pemerintah kota depok...pemerintah kota depok 1 1.1. latar belakang sesuai dengan undang-undang...
TRANSCRIPT
Pemerintah Kota Depok
1
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah,
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan
kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, maka tata
kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good governance)
merupakan prasyarat yang diperlukan. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan,
akuntabilitas merupakan suatu keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada
masyarakat selaku pemberi amanat dan pemilik kekuasaan serta kedaulatan , sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna serta berhasilguna. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/
target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur dan legitimate, telah sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Untuk itu, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana tata cara penyusunannya
diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah, disusun suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan
BAB I
Pemerintah Kota Depok
2
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan SAKIP tersebut diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan
ketentuan diatas, Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai
media pertanggungjawaban mengenai hasil kinerja dari program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada setiap tahunnya.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Pemerintah Kota Depok menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan
dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Tahun 2017 yang
diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Depok bagi
pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok
Tahun 2017, mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021,
yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2017 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Depok Tahun 2017.
Pemerintah Kota Depok
3
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017
adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah
selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi
kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) guna mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga menjadi
alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017
adalah sebagai media untuk mendapatkan masukan stakeholder dengan memberikan
umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk
perbaikan kinerja Pemerintah Kota Depok. Melalui identifikasi keberhasilan, permasalahan
dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, diharapkan dapat menjadi masukan
untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
Sehingga Laporan Kinerja dapat menjadi proses evaluasi sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan
dalam pelayanan publik.
1.3. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota DepokTahun 2017 mengacu pada:
1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Pemerintah Kota Depok
4
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 ( lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2008 Nomor 1 ) sebagimana telah diubanh dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 1 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nomor
1 tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun
2006-2025 ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun
2011);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2016 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017
Nomor 21 );
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok ( Lembaran DaerahKota Depok Tahun 2016
Nomor 10 );
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Depok Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2017 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2017 Nomor 20);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Wali Kota Depok Nomor 36 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Depok Tahun 2017;
Pemerintah Kota Depok
5
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 127 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Perubahaan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 127 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2017 tentang penjabaran Perubahaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah dengan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Depok
A. Tugas dan Fungsi
Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah
berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD
mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan
Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan
Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat
Daerah.
Pemerintah Kota Depok
6
Kepala Daerah mempunyai tugas :
a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD;
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan
Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta
menyusun dan menetapkan RKPD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala daerah
berwenang:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Daerah dalam:
1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah;
2. mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti
laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
Pemerintah Kota Depok
7
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota/Kabupaten, kelurahan dan/atau
Desa bagi wakil Wali Kota/bupati;
b. memberikan saran dan pertimbangan Kepada Daerah dalam pelaksanaan
Pemerintahan Daerah;
c. melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Kepala Daerah
melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Kepala Daerah bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah.
Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;
e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
f. melaksanakan program strategis nasional; dan
g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan
semua Perangkat Daerah.
Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Tahun 1945 yang diuraikan
dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di
Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.
Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan
konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
Pemerintah Kota Depok
8
kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas,
serta kepentingan strategis nasional dan urusan pemerintahan umum yang
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Dalam rangka pembangunan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar yang ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk
menjamin hak-hak konstitusional masyarakat dan Urusan Pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
Pemerintah Kota Depok
9
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi
dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
Diantara urusan-urusan yang dibagi tersebut, yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota antara lain :
a. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan
pengelolaan taman hutan raya;
b. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang
berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi;
c. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi
hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud.
d. Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi
hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat)
mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
Pemerintah Kota Depok
10
kepulauan. Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota kurang dari 4
(empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan
prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.
Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima
personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
B. Struktur Organisasi
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
Pemerintah Kota Depok menetapkan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta
perangkat daerah lainnya dengan Susunan Struktur Organisasi Pemerintah
Daerah Kota Depok pada tahun 2016 sebagai berikut :
1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Administrasi dan Pemerintahan, membawahkan:
a. Bagian Administrasi;
b. Bagian Umum;
c. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan;
d. Bagian Pemerintahan.
4. Asisten Hukum dan Sosial, membawahkan:
a. Bagian Hukum;
b. Bagian Kesejahteraan Sosial;
c. Bagian Protokol dan Dokumentasi.
5. Asisten Ekonomi Pembangunan, membawahkan:
a. Bagian Ekonomi;
b. Bagian Pembangunan;
c. Bagian Layanan Pengadaan.
6. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 3 (tiga) Badan, 1 (satu) Rumah Sakit dan 1
(satu) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Badan Keuangan Daerah;
d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
e. Rumah Sakit Umum Daerah.
Pemerintah Kota Depok
11
7. Dinas Daerah terdiri dari 18 (Delapan Belas) Dinas Sebagai berikut :
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Sosial;
d. Dinas Perhubungan;
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
i. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
j. Dinas Tenaga Kerja;
k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
l. Dinas Perumahan dan Permukiman;
m. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
o. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
r. Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Inspektorat Kota Depok merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan
secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
9. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok adalah perangkat daerah dalam
penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Sekretariat Daerah merupakan unsur kordinatif dan administrative perangkat
daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
12. Kecamatan.
13. Kelurahan.
Pemerintah Kota Depok
12
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA DEPOK
BERDASARKAN
PERDA NO. 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIAT
DAERAH
DPRD
STAF AHLI
DINAS DAERAH
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Permukiman
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6. Dinas Sosial 7. Dinas Tenaga Kerja 8. Dinas Ketahanan
Pangan, Petanian dan Perikanan
9. Dinas Lingkungan dan Kebersihan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
12. Dinas Perhubungan 13. Dinas Komunikasi dan
Informatika 14. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
17. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
INSPEKTORAT
BADAN DAERAH
1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
2. Badan Keuangan Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SEKRETARIAT DPRD ASISTEN ADMNISTRASI
DAN PEMERINTAHAN ASISTEN HUKUM
DAN SOSIAL
ASISTEN EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SATPOL PP
1. Bag. Hukum 2. Bag. Kesejahteraan
Sosial 3. Bag. Protokol dan
Dokumentasi
KESBANGPOL RSUD
1. Bag. Pembangunan 2. Bag. Ekonomi 3. Bag. Layanan
Pengadaan
1. Bag. Administrasi 2. Bag. Umum 3. Bag. Organisasi dan
Ketatalaksanaan 4. Bag. Pemerintahan
1. Bag. Persidangan 2. Bag. Keuangan 3. Bag. Umum 4. Bag. Humas dan
Protokol
KECAMATAN
KELURAHAN
Pemerintah Kota Depok
13
1.5 Gambaran Umum Daerah
A. Sejarah Singkat Kota Depok
Kota Depok hanya lah berupa dusun terpencil yang ada di tengah hutan belantara.
Namun, pada tanggal 18 Mei 1696 seorang saudagar Belanda yang merupakan
mantan pejabat tinggi VOC, Cornelis Cahstelein membeli tanah yang meliputi
daerah Depok dan sedikit wilayah Jakarta Selatan serta Ratujaya Bojong Gede.
Kemudian pada tahun 1871, Pemerintah Belanda mengizinkan daerah Depok untuk
membentuk pemerintahan dan presiden sendiri. Pemerintahan tersebut berupa
Gementee yang diperintah oleh seorang presiden sebagai badan pemerintahan
tertinggi. Hingga tahun 1942, Gemeente Depok memegang kekuasaan atas
kecamatan di dalamnya yang membawahi mandat (9 mandor) dan dibantu oleh
para Pencalang Polisi Desa serta Kumitir atau Menteri Lumbung. Awalnya, luas
daerah teritorial Gemeente Depok sebesar 1.244 hektare, namun terhapus pada
tahun 1952 setelah terjadi perjanjian pelepasan hak antara Pemerintah RI dengan
pimpinan Gemeente Depok, wilayah ini tidak termasuk tanah-tanah Elgendom dan
beberapa hak lainnya.
Penamaan kota ini sendiri menurut sesepuh asli Depok, kata Depok berasal dari
kata De Volk yang berarti pemukiman yang dapat dibanggakan. Ada juga yang
mengatakan bahwa Depok merupakan singkatan dari De Everste Protestante
Organisatie van Kristenen yang dibuat oleh Chastelein. Namun, hingga saat ini asal-
usul nama kota Depok masih menjadi perdebatan oleh sejumlah kalangan.
Perkembangan Kota Depok dimulai dari sebuah kecamatan dengan 21 desa yang
ada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten
Bogor. Di kawasan ini lah, pada tahun 1976, perumahan mulai dibangun. Hingga
akhirnya pada tahun 1981, pemerintah membentuk kota Administratif Depok
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981. Peresmiannya
diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir
Machmud). Kota administratif tersebut terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh
belas) Desa, yaitu:
1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa
Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Rangkapan, Desa Rangkapan Jaya Baru,
Desa Mampang.
2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Pondok Cina, Desa Beji,
Desa Kemiri Muka , Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa
Pemerintah Kota Depok
14
Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.
Sepanjang tujuh belas tahun perjalanan Kota Depok sebagai kota administratif
mengalami penggantian pemimpin mulai dari Wali Kota pertama Drs. Rukasah
Suradimadja (Alm) (1982-1984), Wali Kota kedua Drs. H. M.I.Tamdjid (1984-
1988), Wali Kota ketiga Drs. H. Abdul Wachyan (1988-1991), keempat Drs. H.
Moch. Masduki (1991-1992), kelima Drs. H. Sofyan Safari Hamim (1992-1996)
kemudian kepemimpinan Kotip Depok dijabat oleh Wali Kota Depok keenam Drs.
H. Badrul Kamal (1997-2005) yang pada tanggal 27 April 1999 dilantik menjadi
Pejabat Wali Kotamadya kepala Daerah Tingkat II Depok (bersama dengan
Peresmian Kota Depok). Kini setelah Depok resmi menjadi daerah otonom,
jabatan Wali Kota Depok dilanjutkan oleh Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, Msc.
(2005-2010) yang dilantik pada tanggal 26 Januari 2006. Kota Depok menjadi
daerah otonom yang terpisah dari wilayah Kabupaten Bogor terhitung mulai 27
April 1999. Melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon,
status Depok yang semula sebagai kota adminstratif berubah menjadi
kotamadya (sekarang kota).
Luas wilayah kota Depok kini mencapai 20.504,54 Ha (200,29 km) dengan jumlah
penduduk 1.353.000 jiwa (pada tahun 2003). Berdasarkan peraturan tersebut Kota
Depok memiliki 6 kecamatan dengan 63 kelurahan di dalamnya yaitu Kecamatan
Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya,
Kecamatan Limo dan Kecamatan Sawangan. Namun, seiring pemekaran kecamatan
yang merupakan implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, kecamatan di Kota Depok menjadi
sebelas yakni:
1. Kecamatan Beji meliputi wilayah kerja: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur,
Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Tanah Baru Kelurahan Pondok Cina,
Kelurahan Kukusan.
2. Kecamatan Pancoran Mas meliputi wilayah kerja: Kelurahan Pancoran Mas,
Kelurahan Rangkap Jaya, Kelurahan Rangkap Jaya Baru, Kelurahan Depok,
Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Mampang.
3. Kecamatan Cipayung meliputi wilayah kerja : Kelurahan Cipayung, Kelurahan
Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan
Kelurahan Pondok Jaya.
4. Kecamatan Sukmajaya meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan
Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Tirtajaya, dan
Kelurahan Cisalak.
Pemerintah Kota Depok
15
5. Kecamatan Cilodong meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukamaju, Kelurahan
Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya.
6. Kecamatan Limo meliputi wilayah kerja: Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung,
Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut.
7. Kecamatan Cinere meliputi wilayah kerja: Kerurahan Cinere, Kelurahan Gandul,
Kelurahan Pangkal Jati Lama, dan Kelurahan Pangkal Jati Baru.
8. Kecamatan Cimanggis meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cisalak Pasar,
Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan,
Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug.
9. Kecamatan Tapos meliputi wilayah kerja: Kelurahan Tapos, Kelurahan
Leuwinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan
Jatijajar, Kelurahan Cilangkap, dan Kelurahan Cimpaeun.
10. Kecamatan Sawangan meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sawangan, Kelurahan
Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan,
Kelurahan Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih.
11. Kecamatan Bojongsari meliputi wilayah kerja: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan
Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug,
Kelurahan Duren Mekar, dan Kelurahan Duren Seribu.
B. Kondisi Geografis dan Demografis
Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 18’ 30’’- 6°28’00’’ Lintang
Selatan dan 106°42’30’’-106°55’30’’ Bujur Timur. Secara geografis, Kota Depok
berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah
Jabotabek.
Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah –
perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas
permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai
wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2.
Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan
Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu terdapat pula 25
situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha.
Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng
Pemerintah Kota Depok
16
yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan
cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara: Kali
Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas.
Kota Depok memiliki luas wilayah 200,29 km2 atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa
Barat, berbatasan langsung dengan tiga kabupaten/kota dan dua provinsi yaitu:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang
Selatan Provinsi Banten;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi
Jawa Barat;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten.
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Depok
Pemerintah Kota Depok
17
Dengan luas wilayah 200,29 km2 atau 0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat,
berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah
Jabotabek. Secara administratif, berdasarkan Perda No 8 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang
tadinya terdiri dari 6 Kecamatan dimekarkan menjadi 11 Kecamatan, yakni Kec.
Cimanggis, Kec. Sukmajaya, Kec. Tapos, Kec. Sawangan, Kec. Pancoran Mas, Kec.
Limo, Kec. Beji, Kec. Cinere, Kec. Bojongsari, Kec. Cipayung dan Kec, Cilodong
sebagaimana Gambar 1.1 dan tabel 1.1.
Tabel 1. 1
Nama Kecamatan,Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota
Depok Tahun 2017
NO KECAMATAN JUMLAH
KELURAHAN
Luas ( Ha )
1 Pancoran Mas 6 Kelurahan 1.803
2 Cipayung 5 Kelurahan 1.145
3 Sukmajaya 6 Kelurahan 1.735
4 Cilodong 5 Kelurahan 1.619
5 Cimanggis 6 Kelurahan 2.158
6 Tapos 6 Kelurahan 3.326
7 Beji 6 Kelurahan 1.456
8 Sawangan 7 kelurahan 2.619
9 Bojong Sari 7 Kelurahan 1.930
10 Cinere 4 Kelurahan 1.055
11 Limo 4 Kelurahan 1.184
Sebagai Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, Kota Depok menghadapi
berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Sebagai daerah
penyangga Kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup
tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan,
perdagangan dan jasa.
Jumlah penduduk di Kota Depok semester II tahun 2016 yang telah dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri mencapai 1.803.708 jiwa, terdiri atas laki-laki
913.359 jiwa (50,63%) dan perempuan 890.349 jiwa (49,36%).
Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya dibanding
dengan kecamatan lainnya di Kota Depok, yaitu 245.142 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan
penduduk terkecil adalah Kecamatan Limo yaitu 86.147 jiwa.
Di tahun 2016 kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 10.255 jiwa/km2. Kecamatan
Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat di Kota Depok dengan tingkat kepadatan 15.063
jiwa/km2, kemudian Kecamatan Pancoran Mas dengan tingkat kepadatan 13.522 jiwa/km2.
Pemerintah Kota Depok
18
Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sawangan
yaitu 5.580 jiwa/km2. (sumber : DDA 2015)
Secara umum topografi Wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran
rendah dan perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas
permukaan laut dan kemiringan lerengnya 0%-25% (Sumber: Bakosurtanal). Kota Depok
mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2, dengan kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-
sungai besar dan mata air yang timbul menjadi air permukaan berupa situ-situ.
Bagian Utara umumnya berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan
umumnya merupakan daerah bergelombang. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar
antara 40-70 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di
Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di
Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di
Kecamatan Pancoran Mas.
Sedangkan bagian selatan Kota Depok memiliki ketinggian 100-140 mdpl, antara lain berada
di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos.
Secara umum kemiringan lereng di Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8
%, adapun kemiringan 8-15 % hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai.
Selain itu, Kota Depok merupakan kota yang memiliki banyak situ atau danau. Situ di Kota
Depok berjumlah 26 situ atau danau sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini.
Beberapa situ sudah mati karena mengalami alih fungsi menjadi perumahan dan pemukiman.
Luas keseluruhan situ dan danau yang ada di Kota Depok berdasarkan data Dinas Bina Marga
dan Sumber Daya Air tahun 2013 adalah seluas 147,12 Ha, atau sekitar 0,74% luas Kota
Depok. Berikut tabel sebaran dan luas situ di Kota Depok :
Pemerintah Kota Depok
19
Tabel 1.2 Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok
Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032
Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terdiri dari:
a. Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan
lempung, debu dan pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan
sedang–tinggi.
b. Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan
fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO2 dan tepung kapur yang
NO SITU LOKASI (KELURAHAN) LUAS (ha)
1 Rawa Gede Harjamukti 1,40
2 Gemblung (Buperta) Harjamukti 7,20
3 Tipar (Cicadas) Mekarsari 8,00
4 Pedongkelan Tugu 6,25
5 Gadog Cisalak Pasar 1,30
6 Rawa Kalong Curug 8,25
7 Patinggi Tapos 5,50
8 Jatijajar Jatijajar 6,50
9 Cilangkap Cilangkap 6,00
10 Asih Pulo Rangkapan Jaya 4,40
11 Rawa Besar Depok 13,00
12 Pitara Pancoran Mas 0,60
13 Pasir Putih Pasir Putih -
14 Citayam Bojong Pondok Terong 7,00
15 Pengasinan Pengasinan 6,00
16 Bojongsari (Sawangan) Sawangan 28,50
17 Pladen Beji 1,50
18 Universitas Indonesia Pondok Cina 17,50
19 Studio Alam
(Sidomukti/baru)
Sukmajaya 7,50
20 Pengarengan Cisalak 7,00
21 Cilodong Kalibaru 9,50
22 Bahar Sukamaju 1,25
23 Krukut Cinere -
Pemerintah Kota Depok
20
halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen
berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya.
c. Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang
perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air
tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.
d. Komplek alluvial Coklat dan Alluvial Coklat Keabuan.
e. Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya,
terbentuk dari tufa vulkan andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup,
mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus.
f. Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan untuk
pertanian dan perkebunan.
Wilayah Kota Depok termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson.
Kondisi iklim di daerah Depok relatif sama.
Adapun kondisi iklim di Kota Depok sebagai berikut:
Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius
Kelembaban rata-rata : 82 %
Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot
Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun
Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun
Kondisi curah hujan di seluruh wilayah di daerah Kota Depok relatif sama dengan kadar curah
hujan sepanjang tahun, yang ditandai oleh perbedaan curah hujan yang cukup kecil.
Curah hujan di Kota Depok terdiri dari:
a. 1500–2000 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
b. 2000–2500 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
c. 2500–3000 mm/thn, terjadi di bagian tengah wilayah Kota Depok,
d. 3000–3500 mm/thn, terjadi di wilayah selatan–timur Kota Depok.
Di Kota Depok terdapat dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-
sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu
Sungai Ciliwung dan Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi kedua sungai ini sebagai
sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 6 sungai besar yang melintasi
wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari SWS Ciliwung, antara lain Sungai Ciliwung,
Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Krukut
serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran irigasi. Kesemuanya itu
hanya melintas di Kota Depok dan bermuara di DKI Jakarta.
Pemerintah Kota Depok
21
Selain itu, Kota Depok merupakan kota yang memiliki banyak situ atau danau. Situ adalah
suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun
buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang
potensial, dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung. Situ di Kota Depok berjumlah
31 situ atau danau sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini. Beberapa situ
sudah hilang karena mengalami alih fungsi menjadi perumahan dan pemukiman. Luas
keseluruhan situ dan danau yang ada di Kota Depok berdasarkan data Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air tahun 2013 adalah kurang lebih seluas 159,15 Ha atau sekitar 0,79% luas
Kota Depok. Kedalaman situ-situ yang ada Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter.
Situ-situ di Kota Depok belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk aktivitas
kegiatan masyarakat sehari-hari. Sekitar delapan puluh enam persen (86%) penduduk Kota
Depok memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya sebagai sumber air bersih dan empat
belas persen (14%) berasal dari PDAM. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara
pemanfaatan dan pemasukan air tanah di Kota Depok. Ketidakseimbangan ini dapat dilihat
dari turunnya permukaan air tanah di Kota Depok sebesar dua puluh (20) cm per tahun.
Pemerintah Kota Depok
22
Tabel 1.3 Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok
NO SITU LOKASI
(KELURAHAN)
LUAS (ha)
1 Rawa Gede Harjamukti 1,40
2 Gemblung Harjamukti 7,20
3 Tipar Mekarsari 8
4 Pedongkelan Tugu 6,25
5 Gadog Cisalak Pasar 1,30
6 Rawa Kalong Curug 8,25
7 Patinggi Tapos 5,50
8 Jatijajar Jatijajar 6,50
9 Cilangkap Cilangkap 6,00
10 Asih Pulo Rangkapan Jaya 4,40
11 Rawa Besar Depok Jaya 13,00
12 Pitara Pancoran Mas 0,60
13 Telaga Subur Pancoran Mas 1,50
14 Citayam Bojong Pondok Terong 7,00
15 Pengasinan Pengasinan 6,00
16 Bojongsari Sawangan 28,50
17 Pladen Beji 1,50
18 Universitas Indonesia ( UI ) 1, UI 2, UI 3, UI 4 Pondok Cina 17,50
19 Pasir Putih Pasir Putih -
20 Ciming Bakti Jaya 1,50
21 Bunder Cisalak 2,00
22 Sidomukti Sukmajaya 7,50
23 Pengarengan Cisalak 7,00
24 Cilodong Kalibaru 9,50
25 Bahar Sukamaju 1,25
26 Krukut Krukut -
27 Lembah Gurame Depok Jaya -
28 Cinere Pangkalan Jati -
Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032
Pemerintah Kota Depok
23
C. Kondisi Sosial Budaya
Kondisi Sosial Budaya ditinjau dari pembangunan kualitas hidup penduduk (SDM) Kota Depok
menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan
dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, selama periode 1990-2014 terjadi
lima kali perubahan metodologi perhitungan IPM, dengan alasan beberapa indikator
dianggap sudah tidak tepat untuk digunakan. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi
melakukan penghitungan IPM dengan metode baru.
IPM merupakan salah satu indikator yang menjadi Target Kinerja yang ditetapkan dalam
RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas
hidup manusia, dengan target pada akhir periode RPJMD sebesar 82.14 poin. Adanya
perhitungan IPM dengan metoda baru, maka target capaian dalam RPJMD tidak bisa
dibandingkan lagi, sehingga kinerja capaian IPM dapat dilihat dari progres capaian dari
tahun-tahun sebelumnya, dan juga perbandingan dengan capaian Daerah lainnya
termasuk dengan perbandingan dengan capaian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.
Pembangunan yang telah dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Kota Depok dan seluruh
warga masyarakat Kota Depok, yang didukung oleh seluruh anggota DPRD selama kurun
waktu tiga tahun, secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan. Hal
tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan IPM tahun 2015 sebesar 1,57%, paling
tinggi di Jawa Barat. IPM Kota Depok pada tahun 2016 tercatat mencapai 79.60 poin,
mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar
0,49 poin atau 1,57% dari tahun 2015 sebesar 79.11 poin. Hal inilah yang patut
dibanggakan dan dipertahankan, bahkan harus terus ditingkatkan, sehingga Kota Depok
mampu sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat. Berdasarkan pengolahan
data benchmark IPM sebelumnya, maka pada tahun 2017 IPM diproyeksikan mencapai 80.11
poin, mengalami kenaikan 1 poin.
Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin
Kota Depok sudah berada diposisi terendah di Propinsi Jawa Barat yakni 2,34% atau 50.560
Jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kota Depok meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,
yakni sebesar 1000 jiwa, atau dari semula 49971 jiwa menjadi 50561 jiwa. Jumlah Penduduk
miskin Kota Depok bertambah setiap tahun meskipun secara persentase menurun diakibatkan
naiknya biaya hidup di Kota Depok pada setiap tahunnya. Perlu diketahui bahwa biaya hidup
di Kota Depok adalah yang termahal di Propinsi Jawa Barat. Naiknya biaya hidup berakibat
kenaikan garis kemiskinan sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
bertambah. Meskipun pertambahannya lebih kecil dari pertambahannya lebih kecil dari
pertambahan penduduk sehingga persentase menurun.
Pemerintah Kota Depok
24
Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, Kota Depok menunjukkan bahwa pada rentang 2013-2014
terjadi penambahan jumlah pekerja dari 826.191 pekerja (2013) menjadi 877.684 pekerja
(2014), terdapat kenaikan 6,23% (sumber: Inkesra 2013 dan 2014). Dalam hal lapangan
kerja, mayoritas dikontribusikan dari sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar
33,52%, sektor jasa kemasyarakatan lainnya sebesar 28,35% dan sektor
pertambangan/penggalian, listrik, gas&air, bangunan, angkutan, pergudangan dan
komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan
sebesar 24,27%, ketiga sektor tersebut menjadi kontributor terbesar penyerapan tenaga
kerja di Kota Depok.Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap tenaga
kerja yang paling sedikit sebesar 1,74 persen. Hal ini sejalan dengan semakin minim dan
berkurangnya lahan pertanian di Kota Depok.
Tabel 1.4. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama
Di Kota Depok, Tahun 2014
Sumber : BPS Kota Depok
Lapangan Usaha Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
N % N % N %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Pertanian, Kehutanan,
Perburuan, dan Perikanan
14.282 2,44 1.033 0,35 15.315 1,74
2. Industri Pengolahan 73.528 12,56 32.827 11,24 106.355 12,12
3. Perdagangan, Rumah makan
dan Hotel
167.117 28,54 127.090 43,50 294.207 33,52
4. Jasa Kemasyarakatan 137.537 23,49 111.287 38,10 248.824 28,35
5. Lainnya
(pertambangan/penggalian,
listrik, gas&air, bangunan,
angkutan, pergudangan dan
komunikasi, keuangan,
asuransi, usaha persewaan
bangunan, tanah dan jasa
perusahaan
193.091 32,98 19.892 6,81 212.983 24,27
Jumlah 585.555 100,00 292.129 100,00 877.684 100,00
Tabel 1.5. TPAK, TPT,dan TKK Tahun 2011 – 2013 di Kota Depok
Indikator/Tahun 2011 2012 2013 2014
TPAK (persen) 63,18 63,81 62.74 63,34
TPT (persen) 10,60 9.42 7.67 8,44
TKK (persen) 89,40 90,58 92.33 91,56
Sumber : BPS Kota Depok
Pemerintah Kota Depok
25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan pasokan tenaga kerja (labour
supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK
Kota Depok Tahun 2014 sebesar 63,34 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun
keatas, sebanyak 63 sampai 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.
Rasio ini khusus untuk penduduk yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja.
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke
atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK mengindikasikan besarnya persentase
angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi TKK maka kesempatan kerja semakin tinggi. TKK
Kota Depok tahun 2014 sebesar 91,56 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun
keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 92
orang merupakan penduduk bekerja.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja.TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak
angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT kota Depok Tahun 2014 sebesar
8,44 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk
memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 8 sampai 9 orang yang
merupakan pengangguran. Tingkat Kesempatan Kerja Kota Depok dari Tahun 2011 hingga
2014 menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan. Begitu pula Tingkat
Pengangguran Terbuka dalam rentang waktu yang sama memperlihatkan trend penurunan.
Kondisi sosial ekonomi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya disebabkan tingkat daya beli
masyarakat yang tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang
menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, migrasi penduduk berpendidikan
tinggi ke Kota Depok, serta pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota di
sekitarnya. Pada Tahun 2014 berdasarkan data inkesra Tahun 2014, penduduk Kota Depok
yang termasuk ke dalam angkatan kerja sekitar 958.587 orang, terdiri dari atas laki-laki
sebanyak 635.613 orang dan perempuan 322.974 orang. Dari jumlah tersebut, 877.684 orang
yang bekerja, terdiri dari laki-laki sekitar 585.555 orang dan perempuan sebanyak 292.129
orang. Dengan demikian masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak
80.903 orang yang terdiri atas laki-laki sekitar 50.058 orang dan perempuan 30.845 orang. Di
Kota Depok yang termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 554.739 orang, dengan
rincian 139.380 orang sedang sekolah, 366.062 orang mengurus rumahtangga dan lainnya
sebanyak 49.297 orang.
Pemerintah Kota Depok
26
Tabel 1.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)
Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2014
(dipublikasikan tahun 2015)
Sumber : Inkesra, 2015
D. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor-sektor
yang menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pengelompokan PDRB berdasarkan
sektor, terdiri atas :
1. Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku
melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di
dalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian serta sektor Pertambangan
dan Penggalian.
2. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan bahan mentah atau bahan baku baik
berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi
nilainya. Sektor ini mencakup sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih,
dan sektor Bangunan.
3. Sektor Tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam
bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Perdagangan, Hotel
dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, dan
Jasa-jasa.
Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
N % N % N %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Angkatan Kerja 635.613 83,76 322.974 42,81 958.587 63,34
a. Bekerja 585.555 92,12 292.129 90,45 877.684 91,56
b. Pengangguran 50.058 7,88 30.845 9,55 80.903 8,44
Bukan Angkatan Kerja 123.265 16,24 431.474 57,19 554.739 36,66
a. Sekolah 63.971 51,90 75.409 17,48 139.380 25,13
b. Mengurus
Rumahtangga
21.673 17,58 344.389 79,82 366.062 65,99
c. Lainnya 37.621 30,52 11.676 2,71 49.297 8,89
Jumlah 758.878 100,00 754.448 100,00 1.513.326 100,00
Pemerintah Kota Depok
27
Pada grafik 2.8 dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kota Depok pada Tahun 2014
didominasi oleh sektor tersier (54,21%) dan sektor sekunder (43,96%).
Grafik 1.1 .Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor
Tahun 2010 – 2014(ADHB) (dalam %)
Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun
waktu 2010-2014 menurun dari 2,21 % (2010) menjadi 1,83 % (2014). Sedangkan peranan
kelompok sektor sekunder dalam kurun waktu yang sama menurun dari 44,65 % (2010)
menjadi 43,96 % (2014). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan peranan sektor industri
pengolahan dalam perekonomian Kota Depok. Sementara itu peranan kelompok sektor tersier
selama kurun waktu 2010-2014 meningkat dari 53,14 % (2010) menjadi 54,21 % (2014).
Sektor yang peningkatan peran dalam perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan,
hotel dan restoran, dimana peranannya naik dari 36,29 % (2009) menjadi 37,98 % (2014).
Pemerintah Kota Depok
28
Tabel 1.7 .
