pemerintah kotapalangka raya › wp-content › uploads › ...2019/04/16 · pemerintah kota...

PEMERINTAH KOTAPALANGKA RAYA

RENCANA KINERJA TAHUNAN

(RKT)TAHUN 2018

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN2018

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA


KOTA PALANGKA RAYA JL.Tjilik Riwut No.98 Km. 5,5 Telp. (0536) 3231302, 3231314, Fax. (0536) 3231314

PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 900/26/Skr-BPKAD/I/2018

TENTANG


BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tentang Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran NegaraNomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tetang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN

PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA

PALANGKA RAYA TAHUN 2018.

KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya tentang RencanaKinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan adalah acuan yang wajib dilaksanakan

oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

padatanggal 5 Januari 2018

KEPALABADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA

H. Akhmad Fordiansyah, SH.,M.A.P

PembinaTk. I NIP.19641121 198503 1 008

PEMERINTAH KOTAPALANGKA RAYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA

PALANGKA RAYANOMOR : 900/26/Skr-BPKAD/I/2018 TANGGAL 5 Januari 2018


(RKT)

TAHUN 2018


KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA


KOTA PALANGKA RAYA JL.Tjilik Riwut No.98 Km. 5,5 Telp. (0536) 3231302, 3231314, Fax. (0536) 3231314

PALANGKA RAYA 73112

KATAPENGANTAR

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018, sebagai dokumen perencanaan yang

berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu1 (satu) tahun

kedepan, dengan demikian RKT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas

dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota

Palangka Raya tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan

tujuan antara lain:

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya untuk

mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Palangka

Rayayang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi

Organisasi. 2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pada tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan(RKT) BPKAD yang disusun harus mempunyai

keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensia ntara Renstra-

BPKAD dan Renja, RKT BPKAD, maka dokumen RKT BPKAD haruslah mempunyai

keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-BPKAD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi,

Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program

BPKAD haruslah berpedman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang

direncanakan pada RKT BPKAD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan

Renstra-BPKAD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada

RKPD.

Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih banyak

kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun

mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan

pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota

Palangka Raya. Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dalam berupaya mewujudkan tujuan

organisasi.

KEPALABADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA

PALANGKA RAYA

H. Akhmad Fordiansyah, SH.,M.A.P

PembinaTk. I

NIP. 19641121 198503 1008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

DAFTARISI........................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................... 1 1.1 LatarBelakang.............................................................................................. 1

1.2 LandasanHukum......................................................................................... 1 1.3 Maksuddan Tujuan.................................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan.............................................................................. 4

BAB II RENCANAKINERJATAHUNAN(RKT)BPKAD Tahun 2018........ 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Capaian Renstra BPKAD.............................................................................................. 5

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018................................ 10

BAB III PENUTUP........................................................................................................ 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dibentuk

sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (BPKAD) guna meningkatkan

kualitas aplikasi dan SDM dibidang pengelolaan keuangan dan aset melalui kerjasama

dan kemitraan bersama komunitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), dalam rangka pelayanan dan akses informasi penatausahaan keuangan dan

aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya mempuyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan

penunjang.

Bedasarkan dokumen rencana jangka menegah (RPJM) Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya termasuk dalam urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian, yang di fokuskan dalam mewujudkan misi yang ke-empat

yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good and clean

governance)”.

Reancana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palangka Raya merupakan satu dokumen rencana resmi BPKAD Kota

Palangka Raya untuk mengarahkan pelayanan BPKAD Kota Palangka Raya khususnya

dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup

periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan tahunan

yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dan indicator kinerja

beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerjata hunan di dalam rencana kinerja

ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi BPKAD Kota Palangka Rayauntuk

mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Palangka Raya tahun 2018 berpedoman kepada RPJMD Kota Palangka Raya

Tahun2013–2018 dan Renstra BPKAD Kota Palangka Raya yang bertujuan untuk

mendukung dalam mewujudkan Visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD Kota

Palangka Raya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hokum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja

Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar

Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara


5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara


9. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

11. Peratruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara


Republik Indonesia 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Lembaran Negara


16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036);

24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 , Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Palangka Raya Nomor 02), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (

Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11 ) ;

26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita

daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, tahun2013-2018 adalah sebagai

dokumen perencanaan yang berisikan target program dan kegiatan selama kurun waktu

1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2018. Dengan demikian, Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) merupakan dokumen dasar dalam penetuan keberhasilan kinerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 adalah untuk memberikan

arah yang jelas dalam menentukan capaian kinerja tahun 2018 yang telah sesuai

dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain:

1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program dan kegiatan tahun 2018.

