pemerintahkabupatenrembang sekretariatdaerah · 2020. 6. 25. · dokumen dan formulir isian...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANGSEKRETARIAT DAERAH
Jalan P. Diponegoro No. 90 (0295) 691472, 691364, 691261Fax (0295) 691619
Home page :http://www.rembangkab.go.id e-mail : [email protected] e m b a n g K o d e P o s 5 9 2 1 2
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN REMBANG
NOMOR 555/0096/2020TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2020DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik perlu menetapkanklasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukanperlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DaerahSelaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi Kabupaten Rembang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubahdengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentangKearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasidan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan diLingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun2016 tentang Pembentukan Dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang nomor 58 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Rembang sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Bupati Rembang nomor 61Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiRembang nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaDinas Komunikasi dan Informatika KabupatenRembang;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Pemerintah KabupatenRembang;
15. Keputusan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Pemerintah KabupatenRembang;
16. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1046/2020tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi di LingkunganPemerintah Kabupaten Rembang.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalamdiktum kesatu didasarkan atas pertimbangan peraturanperundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentinganumum serta bersifat ketat dan terbatas.
Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris DaerahKabupaten Rembang Nomor :Tahun 2020 Tentang PenetapanKlasifikasi Informasi YangDikecualikan Tahun 2020 diLingkungan Pemerintah KabupatenRembang
DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 61. Data PNS PERKA BKN No. 14 Th
2001 Tentang PedomanPengembangan DatabasePegawai Negeri Sipil
UU No 9 tahun 1974jo.UU No 43 tahun 1989tentang pokokpokokkepegawaian
UU no 14 Th 2008 tentangKIP, Pasal 17 hufuf h,I, &j
Menggangguprivasi seseorang
Mengamankan danmemberikanperlindungan atasprivasi seseorang
Setiap tahun
2. Dokumen Laporan /SPJKeuangan
UU No 43 Th 2009 tentangkearsipan, pasal 44 ayat (1)dan (2)
UU No 14 Th 2008 tentangKIP ,Pasal 17 huruf i, dan j
Menghambatkebijakan karenaadanyapengungkapanyang mendahluisebelum di audit
Mendorongkeberhasilanpelaksanaanpembangunan
Sampai dengan telahdiverifikasi olehpemeriksa/ pengawas/auditor
3. Surat yang sifatnya menurutperlu rahasia
UU No. 43 th 2009 tentangkearsipan pasal 66 ayat 3huruf 3;
pasal 17 UU NG 14 th 2008
Mengganggukebijakan pemerintah / pimpinan
Menjaga rahasiamemorendum atausurat-surat antarBadan Publik atau
1.UU No 43 tahun 20092.Perki pasal 17 huruf idan j
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
huruf i dan j intra Badan Publik,yang menurut sifatnyadirahasiakan
4. Memorandum / surat-suratantar dan inter badan publik
UU No. 43 th 2009 tentangkearsipan pasal 66 ayat 3huruf 3;
pasal 17 UU NG 14 th 2008huruf i dan j
Menghambatkebijakan pemerintah daerah
Memperlancar prosesdan kebijakanpemerintah
Setelah dilaksanakan
5. Disposisi surat pimpinan UU No. 43 th 2009 tentangkearsipan pasal 66 ayat 3huruf 3;
pasal 17 UU NG 14 th 2008huruf i dan j
Dapatmenggangguprosespenyesuaiankebijakan
Mengamankan prosespenyusunan kebijakan
Selama belum adatindak lanjut dari SKPDpengelola surat
6. Dokumen pengadaan barang /jasa pemerintah
Perpres RI No. 54 th 2010tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf i dan j
Bertentangandenganprinsipprinsippengadaan danetika pengadaan
Melaksanakanpengadaan barang /jasa sesuai denganprinsip-prinsippengadaan dan etikapengadaan
Sampai prosesnyaselesai diketahui siapapemenangnya