Distribusi Presentase PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010 – 2014 (ADHB) (dalam %)
Berdasarkan jenis lapangan usaha, sektor yang memberi kontribusi persentase PDRB tertinggi
dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah perdagangan, hotel dan restoran
dengan nilai sebesar 36,29 persen (2010) menjadi 37,98 persen (2014). Pertumbuhan
lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran ini secara dominan disumbang oleh sub
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 30,91 persen (2010) menjadi 32,58
persen (2014).
Pemerintah Kota Depok
29
E. Kondisi SDM Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Depok diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pada aspek sumber daya aparatur (PNS), jumlah PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Depok
pada tahun 2017 sebanyak 6930 orang, terdiri dari 2908 orang laki-laki dan 4022 orang
perempuan. Kondisi tersebut mengalami penurunan sebanyak 216 orang dibanding kondisi
tahun 2016 sebanyak 7146 orang. Dari sisi ketersediaan perangkat daerah, rasio ketersediaan
PNS per 1.000 penduduk, yang merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan publik,
adalah sebesar rata-rata
7 PNS melayani 1.000 penduduk.
PNS menurut golongan terbanyak ada pada golongan III yakni sebanyak 3403 orang dan
paling sedikit golongan I sebanyak 45 orang.
Grafik 1.2
Selanjutnya, hal yang juga mengkontribusi terhadap kualitas pelayanan adalah sebaran
PNS menurut tingkat pendidikan. Kualitas SDM pelayanan publik di lingkungan
Pemerintah Kota Depok dapat dikatakan cukup baik, ini tampak dari sebagian besar PNS telah
lulus pendidikan tinggi (D1 ke atas), yakni dengan porsi sebesar 78.76%.
Pemerintah Kota Depok
30
Grafik 1.3
F. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah
PERTANIAN, Walaupun Kota Depok bukan merupakan daerah pertanian, namun masih
terdapat beberapa kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup dominan. Produktivitas
produksi pangan setiap tahunnya adalah masalah lahan baku sawah yang dapat digunakan
untuk ditanami padi, seperti pada tahun 2014 adalah 175 Ha, dengan kenyataan bahwa rata-
rata petani padi merupakan penggarap, luasan sawah seluas 384 Ha pada akhir tahun 2013
hanya dimanfaatkan seluas 175 Ha pada tahun 2014, selebihnya ditanami tanaman lain
(palawija dan sayuran) dan sebagian lagi tidak dapat digunakan. Baik tanaman padi dan
palawija produksi terus mengalami penurunan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
dikarenakan luas lahan yang semakin menurun, produksi pangan Kota Depok dari tahun 2011-
2015 dapat dilihat pada tabel di bawah. Dari luas panen sebanyak 54 Ha, produksi jagung
yang terhitung dipanen sebagai produksi palawija hanya seluas 5 Ha pada tahun 2014.
Begitupun dengan produksi sayuran, relatif stabil.
Pemerintah Kota Depok
31
Tabel 1.8. Indikator dan Capaian Program Peningkatan Produksi dan
Penganekaragaman Konsumsi pangan
No Indikator Program Realisasi
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
Produksi Pangan :
1 Produksi Padi
(Ton) 5.443,42 3.800,36 2.452 2.351 1.544,4
2 Produksi Palawija
(Ton) 5.969,83 4.642,18 2.374 3.357 1.405
3 Produksi
Hortikultura (ton) 12.541 7832,30 5,79 5.753 9.757
4 Ikan Konsumsi
(ton) 1.712 1792,41 1.851,42 1.950,18 1.512,47
5 Produksi Daging
(kg) 12.556.041 10.494.365
10.346.35
9 12.415.631 2.490.375
6 Produksi Susu
(ltr) 2.556.588 1.485.862 1.411.569 1.552.726 11.814.660
7 Produksi Telur
(butir) 63.691.270 59.921.829 54.133.135 56.839.792 1.116.387
8 Populasi ternak
kecil (ekor) 6.136 11.450 6.090 6.375 56.839.800
9 Konsumsi Ikan
(Kg/kap/thn) 22,2 22,4 22,6 24 24
10 Konsumsi Susu
(Liter/kap/thn) 1,66 1,5 1,66 1,66 1,66
Sumber : LKPJ AMJ
Produktivitas hasil peternakan juga mengalami perubahan produksi dari tahun ketahun,
namun konsumsi terhadap ikan dan susu semakin meningkat walupun belum signifikan.
Tabel 1.9
Hasil Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kota Depok
NO ASPEK/ FOKUS/ BIDANG
URUSAN/ INDIKATOR 2012 2013 2014 2015
Pertanian
1
Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan terhadap
PDRB (%)
2,09 1,96 1,93 1,83
Kontribusi sektor pertanian di Kota Depok terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan
setiap tahunnya. Jika pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian mencapai 2,09% dari total
PDRB, maka di tahun 2015 kontribusinya hanya mencapai 1,83%. Penurunan kontribusi sektor
pertanian ini salah satunya diakibatkan semakin minimnya lahan pertanian di Kota Depok.
Konversi lahan pertanian menjadi lahan untuk niaga, jasa dan perumahan semakin tahun
semakin meningkat.
Pemerintah Kota Depok
32
PARIWISATA, Kota Depok sedang merintis sebagai destinasi wisata baru terutama untuk
wisatawan lokal, sebagai Kota Niaga dan Jasa dengan potensi wisata alam setu akan menjadi
andalan wisata alam selain wisata rekreasi lainnya. Perkembangan pariwisata Kota Depok
ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur
kota, seperti: pengetahuan/pendidikan, heritage, kuliner, belanja dan lainnya.
Kota Depok saat ini didominasi oleh kegiatan wisata belanja, khususnya dengan
perkembangan rumah makan yang marak, produk pariwisata MICE (Meeting, Incentive,
Confererence, Exhibition), serta wisata berbasis pendidikan (knowledge-based tourism) juga
menjadi unggulan utama kawasan wisata ini.
Tabel 1.10
Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Depok
NO ASPEK/ FOKUS/ BIDANG
URUSAN/ INDIKATOR 2012 2013 2014 2015
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1 Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB (%) 0,05 0,05 0,05 0,05
Kontribusi sektor pariwisata di Kota Depok terhadap PDRB cenderung stabil penurunan setiap
tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa potensi wisata di Kota Depok belum dapat dikelola
secara optimal oleh swasta maupun pemerintah.
PERIKANAN, Jumlah produksi perikanan Kota Depok setiap tahunnya cenderung turun, pada
tahun 2012, produksi perikanan mencapai mencapai 1.792 ton tetapi mengalami penurunan
pada tahun 2015 yang hanya mencapai 1.512 ton. Penurunan produksi ikan merupakan
dampak dari berkurangkanya luas lahan perikanan/kolam yang dialihfungsikan menjadi
perumahan. Hal ini sangat disayangkan karena Pemerintah Kota Depok telah memiliki Balai
Benih Ikan sebagai lembaga yang dapat mengembangkan produksi bibit yang akhirnya akan
meningkatkan jumlah produksi ikan di Kota Depok. Dari sisi tingkat konsumsi ikan di Kota
Depok, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari 22,2 kg/kap/tahun menjadi 24
kg/kap/tahun.
Pemerintah Kota Depok
33
Tabel 1.11
Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Depok
NO ASPEK/ FOKUS/ BIDANG
URUSAN/ INDIKATOR 2012 2013 2014 2015
Perikanan dan Kelautan
1 Produksi perikanan (ton) 1792,41 1.851,42 1.950,18 1.512,47
Sumber : LKPJ AMJ
PERDAGANGAN, Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Depok
dan terus menunjukkan trend perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya
kontribusi sektor ini terhadap perekonomian yang mencapai 37,98% pada tahun 2015 dari
36,75% pada tahun 2012.
Tabel 1.12
Hasil Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Depok
NO ASPEK/ FOKUS/ BIDANG
URUSAN/ INDIKATOR 2012 2013 2014 2015
Perdagangan
1 Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB (%) 36,75 37,38 38,01 37,98 %
Sumber : LKPJ AMJ
Dari sisi lain, Perkembangan kelompok pedagang/usaha informal (PKL) di Kota hingga saat ini
menjadi polemik tersendiri. Di satu sisi, aktivitas para PKL yang umumnya menggunakan
sejumlah area fasilitas umum, sering mengganggu kepentingan umum dan menjadi salah satu
penyebab kemacetan lalu lintas. Di sisi lain, PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu
diberdayakan. Kebutuhan fasilitasi, penataan dan pembinaan PKL menjadi salah satu aspek
penting yang perlu diperhatikan.
Sektor perdagangan Kota Depok juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat. Pada saat ini,
pasar rakyat terdesak oleh semakin banyaknya hypermarket, supermarket dan toserba pada
skala retail. Keberadaan retail/toko swalayan yang semakin banyak, menggeser keberadaan
pasar tradisional dan warung-warung yang dikelola oleh masyarakat. Menjamurnya pasar
modern tersebut telah menyebabkan omset pedagang tradisional menurun.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pasar dengan konsep baru, yaitu pembangunan
pasar rakyat bersih. Dengan konsep ini diharapkan eksistensi pasar dapat lebih meningkat dan
bisa menyaingi toko penjualan modern. Keberadaan pasar tradisional perlu juga direvitalisasi
agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu
lintas.Penataan berbagai jenis usaha ritel kecil–menengah-besar harus mampu menjadi
sumber ekonomi masyarakat, namun di sisi lain keberadaannya jangan sampai kontraproduktif
dengan kehidupan dan kenyamanan warga masyarakat.
Pemerintah Kota Depok
34
PERINDUSTRIAN, Perkembangan kontribusi sektor industri Kota Depok cenderung
mengalami penurunan selama periode 2012-2015. Jika pada tahun 2012 sektor industri bisa
memberikan kontribusi sebesar 35,36% terhadap perekonomian Kota, di tahun 2015,
kontribusi mengalami penurunan hanya menjadi sebesar 33,92%. Pertumbuhan sektor (i)
konstruksi/bangunan, (ii) perdagangan, hotel, dan restoran, serta (iii) perhubungan dan
komunikasi yang relatif tinggi mengakibatkan kontribusi sektor industri mengalami penurunan.
Tabel 1.13
Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Depok
NO ASPEK/ FOKUS/ BIDANG
URUSAN/ INDIKATOR 2012 2013 2014 2015
Industri
1 Kontribusi sektor Industri terhadap
PDRB (%) 35,36 35,3 34,16 33,92 %
Sumber : LKPJ AMJ
Selain itu, dengan semakin tingginya tingkat persaingan di sektor industri pengolahan, baik
secara nasional ataupun global, juga mempengaruhi kinerja industri pengolahan lokal,
khususnya yang berorientasi ekspor.
G. Kondisi Wilayah Rawan Bencana
Potensi rawan bencana yang terdapat di Kota Depok adalah rawan bencana banjir, rawan
bencana longsor dan rawan bencana kebakaran. Kawasan rawan bencana banjir berada
daerah perumahan di dataran rendah yang tersebar di Kelurahan Depok, Kelurahan Mampang,
Kelurahan Tugu, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Cipayung. Faktor
penyebab terjadinya bencana ini adalah karena durasi dan intensitas hujan yang tinggi,
meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak
memadai, dan sistem drainase yang tidak memadai. Kawasan rawan longsor berada di
sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Situ Pedongkelan. Sedangkan kawasan
rawan bencana kebakaran terdapat di sekitar permukiman padat penduduk dan bangunan di
Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya,
Kelurahan Sukmajaya, dan Kelurahan Tugu.
1. 6 Isu Strategis yang Berpengaruh
Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dimasa
datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan yang
sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat yang berlangsung. Beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi Kota
Depok diantaranya :
Pemerintah Kota Depok
35
1) Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang menjadi target kinerja
yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, dengan target pada akhir
periode RPJMD sebesar 82.14 poin. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik
dengan metode penghitungan baru, pada tahun 2016 telah mencapai 79.60 dan berada
pada kategori “atas”. Melalui berbagai program pembangunan manusia yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Depok maupun para pihak terkait menghasilkan IPM yang terus mengalami
peningkatan, bahkan IPM Kota Depok merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat.
Tingginya nilai IPM menunjukkanbahwa tingkat kesejahteraan masyarakat rata rata berada
pada posisi sejahtera.
Pada Grafik 4.30 dapat dilihat tren IPM dan Indeks-indeks pendukungnya (indeks pendidikan,
kesehatan dan daya beli) sampai dengan tahun 2025.
Grafik 1.4
Proyeksi Perkembangan IPM Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025
Sumber: Bappeda Kota Depok 2015
Meskipun capaian agregat IPM Kota relatif tinggi, namun jika dilihat dari capaian Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) tingkat Kecamatan, menunjukkan adanya gap atau
ketidakmerataan nilai IPM. Berdasarkan data IPM tahun 2015, terdapat 7 kecamatan dengan
nilai IPM kurang dari 79,11 (di bawah rata-rata Kota), sedangkan Kecamatan Cipayung
memiliki IPM terendah, yaitu 72,94 (Tabel 4.10). Perlu strategi pembangunan yang lebih
merata dengan berbasis pada pemenuhan kebutuhan pelayanan tiap-tiap kecamatan, dalam
jangka pendek difokuskan kepada kecamatan tertinggal. Jika hal itu bisa dilakukan maka
pada akhirnya akan meningkatkan IPM Kota.
Penyebab utama ketertinggalan suatu wilayah terkait dengan kebijakan pembangunan yang
terlalu berdimensi sektoral. Belum optimalnya pendekatan spasial dalam perencanaan
pembangunan dapat dirasakan dari adanya ketimpangan antarwilayah. Diabaikannya dimensi
spasial membuat warna pembangunan daerah ditentukan oleh mekanisme pasar. Akibatnya
modal dan orang cenderung memilih wilayah yang menawarkan return yang lebih tinggi dan
menarik, yang pada gilirannya wilayah yang maju semakin maju, yang tertinggal tetap
tertinggal. Kedua, perlu adanya integrasi strategi pembangunan perkotaan. Kecamatan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indeks Kesehatan 82.82 82.88 82.93 82.99 83.02 83.24 83.22 83.29 83.36 83.42 83.49 83.56 83.63 83.70 83.76583.833
Indeks Pendidikan 68.11 68.68 69.04 71.53 72.21 73.27 74.39 75.53 76.67 77.82 78.97 80.14 81.31 82.48 83.66784.859
Indeks daya beli 79.86 80.06 80.59 80.77 80.93 81.16 81.48 81.74 82.00 82.25 82.51 82.76 83.01 83.26 83.51183.759
IPM 76.66 76.96 77.28 78.27 78.58 79.11 79.60 80.11 80.62 81.13 81.63 82.14 82.64 83.15 83.65 84.15
60.00 70.00 80.00 90.00
Pemerintah Kota Depok
36
tertinggal umumnya masih tertinggal dalam berbagai jenis infrastruktur. Dengan integrasi ini
diharapkan dapat dikembangkan keterkaitan “desa”-kota. Ketiga, diperlukan Big Push bagi
percepatan pembangunan wilayah tertinggal. Dalam konteks daerah tertinggal, “daya dorong
yang besar” bisa diartikan modal dan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang
menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat-pusat bisnis, pasar, dan jejaring internasional
tampaknya perlu menjadi prioritas. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan
kebutuhan percepatan pembangunan daerah tertinggal perlu diupayakan dengan berbagai
cara diantaranya melalui: (1) pemberian insentif kepada investor agar tertarik berinvestasi di
daerah tertinggal, dan (2) mainstraiming alokasi anggaran untuk fokus pada penyelesaian
ketertinggalan wilayah.
Tabel 1.14 Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2015
No Kecamatan
Angka
Harapan
Hidup
(AHH)
Ekspektasi
Lama
Sekolah
(EYS)
Rata-rata
Lama
Sekolah
(RLS)
Daya
Beli IPM
1 Sawangan 70.50 13.94 10.32 12,318 75.75
2 Bojongsari 71.52 13.10 9.99 11,900 74.70
3 Pancoran Mas 70.96 12.92 10.99 16,114 78.39
4 Cipayung 70.32 12.77 10.70 10,104 72.94
5 Sukmajaya 77.25 14.55 11.28 18,501 84.86
6 Cilodong 76.26 12.57 11.07 12,060 77.84
7 Cimanggis 76.42 13.99 11.27 16,243 82.60
8 Tapos 72.01 12.94 10.88 10,451 74.47
9 Beji 71.93 15.24 10.45 15,307 80.03
10 Limo 71.90 13.36 10.99 13,303 77.44
11 Cinere 74.40 12.72 11.71 20,923 83.25
00 DEPOK 74.11 13.52 10.71 14,343 79.11
Sumber : IPM Kota Depok (BPS), 2015
Peningkatan IPM membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder. Sebagai indeks komposit,
IPM terdiri atas sejumlah dimensi dan indikator, dan sebagian dari dimensi dan indikator
tersebut bersifat outcomes based. Dengan kata lain, perbaikan dimensi dan indikator tersebut
tidak mungkin bisa dicapai dengan program tunggal dan juga pemerintah. Implikasinya, di
masa depan, perlu dibangun dan dikembangkan sinergitas antar level pemerintahan dan antar
OPD serta kolaborasi antar pelaku/aktor pembangunan.
IPM merupakan indeks komposit dari 3 indeks tunggal, yaitu Indeks Kesehatan, Indeks
Pendidikan, dan Indeks Daya Beli.
Terkait tantangan peningkatan IPM pada masa datang diperlukan adanya upaya akselerasi
pencapaian IPM dengan lebih terfokus pada permasalahan yang masih dihadapi dalam
pencapaian setiap komponen IPM terutama pada upaya peningkatan Indeks Pendidikan
Pemerintah Kota Depok
37
terutama dalam rata-rata lama sekolah penduduk, serta peningkatan Indeks Kesehatan
dalam menekan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Ibu (AKI). Oleh
karenanya pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa
ditingkatkan untuk menjamin peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan,
disamping untuk terus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.
2) Aksesibilitas dan Pelayanan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan
Keluarga Berencana
Bidang pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia dan daya saing daerah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan
pendidikan diantaranya menyangkut Pendidikan Formal belum dirasakan oleh semua
kalangan terutama pada jenjang pendidikan menengah, hal ini dapat ditunjukkan dari
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat pada tahun 2017 baru mencapai 72.40%
meningkat dari Tahun 2015 sebesar 67.15%.
Harapan lama sekolah merupakan pendorong (booster) untuk meningkatkan rata- rata lama
sekolah. Oleh karenanya intervensi yang perlu dilakukan sebaiknya diarahkan pada upaya
peningkatan partisipasi sekolah dengan mengupayakan memperkecil angka putus sekolah,
meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan, dan
penyelenggaraan pendidikan non formal dengan harapan peningkatan HLS akan
mendorong pada peningkatan RLS. Selain itu perlu terus didorong peningkatan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pendidikan. Hal ini perlu menjadi perhatian bahwa intervensi
pembangunan di bidang pendidikan formal sesuai dengan kewenangan Pemerintah
Kabupaten apabila dikaitkan dengan perhitungan IPM, dampaknya baru akan dirasakan dalam
jangka waktu yang cukup panjang.
Dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah tidak hanya ditentukan oleh jumlah
murid, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur sekolah yang memadai dalam
mengimbangi perkembangan jumlah penduduk usia sekolah. Dari sisi sarana dan prasarana
pendidikan masih dihadapkan pada masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan yang
perlu diperbaiki. Sampai Tahun 2017, pada jenjang SD, ruang kelas dalam kondisi rusak
sedang sebesar 4.01% dan rusak berat 4.11%. Pada jenjang SMP, ruang kelas dalam kondisi
rusak sedang sebesar 1.34% dan rusak berat 5.54%. Ditinjau dari rasio jumlah guru terhadap
murid, pada tahun 2017 untuk jenjang SD sederajat mencapai 1:51 diatas standar nasional
sebesar 1:20, untuk jenjang SMP sederajat dengan rasio 1:38 atau diata standar nasional
sebesar 1:20, Untuk itu guna memenuhi Peningkatan tenaga pendidik, diperlukan kebijakan
peningkatan keahlian kompetensi dan penempatan tenaga pendidik yang sesuai dengan
tingkat kebutuhan.
Dalam pelayanan bidang kesehatan, permasalahan yang masih dihadapi diantaranya
jumlah kasus kematian ibu melahirkan yang masih tinggi. Pada tahun 2017 sebanyak 20
kasus dengan jumlah kelahiran hidup 42.665 KH meningkat 2.61 % dibandingkan pada tahun
Pemerintah Kota Depok
38
2016 sebanyak 16 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 41.817 KH. Upaya-upaya yang
dilakukan untuk mendongkrak indikator tersebut diantaranya melalui peningkatan
kemampuan petugas dalam pertolongan persalinan dan kegawatdaruratan, adanya Audit
Maternal Perinatal dalam upaya penelusuran kasus kematian untuk pencegahan terjadinya
kasus yang sama, serta pelatihan bagi bidan dan dokter dalam penanganan kegawatdaruratan
obstetric dan neonatal. Dalam rangka pemenuhan tenaga Kesehatan, khususnya jumlah
tenaga dokter mencapai sebanyak 650 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah
penduduk sebanyak 2.179.813 jiwa, maka rasio jumlah dokter terhadap penduduk adalah
29:100.000 penduduk. Ditinjau dari jumlah Praktek Dokter sudah cukup banyak namun belum
tersebar secara merata di seluruh pelosok Kota Depok.
Sementara itu pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Depok yang merupakan Rumah Sakit
Umum Kelas C, dari sisi jumlah tenaga medis spesialis dasar, dokter umum dan tenaga
kebidanan sudah cukup memadai, namun dari jumlah tenaga medis spesialis lain masih
kurang terutama spesialis jantung, dan jumlah sub spesialis dasar yang memenuhi standar
kelas B. Semakin banyaknya fasilitas – fasilitas kesehatan lainnya yang mudah di akses
oleh masyarakat dan adanya kebijakan BPJS kaitannya dengan pelayanan fasilitas kesehatan
tingkat I yang melayani rawat inap juga menjadi faktor berkurangnya cakupan pelayanan
kunjungan rawat jalan dan rawat inap di RSUD Kota Depok. Dalam upaya pelaksanaan
program di bidang kesehatan untuk mengatasi permasalahan yang masih dihadapi,
pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada program yang terkait upaya promotif
dan preventif, peningkatan dan pemeliharaan sarana, prasarana serta tenaga medis
yang memenuhi standar akreditasi dengan tetap memperhatikan besaran satuan
anggaran untuk program kuratif yang relatif lebih besar guna mendukung peningkatan indeks
kesehatan masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi urusan Keluarga Berencana, terutama terkait pelaksanaan
Program Pelayanan Kontrasepsi, antara lain masih minimnya pengadaan alat dan obat
kontrasepsi jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang seharusnya bagi keluarga
miskin serta masih rendahnya penguasaan teknologi berbasis komputer oleh para petugas
lapangan KB, terutama pada saat melakukan entry data. Program pengaturan kelahiran, jarak
usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-
hak reproduksi melalui Keluarga Berencana diharapkan dapat terus digalakkan dalam
rangka pengendalian pertambahan populasi penduduk. Bila program ini berhasil maka
pemerintah dapat mengalihkan biaya dari sektor pangan, sandang, papan, pendidikan dan
kesehatan yang harus dipenuhi masyarakat pada pengembangan sektor-sektor lainnya untuk
pelaksanaan pembangunan.
Pemerintah Kota Depok
39
3) Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun tidak serta merta seluruh penduduk
menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Hal itu terlihat dari masih adanya kemiskinan dan
pengangguran di Kota Depok, serta indeks gini yang potensial menuju ketidakmerataan pada
2tahun terakhir. Pertumbuhan kota yang pesat membawa konsekuensi memunculkan
kemiskinan, tingginya pengangguran, timbulnya kawasan kumuh, masalah
ketidakterjangkauan fasilitas dan pelayanan pendidikan, kesehatan dan air bersih oleh
sebagian warga kota.
Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai rupiah pengeluaran per
kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi
pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Berdasarkan data
PPLS 2011, tingkat kemiskinan Kota Depok di tahun 2010 sebesar 2,84 % dan tahun 2012
menurun menjadi sebesar 2,75%, berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (13,33
%) maupun Provinsi Jawa Barat (10,93 %). Artinya penduduk di atas garis kemiskinan pada
tahun 2012 sebesar 97,25%. Tingkat kemiskinan sampai tahun 2025 diharapkan semakin
menurun, meskipun terdapat kecenderungan stabil (Grafik 4.27).
Grafik 1.5 Kecenderungan Jumlah Orang Miskin Sampai Dengan Tahun 2025
Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui 3 klaster program
penanggulangan kemiskinan, yaitu:
1. Klaster Pertama: Program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga,
yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran
keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin. Program utamanya
adalah Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
2. Klaster Kedua: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan
potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam
pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha
Pemerintah Kota Depok
40
dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran
kelompok masyarakat/kecamatan miskin.
3. Klaster Ketiga: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses
permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan
program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Melalui pembagian klaster bertingkat tersebut diharapkan kelompok keluarga miskin yang
awalnya menjadi penerima program klaster 1 akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan
selanjutnya naik kelas menjadi penerima program klaster 2 untuk terus memperbaiki
kehidupannya hingga mampu memanfaatkan program klaster 3 dan akhirnya diharapkan
dapat keluar dari jeratan masalah kemiskinan. Untuk memperkuat strategi 3 klaster tersebut,
diluncurkan Klaster Keempat yang terdiri dari Program Rumah Murah, Transportasi Umum
Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, serta Peningkatan Kehidupan
Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan.
Secara konseptual Strategi Pengentasan Kemiskinan Nasional (National Poverty Reduction
Strategy) adalah penting namun tidak mencukupi. Diperlukan partisipasi aktif dari Pemerintah
Daerah dan masyarakat untuk mempertajam program dan target penerima sasaran melalui
Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang mencakup inisiatif dan kearifan lokal.
Sebagai unit Pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, maka Pemerintah Daerah
lebih dapat memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan program kerja sesuai
dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerahnya, sehingga pelayanan publik
dapat diberikan dalam jumlah yang lebih besar (production eficiency), sumber daya
dialokasikan lebih efektif dan akuntabel (allocation eficiency and accountabel) serta partisipasi
dan aspirasi masyarakat lebih diakomodasi (empowernment and participation), termasuk
kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Disamping penajaman program pengentasan kemiskinan dan target sasaran serta penguatan
partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan penting untuk memastikan
situasi yang kondusif di wilayahnya. Pemerintah Daerah perlu pula memastikan ketersediaan
serta keterjangkauan kebutuhan dasar di daerahnya agar masyarakat tidak terbebani dengan
biaya ekonomi yang tidak wajar, termasuk ancaman kelangkaan dan kenaikan harga (inflasi)
bahan pokok. Pemahaman yang mendalam dari Pemerintah Daerah terhadap wilayahnya akan
memperkuat stabilitas maupun ketahanan ekonomi sehingga kelompok masyarakat yang
rentan akan terhindar dari ancaman gejolak eksternal yang akan menyebabkan
mempengaruhi daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Masalah lain yang terkait dengan pembangunan manusia adalah kesempatan kerja bagi
masyarakat, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang
ekonomi. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya
lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses
Pemerintah Kota Depok
41
produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya
masing-masing. Pada Tahun 2010 diprediksi angkatan kerja di Kota Depok berjumlah 814.740
jiwa. Namun berdasarkan data BPS, angkata kerja hanya berjumlah 779.963 jiwa yang
kemudian meningkat menjadi 815.062 jiwa pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013
terjadi peningkatan angkatan kerja menjadi 894.860 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak
608.375 jiwa dan perempuan 286.485 jiwa. Dengan demikian masih ada yang belum
mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 68.669 jiwa yang terdiri atas laki-laki sekitar
50.376 jiwa dan perempuan 18.293 jiwa. Di Kota Depok yang termasuk dalam bukan
angkatan kerja sebanyak 531.408 jiwa, dengan rincian 125.260 jiwa sedang sekolah, 359.951
jiwa mengurus rumahtangga dan lainnya sebanyak 46.197 jiwa sebagaimana tercantum pada
Tabel 4.9. dibawah ini.
Tabel 1.15 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)
Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2013
Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan
Laki-laki dan
Perempuan
N % N % N %
1. Angkatan Kerja 608.375 84,74 286.485 40,44 894.860 62,74
a. Bekerja 557.999 91,72 268.192 93,61 826.191 92,33
b. Pengangguran 50.376 8,28 18.293 6,39 68.669 7,67
2. Bukan Angkatan
Kerja 109.553 15,26 421.855 59,56 531.408 37,26
a. Sekolah 51.050 46,60 74.210 17,59 125.260 23,57
b. Mengurus RMT 21.225 19,37 338.726 80,29 359.951 67,74
c. Lainnya 37.278 34,03 8.919 2,11 46.197 8,69
J U M L A H 717.928 100 708.340 100 1.426.268 100
Sumber : Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013
Berdasarkan kecenderungan data angkatan kerja 5 tahun terakhir, dibuat proyeksi angkatan
kerja sampai dengan tahun 2025 seperti ditampilkan pada Grafik 4.28.
Pemerintah Kota Depok
42
Grafik 1.6 Proyeksi Angkatan Kerja Hingga Tahun 2025
Data Sakernas menunjukan bahwa pada 2012, tingkat pengangguran terbuka Kota Depok
sebesar 10,6%, di atas angka pengangguran Jawa Barat (9,8%) dan nasional (6,56%). Angka
ini relatif meningkat dari tahun 2010 sebesar 8,72% (Inkesra 2012). Indikator Tingkat
Pengangguran terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat mengGrafikkan kondisi ekonomi
suatu wilayah. Angka pengangguran yang tinggi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi kurang berkualitas, karena hanya ditentukan oleh konsumsi bukan oleh investasi
yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Kecenderungan di masa mendatang, angka
pengangguran akan meningkat bersamaan dengan makin bertambahnya jumlah penduduk.
Perlu terobosan kebijakan pembangunan yang komprehensif dalam mengatasi pengangguran,
tidak hanya yang bersifat langsung dengan membuka kesempatan berusaha bagi mereka,
tetapi juga melalui upaya tidak langsung seperti pengendalian migrasi yang masuk ke Kota
Depok dan pendidikan kejuruan. Migrasi sumberdaya manusia yang tidak berketrampilan
berpotensi memicu pengangguran, kemungkinan hal inilah yang menjadi faktor penyebab
tingginya angka pengangguran. Strategi peningkatan proporsi SMK yang lebih besar daripada
SMU perlu dipertajam agar kurikulum SMK benar-benar berbasis kebutuhan lokal sehingga
lulusan yang dihasilkan dapat langsung dengan mudah memperoleh pekerjaan.
4) Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah
Perekonomian Kota Depok pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan 4,51% dan pada tahun
2017 diproyeksikan mencapai 4,62%. Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tersebut masih
dibawah rata-rata Jawa Barat sebesar 5,45% dan Nasional sebesar 5,26%.
