh orang berzina)

Pidana qazaf dikenakan hukuman dera sebanyak 80 kali, dan tidak

diterima persaksian pembuatnya (hukuman tambahan). Hukuman tersebut

dijatuhkan apabila berisi kebohongan, akan tetapi jika berisi kebenaran

maka qazaf dapat di buktikan, dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Dengan saksi, saksi merupakan salah satu alat bukti untuk jarimah

qazaf. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat saksi dalam jarimah

zina. Yaitu: balig, berakal, dapat berbicara, adil, Islam, dan tidak

terhalang menjadi saksi. Adapun jumlah saksi kurang lebih empat

orang.

2) Dengan pengakuan, jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan adanya

pengakuan dari pelaku (penuduh), bahwa dia telah menuduh orang lain

melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam

majelis pengadilan.

59.Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam. (Bandung: Bulan Bintang, 2005), h. 197-

199.

3) Dengan sumpah, menurut imam Syafi’i jarimah qadzaf bisa

dibuktikan dengan sumpah apanila tidak ada saksi dan pengakuan.

Caranya adalah: orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang

yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan

penuduhan.60

c. Pidana Syurbul Khamr (minum-minuman keras)

Jarimah khamr dijatuhkan pidana 80 kali dera. Namun pendapat

imam Syafi’i, hukuman jarimah khamr adalah 40 dera sebagai hukuman

had, sedang 40 kali dera lainnya tidak termasuk pidana had, melainkan

sebagai pidana takzir. Di mana hukuman tersebut baru dijatuhkan bila

dipandang perlu oleh hakim atau penguasa.

d. Pidana Sariqah (Pencurian)

Pencurian diancam potong tangan (dan kaki), sesuai dengan firman

Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat 38. dan unsur-unsur dalam

jarimah pencurian, adalah:

1) Pengambilan secara diam-diam

2) Barang yang diambil itu berupa harta

3) Harta tersebut milik orang lain

4) Adanya niat melawan hukum

e. Pidana Hirabah (perampokan)

60. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 68.

Ada empat macam pidana yang dapat dijatuhkan terhadap jarimah

hirabah, yaitu:

1) Pidana mati, pidana ini dijatuhkan atas pengganggu keamanan

(pembegal, penyamun) apabila ia melakukan pembunuhan. Pidana

tersebut adalah pidana had.

2) Pidana mati disalib, pidana ini dijatuhkan apabila pengganggu

keamanan melakukan pembunuhan disertai dengan merampas harta

benda. Jadi pidana tersebut dijatuhkan atas perbuatan membunuh dan

mecuri secara bersama-sama.

3) Pidana pemotongan anggota badan, pidana ini dijatuhkan atas

pengganggu keamanan jika ia mengambil harta tetapi ia tidak

melakukan pembunuhan. Pemotongan disini dilakukan dengan

memotong tangan kanan dan kaki kiri si pembuat secara sekaligus

(selang-seling)

4) Pidana pengasingan, pidana ini dijatuhkan apabila pengganggu

keamanan hanya menkut-nkuti orang yang melintas tapi tidak

mengambil harta dan tidak pula membunuh. Mengenai cara lamanya

pengasingan, menurut pendapat fuqaha sama dengan pengasingan

dalam jarimah zina.

f. Pidana Riddah (murtad)

Hukuman bagi oarng yang melakukan Riddah ada tiga macam , Yaitu:

1) Pidana Pokok, pidana pokok untuk jarimah riddah adalah pidana mati.

Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.:61

:�ل ر�'ل ا4 : و"� إب� "�س رDE ا4 "� &�لرواI (�� ب1ل د�� :�&�!'D!�. I ا4 "!� و�!�

)ا��LريArtinya: “dari ibnu ‘abbas ra berkata: bersabda Rosulullah SAW,

barang siapa menukar agamanya, maka kamu bunuhlah

dia”. (H. R. Al-Bukhari).62

Bahwasanya pidana mati adalah berlaku umum untuk setiap orang

yang murtad, baik ia laki-laki maupun prempuan, tua maupun muda.

Akan tetapi sebelum melaksanakan pidana tersebut diberikan

kesempatan bagi terdakwa untuk bertaubat ada tiga hari tiga malam.63

Dan taubatnya cukup dengan mengucapkan “dua kali syahadat”

2) pidana pengganti, pidana pengganti untuk jarimah riddah berlaku

dalam dua keadaan, yaitu:

a) Apabila pidana pokok gugur akibat taubat, maka hakim mengganti

dengan pidana Takzir yang sesuai dengan keadaan pelaku

61. Ibid. 62. Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, Kitab Sahih Bukhori, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.th), Jilid

8. h 50. 63. A. Jazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 166.

perbuatan tersebut. Seperti: cambuk, penjara, denda, atau

dipermalukan di depan umum.

b) Apabila pidana pokok gugur akibat syubhat, karena menurut

pendapat Imam Abu Hanifah, seorang wanita dan anak-anakyang

murtad tidak dihukum mati. Akan tetapi dipenjara dengan

hukuman yang tidak terbatas dan keduanya kembali kepada agama

Islam.64

3) Pidana Tambahan, pidana tambahan bagi orang murtad dengan cara

penyitaan dan perampasan harta. Menurut Imam Ahmad, Malik dan

Syafi’i apabila seorang murtad meninggal atau dibunuh, maka

hartanya menjadi milik bersama dan tidak boleh diwarisi oleh

siapapun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, harta tersebut boleh

diwarisi yang beragama Islam.

g. Pidana Bughat (pemberontakan)

Jarimah pemberontakan dikenakan pidana mati, hukuman ini

bersumber dari firman Allah SWT dalam surat Al-hujurat ayat 49. Syariat

mengambil tindakan keras terhadap jarimah pemberontakan, karena jika

tidak demikian ditakutkan terjadi fitnah, kekacauan serta ketegangan yang

akhirnya menimbulkan kerusuhan dan kekacauan di masyarakat.65

64. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 130. 65. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 207.

2. Pidana Kisas - Diyat. Yaitu pidana yang ditetapkan untuk jarimah kisas-diat

yang oleh syariat Islam ada lima macam:

a. Kisas. Merupakan pidana bagi pembunuhan sengaja dan pencideraan

sengaja. Di mana cara pemidanaannya disamakan atau seperti seperti

perbuatan jahat yang dilakukan oleh pembuatnya. Seperti firman Allah SWT

dalam surat Al-baqarah ayat 178-179 dan surat Al-maidah ayat 45. Sebagai

contoh, jika sipelaku pembunuh maka pidana dibunuh dan bila ia

mencederakan orang lain mak ia akan dicederakan.

Kisas merupakan bentuk pidana yang menawarkan keadilan sejati, di mana

pembuat jarimah diberi balasan yang sesuai ataupun setimpal dengan

perbuatan jahatnya. Ancaman pidana yang diterapkan pada qisas berupa

pembalasan (prevention) sebagai ciri khasnya, memberikan daya cegah

(prevention) dan efek jera (deterrent effect) yang luar biasa. Ada tiga sebab

yang menggugurkan qisas, yaitu:

1) Hilangnya tempat atau objek qisas, yang dimaksud objek qisas di sini

adalah jiwa pelaku (pembunuh) atau anggota badan pelaku yang sama

dengan objek telah hilang. Di mana kehilangan tersebut dapat

disebabkan berbagai sebab, seperti, sakit, musibah, hukuman. Apabila

objek qisas tidak ada maka dengan sendirinya qisas gugur. Namun yang

menjadi permasalahan adalah apakah wali korban atau korban mendapat

diat. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, jika qisas gugur

maka korban tidak mendapat diat, karena hak korban dalam qisas adalah

bersifat asli. Sedang Imam Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal berpendapat

bahwa jika hilangnya objek qisas maka korban berhak mendapat atau

memilih diat, jika apapun sebab hilangnya objek qisas.66

2) pengampunan, korban atau walinya diberi wewenang atau hak untuk

mengampuni pidana qisas. Maka ia memaafkan si pelaku maka gugurlah

qisas tersebut. Pemberian apapun di sini bisa dengan Cuma-Cuma atau

dengan membayar diat kepada korban atau walinya. Jika kondisi pada

apapun dengan membayarkan diat, menurut Imam Malik dan Imam Abu

Hanifah, bukan marupakan ampunan, melainkan akad damai karena

ampunan tersebut membutuhkan kerelaan pelaku untuk membayar diat.

