pemerintah provinsi kalimantan selatan ......rencana strategis tahun 2016 – 2021 badan kesbangpol...
TRANSCRIPT
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 1
PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016 – 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 2
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, Karena atas petunjuk dan izin-Nya penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021
dapat diselesaikan.
Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan yang memuat langkah dan
kebijakan yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, dengan mengakomodir skala
prioritas Provinsi terkait kewenangan dan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan yang secara umum memuat rencana program dan
kegiatan serta pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan.
Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan
pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan potensi, kapasitas bagi
aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua, Amin.
Banjarbaru, Agustus 2017
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
Drs. TAUFIQ SUGIONO, M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 195904102017031001
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 3
DAFTAR ISI
COVER .................................................................................................... 1
KATA PENGANTAR .................................................................................. 2
DAFTAR ISI ............................................................................................ 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................... 5
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis .................. 6
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis ................ 7
1.4 Sistematika ......................................................................... 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................... 10
2.2 Sumber Daya ...................................................................... 20
2.3 Kinerja Pelayanan ................................................................ 23
2.4 Tantangan dan Peluang ........................................................ 25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PROGRAM
3.1 Identifikasi Permasalahan .................................................... 28
3.2 Telahaan Visi dan Misi KDH .................................................. 29
3.3 Telahaan Renstra K/L ........................................................... 30
3.4 Telahaan RTRW Daerah ........................................................ 31
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .................................................. 32
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Daerah Kalsel ................................................... 50
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ................................. 52
4.3 Strategi dan kebijakan ......................................................... 55
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program ...................................................................... 58
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 4
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
6.1 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Selatan ...... ......................................................................... 64
BAB VII PENUTUP
7.1 Penutup .... ......................................................................... 66
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, disusun Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 –
2021, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan lingkup tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan yang memuat
arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Memantapkan kebebasan
sipil, meningkatkan pemenuhan hak-hak politik masyarakat, meningkatkan
institusi demokrasi, meningkatkan kualitas SDM, pengembangan wawasan
kebangsaan, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, meningkatkan
ketahanan agama dan seni budaya, membangun kemampuan IPTEK,
memperkuat daya saing perekonomian", serta program dan kegiatan Lingkup
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 6
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 (lima)
tahun kedepan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia AmandemenTahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 7
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2025.
1.3 Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun
2016 – 2021 ini adalah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan, baik jangka
pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang serta sebagai tolak ukur
Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Selatan selama kurun waktu tahun 2016-2021.
Dokumen ini diharapkan mampu menuntun segenap penyelenggara pada
bagian dan bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Selatan dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan mengarahkan seluruh dimensi dan
potensi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Selatan serta mengintegrasikan seluruh kemampuan sumber daya manusia dan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 8
sumber daya lainnya, sesuai dengan Visi, Misi dan Arah Kebijakan yang telah
ditetapkan.
Secara spesifik tujuan penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 adalah :
1. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan
kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada;
2. Mewujudkan komitmen terhadap program yang disepakati dari kegiatan yang
telah dibahas secara partisipatif dengan pihak-pihak yang terkait;
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara
sistemik, kronologi dan berkelanjutan secara sinergis;
4. Menjabarkan Visi, Misi, Agenda pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan
sampai dengan tahun 2021;
5. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan, APBN dan sumber dana lainnya;
6. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja selama kurun waktu 5
(lima) tahun; dan
7. Menciptakan iklim pemerintahan daerah berbasis kinerja yang aman,
kondusif dan berkelanjutan.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan dan Sistematika PenyusunanRencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 9
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan
penunjang urusan pemerintah daerah.
BAB III ISU ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PROGRAM
Identifikasi masalah, telahaan Visi dan Misi serta Program
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Penentuan Rencana
Tata Ruang Wilayah dan telaahan Rencana Strategis Provinsi
Kalimantan Selatan.
BAB IV VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN DAN STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Selatan.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN.
Memuat Penjelasan Mengenai Indikator Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik uraian
tugas tersebut adalah :
a) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa
dan politik sesuai yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan,
membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,
mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi dan memfasilitasi kegiatan di
bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
d) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan,
membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang
Kewaspadaan Nasional;
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 11
e) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan,
membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang
Politik Dalam Negeri;
f) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan,
membina, mengawasi dan memfasilitasi kegiatan pengembangan dan
pengendalian di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi;
g) mengendalikan pengelolaan Kesekretariatan; dan
h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
bidang tugas dan tanggungjawabnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi :
a) perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b) fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c) perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi
di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara;
d) perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi
di bidang Kewaspadaan Nasional;
e) perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi
di bidang Politik Dalam Negeri;
f) perumusan kebijakan operasional, pembinaan, mengawasi dan fasilitasi
pengembangan dan pengendalian di bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
g) pengelolaan kegiatan Kesekretariatan.
2.1.1 Unsur – unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 12
Unsur-unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
a) Sekretariat;
b) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
c) Bidang Kewaspadaan Nasional;
d) Bidang Politik;
e) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi;
f) Kelompok Jabatan Fungsional.
a. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki tugas pokok
mengoordinasikan penyusunan program, rencana dan anggaran
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengelola urusan
keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian
Provinsi Kalimantan Selatan.
Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut :
(1) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data;
(2) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan;
(3) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
penyusunan rencana anggaran;
(4) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 13
keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan;
(5) menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
(6) menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
(7) menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
(8) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
tanggungjawabnya.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi :
(1) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
(2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan;
(3) penyusunan program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi
pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
(4) penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.
Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah :
(1) Sub Bagian Program;
(2) Sub Bagian Keuangan; dan
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 14
b. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh
Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengoordinasi, membina,
mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Ideologi
dan Wawasan Kebangsaan.
Uraian tugas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai
berikut :
(1) menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan,
mengevaluasi, mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
(2) menyusun program, mengatur, membina, mengawasi,
mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan
fasilitasi ketahanan ideologi, bela negara dan pembauran bangsa;
(3) menyusun program, mengatur membina, mengendalikan,
mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi
wawasan kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah
kebangsaan;
(4) menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan
bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan ideologi, bela negara,
pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan penghayatan nilai -
nilai sejarah kebangsaan; dan
(5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai
bidang tugas dan tanggungjawabnya.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Bina Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
(1) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan fasilitasi kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan;
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 15
(2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan fasilitasi kegiatan Ketahanan Ideologi, Bela Negara
dan Pembauran Kebangsaan;
(3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Penghayatan Nilai
- nilai Sejarah Kebangsaan; dan
(4) penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan
bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan ideologi dan wawasan
kebangsaan.