Pada sisi lain, investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan
akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban
pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) yang
diterbitkan pada tahun 2017, tercatat nilai minat investasi di Kota Depok sebesar
Rp. 7.158.656.255.982,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 35% dari tahun sebelumnya.
Pemerintah Kota Depok
43
Sementara itu, berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan
perusahaan tahun 2017, tercatat realisasi investasi diKota Depok sebesar
Rp. 37.193.468.363.728,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 472.09% dari tahun
sebelumnya. Perkembangan realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2017 didorong
oleh pertumbuhan investasi yang sangat tinggi pada sektor properti sebesar 94.72%. Namun
apabila dilihat dari capaian tahun sebelumnya, pertumbuhan realisasi investasi daerah
tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan yakni 472.09% yang disebabkan oleh adanya
satu proyek pembangunan apartemen sebanyak 37 tower oleh PT. PP Property Tbk dengan
nilai investasi 32 Trilyun. Sehingga realisasi investasi pada tahun 2016 mencatat angka
sebesar Rp. 6.507.869.323.620,- dan di tahun 2017 sebesar Rp. 37.193.468.363.728,-.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim
investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan, melalui pelayanan perijinan secara
terpadu sehingga proses pengelolaan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap
terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Masuknya investor ke
daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga
diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik
minat investasi.
Struktur perekonomian Kota Depok tidak lagi mengandalkan sektor pertanian yang relatif
lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang telah berbasis
sektor industri. Kondisi ini disebabkan karena siklus produksi sektor pertanian jauh lebih lama
dibandingkan industri property. Selain itu, efek multiflier terhadap perekonomian secara
makro yang ditimbulkan sektor property jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian,
sehingga efektifitasnya dalam mendongkrak perekonomian relatif lebih tinggi. Hal tersebut
karena sektor property pengolahan memiliki keterkaitan sektor, baik backward maupun
forward, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Oleh karenanya apabila
perekonomian Kota Depok hanya mengandalkan kinerja sektor pertanian tentu saja, maka
tidak akan mampu bersaing dan akan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Sehingga, dalam
perjalanannya menuju wilayah transisi industrialisasi, Kota Depok sangat perlu untuk
membangun pondasi ekonomi yang tangguh, diantaranya menciptakan komoditi-komoditi
industri property yang lebih memanfaatkan sumberdaya domestik dibanding impor dari
daerah lain.
5) Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas, Lingkungan yang Sehat,
Aman dan Nyaman serta Penanggulangan Bencana Alam.
Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu diimbangi dengan
penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas untuk mendorong tumbuhnya
perekonomian daerah. Prasarana jalan berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup
dan kesejahteraan manusia, antara lain peningkatan nilai konsumsi, peningkatan
produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja. Panjang jalan diperkirakan akan
Pemerintah Kota Depok
44
terus meningkat, namun berdasarkan data yang ada, perkembangannya agak lambat.
Diproyeksikan bahwa pada tahun 2010 terbangun jalan sepanjang 1.891 km jalan kota, tetapi
kenyataannya sampai dengan tahun 2015 hanya terbangun sepanjang 476,15 km. Estimasi
perkembangan panjang jalan di Kota Depok sampai dengan akhir periode RPJPD dapat dilihat
pada Grafik 1.7 Secara kualitatif proporsi jalan dalam kondisi baik mencapai 476,15 km jalan
kota, 11,67 km jalan provinsi, dan 41,63km jalan Negara. Panjang jalan yang terbatas selain
mengurangi mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh
sebab itu tantangan utama Kota Depok ke depan adalah mewujudkan pembangunan jalan
dalam proporsi yang lebih maksimal dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan
luas wilayah. RTRW Kota Depok 2012-2032 merencanakan pembangunan berbagai
jalur jalan strategis, utamanya Depok Outer Ring Road (DORR) yang meliputi jalur yang
cukup panjang, mulai dari terminal Jatijajar melingkar ke selatan hingga barat Kota Depok
terus ke Utara bersambung dengan jalur Juanda dan bertemu kembali dengan Jatijajar. Dari
terminal Jatijajar juga didorong pembangunan jalan menuju tol Jagorawi sehingga keterkaitan
antarwilayah di Jabodetabek meningkat yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan
ekonomi regional.
Grafik. 1.7 Estimasi Perkembangan Panjang Jalan di Kota Depok
Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013
Kecukupan jalur jalan juga akan mencegah kemacetan kota yang makin akut di Kota Depok.
Dari sekitar 20 titik macet yang terpantau pada tahun 2012, prioritas yang perlu ditangani
adalah ruas-ruas jalan utama. Pemisahan pergerakan lokal dan regional melalui relokasi
terminal bus regional ke Jatijajar merupakan solusi lainnya sehingga perlu dipercepat
penyelesaiannya, di samping perlunya manajemen transportasi (manajemen rekayasa) yang
lebih efektif, edukasi kepada masyarakat, penegakan peraturan, dan kecukupan fasilitas
perlengkapan jalan (halte dan trotoar) dan perambuan.
Pemerintah Kota Depok
45
Tidak hanya masalah lokal, kemacetan juga menjadi masalah bersama dan saling keterkaitan
di wilayah Jabodetabek sehingga perlu adanya integrasi moda regional. Masterplan
transportasi Jabodetabek diharapkan bisa segera terimplementasi sehingga masalah
kemacetan bisa ditangani secara bersama-sama. Rencana umum moda transportasi massal
Kota Depok mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 54
Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi pedoman dalam
rangka pembangunan jaringan angkutan umum massal di Jabodetabek dalam jangka
pendek, menengah dan panjang. Sasaran Rencana Umum tersebut adalah mewujudkan
angkutan umum sebagai tulang punggung sistem transportasi Jabodetabek dan menerapkan
kebijakan manajemen permintaan (transport demand management/TDM), mengurai dan
mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pengguna jasa
transportasi, memadukan pola jaringan transportasi, meningkatkan jaringan jalan dan jalur
kereta api, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sedangkan Arah pembangunan
angkutan massal meliputi pembangunan berbasis jalan dan rel yang terintegrasi,
pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung yang sesuai standar (koridor jalur khusus bus,
pengembangan sistem tiket, fasilitas park and ride, fasilitas integrasi antarmoda, fasilitas
pesepeda dan jalan kaki, peningkatan kapasitas ruas jalan dan simpang), pemanfaatan
perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan pengembangan angkutan
massal yang ramah lingkungan. Dalam rencana umum tersebut, tercantum rencana
pembangunan jaringan angkutan massal berbasis jalan trayek Depok-Manggarai, Depok-
Dukuh Atas, dan trayek Depok-Cawang (trayek utama) sebagai program jangka panjang. Di
Depok juga akan dikembangkan fasilitas integrasi dan park and ride, selain jaringan trayek
pengumpan.
Upaya menyediakan park and ride yang mulai dirintis di Kota Depok, baik oleh Pemerintah
maupun PT KAI, perlu ditambah jumlahnya guna mengurangi jumlah kendaraan yang menuju
Jakarta. Selain itu fasilitas parkir juga perlu diperbanyak guna mencegah terjadinya parkir di
pinggir jalan yang bisa memicu kemacetan. Dalam kaitan ini, sangat penting ketegasan dalam
menegakkan peraturan tentang izin mendirikan bangunan yang mewajibkan adanya fasilitas
parkir.
Meskipun tidak berkewenangan dalam pembangunan jalan tol, Pemerintah Kota Depok
perlu memberikan dorongan terhadap percepatan pembangunan jalan tol Cijago dan Desari
yang diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan. Permasalahan bidang
perhubungan lainnya adalah kurangnya jumlah jembatan penyeberangan orang (JPO),
sehingga ikut menambah kemacetan. Pembangunan JPO yang sudah dimulai agar
dilanjutkan sampai memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Prasaranan perhubungan lainnya yang
relatif kurang adalah penerangan jalan umum (PJU), sehingga perlu mendapat perhatian yang
sama.
Tantangan lain yang cukup berat dalam pemenuhan infrastruktur dasar kota adalah drainase
serta penataan situ, sungai dan irigasi. Panjang drainase meningkat dalam kurun 3 tahun
Pemerintah Kota Depok
46
terakhir, namun masih dianggap belum memadai untuk memenuhi standar pelayanan kota,
sehingga harus ada upaya menempatkannya sebagai salah satu prioritas karena vital
perannya sebagai sarana pengendali banjir kota. Demikian halnya dengan penataan situ dan
sungai beserta sempadannya. Sungai dan situ berperan vital dalam penyediaan air bersih
untuk masyarakat sehingga kelestariannya harus dijaga melalui kebijakan revitalisasi dan
penataan. Aspek lain dari situ dan sungai adalah perlunya perlindungan dari pencemaran oleh
limbah dan sampah yang merupakan ancaman serius di Kota Depok selain ancaman alih
fungsi secara ilegal.
Pembangunan dan revitalisasi irigasi diperlukan dalam rangka menyediakan keperluan air
untuk budidaya pertanian produktif (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan
hortikultura).
Masalah yang dihadapi adalah kurangnya irigasi dan minimnya pemeliharaan serta
bercampurnya saluran irigasi dengan drainase. Pembangunan irigasi tergantung komitmen
terhadap pentingnya pembangunan pertanian kota yang masih berpotensi menyejahterakan
masyarakat dan melindungi keberadaan ruang terbuka hijau kota.
Tantangan lain dalam bidang sumberdaya air adalah pengendalian penurunan muka air tanah
melalui pembuatan sumur resapan, pembatasan penggunaan air tanah bukan domestik, dan
pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
Jumlah pelanggan dan pemakaian air bersih Kota Depok diperkirakan akan meningkat
terus, oleh karena itu manajemen pengelolaan air bersih perlu terus diperbaiki dan
dikembangkan sesuai peningkatan kebutuhan pasar. Dengan telah berdirinya Badan Usaha
Milik Daerah PDAM Kota Depok, maka peluang untuk meningkatkan kapasitas pelayanan
diharapkan dapat diwujudkan. Kondisi eksisting perkembangan jumlah pemakaian air bersih
di Kota Depok dapat dilihat pada Grafik 4.12.
Grafik 1.8
Perkembangan Jumlah Pemakaian Air Bersih Perpipaan di Kota Depok
Pemerintah Kota Depok
47
Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2005-2013
Sebaran layanan air bersih perpipaan di Kota Depok sampai dengan tahun 2013 masih
terpusat dilima kecamatan yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoranmas, Kecamatan
Sukmajaya, kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Cilodong. Sedangkan layanan air bersih
dienam kecamatan lainnya relatif masih sedikit sebagaimana diperlihatkan pada Grafik di
bawah ini. Rencana pengembangan layanan air bersih sampai tahun 2025, perlu penyebaran
merata di seluruh kecamatan.
Gambar 1.2
Sebaran Layanan Air Bersih Perpipaan di Kota Depok Tahun 2013
Sumber : PDAM Tirta Asasta (2013)
Pertumbuhan kota yang pesat juga membawa konsekuensi berupa meluasnya lahan- lahan
yang digunakan untuk menampung pertumbuhan kota, sehingga memicu semakin terbatasnya
ruang-ruang terbuka hijau, polusi udara, air dan pengelolaan lahan. Berkurangnya lahan
pertanian untuk kegiatan sektor lain (khususnya perumahan), menyebabkan berkurangnya
potensi RTH kota. Pertumbuhan kota yang diiringi penduduk yang besar juga berpotensi
menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan hidup perkotaan. Padahal semakin berkembang
dan maju suatu kota, seharusnya tingkat kenyamanan hidup di kota tersebut semakin
meningkat. Kondisi inilah yang harus menjadi identitas Kota Depok di masa depan, menjadi
kota yang berkembang & maju diiringi tingkat livability yang tinggi.
Tantangan paling konkret dalam aspek lingkungan hidup di Kota Depok adalah potensi
pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah baik oleh masyarakat maupun industri.
Tempat yang menjadi sasaran pencemaran adalah sungai, saluran, situ dan lahan kosong di
Pemerintah Kota Depok
48
masyarakat. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas udara, juga memberi sinyal awal
perlunya perhatian terhadap optimalisasi program langit biru. Cakupan penangan sampah
sampai tahun 2015 mencapai 63,7%, hal ini masih belum memadai untuk menjamin
kesehatan lingkungan akibat timbulan sampah yang tak terangkat atau terbuang di tempat
tidak semestinya. Demikian halnya dengan pelayanan limbah cair, masih dirasakan belum
memadai sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Perlu upaya lebih akseleratif dalam
meningkatkan manajemen sampah dan limbah ini khususnya dalam rangka mengejar standar
pelayanan minimal perkotaan.
Tantangan lainnya dalam bidang lingkungan hidup adalah peningkatan kesadaran masyarakat
terhadap lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan mitigasi bencana
melalui penyediaan sarana dan prasarana hidran umum, pos damkar, dan pusat evakuasi
bencana. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengendalian lingkungan hidup, Kota juga
harus segera memiliki sarana monitoring polusi udara dan laboratorium penelitian lingkiungan
sebagaimana diamanatkan oleh Standar Pelayanan Perkotaan.
Permasalahan lain adalah persampahan dan limbah cair, baik dalam hal manajemen maupun
kurangnya sarana prasarana. Target RPJMN maupun RPJMD bahwa pada tahun 2014 tersedia
akses terhadap pengelolaan sampah bagi 70-80% rumah tangga di perkotaan, akan sulit
dicapai karena sampai saat ini baru terlayani sekitar 48%. Kondisi sarana dan prasarana
persampahan perlu ditingkatkan karena TPS yang ada belum dapat menangani seluruh
sampah yang ada. Demikian halnya dengan armada/truk sampah sehingga sampah sering
terlambat. Pada tingkat kawasan sudah dilakukan pengolahan sampah organik menjadi
kompos, namun pelaksanaannya belum didukung oleh SOP sehingga hasilnya belum optimal.
TPA juga sudah mendekati batas kapasitasnya sehingga perlu segera dicarikan alternatif lokasi
yang tepat secara teknis, lingkungan dan sosial.
Pengelolaan sampah oleh masyarakat merupakan amanat UU No. 18 tahun 2008 dan
merupakan salah satu cara mengurangi beban TPA, mengurangi pencemaran lingkungan, dan
sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya perilaku
masyarakat masih kurang mendukung, hal itu tampak dari kebiasaan buang sampah
masyarakat yang belum sesuai harapan : 38,96% dibakar, 33,70% dikubur lubang, 17% di
TPS, sisanya dibuang ke kebun, sungai, dll. Masyarakat juga hanya 9% yang sudah memilah,
sedangkan 69% tidak memilah. Banyak terjadi okupasi lahan kosong menjadi TPS liar (tercatat
sejumlah 71 Titik, 2010) di masyarakat, dan sampah di TPS liar dibakar atau dibiarkan
menumpuk oleh masyarakat setempat.
Limbah cair juga tak kalah rumit masalahnya karena terbatasnya sarana dan prasarana. IPLT
Kalimulya adalah satu-satunya unit pengelolaan akhir air limbah di Kota Depok. Dengan
kapasitas yang ada (70 m3/hari) IPLT Kalimulya hanya dapat melayani 600.000 jiwa
atau ± 33% penduduk Depok, sehingga kapasitasnya perlu ditingkatkan. Peningkatan
kapasitas tersebut perlu diimbangi dengan penambahan truk atau motor sedot tinja.
Keberadaan motor sedot tinja merupakan solusi untuk melayani wilayah-wilayah padat yang
Pemerintah Kota Depok
49
tidak dapat dilalui truk tinja. Sasaran RPJMN maupun Permen PU yang mengamanatkan
tersedianya sistem air limbah setempat (IPLT) yang memadai sebesar 60-65 % pada tahun
2014 akan sulit dicapai. Selain sarana prasarana, masalah lainnya adalah manajemen, di mana
perlu ada penguatan struktur organisasi dan tupoksi pengelola air limbah yang lebih jelas,
serta peningkatan SDM pengelola IPLT.
Di tingkat masyarakat, kesadaran terhadap penanganan limbah yang benar juga masih harus
ditingkatkan. Meskipun 93,8% punya jamban sendiri, sisanya masih ada yang menggunakan
cubluk, sungai, kebun, selokan, WC helikopter, dll. Sebanyak 88,66% warga mempunyai
septic-tank namun 66% septic tank tak pernah dikosongkan, 20% mengosongkan, sisanya
tidak tahu kalau harus dikosongkan. Sebanyak 11,44% warga membuang air limbah dike
kolam, cubluk, sungai, dll. Sasaran RPJMN yang mentargetkan bebas buang air besar
sembarangan di akhir tahun 2014 tampaknya sulit dicapai.
Di kota-kota metropolitan dan besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat
(sewerage system) dengan target tersedianya akses terhadap sistem pengelolaan air limbah
terpusat (off-site) bagi 10% total penduduk, baik melalui SPAL terpusat skala kota sebesar 5%
maupun SPAL terpusat skala komunal sebesar 5%. Permen PU no 14 th 2010 menyatakan
bahwa SPM air limbah perpipaan skala komunitas / kawasan / kota sebesar 5% pada
tahun 2014. Target ini akan sulit dicapai jika tidak ada komitmen tinggi untuk membenahi
masalah ini. Hal itu terlihat dari masih lemahnya pemahaman semua pihak terhadap
pengelolaan air limbah domestik, khususnya blackwater, terbukti besaran anggaran, jumlah
dokumen perencanaan dan aturan, serta partisipasi masyarakat masih sangat minim. Untuk
mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang cepat maka Depok harus memikirkan strategi
pengelolaan dan mulai mempersiapkan infrastruktur air limbah terpusat skala kawasan/kota.
RTRW 2012-2032 telah merancang indikasi program pengembangan sistem pengelolaan air
limbah melalui IPLT, IPAL komunal, pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan
sistem jaringan drainase, dan pengembangan pengolahan dan lokasi pengumpulan limbah
bahan beracun dan berbahaya (B3).
Dalam bidang persampahan, tantangan ke depan adalah mewujudkan Pengembangan
pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pendekatan 4R (Reuse, Reduce,
Recycle, Replace), Pemanfaatan TPPAS Nambo, Pembangunan TPA baru Pasir Putih dan SPA
Tapos, dan Optimalisasi pengelolaan sampah menggunakan UPS.
Ketersediaan infrastruktur perkotaan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) memiliki
fungsi keamanan, ekonomi dan estetika. Sampai tahun 2017, cakupan pelayanan PJU mampu
melampaui target yang telah ditetapkan (24.96%), yaitu sudah mencapai 33.27%. Namun
sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan umum yang
semakin meningkat sebagai upaya untuk menunjang keamanan, keselamatan dan menunjang
estetika lingkungan, perlu dilakukan penyediaan Penerangan Jalan Umum yang lebih
memadai.
Pemerintah Kota Depok
50
Dari segi kebencanaan, Kota Depok memiliki potensi resiko bencana yang tidak terlalu
tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam mencapai 96.394 Ha (31,36%) meliputi
kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan longsor, dan kawasan rawan bencana
kebakaran. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan untuk
melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun
secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
6) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat, Kota Depok diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai kawasan andalan
dengan keunggulan bidang perdagangan dan jasa. Terkait dengan letak kota, Depok
berkembang menjadi “Dormitory Town” bagi Kota Jakarta yang merupakan Pusat
Pemerintahan.
Masalah utama penataan ruang kota adalah implementasi dilapangan yang sering meleset.
Oleh sebab itu upaya pengawasan dan pengendalian harus lebih diintensifkan. Tantangan
bidang penataan ruang makin besar karena harus menyediakan ruang untuk sektor informal,
lansia, pejalan kaki dan penyandang cacat selain ruang publik atau RTH sebagaimana
diamanatkan oleh UU Tataruang. Ruang publik adalah ruang yang dapat diakses oleh
penduduk kota secara bebas, dapat membentuk suasana vibrant yang hangat dan egaliter
(sama bagi semua penduduk kota). Tetapi pandangan tentang ruang publik saat ini telah
bergeser dengan munculnya pemikiran ruang kota sebagai faktor produksi di mana yang
dilihat adalah nilai tukarnya (exchange value).
Arah pengembangan Kota Depok menjadi kota niaga, jasa dan pendidikan menimbulkan
dampak potensial yang kompleks dipengaruhi oleh faktor internal kota Depok dan juga faktor
eksternal Kota Depok. Potensi masalah perkotaan yang dihadapi Depok antara lain
pertumbuhan penduduk tinggi yang disebabkan oleh migrasi penduduk yang tinggi.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut tersedianya perumahan dan fasilitas lainnya
yang membutuhkan ruang kota yang tinggi pula. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga
berpotensi memunculkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dengan makin sempitnya
ruang terbuka hijau.
Masalah lainnya adalah kemacetan lalu lintas, ketersediaan dan kualitas air bersih;
pengelolaan sampah domestik; kualitas udara, iklim mikro (suhu dan kelembaban); serta
bencana banjir. Alokasi kawasan permukiman dan kawasan terbangun yang dominan yaitu
sebesar 185,81 km2 (92,8%) (Sumber: KLHS RTRW Kota Depok Tahun 2011 dari Citra
Landsat Kota Depok Liputan Tanggal 22 April 2011), memberikan permasalahan
ketidakseimbangan fungsi kelestarian (Ekonomi-Sosial-Ekologi) bagi keberlanjutan
pembangunan Kota Depok.
Pemerintah Kota Depok
51
7) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik
Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan bentuk pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi
masyarakat. Terbitnya regulasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, maupun Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, menjadi tantangan untuk dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam pelayanan publik.
Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa merupakan salah satu agenda
pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik
melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi
hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian
dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk
itu diperlukan langkah- langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan
sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan
pemeriksaan yang efektif.
8) Kemampuan Keuangan Daerah
Ditinjau dari kontribusi pembentuk pendapatan daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2017 mengalami peningkatan Rp 285.997.453.665,99 atau 31,01% dari Tahun 2016
yaitu sebesar Rp 922.297.784.280,15. Kontribusi tertinggi terhadap PAD diperoleh dari Pajak
Daerah sebesar 70,59%, disusul Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 23,48%,
Retribusi Daerah sebesar 5,26% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebesar 0,66%.
Dari total penerimaan pendapatan Daerah Tahun 2017 sebesar
Rp 2.844.950.365.588,14, kontribusi terbesar berasal dari PAD yaitu 42,47%, disusul Dana
Perimbangan sebesar 40,80% dan Lain –lain Pendapatan yang Sah sebesar 16,73%.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah semakin
meningkat. Jika pada tahun tahun sebelumnya hanya berkisar 35 %, maka pada tahun 2017
ini persentase PAD mencapai 42,47% atau Rp 1.208.295.237.946,14. Dibandingkan dengan
persentase Dana Perimbangan yang mencapai 40,80% dari total pendapatan, maka
persentase PAD dan Dan Perimbangan mempunyai besaran yang cukup berimbang.
Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kota
Depok 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus
diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan.
Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan
mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 10 (sepuluh) isu
Pemerintah Kota Depok
52
strategis Kota Depok, sebagai berikut;
1. Infrastruktur
2. Daya saing dan Ketahanan Ekonomi
3. Kualitas Lingkungan Hidup
4. Ekonomi Kreatif dan UMKM Berbasis Potensi Lokal
5. Tata Kota
6. Ketahanan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan
7. Ketimpangan
8. Kemiskinan dan Pengangguran
9. Kesehatan
10. Kualitas Sumber Daya Manusia
1.7 Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
RINGKASAN EKSEKUTIF
Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran,
kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah
Kota Depok, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun
2017
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan tentang aspek Rencana Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan capaian kinerja organisasi meliputi pencapaian kinerja sasaran, pencapaian
kinerja tujuan, pencapaian kinerja lainnya, dan capaian realisasi anggaran.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, kendala dan hambatan
dalam pencapaian kinerja, langkah perbaikan tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian
kinerja Tahun 2017 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerja.
Pemerintah Kota Depok
53
2.1 Rencana Strategis
Rencana Strategis Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-
2021, yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2005 – 2025, sebagai tahap yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah
secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian
daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah; ditujukan untuk
mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok yang lebih baik, sehingga dapat
meningkatkan kontribusi Kota Depok terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks
provinsi maupun nasional; fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kota
Depok keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-
2021 tersebut, kemudian menjadi dokumen acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD dan menjadi dasar
penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Depok.
Dalam rangka mendorong penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil
dan berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang serta isu-isu strategis, maka Pemerintah Kota Depok periode 2016-2021 telah
menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja untuk mencapai
core area prestasi sebagai ukuran pencapaian visi Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.
BAB II
Pe
ren
ca
na
an
K
erj
a
Pemerintah Kota Depok
54
Visi Pemerintah Kota Depok
Visi Pemerintah Kota Depok Periode 2016 – 2021 adalah:
Terwujudnya Kota Depok Yang Unggul Nyaman dan
Religius
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :
Terwujudnya : Suatu kondisi akhir Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.
Kota Depok : Satu kesatuan wilayah dan masyarakat dengan segala potensi dan sumberdaya dalam sistem Pemerintahan
Kota Depok.
Unggul : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang
sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.
Nyaman : Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan Lingkungan, Aman dan
Ramah bagi Kehidupan Masyarakat
Religius : Terjaminnya Hak Hak Masyarakat dalam menjalankan Kewajiban Agama bagi masing – masing Pemeluknya,
yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq,
Moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pemerintah Kota Depok
55
B. Misi Pemerintah Kota Depok
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan
permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang
dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan
ramah keluarga.
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan
menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup
berbangsa dan bernegara.
C. Tujuan serta Sasaran Strategis Sebelum dan Setelah Reviu
Tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2017
disusun mengacu RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021. Menindaklanjuti hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada
hasil telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap beberapa sasaran dan
indikator kinerja utama yang ada dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, yang semula
berjumlah 21 sasaran menjadi 15 sasaran dan indikator kinerja sasaran yang semula
sebanyak 36 indikator kinerja menjadi 26 indikator kinerja, yang kemudian ditetapkan
dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Depok Tahu 2016-2021 untuk Tahun 2019-202.
Berikut pada tabel 2.1 disajikan mengenai hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
pembangunan sebelum dan sesudah reviu berdasarkan dokumen RPJMD Kota Depok Tahun
2016-2021.
Pemerintah Kota Depok
56
Tabel 2.1
Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan
Visi : Terwujudnya Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius
Tujuan Sebelum
Reviu
Tujuan Setelah
Reviu
Sasaran Strategis
Sebelum
Sasaran Strategis
Setelah Reviu
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik yang Profesional dan transparan
1 1. Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik yang
professional.
1. Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
1 1. Meningkatkan Standar
Pelayanan Publik
2. Meningkatkan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang baik dan
transparan.
2 1. Meningkatnya kualitas
manajemen
pemerintahan yang
akuntabel.
2. Terwujudnya proses
pelayanan publik yang
cepat, tepat dan
transparan.
Meningkatnya kualitas
manajemen
pemerintahan dalam
pelayanan publik
Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya saing
2 1. Meningkatkan
kualitas Sumber
Daya Manusia yang
memiliki
kompetensi serta
kreativitas
Meningkatkan
kualitas Sumber
Daya Manusia yang
kreatif dan berdaya
saing
3 1. Meningkatnya akses
layanan pendidikan.
2. Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
dan kualitas layanan
pendidikan.
3. Terwujudnya kawasan
pendidikan tinggi, pusat
riset inovasi nasional,
internasional dan sebagai
pusat inkubator
pemerintah daerah.
4. Berkembangnya potensi
pemuda kreatif berbasis
komunitas.
5. Berkembangnya dan
meningkatnya prestasi
olahraga, seni budaya.
1. Meningkatnya
kualitas dan akses
layanan pendidikan
2. Meningkatnya derajat
kesehatan
masyarakat
3. Terbangunnya
ketahanan keluarga
dan kesejahteraan
sosial
4. Berkembangnya
potensi dan
kreatifitas
Pemerintah Kota Depok
57
Visi : Terwujudnya Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius
Tujuan Sebelum
Reviu
Tujuan Setelah
Reviu
Sasaran Sebelum
Strategis
Sasaran Strategis
Setelah Reviu
2. Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat;
4 1. Terwujudnya
pelayanan kesehatan
yang berkualitas
menuju smart healthy
city.
2. Meningkatnya
jaminan kesehatan
universal.
3. Membangun
ketahanan keluarga
sebagai basis
peningkatan
kualitas Sumber
Daya Manusia.
5 Meningkatnya kualitas
kehidupan keluarga dan
kesejahteraan sosial
masyarakat.
Misi 3 : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan
3 1. Meningkatkan
penciptaan
lapangan kerja
yang layak, dengan
penekanan pada
sektor niaga, jasa
dan ekonomi
kreatif.
Mengembangkan
kemandirian
ekonomi lokal yang
kokoh dan
berkeadilan
6 1. Meningkatnya
kapasitas Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM).
2. Terbangunnya pusat-
pusat pertumbuhan
ekonomi Kota dan
pengembangan
klaster ekonomi
kreatif .
3. Meningkatnya
kualitas pelayanan
perijinan usaha dan
investasi melalui
pelayanan yang cepat
dan trasparan.
1. Mendorong
pertumbuhan
ekonomi masyarakat
yang berkualitas.
2. Meningkatnya
pemerataan
pendapatan dan
kesejahteraan
masyarakat
3. Meningkatnya
ketersediaan dan
terjaganya kestabilan
harga bahan pangan
Pemerintah Kota Depok
58
Visi : Terwujudnya Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius
Tujuan Sebelum
Reviu
Tujuan Setelah
Reviu
Sasaran Strategis
Sebelum Reviu
Sasaran Strategis
Setelah Reviu
2. Meningkatkan
pemerataan
pendapatan dan
kesejahteraan
masyarakat.
3. Meningkatkan
aktivitas ekonomi
berbasis potensi
lokal.
7 1. Meningkatnya partisipasi
penduduk usia kerja pada
sektor jasa, niaga dan ekonomi
kreatif.
2. Meningkatnya pertumbuhan
wirausaha baru dan
penyediaan fasilitasi
permodalan kerja yang
fleksibel dan terjangkau.
3. Meningkatnya peran koperasi
dalam pengembangan
ekonomi masyarakat.
1. Meningkatnya
perekonomian dan perluasan
pengembangan ekonomi
wilayah daerah berbasis
pemanfaatan potensi lokal.
2. Meningkatnya kapasitas
fiskal daerah.
3. Meningkatnya penerapan
teknologi dan inovasi dalam
pengembangan ekonomi
hijau dan ekonomi kreatif
untuk meningkatkan nilai
tambah dan daya saing
ekonomi lokal.
4. Meningkatnya sinergi
pembiayaan Pusat, Propinsi
dan Daerah.
Pemerintah Kota Depok
59
Misi 4 : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan
dan Ramah Keluarga
4 1. Mengintegrasikan
infrastruktur
transportasi publik intra
dan ekstra wilayah;
1. Meningkatkan
kualitas dan
kapasitas
infrastruktur
transportasi
9 1. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas jalan, baik jalan
arteri maupun kolektor.