3) Akad damai atau perdamaian (shulh). Perdamaian yang dilakukan oleh

korban dengan pelaku dapat berlangsung, sehingga dengan demikian

qisas menjadi gugur. Korban, atau walinya boleh meminta imbalan yang

sama dengan diat atau lebih.

b. Diyat, yakni pidana berupa kewajiban membayar ganti rugi dengan

besaran tertentu kepada pihak korban untuk kasus penganiayaan ataupun

pembunuhan. Setatus diyat sendiri bisa merupakan hukuman pokok (main

punishment) dan hukuman pengganti (substitutive punishment). Diat

adalah pidana yang mempunyai satu batasan. Artinya hakim tidak berhak

mengurangi atau menambahi jumlahnya. Diat itu merupakan hukuman

untuk pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan

66. Alie Yafi, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Judul Asli: At- Tastri Al-jinai Al-Islami

Muqoronah Bilqonun Al-wad’i, Pengarang, Abdul Qodir Audah, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), jilid 3,

h. 64.

serupa sengaja dan pembunuhan salah, akan tetapi kadarnya berbeda. Pada

umumnya diyat itu 100 ekor unta. Tetapi di dalam diyat dapat terjadi

pemberatan dan peringanan, dan yang membedakan bukan jumlahnya

tetapi macam dan umur unta tersebut. Pembedaan tersebut, disebut diyat

mughalladzah (yang diperberat) bagi pembunuhan sengaja dan

menyerupai sengaja dan diyat mukhaffafah (yang diperingan)

diperuntukan pembunuhan tersalah.

c. Kaffarat, adalah pidana pokok berupa memerdekakan seorang hamba

yang beriman. Apabila tidak ditentukan hamba dan tidak mempunyai

sebanyak hamba tersebut, maka digantikan dengan berpuasa dua bulan

berturut-turut. Pidana berpuasa tersebut sebagai pidana pengganti.

d. Pencabutan Hak mawaris, merupakan pidana tambahan bagi jarimah

pembunuhan, selain pidana pokoknya yaitu mati, apabila antara orang

yang membunuh dengan korbannya ada hubungan keluarga. Dasar

hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW.:67

: "� "�� اب� �$�M "� أب� "� جI1 رE ا4 "��3 &�ل� �;�ت# �� . &�ل ر�'ل اD!� 4 ا4 "!� و�!���

N� ا����اث

)D��;ء وا�1ارا���ا�� Iروا( Artinya: “dari ‘Amru ibni Su’aiba dari bapanya dari kakenya ra berkata:

bersabda Rosulullah SAW, tidak ada bagian warisan sama

67. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islas, h. 207.

sekali bagi orang yang membunuh” (H. R, Nasai dan darul

qutni).68

e. Pencabutan hak menerima wasiat, pidana ini merupakan pidana pidana

tambahan. Di mana seorang pembunuh tidak mendapatkan apapun dari

warisan ataupun juga wasiat.69

3. Pidana Takzir. Adalah pidana yang ditetapkan untuk segala jarimah takzir.70

Hal penting dalam pidana ta’zir adalah bahwa jarimah takzir tidak ditentukan di

dalam Nash begitupun dengan pemidanaannya. Walaupun seperti itu tetap saja

dalam penjatuhan pidanannya tidak boleh melewati ataupun tidak berdasarkan

syar’i. dalam artian tetap dalam koridor syar’i. bentuk pidana takzir adalah

sebagai brikut:71

a. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan

syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga

membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, ia memberi

contoh sanksi bagi orang yang melakuakan kerusakan di muka bumi, Imam

Syafi’i juga membolehkan hukuman mati.72

68. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Al-Mawaris, (Semarang: Pustaka Rizki

Putra, 201), cet- 3. h. 302. 69. Muhammad Ichsan dan Mendriyo susila, Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif, h. 169. 70. Alie Yafi, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid 3, h. 24. 71. Jimly Assiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia; (Bandung: Angkasa. 1996) h.

143. 72. A. Jazuli, Fiqh Jinayah, h. 188.

b. Pidana Dera

Hukuman jilid dalam jarimah hudud, baik perzinaan maupun tuduhan zina

dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama. Batas terendah bagi

hukuman jilid dalam takzir termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar

bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hanya saja demi

kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah

hukuman, karena masalah jinayah itu bekaitan dengan kemaslahatan umat.73

c. Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara:

1) Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah

satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan. Biasaya

pidana penjara terbatas ini dikenakan untuk jarimah takzir biasa atau

kejahatan biasa.

2) Pidana penjara tidak terbatas. Para ulama sepakat bahwa pidana ini

dikenakan bagi pelaku kejahatan yang membahayakan dan mereka yang

biasa melakukan jarimah. Kurun waktu tidak ditentukan terlebih dahulu,

berarti dapat berlangsung terus menerus sampai mati atau terjadi tobat

dan memperbaiki dirinya.

3) Pidana Pengasingan, pidana pengasingan ini diperlukan karena

ditakutkan perbuatan sipelaku dapat berdampak buruk terhadap

Masyarakat (menarik orang lain untuk melakukannya atau

membahayakan orang lain).

73. Ibid.h. 192.

4) Pidana Ancaman, Teguran, dan Peringatan.

5) Pidana Denda, diterapkan pada jarimah takzir seperti pencurian. Di

mana seorang yang mencuri buah yang masih tergantung di pohon yang

didenda dua kali dengan harga buah tersebut.

C. Uqubah Macam Dan Tujuannya Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam dikenal adanya prinsip atau asas pembebanan hukum

(taklif hukum). Pembebanan hukum kepada setiap subyek hukum selalu

mengandung tiga asas penting, yaitu:

1. Asas peniadaan kesulitan (‘Adam Al-harj),

2. Asas pembebanan berangsur-angsur (Al-tadrij fi Al-tasyri’) dan

3. Asas meringankan beban (Taqlil Al-takalif)

Asas pertama dimaksud bahwa dibebankannya kewajiban dalam hukum

Islam bagi siapa saja yang ingin beriman kepada Allah adalah untuk meringankan

beban mereka dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh tradisi masyarakat

sebelum Islam. Sedangkan asas yang kedua adalah bahwa tidak serta merta

hukum Tuhan yang diterapkan dalam Al-qur’an harus dilaksanakan sekaligus.

Yang terakhir bahwa diterapkannya ketentuan hukum Islam itu dimaksud untuk

meringankan beban para subyek hukum yang beriman, khususnya bila

dibandingkan dengan beban yang diwajibkan oleh tadisi hukum sebelumnya.74

74. Jimli Asy-syiddiqey, Ibid. h. 56.

Uqubah atau sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam terbagi

kepada tiga kategori utama yaitu uqubah hudud, uqubah qisas dan diat dan

uqubah takzir.75

Di bawah ini perincian berat ringannya hukuman adalah:

1. Jarimah Hudud. Yakni jarimah hukuman yang diancam dengan hukuman had,

hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak

Tuhan. Pengertian hak tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa

dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun

oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.76

Dengan demikian, maka

hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.

Jarimah hudud yang termasuk dalam golongan jarimah yang menjadi hak

Allah SWT, identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat. Oleh karena itu

jarimah hudud yidak mengenal pemaafan atas perbuatan jarimah, baik oleh

perseorangan yang menjadi korban jarimah (mujna alaih) maupun oleh

negara.77

2. Jarimah Qisas atau Diyat, pengertian jarimah qisas sama halnya dengan

pengertian jarimah hudud, yakni suatu tindak pidana yang dikenai sanksi qisas

dan diyat yang hukumannya telah ditentukan jenisnya maupun besar

hukumannya.78

Sementara yang membedakan hanyalah jarimah qisas atau

diyat merupakan hak perseorangan atau hak adami yang membuka

75. http://yogiikhwan.blogspot.com/2008/04/uqubah.html 76. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 7. 77. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (fiqh jinayah), h. 26. 78. Ibid, h. 27.

kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menjadi

korban, wali, atau ahli warisnya.

3. Jarimah Takzir. Yang termasuk jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang

diancam dengan satu atau beberapa hukuman takzir. Secara atimologi takzir

berarti at-ta’dib, artinya memberi pengajaran. Sedangkan secara terminology

takzir merupakan suatu bentuk jarimah, yang bentuk atau macam jarimah

serta hukuman (sanksi) jarimah ini ditentukan penguasa.79

Jadi, jarimah ini

berbeda dengan jarimah hudud dan qisas atau diyat yang macam jarimah atau

bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara’. Tidak ditentukan macam

dan hukuma pada jarimah takzir sebab jarimah ini berkaitan dengan

perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Maksud pemberian hak

penentuan jarimah-jarimah ta’zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat

mengaturmengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya,

serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan mendadak.80

Adapun tujuanya adalah, sang pencipta Alam sungguh sangat Bijaksana

dan Maha Adil. Allah SWT, sebagai pembuat kebijakan hukum pastilah

menyimpan fungsi, manfaat dan target dalam setiap keputusannya. Tujuan pokok

penjatuhan hukuman dalam Syari’at Islam ialah mencegah (Ar-radu wa Az-zajru)

dan pengajaran serta pendidikan (Al-ishlah wa Al-tahdzib).81

79. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (fiqh jinayah), h. 30. 80. Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 9. 81. Ibid, h.255.

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi

perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus-menerus melakukannya di samping

pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak melakukan jarimah

sebab ia dapat mengetahui bahwa hukuman yang dilaksanakan terhadap orang

yang melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan

pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak

mengulangi perbuatannya dan memohon orang lain untuk tidak melakukannya

pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Tujuan jangka pendek adalah

mengarahkan penjahat untuk mencegahnya kembali melakukan kejahatan dan

mencegah orang lain dari mengikutinya, tujuan jangka panjang ialah menjaga

kemaslahatan masyarakat.

Hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Al-Quran hanya terhadap

beberapa jenis kejahatan saja, sedangkan untuk kejahatan lainnya Al-Quran hanya

memberikan norma-normanya saja, maka untuk menentukan jenis hukumannya

Al-Quran memberikan dasar-dasar yang umum pula, yaitu bahwa hukuman itu

harus sebanding dengan apa yang dikerjakannya, sebagaimana firman Allah

dalam Al-Quran :

���(R(���� ���ST8�U 2��ST8�U

��V�W!X�#$ )رى'Q40: 42 /ا�(

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa ( Ass-

syura/ 42 : 40 )”.

