penataan ruang dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang di kawasan hutan
TRANSCRIPT
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
1/22
Penataan Ruang dalamRangka MengoptimalkanPemanfaatan Ruang diKawasan Hutan
Komisi Pemberantasan Korupsi - Jakarta, 13 Desember 2012
Disampaikan oleh:
Direktur Jenderal Penataan Ruang
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
2/22
I. Isu Terkait Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan
II. Konsep Penyelenggaraan Penataan Ruang
III. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Bidang Penataan Ruang dengan Bidang KehutananIV. Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang pada
Kawasan Hutan
V. Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
VI. Penutup
Outline
BHK-DJPR2
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
3/22
I. Isu Terkait Pemanfaatan Ruangpada Kawasan Hutan
BHK-DJPR3
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
4/22
1. Harmonisasi Kebijakan dalam Pengaturan Ruanguntuk Pengelolaan Sektor Sumberdaya Alam
Isu Terkait Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Hutan
(draft white paper KPK)
BHK-DJPR4
2. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
3. Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
5/22
II. Konsep PenyelenggaraanPenataan Ruang
BHK-DJPR5
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
6/22
15
BHK-DJPR
Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang (UUPR)
PEMBINAAN PENGAWASAN
PengendalianPemanfaatan
Ruang
Pemanfaatan
RuangPerencanaan
Taru Ruang
PENGATURAN
6
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
7/22
Rencana Tata Ruang Akomodasi Semua Kepentingan
RTR merupakan alokasi ruang untuk semua kepentingan
baik Pemerintah dan pemerintah daerah (termasukkepentingan instansi sektoral, seperti kehutanan,
pertambangan, perkebunan, dll), maupun masyarakat luas
yang disusun atas dasar kesepakatan untuk
memanfaatkan ruang wilayahsecara optimal
RTR mencakup suatu wilayah administratif (termasuk
kawasan hutan)
RTR disusun melalui suatu proses dan prosedur
penyusunan RTR berdasarkan i nputdari para pemangku
kepentingan, termasuk sektor kehutanan
RTR memuat indikasi program utama
acuan penyusunanprogram pemanfaatan ruang dalam rangka
pembangunan Nasional, melalui sinkronisasi program
sektoral dan kewilayahan.
BHK-DJPR7
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
8/22
Muatan RTR mengakomodasi seluruh kepentingan sektormaupun daerah, termasuk hasil perencanaan kehutanan(berupa pengukuhan kawasan hutan)
Penetapan raperda RTRW dilakukan apabila peruntukanruang wilayah secara keseluruhan telah memperolehpersetujuan peruntukan ruangnya, termasuk peruntukan
ruang untuk kawasan hutan Apabila dalam penyusunan RTRW terdapat usulan
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan,maka terlebih dahulu perlu dilakukan penetapanperubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutantersebut oleh Menteri Kehutanan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan, yang selanjutnya diintegrasikan dalamperubahan rencana tata ruang wilayah (Pasal 31 ayat (1)dan (2) PP 15/2010).
Perencanaan Sektor Kehutanan
Sebagai Bagian Integral dari Perencanaan Tata Ruang
16BHK-DJPR
8
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
9/22
III. Harmonisasi Peraturan Perundang-undanganBidang Penataan Ruang dengan Bidang Kehutanan
BHK-DJPR9
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
10/22bhk-djpr
Pelaksanaan
pemanfaatan ruang
harus mengacu pada
rencana tata ruang
(Ps.94 ayat (1))
R T R W
Diperlukan
kesepakatan dan
persetujuan
peruntukan
ruang (Ps.29)
Bagian kawasan hutan dlm wil provinsi yg belum
memperoleh persetujuan peruntukan ruangnyadiintegrasikan ke dlm RTRWP yang akan ditetapkan
dgn mengacu pada ketentuan peruntukan&fungsi
kaws hutan serta penggunaan kawasan hutan
berdasarkan RTRWP sebelumnya
(Ps.30 ayat (2))
Penggunaan kawasan
hutan dilakukan
berdasarkan izinpinjam pakai kawasan
hutan
(Ps. 6 ayat (1))
Penggunaan kawasan hutan
untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan
kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang
mempunyai tujuan strategis
termasuk kegiatan
pertambangan)
(Ps. 4 ayat (1))
Kegiatan yg mempunyai
tujuan strategiskegiatan yg
diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh yg
sangat penting secara
nasional thd kedaulatan,
hankam, pertumbuhan
ekonomi, sosbud, dan/atau
lingkungan (Penj. Ps. 4)
Izin pinjam pakai kawasan
hutan dapat dilakukan
dengan kompensasi lahan,
kompensasi membayar
PNBP Pengggunaan Kaw.