2. Terciptanya sistem
transportasi yang
terintegrasi dengan wilayah
Jabodetabek dan sistem
angkutan kota yang aman,
nyaman dan terjangkau
Meningkatknya
kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana
transportasi
2. Mewujudkan ruang kota
yang nyaman dan
atraktif.
2. Mewujudkan
ruang kota yang
nyaman dan
ramah keluarga
1
0
1. Meningkatnya ketersediaan
ruang terbuka hijau;
2. Terwujudnya Perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang
kota yang konsisten.
1. Terwujudnya
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian tata
ruang kota
2. Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana
Perumahan dan
Permukiman
3. Menanggulangi banjir
dan menjaga ketahanan
air kota.
3. Meningkatkan
kualitas dan
kapasitas
infrastruktur
keairan
1
1
1. Meningkatnya pengendalian
banjir.
2. Meningkatnya keberlanjutan
dan ketersediaan air untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Meningkatnya jaringan
pengendalian banjir dan
keberlanjutan
ketersediaan air
4. Meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana
permukiman.
4. Meningkatkan
kualitas
lingkungan
hidup
1
2
1. Tertatanya permukiman dan
kawasan permukiman
kumuh perkotaan.
2. Meningkatnya penyediaan
perumahan vertikal bagi
Masyarakat berpenghasilan
rendah yang terintegrasi
dengan infrastruktur sosial,
ekonomi dan keberagamaan
1. Meningkatnya
kualitas pengelolaan
air limbah;
2. Terkendalinya tingkat
pencemaran
lingkungan hidup;
3. Terwujudnya depok
sebagai kota bersih
(zero waste city)
4. Tersedianya ruang
terbuka hijau yang
nyaman dan ramah
keluarga
Pemerintah Kota Depok
60
5. Meningkatkan
pengelolaan lingkungan
secara terpadu dengan
melibatkan masyarakat.
1
3
1. Terwujudnya Depok sebagai
kota bersih(zero waste city).
2. Terwujudnya pengelolaan
limbah secara terpadu dan
ramah lingkungan.
3. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup.
Pemerintah Kota Depok
61
Visi : Terwujudnya Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius
Tujuan Sebelum Reviu Tujuan Setelah
Reviu
Sasaran Strategis Sasaran
Strategis
Setelah Reviu
Misi 5 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga
kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa da bernegara
5 Meningkatkan
kehidupan beragama,
sosial dan
kemasyarakatan yang
harmonis dan dinamis.
Meningkatkan
integrasi sosial
berlandaskan nilai -
nilai agama dan
kebangsaan
14 1. Meningkatnya kualitas
kehidupan keberagamaan di
rumah tangga, sekolah dan
masyarakat ;
2. Meningkatnya keharmonisan
dan kohesi sosial di masyarakat
yang dicirikan dengan
semangat gotong royong dan
toleransi;
3. Meningkatnya pelayanan sosial
keagamaan di masyarakat.
Meningkatkan kualitas
kehidupan
bermasyarakat dengan
membangun kesadaran
berbangsa dan
bernegara.
15 1. Meningkatnya rasa kebanggaan
akan Indonesia dan semangat
bela negara dalam menjaga
keutuhan NKRI;
2. Tumbuhnya kemampuan
kepemimpinan dan kepeloporan
di kalangan pelajar, mahasiswa
dan pemuda dengan melibatkan
institusi pendidikan dan
organisasi kepemudaan;
1. Meningkatnya
Kohesi Sosial
2. Meningkatnya
Toleransi dalam
kehidupan
beragama
Pemerintah Kota Depok
62
2.2 Indikator Kinerja Pembangunan
Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kota Depok selama periode waktu
tahun 2016-2021, ditetapkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro Tujuan Pembangunan
Daerah serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran
keberhasilan pencapaian sasaran strategis untuk mencapai Visi dan Misi
Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021.
A. Indikator Kinerja Makro Tujuan Pembangunan
Indikator kinerja makro tujuan pembangunan daerah merupakan suatu
ukuran keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan secara makro dari
visi dan misi dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021.
RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang
telah dilengkapi dengan sebanyak 29 ukuran keberhasilan (indikator) yang
merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang ditetapkan,
disertai dengan target keberhasilan kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya.
Berikut pada tabel 2.2 disajikan 4 (empat) tujuan pembangunan untuk setiap
misi RPJMD, beserta uraian indikator makro ukuran keberhasilan (indikator)
serta target keberhasilan kinerja makro pembangunan tahun 2017 berdasarkan
dokumen RPJMD Tahun 2016-2021.
Pemerintah Kota Depok
63
Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Makro Tujuan Pembangunan Tahun 2016-2021
MISI INDIKTOR
KINERJA
KONDISI
AWAL
(2015)
TARGET KINERJA KONDISI
AKHIR
(2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi I :
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan Publik
yang Profesional
dan transparan
survey kepuasan
masyarakat
80.66
(baik)
baik baik baik baik baik baik baik
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Meningkatkan
Kapabilitas APIP
Initial
(level 1)
Initial
(level 1)
Infrastruktur
(level2)
Infrastruktur
(level2)
Integrated
(level3)
Integrated
(level3)
Integrated
(level3)
Integrated
(level3)
Predikat SAKIP CC CC B B BB BB A A
Sistem Pelayanan
Pemerintah
berbasis IT
5 OPD
(43%)
2 OPD
(55%)
4 OPD (77%) 4 OPD (87%) 4 OPD
(90%)
4 OPD
(95%)
4 OPD
(98%)
4 OPD
(98%)
Misi II :
Mengembangkan
Sumber Daya
Manusia yang
Kreatif, dan
Berdaya Saing
Meningkatnya
Indeks
Pendidikan
73.2746 74.39 75.53 76.67 77.82 78.97 80.14 80.14
Meningkatnya
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SD/MI/SDLB
100.25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMP/MTs/SMPLB
83.82% 83.87% 83.92% 83.97% 84.02% 84.07% 84.12% 84.12%
Meningkatnya
Angka
Melanjutkan
Sekolah Tingkat
SD/MI/SDLB
78.56% 80.85% 83.14% 85.43% 87.72% 90.01% 92.30% 92.30%
Rata-rata Nilai
Ujian Sekolah
SD/SDLB/MI/Pake
t A minimal 6,5
5.68 6,50 6.80 7.10 7.40 7.70 8.00 8.00
Rata-rata Nilai
Ujian Nasional
SMP/SMPLB/MTs/
Paket B minimal
6,5
6,04 6,50 6.80 7.10 7.40 7.70 8.00 8.00
Rata-rata Nilai
Ujian Nasional
Pendidikan
Kesetaraan Paket
C minimal 6.5
5,60 5,75 5,90 6,05 6,20 6,35 6,50 6,50
Meningkatnya
persentaseSekola
h berakreditasi
minimal B
90% 93% 95% 96% 97% 98% 100% 100%
Meningkatnya
persentase
Lembaga PAUDNI
yang
terakreditasi
38.53
49.67
60.80
71.94
83.07
94.21
100
100
Pemerintah Kota Depok
64
MISI INDIKTOR
KINERJA
KONDISI
AWAL
(2015)
TARGET KINERJA KONDISI
AKHIR
(2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
meningkatnya
persentase PTK
berkualifikasi
S1/D4
89.55
89.60
89.65
89.70
89.75
89.80
89.85
89.85
persentase minat
baca masyarakat
NA 30% 35% 40% 45% 50% 55% 55%
Cakupan
kerjasama
dengan
perguruan tinggi
NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
persentase
organisasi
komunitas
kepemudaan
yang kreatif dan
mandiri
50%
50%
58%
72%
83%
93%
100%
100%
Jumlah Prestasi
olahraga
(cabang)
15 18 20 25 27 30 32 32
Jumlah prestasi
seni
budaya(jenis)
0 0 5 6 7 7 7 7
Tingkat Tatanan
kota sehat
2 2 4 6 7 7
Angka kematian
bayi (orang)
63 63 60 60 58 58 56 56
Angka kematian
ibu (orang)
14 14 14 13 13 13 13 13
Prevalensi gizi
buruk (peresn)
0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
cakupan
pelayanan
kesehatan
peserta JKN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peringkat Kota
Layuak Anak
Madya madya nindya nindya utama utama KLA KLA
IPG/IDG
PMKS yang
ditangani
33,7% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 60%
Penerapan
dimensi Kota
Ramah Lansia
0 2 2 4 4 6 6 6
Laju
pertumbuhan
penduduk
3.57% 3.50% 3.43% 3.36% 3.29% 3.22% 3.15% 3.15%
TFR (Total Fertilty
Rate)
2.16 2.13 2.1 2.07 2.04 2.02 2.01 2.01
Angka Perceraian 3.195
kasus
2500
kasus 2500 kasus 2500 kasus 2500
kasus 2500
kasus 2500 kasus 2500 kasus
Misi III :
Mengembangkan
Ekonomi yang
Mandiri, Kokoh,
dan Berkeadilan
Jumlah UMKM
mandiri
600
UMKM
600 606 612 618 624 630 630
Kontribusi PDRB
Ekonomi Kreatif
(%)
11,86 11,99 12,12 12,25 12,38 12,42 12,55 12,55
Pemerintah Kota Depok
65
MISI INDIKTOR
KINERJA
KONDISI
AWAL
(2015)
TARGET KINERJA KONDISI
AKHIR
(2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kontribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
Kota (%)
21.89 22.52 23.07 23.54 24.06 24.63 25.03 25.03
SKM pasar rakyat
(point)
72,83 81,35 81,35 81,35 81,35 81,35 81,35 81,35
SKM Pelayanan
perizinan (point)
81,85 81,95 82 82,01 82,02 82,03 82,04 82,04
Kenaikan Nilai
Investasi per
tahun (Milyar)
4,823.00
5,064.15
5,317.36
5,583.23
5,862.39
6,155.51
6,463.28
6,463.28
Tingkat
partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)
63,34 % 63.97% 64.57% 65.17% 65.80% 66.40% 66.97% 66.97%
LPE 7,09 7,59 7,56 7,50 7,50 7,67 7.31 7.31
indeks Gini Rasio 0,365 0.364 0.366 0.362 0.362 0.361 0.36 0.36
Persentase
Koperasi Aktif %
64% 71% 78% 85% 92% 99% 100% 100%
Persentase
Koperasi sehat
13% 16% 19% 23% 26% 29% 32% 32%
Persentase
Peningkatan
Volume Usaha
Koperasi.
59% 67% 75% 83% 92% 95% 100% 100%
PDRB Kota
(dalam juta
rupiah)
48,316,116.
52
54,191,48
9.97
60,582,949.4
6
67,510,300.4
4
74,950,24
5.71
83,132,915.
01
91,657,605.
57
91,657,605.
57
Kontribusi PDRB
Pertanian
terhadap PDRB
Kota
1,46 % 1,44 % 1,41 % 1,39 % 1,38 % 1,36 % 1,36 % 1,36 %
Jumlah
Kunjungan
Wisata
9,987
1,5 juta 2 juta 2,5 juta 3 juta 3,5 juta 4 juta 4 juta
Kontribusi PDRB
Perdagangan
terhadap PDRB
kota
21,89 % 22,52 % 23.07% 23,54 % 24,06 % 24,63 % 25,03 % 25,03 %
Persentase PAD
terhadap
Pendapatan
Daerah
29,10% 34,18% 36,10% 36,59% 37,40% 37,82% 38,76% 38,76%
PDRB Hijau (Rp)
51,191,48
9.97
57,582,942.4
6
64,510,300.4
4
71,950,245
.71
80,132,915.
01
88,657,605
.57
88,657,605
.57
APBD, APBDP,
APBN,
Pemerintah
daerah lainnya
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Misi IV :
Membangun
Infrastruktur dan
Ruang Publik
yang Merata,
Tingkat kondisi
jalan kota baik
dan sedang
98.22% 98.51% 98.81% 99.11% 99.40% 99.70% 100% 100%
Persentase
terhubungnya
93,98% 93,98% 93,98% 95,18% 96,76% 98,36% 99,99% 99,99%
Pemerintah Kota Depok
66
MISI INDIKTOR
KINERJA
KONDISI
AWAL
(2015)
TARGET KINERJA KONDISI
AKHIR
(2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Berwawasan
Lingkungan, dan
Ramah Keluarga
pusat-pusat
kegiatan dan
pusat produksi
Kecepatan rata-
rata kendaraan di
jalan utama
32 km/jam 33.8
km/jam
35.9 km/jam 37.3 km/jam 38.4
km/jam
40.2
km/jam
45.1
km/jam
45.1
km/jam
Rasio volume per
kapasitas jalan di
jalan utama
0.83 0.78 0.75 0.72 0.7 0.68 0.65 0.65
Modal share
(pangsa moda
transportasi)
angkutan umum
21.86% 23.38% 25.01% 26.75% 28.61% 30.61% 32.74% 32.74%
Persentase luas
ruang terbuka
hijau publik
10.06% 10.46% 10.86% 11.26% 11.66% 12.06% 13.00% 13.00%
Persentase ruang
terbuka hijau
publik yang
tertata
18.22% 18,28% 18,8% 19,41% 19,99% 20.59% 21.28% 21.28%
Ketaatan
terhadap RTRW
5% 5% 10% 50% 55% 60% 65% 65%
Luas genangan
(lebih dari 30 cm,
selama 2 jam)
133,76 ha 122.61 ha 111.46 ha 100.31 ha 89.16 ha 78.01 ha 66.88 ha 66.88 ha
Persentase
penduduk yang
mendapatkan
akses air minum
yang aman;
73.58% 72.09% 73.25% 76.79% 81.95% 86.83% 87.00% 87.00%
persentase
tersedianya air
baku untuk
kebutuhan pokok
sehari-hari
19.90% 30.20% 37.00% 38.30% 53.40% 53.00% 51.20% 51.20%
Persentase
tersedianya air
irigasi untuk
pertanian rakyat
pada sistem
irigasi kota Depok
70.04% 70.04% 75.04% 80.04% 85.04% 90,04% 95.04% 95.04%
Rasio
permukiman
layak huni
97,28% 97,28% 97,48% 97,68% 97,88% 97,90% 97,92% 97,92%
persentase
rumah layak huni
98.16% 98.69% 98.96% 99.23% 99.50% 99.70% 100.00% 100.00%
persentase
pengurangan
sampah di
sumber;
9.7% 11.2% 12.7% 14.2% 15.7% 17.2% 20.00% 20.00%
persentase
sampah
tertangani
63.70% 66% 68.7% 71.5% 74.5% 77.5% 80.0% 80.0%
Volume lumpur
tinja yang diolah
30 60 60 228 270 321 375 375
Pemerintah Kota Depok
67
MISI INDIKTOR
KINERJA
KONDISI
AWAL
(2015)
TARGET KINERJA KONDISI
AKHIR
(2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
di IPLT (m3/hari);
persentase
penduduk
terlayani sistem
air limbah yang
memadai
73.49% 73.62 73.88 74.13 74.37 74.6 74.82 74.82
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup
NA 50 51 53 55 57 60 60
Misi V :
Mewujudkan
kesadaran
masyarakat
untuk
melaksanakan
nilai-nilai agama
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara
Rumah
tangga,sekolah
dan masyarakat
yang terbina
5% 5% 6% 8% 10% 15% 17% 17%
Jumlah partisipasi
masyarakat/kelo
mpok masyarakat
dalam aktivitas
sosial, dan
pembangunan
5% 5% 10% 15% 20% 22% 25% 25%
Prevalensi
Penyalahgunaan
Narkoba
menurun
jumlah Lembaga
sosial
keagamaan,
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Institusi dan
lembaga dalam
pembinaan dan
pelatihan bela
negara
74.40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase
penanganan
gangguan
ketertiban
masyarakat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
jumlah
keikutsertaan
institusi
pendidikan dan
organisasi
kepemudaan
24 OKP 24 OKP 28 OKP 35 OKP 40 OKP 44 OKP 48 OKP 48 OKP
Sumber : RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021
Pemerintah Kota Depok
68
B. Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Depok dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, maka telah
ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/73/kpts/ortala/Huk/2017
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD diLingkungan Pemerintah
Kota Depok Tahun 2016-2021, yang penyusunannya dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator
yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil, sekaligus menindaklanjuti
hasil evaluasi AKIP, maka telah dilaksanakan reviu terhadap sasaran dan
Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan melalui Keputusan WaliKota
Depok Nomor: 821.29/67/KPTS/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota DepokTahun
2016-2021, untuk tahun 2019-2021, sehingga terdapat penyesuaian sasaran dari
semula 21 sasaran menjadi 14 sasaran dan indikator kinerja sasaran semula
berjumlah 36 indikator kinerja sasaran menjadi 29 indikator kinerja sasaran.
Guna mengukur pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan,
berikut disajikan pada tabel 2.3 mengenai Indikator Kinerja Utama untuk
tingkat Pemerintah Daerah untuk setiap sasaran pembangunan berdasarkan
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-
2021 yang ditetapkan dalam Peraturan WaliKota Depok Nomor
821.29/73/kpts/Ortala/Huk/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama RPJMD Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021.
Pemerintah Kota Depok
69
Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN
1 2 3
MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan
Transparan
Meningkatnya standar
pelayanan publik
1 Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Meningkatnya kualitas
manajemen pemerintahan
yang akuntabel
2 Predikat SAKIP
MISI II : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya
Saing
Meningkatnya akses
layanan pendidikan
3 Meningkatnya Indeks
Pendidikan
4 Meningkatnya Angka
Melanjutkan Sekolah
Tingkat SD/MI/SDLB
Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
dan kualitas layanan
pendidikan
5 Rata-rata Nilai Ujian
Sekolah SD/SDLB/MI/Paket
A minimal 6,5
6 Rata-rata Nilai Ujian
Nasional
SMP/SMPLB/MTs/Paket B
minimal 6,5
7 Rata-rata Nilai Ujian
Nasional Pendidikan
Kesetaraan Paket C
minimal 6.5
8 Meningkatnya
persentaseSekolah
berakreditasi minimal B
9 Meningkatnya persentase
Lembaga PAUDNI yang
Pemerintah Kota Depok
70
terakreditasi
10 persentase minat baca
masyarakat
Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang
berkualitas menuju smart
healthy city.
11 Tingkat Tatanan kota sehat
12 Angka kematian bayi
(orang)
13 Angka kematian ibu
(orang)
14 Prevalensi gizi buruk
(persen)
Meningkatnya kualitas
kehidupan keluarga dan
kesejahteraan sosial
masyarakat
15 Peringkat Kota Layak Anak
16 Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
17 Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
18 PMKS yang ditangani
19 Penerapan dimensi Kota
Ramah Lansia
MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
Terbangunnya pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi
Kota dan pengembangan
klaster ekonomi kreatif .
20 Kontribusi PDRB Ekonomi
Kreatif (%)
21 Kontribusi sektor
perdagangan terhadap
PDRB Kota (%)
Meningkatnya partisipasi
penduduk usia kerja pada
sektor jasa, niaga dan
ekonomi kreatif
22 Tingkat partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)
Meningkatnya peran
koperasi dalam
pengembangan ekonomi
masyarakat
23 Persentase Koperasi Aktif
Meningkatnya
perekonomian dan
perluasan pengembangan
ekonomi wilayah daerah
berbasis pemanfaatan
potensi lokal,
24 Kontribusi PDRB Pertanian
terhadap PDRB Kota
25 Kontribusi PDRB
Perdagangan terhadap
PDRB kota
Pemerintah Kota Depok
71
Misi IV : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan
Lingkungan, dan Ramah Keluarga
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas jalan, baik jalan
arteri maupun kolektor;
26 Tingkat kondisi jalan kota
baik dan sedang
Terciptanya Sistem
Transportasi yang
terintegrasi dengan
wilayah Jabodetabek dan
sistem angkutan Kota
yang aman, nyaman dan
terjangkau
27 Rasio Volume per kapasitas
jalan di jalan utama
Meningkatnya
ketersediaan ruang
terbuka hijau
28 Persentase luas Ruang
terbuka hijau publik
Meningkatnya
Pengendalian Banjir
29 Luas Genangan
( Lebih dari 30 cm selama
2 jam )
Meningkatnya
Keberlanjutan dan
ketersediaan air untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat
30 Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air
minum yang aman
Tertatanya permukiman
dan kawasan permukiman
kumuh perkotaan
31 Persentase permukiman
yang layak huni
Meningkatnya
ketersediaan Perumahan
bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
yang terintegrasi dengan
infrastruktur social,
ekonomi, dan
keberagaman.
32 Persentase Rumah Layak
Huni
Terwujudnya Depok
sebagai Kota Bersih ( Zero
Waste City )
33 Persentase Sampah
Tertangani
Terwujudnya pengelolaan
limbah domestic secara
terpadu dan ramah
lingkungan
34 Persentase penduduk
terlayani sistem air limbah
yang memadai
Pemerintah Kota Depok
72
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
35 Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai
Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama Serta Kesadaran Hidup
Berbangsa dan Bernegara
Meningkatnya kualitas
kehidupan keberagamaan
rumah tangga, sekolah
dan masyarakat ,
36 Rumah tangga, sekolah
dan masyarakat yang
terbina
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang
menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja, sebagai dasar
dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, sebagai dasar melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja, serta sebagai dasar
dalam penetapan sasaran kinerja pegawai sebagaimana amanat dari
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam rangka
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami
sampaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang merupakan ikhtisar
rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 pada tabel 2.4
berikut ini:
Pemerintah Kota Depok
73
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Depok
Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
1 Meningkatnya Standar Pelayanan
Publik
1 Survey kepuasan Masyarakat ( SKM ) Baik
2 Meningkatnya Kualits Manajemen
Pemerintahan yang akuntabel
2 Predikat SAKIP B
Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing
3 Meningkatnya Akses Layanan
Pendidikan
3 Meningkatnya Indeks Pendidikan 75.53
4 Meningkatnya Angka melanjutkan Sekolah Tingkat
SD/MI/SDLB
83.14 %
4 Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat dan Kualitas Layanan
Pendidikan
5 Rata rata Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB \Paket A
minimal 6,5
6.80
6 Rata rata Nilai Ujian Sekolah SMP/SMPLB/MTs/Paket B
minimal 6,5
6.80
7 Rata rata Nilai Ujian nasional Pendidikan Kesetaraan
Paket C minimal 6,5
5.9
8 Meningkatnya Persentase Sekolah Berakreditasi
minimal B
95 %
9 Meningkatnya Persentase Lembaga PAUDNI yang
terakreditasi
60.80
10 Persentase Minat Baca masyarakat 35 %
5 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan
yang berkualitas menuju Smart
Healthy City
11 Tingkat Tatanan Kota Sehat 4
12 Angka kematian Bayi ( Orang ) 60
13 Anghka Kematian Ibu ( orang ) 14
14 Prevalensi Gizi Buruk ( Persen ) 0.06 %
Pemerintah Kota Depok
74
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017
6 Meningkatnya kualitas kehidupan
keluarga dan kesejahteraan social
masyarakat
15 Peringkat Kota Layak Anak Nindya
16 Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) 92.01
17 Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ) 81.33
18 PMKS yang tertangani 40%
19 Penerapan dimensi Kota Ramah Lansia 2
Misi 3 : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan berkeadilan
7 Terbangunnya Pusat – pusat
pertumbuhan Ekonomi Kota dan
pengembangan Klaster Ekonomi
Kreatif
20 Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif ( % ) 12.12
21 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota
( % )
23.07
Meningkatnya Partisipasi Penduduk
usia kerja pada sektor jasa, niaga dan
ekonomi kreatif
22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) 64.57 %
Meningkatnya Peran Koperasi dalam
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
23 Persentase Koperasi Aktif 78 %
Meningkatnya Perekonomian dan
Perluasn Pengembangan Ekonomi
Wilayah Daerah Berbasis Pemanfaatn
Potensi Lokal
24 Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota 1.41%
25 Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota 23.07%
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah
Keluarga
8 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas
Jalan, baik jalan arteri maupun
kolektor
26 Tingkat Kondisi jalan Kota baik dan sedang 98.81%
9 Terciptanya system transportasi yang
terintegrasi dengan wilayah
jabodetabek dan istem angkutan kota
yang aman, nyaman dan terjangkau
27 Rasio Volume per kapasitas jalan di jalan utama 0.75
10 Meningkatnya Ketersediaan Ruang
Terbuka Hijau
28 Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau 10.86%
11 Meningkatnya Pengendalian Banjir 29 Luas genanga ( Lebih dari 30 cm, selama 2 Jam ) 111.46Ha
12 Meningkatnya Keberlanjutan dan
Ketersediaan air untuk memenuhi
Kebutuhan Masyarakat
30 Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air
minum yang aman
73.25%
Pemerintah Kota Depok
75
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017
13 Tertatanya Permukiman dan
Kawasan permukiman Kumuh
Perkotaan
31 Rasio Permukiman Layak Huni 97.48%
14 Meningkatnya Ketersediaan
Perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah yang
terintegrasi dengan Infrastruktur
Sosial, Ekonomi dan Keberagaman
32 Prosentase Rumah Layak huni 98.96%
15 Terwujudnya Depok sebagai Kota
Bersih ( Zero Waste City )
33 Persentase Sampah tertangani 68.7%
16 Terwujudnya Pengelolaan Limbah
Domestik secara terpadu dan ramah
lingkungan
34 Persentase penduduk terlayani sistem air limbah
yang memadai
73.88
17 Meningkatnya Kualitas Lingkungan
Hidup
35 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 51
Misi 5 : Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai nilai agama dan menjaga kerukunan
antar umat beragma serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
18 Meningkatnya Kualitas kehidupan
keberagaman Rumah Tangga,
Sekolah dan Masyarakat
36 Rumah Tangga, Sekolah dan MAsyarakat yang
terbina
6%
Dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut, pada tahun 2017
dilaksanakan melalui sebanyak 147 program dengan jumlah anggaran belanja
langsung sebesar Rp.1.730.841.589.172.80,- yang dialokasikan untuk
membiayai program prioritas dan program penunjang pencapaian sasaran
pembangunan sebagaimana disajikan pada tabel 2.5 berikut ini
Pemerintah Kota Depok
76
Table. 2.5
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2017
NO. PROGRAM ANGGARAN (RP) %
1 Pelayanan Pengelolaan Air Limbah 18,597,023,000.00
1.07%
2 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 125,000,000.00 0.01%
3 Penataan dan Penggandaan Lahan 197,111,598,000.00 11.39%
4 Pengawasan Produk Pertanian, Perikanan dan
Perternakan 384,740,000.00
0.02%
5 Peningaktan dan Pengembangan Pelayanan
Terpadu 1,218,150,000.00
0.07%
6 Peningkatan Kompetensi SDM Perijinan 254,628,000.00 0.01%
7 Peningkatan Administrasi Perkantoran 3,344,500,000.00 0.04%
8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 794,500,000.00 0.01%
9 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
110,000,000.00 2.22%
10 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
385,000,000.00 0.12%
11 Pengembangan Kota Sehat 1,424,122,000.00 0.11%
12 Peningkatan Promosi Kesehatan 1,605,924,000.00 0.01%
13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan
85,665,746,000.00 0.01%
14 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
5,547,409,000.00 0.03%
15 Peningkatan Kesehatan Keluarga 1,022,452,500.00 0.11%
16 Pengembangan Kota Ramah Lansia 340,818,000.00 1.57%
17 Pengembangan Kota Layak Anak 200,000,000.00 3.98%
18 Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 72,605,380,500.00 0.95%
19 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 2,436,193,350.00 0.07%
20 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 4,947,935,512.00 0.03%
21 Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan 32,110,060,000.00 2.07%
22 Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan Narkoba
130,000,000.00 0.45%
23 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 976,815,500.00 0.97%
24 Pengembangan Layanan Teknologi Informatika 727,044,500.00 10.32%
25 Standarisasi Pelayanan publik 2,384,913,500.00 0.15%
26 Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan
Kesadaran hukum dan HAM
393,164,500.00 0.05%
Pemerintah Kota Depok
77
27 Peningkatan Administrasi Perkantoran 3,120,817,710.48 0.03%
28 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 670,660,500.00 0.56%
29 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
580,469,500.00 0.74%
30 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
904,088,500.00 0.01%
31 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 450,000,000.00 0.03%
32 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
40,000,000.00 0.25%
33 Peningkatan Administrasi Perkantoran 5,780,000,000.00 0.02%
34 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,700,000,000.00 0.15%
35 Pengembangan Layanan Teknologi Informatika 1,275,815,000.00 0.03%
36 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
79,000,000.00 0.28%
37 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan
4,080,000,000.00 0.11%
38 Pengembangan dan Pengelolaan BLUD 48,066,349,904.42 0.07%
39 Standarisasi Pelayanan Publik 260,000,000.00 0.02%
40 Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan 90,000,000,000.00 0.00%
41 Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan
Ruang
150,000,000.00 0.02%
42 Perencanaan , Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang
490,000,000.00 0.25%
43 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang KSK Civic Center
500,000,000.00 0.04%
44 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang KSK SNADA
600,000,000.00 0.08%
45 Pembangunan Sarana Prasarana KSK SNADA 1,200,000,000.00 0.06%
46 pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Pemerintahan
129,998,551,276.00 6.83%
47 Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih 35,210,000,000.00 2.28%
48 Pembentukan, penataan produk hukum dan
Kesadaran hukum dan HAM
200,000,000.00 0.04%
49 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
526,771,353.00 0.15%
50 Pengembangan Layanan Teknologi Informatika 1,100,000,000.00 0.07%
51 Peningkatan Administrasi Perkantoran 620,000,000.00 0.10%
52 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195,000,000.00 0.05%
Pemerintah Kota Depok
78
53 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
60,000,000.00 0.05%
54 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
1,000,000,000.00 0.00%
55 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan
94,301,916,700.00 1.00%
56 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
37,901,839,200.00 0.08%
57 Peningkatan Sarpras Bidang ke PUan 8,208,320,000.00 0.07%
58 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan
Pemeliharaan Drainase/ gorong-gorong
18,742,144,000.00 0.04%
59 Konservasi Sumber Daya Air 40,136,000,000.00 0.07%
60 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
dan Jaringan Pengairan Lainnya
31,383,652,000.00 0.18%
61 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan
Permukiman
175,303,073,000.00 0.02%
62 Penataan Permukiman Kumuh 1,738,674,000.00 0.03%
63 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 500,000,000.00 0.07%
64 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Pemerintahan
3,207,788,000.00 0.16%
65 Pengembangan Layanan Teknologi Informatika 125,000,000.00 0.02%
66 Peningkatan Administrasi Perkantoran 2,802,101,600.00 0.23%
67 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,646,962,000.00 0.10%
68 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
152,447,000.00 4.73%
69 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
2,900,000,000.00 0.03%
70 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan
Permukiman
10,400,000,000.00 5.62%
71 Penataan Permukiman Kumuh 4,682,616,808.00 0.15%
72 Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan 8,000,000,000.00 0.32%
73 Pengembangan dan Pemeliharaan Perumahan
Bersusun
2,100,000,000.00 2.40%
74 Pelayanan Pengelolaan air limbah 2,000,000,000.00 0.06%
75 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
13,894,789,040.00 0.07%
76 Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan
Kesadaran hukum dan HAM
109,191,500.00 0.04%
77 Gerakan Sadar Hukum 746,198,200.00 0.05%
78 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 2,006,532,550.00 0.20%
79 Peningkatan Administrasi Perkantoran 1,234,978,800.00 0.04%
80 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
154,000,000.00 0.92%
81 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,794,801,000.00 0.73%
82 Peningkatan Kualitas Perencanaan 126,463,656.00 0.04%
Pemerintah Kota Depok
79
Pembangunan
83 Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan
Sosial
16,489,402,500.00 0.66%
84 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik 65,000,000.00 0.19%
85 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1,124,201,000.00 0.01%
86 Peningkatan Administrasi Perkantoran 1,338,807,000.00 0.04%
87 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,395,188,000.00 0.19%
88 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
55,380,000.00 0.22%
89 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
128,903,000.00 9.80%
90 Perlindungan dan Jaminan Sosial 1,952,500,000.00 0.01%
91 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 869,000,000.00 0.00%
92 Pemberdayaan Sosial 1,540,000,000.00 0.28%
93 Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan
Sosial
594,000,000.00 0.09%
94 Pengembangan Kota Ramah Lansia 352,000,000.00 0.05%
95 Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan
Kesadaran Hukum dan HAM
110,000,000.00 0.06%
96 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 110,000,000.00 0.90%
97 Pengembangan Layanan Teknologi Informatika 110,000,000.00 0.02%
98 Peningkatan Administrasi perkantoran 1,177,000,000.00 0.46%
99 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 440,000,000.00 1.78%
100 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
55,000,000.00 0.07%
101 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
55,000,000.00 1.02%
102 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Usia
Kerja
2,420,000,000.00 0.02%
103 Peningkatan Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
935,000,000.00 0.20%
104 Peningkatan Perlindungan, Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha
1,870,000,000.00 0.02%
105 Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
330,000,000.00 0.35%
106 Pemberdayaan perempuan dan
pengarusutamaan gender
1,200,105,040.00 2.56%
107 Pengembangan Kota Layak Anak 3,082,594,688.00 0.23%
108 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 87,753,280.00 0.40%
109 Peningkatan Administrasi Perkantoran 1,556,205,760.00 0.67%
110 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 343,708,320.00 0.13%
111 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
38,294,080.00 0.04%
112 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
1,044,599,280.00 0.04%
Pemerintah Kota Depok
80
113 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2,784,759,040.00 0.11%
114 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 825,000,000.00 0.31%
115 Penataan dan Pengadaan Lahan 435,453,359,383.13 0.09%
116 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Sumber
Daya Alam
6,335,000,000.00 0.22%
117 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1,241,248,000.00 0.05%
118 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
533,725,000.00 0.02%
119 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
3,998,000,000.00 0.07%
120 Peningkatan Kaulitas Sumber Daya Aparatur 133,900,000.00 0.10%
121 Peningkatan Tatakelola Informasi dan
Komunikasi
275,000,000.00 0.80%
122 Peningkatan Administrasi Perkantoran 1,145,500,000.00 0.02%
123 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 460,000,000.00 0.01%
124 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
51,000,000.00 0.07%
125 Peningkatan Kualitas Perencanan Pembangunan 1,750,725,000.00 0.06%
126 Pelayanan Kebersihan Kota 172,396,049,000.00 0.04%
127 Pelayanan Pengolahan Sampah 58,925,000,000.00 2.82%
128 Peningkatan manajemen Pengelola TPA 32,294,044,800.00 0.13%
129 Pelayanan Pengelolaan Air Limbah 23,700,903,000.00 0.03%
130 Peningkatan Taman dan Taman Kota 18,451,179,000.00 0.08%
131 Pemeliharaan Taman dan Taman Kota 14,153,536,200.00 3.89%
132 Pengelolaan Pemakaman Umum 6,728,580,000.00 1.24%
133 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Pemerintahan
12,000,000,000.00 0.43%
134 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik 70,000,000.00 0.14%
135 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 80,000,000.00 0.18%
136 Peningkatan Administrasi Perkantoran 6,790,000,000.00 0.53%
137 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 974,850,000.00 0.29%
138 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
277,500,000.00 0.08%
139 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
2,530,000,000.00 0.01%
140 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6,977,375,884.00 0.11%
Pemerintah Kota Depok
81
141 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik 126,615,000.00 0.03%
142 Pengembangan Layanan Teknologi Informatika 2,833,755,800.00 0.03%
143 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 612,285,000.00 0.03%
144 Peningkatan Administrasi Perkantoran 1,310,217,000.00 0.07%
145 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,283,230,700.00 0.03%
146 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
67,189,000.00 0.08%
147 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
89,233,000.00 1.65%
J U M L A H 1,730,841,589,172.80
Pemerintah Kota Depok
82
Akuntabilitas kinerja merupakan
perwujudan kewajiban instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan ataupun kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi
organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah.