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-BPKAD) adalah Rencana Kerja

Tahunan (Renja) BPKAD Kota Palangka Raya yang mempunyai keselarasan rumusan

dengan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra dan Renja, RKT, maka dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kota Palangka Raya haruslah mempunyai

keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-BPKAD Kota Palangka Raya tersebut seperti

isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya

sedangkan program BPKAD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD.

Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT harus juga berpedoman pada program

yang termuat pada Renstra-BPKAD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi

yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yaitu:

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategis akan

menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan

secara obyektif.

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan

program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan 1

(satu) tahun ini memuat komponen utama seperti : visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan

serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai

tujuan akhir organisasi. Komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif,

sinergi dan berkelanjutan oleh BPKAD Kota Palangka Raya. Penyusunan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT).

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPKAD Tahun 2018.

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Lalu dan

Capaian Renstra BPKAD serta Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Tahun

2018.

BAB III PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan

dokumen Rencana Kinerja Tahun BPKAD, disertai dengan harapan

bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu)

tahun kedepan oleh BPKAD.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT)


KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tersebut. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja

kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun2018.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Capaian Renstra

BPKAD

Program dan Kegiatan BPKAD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017

PROGRAM ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.001.752.475,21 2.763.954.389,00 92,08

No

.

Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.800.000,00 8.630.000,00 79,91

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber

Daya Air, Listrik, Telp, dan Speedy

Internet

276.000.000,00 408.782.153,00 148,11

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan PNS

49.580.000,00 14.579.998,00 29,41

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.060.505.100,21 915.327.500,00 86,31

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 46.556.000,00 46.264.000,00 99,37

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.542.000,00 74.542.000,00 100,00

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

82.668.400,00 82.668.400,00 100,00

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

14.000.000,00 14.000.000,00 100,00

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 37.000.000,00 12.640.000,00 34,16

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

527.801.600,00 486.096.838,00 92,10

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah

50.000.000,00 31.844.500,00 63,69

12 Penyediaan Jasa Event Palangka Fair 175.000.000,00 174.075.000,00 99,47

13 Penyediaan Jasa Publikasi Media 139.800.000,00 57.400.000,00 41,06

14 Kegiatan Pengelolaan Arsip/ Dokumen

SKPD

35.000.000,00 35.000.000,00 100,00

15 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan,

Analisa Beban Kerja dan Evaluasi

Jabatan

82.729.375,00 82.425.000,00 99,63

16 Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota

Palangka Raya

339.770.000,00 319.679.000,00 94,09

Rata-rata Capaian 92,08

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran untuk menggerakkan kinerja

SOPD dan pelayanan publik. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah terwujudnya pelayanan

administrasi kantor dan sarana pendukung yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai capaian indikator kinerja sasaran

Administrasi Perkantoran adalah sebesar 92,08%

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (tahun sebelumnya )

yang sebesar 79,10 % maka terjadi kenaikan sebesar 12,98% dengan Capaian di

Tahun 2017 sebesar 92,08%.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya

adalah sebagi berikut :

Tahun

Anggaran

Realisasi

Capaian Kinerja

Naik / Turun

Dibandingkan Kinerja

Tahun Sebelumnya

%

Kenaikan /

Penurunan

Tahun 2013 79,21 - -

Tahun 2014 78,85 Turun 0,36

Tahun 2015 77,78 Turun 1,07

Tahun 2016 79,10 Naik 1,32

Tahun 2017 92,08 Naik 12,98

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

931.404.000,00 770.782.246,00 81,79

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 203.800.000,00 153.800.000,00 75,47

2 Pengadaan Tanah 337.664.000,00 337.664.000,00 100,00

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

57.000.000,00 41.850.000,00 73,42

4 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

258.100.000,00 165.733.746,00 64,21

5 Pemeliharaan Rutin/ berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

74.840.000,00 71.734.500,00 95,85


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja

sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar 81,79 %

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (tahun sebelumnya)

yang sebesar 80,62% maka terjadi Kenaikan sebesar 2,13 dengan realisasi capaian di