Unsur-unsur organisasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
adalah :
(1) Sub Bidang Bina Ideologi;
(2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
c. Bidang Kewaspadaan Nasional
Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan
kegiatan Kewaspadaan Nasional.
Uraian tugas bidang Kewaspadaan Nasional sebagai berikut :
(1) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini;
(2) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga
Asing;
(3) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan fasilitasi Penanganan Konfik;
(4) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur,
mengendalikandan mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama Intelijen
Keamanan;
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 16
(5) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur,
mengendalikandan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis
pelaksaan Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan
Lembaga Asing, Penanganan Konflik dan Kerjasama Intelijen
Keamanan; dan
(6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
bidang tugas dan tanggungjawabnya.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kewaspadaan Nasional
mempunyai fungsi :
(1) penyusunan program, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan Kewaspadaan Dini;
(2) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga
Asing;
(3) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
fasilitasi Penanganan Konflik;
(4) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Kerjasama Intelijen Keamanan;
(5) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan Kewaspadaan
Dini dan Pengawasan Orang Asing serta Lembaga Asing,
Penanganan Konflik dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
(6) melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
bidang tugas dan tanggungjawabnya.
Unsur-unsur Organisasi bidang Kewaspadaan Nasional :
(1) Sub bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan
Lembaga Asing;
(2) Sub bidang Penanganan Konflik.
d. Bidang Politik
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 17
Bidang Politik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan hubungan
dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta
pemberdayaan politik masyarakat.
Uraian tugas bidang Politik sebagai berikut :
(1) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan politik dan
pemberdayaan politik masyarakat;
(2) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan dengan partai
politik, lembaga politik dan lembaga legislatif;
(3) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pemberdayaan politik
masyarakat;
(4) menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
bimbingan dan petunjuk teknis hubungan dengan partai politik,
lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik
masyarakat;
(5) menyusun program, mengatur, mengendalikandan mengevaluasi
pelaksanaan program bimbingan dan petunjuk teknis hubungan
dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta
pemberdayaan politik masyarakat; dan
(6) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas
dan tanggungjawabnya.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Politik mempunyai
fungsi :
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 18
(1) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi kegiatan pembinaan partai politik dan pemberdayaan
politik masyarakat;
(2) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi kegiatan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
(3) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi kegiatan pembinaan dan hubungan dengan partai politik,
lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik
masyarakat;
(4) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program bidang politik; dan
(5) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan
kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat serta
pendataan potensi masyarakat.
Unsur-unsur organisasi Bidang Politik adalah :
(1) Sub bidang kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu;
(2) Sub bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik.
e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan
dan Ekonomi
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketahanan
Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
Uraian tugas bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan
dan Ekonomi sebagai berikut :
(1) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi;
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 19
(2) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
(3) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan
kepercayaan;
(4) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi
kemasyarakatan;
(5) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial
kemasyarakatan; dan
(6) menyusun program, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan,
dan mengevaluasi pelaksanaan ketahanan sumber daya alam dan
kesenjangan perekonomian, perdagangan investasi, fiskaldan
moneter, lembaga usaha ekonomi dan perilaku ekonomi.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Ketahanan Seni,
Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi :
(1) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi;
(2) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
(3) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan;
(4) penyusunan program, koordinasi, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
(5) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
(6) penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan ketahanan sumber daya alam dan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 20
kesenjangan perekonomian, perdagangan investasi, fiskal dan
moneter, lembaga usaha ekonomi dan perilaku perekonomian
masyarakat.
Unsur-unsur organisasi Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,
Kemasyarakatan dan Ekonomi adalah :
(1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
(2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.
g. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan.
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 21
No. Jenis Kepegawaian Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 PNSD Provinsi 28 19 47
28 19 47Jumlah
No. Tingkat Eselon Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 ESELON:
I.A - - -
I.B - - -
II.A 1 - 1
II.B - - -
III.A 3 2 5
III.B - - -
IV.A 8 3 11
IV.B - - -
2 FUNGSIONAL UMUM 16 13 29
3 FUNGSIONAL TERTENTU
a. Arsiparis Muda - 1 1
28 19 47J u m l a h
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Ketenagaan)
Jumlah Pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2016 adalah
sebanyak 47 orang dengan rincian sebagai berikut :
(1) Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kepegawaian
Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan jenis kepegawaian
adalah sebagai berikut :
TABEL 2.1
DAFTAR JUMLAH PNS
BERDASARKAN JENIS KEPEGAWAIAN
(2) Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Jabatan
Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tingkat jabatan adalah
sebagaimana dilihat berdasarkan tingkat jabatan pada table
berikut :
DAFTAR JUMLAH PNS
BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BERDASARKAN TINGKAT JABATAN/ESELONERING
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 22
No. Jenis Diklat Struktural Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 SPATI/DIKLAT PIM I - - -
2 SESPA/SPAMEN/DIKLAT PIM II 1 - 1
3 SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM III 5 3 8
4 SEPADA/ADUM/SEPALA/ADUMLA/DIKLAT
PIM IV 7 3 10
5 NON DIKLAT 15 13 28
28 19 47J u m l a h
No. Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 SD 2 - 2
2 SLTP - - -
3 SLTA 8 4 12
4 D-I - - -
5 D-II - - -
6 D-III/Akademi 1 2 3
7 D-IV 1 - 1
8 S-1 14 10 24
9 S-2/Spesialis 4 1 5
10 S-3 - - -
30 17 47J u m l a h
(3) Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Diklat Perjenjangan
Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan dilihat berdasarkan Tingkat Diklat
Perjenjangan adalah sebagaimana pada tabel berikut :
DAFTAR JUMLAH PNS
BERDASARKAN TINGKAT DIKLAT PERJENJANGAN
BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
(4) Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan dilihat berdasarkan Tingkat
Pendidikan Formal adalah sebagaimana pada tabel berikut :
DAFTAR JUMLAH PNS
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL
BADAN KESBANGPOL PROV. KALSEL
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 23
No. Tingkat Eselon Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Golongan I
I/a - - -
I/b - - -
I/c - - -
I/d - - -
2 Golongan II
II/a 2 - 2
II/b 1 2 3
II/c - - -
II/d 2 1 3
3 Golongan III
III/a 2 2 4
III/b 8 5 13
III/c 1 3 4
III/d 8 4 12
4 Golongan IV
IV/a - 1 1
IV/b 3 1 4
IV/c 1 - 1
IV/d - - -
28 19 47J u m l a h
(5) Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan/Golongan
Jumlah PNS di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Selatan berdasarkan kepangkatan sebagai berikut:
TABEL 2.5
PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Selatan
Pada umumnya kinerja Badan Kesaruan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Selatan selama Tahun 2010 – 2015 terus mengalami
perbaikan di seluruh aspek, diantaranya yaitu :
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 24
No TahunPagu Anggaran
(Rp)Realisasi (Rp) (%)
1 2011 3.202.850.000 3.053.888.137 93.35
2 2012 4.225.900.000 3.939.822.787 93.23
3 2013 9.391.200.000 7.962.160.574 84,78
4 2014 8.923.800.000 8.071.280.351 90,45
5 2015 8.915.550.000 7.459.744.691 83,67
1. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) untuk tingkat Provinsi;
2. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan dengan intansi vertikal seperti TNI, Polri,
Kejaksaan RI, Kemenkum-HAM, dan BIN melalui Komunitas Intelijen
Daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka
pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di
Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Tersalurnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Kalimantan Selatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku;
4. Terlaksananya pemantauan (monitoring) Pelaksanaan Pemilukada
Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Wali Kota dan Wakil Wali kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota di
Kalimantan Selatan tahun 2015 sesuai prosedur dan ketentuan serta
tidak terjadinya sengketa hasil Pemilukada Serentak;
5. Terlaksananya penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi
Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,
dan Yayasan;
6. Terlaksananya penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian bagi
Mahasiswa S1, S2, dan S3 serta Lembaga Penelitian dan Survey lain.
Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Selatan berdasarkan sasaran/target dan indikator kinerja pada
periode sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 2.7
Realisasi Anggaran berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
Dengan adanya perubahan paradigma pengawasan saat ini, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dihadapkan pada
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan kondisi sebagai
berikut :
2.4.1 Kekuatan (Strength)
Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009
tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan
dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010
tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 26
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.
2.4.2 Kelemahan (Weakness)
1. Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya
Manusia (Aparatur) pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan
program dan kegiatan secara berkesinambungan;
3. Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang
kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Selatan;
4. Kurang sinkronnya program/kegiatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi dengan Badan/Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik di Kabupaten / Kota.
2.4.3 Peluang (Oportunity)
1. Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
300/4433A/sj Tahun 2010 tentang Peningkatan Peran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan
hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), Yayasan maupun Partai Politik;
3. Tekad Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk
mewujudkan ”good governance” dan “clean government”
serta memenuhi tuntutan masyarakat umum terhhadap
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 27
penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari
Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat
banyak.
2.4.4 Tantangan (Threats)
1. Kondisi masyarakat yang masih rawan terhadap konflik
berlatar belakang SARA;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup
berbangsa dan bernegara;
3. Masih adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap
Pemerintah;
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 28
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PROGRAM
3.1 Identifikasi Permasalahan
Memperhatikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada
periode Tahun 2010 – 2015 serta tantangan yang semakin berat pada
periode Tahun 2016 – 2021 maka inventarisasi permasalahan yang
dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai berikut :
1. Internal
a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia
(aparatur) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Selatan;
b. Belum terpenuhi secara ideal sarana dan prasarana dalam
menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut berdampak pada
efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan;
c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh
standar dan pedoman kerja yang masih relatif terbatas, adanya
tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan sesama Bidang
maupun dengan SKPD lain.
2. Eksternal
a. Lambannya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian
masalah yang memerlukan koordinasi. Hal ini dipengaruhi oleh
masih lemahnya haringan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD
di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun dengan
instansi vertikal.
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 29
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2005-2025 sesusai Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005- 2025, yang merupakan kristalisasi, komitmen dan
kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yaitu
“Kalimantan Selatan 2025 Maju Dan Sejahtera Sebagai Wilayah
Perdagangan Dan Jasa Berbasis Agroindustri”. Dalam Upaya mewujudkan
visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi Kalimantan Selatan
maka Kepala Daerah menyusun Visi Pembangunan Jangka Menengah Lima
Tahunan yang merupakan Tahap Ketiga dalam RPJP Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, yang ditetapkan sebagai visi
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan)
Tahun 2016 – 2021 yaitu: “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan)
Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”
Untuk mewujudkan visi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, maka
Misi Kalimantan Selatan adalah: Mengembangkan Sumber Daya Manusia
yang Agamis, sehat, cerdas, dan terampil; Mengembangkan daya saing
ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan; Mengembangkan infrastruktur wilayah yang
mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya;
Memantapkan kondisi sosial budata daerah yang berbasiskan kearifan lokal,
dan; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan
berorientasi pada pelayanan publik.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 045 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 30
dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
Hal ini sejalan dengan Misi ketiga dari Misi Kalimantan Selatan yaitu
Memantapkan kondisi sosial budata daerah yang berbasiskan kearifan lokal.
Dimana dalam misi tersebut tujuannya adalah Meningkatkan kualitas
kehidupan yang berbasiskan kearifan lokal dan strategi serta arahan
kebijakannya salah satunya Sosialisasi Penegakan Hukum dan HAM
(KALSEL AMAN).
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan
Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD
Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan,
sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD
Provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta
tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
Dalam pembangunan daerah, perencanaan yang menyangkut
optimalisasi dan efisiensi program dan kegiatan pembangunan sangat
tergantung dari prioritas-prioritas yang diambil sebagai bentuk akselerasi
penyelesaian permasalahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya
pengkajian terhadap berbagai isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu
strategis bagi pencapaian kinerja pembangunan agar percepatan
perwujudan tujuan pembangunan dapat tercapai. Isu-isu strategis tersebut
merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi
perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena
pengaruhnya yang signifikan terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan
pembangunan daerah.
Dalam realisasi perumusan perencanaan pembangunan, isu-isu
strategis menjadi salah satu acuan pokok penyusunan kebijakan hingga
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 31
program dan kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan
pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Oleh karenanya,
diharapkan dengan adanya perumusan isu-isu strategis sebagai salah satu
pondasi pengambilan kebijakan pembangunan dapat memberikan pengaruh
yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah agar kesejahteraan
masyarakat segera terwujud.
Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan
dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan
daerah, regional, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat
strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda
pembangunan lima tahun ke depan. Rumusan dari isu strategis tersebut
akan mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling
memiliki hierarki secara langsung.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk
mendukung program-program Gubernur dalam bidangnya, berusaha untuk
tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan
Badang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka
untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya RENSTRA Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga
kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar
waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/kota Se-Provinsi
Kalimantan Selatan dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kebijakan penataan ruang untuk mewujudkan tujuan penataan ruang
wilayah Daerah adalah terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola
ruang Daerah yang efesien dan berkelanjutan untuk mendukung
pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustry terdiri
dari :
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 32
1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah
antara wilayah barat dengan wilayah tengah dan antara wilayah timur
dengan wilayah tenggara Daerah ;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu
dan merata di seluruh wilayah daerah;
3. Peningkatan perlindungan kawasan lindung ;
4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat
menimbulkan kerusakan kawasan lindung ;
5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar
kegiatan budidaya;
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui
daya dukung dan daya tampung lingkungan ;
7. Peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mempertahankan dan
meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup,
keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung ;
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah
yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian
nasional ; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Dari kebijakan penataan ruang wilayah tersebut Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan
pelayanan berupa perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan,
membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di biang
Kewaspadaan Nasional terutamapengawasan terhadap Orang Asing,
Lembaga Asing, dan Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada perusahaan
yang mengelola pemanfaatan sumberdaya alam.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
3.5.1 Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 33
1. Perkembangan Ideologi dan wawasan kebangsaan saat ini sudah cukup
memprihatinkan, ditandai dengan semakin memudarnya wawasan
kebangsaan di kalangan masyarakat khususnya para generasi muda
yang jika berkelanjutan, dikhawatirkan dapat menjerumuskan kejurang
kehancuran. Banyaknya kasus-kasus penyimpangan ideologi di pulau
Jawa turut mempengaruhi kondusivitas di Kalimantan Selatan. Menyikapi
permasalahan ideologi tersebut, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan
Kebangsaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) pada tingkat Provinsi dan
Kabupaten Kota. Di Kalimantan Selatan sudah terbentuk di tingkat
Provinsi dan baru terbentuk di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu: Kota
Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten
Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu. Pembentukan akan terus dilakukan
mengingat pembentukan PPWK adalah amanat dari Undang-Undang.
2. Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur
pancasila pada semua elemen masyarakat. Penegasan Pancasila sebagai
filosofi, ideologi, jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi,
dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-
pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.Dari sekitar
400 pengaduan gugatan undang-undang (UU) yang masuk ke
Mahkamah Konstitusi (MK), periode Agustus 2003 hingga Mei 2012,
sekitar 27 persen di antaranya dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena
sebagian besar UU tersebut melanggar nilai-nilai Pancasila (sumber:
Kompas, 1 Juni 2012).
3. Rendahnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa serta kurangnya
wawasan kebangsaan yang akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak-
pihak lain yang mengganggu stabilitas daerah. Maraknya kasus
pelecehan lambang negara dan Bendera Merah Putih, serta pelecehan
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, menjadi perhatian Badan Kesatuan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 34
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat mencegah
hal tersebut terjadi di Kalimantan Selatan.
4. Kewaspadaan kemungkinan timbulnya konflik antar etnis dan suku
bangsa terkait pembauran kebangsaan khususnya Kerukunan antar Etnis
dan Suku Bangsa di Kalimantan Selatan. Menyikapi kemungkinan
timbulnya konflik etnis dan suku bangsa maka terbitlah Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Saat ini di
Kalimantan Selatan telah terbentuk FPK di tingkat Provinsi dan telah
terbentuk juga di 13 kabupaten/Kota seluruh Kalimantan Selatan.
Dari isu-isu diatas perlu kebijakan program sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan :
a) Fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan antar etnis dan
suku bangsa dalam rangka peningkatan dan perkuatan wawasan
kebangsaan bagi pelajar, pemuda dan mahasiswa se Kalimantan
Selatan;
b) Sosialisasi pembentukan tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
(PPWK) Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
c) Peningkatan kesadaran bela negara bagi generasi muda se
Kalimantan Selatan;
d) Sosialisasi Kesadaran Bela Negara dalam rangka perkuatan dan
pemantapan wawasan kebangsaan;
e) Pagelaran seni dan budaya, pawai/karnaval budaya, festifal, lomba
cipta, lomba pidato dalam upaya peningkatan dan perkuatan
wawasan kebangsaan dan kerukunan nasional;
f) Fasilitasi Forum Komunikasi Pembauran antar Etnis dan Suku Bangsa
bagi generasi muda se Kalimantan Selatan;
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 35
g) Pelaksanaan Road Show Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi
pelajar SLTA di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota se Kalimantan
Selatan;
h) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa,
Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara bagi tenaga pendidik,
mahasiswa dan pelajar;
i) Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Guru-guru SD,
SMP/SLTP dan SLTA se Kalimantan Selatan;
j) Sosialisasi pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten/Kota se Kalimantan
Selatan;
k) Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan dalam rangka
Kerukunan Nasional antar Etnis dan Suku Bangsa.
A. Isu – Isu Strategis Dan Kebijakan Program Bidang Kewaspadaan
Nasional
1. Peningkatan peran pemerintah daerah bersama organisasi kemasyarakatan
dan para tokoh masyarakat dalam upaya membina dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan NKRI, kerukunanhidup dan keharmonisan bangsa,
memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam
rangka mewujudkan stabilitas nasional di daerah. Data dari IDI dalam Aspek
Kebebasan Sipil dari tahun 2009 sampai tahun 2014 menunjukkan bahwa
Kalimantan Selatan tergolong kondusif karena dalam rentang 5 (lima) tahun
tersebut jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh
masyarakat atau oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan
berkumpul dan berserikat berada pada angka 90-100 yang berarti
Kalimantan Selatan tergolong wilayah yang memiliki kondisi ketentraman
dan ketertiban yang kondusif. Meski demikian perlu untuk menjaga
kondusivitas tersebut agar terus ditingkatkan.
