PEMETAAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No

PERATURAN

SUBTANSI PERATURAN (PASAL, AYAT)

TINDAK LANJUT

RENCANA AKSI

PERANGKAT DAERAH

PENGAMPU

1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6 Ayat 2 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. ketenaganukliran; f. perindustrian; g. perdagangan; h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; i. transportasi; j. kesehatan, obat, dan makanan; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pariwisata; m. keagamaan; n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem

dan transaksi elektronik; o. pertahanan dan keamanan; dan p. ketenagakerjaan.

1. Penetapan Sektor Perizinan Berusaha (meliputi Izin dan Non Izin) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Perizinan Berusaha kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur ttg Penyelenggaraan PTSP di Provinsi Jawa Tengah.

2. Penetapan kriteria tingkat resiko masing-masing Perizinan Berusaha dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah ttg Penyelenggaraan PTSP di Provinsi Jawa Tengah.

1. Merubah Pergub No 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan PTSP di Provinsi Jawa Tengah dimana poin-poin yang dirubah antara lain : a. Konsideran Menimbang

poin a,b. b. Konsideran Mengingat

poin 4, 5, 7, 10. c. Pasal 1 poin 11, 12. d. Pasal 3 menambahkan

ruang lingkup penyelenggaran PTSP yaitu penyuluhan kepada masyarakat dan pendampingan hukum

e. Pasal 7 poin 1,2,3. f. Pasal 9 poin 5 g. Pasal 10 poin 3 h. Pasal 12 poin 1, 2 i. Pasal 20 poin 1

2. Menyesuaikan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana yang terkait langsung dengan Perizinan Berusaha yakni :

1. Biro Hukum 2. DPMPTSP 3. OPD Teknis

Terkait Sektor Perizinan Berusaha

4. Biro Perekonomian

5. Stakeholder terkait

Pasal 6 Ayat 12 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati lwali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing.

1. Penetapan mekanisme pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Perizinan Berusaha Kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi dan dituangkan dalam

1. DPMPTSP 2. Biro Hukum 3. SKPD Teknis

sesuai sektor perizinan berusaha

Peraturan Gubernur Jawa Tengah ttg Penyelenggaraan PTSP.

2. Dalam mekanisme pembinaan dan pengawasan Penetapan OPD yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan pembinaan pengawasan

3. Penetapan tata cara atau prosedur pembinaan pengawasan sebagai acuan dalam penyusunan SOP Pembinaan Pengawasan Perizinan Berusaha di Jawa Tengah.

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan K-UKM

e. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 15 Ayat 5 Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

1. Penyusunan Peraturan Gubernur mengenai pengaturan penerbitan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk beserta mekanisme verifikasi pemenuhan standar masing-masing jenis Perizinan Berusaha yang penyusunannya diampu oleh OPD teknis sesuai dengan sektor perijianannya;

2. Pengaturan tata cara penerbitan sertifikat standar Usaha dan Sertifikat Standar produk sebagai dasar penyusunan SOP Penerbitan Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk di Jawa Tengah diampu oleh OPD teknis sesuai dengan sektor perijianannya.

Pasal 16 Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pengaturan tatacara verifikasi pemenuhan standar sebagai dasar penyusunan SOP dalam melakukan Verifikasi Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha di Jawa Tengah diampu oleh OPD teknis sesuai dengan sektor perijianannya.

Pasal 21 Ayat 2 Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah' Ayat 4 Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 4 Ayat (1) Pelimpahan wewenang Pemprov ke Kepala DPMPTSP Prov Ayat (2) Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Pemprov sesuai UU, Pelimpahan Kewenangan Pem Pusat ke Pemprov berdasar asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

1. Inventarisasi jenis Perizinan Berusaha (Izin dan Non Izin) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi

2. Penetapan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang penyelenggaraan PTSP yang mengatur pelimpahan kewenangan penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.