Tahun 2017 sebesar 81,79%



Tahun

Anggaran

Realisasi

Capaian Kinerja

Naik / Turun

Dibandingkan Kinerja

Tahun Sebelumnya

%

Kenaikan /

Penurunan

Tahun 2013 93,27% - -

Tahun 2014 88,49 % Turun 4,78%

Tahun 2015 76,83 % Turun 11,66%

Tahun 2016 80,62% Naik 3,79%

Tahun 2017 81,79% Naik 2,13%

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

334.032.100,00 271.120.600,00 81,17

1 Pendidikan dan pelatihan formal 334.032.100,00 271.120.600,00 81,17

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menggerakkan kinerja SOPD dan

pelayanan publik

Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan

pencapaian sasaran ini adalah tersedianya dana dan terlaksananya Pendidikan dan

pelatihan formal dan Bimtek dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas sumber

daya aparatur

Berdasarkan tabel diatas kegiatan pada sasaran nomor 3dengan realisasi rata-

rataindikator kinerja anggaran mencapai 78,06%

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (tahun sebelumnya)

yang sebesar 78,06% maka terjadi kenaikan sebesar 3,11% dengan realisasi capaian

kineja sebesar 81,17



Tahun

Anggaran

Realisasi

Capaian Kinerja

Naik / Turun Dibandingkan

Kinerja

Tahun Sebelumnya

%

Kenaikan /

Penurunan

Tahun 2013 85,48% - -

Tahun 2014 55,96 % Turun 29,52%

Tahun 2015 48,24 % Turun 7,72%

Tahun 2016 78,06% Naik 29,82%

Tahun 2017 81,17% Naik 3,11%

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

9.565.164.897,32 7.598.768.647,00 79,44

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Penyusunan Standar Satuan

Harga

191.994.200,00 134.749.200,00 70,18

2 Penyusunan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah

250.177.000,00 192.529.800,00 76,96

3 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

APBD

321.880.000,00 229.704.200,00 71,36


Peraturan KDH Tentang

Penjabaran APBD

211.057.580,00 53.324.450,00 25,27


Peraturan Daerah Tentang

Perubahan APBD

234.909.000,00 200.034.618,00 85,15


Peraturan KDH Tentang

Penjabaran Perubahan APBD

177.230.000,00 150.445.400,00 84,89

7 Penyusunan Rancangan Perda

Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

141.953.500,00 141.852.000,00 99,93


Peraturan KDH tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

95.420.800,00 78.908.000,00 82,69

9 Penyusunan Sistem Informasi

Keuangan Daerah

229.414.328,62 42.983.400,00 18,74

10 Pengelolaan Sistem Informasi

Keuangan Daerah

618.500.000,00 543.511.406,00 87,88

11 Peningkatan Manajemen Aset/

Barang Daerah

343.467.550,00 299.471.184,00 87,19

12 Peningkatan Kinerja Tim

Anggaran Pemerintah Daerah

Kota Palangka Raya

701.890.220,00 488.335.000,00 69,57

13 Penerbitan SP2D 423.000.000,00 412.584.300,00 97,54

14 Rekonsiliasi Belanja Daerah 120.700.000,00 117.046.311,00 96,97

15 Peningkatan Pelayanan

Manajemen Perbendaharaan

dalam Pelaksanaan APBD

110.223.000,00 108.780.100,00 98,69

16 Implementasi Program Aplikasi

Gaji

162.580.000,00 112.457.500,00 69,17

17 Laporan RTH/DTH 56.475.900,00 55.835.260,00 98,87

18 Monitoring, Evaluasi dan

Statistik Pengelolaan Kas

Daerah

363.682.709,00 345.432.519,00 94,98

19 Penyelenggaraan Register SP2D 64.676.000,00 64.676.000,00 100,00

20 Laporan BUD dan Konfirmasi

Transfer Pemerintah Pusat

248.998.205,00 251.510.708,00 101,01

21 Asistensi dan Implementasi

Tata Kelola Pemerintahan Yang

Baik

36.449.000,00 33.449.000,00 91,77

22 Penyusunan Laporan

Manajemen Sistem Aplikasi

SIMBADA

30.000.000,00 0,00 0,00


Semesteran dan APBD

0,00 0,00 0,00

24 Penatausahaan Pelaporan dan

Pertanggungjawaban

Bendahara PPKD

87.280.000,00 86.845.500,00 99,50

25 Pelayanan Gaji PNS SKPD 45.170.000,00 29.950.500,00 66,31

