penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di indonesia. menyusun visi dan misi ke depan
Upload: pusat-informasi-virtual-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan-piv-ampl
Post on 07-Jun-2015
1.673 views
DESCRIPTION
Disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat dalam Peluncuran Sapola 13 Februari 2013TRANSCRIPT
Penanganan Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
di Indonesia
Kementerian Perumahan RakyatJakarta, 13 Februari 2013
Launching workshop sapola
“Menyusun Visi dan Misi Ke Depan”
Latar belakang1Kondisi Kumuh
Percepatan pertambahan
luasan permukiman
kumuh mencapai
1,37%/tahun
Pada tahun 2009, luas
permukiman kumuh
mencapai 57.800 HaBangunan
rumah kumuh
mencapai 462 ribu
unit (Sensus,
2010)
Kota Tanpa Permukiman Kumuh 2020
Tantangan Penanganan Kumuh
a.Kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata;
b.Tingginya arus migrasi dari desa ke kota dan menciptakan fenomena urbanisasi;
c.Bertambah luas permukiman kumuh menjadi sekitar 67.100 ha pada tahun 2020;
d.Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di area perkotaan telah menimbulkan dampak pada:• peningkatan frekuensi bencana
kebakaran dan banjir, • Peningkatan potensi kerawanan
dan konflik sosial,• Penurunan tingkat kesehatan
masyarakat, dan • penurunan kualitas pelayanan
prasarana dan smenurunnyarana permukiman,
Program-Program
Pemerintah untuk
menangani permukima
n kumuh
Upaya
Rencana Aksi Penanganan Permukiman
Kumuh
Pra Seminar
dan Seminar
HHD 2012
Rakor Pokja PKP
Nasional
Studi lanjutan
Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Ps 16)
tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011 tentang pkp
2
Definisi (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1)1
Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukimankumuh pada tingkat provinsi
(Ps. 17)
Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota
Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota (Ps. 18)
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
Pembagian Peran2
Amanat Terkait dengan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh3Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain mencakup: (Ps 59)• pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
dan• pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak
terencana dan tidak teratur.
Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain mencakup: (Ps. 66)• penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh; dan• penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya
lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur
Pengendalian Kawasan Permukiman (Ps 81)Merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah Pengendalian kawasan permukiman dimaksudkan antara lain untuk:• mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh; dan• mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian
yang tidak terencana dan tidak teratur.
3 tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011 tentang pkp
a
b
c
Maksud• meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat
penghuni• mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru • menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan
permukiman.
Dasar PelaksanaanPrinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
4 tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011 tentang pkp
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Ps 94)
4
5Pencegahan (Pasal 95)
1) Upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta
prasarana, sarana dan utilitas umum; dan pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2) Pelaksanaan pencegahan melalui: pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian:• perizinan, • standar teknis, dan • kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai
peraturan perundang-undangan pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku
kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
Lanjutan..................................
a
6Lanjutan Pencegahan..................................
Pelaksana
Pencegahan wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan/atau setiap orang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7Peningkatan Kualitas
Pola-pola penanganan :a. pemugaran;b. peremajaan; atauc. pemukiman kembali;d. pengelolaan.
Penetapan Lokasi
Persyaratan:a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional,
rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang
memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;e. kualitas bangunan; danf. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
b
Lanjutan..................................
8Lanjutan Peningkatan Kualitas ..........
• Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
• Penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.
Syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar Penanganan kumuh (HHD 2012) [1]
9
a. Indikator Penentuan Kumuh
b. Strategi dan Pendekatan Penanganan Kumuh (City-Wide Approach dan Right Based Approach)
c. Regulasi Penanganan Kumuh
d. Kelembagaan Penanganan Kumuh
e. Kompilasi Data Program Penanganan Kumuh
Rekomendasi Pra-Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
A
Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar penanganan kumuh (HHD 2012) [2]
10
a. Melakukan Review Regulasi dan Kebijakan Penanganan Kumuhb. Melakukan Roadmap/Rencana Aksi Percepatan Penanganan
Kumuh, sebagai masukan dalam RPJMN 2015-2019.c. Penyepakatan Indikator Penentuan Kumuhd. Penyepakatan Pendekatan Penanganan Kumuhe. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dengan Setwapres sebagai
“leading-agency” (Pembentukkan Pokja Nasional atau Seknas Penanganan Kumuh)
f. Melakukan Identifikasi Best-Practiceg. Menyusun Konsep Dasar Kebijakan Nasional Penanganan Kumuhh. Menyusun Konsep Dasar Pengelolaan Urbanisasi.i. Melakukan Pilot Project 2013 dengan pendekatan terpadu dan
komprehensif.