3. DPMPTSP menyusun SOP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

1. DPMPTSP 2. Biro Hukum

Pasal 6 Ayat (6) Sektor yang diselenggarakan di Daerah: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. ketenaganukliran; f. perindustrian; g. perdagangan; h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; i. transportasi; j. kesehatan, obat, dan makanan; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pariwisata; m. keagamaan; n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem

dan transaksi elektronik; o. pertahanan dan keamanan; dan p. ketenagakerjaan. Pasal 6 ayat (7) huruf e, huruf m, dan huruf o dari Ayat (6) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah

Penyiapan Sistem Perizinan Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan Sistem Perizinan Sektor Ketenanukliran, Keagamaan, Pertahanan dan Keamanan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai NSPK yang berlaku

1. DPMPTSP 2. KOMINFO

Pasal 7 Perizinan Berusaha Provinsi diselenggaran oleh DPMPTSP Prov Perizinan Berusaha Kab/kota diselenggaran oleh DPMPTSP Kab/kota

Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaranaan PTSP oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

1. DPMPTSP 2. BIRO HUKUM 3. BIRO

ORGANISASI

Pasal 8 Integrasi Vertikal PTSP dengan instansi daerah, Pembinaan oleh Menteri

Pengaturan dan penjabaran mengenai integrasi vertikal PTSP Provinsi Jawa Tengah dengan PD teknis Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Gubernur ttg Penyelenggaraan PTSP di Provinsi Jawa Tengah

1. DPMPTSP 2. BIRO HUKUM 3. OPD TEKNIS

Pasal 9 Ayat (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. Pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum. Pasal 10 Pelaksanaan Pelayanan Pasal 9 ayat (2) huruf a berdasar Peraturan perUU Berusaha Berbasi Resiko, menggunakan OSS, Layanan Khusus bagi berkebutuhan khusus, ssuai NSPK Pem Pusat. Pasal 11 OSS dilakukan mandiri oleh Pelaku Usaha, untuk yang belum bisa mandiri ada pelayanan berbantuan dan/atau bergerak yang dilakukan secara interaktif menggunakan sarana. Pasal 12 Layanan berbantuan bisa diupayakan apabila sistem OSS belum tersedia dan terjadi gangguan teknis secara langsung kepada petugas DPMPTSP Pasal 13 daerah terpencil bisa melalui kecamatan, kelurahan/desa atau melalui pelayanan bergerak Pasal 14Pelayanan perizinan berusaha tidak dipungut biaya kecuali Berusaha tertentu yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Pengaturan dan penjabaran mekanismenya dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan PTSP di Provinsi Jawa Tengah

2. DPMPTSP menyusun SOP mengenai Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang meliputi : a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaanpengaduanmasyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum.

3. Penyusunan SOP Pelaksanaan Pelayanan dengan memperhatikan Pasal 10 s/d Pasal 14

4. Penyusunan SOP Pengeloaan Pengaduan Masyarakat dengan memperhatikan Pasal 15 dan Pasal 16

5. Penyusunan SOP pengelolaan informasi dengan memperhatikan Pasal 17 dan Pasal 18

6. Penyusunan SOP Penyuluhan kepada Masyarakat dengan memperhatikan Pasal 19

7. Penyusunan SOP Pelayanan Konsultasi dengan memperhatikan Pasal 20

8. Penyusunan SOP Pendampingan Hukum dengan memperhatikan Pasal 21

1. DPMPTSP 2. BIRO HUKUM 3. OPD Teknis 4. Stakeholder

terkait (Pelaku Usaha, Asosiasi Usaha/ Akademisi)

Pasal 15 Pasal 9 ayat (2) huruf b mengenai pengaduan dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya dan sesuai peraturan perundang-undangan dan terintegrasi dengan K/L dan perangkat daerah melalui OSS Pasal 16 Mengenai pengaduan DPMPTSP wajib menyediakansarana dan terjangkau serta mudah diakses. Pasal 17 Pasal 9 ayat (2) huruf c, pengelolaan informasi terbuka dan mudah diakses masyarakat terkait layanan perizinan berusaha. Pasal 18 Informasi dilakukan melalui OSS, min terdapat Profil lembaga daerah, Standar pelayanan perizinan, Penilian kinerja PTSP. Informasi melalui media elektronik dan cetak. Pasal 19 Pasal 9 ayat (2) huruf d mengenai penyuluhan kepada masyarakat berisi hak dan kewajiban pemda, manfaat perizinan, syarat dan mekanisme, waktu dan tempat, serta resiko kegiatan berusaha. Media penyuluhan bisa media elektronik, cetak maupun pertemuan. DPMPTSP sebagai pelaksana berkoordinasi dengan OPD teknis

Pasal 20 Pasal 9 ayat (2) huruf e mengenai konsultasi dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan OPD Teknis dan menyediakan ruang atau dengan daring dan min menerima konsultasi teknis jenis layanan perizian, aspek hukum dan taknis. Pasal 21 Pasal 9 ayat (2) huruf f mengenai pendampingan hukum melibatkan DPMPTSP dan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum

Pasal 22 (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. kantor depan; b. kantor belakang; c. ruang pendukung; dan d. alat/fasilitas pendukung.

