pemilihan kepala daerah dan wakil kepala · pdf filemenyerahkan daftar riwayat hidup lengkap...

PEMILIHANKEPALA DAERAHDANWAKIL KEPALADAERAH

PEMILIHANKEPALA DAERAHDANWAKIL KEPALADAERAH

KULIAH 12

14/06/2014 1Marlan Hutahaean

Pemilihan• Langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adilAsas• Partai Politik atau Gabungan

Partai PolitikPengaju• Parpol atau Gabungan Parpol memiliki 20 % dari jumlah

kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah yang diperolehdalam Pemilu anggota DPRD di daerah ybs.Persyaratan

• Memberikan kesempatan yang sama bagi calonperseorangan yang memenuhi syarat untuk menjadi calon.Mendapat dukungan 6,5 – 10 % dari Daftar Pemilih Tetap.Persyaratan Lainnya


Syarat Calona. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,

UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945,cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dankepada N KR I serta Pemerintah;

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolahlanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)tahun;

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasilpemeriksaan kesehatan menyeluruh dari timdokter;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;

h. mengenal daerahnya dan dikenal olehmasyarakat di daerahnya;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi danbersedia untuk diumumkan;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utangsecara perseorangan dan/atau secara badanhukum yang menjadi tanggungjawabnya yangmerugikan keuangan negara.

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;

l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajibmempunyai bukti pembayaran pajak;

n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkapyang memuat antara lain riwayat pendidikandan pekerjaan serta keluarga kandung, suamiatauistri;

o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerahatau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kalimasa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

p. tidak dalam status sebagai penjabt kepaladaerah.


Penyelenggara dan Pengawas• Anggotanya 5 orang untuk

provinsi dan 5 orang untukkab/kotaKPUD

• Anggotanya 5 orang untukprovinsi; 5 orang untuk kab/kotadan 3 orang untuk kecamatanPANWAS

Syarat minimal pasangan calon dalam Pilkada adalah 2pasangan calon (Psl. 61), kemudian 2015 direvisi menjadi

boleh calon tunggal


Tahapan PilkadaTahap Persiapan Tahap Pelaksanaan

a. Pemberitahuan DPRD kepadakepala daerah mengenaiberakhirnya masa jabatan;

b. Pemberitahuan DPRD kepadaKPUD mengenai berakhirnyamasa jabatan kepala daerah;

c. Perencanaan penyelenggaraan,meliputi penetapan tata cara danjadwal tahapan pelaksanaanpemilihan kepala daerah;

d. Pembentukan PanitiaPengawas, PPK, PPS danKPPS;

e. Pemberitahuan dan pendaftaranpemantau.

a. Penetapan daftar pemilih;b. Pendaftaran dan Penetapan

calon kepala daerah/ wakilkepala daerah;

c. Kampanye;d. Pemungutan suara;e. Penghitungan suara; danf. Penetapan pasangan calon

kepala daerah/ wakil kepaladaerah terpilih, pengesahan, danpelantikan.


Tugas dan Wewenang KPUDa. merencanakan penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah dan wakilkepala daerah;

b. menetapkan tata cara pelaksanaanpemilihan kepala daerah dan wakilkepala daerah sesuai dengan tahapanyang diatur dalam peraturanperundang-undangan;

c. mengkoordinasikan,menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapanpelaksanaan pemilihan kepala daerahdan wakil kepala daerah;

d. menetapkan tanggal dan tata carapelaksanaan kampanye, sertapemungutan suara pemilihan kepaladaerah dan wakil kepala daerah;

e. meneliti persyaratan partai politik ataugabungan partai politik yangmengusulkan calon;

f. fmeneliti persyaratan calon kepaladaerah dan wakil kepala daerah yangdiusulkan;

g. menetapkan pasangan calon yangtelah memenuhi persyaratan;

h. menerima pendaftaran danmengumumkan tim kampanye;

i. mengumumkan laporan sumbangandana kampanye;

j. menetapkan hasil rekapitulasipenghitungan suara danmengumumkan hasil pemilihan kepaladaerah dan wakil kepala daerah;

k. melakukan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan pemilihan kepala daerahdan wakil kepala daerah;

l. melaksanakan tugas dan wewenanglain yang diatur oleh peraturanperundang-undangan;

m. menetapkan kantor akuntan publikuntuk mengaudit dana kampanye danmengumumkan hasil audit.


Kewajiban KPUDa. memperlakukan pasangan

calon secara adil dan setara;b. menetapkan standarisasi

serta kebutuhan barang danjasa yang berkaitan denganpenyelenggaraan pemilihankepala daerah dan wakilkepala daerah berdasarkanperaturan perundang-undangan;

c. menyampaikan laporankepada DPRD untuk setiaptahap pelaksanaan pemilihandan menyampaikan informasikegiatannya kepadamasyarakat ;

d. memelihara arsip dandokumen pemilihan sertamengelola barang inventarismilik KPUD berdasarkanperaturan perundang-undangan;

e. mempertanggungjawabkanpenggunaan anggarankepada DPRD;

f. melaksanakan semuatahapan pemilihan kepaladaerah dan wakil kepaladaerah secara tepat waktu.