Pemerintah Kota Depok selaku unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban
menyampaikan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Depok yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Tahun 2017 memberikan gambaran mengenai tingkat
pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan
pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.
Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang
berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara
target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis RPJMD;
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);
BAB III
Ak
un
tab
ilit
as
Kin
erj
a
Pemerintah Kota Depok
83
Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan
analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
Pencapaian Kinerja dalam prosentase dihitung berdasarkan rumus sebagai
berikut :
Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin
baik, maka digunakan rumus :
Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja,
maka digunakan rumus :
Kriteria hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dinilai sebagai berikut :
Realisasi Kinerja ≥ Target Kinerja : Mencapai/ Melampaui Target (√)
Realisasi Kinerja < Target Kinerja, tetapi > Realisasi Tahun Sebelumnya :
Tidak Mencapai Target, tetapi Meningkat (▲)
Realisasi Kinerja < Target Kinerja : Tidak Mencapai Target (X)
Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan kriteria dalam kategori
sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah sesuai yang tercantum dalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pemerintah Kota Depok
84
Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No.
INTERVAL NILAI REALISASI
KINERJA
KRITERIA PENILAIAN REALISASI
KINERJA
1 91% ≤ 100% Sangat tinggi
2 76% ≤ 90% Tinggi
3 66% ≤ 75% Sedang
4 51% ≤ 65% Rendah
5 ≤ 50% Sangat Rendah
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu
indikator dapat dimaknai sebagai berikut:
(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja telah memenuhi target dan
berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
(2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja telah memenuhi
persyaratan minimal.
(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/ masih
dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
A. Pencapaian Kinerja Tujuan
Pengukuran kinerja tujuan dilakukan berdasarkan RPJMD Kota Depok Tahun
2016-2021 terhadap 15 (lima belas) tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengukur
realisasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan tahun 2017 dibandingkan
dengan target keberhasilan dari sebanyak 36 ukuran keberhasilan (indikator) yang
merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian tujuan pembangunan Tahun 2017
secara keseluruhan disajikan pada gambar 3.1 dan gambar 3.2 sebagai berikut :
Pemerintah Kota Depok
85
Gambar 3.1
Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Tujuan Tahun 2017
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 15 tujuan
dengan menggunakan 36 indikator makro pembangunan yang ditetapkan
dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
a. Dari sisi tingkat ketercapaian target kinerja indikator makro
tujuan yang ditargetkan pada tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai
berikut :
1) Terdapat sebanyak 24 Indikator (67%) mencapai atau
melampaui target.
2) Terdapat sebanyak 8 Indikator (22%) tidak mencapai
target, tetapi meningkat Dibandingkan dengan tahun
lalu.
3) Terdapat sebanyak 3 Indikator (8%) tidak mencapai
target.
4) Terdapat sebanyak 1 Indikator (3%) tidak diukur.
b. Dari sisi gradasi nilai (skala intensitas) kinerja indikator
makro tujuan yang ditargetkan pada tahun 2017
menunjukkan hasil sebagai berikut:
1. Terdapat sebanyak 25 indikator (67%) berada dalam skala nilai
Sangat Tinggi.
2. Terdapat 9 indikator (25%) berada dalam skala nilai Tinggi.
3. Terdapat sebanyak 1 indikator (3%) yang tidak dilakukan
pengukuran karena data realisasi belum tersedia.
4. Terdapat sebanyak 1 Indikator (3%) yang berada dalam
skala wajar.
Mencapai / Melampaui Target
; 24 Indikator ; 67%
Tidak Mencapai Target Tapi
Meningkat ; 8 Indikator ;
22%
Tidak Mencapai Target ; 3 Indikator
; 8%
Tidak Diukur ; 1 Indikator ;
3%
Tingkat Ketercapaian Target Tujuan
Pemerintah Kota Depok
86
Misi 1
Gambar 3.2 Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Penjelasan pencapaian indikator makro tujuan pembangunan Kota Depok Tahun
2017 disajikan sebagai berikut :
Tujuan 1 - 2
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini merupakan salah satu upaya
mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang
diukur melalui 2 ukuran keberhasilan (indikator) makro dari 2 Tujuan yang
merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan Meningkatkan kualitas
Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan berdasarkan penetapan target
RPJMD Tahun 2016-2021 yang harus dicapai pada tahun 2017.
Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk tujuan
pertama tersebut disajikan pada tabel 3.2 berikut dibawah ini :
Sangat Tinggi ; 25 Indikator ;
69%
Tinggi; 9 Indikator ; 25%
Rendah; 1 Indikator ; 3%
Wajar; 1 Indikator ; 3%
Skala Nilai Pencapaian Tujuan
Pemerintah Kota Depok
87
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Tujuan 1 dan 2
INDIKATOR
MAKRO
Realisasi
2015
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
Status
Capaian
Target
Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target Akhir
2019 (%)
1 Survey Kepuasan
Masyarakat
Baik Baik Baik Baik Baik √ Baik Baik
2 Predikat SAKIP CC CC B B B √ A BB
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak
mencapai target, N/A= data tidak tersedia.
Penjelasan pencapaian masing-masing indikator makro tujuan pembangunan
Kota Depok Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :
1. Survey Kepuasan Masyarakat.
Dalam Perkembangannya, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Depok
secara keseluruhan setiap tahunnya mengalami perkembangan yang
fluktuatif, artinya upaya Pemerintah Kota Depok beserta seluruh jajaran
SKPD di dalamnya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik
bagi masyarakat. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kota Depok
pada Tahun 2017 secara keseluruhan yang meliputi 21 jenis pelayan publik
diperoleh 81,09%. Hasil IKM tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan SK
MenPAN RB No. KEP/25/M.PAN/2/2004 nilai tersebut termasuk dalam
kategori B ( Baik ). Tahun 2017 ini terjadi peningkatan sebesar 0.39 point
dari tahun sebelumnya 2016 diperoleh hasil IKM 80,77%, realisasi Tahun
2017 memenuhi target RPJMD Kota Depok sebesar masuk dalam kategori B
(Baik).
Sebaran nilai IKM Kota Depok Tahun 2017 dapat dikatakan baik dapat dilihat
lebih dari 50% unit pelayanan memperoleh mutu pelayanan dengan kategori
mutu A ( Sangat Baik ) yaitu ijin Ho, wajib tanda daftar perusahaan, Surat
Ijin Usaha Perdagangan, Perijinan Trayek Angkutan Penumpang Umum,
Pengujian Kendaraan Bermotor, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Pemasangan
Reklame, Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta, Kesehatan Dasar dan Lanjutan,
Kartu Kuning, Pembayaran Pajak, Akte Kelahiran Umum, Pemadam
Kebakaran, Pelayanan Air bersih dan Rumah Pemotongan Hewan.
Indeks Harapan terhadap pelayan publik di Kota Depok sebesar 93,99. Nilai
tersebut merupakan kumulatif dari seluruh harapan pengguna layanan publik
terhadap 21 unit pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Kota
Depok. Nilai tersebut juga menunjukkan masyarakat masih menaruh harapan
yang tinggi terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Nilai Indeks Harapan
Pemerintah Kota Depok
88
80.40 80.50 80.60 80.70 80.80 80.90 81.00 81.10
SKM
80.66
80.70
81.09
SKM
2017 81.09
2016 80.70
2015 80.66
NILAI SKM KOTA DEPOK
Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1.88 point. Harapan
masyarakat yang tinggi terlihat dari terdapatnya 14 unit pelayanan berada di
atas rata – rata.
Secara keseluruhan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2017
mengalami sedikit kenaikan, yakni sebesar 0,39. Begitu pula, nilai indeks
harapan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,88. Pada tahun 2017,
Terdapat 14 (lima belas) unit pelayanan yang bernilai A dan 7 (enam) unit
pelayanan yang bernilai B. Pada tahun 2017 ini, terdapat 17 (tujuh belas)
unit pelayanan yang mengalami kenaikan nilai IKM, dan 4 (empat) unit
pelayanan mengalami penurunan nilai IKM. Adapun kesenjangan antara
harapan indeks kepuasan masyarakat melalui 21 unit pelayanan ini diperoleh
sebesar 12,90. Dilampirkan hasil Rekomendasi Indeks Kepuasan Masyarakat
Kota Depok Tahun 2017 per unit layanan disertai identifikasi isu dan
permasalahan diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut.
Kota Depok mentargetkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik adalah sebesar 0,5 % pertahun melihat dari
Target Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021. Hasil Survey Penilaian IKM ini
sejalan dengan penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan
Kompetensi Penyelenggaraan sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia dengan
mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi ( Zona Hijau ).
Grafik 3.1
SKM KOTA DEPOK
Pemerintah Kota Depok
89
2. Predikat Penilaian SAKIP Kota
Pada tahun 2017, capaian predikat penilaian
SAKIP Kota mencapai B dengan nilai sebesar
63.14 poin, dan bila dibandingkan dengan
target di tahun 2016 sebesar CC dengan poin
58.08 poin. Pemerintah Kota Depok telah
mencapai dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut meningkat dengan dua
tahun sebelumnya (2015) yaitu CC dengan
poin 56.13, meningkat dari poin sebelumnya
sebesar 5.06 poin.
Penilaian tersebut menunjukkan tingkat
efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran
dibandingkan dengan capaian kinerjanya,
kualitas pembangunan budaya kinerja
birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil
dilingkungan Pemerintah Kota Depok sudah menunjukkan hasil yang baik.
Faktor pendorong Keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya kualitas
perencanaan sasaran strategis pada Renstra SKPD dan RPJMD dinilai sesuai dan
tepat sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan dan
terukur. Dukungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam
memberikan data laporan daerah.
Sistem aplikasi e-sakip (Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Online ) yang
membantu dalam penyusunan
SAKIP, membantu Perangkat
Daerah dalam memonitor
capaian kinerja. Masing-
masing Perangkat Daerah
harus menginput data AKIP
pada aplikasi e-sakip kota
depok dari aspek perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan
pelaporan. Fasilitasi ditekankan
kepada aspek perencanaan
kinerja khususnya pada rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja kepada
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
Untuk mendukung capaian kinerja telah dikeluarkan dana sebesar
Rp. 461.750.000,00 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 461.750.000,00. Hal
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
2016 2017
58.08
63.14
SAKIP KOTA DEPOK
Pemerintah Kota Depok
90
tersebut menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran Upaya yang
dilakukan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumberdaya diantaranya
dilakukannya reviu perencanaan strategis SKPD dan verifikasi penyelarasan
Renstra SKPD dengan RPJMD dan IKU Pemerintah Daerah. Program dan
kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja melalui Program perencanaan
pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui kegiatan koordinasi
penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok.
Dalam rangka peningkatan implementasi dan pengembangan akuntabilitas
kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok perlu terus didorong upaya
mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented
government ) dengan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain pada kualitas
perencanaan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) yang
dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan dan terukur, sehingga
penetapan kinerja yang dilakukan dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan dan
mengorganisasikan program dan kegiatan kegiatan pembangunan dalam upaya
mencapai sasaran strategis daerah. Melakukan pendampingan/koordinasi secara
berkala kepada Perangkat Daerah tentang pemahaman sistem manajemen
akuntabilitas dalam penyusunan dokumen pelaporan. Untuk penyusunan
Laporan Kinerja, pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik
Indonesia.
Tujuan 1 - 3 Misi 2
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan Berdaya Saing
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya saing ini
merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Tahun 2016-2021 yang diukur melalui 17 ukuran keberhasilan
( indikator ) makro dari 3 Tujuan yang mempresentasikan tercapai/terwujud
atau tidaknya tujuan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan
berdaya saing berdasarkan penetapan target RPJMD Tahun 2016-2021 yang
harus dicapai pada tahun 2017.
Hasil Pengukuran capaian indicator makro pembangunan untuk tujuan pertama
sampai dengan tiga disajikan pada table xx berikut dibawah ini :
Pemerintah Kota Depok
91
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Tujuan 1 sd 3
Indikator Kinerja
Realisasi
2015
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target Akhir
2021 (%)
1 Meningkatnya Indeks
Pendidikan 72.21 73.31 75.53 74.37 98.46 X 80.14
100
2 Meningkatnya Angka
Melanjutkan Sekolah
Tingkat SD/MI/SLB 78.56% 90.94%
100% 90.67% 90.67 X 92.30 100
3 Rata Rata Nilai Ujian
Sekolah SD/SLB/MI/
Paket A Minimal 6,5 N/A
N/A 6,80 7.18 105.58 √ 8.00
100
4 Rata Rata Nilai Ujian
Nasional
SMP/SMPLB/Mts/Paket
B Minimal 6,5
6,30 6.77 6,80 5.32 78.23 X 8.00
100
5 Rata Rata nilai Ujian
Nasional Pendidikan
Kesetaraan Paket C
Minimal 6,5
6.7
6.9 5,90
6.2
105.08 √
6.50
100
6 Meningkatnya
Persentase Sekolah
Berakreditasi minimal
B
86 %
88.50 %
90% 89.62% 99.57 X 100 100
7 Meningkatnya
persentase Lembaga
PAUDNI yang
terakreditasi
35
49.50
60,80
54.98
90.42
X
100
100
8 Persentase Minat Baca
Masyarakat 44% 54% 50.000 31.874 63 % √ 67.500 100
9 Tingkat Tatanan kota
Sehat
2
-
4
4
100%
√
7
7
10 Angka Kematian Bayi
( orang )
63
94
60
72
80%
X
56
56
11 Angka Kematian Ibu
( orang )
14
16
14
20
57.15%
X
13
13
12 Prevalensi Gizi Buruk
( persen ) 0,06% 0,06% 0,06% 0.06% 100% √ 0.05% 0.05%
13 Peringkat Kota Layak
Anak Madya Madya Nindya Nindya 100% √ Utama KLA
14 Indeks Pembangunan
Gender ( IPG ) 81.15% 81.23% 81.23% 81.23% 92.56% √ 81.26% 92.23%
15 Indeks Pemberdayaan
Gender ( IDG ) 91.94% 92.56% 81,33% 92.56% 92.56% √ 92.00% 83.13%
16 PMKS yang tertangani N/A N/A 40% 50.09% 125.2% √ 60% 60%
17 Penerapan dimensi
Kota Ramah Lansia 2 2 2 2 100% √ 6 6
Sumber: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPAPMK dan Dinsos, 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia. Sumber: BPS Kota Depok
Pemerintah Kota Depok
92
Penjelasan pencapaian indikator makro tujuan Mengembangkan Sumber
Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya saing pada Tahun 2017
disajikan sebagai berikut :
1. Lingkup Dinas Pendidikan yang menjadi IKU Kota ( 1 sd 8 )
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
1. Indeks Pendidikan
Indeks Pendidikan merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS)
untuk merilis, adapun waktu perilisannya yaitu pada semester kedua
tahun berikutnya. Sehingga untuk realisasi Indeks pendidikan digunakan
data satu tahun sebelumnya atau untuk tahun 2017 menggunakan data
tahun 2016.
Target Indek Pendidikan Tahun 2017 adalah 75.53 sedangkan capaian
pada tahun 2017 dengan menggunakan data rilis BPS Tahun 2016 Indek
Pendidikan sebesar 74.37, atau tidak tercapai dari yang ditargetkan.
Perhitungan Indek pendidikan berdasarkan 2 indeks yaitu Angka
Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
Pencapaian AHLS Kota Depok pada Tahun 2016 sebesar 13,86 tahun
yang berarti penduduk berumur 7 tahun ke atas mempunyai harapan
akan bersekolah hampir sampai dengan tingkat 2 perguruan tinggi.
Angka tersebut .Dari sisi lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah
(RLS) pada Tahun 2016 mencapai 10,76. Angka tersebut lebih tinggi dari
pencapaian tahun 2015.
Namun Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan Angka
Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Depok dengan Program dan Kegiatan :
1.1. Akses Pembiayaan Pendidikan berupa Kegiatan Pembiayaan
Penyelenggaraan Pendidikan kepada SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini
diharapkan mampu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.
1.2. Penyelenggaraan Paket A, B, C dan Pendidikan Kesetaraan yang
bertujuan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui
jenjang pendidikan non formal.
1.3. Pemberian Bantuan Siswa Miskin, yang bertujuan untuk menjamin
bahwa siswa miskin dapat terus bersekolah dampai jenjang SMA
atau 12 Tahun.
1.4. Pemberian Beasiswa S1 kepada siswa miskin berprestasi pada
perguruan tinggi negeri selama 4 tahun (lama sekolah 16 Tahun),
diharapkan mereka mampu mendongkrang angka RLS.
Pemerintah Kota Depok
93
1.5. Peningkatan Sarana prasarana pendidikan untuk meningkatkan
daya tampung sekolah.
2. Indikator Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat
SD/MI/SLB
Pencapaian Indikator angka melanjutkan siswa SD/MI/SLB tidak
mencapai target yang telah ditetapkan yaitu hanya mencapai 90.67 %
dari target yang ditetapkan sebesar 90.94 %, atau persentase
capaiannya hanya sebesar 90.67 %.
Namun ketidaktercapaian ini bukan berarti banyaknya siswa putus
sekolah, sesuai rumus yang digunakan dalam menghitung angka
tersebut yakni jumlah siswa kelas tertinggi tahun sebelumnya dibagi
jumlah siswa baru kelas 7. Dikarenakan data yang digunakannyapun
berbasis data siswa yang bersekolah di Kota Depok. Maka
kecendrungannya siswa-siswa tersebut melanjutkan sekolah jenjang
SMP/MTs di luar Kota Depok mengingat daya tampung SMP yang masih
kurang dibanding jumlah lulusan SD sederajat.
Program dan Kegiatan pun terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk
meningkatkan daya tampung agar kasus seperti ini tidak terus terulang,
seperti :
2.1 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka
2.2 Pembangunan RKB dan Rehab sekolah yang dilaksanakan Dinas
Perumahan dan Pemukiman
2.3 Pengelolaan DAK Untuk SMP Negeri
2.4 Pengelolaan DAK untuk SMP Swasta
2.5 Pemberian Beasiswa Siswa Miskin
2.6 Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri
2.7 BOS APBD SMP Swasta
3. Indikator Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SLB/MI/Paket A
Minimal 6.5
Rata-rata Nilai pada tahun 2017 sebesar 7.18 memperoleh nilai lebih
tingggi dari dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6.8 atau
persentase capaian sebesar 105.58%. Ketercapaian ini dikarenakan
adanya program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Ujian
Nasional, yaitu :
3.1. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan SMP
3.2. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendididikan SD Negeri
3.3. Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Pendidikan
Pemerintah Kota Depok
94
3.4. Penyelenggaraan Ujian Sekolah
3.5. Penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C
3.6. Sertifikasi Guru
3.7. Pengadaan Sarana Penunjang Pembelajaran
4. Indikator Rata Rata Nilai Ujian Nasional
SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5
Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP sederajat tidak mampu mencapai
target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6.80, rat-rata nilai ujian
nasional SMP sederajat hanya mencapai 5.32 atau 78.23 %.
Ketidaktercapaian ini bukan karena kompetensi lulusan menurun
penurunan ini diakibatkan adanya perubahan sistem ujian nasional yang
sebelumnya menggunakan kertas & pensil berubah menjadi Ujian
Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sehingga walaupun nilai rata-rata
mengalami penurunan namun secara mutu mengalami kenaikan, dimana
dengan penggunaan UNBK integritasnya lebih baik karena siswa tidak
lagi dapat menyontek bahkan kebocoran soal. Adapun prestasi lainnya
adalah apresiasi dari pemerintah Propinsi Jawa barat terhadap Kota
Depok dengan penerapan UNBK 100% pada SMP Neger dan Swasta,
yang merupakan satu-satunya Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat yang
menerapkan UNBK 100 %.
4.1. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan SMP
4.2. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendididikan SMP Negeri
4.3. Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Pendidikan
4.4. Penyelenggaraan Ujian Sekolah
4.5. Penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C
4.6. Sertifikasi Guru
4.7. Pengadaan Sarana Penunjang UNBK
4.8. Bantuan siswa miskin
5. Indikator Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan
Kesetaraan Paket C Minimal 6.5
Hal berbeda dengan Nilai Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan Paket C
yang mampu melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2017
yakni sebesar 5.90. Nilai rata-rata ujian nasional kesetaran paket C
mencapai nilai 6.2 dengan persentase capaian sebesar 105.08%.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan kegiatan anatar lain :
5.1. Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK) Paket
A, B dan C
5.2. Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor Paket A, B dan C dan PAUDNI
5.3. Penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C
Pemerintah Kota Depok
95
6. Meningkatnya Persentase Sekolah Berakreditasi minimal B
Pencapaian Indikator Sekolah terakreditasi B mencapai 99.57 %, anya
0,05 % yang tidak tercapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2017
yaitu sebesar 90 %, atau hanya mencapai 89.62 %. Hal ini disebabkan
bukan karena sekolah-sekolah di Kota Depok yang memiliki akreditasi
dibawah B, namun lebih kepada adanya penambahan sekolah baru yang
mereka memang belum dilakukan akreditasi serta adanya batasan kuota
peserta akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) dimana kuota
akreditasi lebih sedikit dari jumlah sekolah yang harus diakreditasi,
sehingga menyisakan sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Namun
demikian kami tetap mempersiapak sekolah-sekolah yang siap
diakreditasi setiap tahunnya dan didukung oleh kegiatan :
6.1. Pelaksanaan AKrediti sekolah
6.2. Pemberian Bantuan Hibah kepada lembaga pendidikan swasta
7. Meningkatnya persentase Lembaga PAUDNI yang
terakreditasi
Seperti halnya dengan SD dan SMP, pelaksanaan Akreditasi pada jenjang
PAUD juga memiliki kendala sehingga tidak mempu mencapai dari target
yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60.80 %. Pencapaian pada tahun
2017 hanya mencapai 54.98 %. Hal ini dikarenakan kuota Akreditasi
yang diberikan dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) jauh lebih rendah
dari kebutuhan jumlah PAUD yang harus di Akreditasi. Selain
keterbatasan kuota Akreditasi PAUD pun terkendala dalam proses
perpanjangan ijin operasional yang merupakan salah satu syarat
akreditasi. Pengajuan perpanjangan TK dan PAUD banyak terkendala
dikarenakan status IMB dari gedung-gedung TK dan PAUD yang belum
memiliki IMB sehingga Ijin Operasional tidak diterbitkan oleh DPMPTSP.
Tahun 2017 Dinas Pendidikan juga menganggarkan untuk pelaksanaan
akreditasi PAUD.
8. Indikator Persentase Minat Baca Masyarakat
Pada tahun 2017 mencapai 50% dari target sebesar 35% dengan
persentase capaian sebesar 166.67%. hal ini karena didorong adanya
pengadaan Buku Teks pelajaran pada sekolah-sekolah yang bersumber
dari BOS APBN dengan alokasi 20% dari nominal dana BOS yang
diterima.
Pemerintah Kota Depok
96
B. Perbandingan Capaian Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya
Pada tabel 3.3 diatas juga menggambarkan realisasi indikator kinerja dari
tahun sebelumnya (2015 dan 2016) sehingga kita dapat
memperbandingkan capaiannya, namun dari 8 indikator tersebut hanya 2
indikator yang dapat diperbandingkan hasilnya, yaitu :
1. Indeks Pendidikan
Indek Pendidikan tahun 2016 berdasarkan Angka Harapan Lama Sekolah
(AHLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pencapaian AHLS Kota Depok
pada Tahun 2016 sebesar 13,86 tahun yang berarti penduduk berumur 7
tahun ke atas mempunyai harapan akan bersekolah hampir sampai
dengan tingkat 2 perguruan tinggi. Angka tersebut mengalami
peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 13,54 tahun. Peningkatan
AHLS tersebut menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan
Kota Depok yang semakin membaik.Dari sisi lama sekolah, angka rata-
rata lama sekolah (RLS) pada Tahun 2016 mencapai 10,76 tahun lebih
tinggi dibandingkan Tahun 2015 yaitu 10,71 tahun. Ini menunjukkan
bahwa rata-rata penduduk Kota Depok usia 25 tahun keatas mengenyam
pendidikan rata-rata selama 10,76 tahun atau setara dengan kelas 2
SMA. Upaya untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok
terus dilakukan setiap tahunnya seperti pembangunan gedung sekolah
dasar dan menengah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan,
peningkatan tata kelola dan kualitas Sumber Daya Manusia. Data
tersebut diambil dari hasil Pendataan BPS Tahun 2016, karena untuk
tahun 2017 belum selesai perhitungan hasil survey.
2. Indikator Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat
SD/MI/SLB
Indikator angka melanjutkan sekolah pada tahun 2017 terlihat menurun
jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, dimana pada tahun 2017
hanya 90.67% siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP sederajat atau
turun sebesar 0.27% dari capaian tahun 2016 sebesar 90.94 %. jika
dibandingkan dengan tahun 2015, maka realisasi indikator Angka
Melanjutkan tahun 2017 meningkat cukup tinggi
Dengan demikian bisa dikatakan penurunannya tidak signifikan belum
mencapai 1 %. Namun demikian harus tetap diantsipasi agar kejadian
tersebut tidak terus berulang ditahun berikutnya. hal ini disebabkan
karena pada tahun 2017 jumlah lulusan SD/MI meningkat dibandingkan
Pemerintah Kota Depok
97
dengan tahun 2016 namun daya tampung di tingkat SMP/MTs di Kota
Depok tidak mencukupi.
3. Indiaktor Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SLB/MI/Paket A
Minimal 6.5
Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SLB/MI/Paket A tidak dapat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan ketidaktersediaan
data tahun sebelumnya. Dikarenakan pada tahun sebelumnya nilai
tersebut tidak ada dalam indikator kinerja.