(3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit: a. koneksi internet b. pusat data dan seruer aplikasi; c. telepon pintar; dan d. sistem keamanan teknologi informasi dan

komunikasi. (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan sebagaimana Pasal 22 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat 4) oleh DPMPTSP sebagai bagian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan PTSP di Jawa Tengah

1. DPMPTSP 2. BIRO HUKUM 3. DINKOMINFO

Pasal 23 Pelaksana tugas (ASN) disediakan sesuai proporsi. Pasal 24 Kompetensi Pelaksana Tugas harus sesuai dengan standar dan disediakan pengembangan kompetensi oleh pemerintah. Pasal 25 Peningkatan kinerja pelayanan dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pelaksana Tugas.

Penetapan ketentuan mengenai SDM pendukung pelayanan perizinan sesuai dengan standar beserta mekanisme pengembangan kompetensi dan pemberian reward dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan perizinan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang penyelenggaraan PTSP Jawa Tengah

1. Pusdiklat BKPM 2. DPMPTSP 3. BKD 4. BPKAD 5. BIRO HUKUM 6. BPSDM

Pasal 26 Hubungan kerja: a. DPMPTSP - lembaga OSS b. DPMPTSP Prov - perangkat daerah prov c. DPMPTSP Kota/kab - perangkat daerah Kota/kab d. DPMPTSP Prov - DPMPTSP Kota/kab Pasal 27 Pasal 26 huruf a meliputi: a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha; c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

1. Hubungan kerja antara DPMPTSP dengan Lembaga OSS, DPMPTSP Provinsi dengan perangkat daerah provinsi dan DPMPTSP Provinsi dengan DPMPTSP Kab/Kota sebagamana Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dan dijabarkan dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan PTSP Jawa Tengah

2. Pengawasan Perizinan Berusaha diatur dan dijabarkan dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai penyelenggaraan PTSP

1. DPMPTSP 2. OPD Teknis 3. BIRO HUKUM

Pasal 28 Pasal 26 huruf b dan c meliputi: a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. verifikasi Perizinan Berusaha; c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha; d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perrzinan Berusaha; dan e. sinergi program dan kegiatanPerizinan Berusaha. Pasal 29 Pasal 28 dalam rangka dukungan di kecamatan dan kelurahan/desa Pasal 30 Pasal 26 huruf d meliputi: a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan b. pengawasan Perizinan Berusaha.

Pasal 31 Penyusunan perda dan perkada di Daerah dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementrian dan melibatkan instansi vertikal serta ahli agar tidak bertentangan dengan per UU yang lebih tinggi

Koordinasi/pembahasan dengan melibatkan Kementerian Teknis, instansi vertikal, akademisi dan asosiasi pelaku usaha dalam penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur

1. DPMPTSP 2. BIRO HUKUM 3. BIRO

PEREKONOMIAN 4. INSTANSI

VERTIKAL 5. STAKEHOLDER

(Pelaku Usaha, Akademisi)

Pasal 32 Pemda menetapkan kebijakan tata ruang untuk mendukung Perizinan berusaha di Daerah wilayah Provinsi, kab/kota dan rencana detail tata ruang sesuai UU

Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur kebijakan tata ruang sesuai UU

1. BAPEDA 2. BIRO HUKUM 3. DINAS

PUSDATARU

Pasal 33 Pelaporan Perizinan Berusaha sbb:Bupati/wali lapor ke Gubernur, Gubernur lapor ke Menteri setidaknya mengenai: a. jumlah perizinan yang diterbitkan; b. rencana dan realisasi investasi; dan c. kendala dan solusi.Dilaporkan berkala setiap

3 bulan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan DPMPTSP

Penetapan dalam Permendagri tentang Penyelenggaraan PTSP di Daerah

1. KEMENDAGRI 2. BIRO

ORGANISASI

Pasal 34 Pembinaan dan pengawasan dilakukan sbb: 1. Provinsi dilakukan oleh Menteri 2. Kab/kota dilakukan oleh Gubernur

Pasal 35 Pendanaan: (1) APBN, untuk Pemerintah Pusat (2) APBD Prov untuk Pem Prov (3) APBD Kab/kota untuk Pemkab/Kota atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 36 DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan perizinan seperti dimaksud Pasal 10 ayat (1) kewenangan penerbitan perizinan diambil alih Lembaga OSS

Pasal 37 sanksi administratif berbentuk teguran dan pengambil alihan wewenan perizinan untuk pelaksana pelayanan perizinan yang tidak menggunakan OSS oleh lembaga di atasnya dengan berkoordinasi dengan menteri sesuai UU.