7. Rincian harga perkiraan sendiri(HPS)
UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf b, i danj
Perpres RI No. 54 th 2010tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
Dapatmenghambatprosespenyusunankebijakan dibidang pengadaanbarang/jasa
Melaksanakanpengadaan barang /jasa sesuai denganprinsip-prinsippengadaan dan etikapengadaan
Sampai diketahui siapapemenangnya
8. Dokumen penawaran kontrak UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf b, i danj
Perpres RI No. 54 th 2010tentang pengadaan barang
Dapatmenghambatprosespenyusunankebijakan
Dapat menjaminobyektifitas penilaian /evaluasi penawaran
Sampai prosespenawaran kontrakselesai
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
/jasa pemerintah
9. Susunan kepanitiaanpengadaan barang-barang /jasa melalui LPSE
UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf b, i danj
Perpres RI No. 54 th 2010tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah
Dapat terjadiharga lelang tidaksesuai yangdiharapkan
Menghindari konflikkepentingan, menjagapersaingan lelang yangsehat, melindungikerahasiaan dokumen
Selama prosespengadaan barang/jasa
10. Dokumen laporan / suratbertanggungjawaban keuangan/ SPJ berikut lampirannya
UU No. 43 th 2009 tentangkearsipan, pasal 44 ayat (1)dan (2)
UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf i dan j
Menghambatkebijakan karenaadanyapengungkapanyang mendahluisebelum di audit
Mendorongkeberhasilanpelaksanaanpembangunan
Sampai dengan telahdiferivikasi olehaparaturpemeriksa/pengawasan/auditor
11. Kode akses sistem elektronik UU No. 11 / 2008 tentangITE pasal 1 angka 6
Penyalahgunaanoleh pihak lain
Menjagapenyalahgunaan olehpihak lain yang tidakberkepentingan
Tidak Terbatas
12. Laporan hasil pemeriksaan(LHP), termasuk LHPpemeriksaan kasus, LHP reviewlaporan keuangan, LHPregular, hasil monitoring danhasil evaluasi.
UU No. 14 tahun 2008tentang KIP, pasal 17 hurufi dan j
Berpotensidisalahgunakanoleh orang yangtidak berkepentingan
Menjagapenyalahgunaan daripihak yang tidakberkepentingan
Atas izin pihak yangmelakukan pemeriksaankasus atau atasperintah dari penegakanhukum
13. Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI)
Undang-undang Nomor 10tahun 1995 tentangKepabeanaan
Undang-undang Nomor 12tahun 1997 tentang HakCipta
Undang-undang Nomor 14
Informasi publikyang apabiladibuka dandiberikan kepadapemohoninformasi publikdapat
Menjaga keamanandan perlindungan hakatas kekayaanintelektual danperlindungan ataspersaingan tidak sehat
Selama peraturanperundangannyaberlaku
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
tahun 1997 tentang Merek Undang-undang Nomor 13
tahun 1997 tentang HakPaten
mengganggukepentinganperlindungan hakatas kekayaanintelektual danperlindungan daripersaingan usahatidak sehat
14. Daftar penilaian DP3 dan SKP PP No. 46 Tahun 2011 tentangPenilaian Prestasi Kerja PNS
Mengungkapkanhasil kinerjapegawai
Melindungi hasilkinerja pegawai
Atas ijin ybs
15. Keputusan izin/keterangantentang perceraian PNS
PP No. 45 Tahun 1990 tentangijin perkawinan danperceraian bagi PNS
Data kasuspribadi pegawaidapatdisalahgunakan
Melindungi data pribadipegawai
Sampai keluarkeputusan izin
16. Keputusan penjatuhan hukumdisiplin PNS
PP No. 53 Tahun 2010 tentangDisiplin PNS
Data kasuspribadi pegawaidapatdisalahgunakan
Melindungi data pribadipegawai
Sampai tutunnyapenjatuhan hukumdisiplin
17. Dokumen pengelolaankepegawaian
PERKA. BKN No. 18 Tahun2011 tentang Pedomanpengelolaan tata naskahkepegawaian PNS
Data kepegawaiandapatdisalahgunakan
Melindungi datakepegawaian
Selama masih berlakudan diperlukan
18. Dokumen dan Formulir IsianPegawai (FIP)
UU No. 14 Tahun 2008tentang KIP
Akanmengungkaprahasia pribadiPNS yang bersifatrahasia
Melindungi data pribadipegawai yang bersifatrahasia
Selama ybs berstatussebagai PNS
19. Soal- soal ujian kedinasan -UU No. 23 th 2009 tenyangkersipan pasal 66 ayat (3).-UU No. 14 th 2008 tenatng
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
KIP, pasal 17 huruf i dan j
20. Data hasil check up kesehatanPerorangan PNS / pejabat
UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf h.
Data hasil tes potensi /kompotensi PNS / pejabat.
UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf h
21. Identitas PNS yang didugamelanggar disiplin
UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf a danhuruf h
22. Data rencana penempatan PNS/ CPNS
UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf a danhuruf l
23. Notulen hasil sidang Baperjakat UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf h danhuruf l
24. Dokumen pertimbangan /rekomendasi Baperjakat
- UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf h dan hurufl-PP No. 100 th 2000 tentangpengangkatan PNS dalamjabatan setrukturanl, pasal14.
25. Biodata elektronik dan nonelektronik PNS lengakap.
-UU No. 11 th 2008 tentang ITE-UU No. 14 th 2008 tentangKIP, pasal 17 huruf h, I dan j
26. Arsip data perorangan PNS UU No. 14 th 2008 tentang KIP,pasal 17 huruf h, l, dan j
27. Daftar usulan pengangkatandalam jabatan struktural
-UU No. 14 th 2008 pasal 17huruf i dan j-PP No. 100 th 2000 tentangpengangkatan PNS dalam
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
jabatan struktural
28. Daftar pejabat yang akandilantik
-Pasal 17 UU No.14 th 2008huruf l dan j.-PP No. 100 th 2000 tentangpengangkatan PNS dalamjabatn struktural, bab IIIkeputusan kepala BKN No. 13th 2002 tentang naan PP No.100 th 2002 tentangpengangkatan PNS dalamjabatan struktural,sebagaimana diubah dalam PPNo. 13 th 2000, lampiran 1angka romawi II huruf B No. 5
29. Data Aset dinas Peraturan Bupati RembangNomor 23 Tahun 2018 tentangPedoman Pengelolaan BarangMilik Negara
30. Data DUK PNS UU No. 5 Tahun 2014 tentangASN
Data kepegawaiandapatdisalahgunakan
Melindungi datakepegawaian
Selama masih berlakudan diperlukan
31. Dokumen kependudukan UU No. 25 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan
32. Laporan barang milik daerah,inventarisn aset
Perbup no 50 tahun 2018tentang kebijakan akuntansipemerintahan kab.rembang
33. Ringkasan laporan keuangankantor kecamatan sumber
Perpres RI no.54 th 2010 ttgpengadaan barang/jasapemerintah
34. Database obyek retribusi IMB Perda Kab. Rembang No. 15 Penyalahgunaan Keamanan data bisa Selama masih berlaku
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
dan Makam Tahun 2011 tentang RetribusiPerijinan Tertentu Perda Kab.Rembang No. 12 Tahun 2011tentang Retribusi Jasa Umum
oleh pihak yangtidakbertanggungjawab
terjaga dengan baik dan diperlukan
35. Kode akses elektronik aplikasielektronik
UU no.11 tahun 2008 tentangITE
Penyalahgunaanoleh pihak yangtidakbertanggungjawab
Keamanan data bisaterjaga dengan baiksehingga tidak dapatdibajak oleh hackeryang tidakbertanggungjawab
Selama kode masihdigunakan
36. Rekam Medis UU RI no.29 tahun 2004tentahng praktikkedokteran, pasal 47
Permenkes RI no.269/Menkes/Per/III/2008tentang rekam medis, BABIV pasal 10
Mengungkaprahasia pribadiseseorang;diagnosis, riwayatkesehatan.kondisi danperawatan,pepngobatan fisikdanpsikisTuntutanpasien/ keluargakepada RS
Menjaga rahasiapribadi seseorang(pasien dan keluarga)
Selama berlaku
37. Rencana Bisnis dan Anggaran Informasi publik yang apabiladibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publikdapat mengganggukepentingan perlingdunganhak atas kekayaan intelektualdan perlingdungan daripersaingan usaha tidak sehat
38. Rekaman CCTV Undang-undang No. 14 tahun2008 tentang keterbukaan
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
informasi publik (KIP), BAB 5pasal 17 : informasi yangdikecualikan
39. Visum KUHP 1. Dapatmengungkaprahasiapribadi
2. Menghambatprosespenegakanhukum;penyelidikandanpenyidikan
1. Menjaga rahasiapribadi
2. Membantu prosespenegakan hukum;penyelidikan danpenyidikan
Selama berlaku
40. Data Pribadi yang terdapatdalam KK dan KTP
Undang-undang No. 24 Tahun2013 pasal 1 angka 22Tentang Perubahan UU No. 23Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan
Selama peraturanperundang-undangan belumdirubah/diganti
Kerahasiaan pribadiseseorang akan mudahdiakses oleh umumyang menyebabkanketidaknyamananseseorang
Menjaga agar datapribadi perseorangantertentu dapat disimpan,dirawat dan dijagakebenarannya sertadilindungikerahasiaannya.