4. Indikator Rata Rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket
B Minimal 6,5
Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP sederajat mengalami penurunan yang
signifikan yaitu sebesar 1. 45, dimana pada tahun 2017 Rata-rata nilai
Ujian Nasional SMP sederajat mampu mencapai nilai 6.77 namun pada
tahun 2017 hanya memperoleh nilai 5.32.
Penurunan ini bukan karena kompetensi lulusan tahun ini mengalami
penurunan menurun penurunan ini diakibatkan adanya perubahan sistem
ujian nasional yang sebelumnya menggunakan kertas & pensil berubah
menjadi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sehingga walaupun
nilai rata-rata mengalami penurunan namun secara mutu mengalami
kenaikan, dimana dengan penggunaan UNBK integritasnya lebih baik
karena siswa tidak lagi dapat menyontek bahkan kebocoran soal. Adapun
prestasi lainnya adalah apresiasi dari pemerintah Propinsi Jawa barat
terhadap Kota Depok dengan penerapan UNBK 100% pada SMP Neger
dan Swasta, yang merupakan satu-satunya Kab/Kota di Provinsi Jawa
Barat yang menerapkan UNBK 100 %.
5. Indikator Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
Paket C Minimal 6.5
Walaupun Nilai Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan Paket C yang
mampu melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 yakni
sebesar 5.90. Nilai rata-rata ujian nasional kesetaran paket C mencapai
nilai 6.2 dengan persentase capaian sebesar 105.08%. Namun jika
dibandingkan dengan Tahun 2016 rata-rata nilai Pendidikan Kesetaraan
Paket C juga mengalami penurunan sebesar 0.7 dimana pada tahun 2016
rata-rata tersebut mencapai nilai 6.90 namun di Tahun 2017 hanya
mencapai 6.20.
Pemerintah Kota Depok
98
Penyebab utama penurunan inipun sama seperti pelaksanaan UN pasa
sekolah formal, dengan penerapan UNPK atau komputerisasi dengan usia
peserta yang diatas usia sekolah dan kemampuan IT yang kurang makan
berpengaruh kepada hasil nilai mereka.
Namun secara integritas pelaksanaan ujian jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan ujian berbasis kertas.
6. Meningkatnya Persentase Sekolah Berakreditasi minimal B
Sekolah berakreditasi B mengalami peningkatan 1.12 % dari tahun 2016
yang hanya mampu mencapai angka 88.50 % dibandingkan dengan
tahun 2017 yang mencapai angka 89.62 %. Hal ini disebabkan bukan
karena sekolah-sekolah di Kota Depok yang memiliki akreditasi dibawah
B, namun lebih kepada adanya penambahan sekolah baru yang mereka
memang belum dilakukan akreditasi serta adanya batasan kuota peserta
akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) dimana kuota akreditasi
lebih sedikit dari jumlah sekolah yang harus diakreditasi, sehingga
menyisakan sekolah-sekolah yang belum terakreditasi.
7. Meningkatnya persentase Lembaga PAUDNI yang terakreditasi
Walaupun pada Tahun 2017 ini realisasi PAUD terakreditasi tidak
mencapai target, namun jikan dibandingkan dengan tahun 2016
mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pelaksanaan akreditasi tahun
2017 PAUD nonformal sudah dilakukan akreditasi, sedangkan pada tahun
2016 dengan persentase PAUD terakreditasi sebesar 49.50 hanya TK.
pelaksanaan Akreditasi pada jenjang PAUD juga memiliki kendala
dikarenakan kuota Akreditasi yang diberikan dari Badan Akreditasi
Nasional (BAN) jauh dari kebutuhan.
8. Indikator Persentase Minat Baca Masyarakat
Dibandingkan dengan Tahun 2016 dimana Minat Baca masyarakat
mengalami kenaikan 15 %. Dari realisasi tahun 2017 sebesar 50 %
sedangkan tahun 2016 hanya 15. Pada tahun 2017 mencapai 50% dari
target sebesar 35% dengan persentase capaian sebesar 166.67%. hal ini
karena didorong adanya pengadaan Buku Teks pelajaran pada sekolah-
sekolah yang bersumber dari BOS APBN dengan alokasi 20% dari
nominal dana BOS yang diterima.
Pemerintah Kota Depok
99
9. Tingkat Tatanan Kota Sehat
Pada tahun 2013 dan 2015 Kota Depok telah memenuhi kriteria yang
ditetapkan dan mendapat penghargaan Swasti Saba dengan katagori
PADAPA, yaitu penghargaan yang diberikan setiap 2 tahun sekali kepada
Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pemantapan dengan 2 tatanan yang
dipilih yaitu :
1) Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum; dan
2) Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri
Sementara pada tahun 2017 Kota Depok, upaya yang dilakukan terus
menerus berbuah hasil dan sukses meraih penghargaan Swasti Saba
dengan katagori WIWERDA, yaitu penghargaan yang diberikan kepada
Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pembinaan. Tatanan yang dipilih yaitu :
1) Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum;
2) Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri;
3) Ketahanan pangan dan gizi; dan
4) Kehidupan sosial yang sehat.
Keberhasilan ini sejalan dengan target RPJMD Kota Depok yang
menetapkan 4 tatanan di tahun 2017 sehingga capaian tatanan Kota
Sehat, sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dapat
tercapai sebesar 100%.
10. Angka Kematian Bayi
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir
sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Indikatornya dilihat dari
rasio Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu banyaknya kematian bayi
dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup. Data kematian bayi di
Kota Depok didapatkan dari laporan puskesmas, rumah sakit, bidan
praktek swasta dan kader kesehatan. Pada tahun 2017, kasus kematian
bayi mencapai 72 kasus dari 42.665 KH (1,68 per 1000 KH). Capaian ini
tidak sesuai dengan target RPJMD tahun 2017 sebesar 60 Kasus (1,4 per
1000 KH). Namun bila dilihat tren selama beberapa tahun terakhir,
capaian tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun
2013 sebesar 2,34/1000 KH, tahun 2014 sebesar 1,78/1000 KH, tahun
2015 sebesar 1,54/1000 KH dan tahun 2016 sebesar 2,20/1000KH.
Begitupula bila dibandingkan dengan standar nasional, capaian tahun
2017 sudah cukup bagus dibawah angka Survei Demografi Kesehatan
Indonesia (SDKI) tahun 2012, yaitu 32 per 1000 Kelahiran Hidup (KH),
serta dibawah target SDG’s, yaitu 12 per 1000 KH pada tahun 2030.
Pemerintah Kota Depok
100
Lima kecamatan dengan kematian bayi terbanyak di Kota Depok tahun
2017, terdapat di Kecamatan Tapos (12 kasus), Cimanggis (11 kasus),
Sukmajaya (10 kasus), Bojongsari (9 kasus) dan Cilodong (8 kasus).
Penyebab kematian bayi tahun 2017 terbanyak masih disebabkan oleh
Berat Bayi Lahir Rendah (34,72%) dan Asfiksia (22,22%), serta kelainan
bawaan sebesar 13,8%. Kematian karena kelainan bawaan juga
mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar 9,46%. Hal ini
menunjukkan bahwa faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan
sangat menentukan kondisi bayinya. Sehingga, tantangan ke depan
untuk menurunkan penyebab kematian bayi tersebut adalah harus
mempersiapkan calon ibu agar terjamin kesehatannya secara optimal dan
sesuai standar pelayanan kesehatan, serta meningkatan kerjasama lintar
sektor yang berkelanjutan
11. Kasus Gizi Buruk
Status gizi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk
menentukan derajat kesehatan, dimana kondisi gizi seseorang sangat
erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan karena berhubungan
dengan faktor predisposisi penyakit infeksi serta menyebabkan terjadinya
gangguan kesehatan pada individu. Salah satu cara penilaian status gizi
balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan
indeks berat badan menurut umur (BB/U) dan dikategorikan dalam gizi
lebih, gizi baik, gizi kurang dan gizi buruk.
Salah satu status gizi yang perlu mendapat perhatian adalah status gizi
buruk, khususnya pada balita. Hal ini disebabkan masa balita merupakan
masa emas perkembangan kecerdasan dan pertumbuhan fisik. Apabila
pada masa keemasan tersebut mengalami gizi buruk maka akan
berdampak pada kualitas hidup dan generasi bangsa.
Jumlah kasus Gizi Buruk di Kota Depok tahun 2017 adalah 83 kasus dari
129.628 balita (0,06%) capaian ini sesuai dengan target RPJMD tahun
2017. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun
sebelumnya, capaian di tahun ini tetap sama. Pada tahun 2014 sebanyak
75 kasus dari 121.046 balita (0,06%), tahun 2015 sebanyak 77 kasus
dari 124.067 balita (0,06%) dan tahun 2016 sebanyak 85 kasus dari
133.466 balita (0,06%). Sementara dibandingkan dengan angka nasional,
capaian tahun 2017 sudah diatas prevalensi nasional dan Jawa Barat.
Berdasarkan Profil Kesehatan tahun 2016, prevalensi gizi buruk hasil
Pengukuran Status Gizi Balita di Indonesia adalah 3,4 per 1000 KH dan
Jawa Barat sebesar 2,4 per 1000 KH.
Pemerintah Kota Depok
101
Penyebaran kasus gizi buruk di Kecamatan secara berurutan adalah
Kecamatan Cimanggis sebanyak 17 kasus (20,5%) disusul Kecamatan
Sukmajaya sebanyak 12 kasus (14,6%) dan Kecamatan Pancoran Mas
dan Cilodong, masing-masing 9 kasus (10,8%). Pada kasus gizi buruk
tersebut, terbanyak adalah kasus tanpa penyakit penyerta, sebesar 43
kasus (52%), sementara yang dengan penyerta, terbanyak adalah TB
paru, sebesar 8 orang (10%).
12. Peringkat Kota Layak Anak.
Indikator Peringkat Kota Layak Anak pada tahun 2017 dengan capaian
Kota Depok Meraih Peringkat Nindya dengan nilai 911,75 merupakan nilai
tertinggi peringkat Kota Layak Anak se-Provinsi Jawa Barat dengan
terbentuknya RW layak Anak Sebanyak 167 RW dan Kelurahan Layak
Anak Sebanyak 46 Kelurahan dicapai melalui kegiatan Pembentukan
Kelurahan Layak Anak, dimana capaian kinerja pada indikator Jumlah RW
Layak Anak tersebut sejak tahun 2015 telah melebihi target dikarenakan
sejak tahun 2015 Kota depok berada di Peringkat Madya dengan
Pembentukan 79 RW Layak Anak. Dan pada tahun 2016 Kota Depok
Meraih Predikat Madya dengan Pembentukan 86 RW Layak Anak maka
dapat dikatakan pembangunan Kota Layak Anak dikota Depok
Berkembang sangat Baik
13. Indikator Indeks Pembangunan Gender Pada Tahun 2017
Indek Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan lengkap mengenai
tingkat pencapaian pembangunan gender sebagai dampak dari
pembangunan disuatu wilayah menitik beratkan pada pengukuran
peningkatan kemampuan baik laki-laki maupun perempuan sebesar
81.23% yang mana realisasi tersebut lebih kecil dari target RPJMD Kota
Depok 2016-2021 yaitu 81.26% Sehingga Realisasi Indeks Pembangunan
Gender Masih Belum mencapai target RPJMD Kota Depok Tahun 2016-
2021. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan
ketrampilan yang berdampak pada kualitas individu kaum perempuan
sehingga mempengaruhi mereka untuk ikut turut serta dalam
pengambilan keputusan di seluruh aspek pembangunan.
14. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2017
Kesetaran dalam pencapaian bagi perempuan memiliki arti penting tidak
hanya dari status dan kedudukan, tetapi lebih kepada persoalan
pemberdayaan dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan sudah
mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk
Pemerintah Kota Depok
102
berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta
memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Indeks Pemberdayan
Kota Depok (IDG) pada Tahun 2017 memiliki peningkatan dengan
capaian sebesar 92.56 Persen lebih tinggi dari target RPJMD Kota Depok
2016-2021 yaitu sebesar 92.00% Maka Indeks Pemberdayaan Gender
Kota Depok Dapat Dikatakan Telah Melampaui Target RPJMD Kota Depok
Tahun 2016-2021. Hal ini disebabkan adanya peran serta dari instansi
pemerintah, stakeholder dan seluruh masyarakat untuk menjamin
partisipasi penuh dan efektif serta memberi kesempatan yang sama bagi
perempuan dalam pengambilan keputusan di seluruh aspek sosial
kemasyarakat, serta tingkat relaisasi Capaian Kinerja pada kegiatan
kegiatan yang mendukung peningkatan pemberdayaan gender
diantaranya kegiatan P2WKSS ,UEP, PPRG dan PUG
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
ditangani :
Jumlah PMKS yang ditangani dengan target 40 % terealisasi sebesar
50.09 % dengan capaian kinerja berdasarkan target RJMD sudah
mencapai 125.2 %.
Capaian realisasi yang melampaui target disebabkan karena adanya
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial yang terdiri
dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari sasaran sebelumnya 10.986
KPM menjadi 11.392 KPM, Bantuan Sosial KUBE Jasa 38 kelompok dan
bantuan Sosial e -Warung 38 kelompok, dengan jumlah penerima BPNT
sebanyak 36.993 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Secara keseluruhan PMKS yang tertangani adalah 36.993 KPM BPNT,
2414 penerima Santunan Kematian, pelatihan bagi 15 anak jalanan , 15
ODHA, 15 Lansia, 20 WRSE, 30 anak panti, 15 Keluarga anjal, 35 PACA
menerima alat bantu, 119 rehab PMKS, 88 PMKS menerima pelayanan di
Rumah Singgah, 169 orang terlantar, 75 Disabilitas menerima bimbingan
dan pelatihan dengan jumlah keseluruhan 40.024 PMKS. Jumlah PMKS di
Kota Depok Tahun 2017 yang seharusnya ditangani sebanyak 79.987
PMKS. Persentase PMKS yang ditangani tahun 2017 sebesar 50.09 %.
Pencapaian Kinerja penanganan PMKS dihasilkan melalui 3 Program
dengan 10 kegiatan dengan anggaran APBD sebesar
Rp 2,120,180,000.00 dan realisasi Rp 1,781,770,709.00 dan dari
Kementeria sosial Tahun 2017 sebesar Rp. 50.021.990.880,00 yang
langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat.
Pemerintah Kota Depok
103
Tujuan 1 - 3 Misi 3
16. Penerapan Dimensi Kota Ramah Lansia
Dimensi Kota Ramah Lansia yang sudah diterapkan dalam
Pengembangan Kota Ramah Lansia pada Tahun 2017 ada 2 (dua)
dimensi yaitu dimensi Komunitas dan Layanan Kesehatan dan dimensi
Penghormatan dan Keterlibatan Sosial telah mencapai target yaitu 2
dimensi, dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian target ini disebabkan
karena kegiatan tahun 2017 bersifat penguatan dari 2 dimensi yang telah
dicapai dengan disusunya draft Perwal sebagai kebijakan pendukung
Pengembangan Kota Ramah Lansia dan untuk pengembangan dimensi
lainnya ditahun berikutnya. Dalam mencapai setiap dimensi memerlukan
peran serta dan pemahaman dari instansi terkait sehingga dukungan
kebijakan sangat mempengaruhi dalam merealisasikan target.
Pencapaian ini dilaksanakan melalui 1 program dan 3 kegiatan dengan
anggaran belanja APBD sebesar Rp. 430.028.600,- dengan realisasi Rp
428.637.400,-
Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan ini
merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang
dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
Terdapat 6 (enam) ukuran keberhasilan (indikator) makro dari 3 Tujuan yang
merepresentasikan tercapai/terwujud ekonomi yang mandiri, kokoh dan
berkeaddilan wujud atau tidaknya tujuan mengembangkan berdasarkan
penetapan target RPJMD Tahun 2016-2021 yang harus dicapai pada tahun
2017.
Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk
tujuan ketiga tersebut disajikan pada tabel 3.4 berikut dibawah ini :
Pemerintah Kota Depok
104
Tabel 3. 4
Pengukuran Kinerja Tujuan 1 sd 3
Indikator Kinerja
Realisasi
2015
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target
Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target
Akhir 2021
(%)
1 Kontribusi PDRB
Ekonomi Kreatif ( % )
10.51% 10.76% 12,12% 13.41% 110.64% √ 12.55% 106.85%
2 Kontribusi Sektor
Perindustrian
Terhadap PDRB
Kota ( % )
34.40% 33.27% 47.83% 32.34% 67.61%
▲
25.03 47.82%
3 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
( TPAK )
60.33% 60.33% 64,57% 64.57% 108.13% √ 66.97% 66.97%
4 Persentase Koperasi
Aktif
63.85% 62.52% 78% 61.11% 78.35% √ 100% 100%
5 Kontribusi PDRB
Pertanian
terhadap PDRB
Kota
1.44% 1.45% 1,44% 1.45% N/A N/A 1.36% 1.36%
6 Kontribusi Perdagangan
terhadap PDRB Kota
21.39% 21.59% 23,07% 21.69% 94.02% ▲ 25.03% 94.02%
SumberDinas Perindag, Dinas Naker, Dinas KUMKM, Dinas KP3, 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai
target, N/A= data tidak tersedia
Penjelasan pencapaian indikator makro tujuan Mengembangkan Ekonomi
yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan Tahun 2017 disajikan sebagai
berikut :
a. Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif ( % )
Berdasarkan konsep Ekonomi kreatif yang telah dipublikasikan oleh Badan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, secara makro perekonomian kreatif
diklasifikasikan menjadi 16 subsektor yaitu: Arsitektur; Desain Interior;
Desain Komunikasi Visual; Desain Produk; Film, Animasi, Video; Fotografi;
Kriya; Kuliner; Musik; Fashion; Aplikasi dan Game Developer; Pernerbitan;
Periklanan; Televisi dan Radio; Seni Pertunjukan; dan Seni Rupa.
Perhitungan PDRB Ekonomi kreatif dapat menggunakan 2 metode
pendekatan yaitu PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Konstan dan
PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Ekonomi Kreatif
Atas Dasar Harga Konstan adalah PDRB Ekonomi Kreatif yang dinilai
berdasarkan harga pada tahun tertentu atau tahun dasar, baik pada saat
menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah. PDRB
Pemerintah Kota Depok
105
Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku adalah PDRB Ekonomi Kreatif
yang dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan,baik pada saat menilai
produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.
Berdasarkan perhitungan PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku
yang dilakukan pada tahun 2017 dengan data tahun 2016, capaian indikator
kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Kota mencapai 13,41%
dan apabila dibandingkan dengan target sebesar 12,12% telah melampaui
target dengan tingkat capaiannya 110,64%. Kondisi tersebut meningkat
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10.76%.
Nilai PDRB Ekonomi Kreatif tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar Rp
7.161,59 Milyar, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar
Rp 5.141,33 Milyar. Tiga subsektor utama yang sangat dominan dalam
ekonomi kreatif Kota Depok adalah subsektor kuliner, subsektor kriya, dan
subsektor fashion.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, total penduduk yang bekerja di sektor
ekonomi kreatif pada tahun 2016 sekitar 110.012 orang atau sekitar
12,01% dari pekerja di Kota Depok. Sedangkan jumlah unit usaha ekonomi
kreatif pada tahun 2016 sebanyak 50.954 unit usaha, atau sekitar 31,37%.
Berikut adalah data rinci kontribusi masing masing subsektor ekonomi
kreatif.
Pemerintah Kota Depok
106
Tabel. 3.5 Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif di Kota Depok
Tahun 2017
Subsektor Kuliner yang mempunyai andil terhadap pembentukan ekonomi
kreatif di Kota Depok hingga 62,28%, subsektor kriya 17,67% dan sub
sektor fashion 14,47%.
Sektor Ekonomi kreatif di Kota Depok sebaiknya semakin dikembangkan,
mengingat potensi sektor ini masih sangat terbuka lebar. Untuk
mengembangkan dan meningkatkan peranan ekonomi kreatif dalam
menumbuhkan perekonomian di Kota Depok, dilakukan secara lintas
instansi menyesuaikan tugas pokok dan fungsi masing-masing
dinas/instansi. Oleh karenanya perlu direncanakan kegiatan-kegiatan yang
mendukung pengembangan ekonomi kreatif di bebearapa instansi antara
lain; Dinas Koperasi dan UMKN, Dekranasda, Dinas Pemuda Olah Raga dan
Seni Budaya, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan lainnya.
Pemerintah Kota Depok
107
Khusus pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan kegiatan
yang mendukung Ekonomi Kreatif antara lain Kegiatan Forum Penggiat
Tehnologi Informasi, penyelenggaraan sayembara-sayembara terkait
desain, pemberian penghargaan-penghargaan dan lain sebagainya.
b. Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kota ( % )
Pada tahun 2017, capaian indikator kontribusi sektor perindustrian terhadap
PDRB Kota mencapai 32,34% dan apabila dibandingkan dengan target di
tahun 2017 sebesar 47,83% belum mencapai target dengan tingkat
capaiannya hanya 67,61%. Kondisi tersebut menurun apabila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 33,27%. Hal ini disebabkan secara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok sudah tidak bisa digunakan untuk
industry. Selain itu juga, Sektor industri cenderung tidak mengikat dan
beralih ke sektor perdagangan, karena marjin pada sektor perdagangan
lebih besar dibanding sektor industri. Faktor lain nya tidak ada penambahan
sektor industri baru terutama industry manufaktur di Kota Depok. Namun
pertumbuhan Industri Skala Kecil dan Menengah (IKM) yang berkembang
mewarnai perekonomian di Kota Depok terutama industry kreatifnya
sehingga menghasilkan sejumlah IKM yang potensial. Hal tersebut tidak
lepas berkat terlaksananya program penunjang yang diselenggarakan oleh
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, diantaranya:
a. Peningkatan Kualitas Mutu Produk;
b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bidang UMKM;
c. Pengembangan infrastruktur Cluster Ekonomi
c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK )
Hasil pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan untuk tujuan
tersebut disajikan pada tabel berikut dibawah ini
Tabel 3.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017
Indikator Kinerja Realisasi
2015
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja
(TPAK) 60,33 % 60,33 % 64,57 % 69,82
Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian realisasi dari indikator tersebut
tercapai bahkan melampaui dari target yang telah direncanakan. Sehingga
indikator tersebut berdasarkan rumus capaian kinerja mempunyai nilai
sangat tinggi dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.
Pemerintah Kota Depok
108
Pada indikator Kinerja Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Persentase
Penduduk yang mendapatkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah
penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih ) yang masih sekolah mengurus
rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja ( 15
tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara
tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan
kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah,
mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain
kegiatan pribadi
Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan.
Target Tahun 2015 mencapai 60,33% sedangkan capaian tahun 2016 tidak
mengalami perubahan sebesar 60,33 % menjadi 69,82% padatahun 2017
yang ditargetkan sebesar 64,57% Maka persentase capaian 2017 terhadap
target sebesar 100% danCapaian mengalami kenaikan dari Tahun 2016
sebesar 0,86%.
d. Persentase Koperasi Aktif
Pada tahun 2017, capaian indikator Prosentase Koperasi aktif/sehat
mencapai 64,18% dengan target sebesar 78%. Meski hal tersebut
menunjukkan belum tercapainya target yang dibebankan namun mengalami
tren kenaikan dengan tingkat capaian 82,28% serta meningkat dari tahun
sebelumnya yaitu sebesar 62,52%. Capaian kinerja ini terhadap target
akhir RPJMD sebesar 81,04% baru mencapai 79,20%.
Pada tahun 2017, jumlah Koperasi terdapat sebanyak 617 unit dan terdapat
penurunan sebanyak 22 koperasi dibandingkan kondisi tahun 2016
sebanyak 639 unit. Sementara itu jumlah Koperasi Aktif sebanyak 396 unit
pada tahun 2017 mengalami penurunan 12 koperasi dibandingkan tahun
2016 sebanyak 408 unit.
Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja
1. Meningkatnya wawasan sumberdaya manusia Koperasi
2. Meningkatnya kesadaran koperasi untuk melaksanakan RAT
Pemerintah Kota Depok
109
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian indikator
kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh
pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap gerakan koperasi.
Faktor-faktor yang menyebabkan efesiensi penggunaan sumber daya
diantaranya adalah kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi,
auditor pengawas sumberdaya manusia koperasi. Berbagai upaya dilakukan
untuk mendongkrak kinerja indikator yang tidak mencapai target
diantaranya melalui :
1. Penambahan aparatur yang profosional dan professional;
2. Penambahan anggaran yang memadai
Sarana dan prasarana penunjang aparatur. Pada tahun 2017 telah dibangun
Balai Latihan Koperasi (Balatkop) Kota Depok. Tempat ini digunakan
sebagai berbagai pelatihan koperasi serta berbagai kegiatan lainnya yang bs
dimanfaatkan oleh koperasi di Kota Depok, misalkan pelaksanaan RAT
koperasi.
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
adalah Program peningkatan kualitas Kelembagaan koperasi. Dengan
Kegiatan:
a. Sertifikasi pengurus koperasi. Tahun 2017 Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro melaksanakan sertifikasi pengurus koperasi kepada 200 orang.
Sertifikasi pengurus koperasi ini kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi
Profesi Jasa Keuangan (LSP-KJK). Sertifikasi kompetensi pengurus
Pemerintah Kota Depok
110
koperasi ini merupakan syarat dan standar utama sehingga dengan
adanya pengurus koperasi yang bersertifkat semakin profesional pula
pengelolaan koperasi di Kota Depok.
b. Bantuan perkuatan usaha permodalan koperasi. Sebanyak 140 koperasi
diikutsertakan dalam kegiatan akses permodalan ini. Koperasi dalam hal
ini diberikan arahan dan panduan dalam kemudahan memperoleh
bantuan permodalan dari lembaga perbankan dana tau non bank.
c. Revitalisasi koperasi tidak aktif. Kegiatan yang menunjang program
Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Usaha Koperasi, dalam
kegiatan ini koperasi tidak aktif diberikan pendampingan dari tim yang
dibentuk oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar masalah yang
dihadapi dapat dicarikan solusinya. Setelah dilakukan pendampingan
kepada 50 koperasi dengan pelatihan dan penyuluhan lainnya, koperasi
yang baik dan sehat diundang dalam acara Pekan Koperasi Kota Depok
yang diadakan setahun sekali untuk meningkatkan promosi produknya.
d. Sosialisasi gerakan masyarakat sadar koperasi. Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro secara rutin baik diundang maupun kegiatan dinas sendiri
banyak melakukan penyuluhan kepada koperasi atau kelompok-kelompok
yang ingin dan baru akan membuat koperasi.
e. Advokasi pendirian koperasi. Melalui loket pelayanan Dinas Koperasi dan
usaha Mikro yang terdapat di lantai 7 gedung dibaleka II banyak koperasi
yang mendapatkan advokasi dan arahan tentatang pendirian koperasi
yang baik dan professional.
e. Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota
Pada tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota
Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung
tercapainya Visi dan Misi Kota Depok. Evaluasi dan analisis atas capaian
sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota
Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :
Pemerintah Kota Depok
111
Tabel 3.7 Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota Depok
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Interpretasi
Kontribusi PDRB Pertanian
Terhadap PDRB Kota
1.44 % 1.45% 100.7% Tercapai
melebihi
target
Pada masa ini Kota Depok dalam perkembangannya mengalami penurunan
luas lahan tanam karena banyaknya lahan pertanian beralih fungsi. Alih
fungsi lahan memang tidak bisa dihindari tetapi adanya upaya
memanfaatkan lahan yang belum beralih fungsi. Adapun yang harus
dipertahankan untuk pertanian di tiga sektor yakni sektor pertanian dan
hortikultura, peternakan dan perikanan.
Dari sektor-sektor pertanian di Kota Depok yang dapat dikembangkan
sebagai pendukung tercapainya PDRB Pertanian adalah sebagai berikut :
1. Sektor Pertanian
Sektor ini mencakup pertanian tanaman pangan dan tanaman
hortikultura. Tanaman Pangan meliputi semua kegiatan ekonomi
yang menghasilkan bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan meliputi
padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar,
ubi kayu) dan palawija lainnya (talas, ganyong, gembili dll). Tanaman
Hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan,
tanaman biofarmaka dan tanaman hias.
2. Sektor Peternakan
Sektor ini mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan
pembibitan serta budidaya segala ternak dan unggas dengan tujuan
untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya,
baik yang dilakukan peternak maupun oleh perusahaan peternakan.
Selain itu juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang
menghasilkan produk berulang misal yang menghasilkan susu dan telur.
Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi
potong, kerbau, kambing, domba, ayam bukan ras, telur ayam bukan
ras, telur itik, susu segar dsb.
3. Sektor Perikanan
Subkategori ini meliputi semua kegiatan pembenihan dan budidaya
perikanan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias.
Program-program pendukung PDRB Pertanian ada 9 (Sembilan)
yaitu :
1. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
2. Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS;
Pemerintah Kota Depok
112
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Hortikultura;
4. Program Pengembangan Budidaya Pertanian dan Perikanan;
5. Pengembangan Produksi Hasil Peternakan;
6. Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan;
7. Pengawasan Produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
8. Promosi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
9. Peningkatan Pelayanan Peternakan.
Kegiatan pendukung PDRB Pertanian ada 29 (dua puluh sembilan)
yaitu :
1. Gerakan Konsumsi Makan Ikan;
2. Gerakan Konsumsi Protein Asal Hewan;
3. Pelatihan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan;
4. Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Rastra;
5. Sosialisasi Penganekaragaman Bahan Pangan Non Beras;
6. Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan;
7. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura;
8. Peningkatan SDM Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura;
9. Peningkatan Produksi Perikanan;
10. Penatakelolaan UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI);
12. Pengembangan Teknologi Pertanian;
13. Pemutakhiran Kajian Data LP2B 2017;
14. Pengembangan Budidaya Ternak;
15. Penerapan Pengolahan Limbah Ternak;
16. Pengembangan Usaha Hasil Peternakan;
17. Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Pertanian;
18. BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bantuan Gubernur
Prov. Jabar 2017);
19. Pengadaan Alat Uji dan Pengujian Keamanan Produk Perikanan;
20. Pengujian Keamanan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
21. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
22. Promosi Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
23. Promosi Peternakan;
24. Promosi Produk Ikan;
25. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
26. Penatakelolalaan Puskeswan dan Check Point;
27. Pengadaan Sarana Prasarana Puskeswam dan Check Point;
28. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RPH (Rumah Potong
Hewan);
29. Penatakelolaan RPH Tapos.
Pemerintah Kota Depok
113
Anggaran pendukung tercapainya Sasaran Strategis Program dan Kegiatan
pendukung tercapainya PDRB Pertanian adalah Rp. 9.353.593.900,-
f. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB Kota
Pada tahun 2017, capaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB Kota mencapai 21,69% dan apabila dibandingkan dengan target di
tahun 2017 sebesar 23,07% belum mencapai target tetapi meningkat
dari tahun sebelumnya dengan tingkat capaian 94,02%. Kondisi tersebut
meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar
55,18%. Berdasarkan data dari BPS Kota Depok, selama periode 2010-2016
struktur lapangan usaha masyarakat Kota Depok mulai terus bergeser dari
kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier
yang terlihat dari besarnya kenaikan peranan masing-masing kelompok
lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. Pada tahun
2016-2017, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan
sebesar 47,33% yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun
2010 sebesar 41,92%. Dimana Sektor tersier yang peningkatan peran
dalam perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan
eceran, dimana peranannya naik dari 19,95% (2012) menjadi 21,69%
(2017).