Pasal 38 penyesuaian DPMPTSP sesuai dengan ketentuan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif ssuai UU

Peninjauan kembali mengenai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa No 72 Tahun 2016 Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

1. DPMPTSP 2. BIRO

ORGANISASI 3. BIRO HUKUM

Pasal 39 Perda dan Perkada wajib muenyesuaikan PP ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif ssuai UU kecuali ditentukan lain sesuai UU

Peninjauan kembali Peraturan Daerah yang terkait dengan Penanaman Modal di Jawa Tengah

1. DPMPTSP 2. BIRO HUKUM 3. OPD TEKNIS

No Peraturan Substansi Pengaturan Tindak Lanjut Rencana Aksi Pengampu Pasal/Ayat Isi

3. PP 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk mendukung Kemudahan Berusaha

Pasal 2 Perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dalam PP ini meliputi 1. bidang Pajak

Penghasilan, 2. bidang Pajak

Pertambahan Nilai, dan 3. Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan

Hal yang diatur pada PP ini tidak berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah khususnya DPMPTSP. Peraturan ini berlaku untuk seluruh aktivitas ekonomi, tidak hanya penanaman modal

Usulan kepada OPD yang menangani terkait dengan perpajakan dan retribusi daerah :

Peraturan terkait dengan perpajakan di Pemerintah Daerah disesuaikan dengan sebagaimana yang diatur dalam PP 9/2021 dan PP 10/2021;

Sosialisasi kepada para Pelaku Usaha terkait kemudahan berusaha tentang perlakuan perpajakan dan retribusi daerah.

1. Biro Perekonomian 2. DPMPTSP 3. Dinas Perindag 4. Badan Pengelola

Pendapatan Daerah

4. PP 10/2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Penyesuaian Tarif Pajak Dan Retribusi Pasal 3 ayat (5)

Kebijakan/ pengaturan pajak/retribusi yang berlaku (baik perda maupun raperda) di Prov Jawa Tengah dilakukan update/revisi disesuaikan ketentuan dalam PP 10 Th 2021

1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah

2. DPMPTSP

Evaluasi Rancangan Perda mengenai Pajak dan Retribusi Pasal 8 -9

Raperda dan Perda tentang Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dievaluasi

Usulan kepada OPD Provinsi dan Kab./Kota yang menangani terkait dengan perpajakan dan retribusi daerah:

Membentuk Tim Evaluasi Raperda dan Perda tentang pajak dan retribusi

Melakukan evaluasi Raperda dan Perda tentang pajak dan retribusi

Menyusun draft Raperda tentang pajak dan retribusi

Evaluasi Perda Provinsi Mengenai Pajak dan Retribusi Pasal 10-12 Evaluasi Perda Mengenai Pajak dan Retribusi Pasal 16-17

1. Dalam memproses Raperda dan Perda tentang pajak dan retribusi disampaikan Gubernur kepada Mendagri.

2. Mekanisme penyusunan raperda dan Perda pajak dan retibusi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 10/2021 Pasal 10-12

Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota Mengenai Pajak dan Retribusi Pasal 13-15 Evaluasi Perda Mengenai Pajak dan Retribusi Pasal 16-17

1. Evaluasi terhadap Raperda dan Perda kab kota dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku PP 10/2021

2. Tindaklanjut pembentukan tim dalam rangka evaluasi raperda dan Perda kab/kota ttg pajak dan retribusi.

5. PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Pasal 8 ayat 2

Perjanjian Pemanfaatan Tanah 1. Ketentuan dalam Perjanjian

pemanfaatan tanah di Provinsi Jawa Tengah diupdate dan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) PP 18 Tahun 2021;

2. Peraturan daerah yang mengatur pemanfaatan tanah disesuaikan dengan PP 18 tahun 2021.

Usulan kepada OPD yang menangani terkait dengan pengelolaan Hak Atas Tanah :

Membentuk Tim Evaluasi Perda terkait dengan pengelolaan Hak Atas Tanah

Melakukan evaluasi terhadap Pemegang HGU, HGB, dan Hak Pakai

Menyusun draft Raperda terkait dengan pengelolaan Hak Atas Tanah

1. Disperakim 2. DPMPTSP

Pasal 9 Penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan

Pasal 27 dan Pasal 28 Kewajiban dan larangan pemegang HGU

1. Dilakukan evaluasi terhadap pemegang hak guna usaha yang belum melaksanakan kegiatan usahanya lebih dari 2 tahun.

2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang hak guna usaha dalam mengusahakan / memanfaatkan tanah.