26 Penyusunan Kebijakan

Pemanfaatan Barang Milik

Daerah

352.101.800,00 188.698.600,00 53,59

27 Pengamanan Aset Pemerintah

Kota Palangka Raya

239.358.600,00 160.732.250,00 67,15

28 Sistem Informasi Manajemen

Barang Milik Daerah Kota

Palangka Raya

364.307.600,00 302.611.111,00 83,06

29 Inventarisasi Barang Milik

Daerah

57.676.000,00 56.024.600,00 97,14

30 Rekonsiliasi/Pencocokan Data

Pengadaan Barang SKPD

201.675.000,00 168.225.000,00 83,41

31 Penyusunan Laporan Barang

Milik Daerah

99.043.400,00 99.023.600,00 99,98

32 Penyusunan RKBMD dan

DKBMD

120.556.300,00 109.650.100,00 90,95

33 Kegiatan Appraisal BMD 66.816.950,00 11.742.000,00 17,57

34 Penghapusan Barang Milik

Daerah (BMD) Pemerintah Kota

Palangka Raya

206.403.654,70 189.210.900,00 91,67

35 Rekonsiliasi Hutang 93.935.000,00 31.227.000,00 33,24

36 Pengendalian Anggaran 179.088.000,00 147.928.500,00 82,60

37 Pengendalian dan

Penatausahaan Hibah dan

Bantuan Sosial

621.323.000,00 596.059.300,00 95,93

38 Pendampingan Penyusunan

Laporan Bulanan dan Statistik

Keuangan serta Instansi

Vertikal Lainnya

192.218.200,00 187.308.200,00 97,45

39 Rekonsiliasi, Monitoring dan

Evaluasi Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara SKPD

85.087.500,00 47.387.000,00 55,69


Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

66.355.100,00 65.378.100,00 98,53

41 Evaluasi Rancangan Peraturan

KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

73.899.000,00 70.419.000,00 95,29

42 Asistensi Penyusunan

Rancangan Regulasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota

77.540.000,00 76.074.300,00 98,11

43 Rekonsiliasi Pelaksanaan

Pertanggungjawaban APBD

106.309.900,00 105.760.400,00 99,48

44 Evaluasi Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

119.528.400,00 119.447.900,00 99,93

45 Peningkatan Kemampuan

Penyusunan Laporan Keuangan

Daerah

180.500.000,00 122.452.000,00 67,84


Semesteran dan Prognosis

APBD

134.812.500,00 134.698.100,00 99,92

47 Evaluasi dan Tindak Lanjut

Penyelesaian Laporan

Keuangan Daerah

60.500.000,00 58.868.000,00 97,30

48 Penatausahaan Dana

Perimbangan

245.000.000,00 197.881.130,00 80,77

49 Sosialisasi Peraturan

Pemerintah Kota P. Raya

194.000.000,00 0,00 0,00

50 Penyusunan SOP Pengelolaan

Keuangan

90.000.000,00 109.940.000,00 122,16

51 Penyusunan Laporan DAK Fisik

Berbasis Online Monitoring

Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara (CM SPAN)

70.000.000,00 67.605.200,00 96,58


Berdasarkan tabel diatas realisasi rata-rataindikator kinerja dari 51 kegiatan anggaran

rata-rata prosentase pencapaiannya adalah sebesar79,44%

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 (tahun sebelumnya )

yang sebesar 87,92% maka terjadi penurunan sebesar -8,48% dengan Capaian di

Tahun 2017 Sebesar 79,44%Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari

tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagi berikut

Tahun

Anggaran

Realisasi

Capaian Kinerja

Naik / Turun Dibandingkan

Kinerja

Tahun Sebelumnya

%

Kenaikan /

Penurunan

Tahun 2013 85,23% - -

Tahun 2014 73,80 % Turun 11,43%

Tahun 2015 84,20 % Naik 10,40%

Tahun 2016 89,60% Naik 5,40%

Tahun 2017 79,44% Turun -8,48%

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya tidak

bisa dipisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Administrasi

Pemerintahan, sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah

kinerja yang menjalankan fungsi penunjang yang merupakan bagian dari misi Kota

Palangka Raya Tahun2013–2018 yaitu pada misi ke-empat “Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good and clean governance)”.