Meskipun tidak mencapai target sektor perdagangan termasuk salah satu
didalamnya yang mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Hal ini
dipengaruhi adanya penataan sarana dan prasarana perdagangan, sistem
dan jaringan distribusi barang serta semakin terbukanya peluang usaha di
Kota Depok. Kondisi tersebut tidak lepas berkat terlaksananya program
penunjang yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Depok, diantaranya:
a. Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat;
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM;
c. Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
d. Pengawasan Distribusi Barang dan Bahan Pangan.
Tujuan 1 - 5 Misi 4
Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata Berwawasan lingkungan dan Ramah Keluarga
Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata berwawasan
lingkungan dan Ramah Keluarga ini merupakan salah satu upaya mencapai
misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
Terdapat 10 (Sepuluh) ukuran keberhasilan (indikator) makro dari 5 Tujuan
Pemerintah Kota Depok
114
yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya misi Membangun
Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata berwawasan lingkungan dan
Ramah Keluarga berdasarkan penetapan target RPJMD Tahun 2016-2021
yang harus dicapai pada tahun 2017.
Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk
tujuan keempat tersebut disajikan pada tabel 3.6 berikut dibawah ini :
Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Tujuan 4
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia.
Penjelasan pencapaian indikator makro tujuan Membangun Infrastruktur dan
Ruang Publik yang merata berwawasan lingkungan dan Ramah Keluarga
Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Realisasi
2015
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target
Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target
Akhir -
2021 (%)
1 Tingkat Kondisi jalan Kota
baik dan sedang
98.22% 98.63% 98.81% 96.03% 97.46% X 100% 96.30%
2 Rasio Volume per
kapasitas jalan di jalan
utama (skala/smp/jam)
0.83
smp/jam
0.76
smp/jam
0.75
smp/jam 0.46
smp/jam
0.61% √ 0.65
smp/jam
0.65%
3 Persentase Luas Ruang
Terbuka Hijau
10.06% na 10.86% 11.10% 102% √ 21.28% 52.16%
4 Luas genangan ( Lebih dari
30 cm, selama 2 Jam )
133.76Ha 122.61Ha 111.46Ha 99.61% 111% √ 66.88Ha 51.06%
5 Persentase Penduduk yang
mendapatkan akses air
minum yang aman
71,50 % 73,52% 75% 75,60% 100,8% √ 100% 75,60%
6 Rasio Permukiman Layak
Huni
94.11% 94.88% 97.48% 97,53% 100,05% √ 99.97% 97.55%
7 Prosentase Rumah Layak
huni
n/a 83.40% 98.96% 99,07% 100,11% √ 93.94% 105,46%
8 Persentase
Sampah
tertangani
49,80 % 51,38 % 68,7 % 59,83 % 87,1 % ▲ 80 % 74,8 %
9 Persentase penduduk
terlayani sistem air limbah
yang memadai
73,49 % 79,78% 82,20% 87,75% 106,75% √ 100% 87,75%
10 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
n/a n/a 51 66,65 130,7 % √ 60 111,1 %
Pemerintah Kota Depok
115
1. Tingkat Kondisi jalan Kota baik dan sedang
Pada tahun 2017, capaian indikator tingkat kondisi jalan kota baik dan
sedang mencapai 96,30% dan apabila dibandingkan dengan target di
tahun 2017 sebesar 98,8%, tidak tercapai target dengan tingkat capaian
97,46%. Kondisi tersebut menurun apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu sebesar 98,63%, dan apabila dibandingkan dengan target
akhir RPJMD sebesar 100% telah mencapai 96,30%.
Tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang, terealisasi 96,30% (527,39
km/547,63 km) dari target sebesar 98,81% (470,48 km/476.15 km).
Karena perbedaan dasar hitung. Perbedaan besaran angka pembilang dan
penyebut disesuaikan dengan Kep. Walikota Depok no.
591/401/kpts/BMSDA/Huk/2016 ttg Ruas-ruas jalan menurut statusnya
sebagai jalan kota, dimana total panjang jaringan jalan = 1.283 km. Terdiri
dari :
- Panjang Jalan kolektor + lokal = 547,63 km
- Fungsi jalan lingkungan = 735,37 km
Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan nasional yang sangat vital perannya
dalam ketahanan nasional. Sistem transportasi yang handal—memiliki
kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan
yang efektif dan efisien—dibutuhkan untuk mendukung pengembangan
wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang, dan jasa.
Prasarana jalan, sebagai bagian dari sistem transportasi, diharapkan
dapat menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan
tersedianya kondisi prasarana jalan dalam kondisi mantap, diharapkan
akan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dari sisi pasar tenaga
kerja, pembangunan prasarana jalan dalam menciptakan peluang usaha dan
menampung angkatan kerja juga sangat besar dan berpotensi untuk
memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal maupun
kawasan dan mendorong tumbuhnya investasi daerah.
2. Rasio Volume per kapasitas jalan di jalan utama
Pada Tahun 2015 Dinas Perhubungan Kota Depok dalam pencapaiannya
RPJMD 2011-2016 dengan Sasaran Terealisasinya Kemacetan Kota
dengan Indikator Kinerja Titik macet yang ditangani dengan Target 2
titik kemacetan dan terealisasi 100% . Kota Depok memiliki luas 200,29
Km2, dengan tata guna lahan didominasi oleh kegiatan permukiman serta
perdagangan dan jasa. Fenomena urban sprawl (pengembangan wilayah
Pemerintah Kota Depok
116
menyebar) sebagai akibat kurangnya pengendalian terhadap
pengembangan wilayah yang tidak diikuti dengan peningkatan dan
penambangan jaringan jalan baru. Jalan raya Sawangan yang memiliki lebar
jalan +8 Meter dibebani denga rata-rata 2.000 kendaraan pada jam
sibuknya, dengan pengembangan wilayah sebelah barat Kota Depok yang
tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas jalan akan terus membebani
jalan raya Sawangan yang menyebabkan kemacetan tidak terkendali.
Pertumbuhan jumlah kendaraan 2015 di Kota Depok juga menjadi salah
satu penyebab permasalahan kemacetan, dari data yang didapatkan
kendaraan yang terdaftar di Kota Depok adalah sebagai berikut :
Tabel. 3.9 Perbandingan Jumlah Kendaraan per Tahun
No Jenis Kendaraan Jumlah (Unit)
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Sepeda motor 511.908 819.921 870.024
2 Mobil Penumpang
a. Umum 5.146 5.068 4.974
b. Pribadi 40.776 45.619 49.991
3 Mobil Barang
a. Umum 458 546 578
b. Pribadi 14.963 16.565 17.908
4 Bus Besar
a. Umum 0 0 0
b. Bukan umum 0 0 0
5 Bus Sedang
a. Umum 77 75 110
b. Bukan umum
6 Bus Kecil
a. Umum 77 75 110
b. Bukan umum 342 379 362
7 Kendaraan Roda Tiga
a. Umum 0 0 0
b. Bukan umum 0 0 0
Jumlah Total 573.747 888.248 944.057
Data tersebut diatas adalah data kendaraan pada SAMSAT Kota Depok,
belum termasuk kendaraan yang terdaftar di luar wilayah Kota Depok,
sedangkan di bandingkan dengan penambahan panjang jalan hanya
bertambah diantaranya Jl.Ir.H.Juanda, Jalan terusan Sentosa Raya, Jalan
Terusan Keadilan dan penambahan lebar jalan Jalan Kartini – Citayam yang
berlokasi di wilayah Timur terlalu berdampak pada pengurangan kemacetan
utamanya di wilayah Barat.
1. Meningkatnya Volume Kendaraan ( Rata-rata 15%/tahun)
2. Terbatasnya Jaringan Jalan Lebar jalan
Pemerintah Kota Depok
117
Perlintasan
Perkerasan rusak
Konflik fasa
Beban besar Simpang kecill
Beban besar Tanjakan
Tdk sebidang
Simpang sudut tajam
Angkot/ Ojek
ngetem
Masjid
Berkelok
Tanjakan
Banyak truk
Sawang
3. Terbatasnya akses jalan menuju Margonda Raya, sebagian pergerakan
arah Jakarta dimana jaringan jalan tersesedia hanya Jl.Margonda,
Jl.sawangan, Jl. Bogor
4. Penataan bangunan yang berada pada jalan utama berhubungan
langsung dengan jalan
5. Fasilitas pejalan kaki, celukan, berjalan di badan jalan, parkir di badan
jalan, PKL disepanjang jalur utama belum seluruhnya tersedia dan
memadai.
1. Wilayah Timur (Jl. Tole Iskandar – Jl.Siliwangi)
Permasalahan yang ada di wilayah timur diantaranya adalah volume
kendaraan yang besar kapasitas atau lebar jalan dan persimpangan
yang sempit, ditambah lagi dengan banyaknya akses ke jalan Tole
Iskandar – Siliwangi dan tidak tertibnya angkutan umum.
Gambar. 3.3 Jalur Wilayah Timur
Dengan volume kendaraan mencapai 2.000 kendaraan dan
Volume/Kapasitas 0,83 pada jam sibuknya jalan Tole Iskandar dan
Siliwangi tidak dapat menampung volume kendaraan yang terus
bertambah.
2. Wilayah Barat ( Jl. Raya Sawangan – Jl. Muchtar )
Permasalahan di wilayah ini hampir mirip dengan wilayah timur
diantaranya adalah volume kendaraan yang besar kapasitas atau lebar
jalan dan persimpangan yang sempit serta tikungan tajam menanjak
pada persimpangan tersebut, ditambah lagi dengan banyaknya akses ke
Raya Sawangan dan Jl.Muchtar dan tidak tertibnya angkutan umum.
Gambar 3.4 Jalur Wilayah Barat
Beban besar vs kapasitas Ruas/Simpang sempit Angkot L/U
Banyak akses Tikungan tajam
Pemerintah Kota Depok
118
Pembebanan pada Jl. Raya Sawangan dan Jl. Mochtar Sawangan
diperburuk dengan banyaknya pembangunan di Wilayah Barat
diantaranya Pasir Putih, Pengasinan, Meruyung Raya, Bojong Sari dan
sekitarnya tanpa diikuti dengan pembangunan akses jalan alternatif dan
hanya membebani ruas jalan tersebut. Pada jam puncaknya volume
kendaraan pada jalan tersebut diatas 2.000 kendaraan dan Volume per
kapasitas mencapai 0,99 pada segmen simpang kodim simpang Tanah
Baru.
3. Wilayah Tengah (Jl.Margonda Raya dan Jl.Bogor Raya)
Jalan Margonda Raya dan Jalan Raya Bogor merupakan jalan
penghubung ke arah Jakarta dan Bogor , terbatasnya jaringan jalan
yang menghubungkan wilayah Depok ke arah utara menyebabkan jalan
ini dibebani dengan volume kendaraan yang besar untuk Jalan
Margonda Raya pada jam puncak dilewati sampai dengan 5.600
kendaraan (V/C Ratio 0,91) dan untuk Jalan Raya Bogor mencapai
4.300 kendaraan (V/C Ratio 0,99).
Gambar 3.5 Jalur Wilayah Tengah
Penyebab permasalahan pada ruas jalan diantaranya minimnya fasilitas pejalan
kaki (pedestrian) baik trotoar maupun fasilitas penyeberang jalan,
mengakibatkan pejalan kaki menyeberang di sembarang tempat, parkir di
badan jalan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu penyebab
Margonda
• Penyeberang jalan vs fasilitas
• Akses Stasiun KA & parkir
• Terminal bayangan
• U-turn
Bogor Raya
• Friksi simpang, akses & pasar
• Kecepatan vs
Medianisasi &
Rumble strip
Rambu
Law enforcement
JPO (toko) Median/ jalur lambat Law enforcement
3
Pemerintah Kota Depok
119
kapasitas jalan tidak efektif serta dapat menimbulkan hambatan samping.
1. Panjang jalan dan jumlah kendaraan yang ada terlihat bahwa dari sekitar
176 ruang jalan dengan panjang 530,15 km yang terdiri dari 42,3 km jalan
nasional, 11,67 jalan provinsi dan 476, 15 jalan kota yang pertumbuhannya
tidak sebanding dengan jumlah kendaraan pertumbuhan kendaraan pribadi
baik roda 2 dan roda 4 yang cukup tinggi mencapai 15 % pertahun.
2. Tidak adanya jaringan baru sebagai alternatif, sehingga terjadi kepadatan
yang luar biasa
3. Terlalu banyaknya akses ke jalan utama;
4. Kurangnya infrastruktur jalan khususnya koridor Timur - Barat;
5. Kecilnya kapasitas persimpang dengan volume yang terus bertambah serta
Tanjakan pada simpang menimbulkan banyak hambatan dan antrian;
Isu kemacetan Kota merupakan tanggung jawab yang ditangani oleh
beberapa OPD dan dibantu dengan Instansi Kepolisian. Untuk menangani
permasalahan kemacetan perlu adanya sinergitas antara OPD terkait
(DBMSDA) dengan Kepolisian. Manajemen rekayasa lalu lintas yang dapat
menguraikan di Kota Depok diantaranya :
1. Dua Titik Utama Kemacetan yaitu :
- Jalan Tole Iskandar
- Jalan Sawangan
2. Upaya yang dilakukan untuk menangani kemacetan :
A. Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
- Memperlebar kapasitas jalan tole iskandar dengan memanfaatkan
bahu jalan;
- Memperlebar kapasitas jalan sawangan dengan memanfaatkan
bahu jalan;
- DED Simpang Raden Saleh
B. Dinas Perhubungan Sarana dan Prasarana Jalan
1. Pembangunan fasilitas penyeberangan jalan salah satunya
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rencananya akan
dibangun sebanyak 7 unit di Jl. Margonda Raya, baru dapat
dilakukan 3 unit hal ini berdampak terhadap pengurangan
kemacetan lalu lintas dan 2016 dibangun JPO Gunadarma - Kapuk
2. Fasilitas penyeberangan jalan lainnya adalah zebra cross dan zona
selamat sekolah (zoss).
3. Pemasangan warning light dan pemeliharaan fasilatas pengaturan
lalu lintas traffic light.
4. Pemasangan perlengkapan jalan diantara rambu standar dan
rambu larangan parkir utamanya di Jl.Margonda, dan safety mirror
(cermin cemung) meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan;
Pemerintah Kota Depok
120
5. Pemasangan Separator jalur lambat margonda untuk memisahkan
angkutan umum dan mobil pribadi serta sepeda motor disamping
itu guna memperkecil ruang parkir di bahu jalan;
6. Penutupan U-Turn Jl.Ir.H.Juanda sebagai upaya untuk
mengendalikan pergerakan kendaraan dan mengurangi antrian
kendaraan yang berputar;
7. Memasang traffic light berbasis ATCS pada simpang Bojongsari
8. Mengotimalkan traffic light simpang Al-Huda dengan ATCS;
9. Memasang CCTV untuk memantau arus lalu lintas pada simpang
GDC
Pengendalian Jaringan Jalan
1. Upaya pengalihan angkutan umum wilayah barat melalui jalan rel,
pemanfatan jalan sejajar rel ini digunakan untuk mengalihkan 1300
angkutan umum. Upaya ini sebagai mengendalikan lemacetan pada jalur
Margonda.
2. Program Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) yang dilaksanakan setiap hari
Minggu, dalam rangka mengurangi emisi gas buang dan membudayakan
masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor;
3. Upaya optimalisasi yang bertujuan untuk menghubungkan integrasi antar
moda rel dan moda angkutan darat;
4. Pengendalian pembangunan Terminal Jatijajar guna mengurangi kendaraan
Bis Besar melalui akses Jalan di dalam Kota dan langsung mengakses Tol
Jagorawi.
Pengendalian dan Operasional
1. Penertiban rutin angkutan umum dan barang setiap dua minggu yang
diupayakan guna mewujudkan tertib lalu lintas;
2. Penertiban parkir di badan jalan melalui gembok parkir dan derek bagi para
pelanggar untuk mengurangi kemacetan lalu lintas meningkatkan ketertiban
dan kapasitas jalan terutama pada jalan utama (Margonda Raya dan
Nusantara);
3. Penambahan personil pengaturan lalu lintas untuk mengendalikan kemcetan
lalu lintas.
4. Angkutan on line yang perlu ditertibkan dan perlu ada kesepakatan serta
penindakan
5. Tidak ada halte khusus yang tidak ada celukan, banyaknya halte – halte
bayangan terutama di margo, detos dan Ramayana;
6. Angkutan umum wajib berbadan hukum
Pemerintah Kota Depok
121
Berdasarkan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2015, diketahui bahwa Total
Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Depok sebesar
Rp 62.106.018.258,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.11.172.789.778,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 50.933.228.480,-
sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp.55.313.600.387,- (89.06%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 10.331.924.133 (92,47%) dan Realisasi Belanja Langsung
sebesar Rp 44.981.676.254,- (88,31%).
Pada Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Depok dalam pencapaiannya Akhir
RPJMD 2011-2016 dan RPJMD 2016-2021 Kota Depok dalam mencapai Visi dan
Misi yang baru yaitu Kota Visi “Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”
dan dengan Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dengan Misi ke
IV yaitu Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata,
Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.
Dinas Perhubungan Kota Depok untuk mencapai Misi tersebut dengan mengacu
Sasaran Terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah
jabodetabek dan sistem angkutan kota yang aman, nyaman dan terjangkau;
dengan Arah Kebijakan Pembangunan simpul-simpul transportasi. Dengan
Indikator Sasaran sebagai berikut :
1. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan utama
Cara Pengukuran =
Jarak dibagi Waktu tempuh kendaraan x 100%
a) Kondisi Awal 2015 = 32 km/jam
b) Target Tahun 2016 = 33,8 km/jam
c) Realisasi Tahun 2016 = 34,80 km/jam
2. Rasio volume per kapasitas jalan di jalan utama
Cara Pengukuran =
C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs
(Kapasitas ruasjalan = kapasitas dasar x faktor penyesuaian kapasitas untuk
lebar jalur lalu-lintas x faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan
samping x faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota)
a) Kondisi Awal 2015 = 0,83%
b) Target Tahun 2016 = 0,78%
c) Realisasi Tahun 2016 = 0,76%
3. Modal share (pangsa moda transportasi) angkutan umum
Cara Pengukuran =
Jumlah orang yang menggunakan angkutan umum dibagi Jumlah orang
yang melakukan perjalanan x 100%
a) Kondisi Awal 2015 = 21,86%
Pemerintah Kota Depok
122
b) Target Tahun 2016 = 23,38%
c) Realisasi Tahun 2016 = 18,66%
Sasaran Strategis :
1. Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda capaian Pembangunan
belum selesai dilaksanakan oleh Pihak ke 3
2. Terminal Tipe A ( Jatijajar) capaian Pembangunan Fisik belum selesai oleh
(BMSDA dan Tarkim)
3. Gedung Kantor Dinas Perhubungan capaian 100%
4. Tertatanya Kawasan Margonda Raya capaian Pemasangan Kansteen Jalur
Lambat (1.300 M).
5. Angkutan Umum Massal capaian 30% (Busines Plan Angkutan Umum
Massal)
Untuk mencapai Sasaran tersebut Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai
program-program yaitu :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
4. Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan
keuangan
5. Standarisasi Pelayanan Publik
6. Pembangunan Gedung Pemerintah
7. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
8. Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi
9. Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan
10. Penataan Jalur Margonda
11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal Jatijajar
12. Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda
13. Pengembangan Transportasi Massal
Berdasarkan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2016, diketahui bahwa Total
Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Depok sebesar
Rp 70.883.270.557,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.11.975.739.777,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 58.907.530.780,-
sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp.64.963.995.313,- (91,65%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 11.161.979.491 (93,20%) dan Realisasi Belanja Langsung
sebesar Rp 53.802.015.822,- (91,34%).
2. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau
Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran
Pemerintah Kota Depok
123
capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau
disajikan pada tabel 3.32 berikut dibawah ini :
Tabel 3.10
Pengukuran Sasaran Strategis 3.3 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya
ketersediaan ruang terbuka hijau menunjukkan dari 1 indikator yang diukur,
pencapaian hasil telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan, dengan
skala intensitas kinerja bernilai sangat tinggi. Uraian hasil pengukuran sebagai
berikut :
Pada tahun 2017, capaian indikator Prosentase luas ruang terbuka hijau
mencapai 11,10%, apabila dibandingkan dengan target di tahun 2017
sebesar 10,86% telah mencapai target dengan tingkat capaian 102%. Kondisi
tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu
sebesar 10,06% dan apabila dibandingan dengan target akhir RPJMD sebesar
21,28% telah mencapai 52,16%.
2. Luas Genangan ( lebih dari 30 cm, selama 2 jam )
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pengendalian
banjir ini disajikan pada tabel 3.11 berikut ini:
Tabel 3.11
Pengukuran Sasaran Strategis 3.4
Indikator Kinerja
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target Akhir
2021 (%)
1
Luas genangan
( Lebih dari 30 cm,
selama 2 Jam
122,61 Ha
111.46Ha
99,61%
111%
√
66,88 Ha
51,06 %
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya
pengendalian banjir menunjukkan dari 1 indikator yang diukur telah
mencapai target yang ditetapkan.
Indikator Kinerja
Realisasi
2015
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target
Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target
Akhir
2021 (%)
1
Persentase Luas
Ruang Terbuka
Hijau
10,06%
10,86%
11,10%
102%
√
21,28%
52,16%
Pemerintah Kota Depok
124
Pencapaian kedua indikator tersebut pada skala intensitas kinerja bernilai
sangat tinggi, Pada tahun 2017, indikator luas genangan (lebih dari 30 cm,
selama 2 jam) mencapai luas 99,61 Ha apabila dibandingkan dengan target
di tahun 2017 seluas 111,46 Ha.
Telah mencapai target dengan tingkat capaian 111%. Bila dibandingkan
dengan target akhir RPJMD sebesar 66,88%, telah mencapai 51,06%.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator
kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor alokasi
pendanaan yang sudah memenuhi atau sudah berdasarkan kebutuhan (need
based budget).
3. Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang
aman, Rasio permukiman Layak Huni dan Persentase Rumah Layak
Huni.
Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian realisasi dari keempat indikator
tersebut mencapai bahkan melampaui dari target yang telah direncanakan.
Sehingga keempat indikator tersebut berdasarkan rumus capaian kinerja
mempunyai nilai sangat tinggi dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.
Pada indikator Kinerja Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air
minum yang aman, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami
peningkatan. Target Tahun 2015 mencapai 71,50% sedangkan capaian tahun
2016 mengalami peningkatan 2,02% menjadi 73,52%. Pada tahun 2017 yang
ditargetkan sebesar 75% mendapat capaian 75,60%. Maka persentase capaian
2017 terhadap target sebesar 100,8% dan Capaian mengalami kenaikan dari
Tahun 2016 sebesar 2,08%.
Untuk Indikator Rasio Permukiman Layak Huni yang pada tahun 2015
memperoleh capaian 94,11% mengalami
kenaikan pada tahun berikutnya yaitu
tahun 2016 sebesar 97,48, kenaikannya
sekitar 3,37%. Di tahun 2017 mempunyai
capaian diatas target yaitu 97,53% dari
targetnya 94,88% mendapatkan
persentase capaian terhadap target sebesar 100,05%.
Capaian Indikator Prosentase Rumah Layak Huni di tahun 2015 data belum
tersedia, baru di tahun 2016 mendapat data capaian sebesar 83,40% dan di
tahun 2017 nya menargetkan 98,96% yang akhirnya mendapatkan persentase
Pemerintah Kota Depok
125
capaian dari target sebesar 100,11% yaitu 99,07%, mengalami kenaikan
15,67% dari tahun 2016.
Sedangkan capaian tahun 2015 pada indikator Kinerja Persentase Penduduk
terlayani Sistem Air Limbah yang memadai sebesar 73,49% mengalami
kenaikan di tahun 2016 sebesar 6,29% yaitu 79,78%. Target yang ditetapkan
di tahun 2017 sebesar 82,20% pun tercapai dengan realisasi sebesar 87,75%
dengan persentase capaian dari target sebesar 106,75%, angka tersebut
menunjukkan peningkatan sebesar 7,97%
4. Persentase Sampah tertangani
Tingkat pelayanan yang diukur berdasarkan jumlah timbulan sampah terangkut
ke TPA. Realisasi pelayanan sampah pada tahun 2017 sebesar 59,83 %,
apabila dibandingkan dengan target di tahun 2017 sebesar 68,7 % belum
mencapai target dengan tingkat capaian 87,1 %. Kondisi tersebut
meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun
2016 sebesar 51,38 % dan tahun tahun 2015 sebesar 49,80 %. Apabila
dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80 % telah mencapai 74,8
%.
Faktor pendorong peningkatan kinerja pada tahun 2017 diantaranya didukung
oleh meningkatnya kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam kesadaran pemilahan sampah di beberapa RW,
bertambahnya Bank Sampah dan adanya penambahan armada pengangkutan
sampah.
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan
perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk
menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat
digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan
kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang
diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, total fosfat, fecal
coli, dan total coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-
parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur
berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Depok pada tahun 2017,
sebesar 66,65, apabila dibandingkan dengan target di tahun 2017 sebesar 51
Pemerintah Kota Depok
126
telah mencapai/ melebihi target dengan tingkat capaian 130,7 %. Kondisi
tersebut tidak dapat dibandingkan pada tahun sebelumnya dikarenakan IKLH
tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama pada tahun sebelumnya. Apabila
dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 60% telah mencapai 111,1
%.
Tujuan 1 Misi 5
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai – nilai agama dankerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai – nilai
agama dan kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan
kesadaran hidup berbangsa dan bernegara ini merupakan salah satu
upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun
2016-2021.
Terdapat 1 (satu) ukuran keberhasilan (indikator) makro dari 2 Tujuan
yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai –
nilai agama dankerukunan antar umat beragama serta
meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
berdasarkan penetapan target RPJMD Tahun 2016-2021 yang harus dicapai
pada tahun 2017.
Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk
tujuan keempat tersebut disajikan pada tabel 3.6 berikut dibawah ini :
Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Tujuan 4
Sumber : Bagian adminsitrasi setda Kota Depok Tahun 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia
Dalam rangka mencapai misi ke lima sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Tahun 2016-2021, indkator kinerja ‘rumah tangga, sekolah dan masyarakat
Indikator Kinerja
Realisasi
2015
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target
Akhir
RPJMD
2019
Capaian
Target
Akhir
2019 (%)
1 Rumah Tangga, Sekolah
dan Masyarakat yang
terbina
n/a n/a 6% 13.38% 223% √ 17% 78.71%
Pemerintah Kota Depok
127
pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 6% dengan asumsi perhitungan sebagai
berikut :
Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif x 100%
Jumlah rumah ibadah
Sedangkan Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 13,38%. Dengan
asumsi rumus perhitungan sebagaimana diatas :
200_ x 100% = 13,38 %
1.495
Adapun 200 adalah jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif yang
merupakan janji walikota dengan target awal berjumlah 154 orang dan target
akhir 217 orang, sedangkan jumlah 1.495 adalah jumlah rumah ibadah dari
agama yang diakui pemerintah dengan rincian sebagai berikut :
- Islam : 1.400 ( Musholla/Majlis ta’lim)
- Kristen : 90 ( Gereja )
- Hindu/ Budha/Konghucu : 5 ( Pura/Wihara/Klenteng)
Dari target Kinerja Tahun 2017 sebesar 6% dan Realisasi Kinerja
sebesar 13,38% maka dapat dihitung Capaian Kinerja Pada Tahun 2017
sebesar 223% (melebihi target / tercapai ). Pencapaian pada tahun
tahun sebelumnya ( 2015 dan 2016) tidak dapat dihitung kerana belum
adanya insentif yang diberikan kepada pembimbing rohani. Pada tahun
itu baru diadakan seleksi calon pembimbing rohani oleh Kementrian
Agama Kanwil Depok bersama MUI tingkat Kecamatan/ Kota serta
BAMAK, yang selanjutnya dilaksanakan pembinaan / pembekalan
dengan Leading Bagian Kesejahteraan Sosial Setda.
Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 13.38%
dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis (RPJMD ) pada tahun 2021 sebesar 17% , maka pada tahun
2017 capaian indikator rumah tangga, sekolah dan masyarakat yang
Terbina telah mencapai 78,71%.