2. Peningkatan efektivitas penanganan konflik sosial secara terkoordinir dan
terpadu dalam melaksanakan rencana aksi daerah baik yang dilakukan oleh
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 36
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan
bekerjasama dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Data dari IDI menunjukkan bahwa
penanganan jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan
pemerintahan berada pada poin 100 yang artinya baik. Meski demikian hal
tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
3. Peningkatan upaya pencegahan dengan merespon cepat dan tepat serta
melanjutkan proses mediasi penyelesaian konflik/permasalahan sampai
tuntas ke akar masalah, proses penegakan hukum dan pemulihan pasca
konflik yang berlatar belakang sumber daya alam, lahan, SARA, industrial,
Politik dan batas daerah administratif. Data dari IDI menunjukkan bahwa
dari tahun 2009 sampai 2014 di Kalimantan masih terjadi naik-turun
konflik/permasalahan. Hal ini ditunjukkan dengan turun-naiknya jumlah
demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan. Tahun 2012 merupakan angka
terendah, berada pada angka 8,70 namun kondisi terus membaik pada
tahun 2013 di poin 26,09 dan pada tahun 2014 berada pada poin 56,52.
Artinya peningkatan upaya pencehagan terus dilakukan guna mencegah
konflik/permasalahan semakin meluas.
4. Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah terhadap permasalahan
yang sensitif dan urgensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional di
daerah terutama terkait dengan paham radikal dan teroris, aksi/demo unjuk
rasa yang anarkis, aliran sesat keagamaan, pertikaian antar kelompok
masyarakat. Oleh karena itu berkaitan dengan kewaspadaan nasional dan
daerah, sesuai amanat pemerintah telah terbit Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di
Daerah, dengan tindak lanjut membentuk Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM). Di Kalimantan Selatan sudah terbentuk FKDM tingkat
Provinsi, selanjutnya pembentukan di 13 Kabupaten/Kota seluruh
Kalimantan Selatan telah berhasil dibentuk. Sampai saat ini pembentukan
FKDM terus dilakukan sampai di tingkat kecamatan dan desa. Kabupaten
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 37
yang telah membentuk FKDM di tingkat Kecamatan ada 4 (empat)
kabupaten yaitu: Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tabalong. FKDM tingkat desa
juga telah dibentuk di 20 desa di Kabupaten Banjar.
5. Peningkatan peran serta dan ikut sertanya para tokoh masyarakat seperti :
tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh wanita, tokoh pemuda
dalam membangun bangsa dan negara sebagai wujud kedaulatan negara
berada ditangan rakyat. Peningkatan peran serta tersebut ditindaklanjuti
dengan membetuk forum-forum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan
antar Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK),
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), dan Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT).
6. Peningkatan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga
kerja asing dan organisasi masyarakat asing di Kalimantan Selatan. Data
darai IDI Kalimantan Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014
menunjukkan bahwa aktivitas orang asing, tenaga kerja asing dan
organisasi asing di Kalimantan Selatan berada pada tingkat yang kondusif
yaitu pada poin 100, kecuali di tahun 2012 berada pada angka 56,67. Oleh
karena itu peningkatan dan pengawasan harus selalu ditingkatkan. Sampai
dengan tahun 2015 jumlah tenaga kerja asing tercatat ada 363 Orang di 65
Perusahaan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan
Selatan sebagai berikut :
Tabel 3.1 Daftar Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Kalimantan Selatan
Jumlah TKA di Kab/Kota Jumlah Perusahaan
Banjarmasin 36 Orang 12 Perusahaan
Banjarbaru 5 Orang 3 Perusahaan
Kab. Banjar 140 Orang 9 Perusahaan
Kab. Barito Kuala 26 Orang 7 Perusahaan
Kab. Tanah Laut 8 Orang 4 Perusahaan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 38
Kab. Tanah Bumbu 22 Orang 7 Perusahaan
Kab. Kotabaru 18 Orang 12 Perusahaan
Kab. HSS 1 Orang 1 Perusahaan
Kab. Balangan 5 Orang 3 Perusahaan
Kab. Tabalong 100 Orang 5 Perusahaan
Kab. Tapin 2 Orang 2 Perusahaan
Jumlah 363 Orang 65 Perusahaan
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalsel
7. Peningkatan sinergitas lintas instansi vertikal di daerah dan SKPD terkait
dengan kegiatan keintelijenan (Komite Intelijen Daerah) dalam rangka
mendeteksi dini dan memberikan peringatan dini untuk menjaga stabilitas
nasional di daerah. Banyaknya kasus-kasus terorisme di pulau Jawa,
khususnya Ibu Kota Negara turut mempengaruhi kondisi di pulau
Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Untuk mencegah tindak
terorisme terjadi di Kalimantan Selatan maka perlu peningkatan sinergitas
instansi di daerah terkait dengan kegiatan keintelijenan.
Dari isu-isu diatas perlu kebijakan program sebagai berikut :
1. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
dengan kegiatan :
a) Optamilisasi peran dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOMPIMDA) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan
Selatan;
b) Optimalisasi peran dan fungsi Komite Intelijen Daerah (Kominda)
Tingkat Provinsi maupun dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kminda)
Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
c) Optimalisasi peran dan fungsi Tim Terpadu Provinsi Penanganan Konflik
Sosial dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosiali Kabupaten/Kota
se Kalimantan Selatan dalam rangka mengkoordinasikan dan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 39
keterpaduan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial oleh
masing-masing instansi penanggungjawab.
d) Optimalisasi peran dan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian
keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi
masyarakat asing
e) Optimalisasi peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM) bekerjasama dengan FKDM Kabupaten/Kota se Kalimantan
Selatan.
f) Optimalisasi peran dan fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
(FKPT).
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan :
a) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap keberadaan dan
kegiatan tenaga kerja asing, orang asing dan organisasi masyarakat
asing;
b) Pembentukan dan fasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM);
c) Melaksanakan rapat koordinasi pencegahan radikalisme dan terorisme;
d) Melaksanakan rapat rutin bulanan Komite Intelijen Daerah (Kominda) ;
e) Melaksanakan rapat rutin pelaksanaan dan evaluasi rencana aksi
penanganan konflik sosial ;
f) Melaksanakan rapat rutin Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkompimda);
g) Pelatihan kemampuan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam
kegiatan intelijen aparatur dan kewaspadaan/deteksi dini masyarakat.