Seminar Nasional Percepatan Penanganan Perumahan dan Permukiman KumuhB
Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar penanganan kumuh (HHD 2012) [3]
11
1. Penyepakatan Indikator
2. Disain Strategi & Pendekatan Penanganan
3. Regulasi Penanganan Kumuh
4. Kebijakan Kelembagaan Penanganan Kumuh
5. Kompilasi Data Program yang telah berjalan
6. Penyusunan Rencana Aksi/Roadmap
7. Pilot Project Penanganan Kumuh 2013
1. Indikator Kawasan Kumuh
2. Review Regulasi Penanganan Kumuh
3. Pendekatan Penanganan Kumuh Konsep
Pengelolaan Urbanisasi
Inventarisasi best-practice
Konsep City-wide Approach
Konsep Right-based Approach
Konsep Kebijakan Pencegahan
Konsep Kebijakan Slum Up-grading
Konsep Pilot Project
4. Disain Kelembagaan Penanganan kumuh
Gabungan Hasil dan Rekomendasi
Rencana Kerja 2013-2014 1. Desk studi dan Reviu
Kebijakan serta Program Penanganan Kumuh
2. Pemetaan Informal Settlement.
3. Penilaian Kondisi Lokal.
4. Pengelolaan Tata Guna Lahan Perkotaan di Indonesia.
5. Pengembangan kerangka kerja Kebijakan Nasional bagi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Area Perkotaan.
6. Perumusan Skema Implementasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah.
7. Desain Pilot Project.
SAPOLA
Rencana kerja penanganan kumuh 2013-201412
Penyusunan Draft Konsep
Konsensus & Aksi Regulasi Nasional
Percontohan Penanganan Kumuh
Kebijakan Nasional Program Yang Terintegrasi
Konsensus Indikator
Strategi & Penanganan
Pendataan Kawasan Kumuh
Roadmap/Rencana Aksi
Demplot Penanganan
Manajemen Pengetahuan
Kelembagaan Penanganan
Regulasi Nasional (Perpres/PP)
Penanganan Kumuh
Sistem Informasi Kumuh
Replikasi Pilot Project
RPJMN 2015 - 2019
Pencanangan Program Nasional
(HHD 2014)
1.Indikator Kawasan Kumuh
2.Review Regulasi3.Pendekatan
PenangananPengelolaan Urbanisasi Inventarisasi best-
practiceKonsep City-wide
ApproachKonsep Right-based
ApproachKonsep Kebijakan
PreventifKonsep Slum UpgradingKonsep Pilot Project
4.Disain Kelembagaan5.Rencana Aksi
(Roadmap)
1.Draft Konsep2.Rencana Kerja3.TOR
2012 2013 2014
Rencana kerja penanganan kumuh 2013-201413
kesimpulan14
a Perlu dilakukan matching program antar K/L yang memiliki program/kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
c Perlu dilakukan pilot project nasional penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditangani bersama dalam menyusun RAN penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai masukan RPJMN 2015-2019
b Perlu upaya lebih dalam menyusun konsensus dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Penanganan Perumahan dan
Permukiman Kumuh di Indonesia
Kementerian Perumahan RakyatJakarta, 11 September 2012
Seminar Nasional
Hari Habitat Dunia 2012 Terimakasih
Penanganan Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
di Indonesia
Kementerian Perumahan RakyatJakarta, 13 Februari 2013
Launching workshop sapola
“Menyusun Visi dan Misi
Ke Depan”Lampiran
Pencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[1]AMekanisme Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Pasal 98)
1. Sesuai Rencana Tata Ruang2. Sesuai Rencana Tata Bangunan3. Sarana dan Prasarana yang
memenuhi persyaratan (tidak membahayakan)
4. Keteraturan dan Kepadatan Bangunan
5. Kualitas Bangunan6. Sosial Ekonomi Masyarakat
Pemerintah Pusat Menetapkan Persyaratan Umum (ayat 1)
Pemerintah Daerah Menetapkan Lokasi
1. Pendataan dengan melibatkan masyarakat (ayat 2)
2. Ditetapkan melalui Perda (ayat 3)
Pencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[2]BAlur Kerja Penyusunan Klasifikasi Penilaianii
Analisa dan Pengelompokan
Diskusi Tim
Testimoni Indikator
1.Aman & Nyaman2.Sehat
Rekomendasi Klasifikasi
Pemerintah
Lembaga Internasional
Inventarisasi Indikator
Hasil Pra Seminar HHD
Pencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[3]CRekomendasi Klasifikasi Penilaian Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhii
i
Kepadatan PendudukDiatas 400 jiwa atau 97 unit rumah/KK per hektar, berdesakan, jumlah rumah tidak sebanding dengan jumlah penduduk
Konstruksi BangunanDominan terbuat dari material bahan bangunan yang seadanya dan tidak permanen.