41. Akta Tanah Peraturan Kepala BPN No. 1Tahun 2016 tentangketentuan pelaksanaan PP No.37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan PejabatPembuat Akta Tanah
Selama peraturanperundang-undangan belumdirubah/ diganti
Dapat mengungkapkanrahasia arsip tanahyang menyebabkanketidaknyamananseseorang
Menjaga agar datapribadi perseorangantertentu dapat disimpan,dirawat dan dijagakebenarannya sertadilindungikerahasiaannya.
42. RUP (Rencana UmumPengadaan)
RUP (Rencana UmumPengadaan)
43. Dokumen Hasil Rapat DPRD -Rapat Pimpinan DPRD
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
yang bersifat tertutup meliputi : -Rapat Konsultasi-Rapat Badan Musayawarah-Rapat Badan Anggaran-Rapat Badan Kehormatan
44. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setiap Pegawai Negeri Sipilwajib menyimpan rahasiajabatan, gaji, tunjangan danfasilitas
45. Rahasia Jabatan Memegang rahasia jabatanyang menurut sifatnya ataumenurut permintaan harusdirahasiakan
46. Dokumen hasil rapat DPRDyang bersifat tertutup meliputi:-rapat pimpinan DPRD-rapat konsultasi-rapat badan musyawarah-rapat badan anggaran-rapat badan kehormatan
peraturan DPRD No. 1 th2016 tentang perubahankedua atas peraturan DPRDKab. Rembang No. 1 th20014 tentang tata tertibDPRD Kab. Rembang pasal 71ayat (2) & (3), pasal 72 dan 73ayat (1) (2) (3) dan (4)
47. Informasi tentang sekretariatDPRD dan DPRD Kab.Rembang-struktur organisasi sekretariatDPRD (Perbup No. 47 thn 2016)-daftar nama anggota DPRDKab. Rembang periode th 2014-2019-alat kelengkapan DPRD Kab.Rembang periode 2014 – 2019
Kabag. Rapat risalah danperundangan-undangan
48. Ringkasan informasi tentangfg
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
program dan / kegiatan yangsedang dijalankan dalamlingkup sekretariat DPRD:Nama program dan kegiatanpelaksanaan APBD Kab.Rembang pada sekretariatDPRD ta. 2017 (renstra danrenja DPRD Kab. Rembang th2017
49. Ringkasan laporan keuangan:-laporan realisasi kegiatanAPBD th. 2015-LKJIP (laporan kinerja instansipemerintah) th 2015-LKPJ dan LPPD DPRD Kab.Rembang th 2015-daftar aset sekretariat DPRDKab. Rembang (gedung danbangunan, perlatan dan mesin,serta alat tetap)
50. Ringkasan informasi tentangperaturan keputusan DPRD:-daftar rancangan dankeputusan DPRD Kab.Rembang-daftar peraturaan perundang-undangan yang ditetapkan
51. Informasi tentang tata caramemperoleh informasi publik-prosedur tata cara memperolehinformasi publik
52. Dokumen Hasil Rapat DPRD Peraturan DPRD Kabupaten
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
yang bersifat tertutup meliputi : Rembang Nomor 2 Tahun2018 tentang Tata TertibDPRD Kabupaten Rembang
Rapat Pimpinan DPRD
Rapat Konsultasi
Rapat Badan Musyawarah
Rapat Badan Anggaran
Rapat Badan Kehormatan
53. TB, Kusta, dan HIV/AIDS Informasi tentangPenanggulangan danPencegahan Penyakit Menular(TB,Kusta,HIV/AIDS)
54. Informasi Hasil Pemeriksaandiagnosis HIV
Pemeriksaan diagnosis HIVdilakukan berdasarkan prinsipkonfidensialitas, persetujuan,konseling, pencatatan,pelaporan, dan rujukan
55. Rahasia kedokteran yaitu,penemuan dokter dalam rangkapengobatan dan dicatat dalamrekam medis
UU No. 29 th 2004 tentangpraktek kedokteran, pasal48 dan pasal 51 huruf c
UU No. 14 th 2008 pasal17 huruf h dan j
permenkes No. 1419 /menkes / per / X / 2005pasal 18 ayat (1)
56. Data Kekerasan TerhadapPerempuan dan Anak
Penanganan KorbanKekerasan
57. Data PMKS by Name By Adress Data PMKS By Nama ByAdress
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 658. Data BPDT (Pemutakhiran Basis