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan salah dasar dalam menentukan

keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam

dokumen Renstra, indikator kinerja utama (IKU) tahun 2018 dengan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan sebagai berikut:

N

O Indikator

Target

Indi-

kator

Lainny

a

Target Renstra DPKAD Tahun

Realisasi Capaian Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 201

8

1 2 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15

1

Regulasi

Pengelolaa

n

Keuangan

Daerah

Regulas

i 10 6 6 6 6 6 10 10 10 10 13 -

2

Opini BPK

terhadap

laporan

keuangan

Hasil

Opini

BPK

WT

P

WT

P

WT

P

WT

P

WT

P

WT

P

TM

P

WD

P

WD

P

WT

P

WT

P -

Pencapaian tujuan dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan

keuangan perangkat daerah diwujudkan dengan program dan kegiatan sebagaimana

tabel berikut ini.

Tabel Tujuan dan Sasaran serta Formulasi Sesuai RPJMD dan Renstra 2013-2018

No T

uju

an

Ind

ika

tor T

uju

an

Fo

rmu

la

Target

Tujuan

Sa

sara

n

Ind

ika

tor S

asa

ran

Fo

rmu

lasi

Target Tahun ke-

Stra

teg

i

Arah Kebijakan Tahun

Ke-

Pro

gra

m

Ind

ika

tor P

rog

ram

Fo

rmu

la Ko

nd

isi

Aw

al

Ko

nd

isi

Ak

hir

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Te

rwu

jud

ny

a A

ku

nta

bilita

s da

n T

ran

spa

ran

si da

lam

Pe

ny

ele

ng

ga

raa

n

Pe

me

rinta

ha

n

Op

ini P

en

ge

lola

an

Lap

ora

n K

eu

an

ga

n D

ae

rah

Op

ini P

en

ge

lola

an

Lap

ora

n K

eu

an

ga

n D

ae

rah

Discla

ime

r

WT

P

Me

wu

jud

ka

n A

ku

nta

bilita

s ya

ng

Ba

ik d

ala

m P

en

ye

len

gg

ara

an

Pe

me

rinta

ha

n

Op

ini P

en

ge

lola

an

Lap

ora

n K

eu

an

ga

n D

ae

rah

Op

ini B

PK

Te

rha

da

p La

pa

ora

n K

eu

an

ga

n P

em

erin

tah

Ko

ta P

ala

ng

ka

Ra

ya

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Pe

ne

rap

an

Siste

m d

an

Pro

sed

ur P

en

ge

lola

an

Ke

ua

ng

an

Misi 4

sasa

ran

2

Misi 4

sasa

ran

2

Misi 4

sasa

ran

2

Misi 4

sasa

ran

2

Misi 4

sasa

ran

2

Pe

nin

gk

ata

n d

an

Pe

ng

em

ba

ng

an

Pe

ng

elo

lan

Ke

ua

ng

an

Da

era

h

Te

rsed

ian

ya

Pe

rda

/Pe

rka

da

AP

BD

Ko

ta P

ala

ng

ka

Ra

ya

Jum

lah

Re

gu

lasi y

an

g

dik

elu

ark

an

/Ta

hu

n N

x 10

0%

Lap

ora

n P

en

ge

lola

an

Ke

ua

ng

an

da

n A

set

Pe

me

rinta

h K

ota

Pa

lan

gk

a

Ra

ya

Wa

ktu

Pe

ny

am

pa

ian

Lap

ora

n

Ke

ua

ng

an

da

n A

set

Pe

me

rinta

h K

ota

Pa

lan

gk

a

Ra

ya

Tabel Program dan Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan 2018

NO. Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

I 4.01. 4.04.05. 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.945.201.044,62

1 4.01 . 4.04.05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat BPKAD 1 TAHUN 11.048.400,00 APBD