Tata Letak BangunanTata letak bangunan rumah tidak teratur, mengelompok, kepadatan bangunan tinggi dan jarak antar bangunan rapat, jaringan listrik semrawut, tata permukiman tanpa perencanaan.
Kondisi RumahUkuran Bangunan yang sempit, tidak memenuhi standar layak huni, rumah dihuni lebih dari 1 (satu) keluarga, rumah hanya menjadi tempat berteduh.
Kondisi PrasaranaRendahnya kualitas MCK, air bersih, drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas pembuangan limbah manusia dan ruang terbuka hijau (RTH), banyak genangan air.
Fasilitas Sosial Minimnya Fasilitas Sosial, baik itu sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan dan lain-lain.
Kesejahteraan MasyarakatKemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (kriteria keluarga Pra-KS)
Kesehatan Bangunan RumahDominan rumah yang memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi; tidak ada pembagian ruangan, lantai lembab dan pengap.
Kesehatan LingkunganKurangnya suplai air bersih, drainase dan sampah menjadi tempat perindukan vektor penyakit, kondisi jamban secara umum tidak sesuai dengan standar.
Kerawanan KesehatanTingginya angka penyebaran penyakit ISPA, Diare, Penyakit Kulit dan Usia Harapan Hidup.
Aman1 Nyaman2 Sehat3
Pencapaian: pencegahan kumuh[1]DKerangka Regulasii
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pencegahan Peningkatan Kualitas
1. Pengawasan/Pengendalian2. Pemberdayaan Masyarakat
1. Pemugaran2. Peremajaan3. Pemukiman Kembali4. PengelolaanIdentifikasi Isu
1. Pelibatan Publik Dalam Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang2. Pemahaman Publik Standar Bangunan dan Sanitasi Lingkungan.3. Pengorganisasian Komunitas Pemantau *
Pola Efektif Pencegahan Berbasis Masyarakat
* Komunitas Pemantau Permukiman Kumuh (KP2K) : usulan
Pencapaian: pencegahan kumuh[2]EDesain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhii
Pencapaian: pencegahan kumuh[3]FDesain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuhii
i • Saat ini secara tidak sadar kita terpaku pada masalah di HILIR saja, lupa menangani dari HULU.
• Perlu ada pengelolaan urbanisasi.
• Peningkatan urbanisasi yang tidak dikelola akan menimbulkan permasalahan, dan dianggap sebagai penyebab meningkatnya permukiman kumuh di perkotaan.• Pengelolaan di Desa/Daerah
• Pengelolaan di Kota
Konsisten melakukan pemenuhan prinsip alokasi keuangan “uang mengikuti urusan “ (money follows function).
Kebijakan mobilitas penduduk yang berimbang dengan menciptakan sentra-sentra untuk pusat ekonomi baru di perdesaan dengan berbasis kearifan lokal.
Pemerintah pusat memberikan prioritas tinggi terhadap pembangunan bidang pertanian dan kelautan dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. (Kebijakan Pro-Desa).
Mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan perencanaan pembangunan dengan prinsip pro poor planning, menyediakan akses pelayanan dasar kepada masyarakat di pedesaan .
Melakukan pola “negosiasi preventif” dengan menerapkan regulasi secara tegas tetapi manusiawi.
Reformasi bidang kependudukan dan tata ruang. Pemerintah Kota perlu bekerja sama dengan
paguyuban-paguyuban warga pendatang, menghimbau tidak pindah ke kota dengan dasar data dan fakta.
Pencegahan dilakukan dengan Pola Partisipatif.