Dan hukuman pidana Islam tidak mengenal pertanggung jawaban kolektif,

tetapi menganut pertanggung jawaban individual sebagaimana firman Allah :

4��� YZDL(� ��☺ + �[(\]^⌧�

_�'`��a�4 )�R 138: 74/ا��( Artinya: “Setiap jiwa terikat dengan apa yang dilakukannya (Al-Mudatsir/

74:38)”

Pertanggung jawaban individual ini dapat memperbaiki penjahat untuk

tidak melakukan atau mengulangi kejahatannya lagi dan ini merupakan tujuan

hukuman jangka pendek dalam hukuman pidana Islam. Seperti dalam

pembunuhan disengaja apabila si pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga si

korban, maka si pembunuh dikenakan diyat yang cukup berat yang harus dibayar

oleh si pembunuh sendiri, diyat ini menyatakan penjara bagi pelaku. Sementara

itu Ahmad Hanafi mengemukakan mengenai penjatuhan dalam hukum pidana

Islam, ialah untuk pencegahan, pengajaran, pendidikan, baik pelakunya sendiri

maupun bagi masyarakat pada umumnya.82

Adapun tujuan jangka panjang

hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia

dan kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan

mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat

yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.83

Adapun untuk merealisirnya harus mengandung jaminan atas tiga hal

sebagai berikut :

82. Ibid, hal.225. 83. M. Daud Ali. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum.

1. Terjaminnya kebutuhan pokok.

2. Terjaminnya kebutuhan sekunder.

3. Terjaminnya kebutuhan pelengkap.84

Hal yang bersifat pokok bertitik tolak untuk memilih lima ( 5 ) perkara

yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta85

. Agama merupakan tujuan utama

hukum Islam sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia

dan di dalam agama Islam selain dari komponen-komponen akidah yang

merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap

hidup seorang muslim, terdapat juga syari’at yang merupakan jalan hidup seorang

muslim baik dalam berhubungan dengan tuhannya maupun berhubungan dengan

manusia lainnya dalam bermasyarakat. Untuk memelihara jiwa agar terjamin

kelangsungan hidupnya, hukum Islam mensyari’atkan untuk memperoleh sesuatu

yang dapat memelihara jiwa dengan mensyari’atkan qisas, diyat, serta kafarat

(tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Untuk menjaga dan memelihara

keturunan, Islam mensyari’atkan had (dera) bagi laki-laki atau perempuan yang

berzina, juga had bagi pelaku penuduh zina. Untuk menjaga harta, hukum Islam

mengharamkan pencurian dan memberikan hukuman had kepada pelaku

pencurian baik laki-laki maupun perempuan.86

84. Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam ( Bandung : Risalah, 1983 ),

Terjemahan, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, Cet.V, hal.53. 85. Ibid. 86. Ibid. hal 140.

Hal bersifat sekunder adalah adanya tuntutan diyat (denda tebusan) kepada

keluarga terbunuh pada jurusan ayah, untuk meringankan pembunuhan tidak

sengaja. Hukum Islam juga menolak hukuman had karena adanya keraguan dan

memberikan hak kepada orang tua si terbunuh untuk mengampuni si pembunuh

dari pelaksanaan qisas.

Hal yang merupakan kebutuhan pelengkap ialah diharamkannya

membunuh anak-anak dan hukum wanita dalam peperangan, dilarang penyiksaan,

khianat, dilarang membuka aib orang hidup atau mati. Hal demikian berkaitan

erat dengan akhlak yang telah ditetapkan oleh Islam untuk mengajarkan hal-hal

yang dapat mendidik individu dan masyarakat banyak.

Apabila ketiga kebutuhan tersebut dilaksanakan secara terpadu, niscaya

apa yang dicita-citakan oleh hukum pidana Islam yaitu kemaslahatan bagi umat

manusia akan menjadi kenyataan.

Tujuan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, baik di

dunia maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan mewujudkan keadilan yang

mutlak. Orang yang memperhatikan kesempurnaan kandungan syari’at Islam bagi

kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan kedatangan syari’at

tersebut dengan keadilan yang sempurna maka tidak ada kemaslahatan lain selain

yang dikandung oleh syari’at Islam.87

Oleh karena itu tujuan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk

menegakkan hukum Allah di dunia dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah

87. Hasbi Ash-Shiddiqq, Falsafah Hukum Islam, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1983 ), h.123.

dari apa yang diperintahkan-Nya, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan di

akhirat.

D. Pencemaran Nama Baik Dan Jenis Sanksinya Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus

yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu penulis mengqiyaskan

atau menganalogikan masalah tersebut ke dalam tindak Takzir.

Adapun pengertian takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang

telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang belum ditentikan hukumannya oleh

syara’. Dalamjarimah takzir terdapat beberapa hukuman yaitu:

a. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan

syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga

membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi, ia memberi

contoh sanksi bagi orang yang melakuakan kerusakan di muka bumi, Imam

Syafi’i juga membolehkan hukuman mati.88

b. Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam takzir termasuk masalah ijtihad,

oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para

ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak

88. A. Jazuli, Fiqh Jinayah, h. 188.

menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu bekaitan

dengan kemaslahatan umat.89

a. Pidana Penjara, ada dua macam pidana penjara:

1). Pidana Penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah

satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan

Dalam tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak

pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat, karena hukuman ini telah

ditantukan hukumannya dalam syara.90

Adapun jenis-jenis hukuman jarimah takzir yang berkaitan dengan

pencemaran nama baik akibat salah tangkap

1. Hukuman Pengasingan, kaitan hukuman pengasingan dengan pencemaran

nama baik akibat salah tangkap karena, pebuatan tersebut dapat

membahayakan dan merugikan orang lain, adapun masa hukuman

pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.

2. Hukuman Denda, sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang

dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak

menentukan batas tertinggi dan rendah bagi hukuman denda ini.91

3. Nasihat, hukuman nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan dan

dihadirkan di depan sidang pengasdilan, merupakan hukuman yang

89. Ibid.h. 192. 90. Alie Yafi, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, h. 84 91. Ahad Jazuli, fiqih jinayah, h. 209

diterapakn untuk pelaku-pelaku pemulka yang melakukan tindak pidana,

bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.

4. Pengucila, hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakuakan apabila

membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat

tesebut.

5. Pemecatan (Al-‘azl), hukuman ini adalah berupa melarang seseorang dari

pekerjaanya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang di

pegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.

6. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka (Tasyhir), adalah mengumumkan

kesalahan pelaku kehadapan masyarakat umum lawat media massa, baik

media cetak maupun elektronik, antara lain penayangan gambar atau

wajah penjahat di layer televise.

E. Kasus Hadis Al-Ifki Dan Kaitannya Dengan Pencemaran Nama Baik

Hadisul ifki adalah “berita bihong” yang sangat berbahaya, baik jika

dilihat dari segi makna maupun kandungan dan tujuannya.92

Yaitu berita murahan

dan tuduhan keji yang disebarluaskan oleh sekelompok orang yahudi dan kaum

munafik terhadap seorang putri suci, putri seorang shiddiq, yaitu istri seorang

Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW,

92. Abdurrahman bin Abdullah, Kisah-Kisah Manusia Pilihan, Penerjemah, Uwais Al-qorny,

(Bogor: Pustaka Teriqul Izzah, 2005), h. 194.

bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq. Dialah istri Rasulullah dan merupakan

istri yang paling dicintainya.

Haditsul Ifki atau “berita bohong” yang dimaksudkan oleh para musuh

Islam untuk melukai perasaan Rasulullah SAW dengan cara melemparkan

tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat.93

Aisyah ra menceritakan kisah berita bohong besar tersebut, yang

diriwayatkan oleh az-Zuhri dari ‘Urwah dan lain-lain dari riwayat Aisyah ra

beliau berkata: “Biasanya Rasulullah SAW apabila hendak bepergian jauh

melakukan undian bagi istri-istrinya, maka siapa saja di antara mereka yang

bagiannya (undiannya) keluar atas namanya maka dialah yang mendapat bagian

ikut pergi bersama beliau. Pada suatu ketika, Nabi akan pergi dalam suatu

peperangan, lalu beliau melakukan undian dan yang keluar adalah bagian atas

namaku. Maka aku pun ikut pergi bersamanya (mendampinginya) sesudah ayat

tentang wajib hijab diturunkan. Aku pada saat itu dibawa di dalam sekedup (di

atas punggung unta) dan di situlah aku tinggal. Kami pun berjalan hingga

Rasulullah SAW selesai dari misi peperangannya dan beliau pun kembali. Dan

sudah terasa dekat dari kota madinah, maka pada suatu malam beliau

mengizinkan (para sahabatnya) untuk berangkat (pulang). Maka aku pun bangkit

(untuk buang hajat) ketika mereka diizinkan untuk pulang hingga pasukan itu

93. http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent_id=2098&parent_section=

kj073&idjudul=1990

telah berlalu.94

Seusai buang hajat aku kembali kepada untaku, kemudian aku raba

dadaku dan ternyata kalungku terputus karena terenggut kukuku (dan hilang).