Pasal 42 dan Pasal 43 Kewajiban dan larangan pemegang HGB

Dilakukan evaluasi, pengawasan

dan pengendalian terhadap

pemegang hak guna bangunan

sehingga pelaksanaan

kegiatannya sesuai dengan

ketentuan perauturan

perundang- undangan

Pasal 57 dan Pasal 58 Kewajiban dan larangan pemegang Hak pakai

Dilakukan evaluasi, pengawasan

dan pengendalian terhadap

pemegang Hak Pakai (khususnya

Hak pakai diatas tanah hak

pengelolaan)

6. PP 20/2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Pasal 9 ayat 1 Inventarisasi kawasan terindikasi telantar dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya.

1. Pembentukan tim Inventarisasi dan penertiban kawasan terindikasi telantar dipimpin oleh Pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2. Objek penertiban Kawasan Terlantar terdiri dari :

- Kawasan pertambangan; - Kawasan perkebunan; - Kawasan industri; - Kawasan pariwisata; - Kawasan perumahan dan

permukiman skala besar/ terpadu; atau kawasan lain yang pengusahaan,

Usulan kepada OPD yang menangani terkait dengan Kawasan dan Tanah Terlantar : 1. Pembentukan tim Inventarisasi

dan penertiban kawasan yang terindikasi terlantar

2. Pembentukan tim Inventarisasi dan penertiban tanah yang terindikasi terlantar

3. Melakukan inventarisasi kawasan dan/ atau tanah yang terindikasi terlantar

4. Penertiban Kawasan dan / atau tanah terlantar dilakukan melalui tahapan : a) Evaluasi Kawasan dan / atau

tanah terlantar

1. Disperakim 2. DPMPTSP

penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/ Konsesi / Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

b) Peringatan Kawasan dan / atau tanah terlantar

c) Penetapan Kawasan dan / atau tanah terlantar

Pasal 14 Penertiban Kawasan Terlantar dilakukan melalui tahapan : 1. Evaluasi Kawasan

Terlantar 2. Peringatan Kawasan

Terlantar 3. Penetapan Kawasan

Terlantar

DPMPTSP Prov. Jateng melakukan sosialisasi kebijakan pemanfaatan Kawasan Terlantar berdasarkan Izin/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang

Pasal 11 Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar

Pembentukan tim Inventarisasi

tanah terindikasi terlantar oleh

Kantor pertanahan

Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20.

Penertiban Kawasan Terlantar

Penyusunan mekanisme prosedur

(SOP) tentang Penertiban

Kawasan Telantar melalui

tahapan Evaluasi Kawasan

Telantar; Peringatan Kawasan

Telantar; dan Penetapan

Kawasan Telantar.

Pasal 22 1. Data tanah terindikasi telantar ditindaklanjuti dengan penertiban Tanah Telantar.

Penertiban Tanah Telantar dilakukan melalui tahapan: 1. evaluasi Tanah Telantar; 2. peringatan Tanah Telantar;

dan 3. penetapan Tanah Telantar.

2. Penertiban Tanah Telantar dilakukan melalui tahapan: a) evaluasi Tanah

Telantar; b) peringatan Tanah

Telantar; dan c) penetapan Tanah

Telantar.

7. PP 48/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PP 31/2013 tentang Peraturan Pelaksana UU 6/2011 tentang Keimigrasian

Pasal 90 ayat (2) Dalam hal Orang Asing dalam rangka pra investasi tidak memiliki Penjamin, surat penjaminan dari Penjamin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat digantikan dengan bukti setor jaminan Keimigrasian

Hal yang diatur pada PP ini tidak berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah khususnya DPMPTSP.

Pengaturan tentang orang asing dalam rangka pra penanaman modal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/BKPM

1. Biro Pemotda dan Kerjasama

2. Biro Hukum 3. DPMPTSP

Pasal 142 ayat 2 huruf d Bagi orang asing dalam rangka penananaman modal sebagaimana dimaksud pasal 141 ayat (2) huruf a meliputi: 1. bukti setor jaminan

keimigrasian 2. Paspor Kebangsaan yang

sah dan masih berlaku; dan

3. surat rekomendasi dari instansi yang membidangi penanaman modal

Hal yang diatur pada PP ini tidak berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah khususnya DPMPTSP. Sedangkan ketentuan pada no. 3 menjadi kewenangan BKPM RI

8. PP 49/2021 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya

Pasal 1 1. Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat .

2. Dana kelola Investasi (Fund) adalah sarana kendaraan investasi yang antara lain dapat berbentuk dana yang dikelola melalui perusahaan patungan, reksadanaatau kontol investasi kolektif.

1. Hal yang diatur pada PP ini tidak berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah khususnya DPMPTSP.

2. Instansi pemangku kepentingan adalah Kementerian BUMN terkait pengelolaan aset BUMN, Kementerian Keuangan terkait peraturan perpajakan, dan OJK terkait pengawasan lembaga keuangan.

Usulan kepada OPD yang menangani BUMD untuk membuat tim kajian yang bertugas : 1. Menggali potensi Perusahaan

BUMD yang sudah maju yang memungkinkan mempunyai peluang untuk LPI berinvestasi.

2. Menggali potensi Perusahaan BUMD yang membutuhkan Modal yanb bisa diambilkan dari Dana Patungan antara Pemerintah Daerah dan LPI.

3. Menganalisa potensi perusahaan yang berada di daerah yang memungkinkan mempunyai peluang untuk LPI berinvestasi.

1. DPMPTSP 2. Biro Perekonomian

Pasal 2

Tujuan PP disusun untuk mengatur PPh, PPN, dan PPnBM atas LPI

Pasal 3 Modal LPI berasal dari penyertaan negara (dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN/PT, saham milik negara pada BUMN/PT)

Aset LPI berasal dari Modal LPI, hasil pengembangan usaha, pemindahtanganan aset negara/BUMN, hibah, dan sumber lain yang sah

Pasal 4

Wewenang LPI : melakukan penempatan dana dalam

instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, kerjasama dengan pihak ketiga, menentukan calon mitra investasi, memberi dan menerima pinjaman, serta menatausahakan aset

Pasal 5 Bentuk investasi : mendirikan fund sendiri dan/atau berpartisipasi ke dalam fund yang didirikan oleh pihak ketiga

Pasal 6 LPI merupakan subjek pajak Badan dalam negeri. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Entitas yang dimiliki LPI,merupakan: 1. subjek pajak dalam

negeri; atau 2. subjek pajak luar negeri.

Pasal 7 Objek pajak : Penghasilan yang diterima subjek pajak atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 8 Atas kerja sama LPI dengan pihak ketiga, yang tidak memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak Badan dalam negeri, perlakuan perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9 Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI. Termasuk beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan merupakan pembentukan dana cadangan Wajib. Pembentukan dana cadangan wajib yang dapat dibenarrkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana meliputi: 1. Cadangan wajib LPI

mencapai 50% (lima puluh persen) dari modal LPI

2. Pembagian dividen atau bagian laba kepada

pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh LPI berupa bunga dari pinjaman kepada entitas yang dimiliki LPI atau perusahaan merupakan objek Pajak Penghasilan.

2. Penghasilan bunga yang berasal dari obligasi dapat dikenakan Pajak dan dapat dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berdasarkan ketentetuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi

Pasal 11 Perolehan harta berupa tanah atau bangunan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal bagi LPI atau Entitas yang Dimilikinya, dikenakan bea perolehan hak atas tanah bangunan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pasal 12 Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerja sama dengan LPI berupa : 1. Dividen yang berasal dari

pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal

2. Dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Pasal 13 PP ditetapkan tanggal 2 Februari 2021

9. Perpres 10/21 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Ketentuan dalam Proses Perizinan Pasal 1-13

1. Dalam hal memproses perizinan baik PMA dan PMDN di Provinsi maupun Kab/Kota wajib memperhatikan ketentuan dalam Perpres 10 th 2021

2. Sosialisasi bidang usaha terbuka sesuai Perpres 10 Tahun 2021 kepada Pelaku Usaha

3. Mempromosikan potensi dan peluang investasi pada bidang usaha serta

1. Sosialisasi bidang usaha terbuka sesuai Perpres 10 Tahun 2021 kepada Pelaku Usaha

2. Mempromosikan potensi dan peluang investasi pada bidang usaha serta fasilitas/insentif yang terbuka sesuai Perpres 10 Tahun 2021

3. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penanaman modal

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

fasilitas/insentif yang terbuka sesuai Perpres 10 Tahun 2021

4. Dilakukan pengawasan dalam pelaksanannya oleh Instansi Sektoral