Tugas Panitia Pengawas

1.• mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan

kepaladaerah dan wakil kepala daerah;

2.• menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-

undanganpemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

3.• menyelesaikan sengketa yang timbul dalam

penyelenggaraanpemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

4.• meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan

kepada instansi yang berwenang; dan

5.• mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada

semua tingkatan.


Tugas DPRDMemberitahukan kepada kepala daerah mengenai akanberakhirnya masa jabatan;

Mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepaladaerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkanpengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerahterpilih;

Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaanpemilihan;

Membentuk panitia pengawas; dan

Menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkanpenyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calonkepala daerah dan wakil kepala daerah.


Penetapan Pemilih

Terdaftar sebagaipemilih

Syarat untuk butir 1adalah : (a) tidak

sedang terganggujiwanya, (b) tidak

sedang dicabut hakpilihnya

WNI yang telahterdaftar, tetapi

tidak lagimemenuhi syarat,

tidak dapatmenggunakan hak

pilihnya.

Pemilih yang telahterdaftar diberi

tanda buktipendaftaran untukditukarkan dengankartu pemilih untuksetiap pemungutan

suara.

Seorang pemilihhanya didaftar 1kali dalam daftar

pemilih.

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:a. pertemuan terbatas;b. tatap muka dan dialog;c. penyebaran melalui media cetak dan

media elektronik;d. penyiaran melalui radio dan/atau

televisi;e. penyebaran bahan kampanye kepada

umum;

f. pemasangan alat peraga di tempatumum;

g. rapat umum;h. debat publik/debat terbuka

antarcalon; dan/ataui. kegiatan lain yang tidak melanggar

peraturan perundang-undangan.

Kampanye


Larangan dalam Kampanyea. mempersoalkan dasar negara

Pancasila dan PembukaanUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama,suku, ras, golongan, calon kepaladaerah/wakil kepala daerahdan/atau partai politik;

c. menghasut atau mengadu dombapartai politik, perseorangan,dan/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan,ancaman kekerasan ataumenganjurkan penggunaankekerasan kepada perseorangan,kelompok masyarakat dan/ataupartai politik;

e. mengganggu keamanan,ketenteraman, dan ketertibanumum;

f. mengancam dan menganjurkanpenggunaan kekerasan untukmengambil alih kekuasaan daripemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkanalat peraga kampanye pasangancalon lain;

h. menggunakan fasilitas dananggaran pemerintah danpemerintah daerah;menggunakan tempat ibadah dantempat pendidikan; dan

i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan denganberjalan kaki dan/atau dengankendaraan di jalan raya.


Larangan Pelibatan Pejabat dalam Kampanye

•Hakimpadasemuaperadilan1. Pejabatn

BUMN/D2.Pejabat

strukturaldan

fungsionaldlm jabatan

negeri

3. KepalaDesa4.

Pejabat Negara yang Menjadi Calon Harus MemenuhiKetentuan:

Tidak menggunakanfasilitas yang terikatdengan jabatannya

Mundur darijabatannya

Incumbent yang majukembali tidak perlu

mundur


Perolehan Dana KampanyePasangan Calon

Parpol atau gabungan Parpol yangmengusulkan

Sumbangan pihak-pihak lain yangtidak mengikat, baik dari

perorangan, maupun badan hukumswasta.

Besarnya sumbangan Rp 50 jutauntuk perorangan dan Rp 350 juta

dari badan hukum swasta

Pasangan calon dapat menerimadan/atau menyetujui pembiayaanbukan dalam bentuk uang secara

langsung untuk kegiatan kampanye

1.• Negara asing,

lembaga swastaasing, LSMasing, WNA

2. • Penyumbangyang tidak jelas

3. • Pemerintah,BUMN/D

Larangan Bantuanyang Bersumber dari :


Pemungutan SuaraPemungutan suara pemilihan pasangan calonkepala daerah dan wakil kepala daerahdiselenggarakan paling lambat satu bulansebelum masa jabatan kepala daerah berakhir

Pemungutan suara dilakukan denganmemberikan suara melalui surat suara yangberisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pemungutan suara dilakukan pada hari liburatau hari yang diliburkan.


Penetapan Calon Terpilih• Meraih suara terbanyak

dari sejumlah pasangancalon yang mengikutiPilkada.

1.

• Pilkada dengandemikian hanyaberlangsung satuputaran.

2.


Pengesahan Pengangkatan• Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden

selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

• Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atauwalikota dan wakil walikotaterpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeriatas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh)hari.

• Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan olehDPRD provinsi, selambat-lambatnyadalam waktu 3 (tiga) hari, kepadaPresiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acarapenetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan

• Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikotadiusulkan oleh DPRDkabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melaluiGubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUkabupaten/kota untukmendapatkan pengesahan pengangkatan.


Pelantikan

Gubernurdan wakilgubernur

dilantik olehMendagriatas namapresiden

Bupati danwakil bupati

atau walikotadan wakilwalikota

dilantik olehgubernur

atas namapresiden

Pelantikankepaladaerah

dilakukandalam Rapat

PeripurnaTerbuka

Tata carapelantikan

danpengaturanselanjutnyadiatur dalam

PeraturanPemerintah


Terimakasih


pemilihan kepala daerah dan wakil kepala · pdf filemenyerahkan daftar riwayat hidup lengkap...

Documents