2 4.01 . 4.04.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air, listrik, Telp, dan Speedy

internet

Tersedianya komunikasi, sumber

daya air, listrik, Telp, dan Speedy

internet

BPKAD 1 TAHUN 282.348.000,00 APBD

3 4.01 . 4.04.05 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

Tersedianya jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS


4 4.01 . 4.04.05 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi

keuangan

BPKAD 1 TAHUN 1.178.152.253,62 APBD

5 4.01 . 4.04.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan

kantor


6 4.01 . 4.04.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor BPKAD 1 TAHUN 76.256.466,00 APBD

7 4.01 . 4.04.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan


8 4.01 . 4.04.05 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor


9 4.01 . 4.04.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman BPKAD 1 TAHUN 73.656.000,00 APBD

10 4.01 . 4.04.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah


11 4.01 . 4.04.05 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah


12 4.01 . 4.04.05 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya

Fair

Terlaksananya Jasa Event Palangka

Raya Fair

BPKAD 1

KEGIATAN

200.000.000,00 APBD

13 4.01 . 4.04.05 . 01 . 49 Penyediaan Jasa Publikasi Media Tersedianya Jasa Publikasi Media BPKAD 1 TAHUN 76.725.000,00 APBD

13 4.01 . 4.04.05 . 01 . 51 Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen

SKPD

Terlaksananya Pengelolaan

Arsip/Dokumen SKPD


14 4.01 . 4.04.05 . 01 . 52 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan,

Analisa Beban Kerja dan Evaluasi

Jabatan

Terlaksananya Penyusunan Analisis

Jabatan, Analisa Beban Kerja dan

Evaluasi Jabatan


15 4.01 . 4.04.05 . 01 . 53 Kegiatan Operasional MPTGR

Pemerintah Kota Palangka Raya

Tersedianya Operasional MPTGR



II 4.01 . 4.04.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

600.848.820,00

1 4.01 . 4.04.05 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya Perlengkapan gedung

kantor


2 4.01 . 4.04.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Tersedianya Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

BPKAD 2 unit

gedung

kantor

27.621.000,00 APBD

3 4.01 . 4.04.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

BPKAD 22 Unit

Kendaraan

243.576.300,00 APBD

4 4.01 . 4.04.05 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor


rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor


III 4.01 . 4.04.05 . 03 Program peningkatan disiplin

aparatur

Program peningkatan disiplin

aparatur

77.748.000,00

1 4.01 . 4.04.05 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta

kelengkapannya

BPKAD 100 % 77.748.000,00 APBD

IV 4.01 . 4.04.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

383.625.000,00

1 4.01 . 4.04.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Pendidikan Sumber

Daya Aparatur


V 4.01 . 4.04.05 . 06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

529.987.911,75

1 4.01 . 4.04.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BPKAD Dokumen

Lakip/Sakip,

Dokumen

LPPD,

TEPPRA dan

Rakordal

234.272.115,00 APBD

2 4.01 . 4.04.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan BPKAD 1 TAHUN 182.913.678,75 APBD

3 4.01 . 4.04.05 . 06 . 04 Penyusunan program dan rencana kerja Tersusunnya program dan rencana

kerja

BPKAD Dokumen

Renja, RKA,

DPA, RO,

RKPA, DPPA

112.802.118,00 APBD

VI 4.01 . 4.04.05 . 17 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

10.166.940.497,48

1 4.01 . 4.04.05 . 17 . 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersediannya Standar satuan harga

pemerintah daerah

BPKAD 1 Dokumen

HSBJ

197.304.000,00 APBD

2 4.01 . 4.04.05 . 17 . 03 Penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah

Tersusunnya kebijakan akuntansi

pemerintah daerah


3 4.01 . 4.04.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang APBD

Tersusunnya rancangan peraturan

daerah tentang APBD

BPKAD 1 rancangan

Perda

359.480.000,00 APBD

4 4.01 . 4.04.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD


KDH tentang penjabaran APBD

BPKAD 1 rancangan

Perwali

186.057.580,00 APBD


daerah tentang perubahan APBD


daerah tentang perubahan APBD

BPKAD 1 rancangan

Perda

209.909.000,00 APBD


tentang penjabaran perubahan APBD


KDH tentang penjabaran perubahan

APBD

BPKAD 1 rancangan

Perwali

167.230.000,00 APBD


daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD



pelaksanaan APBD

BPKAD 1 rancangan

Perda

156.595.100,00 APBD


tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

regulasi ancangan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban

BPKAD 1 rancangan

Perwali

106.845.408,00 APBD

9 4.01 . 4.04.05 . 17 . 12 Penyusunan sistem informasi keuangan

daerah

Tersusunnya sistem informasi

keuangan daerah


10 4.01 . 4.04.05 . 17 . 13 Pengelolaan sistem informasi keuangan

daerah

Terkelolanya sistem informasi

keuangan daerah


11 4.01 . 4.04.05 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang

daerah

Meningkatnya manajemen

aset/barang daerah


12 4.01 . 4.04.05 . 17 . 20 Peningkatan Kinerja Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya

Meningkatnya Kinerja Tim Anggaran

Pemerintah Daerah Kota Palangka

Raya


13 4.01 . 4.04.05 . 17 . 21 Penerbitan SP2D Terkelola Penerbitan SP2D BPKAD 4000 SP2D 432.794.574,30 APBD

14 4.01 . 4.04.05 . 17 . 22 Rekonsiliasi Belanja Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja

Daerah


15 4.01 . 4.04.05 . 17 . 23 Peningkatan Pelayanan Manajemen

Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan

APBD

Meningkatnya Pelayanan Manajemen

Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan

APBD


16 4.01 . 4.04.05 . 17 . 24 Implementasi Program Aplikasi Gaji Terkelola dan Terlaksananya

Implementasi Program Aplikasi Gaji


17 4.01 . 4.04.05 . 17 . 25 Laporan RTH/DTH Tersusun dan tersedianya Laporan

RTH/DTH


18 4.01 . 4.04.05 . 17 . 26 Monitoring, Evaluasi dan Statistik

Pengelolaan Kas Daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi

dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah


19 4.01 . 4.04.05 . 17 . 27 Penyelenggaraan Register SP2D Terselenggaranya Register SP2D BPKAD 1 TAHUN 92.071.023,00 APBD

20 4.01 . 4.04.05 . 17 . 28 Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer

Pemerintah Pusat

Tersedianya Laporan BUD dan

Konfirmasi Transfer Pemerintah

Pusat


21 4.01 . 4.04.05 . 17 . 29 Asistensi dan Implementasi Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

Terlaksananya Asistensi dan

Implementasi Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik


22 4.01 . 4.04.05 . 17 . 30 Penyusunan Laporan Manajemen

Sistem Aplikasi SIMBADA

Tersusunya Penyusunan Laporan

Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA

BPKAD 1

DOKUMEN

30.690.000,00 APBD

23 4.01 . 4.04.05 . 17 . 50 Penyusunan Laporan Semesteran dan

APBD

Meningkatnya Laporan Keuangan BPKAD 2 Laporan 36.712.500,00 APBD

24 4.01 . 4.04.05 . 17 . 52 Penatausahaan Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Bendahara PPKD

Tertata dan tersusunya Pelaporan

dan Pertanggungjawaban Bendahara

PPKD

BPKAD 12

Dokumen

113.072.190,00 APBD

25 4.01 . 4.04.05 . 17 . 53 Pelayanan Gaji PNS SKPD Terlaksananya Pelayanan Gaji PNS

SKPD


26 4.01 . 4.04.05 . 17 . 58 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan

Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pelayanan Gaji PNS

SKPD


27 4.01 . 4.04.05 . 17 . 59 Pengamanan Aset Pemerintah Kota

Palangka Raya


28 4.01 . 4.04.05 . 17 . 60 Sistem Informasi Manajemen Barang

Milik Daerah Kota Palangka Raya

BPKAD 6 Dokumen 355.707.600,00 APBD

29 4.01 . 4.04.05 . 17 . 61 Inventarisasi Barang Milik Daerah BPKAD 1 TAHUN 135.427.600,00 APBD

30 4.01 . 4.04.05 . 17 . 62 Rekonsiliasi/Pencocokan Data

Pengadaan Barang SKPD di lingkungan



31 4.01 . 4.04.05 . 17 . 63 Penyusunan Laporan Barang Milik

Daerah


32 4.01 . 4.04.05 . 17 . 64 Penyusunan RKBMD dan DKBMD BPKAD 1 Dokumen 131.556.300,00 APBD

33 4.01 . 4.04.05 . 17 . 69 Kegiatan Appaisal BMD BPKAD 1 TAHUN 137.816.950,00 APBD