Maka aku kembali (ke tempat buang hajat) sambil mencari kalungku yang

terjatuh hingga makan waktu cukup lama. Lalu pada saat itu sekelompok orang

yang biasa menuntun untaku datang menuju unta yang dipunggungnya ada

sekedupku (tempat dudk di atas unta) dan mereka langsung menggiringnya

dengan mengira bahwa aku ada di dalamnya. Rata-rata perempuan pada masa itu

ringan, tidak gemuk, karena kami biasa makan sesuap makanan saja, sehingga

ketika mengangkat sekedupku ke atas punggung unta tidak merasa bahwa aku

tidak ada di dalamnya dan mereka pun langsung membawanya. Sementara pada

saat itu aku masih remaja di bawah umur sedangkan unta telah pergi bersama

mereka. Kalungku baru aku temukan sesudah para pasukan berjalan jauh, maka

dari itu aku pergi ke bekas tempat mereka singgah (bermalam) dan di sana tidak

ada seseorang. Lalu aku menuju bekas persinggahanku, karena dalam dugaanku

mereka pasti akan mencariku di sini.95

Ketika aku sedang duduk menunggu, aku pun tertidur. Pada saat itu ada

seorang sahabat Nabi bernama Shafwan bin Mu’atthal As-Sulami Adz-Dzakwani,

bertugas sebagai orang yang memeriksa di belakang pasukan hingga kemalaman

dan pada keesokan harinya ia berada di dekat persinggahanku. Lalu ia melihat

warna kehitam-hitaman tampak seperti manusia yang sedang tidur dan ia pun

94. Ibid. 95. Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir Al-Qur”an Wanita, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, tth),

Judul Asli: Tafsir Al-Qur’an Al-Adzhim Lin nisa. h. 200.

menghampirinya (aku) dan langsung mengenalku di saat ia melihatku,96

dan itu

sebelum diwajibkan hijab (tabir). Akupun terbangun karena ucapan “istirja’-nya

di saat melihatku. (Istirja’ adalah ucapan: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiu’un).

Maka aku langsung menutup wajahku dengan jilbabku, demi Allah, ia tidak

berbicara kepadaku dengan satu katapun, dan aku tidak mendengar satu kata pun

selain istirja’-nya tadi. Lalu ia turun dan mendudukkan untanya (supaya aku naik

untanya). Maka aku naik ke untanya dan ia pun mengendalikannya, hingga kami

dapat mengejar para pasukan setelah mereka singgah beristiraha di madinah.97

Aisyah melanjutkan: orang yang melihat mereka mulai membicarakan

menurut pendapat masing-masing;98

dan tokoh yang menyebarluaskan dosa besar

ini ada Abdullah bin Ubai bin Salul (seorang tokoh munafik yang tidak jujur).

Setibanya kami di Madinah aku jatuh sakit selama satu bulan karena berita

bohong itu, dan orang-orang banyak terlibat dalam hasutan para penyebar berita

bohong itu, sedangkan aku tidak sadarkan diri dan makin membuatku tidak

menentu di masa sakitku adalah bahwasanya aku tidak melihat lagi dari

Rasulullah SAW kelembutan yang selama ini selalu aku melihatnya mana kala

aku sedang sakit, dan beliau hanya memberikan salam bila masuk menjengukku

96. http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent_id=2098&parent_section

=kj073&idjudul=1990 97. Zaini Dahlan, Dkk, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap, 1990),

Jilid-6, h. 604. 98. Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir Al-Qur”an Wanita, h. 201.

lalu bertanya, “Bagaimana kamu”, lalu pergi. Itulah yang membuatku makin

merasa bimbang.99

Aku tidak merasakan adanya keburukan kecuali setelah aku sembuh dan

masih dalam keadaan lemah. Aku keluar bersama Ummi Masthah menuju

Manashi’, yaitu tempat kami buang air. Kami tidak keluar ke sana kecuali pada

malam hari, dan itu sebelum kami menggunakan dinding pelindung (untuk buang

air), karena kami sama seperti orang-orang Arab lainnya dalam hal buang air

besar, yaitu membuang air besar di padang yang jauh (gha’ith). Kemudian, seusai

buang hajat aku dan Ummi Masthah kembali dengan jalan kaki. (Ummi Masthah

adalah putri Abu Dirham bin Abdil Mutthalib bin Abdi Manaf, sedangkan ibunya

adalah anak dari Shakhar bin ‘Amir, bibinya Abu Bakar Siddik, putranya bernama

Masthah bin Utsatsah). Tiba-tiba Ummi Masthah tersandung karena kainnya dan

berkata, “Celaka Masthah!” Maka aku bertanya, “Alangkah buruknya apa yang

kamu katakan! Apakah kamu mencela orang yang telah ikut dalam perang

Badar?” Ia menjawab, “Wahai saudaraku, apakah kamu belum mendengar apa

yang ia katakan?” Aku bertanya, “Apa yang telah ia katakan?” Lalu Ummi

Masthah menceritakan kepadaku bahwa Masthah ikut membicarakan apa yang

dibicarakan oleh para penyebar berita bohong itu. Maka aku pun bertambah

sakit.100

99

. http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent_id=2098&parent_section

=kj073&idjudul=1990 100. Ibid

Sekembalinya aku ke rumah, Rasulullah SAW masuk menjengukku dan

berkata, “Bagaimana kamu?” Aku berkata kepada beliau, “Izinkan aku datang

kepada kedua ibu-bapakku.” Pada saat itu aku ingin mengecek berita dari pihak

mereka (orang tuaku). Maka Rasulullah mengizinkan dan akupun pergi menemui

ibu dan ayahku. Di rumah aku bertanya kepada ibuku, “Wahai ibuku, apa yang

sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini?” Ibu menjawab, “Wahai anakku,

tahan dirimu atas peristiwa ini, karena demi Allah, jarang ada perempuan cantik

yang mempunyai suami yang sangat mencintainya, sedangkan ia mempunyai

banyak madu (istri-istri suami yang lain) melainkan mereka selalu

memojokkannya.” Aku berkata, “Maha suci Allah, sungguh manusia telah

membicarakan masalah ini?” Maka aku pun menangis pada malam itu hingga

pagi, air mata terus bercucuran tiada henti dan tidak dapat tidur. Pagi harinya pun

aku tetap menangis.101

Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi

Thalib dan Usamah ra ketika wahyu belum kunjung turun untuk minta pendapat

kepada mereka berdua tentang perpisahan beliau dengan istrinya.

Aisyah menceritakan: Adapun Usamah, menganjurkan sesuai dengan

pengetahuannya akan kebersihan istrinya dan dengan dasar pengetahuannya

bahwa Nabi sangat mencintai mereka, seraya berkata: “Mereka adalah

keluargamu wahai Rasulullah, dan kami, demi Allah, tidak mengenal mereka

101. Ibid.

kecuali sebagai orang-orang baik”.102

Sedangkan Ali bin Abi Thalib, ia berkata,

“Wahai Rasulullah, Allah tidak mempersulit dirimu, dan perempuan selain dia

(Aisyah) masih sangat banyak. Engkau hanya minta carikan kepada salah seorang

perempuan, niscaya ia mencarikannya.”

Aisyah melanjutkan: Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil

Barirah seraya bersabda, “Wahai Barirah, apakah engkau melihat padanya

(Aisyah) ada sesuatu yang meragukanmu?” Barirah menjawab, “Tidak, demi

Tuhan yang telah mengangkatmu dengan haq sebagai Nabi, jika engkau melihat

darinya (Aisyah) sesuatu, maka campakkanlah kepadanya. Dia kan cuma seorang

remaja belia yang masih di bawah umur, dan bisanya hanya tidur saja, lalu

membiarkan hidangan keluarganya sehingga datang ayam memakannya.”

Aisyah menuturkan: Semenjak hari itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi

wasallam pergi dan meminta kerelaan orang-orang untuk menindak Abdullah bin

Ubai bin Salul seraya bersabda sambil berdiri di atas mimbar, “Siapa yang

mendukungku untuk menghukum orang yang telah menyakiti aku dengan

mencemarkan keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengenal keluargaku selain

sebagai orang yang baik. Dan sesungguhnya mereka menyebutkan seseorang

yang tidak aku ketahui kecuali sebagai orang baik, dan ia tidak pernah datang

kepada keluargaku kecuali bersamaku.”

102. http://soaljawab.wordpress.com/2007/11/03/hadis-ifki1-ujian-sedih-kepada-ummul

-mukminin-aisyah-ra/

Lanjut Aisyah: Maka Sa’ad bin Mu’adz radhiyallahu ‘anhu berdiri seraya

berkata, “Wahai Rasulullah, Aku, demi Allah, aku mendukungmu untuk

menghukumnya. Kalau dia berasal dari suku Aus, maka kita penggal lehernya,

dan kalau ia berasal dari saudara kami, suku Khazraj, maka kami tunggu apa

perintahmu terhadapnya, niscaya kami lakukan.”

Kemudian Sa’ad bin Ubadah ra bangkit dia adalah pemuka suku Khazraj

dan merupakan seorang lelaki shalih, namun fanatisme kesukuannya sangat

tinggi- seraya berkata kepada Sa’ad bin Mu’adz, “Tidak benar kamu! Demi Allah,

kamu tidak boleh membunuhnya dan tidak akan mampu melakukannya.”