Hutan dan penanaman,
dan/atau tanpa keduanya(Ps.6 ayat (2) a)
Lokasi lahan
kompensasi
ditetapkan sesuai
dengan atau
diintegrasikan dalam
proses perubahan
rencana tata ruang
(Penj. Ps.6 ayat (2) a)
Ketentuan zonasi
sektoral ditetapkan
oleh menteri terkait
sesuai
kewenangannya
(Ps.151 ayat (6))
Ketentuan perubahan
peruntukan&fungsi
kawasan hutan serta
penggunaan kawasan
hutan berlaku ketentuan
PerUUan di bidang
kehutanan
(Ps.31 ayat (1))
Perubahan peruntukan
dan fungsi kawasan
hutan serta penggunaan
kawasan hutan
diintegrasikan dalam
perubahan RTRW
(Ps.31 ayat (2))
Perubahan peruntukan
dan fungsi kawasan
hutan serta penggunaan
kawasan hutan
dapat dilaksanakan
sebelum ditetapkan
perubahan RTRW(Ps.31 ayat (3))
Perubahan peruntukan
kawasan hutan
dilakukan berdasarkan
usulan dari gubernur
kepada Menteri
(Ps.30 ayat (1))
Usulan perubahanperuntukan kawasan
hutan diintegrasikan oleh
gubernur dalam revisi
rencana tata ruang
wilayah provinsi
(Ps.30 ayat (2))
Keputusan Menteri
tentang perubahan
peruntukan kawasan
hutan diintegrasikan olehgubernur dalam revisi
rencana tata
ruang wilayah provinsi
(Ps.32)
Setiap perubahan
peruntukan kawasan
hutan secara parsial yang
memperoleh keputusan
pelepasan kawasan hutan
dari Menteri dapat
melakukan kegiatan(Ps.27)
Peninjauan
kembali rencana
tata ruang
dilakukan 1
(satu) kali dlm 5
(lima) thn
(Ps.82 ayat (1))
Bagian kawasan hutan yang belum
memperoleh persetujuan peruntukan
ruang dikembalikan ke rencana tata
ruang wilayah provinsi sebelumnya
(Ps.30 ayat (1))
PP 24/2010
PP 10/2010
Peninjauan
kembali rencana
tata ruang dapat
dilakukan lebih
dari 1 (satu) kali
dalam 5 (lima)
tahun
(Ps.82 ayat (2))
PP 15/2010
BHK-DJPR
Harmonisasi PP 15/2010
dengan PP 10/2010 dan PP 24/2010
10
setelah berlakunya UU 26/2007
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
11/22
Terkait dengan izin kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas dasar rencana
tata ruang wilayah (RTRW) yang ditetapkan sebelum berlakunya UU 26/2007, maka telah
dilakukan harmonisasi melalui:
- Ketentuan Pasal 51A dan Pasal 51B PP 60/2012 tentang Perubahan Atas PP 10/2010
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan
bahwa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, hutan produksi tetap,
dan/atau hutan produksi terbatas dapat dilepaskanuntuk kegiatan usaha perkebunan
yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan RTRW provinsi atau
kabupaten/kotadengan memenuhi ketentuan dalam PP dimaksud.
- Pasal 25A PP 61/2012 tentang Perubahan Atas PP 24/2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan, yang menyatakan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan dapat
diberikan untuk kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hutan produksi yang
izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan RTRW provinsi dengan
memenuhi ketentuan dalam PP dimaksud.
Harmonisasi PP 15/2010 dengan 2 PP Bidang Kehutanan ( lanjutan)
16BHK-DJPR
11
Setelah ditetapkannya UU 26/2007, mengingat RTR merupakan matra spasial pembangunan
Nasional, yang penyusunannya melibatkan seluruh sektor, maka semua pemanfaatan ruang
harus mengacu pada RTR.
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
12/22
IV. Penyelesaian Konflik PemanfaatanRuang pada Kawasan Hutan
BHK-DJPR12
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
13/22
RTR merupakan matra spasial pembangunan Nasional yang harus digunakan sebagai dasar perizinan
pemanfaatan ruanguntuk semua kepentingan dalam rangka mengoptimalkan ruang yang terbatas,
sehingga tumpang tindih izin pemanfaatan ruang antarsektor tidak terjadi lagi.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hukum dan landasan spasial bagi pelaksanaan
pembangunan dilakukan upaya percepatan penyelesaian perda RTRW antara lain melalui:
- sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan peraturan perundang-
undangan sektoral terkait bidang penataan ruang;
- pemberian bimbingan teknis, bantuan teknis, dan pendampingan dalam penyusunan dan
penetapan RTRW;- fasilitasi konsultasi peta RTRW ke Badan Informasi Geospasial;
- fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang daerah melalui forum BKPRN; dan
- sinkronisasi RTRW, khususnya dalam rangka pemberian persetujuan substansi RTRW.
