PENAWARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA 2015

April 2015Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah itu ada yang beracun atau berbahaya dan dikenal Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Pengelolaan Limbah B3 memerlukan penanganan teknis yang lebih ketat, dimulai dari Limbah B3 dihasilkan, disimpan sementara, dikumpulkan, diangkut, dimanfaatkan dan sampai pada pemusnahannya. Permasalahan Limbah B3 dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia menjadi fokus Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Berbagai aktivitas industri telah menimbulkan lahan terkontaminasi oleh Limbah B3. Untuk mengendalikan dampak pencemaran akibat bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dibading Peraturan Pemerintah sebelumnya, PP 101 tahun 2014 ini lebih detail dan lebih lengkap.

Secara umum, pokok-pokok perubahan pada PP 101 tahun 2014 adalah sanksi lebih berat dan peraturannya lebih ketat, bertambahnya jenis limbah yang dikategorikan Limbah B3 dan menambahkan point-point yang dalam PP sebelumnya tidak disebutkan seperti Ekspor Limbah B3, Notifikasi Ekspor Limbah B3, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan PPLHD.Sementara guna mengatur Baku Mutu Air Limbah pada industri, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Dalam Peraturan Menteri ini sebanyak 46 usaha atau kegiatan diatur baku mutu air limbahnya. Usaha atau kegiatan yang baku mutu air limbahnya diatur dalam Peraturan Menteri tersebutantara lain: pelapisan logam dan galvanis; penyamakan kulit; minyak sawit; karet; tapioka; monosodium glutamat dan inosin monofosfat; kayu lapis; pengolahan susu; minuman ringan; sabun, deterjen dan produk-produk minyak nabati; bir; baterai timbal asam; pengolahan buah-buahan atau sayuran; pengolahan hasil perikanan; pengolahan hasil rumput laut; pengolahan kelapa; pengolahan daging; pengolahan kedelai; pengolahan obat tradisional atau jamu; peternakan sapi dan babi;Juga mengatur baku mutu air limbah minyak goreng dengan proses basah atau kering; gula; rokok atau cerutu; elektronika; pengolahan kopi; gula rafinasi; petrokimia hulu; rayon; keramik; asam tereftalat; polyethylene tereftalat; petrokimia hulu; oleokimia dasar; soda kostik/khlor; pulp dan kertas; ethanol; baterai kering; cat; farmasi; pestisida; pupuk; tekstil; perhotelan; fasilitas pelayanan kesehatan; rumah pemotongan hewan; air limbah domestik, yang meliputi: kawasan pemukiman, perkantoran, perniagaan, apartemen; rumah makan dengan luas bangunan >1000m2; dan asrama yang berpenghuni 100 orang atau lebih.Tim Kajian PT INDEC telah menyusun Peraturan Perundang-Undangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia 2015 dalam bentuk buku setebal 792 halaman dan kami tawarkan seharga Rp 3.600.000 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-copy dalam versi Bahasa Indonesia. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT.Indodata Development Center (PT INDEC) melalui Phone: (0251) 863-0903, Fax : (0251) 863-4972 atau email: marketing@indec.co.id, Mobile (SMS) : 0821 2364 2224.Formulir pemesanan kami lampirkan bersama penawaran ini.

Bogor, April 2015

PT Indodata Development Center (PT Indec)

M. Fadjar Rahardjo

Direktur Utama

DAFTAR ISI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA 2015

April 2015

1. PENDAHULUAN

2.OVERVIEW LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

2.1. Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

2.1.1.Karakteristik Limbah B3

2.1.2. Identifikasi Limbah B3

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

2.2.1. Pokok-Pokok Perubahan PP 101 Tahun 2014

2.2.2. Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2.2.3. Ruang Lingkup PP 101 tahun 2014

2.2.4.Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Sesuai PP 101 Tahun 2014

2.3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014

2.3.1. Usaha atau kegiatan yang di atur baku mutu air limbahnya

2.3.2. Daftar Peraturan Menteri KLH yang sudah tidak berlaku.

2.4. Pengelolaan limbah B3 di DKI Jakarta

2.4.1. Izin Pengangkuan dan Pengelolaan

2.4.2. Potensial Penghasil Limbah B3

2.4.3. Industri Penghasil Limbah B3

2.4.3.1.Penghasil Limbah B3 di Jakarta Selatan

2.4.3.2.Penghasil Limbah B3 di Jakarta Timur

2.4.3.3. Penghasil Limbah B3 di Jakarta Pusat

2.4.3.4. Penghasil Limbah B3 di Jakarta Barat

2.4.3.5. Penghasil Limbah B3 di Jakarta Utara

2.5.Prosedur Perizinan Pengelolaan Limbah B33.KUMPULAN PERATURAN

3.1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup3.2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun

3.3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

3.4.Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 137/Mpp/Kep/6/ 1996 Tentang Prosedur Impor Limbah

3.5.Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 254/MPP/Kep/7/2000 Tentang Tata Niaga Impor Dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu

3.6.Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 520/MPP/Kep/8/2003, Tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

3.7Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 23/M-DAG/PER/9/ 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/ 2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

3.8.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis3.9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun3.10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Limbah Di Pelabuhan3.11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun3.12.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah

3.13.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

3.14.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya Dan Beracun Dalam Kerangka Indonesia National Single Window Di Kementerian Lingkungan Hidup

3.15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun3.17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah3.18.Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

3.19.Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-02/ BAPEDAL/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

3.20.Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-03/ BAPEDAL/09/1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

3.21.Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-04/ BAPEDAL/09/1995 Tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan Dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun3.22.Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-05/ BAPEDAL/09/1995 Tentang Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

3.23.Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-02/ BAPEDAL/01/1998 Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Daerah3.24.Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Nomor: KEP-04/BAPEDAL/01/1998 Tentang Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

3.25.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun3.26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Jawa Barat3.27.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Industri Lainnya

3.28.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

3.29.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

***FORMULIR PEMESANAN

PT INDODATA DEVELOPMENT CENTER (PT INDEC)

Office: Bumi Panggugah, Jl. Teratai Raya No. 14, Ciomas - Bogor 16610

Phone: (0251) 863-0903, Fax: (0251) 863-4972, Mobile (SMS): 0821 2364 2224

Website: www.indec.co.id, Email: marketing@indec.co.id

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA 2015April, 2015Nama (Bapak/Ibu):.......................................................................................

Posisi: .......................................................................................

Nama Perusahaan:.......................................................................................

No. NPWP Perusahaan:.......................................................................................

Alamat Perusahaan:.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Telepon:..................................... Fax : .......................................

Jumlah Pesanan: ............ copy

Tanggal:.....................................................

Cap dan Tanda Tangan

.....................................................

Keterangan :

HargaRp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah ) Harga belum termasuk pajak (10% PPn)

Di luar Bogor dan Jakarta ditambah biaya pengiriman

Pembayaran ( X ) :

Tunai

Cek

Transfer Ke - PT. Indodata Development Center

AC. No. 0364 975 199

Bank BNI Cab. Bogor