Kemudian, Usaid bin Hudhair radhiyallahu ‘anhu (keponakan Sa’ad bin Mu’adz)

berkata kepada Sa’ad bin Ubadah, “Kamu yang tidak benar! Demi Allah, kami

pasti membunuhnya, kamu adalah orang munafik, karena membela orang-orang

munafik.” Maka kedua suku Aus dan Khazraj ini pun naik darah, hingga hampir

saja mereka berbunuhan. Sementara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam

masih berada di atas mimbar dan melunakkan emosi mereka hingga akhirnya

mereka diam dan kemudian beliau turun (dari mimbar).103

Aku pada hari itu menangis tiada henti dan air mataku pun terus berlinang

dan tidak merasakan tidur sedikit pun juga. Pada malam berikutnya pun aku

masih terus menangis dengan air mata bercucuran dan tidak dapat tidur hingga

pada keesokan harinya ayah dan ibuku mendampingiku. Sungguh, aku telah

103. http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent_id=2098&parent_section

=kj073&idjudul=1990

menangis dua malam satu hari hingga aku mengira bahwa tangisan itu akan

membelah hatiku. Ketika ayah dan bundaku duduk di sisiku, sementara aku

sedang menangis, seketika ada seorang perempuan dari kaum Anshar minta izin

masuk, maka aku pun mengizinkannya. Lalu ia duduk sambil menangis

bersamaku. Ketika kami dalam keadaan seperti itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi

wasallam masuk kepada kami lalu duduk, padahal ia tidak pernah duduk di sisiku

semenjak hari disebarluaskannya berita bohong itu. Sudah sebulan lamanya beliau

tidak menerima wahyu berkenaan dengan perihalku ini. Beliau ber-tasyahhud

ketika duduk, lalu bersabda, “Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku

tentang kamu, bahwa begini dan begitu. Maka jika kamu benar-benar bersih dari

tuduhan itu, niscaya Allah membebaskan kamu dari tuduhan. Dan jika kamu

benar-benar telah melakukan dosa, maka minta ampunlah kamu kepada Allah

dan bertobatlah kepada-Nya, karena sesungguhnya apabila seorang hamba

mengakui dosanya lalu bertobat, niscaya Allah menerima tobatnya.” Setelah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selesai mengutarakan ucapannya maka air

mataku kering (berhenti) hingga aku tidak merasa ada setetes pun.104

Kemudian aku berkata kepada ayahku, “Berbicaralah kepada Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wasallam mewakiliku sebagai jawaban ucapannya.” Ayahku

berkata, “Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan aku katakan kepada

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Lalu aku berkata kepada Ibuku,

“Berbicaralah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewakiliku sebagai

104. Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir Al-Qur”an Wanita, h. 203.

jawaban ucapannya.” Ibuku berkata, “Demi Allah, aku pun tidak tahu apa yang

akan aku katakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.”

Aisyah menuturkan: “Aku pada saat itu masih remaja belia, aku belum

mempunyai banyak bacaan (hafalan) Al-Qur’an. Maka aku berkata (kepada

Rasulullah), “Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa engkau

telah mendengar pembicaraan yang sedang menjadi buah bibir banyak orang, dan

itu telah tertancap di dalam dirimu, bahkan engkau mempercayainya. Jika aku

katakan bahwa sesungguhnya aku bersih dari tuduhan itu, maka engkau tidak

akan mempercayaiku. Dan jika aku mengakui kepadamu bahwa tuduhan itu

benar, padahal Allah mengetahui bahwa tuduhan itu palsu dan aku bersih darinya,

niscaya engkau mempercayaiku. Maka, demi Allah, Aku tidak menemukan

perumpamaan lain bagiku dan bagimu selain Ayah Yusuf (Nabi Ya’qub) di mana

ia berkata: “Maka Sabar itulah yang terbaik, dan Allah tempat aku meminta

pertolongan terhadap apa yang kalian katakan.”

Pada saat itu Allah menurunkan firman-Nya surat 11,

�Y�� � ....إن ا�_�� ج�ءوا ب��:+ "[Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah

dari golongan kamu juga…” (Dan ayat-ayat lanjutannya).

Lalu setelah ayat tentang pembebasan ‘Aisyah, diturunkan Abu Bakar As-

Shiddiq radhiyallahu ‘anhu yang sebelumnya selalu memberi nafkah kepada

Misthah bin Utsatsah karena hubungan kerabat dekat dan kefakirannya, ia

berkata: “Demi Allah, aku tidak akan memberinya nafkah lagi selama-lamanya,

karena ia turut serta menyebarkan berita bohong yang dituduhkan terhadap

Aisyah radhiyallahu ‘anha.” Maka kemudian Allah menurunkan ayat:105

d�ت# أو�' ا��Y�� #c� وا��$� أن b�ت'ا أوD� ا�;�ب و���# ا�! و��$�'ا و��[�('ا أ�� ت(e'ن � D: ���آ�� ا�3��ج��وا��

�� ا�! Y�� وا�! -�'ر ر���� )22 : 24 /ا��'ر( أن �Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan

kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan

memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang

miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan

hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu

tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nur/ 24: 22).106

Maka setelah itu Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu berkata, “Demi Allah, aku

benar-benar sangat suka kalau Allah mengampuni aku.” Maka ia pun kembali

memberi nafkah kepada Misthah sebagaimana biasanya, bahkan beliau berkata,

“Demi Allah, aku tidak akan mencabut (pemberian nafkah ini) darinya selama-

lamanya.”

Aisyah radhiyallahu ‘anha menuturkan: Rasulullah SAW juga

menanyakan tentang aku kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu ‘anha seraya

berabda, “Wahai Zainab, apa yang engkau ketahui (tentang Aisyah) dan apa

yang telah kamu lihat.” Zainab menjawab, “Ya Rasulullah, aku selalu

memelihara pendengaran dan mataku, demi Allah, aku tidak mengetahui tentang

dia kecuali baik-baik saja.” Dialah (Zainab) di antara istri-istri Rasulullah

105. http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent_id=2098&parent_section

=kj073&idjudul=1990 106. M. Qurais Shihab. Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian A-Qur’an ,(Jakarta:

Lentera Hati, 2007), Cet-8, h. 310.

shallallahu ‘alaihi wasallam yang selalu menyaingi aku, dan Allah melindunginya

dengan ke-wara’annya.

Aisyah juga menuturkan, “Namun saudara perempuannya selalu

melancarkan serangan terhadapnya, maka dari itu ia binasa (mendapat hukuman)

bersama-sama para penyebar berita bohong itu.” 107

Kisah di atas menjelaskan betapa dahsyatnya pengaruh atau akibat buruk

yang timbul dari tindakan pencemaran harga diri, kehormatan dan nama baik. Dan

dari sini kita dapat mengetahui betapa pentingnya hukuman yang telah ditetapkan

oleh Allah SWT terhadap siapa saja yang telah memperpanjang lidahnya untuk

melontarkan tuduhan keji, pencemaran kehormatan terhadap orang lain, dan jelas

sekali berhubungan sekali dengan pencemaran nama baik.

BAB IV

107

. http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent_id=2098&parent_section

=kj073&idjudu l=1990

SALAH TANGKAP DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Pengertian Salah Tangkap

Salah tangkap terdiri dari dua kata “salah” dan “tangkap” menurut kamus

lengkap bahasa Indonesia “salah” adalah, tidak benar atau tidak mengenai

sasaran.108

Sedangkan kata “tangkap” adalah, memegang atau mendapati.109

Jadi

yang dimaksud dengan “salah tangkap” adalah, tidak mengenai sasaran. “salah

tangkap” di sini lebih cocok diartikan dengan, salah menetapkan tersangka dalam

suatu kasus.110

Ketika berkas-berkas perkara berita acara, alat bukti, barang bukti ini

adalah pekerjaan kepolisian dari kepolisian dinyatakan sudah lengkap oleh

kejaksaan, maka kejaksaan menyiapkan penuntutan untuk mengajukan tersangka

ke depan pengadilan (menjadi terdakwa). Apabila hakim merasa sudah tersedia

cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut, keluarlah vonis

hukuman penjara. Dilihat dari prosesnya, maka tahapan-tahapan tersebut saling

tergantung satu sama lain. Apabia terjadi kesalahan atau kekeliruan di tingkat

kepolisian, kemudian tetap diproses lebih lanjut, maka vonis yang diberikan pun

bisa salah, terdakwapun dipenjara akibat perbuatan yang tidak pernah dilakukan.

B. Sebab Terjadinya Salah Tangkap

108. Frista Artmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: tth), hal. 978. 109. Dep Dik Nas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

Cet- 3, h. 1139. 110. http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=41587

Ada beberapa sebab timbulnya salah tangkap dalam penegakan hukum.

Salah satunya adalah pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) yang

kurang diiringi dengan semangat satu sistem terpadu oleh para penegak hukum.

Meskipun secara prinsip terdapat pembagian fungsi, tugas, dan wewenang

masing-masing penegak hukum, dalam pelaksanaannya mensyaratkan secara

mutlak adanya keserasian dan koordinasi antar instansi penegak hukum.

Syarat mutlak tersebut tertuang dalam konsepsi "integrated criminal

justice system" yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu

rangkaian kesatuan, sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, hingga

pada penyelesaian di tingkat lembaga pemasyarakatan. Belakangan ini sistem

tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan sehingga yang terlihat adalah hubungan

yang kurang memperlihatkan rangkaian kesatuan sehingga kurang menjamin

kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana.

Terlihat pada saat terjadi dugaan salah tangkap (error in persona),

terdapat kecenderungan tanggung jawab tertumpah hanya pada aparat penyidik

sebagai penanggung jawab awal dalam proses pidana. Padahal, kegiatan

penyidikan sebagai suatu subsistem berjalan dalam satu proses terkait dengan

subsistem lain dalam bentuk koordinasi sinkronisasi instansional dan fungsional.

Awal dari suatu proses pidana adalah penyidikan yang menempatkan Polri

sebagai penanggung jawab utama terutama di bidang tindak pidana umum.

Penyidikan yang diawali dan didahului dengan langkah teknis penyelidikan

menyeleksi secara cermat, apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Sebagai suatu sistem yang

mengutamakan hak asasi manusia dan kesamaan kedudukan dalam hukum, maka

peningkatan penyelidikan ke proses penyidikan harus juga selalu

mempertimbangkan hal tersebut.