B. Isu – Isu Strategis Dan Kebijakan Program Bidang Politik
1. Demokrasi di Kalimantan Selatan berkembang lebih lambat dibanding provinsi
lain. Hal ini dapat dilihat dari data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di
Kalimantan Selatan tahun 2014 tercatat sebesar 70,84. Dari skala 0 sampai
100, IDI 2014 naik 7,13 poin dibandingkan dengan IDI 2013 sebesar 63,71.
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 40
Meski mengalami peningkatan, tingkat demokrasi di Kalimantan Selatan
masih dalam kategori sedang. Perkembangan IDI Kalimantan Selatan dalam
periode 2009-2014 mengalami pasang surut. Capaian IDI tertinggi sebesar
70,94 pada tahun 2010. Secara berturut IDI di Kalimantan Selatan adalah
sebagai berikut : tahun 2009 sebesar 66,63; tahun 2010 sebesar 70,94;
tahun 2011 sebesar 66,47; tahun 2012 sebesar 61,13; tahun 2013 sebesar
63,71 ; dan tahun 2014 sebesar 70,84. Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin
situasi demokrasi di Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari ranking seluruh
provinsi di Indonesia tahun 2014 tingkat IDI dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi IDI (2014) Peringkat
DKI Jakarta 84,70 1
Sulawesi Utara 83,94 2
D.I Yogyakarta 82,71 3
Kalimantan Barat 80,58 4
Kalimantan Tengah 79,00 5
Kalimantan Timur 77,77 6
Jawa Tengah 77,74 7
Sulawesi Barat 76,69 8
Bali 76,13 9
Banten 75,50 10
Bangka Belitung 75,32 11
Sulawesi Selatan 75,30 12
Sumatera Selatan 74,82 13
Sulawesi Tengah 74,36 14
Gorontalo 73,82 15
Maluku 72,72 16
Aceh 72,29 17
Bengkulu 71,70 18
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 41
Lampung 71,62 19
Jawa Barat 71,52 20
Jambi 71,15 21
Kalimantan Selatan 70,84 22
Jawa Timur 70,36 23
Sulawesi Tenggara 70,13 24
Nusa Tenggara Timur 68,81 25
Riau 68,40 26
Kepulauan Riau 68,39 27
Sumatera Utara 68,02 28
Maluku Utara 67,90 29
Papua Barat 65,65 30
Sumatera Barat 63,99 31
Nusa Tenggara Barat 62,62 32
Papua 62,15 33
Kalimantan Selatan menempati urutan ke- 22 peringkat IDI se Indonesia.
Artinya tingkat demokrasi di Indonesia masih tergolong rendah. IDI sebagai
sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang
dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional.
IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang
dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
2. Pelaksanaan fungsi parpol masih lemah. Hal ini dapat dilihat hasil pengukuran
IDI pada aspek Lembaga Demokrasi seperti : (1)jumlah kegiatan kaderisasi
yang dilakukanparpol peserta pemilu Tahun 2014 mencapai 28,57 lebih
rendah dibanding tahun 2013 yang mencapai 57,14. (2)persentase
perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi Tahun 2014 berada
pada angka 91,40 lebih rendah dari tahun 2013 yang mencapai angka 97,22.
Secara keseluruhan peran parpol di Kalimantan Selatan tahun 2014
mengalami penurunan yaitu sebesar 23,85 di tahun 2014 dan 61,15 di tahun
2013 artinya terdapat penurunan sebesar 26,30.
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 42
3. Politik uang dalam pemilu dan pilkada masih menjadi problem yang sulit
dipecahkan.
4. Keberpihakan media massa terhadap elit tertentu dalam pemilu dan pilkada
5. Terkontaminasinya pola pikir, sikap, dan perilaku generasi muda akibat
interaksi budaya global yang berdampak pada gaya hidup, kesadaran politik,
pelaksanaan hak dan kewajiban serta wawasan kebangsaan.
6. Partisipasi politik masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hasil pengukuran IDI
tahun 2014 menunjukkan, untuk aspek Hak-Hak Politik seperti ; (1)kualitas
daftar pemilih tetap (DPT) mengalami peningkatan, yaitu berada pada poin
77,10 naik dibandingkan tahun 2013 yang berada pada 71,38 poin.
(2)persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan
yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) tahun 2014
berada pada angka 73,93 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 yang
berada pada angka 71,38.
7. Terbatasnya masyarakat yang memahami kebijakan politik
8. Terbatasnya peran perempuan dalam jabatan politik. Menurut data KPUD
tahun 2009-2014 keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan
Selatan berada pada angka 12,73% saja dibandingkan dengan laki-laki yang
berada pada angka 87,27%. Untuk keterwakilan perempuan di DPD RI Hasil
Pemilu Tahun 2004-2009 dan 2009-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.3 Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kalimantan Selatan
No DPD RI Tahun 2004-2009 Tahun 2009-2014 Tahun 2014-2019
P % L % P % L % P % L %
1. Prov. Kalsel 0 0 4 100 0 0 4 100 1 25 3 75
Sumber : KPUD Prov. Kalimantan Selatan
Dari isu-isu diatas perlu kebijakan program sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Demokrasi Di Daerah dengan kegiatan :
a) Peran DPRD, Pemda, parpol dan masyarakat perlu ditingkatkan terkait
rekomendasi pemb, perda inisiatif dan syariah, pendidikan politik,
kesadaran hak dan kewajiban warga negara.
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 43
b) Peningkatan kapasitas pengurus dan pemberdayaan parpol
c) Perbaikan dan pengembangan budaya politik masyarakat serta kesadaran
dan kepedulian membangun politik yg sehat.
d) Pengembangan pers profesional dan berkeadilan
e) Peningkatan ketahanan generasi muda menghadapi globalisasi
f) Pengembangan kesadaran politik masyarakat dan perbaikan kinerja
stakeholder penyelenggaraan pemerintahan
g) Perlu sosialisasi kebijakan politik termasuk peraturan perundang-
undangan.