34 4.01 . 4.04.05 . 17 . 71 Penghapusan Barang Milik Daerah



35 4.01 . 4.04.05 . 17 . 73 Rekonsiliasi Hutang Terlaksananya Rekonsiliasi Hutang BPKAD 1 TAHUN 99.935.000,00 APBD

36 4.01 . 4.04.05 . 17 . 74 Pengendalian Anggaran Terkendalinya Pengendalian

Anggaran


37 4.01 . 4.04.05 . 17 . 75 Pengendalian dan Penatausahaan Hibah

dan Bantuan Sosial

Terkelola dan terkendalinya

Penatausahaan Hibah dan Bantuan

Sosial


38 4.01 . 4.04.05 . 17 . 76 Pendampingan Penyusunan Laporan

Bulanan dan Statistik Keuangan serta

Instansi Vertikal Lainnya

Tersedianya Pendampingan

Penyusunan Laporan Bulanan dan

Statistik Keuangan serta Instansi

Vertikal Lainnya


39 4.01 . 4.04.05 . 17 . 77 Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi

Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara SKPD

Penyusunan Neraca Pemerintah Kota

Palangka Raya




pelaksanaan APBD



pelaksanaan APBD

BPKAD 1 rancangan

Perda

69.415.767,30 APBD


tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

regulasi ancangan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban

BPKAD 1 rancangan

Perwali

79.874.000,00 APBD

42 4.01 . 4.04.05 . 17 . 80 Asistensi penyusunan rancangan

regulasi pengelolaan keuangan daerah

kabupaten/kota

Terlaksananya Asistensi penyusunan

rancangan regulasi pengelolaan

keuangan daerah kabupaten/kota


43 4.01 . 4.04.05 . 17 . 81 Rekonsiliasi Pelaksanaan

Pertanggungjawaban APBD

Terlaksananya Rekonsiliasi

Pelaksanaan Pertanggungjawaban

APBD


44 4.01 . 4.04.05 . 17 . 82 Evaluasi rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

kabupaten/kota

Terlaksananya Evaluasi rancangan

peraturan KDH tentang penjabaran

APBD kabupaten/kota


45 4.01 . 4.04.05 . 17 . 83 Peningkatan Kemampuan Penyusunan

Laporan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kemampuan


Daerah


46 4.01 . 4.04.05 . 17 . 87 Penyusunan Laporan Semesteran dan

Prognosis APBD

Meningkatnya Laporan Keuangan BPKAD 1 TAHUN 104.812.500,00 APBD

47 4.01 . 4.04.05 . 17 . 88 Evaluasi dan Tindak Lanjut

Penyelesaian Laporan Keuangan

Daerah

Adanya Pengawasan dan Evaluasi

Lap. Keuangan


48 4.01 . 4.04.05 . 17 . 89 Penatausahaan Dana Perimbangan Terlaksananya Rekonsiliasi

Pelaksanaan Pertanggungjawaban

APBD


49 4.01 . 4.04.05 . 17 . 90 Sosialisasi Peraturan Pemerintah

Daerah Kota Palangka Raya

Terlaksananya Evaluasi Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


50 4.01 . 4.04.05 . 17 . 102 Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Meningkatnya Kemampuan


Daerah


51 4.01 . 4.04.05 . 17 . 103 Penyusunan Laporan DAK Fisik

berbasis Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan Negara (OM-SPAN)

Meningkatnya Laporan Keuangan BPKAD 1 TAHUN 75.000.000,00 APBD

14.704.351.273,85

BAB III

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018, sebagai dokumen perencanaan yang

berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun

kedepan, dengan demikian RKT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas

dalam menentukan target kinerja pada tahun 2018 yang diwujudkan dengan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota

Palangka Raya tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan

tujuan antara lain:

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya untuk

mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Palangka Raya

yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan tujuan organisasi. 2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pada tahun2018.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD yang disusun harus mempunyai

keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra dan

Renja, RKT, maka dokumen RKT BPKAD Kota Palangka Raya haruslah mempunyai

keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-BPKAD tersebut seperti isu-isu strategis dan

kebijakan maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program berpedoman pada

rumusan program RPJMD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya yaitu:

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2018.

3. Untuk memberikan pelayanan prima yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

pemerintah kotapalangka raya › wp-content › uploads › ...2019/04/16 · pemerintah kota...

Documents