Sebagai hasil penyelidikan yang ditingkatkan ke penyidikan, maka begitu

masuk ke tingkat penyidikan dibuatlah laporan dimulainya penyidikan ditujukan

kepada penuntut umum atau kejaksaan. Dengan adanya laporan tersebut,

kejaksaan secara awal telah mengetahui adanya proses penyidikan di kepolisian.

Meskipun penyidikan adalah tanggung jawab kepolisian, dengan laporan

dimulainya penyidikan tersebut tanggung jawab proses dalam satu sistem mulai

berlangsung, meski dengan tingkat tanggung jawab formal yang berbeda. Dengan

laporan tersebut, penuntut umum mulai mengetahui kegiatan penyidikan termasuk

identitas tersangka meskipun belum secara fisik.111

Tidak kalah penting adalah hubungan penyidik dengan penasehat hukum.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan

hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih. Bantuan hukum ini diberikan

pada setiap tingkat pemeriksaan yang dilakukan sejak berlangsungnya

penyidikan. Bahkan pada perkara dengan tindak pidana yang diancam dengan

pidana lima belas tahun atau lebih, pidana mati wajib didampingi oleh penasehat

hukum. Termasuk yang diancam pidana lima tahun atau lebih dan ternyata tidak

mempunyai penasehat hukum, dapat ditunjuk penasihat hukum dengan biaya

111. http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=41587

cuma-cuma. Dari kordinasi dan sinkronisasi tersebut makin jelas bahwa dengan

satu sistem terpadu, maka informasi tentang data tersangka dan perbuatan pidana

yang disangkakan tidak semata menjadi "milik" penyidik.

Meskipun hubungan tersebut berlangsung baru dalam bentuk

administratif, hubungan tersebut telah melahirkan secara moral dan hukum

keikutsertaan dalam tanggung jawab, minimal yang terkait dengan seseorang

yang terkena upaya paksa dan terancam dengan suatu hukuman. Hubungan

administratif antara penyidik dan penuntut umum tersebut pada saatnya akan

menjadi lebih nyata di saat penyidik menyerahkan berkas perkara tahap kedua

yang disertai tersangka dan alat buktinya.

Hukum acara pidana telah memungkinkan dan memberi jalan antara lain

dengan adanya ketentuan pemeriksaan tambahan berdasarkan petunjuk yang

diberikan oleh penuntut umum. Mondar-mandirnya berkas perkara antara

penyidik dan penuntut umum yang selama ini dinilai sebagai suatu hambatan dan

kekurangan, namun dari segi mengemban tanggung jawab satu sistem dapat

dipahami, sepanjang berlangsung tidak berlebihan dan merugikan.

Pada penyerahan berkas perkara tahap kedua, tersangka akan dihadapkan

bersama alat bukti kepada penuntut umum. Meskipun identitas dan data perbuatan

tersangka telah diketahui penuntut umum namun pengenalan secara fisik baru saat

itu. Seharusnya, bila terjadi kesalahan dalam penetapan tersangka, saat itu dapat

diketahui.

Pengenalan secara jelas identitas dan data perbuatan tersangka oleh

penasehat hukum berlangsung lebih awal, yaitu pada saat mendampingi sebagai

penasehat hukum pada tingkat penyidikan. Bila ternyata ada dugaan kesalahan

dalam penetapan tersangka, dapat pula segera diketahui dan segera dilakukan

langkah koreksi.

Meskipun tahap-tahap proses pidana tersebut telah jelas diatur dalam

hukum acara pidana (KUHAP), bila pelaksanaannya berlangsung tanpa disertai

niat bersama untuk terpadu dalam satu sistem, maka apa yang terlihat dan terjadi

semata hubungan instansional yang cenderung hanya mengutamakan keberhasilan

masing-masing dan bukan keberhasilan bersama dalam satu sistem. Oleh karena

itu, hukum acara pidana memberi dasar yang fundamental untuk penyidikan yang

berbeda dengan hukum acara terdahulu (HIR) antara lain perlindungan hak asasi

manusia, perlakuan yang layak disertai kewajiban memberi perlidungan dan

pengayoman kepada tersangka dan pengetatan pengawasan. Dasar yang

fundamental tersebut bukan saja menjadi pedoman petugas penyidik, tetapi juga

seluruh aparat penegak hukum.

Melihat ketergantungan dan perluasan tanggung jawab tersebut rasanya

sulit terjadi kesalahan penetapan tersangka dalam suatu kasus pada tingkat

penyidikan yang selanjutnya membias pada tingkat berikutnya. Kejadiannya, bila

benar terjadi pada saat penyidikan, dapat dicegah dan penyidikan dapat

diberhentikan, dan itu hanya mungkin bila hubungan terutama dengan penuntut

umum dan penasehat hukum koordinasi dan sinkronisasinya berlangsung efektif.

Sebaliknya, bila setelah proses berlangsung ternyata terjadi kesalahan

dalam penentuan tersangka atau terdakwa, maka tidaklah berlebihan bila

dipertanyakan sampai di mana semua petugas bersama penyidik berperan waktu

itu sesuai dengan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan satu proses pidana yang

terpadu.

Dari segi perlindungan hak asasi individu, baik terhadap korban maupun

terhadap si pelanggar, maka peristiwa salah penentuan tersangka adalah hal yang

sangat fatal dan sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat mengarah pada

keraguan masyarakat luas terhadap kemampuan profesional, integritas moral, dan

kesungguhan penegakan hukum. Tanpa usaha nyata untuk mengatasinya, dapat

mengancam goyahnya kepastian hukum serta merosotnya wibawa hukum.112

Banyaknya kasus salah tangkap, peradilan sesat yang terjadi di Indonesia

tidak dapat dipungkiri terjadi karena minimnya profesional dan kinerja aparat

hukum sebagai akibat antara lain:

1. Lemahnya pengawasan dan SDM di lingkungan aparat hukum di Indonesia.

2. Keterlambatan proses revisi legislasi yang memproteksi hak asasi manusia

dalam prosedur acara pidana (KUHAP) dan KUHP; dan

3. Tidak diimplementasikannya secara efektif konvensi menentang penyiksaan

yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998 turut berkontribusi pada

maraknya kasus-kasus salah tangkap.113

112. Ibid. 113. http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=10783

C. Akibat Salah Tangkap

Menyidik kasus pidana memang bukan perkara yang gampang. Di tengah

segala keterbatasan, polisi lebih suka mengejar pengakuan tersangka. Caranya,

antara lain, melalui paksaan, ancaman, bahkan tidak sedikit yang berujung pada

kekerasan dan siksaan.114

Sudah menjadi pengetahuan umum praktik penyiksaan

tahanan serta kekerasan oleh kepolisian sering menghiasi keseharian tugas

kepolisian. Harapan terhadap kepolisian sebagaimana bunyi Pasal 13 UU No 2

Tahun 2002, yaitu ”Kepolisian RI bertugas memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Komite Anti penyiksaan PBB dalam laporannya, 5-7 Mei 2008,

menyatakan, praktik penyiksaan yang melanggar HAM di Indonesia cenderung

meluas meski Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi

konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak

manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.115

Dan kejahatan kemerdekaan

orang, pada Pasal 335 kejahatan terhadap orang diancam dengan pidana penjara

paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.116

1.barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu

114. http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/15/1/154323/komnas-ham-

bebaskan-korban-salah-tangkap 115. http://koran.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salah.tangkap.dan.salah.

menghukum 116. http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/58/Salah-Tangkap_Hukum_yang_Salah-Kaprah

Salah-Tangkap Juga Dapat Dipidana!

perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai

ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.117

Untuk menghindari dari salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan di

tingkat penyidik polisi (aparat) harus meningkatkan profesionalitas dan

kredibilitas mereka, baik dari segi teknis maupun dari sisi yuridis. Jika tidak

meningkatkan poin-poin tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi

salah tangkap yang mengakibatkan, tercemarnya nama baik seseorang karena

telah tersebar isu bahwa orang dialah yang melakukan tindak pidana. mengalami

luka batin maupun fisik dari kekerasan dan penyiksaan di tingkat penyidik.118

D. Macam-Macam Perlidungan Hak Korban

Kasus salah tangkap adalah kasus pelanggaran HAM yang sistematis dan

termasuk jenis kejahatan amat serius. Karena itu, penanganannya harus bersifat

extra ordinary. Para korban dapat pula menuntut para penegak hukum yang salah

menghukum secara pidana dan perdata, misalnya karena penganiayaan sesuai

dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan

hukum.119

Bagaimanapun, dalam negara demokrasi, keadilan dan kebenaran

haruslah terbuka untuk setiap warga. Negara tanpa harus malu, tanpa mesti

117. R. Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP, Di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah

Agung Dan Hoge Raad, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet, Ke-9, h204. 118. http://www.mediaindonesia.com/read/2008/12/12/48989/70/13/Kasus_Salah_Tangkap_

dan_Asas_Legalitas 119. http://koran.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salah.tangkap.dan.salah.

menghukum

ditekan publik, wajib melaksanakan asas legalitas, yaitu memberi ganti rugi dan

merehabilitasi nama baik warga yang menjadi korban salah tangkap.120

Adapun Arti dari ganti rugi dan rehabilitasi, dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Ganti Rugi, Pasal 1 Butir 22 dari Undang-Undang Nomor 8 1981

memberikan batasan atau definisi ganti kerugian. Ganti kerugian adalah: hak

seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa

imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang. Untuk dapat menentukan secara tepat kapan tuntutan ganti

kerugian harus dilancarkan, karena salah tangkap, salah tahan, salah

penerapan hukum.121

Kemudian tentang tuntutan ganti kerugian ini diatur

lebih lanjut dalam Pasal 95 Ayat 3 Tahun 1981 yang mengatakan bahwa:

“tututan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diajukan oleh

terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang

mengadili perkara yang bersangkutan.122

2. Rehabilitasi, Pasal 1 Butir 23 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

memberikan batasan atau definisi tentang rehabilitasi. Rehabilitasi adalah: hak

120. http://www.mediaindonesia.com/read/2008/12/12/48989/70/13/Kasus_Salah_Tangkap_

dan_Asas_Legalitas 121. Nawawi, Teknik dan Strategi Membela Perkara Pidana, (Jakarta: Fajar Agung, 1987),

Edisi Ke- 2, h. 32. 122. Ibid.

seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan

dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan,

penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 Ayat 1 dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa seseorang berhak memperoleh

rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari

segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan humum

tetap.123

E. Kasus Salah Tangkap

Duduk perkaranya bisa diuraikan bahwa ada sebuah perampokan dan

pembunuhan menimpa pasangan suami istri Sulaiman-Siti Haya di Desa

Bojongsari, Bekasi. Tahun 1974. Beberapa saat kemudian polisi menciduk

Sengkon dan Karta, dan menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Keduanya dituduh merampok dan membunuh pasangan Sulaiman-Siti

Haya. Tak merasa bersalah, Sengkon dan Karta semula menolak menandatangani

berita acara pemeriksaan. Tapi lantaran tidak tahan menerima siksaan polisi,

keduanya lalu menyerah. Hakim Djurnetty Soetrisno lebih mempercayai cerita

polisi dari pada bantahan kedua terdakwa. Maka pada Oktober 1977, Sengkon

123. Ibid, h. 39.

divonis 12 tahun penjara, dan Karta 7 tahun. Putusan itu dikuatkan pengadilan

tinggi Jawa Barat. Pada akhirnya merekapun bebas dari penjara, karena polisi

telah menangkap perampok sekaligus pembunuh Sulaiman-Siti Haya.124

Kasus yang mirip dengan Sengkon dan Karta pada tahun 1974 kembali

terulang. Budi Harjono 27 disangka membunuh ayah kandungnya sendiri. Budi

pun harus menjalani pahit getirnya menjadi seorang tahanan selama enam bulan

di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi dan Lembaga

Pemasyarakatan Bulak Kapal. Empat tahun kemudian kebenaran terkuak. Masin,

mantan pekerja bangunan di rumah keluarga almarhum Ali Harta Winata, ayah

kandung Budi, tertangkap. Ia mengaku sebagai pembunuh pemilik Toko Material

Trubus pada tahun 2002.125

Tepatnya 17 November 2002 sekitar pukul 02.00. Ali Harta ditemukan

tewas secara mengenaskan di kamar mandi rumahnya di Jalan Raya Hankam

Jatiwarna, Pondok Gede, Bekasi.

Ia tewas dengan luka tulang hidung patah, memar di kepala belakang, dan

cekikan tangan di lehernya. Kematian Ali Harta itu didahului kejadian tragis.

Menurut Eni, istri almarhum, pukul 22.00 menjelang kejadian, ia dan Ningsih 19,

pembantu rumah tangganya, tengah memasak. Karena mengantuk, Ningsih tidur

lebih awal. Tidak lama kemudian, Ali Harta bangun untuk menyelesaikan

pekerjaan administrasi toko seperti biasanya.

124. http://dekade80.blogspot.com/2009/04/sengkon-dan-karta-sebuah-ironi-keadilan.html 125. http://forum.wgaul.com/showthread.php?t=50761

Menjelang tengah malam, Eni pergi tidur. Ali tetap sibuk dengan

pekerjaannya. "tidak lama Eni tidur, dia lihat bayangan lelaki berkelebat. Orang

itu masuk kamar.

Tiba-tiba saja pelipis Eni dipukul dengan balok kaso. Eni merasa sakit

bukan kepalang, tetapi sebelum ia sadar pukulan kedua mendarat di bagian

rahangnya hingga tak sadarkan diri. Ketika sadar, ia sudah berada di Unit Gawat

Darurat Rumah Sakit UKI, Jakarta Timur. Saat ini terpasang sembilan pen pada

tulang pelipis dan rahang Eni.

Menurut Budi, dia terbangun karena sayup-sayup mendengar teriakan

ibunya. Ia lalu mendapati ibunya bersimbah darah. Ningsih juga ikut terbangun

ketika Budi berteriak, "Ada maling memukul mamah!" Sebelumnya dia

mendengar suara seorang lelaki menyuruh temannya ’cepat...cepat’, tetapi ningsih

biarkan. Lalu dia dengar teriakan Budi.

Menurut Ningsih, saat itu ia juga melihat Budi kebingungan mencari

ayahnya. Dicari keluar, hingga ke kebun sebelah, tetap tak ketemu. Lalu ia

meminta tolong tetangganya dan ramailah rumah itu. Tetangga menemukan Ali

Harta tewas di kamar mandi. “ningsih disuruh bilang bahwa dia melihat Budi

turun dari tangga, lalu menyeret ayahnya ke kamar mandi. Padahal dia tidak

melihat Budi menyeret ayahnya.

Penyiksaan terhadap Budi berbeda lagi. Selain menjadi sasaran pukulan,

Budi dipaksa mengaku bahwa dia yang membunuh ayahnya sendiri. Skenario

pembunuhan versi polisi waktu itu adalah bahwa sebelum pembunuhan terjadi,

Eni terlibat pertengkaran dengan suaminya. Ali Harta memukul Eni dengan balok

dan Budi membantu ibunya. Karena kalap, Budi pun menghabisi orangtuanya

sendiri. Padahal, kata Budi, yang terjadi tidaklah demikian. Enam bulan berlalu

dengan penuh kepahitan. Majelis hakim perkara tersebut memutuskan terdakwa

Budi bebas dari segala tuntutan. Di tengah derita stigma masyarakat Budi sebagai

pembunuh ayahnya, Polda Metro menangkap Masin. Lelaki itu adalah bekas kuli

bangunan di rumah Eni sebelum akhirnya dia diberhentikan dari pekerjaannya

empat hari sebelum pembunuhan terjadi.126

Setelah penulis menelusuri masalah

atau kasus salah tangkap tersebut di Pengadilan Negeri Bekasi, benar-benar ada,

sehigga penulis mendapatkan bukti yang menguatkan kasus di atas, berupa

putusan hakim pengadilan negeri bekasi, yang akan di lampirkan setelah akhir

bab.

Dari yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwasannya salah

tangkap bisa mengakibatkan tercemarnya nama baik seseorang, luka lahir dan

luka batin, yang disebabkan adanya penyiksaan saat penyidikan. Sebagai contoh

di atas kasus Sengkon dan Karta, dan kasus Budi Harjono, yang tidak lepas dari

paksaan, siksaan oleh polisi. Yang mengakibatkan tercemarnya nama baik

tersangka, kerena kasus tersangka telah menyebar ke masyarakat lewat media

surat kabar atau elektronik, bahwa dialah yang melakukan kejahatan tersebut.

Kurang profesionalisme para penegak hukum yang menyebabkan terjadinya salah

tangkap, dari polisi di tingkat penyidikan, jaksa, dan hakim.

126. Ibid.

Apabila dihubungakan dengan hukum Islam, kasus salah tangkap atau

salah menghukum, dapat dikatagorikan ke dalam masalah syubhat, yang berakibat

gugurnya hukuman hudud terhadap tersangka disebabkan adanya bukti yang kuat

bahwa bukan tersangka yang berbuat jarimah. Seharusnya qadhi atau hakim lebih

berhati-hati dalam memvonis tersangka, hakim lebih baik salah dalam memaafkan

dari pada salah dalam memberikan hukuman. Untuk aparat penegak hukum atau

polisi yang telah melanggar aturan-aturan hukum seperti penganiayaan terhadap

tersangka harus mengganti rugi atas perbuatan mereka, dalam hukum Islam

terdapat konsep hukuman qisas yang apabila ada anggota badan yang hilang atau

luka akibat perbuatan orang lain harus dibalas dengan perbuatan yang yang sama,

seperti hidung dengan hidung, gigi denan gigi, telinga dengan telinga dan

seterusnya.

F. Analisis Perbandingan

1. Persamaan antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif

Pada dasarnya, tujuan dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif

adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan

masyarakat.

Persamaan kedua penerapan hukuman pada hukum pidana islam dan

hukum pidana positif adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan

masyarakat serta untuk menimbulkan rasa kesadaran bagi para pelakunya agar

tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Persamaan ketiga adalah dalam hukum pidana Islam sama-sama menaruh

perhatian yang sangat besar mengenai pencemaran nama baik terlebih lagi

penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada saat menyelidiki

kasus, karena pencemaran nama baik bisa menurunkan harkat dan martabat

tertuduh yang bisa mengancam jiwa tertuduh.

Persamaan kelima hukum Islam dan hukum Positif sangat mengancam

bagi orang yang melakukan penganiayaan yang mengancam jiwa seseorang

khususnya yang dibahas pada skripsi ini yaitu penganiayan atau kekerasan yang

dilakukan oleh polisi di tingkat penyelidikan.