h) Mendorong kebijakan dan implementasi kesetaraan gender dibidang
politik
9. Isu – Isu Strategis Dan Kebijakan Program Bidang Ketahanan Seni,
Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi
1. Menumbuh kembangkan pemanfaatan kebudayaan daerah dan apresiasi
seni budaya dapat memelihara Ketahanan Seni Budaya dan meningkatkan
rasa cinta terhadap budaya daerah. Meningkatnya arus informasi dan
komunikasi yang deras dari luar membawa serta nilai-nilai yang tidak sesuai
dengan budaya, etika, moral, dan agama dan semakin merebaknya
peredaran narkoba menambah ancaman masa depan masyarakat terutama
masyarakat kalangan bawah. Dari hasil Laporan Tahunan Badan Narkotika
Nasional Republik Indonesia pada tahun 2014 yang lalu, angka prevalensi
penyalahguna narkoba berdasarkan rangking Tahun 2014 bahwa Provinsi
Kalimantan Selatan menduduki rangking 17 dari 34 Provinsi, atau 2,01 %
dari jumlah populasi penduduk Kalimantan Selatan sebanyak 2.888.300
orang. Sehingga dapat diartikan bahwa jumlah orang penyalahguna narkoba
di Kalimantan Selatan sebanyak 57.929 orang. Sampai akhir Tahun
Anggaran 2015 ini baru sekitar + 675 orang penyalahguna narkoba di
Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan pengobatan gratis rehabilitasi
medis untuk diharapkan terbebas dari ketergantungan narkoba.
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 44
2. Kerjasama, komunikasi dan koordinasi dibidang sosial, politik, budaya dan
ekonomi yang saling menguntungkan diantara anggota etnis/agama yang
berbeda akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan secara sadar
perbedaan dan akan mengurangi fanatisme. Menurut data IDI Kalimantan
Selatan bahwa jumlah tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang
membatasi atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agama
pada tahun 2013 berada pada angka 87,50 dan pada tahun 2014 berada
pada angka 90,00, ada kenaikan 2,50 poin. Artinya kerjasama, komunikasi
dan koordinasi masih perlu ditingkatkan.
3. Mengingat arus globalisasi yang semakin pesat terutama yang berpengaruh
negatif terhadap kearifan budaya lokal, oleh karena itu perlu
mengembangkan kehidupan sosial, budaya dan beragama yang sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hasil pengukuran IDI dalam aspek
Kebebasan Sipil, jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait
ajaran agama tahun 2013 berada pada poin 100 (nihil/aman) namun pada
tahun 2014 mengalami penurunan 10 poin menjadi 90,00. Artinya potensi
konflik budaya dan agama masih perlu dilakukan pengawasan.
4. Pendataan Organisasi Kemasyarakatan yang belum lengkap, Masih
banyaknya Ormas/LSM dan LNL yang belum terdaftar keberadaannya dan
yang belum bisa melengkapi persyaratan karena masih dianggap sulit dan
berat, Belum terpantaunya Ormas/LSM dan LNL yang sudah habis periode
masa berlakunya disamping Inventarisasi Organisasi Kemasyarakatan dari
Kabupaten/Kota belum memuat Susunan Pengurus dan Periode Masa
Berlakunya, hal-hal tersebut dapat menghambat terbentuknya Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas/LSM dan LNL) yang sehat, mandiri, akuntabel dan
berkualita. Data Ormas/LSM yang saat ini sudah memiliki Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2015 ini ada 184
Ormas/LSM. Diyakini masih banyak ormas/LSM yang belum terdaftar atau
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 45
memiliki SKT di Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi, dan ini menjadi
perhatian yang sangat besar oleh pemerintah daerah.
5. Belum selesainya penyusunan aturan yang merupakan tindak lanjut dari UU
No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan
Pemerintah tentang peraturan pelaksanaannya, sehingga kurangnya
kepastian hukum yang mengaturnya (tidak harmonisnya peraturan
perundang-undangan yang ada karena aturan untuk daerah belum
dituntaskan oleh Pemerintah Pusat dan belum dilakukan sinkronisasi
peraturan perundang-undangan tentang Persyaratan Pendaftaran
Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pelaksanaannya kurang
maksimal;
6. Masih rendahnya peran serta Ormas/LSM dan LNL terhadap Peningkatan
Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air kepada masyarakat dikarenakan
keterbatasan SDM. Dari 184 Ormas/LSM yang terdaftar di Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, hanya 15% yang sudah
mengikuti pelatihan peningkatan SDM yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah. Harapan masyarakat yang besar terhadap penyelenggaraan
pemerintahan Daerah yang transparan, akuntable, ini terkait dengan isu
utama “Reformasi birokrasi pemerintah daerah dan kualitas pelayanan
publik” sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang
profesional dan berintegritas tinggi dan mampu menyelenggarakan
pelayanan prima, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan
bersih (good and clean governance) dan agar terciptanya rasa keadilan
serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan
pembangunan, maka perlu memperkuat peran masyarakat sipil melalui
organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM dan LNL) khususnya dalam
kehidupan politik dan umumnya untuk memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa yang sangat esensial; dan
7. Pemahaman baru dalam berbagai aliran turut menciptakan kebingungan dalam
masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada penghayatan dan pengamalan
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 46
agama yang sudah ada terutama agama Islam. Disamping itu dengan
menumbuhkembangkan komitmen komitmen etik, moral dan spiritual baik
dalampeningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama maupun dalam
pengembangan kualitas kehidupan beragama masyarakat akan dapat
mewujudkan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia serta memiliki
toleransi antar umat beragama.
Dari isu-isu diatas perlu kebijakan program sebagai berikut :
1. Program pengembangan wawasan kebangsaaan dengan kegiatan:
a) Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan
pengembangan nilai-nilai kesenian daerah di Provinsi Kalimantan
Selatan;
b) Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan
dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan daerah di Provinsi Kalimantan
Selatan;
c) Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat
beragama dan kepercayaan;
d) Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian nilai-nilai
keagamaan dan kepercayaan;
e) Pembinaan dan Fasilitasi, Sosialisasi, Rakor dan Forum Komunikasi Lintas
Keagamaan;
f) Pergantian pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
g) Sosialisasi Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Kerjasama Ormas/LSM dan LNL;
h) Monitoring dan Pelayanan Administrasi Pendaftaran dalam rangka
penerbitan SKT.
i) Sosialisasi tata cara pelayanan administrasi pendaftaran dan prosedur
Penerbitan SKT ke 13 Kabupaten/Kota;
j) Monitoring Pendataan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas/LSM dan LNL)
ke 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 47
k) Peningkatan SDM Organisasi Kemasyarakatan (Ormas/LSM dan LNL)
dengan melaksanakan Bintek/Workshop dalam rangka peningkatan
manajemen kepemimpinan menuju kemandirian Ormas. Bekerja sama
dengan lintas sektor terkait;
l) Memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi Masyarakat Ekonomi
Asia (MEA) dengan membentuk forum pencegahan kejahatan ekonomi;
m) Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Organisasi
Kemasyarakatan;
n) Sinkronisasi persyaratan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
o) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi
Kemasyarakatan;
p) Raker Rakor Program Kegiatan Bidang Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesbangpol Se Kalimantan Selatan;
q) Rapat Kerja Regional Kalimantan Terpadu Kegiatan Bidang Organisasi
Kemasyarakatan;
r) Memperjelas fungsi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan STTPKO;
s) Membuat Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur tentangg aliran sesat
serta menindaklanjuti SK Mendagri melalui Surat Keputusan Gubernur.
