penatausahaan barang milik negara
TRANSCRIPT
PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARA
Cirebon, 3 Mei 2018
Biro Umum dan Keuangan
POKOK PEMBAHASAN
1. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
2. PENGELOLAAN ASET TIDAK BERWUJUD
3. PENGELOLAAN PERSEDIAAN
Barang Milik Negara meliputi :
1. barang yg dibeli/
diperoleh atas beban APBN
2. barang yg berasal dari perolehan lain yg sah.
Perolehan lainnya yg sah meliputibarang yang berasal dari :
1. hibah/sumbangan atau yg sejenis;
2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
3. berdasarkan ketentuan undang-undang;
4. berdasarkan putusan pengadilan ygtelah memperoleh kekuatanhukum tetap
PENGERTIAN BMN
Jenis belanja:Belanja barang (52)Belanja modal (53)
➢Penggunaan➢Pemanfaatan
- Sewa- Pinjam pakai- KSP- BGS/BSG- KSPI
PENGELOLAAN➢Pemindahtanganan
- Penjualan- Hibah- Tukar-menukar- PMP
➢Penghapusan
PENGELOLAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Aset Lancar→ Persediaan
Aset Tetap→ Tanah→ Peralatan dan Mesin→ Gedung dan Bangunan→ Jalan, Irigasi dan Jaringan→ Aset Tetap Lainnya→ Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aset Lain-lain→ Aset Tidak Berwujud→ Kerjasama Pihak Ketiga→ Aset yang tidak digunakan
1. PENGELOLAAN BMN
• Menjaga atau melindungi Barang Milik Negara
yang berada dalam penguasaannya.
• BMN perlu dijaga dan dilindungi agar :
➢ tidak hilang;
➢ beralih kepemilikan yang tidak sesuai
ketentuan;
➢ mesin/peralatan/kendaraan tidak diserobot/
dipakai dalam penguasaan pihak lain;
Kapan di Ketahui BMN Tidak Aman/Hilang ?
❑ Ketika dilakukan INVENTARISASI BMN;❑ FAKTA LAPANGAN / Pelaksanaan Wasdal;❑ GUGATAN HUKUM, yaitu permasalahan hukum
karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum;❑ Temuan APIP atau aparat pengawasan eksternal.
➢ Ketidakpatuhan PengamanAdministrasi;
➢ Ketidakpatuhan Pengamanan Fisik;➢ Ketidakpatuhan Pengamanan
Hukum.
Tuntutan Ganti Rugi
(TGR)
Pengamanan Adminstrasi
Pengamanan Hukum
Pengamanan Fisik
Keputusan Kepala Lembaga Kebijkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan
Barang Milik Negara
PENGAMANAN BMN
FORMAT BAST DAN PENGEMBALIAN BMN
BAST BMN BA PENGEMBALIAN BMN
Progres Konsolidasi Belanja Modal
•Terdapat UKE II belum menyampaikan RKBMN.
•Belanja modal yang terkonsolidasi ke belanja konsultan.
•Belanja modal berupa buku tidak termasuk dalam belanja modal peralatan dan fasilitas perkantoran.
Telaah Bagian Pengelolaan BMN
•Mengusulkan untuk dilakukan lelang sesuai dengan jenis pekerjaan/KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
•Revisi POK dan RUP
Unit Layanan Pengadaan
•50% barang telah diterima, tinggal proses pembayaran.
• Sebagain besar barang yang diusulkan belum terdapat di e-Katalog.
•Terdapat beberapa barang yang telah discontinue.
•Mengusulkan e-lelang
Pejabat Pengadaan BUK
PROSES DAN PEMASALAHAN
Jika dimungkinkan, untuk proses
pengadaan di bawah 200 juta akan
dilakukan Pengadaan Langsung.
Permasalahan Pengelolaan BMN
•UKE II sering
melakukan
perpindahan
BMN tanpa
menginformasik
an kepada
Bagian
Pengelolaan
BMN.
•BMN dengan
kondisi rusak
berat yang
berada di UKE II
dibiarkan
tersebar dan
tidak
dikembalikan ke
BUK.
PelaksanaanInventarisasibelumsepenuhnyamemadai yang merupakan hasil temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan LKPP Tahun Anggaran 2017
Tidak
mencerminkan
kondisi yang
sebenarnya
dikarenakan
jumlah fisik
tidak sesuai
dengan kondisi
pada saat
pemeriksaan
• Melakukan pendataan secara berkala untuk pemutakhiran Daftar Barang Ruangan.