Persamaan berikutnya mengenai sangsi bagi pelaku (polisi) pencemaran

nama baik akibat salah tangkap, mempunyai kesamaan hukuman dalam hukum

pidana positif dengan hukum pidana Islam antara lain: sama-sama diasingkan

atau dimutasi.

2. Perbedaan Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Positf

Perbadaan antara hukum Islam dengan hukum Positif antara lain:

Tinjauan umum dari tindak pidana pencemaran nama baik akibat salah

tangkap, dalam hukum Islam tindak pidana pencemaran nama baik akibat salah

tangkap tidak dibahas secara terperinci, sedangkan dalam hukum Positif diatur

secara terperinci didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab

XVI tantang penghinaan.

Pebedaan yang kedua adalah mengenai sanksi yang dikenakan kepada

pelaku pencemaran nama baik, dalam hukum Islam tidak terdapat yang menjadi

pokok dalam menentukan sanksi melainkan dimasukan kedalam tindak pidana

takzir, sedangkan dalam hukum pidana positif terdapat sanksi yang terperinci

tentang pencemaran nama baik yang temuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang

diangkat di dalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa

kesimpulan, yaitu

1. Perbuatan pencemaran nama baik atau mencemarkan kehormatan orang

mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti yang diatur

dalam Pasal 130 KUHP. Tentu perbuatan pencemaran nama baik adalah suatu

perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dengan lisan maupun dengan

tulisan. Yang menyerang kehormatan seseorang yang mengakibatkan

rusaknya nama baik atau reputasi seseorang, dengan menyebarkan berita yang

tidak sesuai dengan fakta, dan menyebarkan berita tersebut kepada khalayak

ramai yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

2. Hukum Islam memandang bahwa tindak pidana Pencemaran nama baik

adalah perbuatan yang diharamkan, penulis menggolongkan perbutan

pencemaran nama baik dalam jarimah qazaf ( pebuatan menuduh zina).

3. Salah tangkap adalah salah menetapkan tersangka dalam suatu kasus. Kasus

salah tangkap oleh jajaran kepolisian terhadap orang yang disangka

melakukan tindak pidana membuktikan bahwa aparat penegak hukum tidak

profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target

pengungkapan dan penuntasan terhadap suatu kasus. Kasus salah tangkap ini

sudah seringkali terjadi di lingkungan polisi, bukan hanya terhadap orang

yang disangka pelaku kriminal. Ini membuktikan kinerja polisi di lapangan

tidak profesional dan hanya untuk memenuhi target saja. Untuk kasus-kasus

yang banyak mendapat sorotan masyarakat polisi sering bertindak tidak sesuai

prosedur dan memaksakan diri untuk segera menuntaskan kasus tersebut

sehingga berdampak pada salah tangkap. Ada sejumlah kasus yang

diindikasikan polisi merekayasa termasuk dalam keterangan tersangka di

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tekanan-tekanan maupun intimidasi

sehingga orang tersebut terpaksa mengakui BAP meskipun itu bukan

perbuatannya. Maka tersangka salah tangkap berhak menuntut kepada aparat

tertentu dengan meminta ganti rugi dan rehabilitasi nama baik.

B. Saran-saran

1. Agar pemerintah segara bertindak tegas kepada para penegak hukum (polisi)

yang malas-malasan dalam tugasnya, sehigga tidak akan terjadi lagi kasus-

kasus salah tangkap, bila perlu diberhentikan dari tugasnya atau di pecat

menjadi pelindung masyarakat.

2. Agar semua pihak memperhatikan atau bersikap jeli dengan adanya tindak

pidana, dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi yang merugikan pihak-

pihak tertentu, dan bertindak menurut hukum yang telah diatur oleh undang-

undang.

3. Agar polisi atau penyidik tidak bertindak semena-mena kepada terdakwa demi

menjauhkan dari tindakan-tindakan kekerasan kepada tersangka agar tidak

menimbulkan luka-luka.

4. Kepada penegak hukum agar memberi hak-hak tersangka kasus salah tangkap

dengan seadil-adilnya demi mengangkat harkat martabat tersangka salah

tangkap.

DAPTAR PUSTAKA

Dari Buku-Buku

Al-qur’an Al-Karim

Abdul Quodir Audah. Al-tasyri’ al-Jinai’ al-Islami Muqaronah bi al-qonun al-Wad’i.

Bairut. 1992

Abdurrahman bin Abdullah, Kisah-Kisah Manusia Pilihan, Penerjemah, Uwais Al-

qorny, Bogor: Pustaka Teriqul Izzah, 2005.

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail A-bukhari, Kitab Sahih Bukhori, t.t.: Daran

Nahra Al-naili, t.th, Juz- 4

Adami Chzawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas

Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

A. Jazuli. Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam. Rajawali

Pres. Jakarta 1997

Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Bandung: Bulan Bintang 2005.

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ahmad Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Bandung : Risalah, 1983.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994. Cet. Ke-2.

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1986.

A. Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tujuan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia,

Jakarta: Akademika Pressido, 1983, Cet. Ke-1.

Barda Nawawi Arif. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti,

2003

Aruan Sakitjo dan Babang Poenomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum

Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Cet. Ke-1.

Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju KepadaTiada

Pertanggunjwaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap

Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,

Pranada Media, 2006.

Chazawi. Adami Drs. Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Jakarta, 2002, cet 1.

Dikdik dan lisatis Gustom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma

dan Reaita, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2008.

Dep dik but ,Kumus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Edward Cecil Smith, Sejarah Pembredelan Pers Di Indonesia, (Jakarta: Graditi Pers,

1990), h. 140-141.

Frista Artmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: tth.

Hasbi ash-Shiddieqy. Pengantar Hukum Islam. Ramadhani. Bandung 1975

I. N. Soebagio, Sejarah Pers Di Indonesia, Jakarta: Dewan Pers, 1977.

Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir Al-Qur”an Wanita, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara,

tth, Judul Asli: Tafsir Al-Qur’an Al-Adzhim Lin nisa.

Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Islam,

bandung: Penerbit Angkasa, 1993, Cet. Ke-2.

Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,

Jakarta : Pradnya Paramita, 1997 , Cet. Ke-1.

Muhammad Ichsan dan M Endriyo Susila, Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif

Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiah Yogyakarta, 2008.

M. Husen, Harun. Surat Dakwaan Teknik penyusunan, fungsi, dan Permasalahannya,

Jakarta, Rieneka Cipta, 1994.

M. Qurais Shihab. Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian A-Qur’an

,(Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet-8.

M. Daud Ali. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Terjemahan,

Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, Cet.5.

Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT.

Alumni, 2005

Moeljetno. S.H. Asas-Asas Hulum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta. 2002,

Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta

1999, Cet. Ke-20.

Nawawi. Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana. Jakarta, Fajar Agung, 1986.

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jiinayah), Bandung: CV. Pustaka Setia,

2000, Cet. Ke-1.

R.S. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerannya, Jakarta:

Alumni ahaem petehem, 1996, Cet. Ke-4.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya,

Bogor: poleteia, 1990.

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1, Balai Lektur

Mahasiswa, Tth.

Siswanto Sunarso. Wawwasan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung, PT Citra

Aditia Bakti. 2005. Cet ke 1.

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP, Di Lengkapi Yurisprudensi

Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,

Cet, Ke-9.

Sudirman Teba, Hukum Media Massa Nasional, Banten: Pustaka Irvan, 2007.

Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini.Kiayatul Ahyar. penrjemah: A. Zaidun. A. Ma’ruf

Asrori. PT. Bina Ilmu.Surabaya 1997.

Tjipta Lesmana, Pencemaran Nama Baik Dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan

Amerika, Jakarta: Rika Pres, 2005.

P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: CV. Amrico, 1994, Cet.

Ke- 4.

Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: PT.

Eresco, 1989, Cet. Ke-6.

Zaenal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindak Pidana Dalam Rancangan KUHP,

Jakarta: Elsam, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005.

Zaini Dahlan, Dkk, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap,

1990), Jilid-6.

Adapun dari Wabsites Atau dari Internet

www.Google.com.

www.Yahoo.com.

www.okezone.com.

www.wilkypedia.com.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salah.tangkap.dan.salah.me

nghukum Senin 25 mei 2009

http://www.gp-anshor.org/tajuk/salah-tangkap-dan-kesalahan-

berjamaah.Html.Senin25mei 2009

http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PncemaranNama.pdf

http://www.republika.co.id/berita/82319/Penetapan_Tersangka_Anggota_ICW_Peng

alihan_ Isu

http://yogiikhwan.blogspot.com/2008/04/uqubah.html

http://rubiatul.blogspot.com/2008/12/qadzaf.html

http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatkajian&parent_id=2098&parent_sect

ion=kj073&idjudul=1990

http://soaljawab.wordpress.com/2007/11/03/hadis-ifki1-ujian-sedih-kepada-ummul-

mukminin-aisyah-ra/

http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=41587

http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=10783

http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/15/1/154323/komnas-ham-

bebaskan-korban-salah-tangkap

http://koran.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00140018/salah.tangkap.dan.salah.

menghukum

http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/58/Salah-Tangkap_Hukum_yang_Salah-

KaprahSalah-Tangkap Juga Dapat Dipidana!

http://www.mediaindonesia.com/read/2008/12/12/48989/70/13/Kasus_Salah_Tangka

p_ dan_Asas Legalitas

http://dekade80.blogspot.com/2009/04/sengkon-dan-karta-sebuah-ironi-keadilan.html

http://forum.wgaul.com/showthread.php?t=50761