Data Terpadu) By Nama ByAdress
Data BPDT By Nama ByAdress
59. Data kekerasan terhadapperempuan dan anak.
UU No. 23 tahun 2002 yangdiperbarui dengan UU No.35 tahun 2004 tentangperlingdungan anak
UU No.23 tahun 2004tentang KDRT
60. Data PMKS By Name By address UU No. 11 tahun 2009 tentangkesejahteraan sosial.
61. DatA PBDT (pemutakiran dataBasis data terpadu) by name byaddress
UU No. 11 tahun 2009 tentangkesejahteraan sosial.
62. Dokumen dan informasi perkarayang sedang ditangani olehPPNSLH
UU No. 32 th 2009 tentangperlindungan pengelolaanlingkungan hidup
UU No. 14 th 2008 pasal 17huruf a dan j
63. Informasi data pribadi penegakPerda (PPNS)
-UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf h
64. Rencana operasi penegakkanPerda
-UU No. 14 th 2008 tentangKIP pasal 17 huruf a
65. Berita sandi UU No.14 tahun 2008 tentangKIP pasal 17 huruf C angka 6
66. Kunci sistem sandi UU No. 14 tahun 2008 tentangKIP padsal 17 huruf C angka 6
67. Penempatan jaringan, peralatansandi dan tempat kegiatansandi.
UU No. 14 tahun 2008 tentangKIP padsal 17 huruf C angka 6
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 668. Berita atau Radiogram Rahasia UU No. 14 tahun 2008 tentang
KIP padsal 17 huruf C angka 6
69. Lokasi server UU No. 11 tahun 2008 tentanginformasi dan transaksielektronik / ITE( pasal 30-37 ).
70. Internet protokol / IP addressprivate
UU No. 11 tahun 2008 tentanginformasi dan transaksielektronik / ITE( pasal 30 )
71. Bandwitdth management UU No. 11 tahun 2008 tentanginformasi dan transaksielektronik / ITE( pasal 300
72. User ID dan Password pejabatpembuat komitmen, panitiapengadaan barang / jasa,pejabat pengadaan barang /jasa, auditor.
UU No. 11 tahun 2008 tentanginformasi dan transaksielektronik / ITE( pasal 1 angka 16 ).
73. Login Admin Server UU No. 11 tahun 2008 tentanginformasi dan transaksi
74. Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI)
Undang-undang Nomor 10tahun 1995 tentangKepabeanaan
Undang-undang Nomor 12tahun 1997 tentang HakCipta
Undang-undang Nomor 14tahun 1997 tentang Merek
Undang-undang Nomor 13tahun 1997 tentang Hak
NO. INFORMASI DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK
JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP1 2 3 4 5 6
Paten
75. Rincian anggara kegiatan Permendagri No.52 Tahun2015 tentang pedomanpenyusunan anggaranpendapatan dan belanjadaerah.
76. Proses pengelolaan administrasikeuangan besertapembukuannya DokumenPelaksanaan Anggaran
77. Kode akses elektronik aplikasiSIMDA
UU no.11 tahun 2008 tentangITE
78. Dokumen proses penyelesaiansengketa / konflik lingkungan
-UU No. 32 th 2009 tentangperlindungan pengeloaanlingkungan hidup-UU No. 14 th 2008 pasal 17huruf a dan j
79. Rencana pelaksanaan tukarmenukar / pemindah tanganbarang daerah
-UU No. 43 th 2009 tentangkearsipan-UU No. 14 thn 2008 pasal 17huruf e dan j
80. Data wajib pajak dan retribusi -UU No. 14 th 2008 pasal 17huruf i dan j
81. Data kegiatan intelegen terkaitdengan ideologi, politik, sosialbudaya dan keamanan sertapenanganan kasus yangmengganggu masyarakat
-dapat membahayakantentang ketahanan negara-UU No. 14 th 2008 pasal 17huruf i dan j
82. Data exs tapol G30S / PKI Intruksi Mendagri No. 32 /1981