BHK-DJPR13
Percepatan Penyusunan dan Penetapan RTRW:sebagai Resolusi Konflik Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan
Peningkatan Peran BKPRN
Fasilitasi penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang di kawasan hutan melalui
pembahasan pada Pokja IV Bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan
Ruang, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
14/22
Untuk melaksanakan ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
serta penggunaan kawasan hutan yang efektif ke depan, diperlukan
pengaturan zonasi sektoral kehutanan,sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 151 dalam PP PPR yang disusun oleh Menteri Kehutanan
sesuai dengan kewenangannya
Pengaturan zonasi sektor kehutanan memuat arahan mengenai hal-hal yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang
dilarang dalam kawasan hutan, termasuk peruntukan untuk kegiatan
pertambangan dan perkebunan.
Pengintegrasian arahan zonasi sektoral kehutanan dan ketentuan
zonasi sektoral lainnya ke dalam penyusunan perda RTRW sehinggakemudian investasi terkait sektor kehutanan sesuai dengan
arahan/ketentuan zonasi sektor dan terakomodasi dalam RTRW.
BHK-DJPR14
Pentingnya Aturan Zonasi Sektoral
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
15/22
V. PercepatanPengukuhan Kawasan Hutan
BHK-DJPR15
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
16/22
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
17/22BHK-DJPR17Status per tanggal 12 Desember 2012
Progres Penyelesaian RTRW Provinsi
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
18/22BHK-DJPR
18
Progres Penyelesaian RTRW Provinsi (2)
PERDA PERSETUJUAN SUBSTANSI
(14 Provinsi) (19 Provinsi)
1. Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009)
2. Bali (Perda No. 16 Tahun 2009)
3. Lampung (Perda No. 1 Tahun 2010)
4. DI Yogyakarta (Perda No. 2 Tahun 2010)
5. Nusa Tenggara Barat (Perda No. 3 Tahun 2010)
6. Jawa Tengah (Perda No. 6 Tahun 2010)
7. Jawa Barat (Perda No. 22 Tahun 2010)
8. Nusa Tenggara Timur (Perda No. 1 Tahun 2011)
9. Banten (Perda No. 2 Tahun 2011)
10. Gorontalo (Perda No. 4 Tahun 2011)
11. DKI Jakarta (Perda No. 1 Tahun 2012)
12. Bengkulu (Perda No. 2 Tahun 2012)
13. Jawa Timur (Perda No. 5 Tahun 2012)
14. Sumatera Barat (Perda No. 13 Tahun 2012)
a. Dalam proses pengintegrasian SK Menhut ke dalam raperda RTRW:
1. Kalimantan Selatan
2. Papua
3. Kalimantan Tengah
4. Maluku Utara
b. Menunggu persetujuan DPR untuk perubahan peruntukan
DPCLS/Proses penerbitan SK Menhut:
5. Sulawesi Utara
c. Penelitian Terpadu sudah selesai , dalam proses penerbitan Keputusan
Menhut:
6. Sulawesi Barat
7. Jambi
8. Maluku
9. Kalimantan Barat
10. Riau
11. Kepulauan Riau
d. Dalam Proses Penelitian Terpadu:
12. Aceh
13. Sumatera Utara
14. Sumatera Selatan
15. Kepulauan Bangka Belitung
16. Kalimantan Timur
17. Sulawesi Utara
18. Sulawesi Tengah
19. Papua Barat
Status per tanggal 12 Desember 2012
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
19/22BHK-DJPR
19
Perlu upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan melaluiproses Tim Terpadu yang berkualitas, sebagai acuan
penetapan alokasi ruang dalam RTRW.
Perlunya kesamaan peta dasar dalam penyusunan rencana
sektoral untuk kemudian diintegrasikan dalam RTRW Perlu adanya sistem informasi terkait kehutanan (seperti:
inventarisasi hutan, penunjukan kawasan hutan, penataan
batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, penetapan
kawasan hutan, dan sebagainya) agar tidak terjadioverlapping pemanfaatan ruang
Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
20/22
VI. Penutup
BHK-DJPR20
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
21/22BHK-DJPR
21
Penutup
Ruang harus dikelola secara bijaksanauntuk memenuhi kebutuhan antargenerasi.
Penataan ruang merupakan pendekatan komprehensifdan terintegrasidalam pengelolaan
ruang dan pemanfaatan sumber daya alam serta merupakan landasan untuk kepastianhukum bagi pelaksanaan pembangunan.
Untuk mengatasi isu konflik antarkepentingan (antarsektor, termasuk sektor kehutanan)
dalam pemanfaatan ruang diperlukan sinergitas rencana sektoral yang diintegrasikan
dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Perlunya sistem informasi kehutanan yang terintegrasi satu sama lain di lingkungan
Kementerian Kehutaan agar tersedia informasi kehutanan yang tunggal (seiring dengan
prakarsa UKP4 tentang one map movement)
UUPR, dikehendaki berperan sebagai umbrel la actterhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang memanfaatkan ruang, sehingga seyogyanya UUPR dijadikanlandasan untuk menilai dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang memuat
ketentuan tentang segi-segi pemanfaatan ruang
-
8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
22/22
bers m men t ru ng untuk semu