E. Isu – Isu Strategis Dan Kebijakan Program Bagian Sekretariat
1. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur serta
peningkatan pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat
harus didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai, sarana
dan prasarana yang terbatas akan mengganggu kelancaran pekerjaan, yang
pada gilirannya akan mengurangi efektifitas dan efisiensi hasil pekerjaan
dan pelaksanaan tugas.
2. Penguatan dan optimalisasi peran dan fungsi yang diemban oleh masing-
masing aparatur mesti dibarengi dengan peningkatan dan penguatan
kapasitas yang mereka miliki. Penguatan kedua hal tersebut akan
menghasilkan aparatur pemerintahan yang professional dan dapat
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 48
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang
diberikan kepadanya dengan efektif dan effisien.
Dari isu – isu diatas perlu kebijakan program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
a) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
b) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja;
e) Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
f) Pengadaan Komputer/Laptop/Notebook;
g) Pengadaan Peralatan kerja;
h) Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
a) Penyediaan jasa surat menyurat;
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e) Penyediaan alat tulis kantor;
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
i) PenyediaanMakanan dan Minuman;
j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; dan
l) Honorium Tenaga Non PNS.
3. Program Disiplin Aparatur dengan kegiatan :
a) Pengadaan Pakaian
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
a) Pendidikan dan Pelatihan Formal;
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 49
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan dengan kegiatan :
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;
b) Perencanaan dan Penyusunan Program;
c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
d) Pembinaan Perencanaan Program Kesbangpol Kab/Kota;
e) Validata Data Kesbangpol Kab/Kota;
f) Pendataan Kesbangpol/Input dan Verifikasi Data;
g) Evaluasi Renstra SKPD;
h) Kerjasama Informasi dengan Mas Media :
1). Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa;
2). Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi; dan
3). Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
i) Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Program Kerja/Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD.
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 50
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Daerah Kalimantan Selatan
4.1.1 Visi
Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, maka
visi Kalimantan Selatan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah
terwujudnya Kalimantan Selatan yang MAPAN (Maju dan Terdepan).
4.1.2 Misi
Untuk mewujudkan visi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, maka Misi
Kalimantan Selatan adalah: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis,
sehat, cerdas, dan terampil; Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang
berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan
pengembangan ekonomi dan sosial budaya; Memantapkan kondisi sosial budata
daerah yang berbasiskan kearifan lokal; dan mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
4.1.3 Prioritas Pembangunan
Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020 tersebut dapat dijabarkan dalam
6 (enam) prioritas Pembangunan :
1. Prioritas Pembangunan Kehidupan Sosial dan Budaya difokuskan pada
Peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya pada aspek :
(a) Peningkatan Kualitas kehidupan beragama;
(b) Mendorong/memfasilitasi penanganan kemiskinan dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 51
(c) Mendorong/memfasilitasi kegiatan pemuda dan olahraga, perempuan dan
anak;
(d) Mendorong/memfasilitasi pengembangan budaya daerah.
2. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia difokuskan pada:
(a) Peningkatan kualitas pembangunan manusia, yang terkait dengan aspek
pendidikan dan kesehatan :
Diarahkan untuk menurunkan angka melek huruf;
Diarahkan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah;
Diarahkan untuk mendidik tenaga kerja yang siap pakai di dunia kerja;
Menaikkan Usia Harapan Hidup, khususnya pada penurunan Angka
Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi;
Meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan pendidikan
dan kesehatan.
(b) Meningkatkan dan memanfaatkan BLK Berstandar Internasional, untuk
menumbuhkembangkan wirausaha dan pekerja terampil.
3. Prioritas Peningkatan Perekonomian difokuskan pada :
(a) Mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ;
(b) Mendorong dan meningkatkan penguatan agro industri (struktur
ekonomi);
(c) Meningkatkan daya beli masyarakat;
(d) Memantapkan ketahanan pangan;
(e) Menurunkan dan mengendalikan inflasi.
4. Prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada :
Mendorong dan memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan
kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Prioritas Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur difokuskan pada :
(a) Menunjang dan memfasilitasi Pembangunan Kapasitas dan Kualitas
Infrastruktur Utama (Skala Regional Kalsel);
(b) Meningkatkan dan mengembangkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
Dasar;
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 52
(c) Meningkatkan dan mengembangkan Kuantitas dan Kualitas fasilitasi
publik lainnya.
6. Prioritas Melaksanakan Pemerintah yang baik difokuskan pada :
(a) Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
(b) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah;
(c) Mengakomodasikan Pengawasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
1. Misi Pertama : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, sehat,
cerdas, dan terampil
Tujuannya adalah meningkatkan daya saing sumberdaya manusia.
Sasaran yang ingin dicapai pada Misi Pertama yaitu :
a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja.
d. Meningkatknya Kerukunan antar dan inter umat Beragama
e. Meningkatnya Indeks Pengarusutamaan Gender
Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan (KALSEL CERDAS);
b. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RRLS);
c. Peningkatan kualitas layanan kesehatan (KALSEL SEHAT)
d. Optimalisasi pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan (KALSEL
TERAMPIL)
e. Peningkatan Pemahaman dan pengamalan Keagamaan (KALSEL
BERIMAN)
2. Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan
Berorientasi pada Pelayanan Publik.
Tujuannya adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Badan Kesbangpol Prov. Kalsel 53
Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan :
a. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik (KALSEL DENGAN
PEMDA BERKINERJA BAIK)
b. Pengembangan sistem pengawasan pembangunan
c. Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintah
d. Peningkatan kualitas penerimaan dan penempatan ASN
e. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daer