• Sosialisasi
kepada UKE
II terkait
Form Mutasi
BMN.
Tertib Administasi dan Fisik
Akibat
Daftar Barang Ruangan
Tindak Lanjut
DAMPAK
2. ASET TIDAK BERWUJUD
Jenis –
Jenis
ATB
Lisensi
Hasil kajian/pengembangan
yang memberikanmanfaat jangka
panjang
Hak Paten dan Hak
Cipta
Software computer
Perencanaan dan Penganggaran ATB
Pembelian
Pengembangan secara Internal
Pertukaran
Donasi/Hibah
Akun Belanja ATB
No Uraian Klasifikasi
1. Software diperoleh secara pembelian dan program yang dibeli tersendiri
dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah
memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
Belanja Modal Lainnya
(536111)
2. Software yang diperoleh atau dibangun internal melalui pihak ketiga
(kontraktor) maka harus dikapitalisasi sebagai ATB.
Belanja Jasa Konsultan –
Pembuatan ATB (522131)
3. Software yang dikembangkan oleh pihak ketiga (kontraktor) berupa
pengembangan desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi
software dan software interface, koding, menginstall ke hardware, testing,
dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan software
maka harus dikapitalisasi sebagai pengembangan ATB.
Belanja Jasa Konsultan –
Pengembangan ATB
(522131)
4. Software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula, misalnya
pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk
dapat dioperasikan kembali, maka tidak perlu dikapitalisasi sebagai ATB.
Belanja Jasa Konsultan –
Pemeliharaan ATB
(522131)
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari
software dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan maka
harus dikapitalisasi sebagai pengembangan ATB.
Belanja Modal Lainnya
(536111)
6. Hasil kajian yang dapat diidentifikasi dan memberikan manfaat ekonomis
dan/atau sosial maka dapat diakui sebagai ATB.
Belanja Jasa Konsultan –
Pembuatan ATB (522131)
7. Pembuatan ATB yang jangka waktu penyelesaian pembuatan melebihi 1
(satu) tahun anggaran maka harus diakui sebagai ATB Dalam Pengerjaan
dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB.
Belanja Jasa Konsultan –
Pembuatan ATB (522131)
Surat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Penghapusan ATB
Penghapusan ATB dilakukan apabila suatu ATB sudah tidak memiliki masa manfaatnya ataupun usang/tidak digunakan.
Nota Dinaske BUK
PenelitianKelayakan
Penghapusan
Proses Penghapusan
Permasalahan Penatausahaan ATB - Software
Penganggaran untuk pembuatan dan pengembangan software belum terlihatsecara jelas di RKA/ belum menggunakan akun belanja tertentu
Batas keluaran/ output software yang dihasilkan belum terdapat secara jelasdalam dokumen perencanaan
Belanja yang dapat dikapitalisasi belum tergambar secara jelas dalam KAK maupun Laporan kegiatan, baik pembuatan maupun pengembangan software
Tidak terinfokannya Software yang sudah tidak digunakan sehingga proses penghapusan tidak berjalan
1.
2.
3.
4.
Permasalahan Penatausahaan ATB - Lisensi
Penganggaran untuk pembelian lisensi yang masa manfaatnya < = 12 bulan masih banyak yang menggunakanbelanja modal
Klasifikasi lisensi sebagai satu kesatuan dengan hardware (pengembangan hardware) maupun yang tidak belumterlihat dalam dokumen perencanaan
Tidak terinfokannya lisensi yang sudah tidak digunakansehingga proses penghapusan tidak berjalan
1.
2.
3.
3. PERSEDIAAN
Belanja Barang
Persediaan
Dalam Rangka
Operasional
(5218XX)
dalam Rangka
Pemeliharaan
(523XXX)
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat/
Pemda (526XXX)
Bantuan Sosial
dalam Bentuk
Barang
(57XXXX)
Belanja yang
menghasilkan persediaan
dikelompokkan dalam
kategori sbb:
Klasifikasi Persediaan(Surat Direktur APK Nomor S-6478/PB.6/2015)
Pencatatan Persediaan
BUKTI PEMBELIAN
PENCATATAN DI APLIKASI
PERSEDIAAN
VERIFIKASI PENCATATAN
PEMBAYARAN
1. TRANSAKSI MASUK
2. TRANSAKSI KELUAR
FORM PENGELUARANPENCATATAN DI
APLIKASI PERSEDIAAN
SERAH TERIMA