Pemerintah Kota Depok
128
B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Pengukuran yang dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) ukuran
keberhasilan sasaran strategis Pemerintah Kota Depok pada tahun 2017 yang
telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Depok Nomor
821.29/73/KPTS/Ortala/Huk/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 Tentang Indikator
Kinerja Utama RPJMDKota Depok Tahun 2016-2021 yang mencakup sebanyak 21
sasaran dan 36 indikator kinerja sasaran, menunjukan hasil sebagai berikut :
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Depok
Tahun 2017
Indikator Kinerja Utama Satuan Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
(%)
1 Survey Kepuasan Masyarakat
Predikat SAKIP
% 100,00% 84,70% 84,70%
2 Predikat SAKIP % 99,29% 99,41% 100,12%
3 Meningkatnya Indeks Pendidikan Angka 75.53 74.37 98.46
4 Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat
SD/MI/SLB
% 100% 90.67% 90.67
5 Rata Rata Nilai Ujian Sekolah SD/SLB/MI/ Paket A
Minimal 6,5
Nilai
6,80 7.18 105.58
6 Rata Rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/Mts/Paket B
Minimal 6,5
Nilai 6,80 5.32 78.23
7 Rata Rata nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
Paket C Minimal 6,5
Nilai 5,90 6.2 105.08
8 Meningkatnya Persentase Sekolah Berakreditasi minimal
B
% 90% 89.62% 99.57
9 Meningkatnya persentase Lembaga PAUDNI yang
terakreditasi
% 60,80 54.98 90.42
10 Persentase Minat Baca Masyarakat % 35% 50% 166.67
11 Tingkat Tatanan kota Sehat Tatanan 4 4 100%
12 Angka Kematian Bayi ( orang ) Jumlah kasus
/100.000
Kelahiran
hidup
60 72 80%
13 Angka Kematian Ibu ( orang ) Jumlah kasus
/1000
Kelahiran
hidup
14 72 80%
14 Prevalensi Gizi Buruk ( persen ) % 0,60% 0.06% 100%
15 Peingkat Kota Layak Anak Kategori Nindya Nindya Nindya
16 Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) % 81.23% 81.23% 92.56%
17 Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ) % 81,33% 81.33% 92.56%
Pemerintah Kota Depok
129
18 PMKS yang tertangani
% 40% 50.09% 125,2%
19 Penerapan dimensi Kota Ramah Lansia Dimensi 2 2 100%
20 Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif ( % ) % 12,12 13.41% 110.64%
21 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kota ( % )
% 23,07 32.34% 67.61%
22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) % 64,57% 69.82% 108.13%
23 Persentase Koperasi Aktif % 78% 61.11% 78.35%
24 Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota % 1,41% 1,44% 1.45%
25 Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB Kota % 23,07% 21.69% 94.02%
26 Tingkat Kondisi jalan Kota baik dan sedang % 98.81% 96.3% 97.46%
27 Rasio Volume per kapasitas jalan di jalan utama %
0.75 0.46
smp/jam 0.61%
28 Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau % 10.86% 11.10% 102.2%
29 Luas genangan ( Lebih dari 30 cm, selama 2 Jam ) Ha 111.46Ha 99.61Ha 111%
30 Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air
minum yang aman
% 73.25% 75.60% 100,8%
31 Rasio Permukiman Layak Huni % 97.48% 97,53% 100,5%
32 Prosentase Rumah Layak huni % 98.96% 99,07% 100,11%
33 Persentase Sampah tertangani % 68.7% 59,83% 87,1%
34 Persentase penduduk terlayani sistem air limbah yang
memadai
% 73.88 87,75% 106,75%
35 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 51 66,5 130,7%
36 Rumah Tangga, Sekolah dan Masyarakat yang terbina % 61 13,38% 223%
Hasil pengukuran terhadap 21 sasaran yang mencakup 36 Indikator Kinerja
Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2017, menunjukkan sebanyak 2
indikator (69.44%) mencapai atau melampaui target, sebanyak 3 indikator
(8.33%) tidak mencapai target tetapi meningkat (lebih baik) dibandingkan
dengan tahun lalu, dan sebanyak 8 indikator (22.22%) tidak mencapai
target.
Pemerintah Kota Depok
130
Gambar 3.6
Ringkasan Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Dari sisi skala intensitas ketercapaian Indikator Kinerja Utama, menunjukkan
sebanyak 25 indikator (69%) dalam skala nilai Sangat Tinggi, 9 indikator
(22%) dalam skala nilai Tinggi; dan 1 indikator (3%) dalam skala nilai sangat
Rendah, dan 1 indikator (3%) tidak diukur karena target tidak ditetapkan.
Mencapai Target / Melampaui Target
; 25 Indikator ; 69,44%
Tidak Mencapai Target tetapi Meningkat
dibandingkan Tahun lalu
; 3 Indikator ; 8,33%
Tidak Mencapai Target; 8 Indikator ;
22,22%
Pemerintah Kota Depok
131
Gambar 3.7
Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2017
C.
Sangat Tinggi; 25 Indikator ; 69%
Tinggi; 9 Indikator ;25%
Rendah; 1 Indikator ; 3%Tidak Diukur
; 1 Indikator ; 3%
Pemerintah Kota Depok
132
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Ringkasan Kinerja
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Pemerintah Kota
Depok Tahun 2017 secara keseluruhan disajikan pada gambar 3.8 dan gambar
3.9 sebagai berikut :
Gambar 3.8 Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 21 sasaran strategis
dengan menggunakan 36 indikator yang ditetapkan dan dokumen perjanjian
kinerja Tahun 2017.
a. Dari sisi tingkat ketercapaian target kinerja sasaran
strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja
tahun 2017, pengukuran kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :
(1) Terdapat sebanyak 25 indikator (69,44%) mencapai
atau melampaui target;
(2) Terdapat sebanyak 3 indikator (8.33%) tidak mencapai
target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun
lalu;
(3) Terdapat sebanyak 8 Indikator (22.22%) tidak mencapai
target;
Mencapai/ Melampaui
Target; 25 Indikator ;
69,44%%
Tidak Mencapai
Target namun Meningkat
dibandingka…
Tidak Mencapai
Target; 8 Indikator ;
22,22%
Pemerintah Kota Depok
133
b. Dari sisi gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran yang
telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2017,
pengukuran kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :
(1) Terdapat sebanyak 25 indikator (69%) dalam skala nilai
Sangat Tinggi ;
(2) Terdapat sebanyak 9 indikator (25%) dalam skala nilai Tinggi;
(3) Terdapat sebanyak 1 indikator (3%) berada dalam skala nilai
Sangat Rendah;
Gambar 3.9 Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun
2017
Uraian Rinci Kinerja
Berikut diuraikan penjelasan hasil pengukuran dan analisis pencapaian
sasaran strategis untuk setiap misi pada Tahun 2017.
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik
yang professional dan transparan`
Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran
strategis dan 2 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Hasil
pengukuran sasaran strategis pada misi 1:
Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :
2 indikator (100%) mencapai atau melampaui target;
b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 1 :
(1) Terdapat sebanyak 2 indikator (100%) berada dalam skala nilai
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
; 25 Indikator ;
69%
Tinggi; 9
Indikator ;25%
Rendah; 1
Indikator ; 3%
Tidak Diukur
; 1 Indikator ;
3%
Pemerintah Kota Depok
134
Meningkatnya Standar Pelayanan Publik
Strategis 1 Misi
Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 1 adalah sebagai
berikut:
Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi
pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang terkait
dengan upaya Meningkatnya standar pelayanan publik.
Analisis Kinerja Tahun 2017
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Depok pada Tahun 2017
secara keseluruhan, yang meliputi 33 jenis pelayanan publik diperoleh hasil
IKM sebesar 81,09. nilai IKM tersebut termasuk dalam kategori Mutu Pelayanan
B (Baik).
Secara keseluruhan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2017
mengalami sedikit kenaikan, yakni sebesar 0,39. Begitu pula, nilai indeks
harapan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,88. Pada tahun 2017,
Terdapat 19 (sembilan belas) unit pelayanan yang bernilai A dan 14 (empat
belas) unit pelayanan yang bernilai B.
Mencapai Target /
Melampaui Target
; 2 Indikator ; 100%
Gambar 3.11Skala intensitas Target Sasaran Strategis Misi
I
Pemerintah Kota Depok
135
Tabel 3.14
Perolehan Hasil IKM di Kota Depok
Tahun 2017
No. Unit Layanan Capaian IKM
2017
Mutu
Pelayanan
1 Ijin Gangguan HO 83,76 A
2 Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan 84,08 A
3 Pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan 83,94 A
4 Pelayanan Perijinan Trayek Angkutan
Penumpang Umum 83,94 A
5 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 84,92 A
6 Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 84,18 A
7 Pelayanan Ijin Reklame 82,79 A
8 Pelayanan Ijin Kesehatan Swasta 84,27 A
9 Kesehatan dasar Puskesmas (1) 82,37 A
10 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Pendaftaran 79,46 B
11 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. IGD 80,01 B
12 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Farmasi 82,79 A
13 Kesehatan Lanjutan RSUD
Bag. Bersalin 80,38 B
14 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Operasi 82,51 A
15 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Laboratorium 80,29 B
16 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Rawat Inap 81,12 B
17 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Radiologi 88,99 A
18 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Rawat Jalan 81,31 A
19 Kesehatan Lanjutan RSUD BPJS Kesehatan 74,74 B
20 Pelayanan Pasar 70,02 B
21 Pelayanan Kartu Kuning 85,56 A
22 Pelayanan Pajak PBB 89,36 A
23 Pelayanan Pajak BPHTB 86,03 A
24 Pelayanan Akte Kelahiran 88,94 A
25 Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 80,36 B
26 Pelayanan Pemadam Kebakaran 77,42 B
27 Pelayanan Air bersih 82,28 A
28 Pelayanan Rumah Potong Hewan 82,97 A
29 Pelayanan Pendidikan Dasar 78,53
B
30 Pelayanan Pendidikan menengah 77,24 B
Pemerintah Kota Depok
136
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahanan yang akuntabel
Strategis 2 Misi
No. Unit Layanan Capaian IKM
2017
Mutu
Pelayanan
31 Pelayanan Terminal 66,88 B
32 Pelayanan Jalan 72,70 B
33 Pelayanan Persampahan 77,15 B
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya dilakukannya
kegiatan survei IKM oleh SKPD yang terkait dengan pelayanan publik selain itu
juga adanya kesadaran untuk semakin memperbaiki kualitas pelayanan
yang akan semakin meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang
diberikan.
Untuk mendukung capaian kinerja telah didukung oleh Program Penataan
Kualitas Pelayanan Publik dengan dukungan dana sebesar Rp. 163.970.000,00
atau 83.89% dari pagu sebesar Rp. 195.452.400,00. Hal tersebut
menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
Upaya untuk meningkatkankan kinerja diantaranya menindaklanjuti hasil
survei dengan melakukan perbaikan pelayanan.
Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja yaitu dilakukannnya kegiatan
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya dilakukannya
kegiatan survei IKM oleh SKPD yang terkait dengan pelayanan publik.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem
penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan
pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, sebagai bentuk penerapan
manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten
dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada
pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih
baik. Dalam hal ini, setiap organisasi perangkat daerah diwajibkan
mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta
kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kota Depok
137
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem
penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan
pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, sebagai bentuk penerapan
manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten
dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada
pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih
baik. Dalam hal ini, setiap organisasi perangkat daerah diwajibkan
mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta
kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Dari 38 SKPD yang dilakukan evaluasi SAKIP, sebanyak 20 SKPD telah
mendapatkan nilai diatas C atau Cukup, dengan rincian yaitu
2 Dinas mendapatkan nilai BB atau Sangat Baik yang terdiri dari
BAPPEDA dan Dinas Perindag sedangkan yang mendapatkan B ada 18
SKPD, adapun yang belum mendapatkan nilai baik atau dibawah B
ada 18 SKPD yaitu diantaranya nilai CC ada 4 SKPD sedangkan yang
mendapatkan nilai C ada 9 SKPD dan nilai D sebanyak 5 SKPD.
Tabel 3.15
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2016
Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota
Depok
No Nama OPD Nilai Kategori Interpretasi
1. BAPPEDA 75,33 BB Sangat Baik
2. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
70,25 BB Sangat Baik
3. DPPKA 68,84 B Baik
4. Dinas Pemadam
Kebakaran
68,02 B Baik
5. BPMP2T 67,54 B Baik
6. Rumah Sakit Umum
Daerah
66,32 B Baik
7. Dinas Pertanian dan
Perikanan
65,35 B Baik
8. Sekretariat Daerah 64,10 B Baik
9. Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
63,22 B Baik
10. Dinas Pendidikan 62,42 B Baik
11. Dinas Kesehatan 62,39 B Baik
Pemerintah Kota Depok
138
12. Badan Kepegawaian
Daerah
62,10 B Baik
13. Badan Lingkungan Hidup 62,01 B Baik
14. Satuan Polisi Pamong
Praja
61,97 B Baik
15. Dinas Kependudukan dan
Catatatan Sipil
61,65 B Baik
16. Kecamatan Cinere 61,47 B Baik
17. Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air
61,24 B Baik
18. Dinas Tata Ruang dan
Permukiman
60,35 B Baik
19. Sekretariat DPRD 60,21 B Baik
20. Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga
60,07 B Baik
21. Dinas Koperasi, UMKM
dan Pasar
58,57 CC Cukup/Memadai
22. Kecamatan Sawangan 56,15 CC Cukup/Memadai
23. Kecamatan Bojongsari 52,00 CC Cukup/Memadai
24. Kantor Kesbang Pol 50,66 CC Cukup/Memadai
25. Kantor Arsip dan
Perpustakaan
49,33 C Kurang
26. Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial
49,07 C Kurang
27. Dinas Pemuda, Olah
Raga, Pariwisata Seni
dan Budaya
43,45 C Kurang
28. Kecamatan Cipayung 39,88 C Kurang
29. Kecamatan Pancoran
Mas
39,20 C Kurang
30. Dinas Perhubungan 37,99 C Kurang
31. Kecamatan Beji 36,75 C Kurang
32. Kecamatan Cimanggis 35,37 C Kurang
33. Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI
31,28 C Kurang
34. Dinas Komunikasi dan
Informatika
21,70 D Sangat Kurang
35. Kecamatan Sukmajaya 18,10 D Sangat Kurang
36. Kecamatan Cilodong 14,59 D Sangat Kurang
Pemerintah Kota Depok
139
37. Kecamatan Limo 14,42 D Sangat Kurang
38. Kecamatan Tapos 14,32 D Sangat Kurang
Sumber : Inspektorat Kota Depok, Tahun 2017
Faktor pendorong yang pencapaian kinerja diantaranya, dilakukannya
reviu dan perbaikan pada kualitas perencanaan sasaran strategis
pada Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD yang dilengkapi
indikator kinerja utama yang relevan dan terukur, sehingga penetapan
kinerja yang dilakukan dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan dan
mengorganisasikan program dan kegiatan kegiatan pembangunan
dalam upaya mencapai sasaran strategis daerah, serta
dilaksanakannya bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja SKPD
pada koordinasi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
daerah.
Faktor pendorong efisiensi penggunaan sumberdaya diantaranya
dilakukannya reviu perencanaan strategis SKPD dan verifikasi
penyelarasan Renstra SKPD dengan RPJMD dan IKU Pemerintah
Daerah.
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja melalui
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan yang diimplementasikan melalui kegiatan Evaluasi
SAKIP SKPD.
Pada tahun 2017, capaian predikat penilaian SAKIP Kota mencapai B
dengan nilai sebesar 63.14 poin, dan bila dibandingkan dengan target
di tahun 2016 sebesar CC dengan poin 58.08 poin. Pemerintah Kota
Depok telah mencapai dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut
meningkat dengan dua tahun sebelumnya (2015) yaitu CC dengan
poin 56.13, meningkat dari poin sebelumnya sebesar 5.06 poin.
Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi
pengguna anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas
pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil dilingkungan Pemerintah
Kota Depok sudah menunjukkan hasil yang baik.
Faktor pendorong Keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya
kualitas perencanaan sasaran strategis pada Renstra SKPD dan RPJMD
dinilai sesuai dan tepat sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja
utama yang relevan dan terukur. Dukungan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan data laporan
Pemerintah Kota Depok
140
daerah.
Sistem aplikasi e-sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Online) yang
membantu dalam
penyusunan SAKIP,
membantu Perangkat
Daerah dalam memonitor
capaian kinerja. Masing-
masing Perangkat
Daerah harus menginput data AKIP pada aplikasi e-sakip kota depok
dari aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
Fasilitasi ditekankan kepada aspek perencanaan kinerja khususnya
pada rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja kepada seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
Untuk mendukung capaian kinerja telah dikeluarkan dana sebesar
Rp. 461.750.000,00 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 461.750.000,00.
Hal tersebut menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran
Upaya yang dilakukan untuk mendorong efisiensi penggunaan
sumberdaya diantaranya dilakukannya reviu perencanaan strategis
SKPD dan verifikasi penyelarasan
Renstra SKPD dengan RPJMD dan IKU Pemerintah Daerah. Program
dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja melalui Program
perencanaan pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui
kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota
Depok.
Dalam rangka peningkatan implementasi dan pengembangan
akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok perlu terus
didorong upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada
hasil (result oriented government ) dengan melakukan perbaikan-
perbaikan antara lain pada kualitas perencanaan sasaran strategis
yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dilengkapi indikator
kinerja utama yang relevan dan terukur, sehingga penetapan kinerja
yang dilakukan dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan dan
mengorganisasikan program dan kegiatan kegiatan pembangunan
dalam upaya mencapai sasaran strategis daerah. Melakukan
pendampingan/koordinasi secara berkala kepada Perangkat Daerah
tentang pemahaman sistem manajemen akuntabilitas dalam
penyusunan dokumen pelaporan. Untuk penyusunan Laporan Kinerja,
pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari Kementrian
Pemerintah Kota Depok
141
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik
Indonesia.
Upaya yang telah dilakukannya untuk meningkatkan pencapaian
kinerja :
a. Dilakukannya reviu dan perbaikan pada kualitas perencanaan
sasaran strategis RPJMD dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang relevan dan terukur yang telah ditindaklanjuti pada
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021
dengan melakukan penajaman sasaran dan indikator kinerja
sasaran strategis, serta penetapan indikator tujuan pembangunan
daerah dalam RPJMD;
b. Dilakukan reviu dan perbaikan terhadap IKU Pemerintah Daerah
dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Depok Nomor
821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 Tanggal 15 Januari 2018
tentang Penetapan IKU RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021;
c. Dilakukan pengendalian penyusunan dan verifikasi Renstra SKPD
untuk mewujudkan penyelarasan terhadap RPJMD yang
dilengkapi indikator kinerja yang relevan dan terukur,
sehingga penetapan kinerja yang dilakukan dapat
dimanfaatkan dalam mengarahkan dan mengorganisasikan
program dan kegiatan kegiatan pembangunan dalam upaya
mencapai sasaran strategis daerah;
d. Dilaksanakannya bimbingan teknis penyusunan Laporan
Kinerja SKPD untuk mensosialisasikan penerapan SAKIP pada
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
Mengembangkan Sumber
Daya Manusia yang
Kreatif dan Berdaya saing
Misi kedua Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan
Berdaya Saing. Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan
Pemerintah Kota Depok
142
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Sasaran Strategis 1 Misi 2
sebanyak 4 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja sebagai ukuran
keberhasilan.
Hasil pengukuran sasaran strategis pada misi 2 :
a. Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :
- 10 indikator (58.82%) mencapai atau melampaui target;
- 7 indikator (41.17%) tidak mencapai target;
GAMBAR 3.12
b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 2
keseluruhannya dari sebanyak 17 indikator (100%) dan berada dalam skala
nilai Rendah,
Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 2 adalah
sebagai berikut:
1. Indeks Pendidikan
Indeks Pendidikan Tahun 2017 ditargetkan sebesar 75.53 namun sampai
laporan ini disusun Indeks Pendidikan belum di rilis oleh BPS sehingga
menggunakan data tahun 2016 yakni sebesar 74.86 sehingga hanya
mencapai 98.46 % dari target 2017.
Perbedaan antara data target dengan data yang digunakan inilah yang
menyebabkan indicator indek pendidikan belum tercapai.
Mencapai Target /
Melampaui Target
; 10 Indikator ; 58,82%
Tidak Mencapai Target
; 7 Indikator ;
41,18%
Tingkat Ketercapaian Target Sasaran Strategis Misi II
Pemerintah Kota Depok
143
Perhitungan Indeks Pendidikan merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik
(BPS) untuk merilis, adapun waktu perilisannya yaitu pada semester kedua
tahun berikutnya. Sehingga untuk realisasi Indeks pendidikan digunakan data
satu tahun sebelumnya atau untuk tahun 2017 menggunakan data tahun
2016.
2. Indikator Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat
SD/MI/SLB
Pencapaian Indikator angka melanjutkan siswa SD/MI/SLB tidak mencapai
target yang telah ditetapkan yaitu hanya mencapai 90.67 % dari target yang
ditetapkan sebesar 90.94 %, atau persentase capaiannya hanya sebesar
90.67 %.
Namun ketidaktercapaian ini bukan berarti banyaknya siswa putus sekolah,
sesuai rumus yang digunakan dalam menghitung angka tersebut yakni jumlah
siswa kelas tertinggi tahun sebelumnya dibagi jumlah siswa baru kelas 7.
Dikarenakan data yang digunakannyapun berbasis data siswa yang
bersekolah di Kota Depok. Maka kecendrungannya siswa-siswa tersebut
melanjutkan sekolah jenjang SMP/MTs di luar Kota Depok mengingat daya
tampung SMP yang masih kurang dibanding jumlah lulusan SD sederajat.
Program dan Kegiatan pun terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk
meningkatkan daya tampung agar kasus seperti ini tidak terus terulang,
seperti :
2.1. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka
2.2. Pembangunan RKB dan Rehab sekolah yang dilaksanakan Dinas
Perumahan dan Pemukiman
2.3. Pengelolaan DAK Untuk SMP Negeri
2.4. Pengelolaan DAK untuk SMP Swasta
2.5. Pemberian Beasiswa Siswa Miskin
2.6. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri
2.7. BOS APBD SMP Swasta
Pemerintah Kota Depok
144
Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dan Kualitas Layanan
Pendidikan
Sasaran Strategis 2 MISI 2
3. Indiaktor Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SLB/MI/Paket A
Minimal 6.5
Rata-rata Nilai pada tahun 2017 sebesar 7.18 memperoleh nilai lebih
tingggi dari dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6.8 atau
persentase capaian sebesar 105.58%. Ketercapaian ini dikarenakan
adanya program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Ujian
Nasional, yaitu :
1.1. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan
SMP
1.2. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendididikan SD Negeri
1.3. Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Pendidikan
1.4. Penyelenggaraan Ujian Sekolah
1.5. Penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C
1.6. Sertifikasi Guru
1.7. Pengadaan Sarana Penunjang Pembelajaran
4. Indikator Rata Rata Nilai Ujian Nasional
SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5
Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP sederajat tidak mampu mencapai
target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6.80, rat-rata nilai ujian
nasional SMP sederajat hanya mencapai 5.32 atau 78.23 %.
Ketidaktercapaian ini bukan karena kompetensi lulusan menurun
penurunan ini diakibatkan adanya perubahan sistem ujian nasional
yang sebelumnya menggunakan kertas & pensil berubah menjadi
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sehingga walaupun nilai
rata-rata mengalami penurunan namun secara mutu mengalami
kenaikan, dimana dengan penggunaan UNBK integritasnya lebih baik
karena siswa tidak lagi dapat menyontek bahkan kebocoran soal.
Adapun prestasi lainnya adalah apresiasi dari pemerintah Propinsi
Jawa Barat terhadap Kota Depok dengan penerapan UNBK 100%
pada SMP Neger dan Swasta, yang merupakan satu-satunya
Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menerapkan UNBK 100 %.
Pemerintah Kota Depok
145
Namun demikian kita terus mengembangkan program dan kegiatan
untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan kegiatan antara lain :
4.1. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan
SMP
4.2. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendididikan SMP Negeri
4.3. Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Pendidikan
4.4. Penyelenggaraan Ujian Sekolah
4.5. Penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C
4.6. Sertifikasi Guru
4.7. Pengadaan Sarana Penunjang UNBK
4.8. Bantuan siswa miskin
5. Indikator Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan
Kesetaraan Paket C Minimal 6.5
Indikator Nilai Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan Paket C juga
mampu melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2017
yakni sebesar 5.90. Nilai rata-rata ujian nasional kesetaran paket C
mencapai nilai 6.2 dengan persentase capaian sebesar 105.08%.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan kegiatan antara lain
:
5.1. Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK)
Paket A, B dan C
5.2. Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor Paket A, B dan C dan PAUDNI
5.3. Penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C
6. Meningkatnya Persentase Sekolah Berakreditasi minimal
B
Sekolah berakreditasi B mengalami peningkatan 1.12 % dari tahun
2016 yang hanya mampu mencapai angka 88.50 % dibandingkan
dengan tahun 2017 yang mencapai angka 89.62 %. Hal ini
disebabkan bukan karena sekolah-sekolah di Kota Depok yang
memiliki akreditasi dibawah B, namun lebih kepada adanya
penambahan sekolah baru yang mereka memang belum dilakukan
akreditasi serta adanya batasan kuota peserta akreditasi dari Badan
Akreditasi Nasional (BAN) dimana kuota akreditasi lebih sedikit dari
jumlah sekolah yang harus diakreditasi, sehingga menyisakan
sekolah-sekolah yang belum terakreditasi.
Pemerintah Kota Depok
146
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas menuju
Smart Healthy City
Sasaran Strategis 3 MISI 2
7. Meningkatnya persentase Lembaga PAUDNI yang
terakreditasi
Walaupun pada Tahun 2017 ini realisasi PAUD terakreditasi tidak
mencapai target, namun jikan dibandingkan dengan tahun 2016
mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pelaksanaan akreditasi
tahun 2017 PAUD nonformal sudah dilakukan akreditasi, sedangkan
pada tahun 2016 dengan persentase PAUD terakreditasi sebesar
49.50 hanya TK. pelaksanaan Akreditasi pada jenjang PAUD juga
memiliki kendala dikarenakan kuota Akreditasi yang diberikan dari
Badan Akreditasi Nasional (BAN) jauh dari kebutuhan.
8. Indikator Persentase Minat Baca Masyarakat
Dibandingkan dengan Tahun 2016 dimana Minat Baca masyarakat
mengalami kenaikan 15 % . Dari realisasi tahun 2017 sebesar 50 %
sedangkan tahun 2016 hanya 15.
Pada tahun 2017 mencapai 50% dari target sebesar 35% dengan
persentase capaian sebesar 166.67%. hal ini karena didorong adanya
pengadaan Buku Teks pelajaran pada sekolah-sekolah yang
bersumber dari BOS APBN dengan alokasi 20% dari nominal dana
BOS yang diterima.
Sasaran dari tujuan 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai
misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-
2021 yang terkait dengan Misi 2: Mengembangkan Sumber Daya Manusia
yang Kreatif dan Berdaya Saing. Pengukuran keberhasilan pencapaian
sasaran dari tujuan ini, dilakukan terhadap 4indikator sasaran yang
telah ditetapkan target pencapaiannya,baik terhadap target tahun
2017, maupun terhadap target sasaran tahun terakhir dari periode
RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan pada tabel
berikut dibawah ini :
Pemerintah Kota Depok
147
Tabel. 3.16
Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Indikator Kinerja
Realisasi
2015
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target
Akhir
RPJMD
2021
1 Tingkat Tatanan
Kota Sehat
2 - 4 4 100% √ 7
2 Angka Kematian
Bayi ( orang )
63 94 60 72 80% x 56
3 Angka Kematian
Ibu ( orang )
14 16 14 20 57,15% x 13
4 Prevalensi Gizi
Buruk ( persen )
0,06 0,06 0,06 0,06 100% √ 0.05%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017, Keterangan : √ = mencapai/ melampaui target;▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari
tahun lalu;
X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia
Analisis Kinerja Tahun 2017
Tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan adalah
tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Berdasarkan teori H.L. Bloom (1974), derajat kesehatan masyarakat
sangat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor lingkungan, faktor
perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Faktor
lingkungan mempunyai pengaruh sebesar 45% terhadap derajat
kesehatan masyarakat, sementara faktor perilaku berpengaruh sebesar
30%, faktor pelayanan kesehatan berpengaruh sebesar 20% dan faktor
keturunan berpengaruh sebesar 5%. Dalam rangka mencapai tujuan
tersebut, maka Pemerintah melalui Pemerintah Daerah harus hadir
melakukan berbagai upaya intervensi terhadap determinan yang
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, dengan mengedepankan
upaya peningkatan kesehatan (promotif), upaya pencegahan (preventif)
tanpa mengabaikan upaya penyembuhan (kuratif) dan upaya pemulihan
(rehabilitatif).
Indikator kinerja dari tujuan 2 RPJMD Kota Depok, yaitu meningkatkan
status derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok diukur melalui 4
indikator. Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa 2 indikator
mencapai target, yaitu Tatanan Kota Sehat dan Prevalensi Gizi Buruk,
sementara 2 indikator lainnya belum mencapai target yang diharapkan,
Pemerintah Kota Depok
148
yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Uraian hasil
pengukuran sebagai berikut:
1. Tingkat Tatanan Kota Sehat
Analisis Capaian dan Situasi
Kabupaten/Kota Sehat adalan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih,
nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui
terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi
yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Tatanan merupakan sasaran Kabupaten/Kota sehat yang sesuai dengan
potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di
Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 9 tatanan, yaitu :
1) Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
2) Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
3) Kawasan Pertambangan Sehat;
4) Kawasan Hutan Sehat;
5) Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat;
6) Kawasan Pariwisata Sehat;
7) Ketahanan Pangan dan Gizi;
8) Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri; dan
9) Kehidupan Sosial Yang Sehat.
Pada tahun 2013 dan 2015 Kota Depok telah memenuhi kriteria yang
ditetapkan dan mendapat penghargaan Swasti Saba dengan katagori PADAPA,
yaitu penghargaan yang diberikan setiap 2 tahun sekali kepada
Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pemantapan dengan 2 tatanan yang dipilih
yaitu :
1. Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum; dan
2. Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri
Sementara pada tahun 2017 Kota Depok, upaya yang dilakukan terus
menerus berbuah hasil dan sukses meraih penghargaan Swasti Saba dengan
katagori WIWERDA, yaitu penghargaan yang diberikan kepada
Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pembinaan.
Tatanan yang dipilih yaitu :
1. Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum;
2. Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri;
3. Ketahanan pangan dan gizi; dan
4. Kehidupan sosial yang sehat.
Pemerintah Kota Depok
149
Keberhasilan ini sejalan dengan target RPJMD Kota Depok yang menetapkan 4
tatanan di tahun 2017 sehingga capaian tatanan Kota Sehat, sebagai salah
satu Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dapat tercapai sebesar 100%.
Faktor pendukung
1. Tersedianya dukungan kebijakan berupa :
Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi
Dan Anak Balita (KIBBLA);
Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak;
Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketahanan Keluarga; dan
Perda Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah
2. Tersedianya dana untuk kegiatan program pada tahun 2017 yang
bersumber dari APBD. Alokasi dana yang tersedia pada kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tatanan Kota Sehat sebesar
Rp.187.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.174.302.7500,- atau
93,21 %. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan
penilaian verifikasi Kota Sehat dari Provinsi dan pengadaan media promosi
kesehatan tentang Kota Sehat.
3. Tersedianya Dana Alokai Khusus (DAK) Non Fisik - Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pelaksanakan teknis di tingkat
Puskesmas untuk kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
dalam mendukung pencapaian Kota Sehat;Tersedianya sarana/media
promosi (leaflet, lembar balik, dan lain lain) untuk mendukung upaya
sosialisasi Kota Sehat.
4. Meningkatnya dukungan dan komitmen bersama lintas sektor di tingkat
Kota, berupa Aktifitas Tim Pembina tingkat Kota yang sangat aktif dan
peduli terhadap program penguatan Kota Sehat;
5. Geliat Aktifitas Forum tingkat Kota Depok yang sangat baik dan
menggandeng berbagai macam stakeholder terkait dan masyarakat;
6. Aktifitas Forum Komunikasi tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang selaras
dengan Forum Tingkat Kota; serta
7. Aktifitas Pokja di tingkat Kelurahan yang bersinergi dengan jenjang yang
lebih tinggi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta melibatkan
masyarakat.
8. Meningkatnya pengetahuan, peran dan dukungan masyarakat
dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui
peningkatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) di
setiap tatanan;
9. Meningkatnya peran stakeholder dalam mendukung kegiatan Kota Sehat
di berbagai tatanan dan tingkatan.
Pemerintah Kota Depok
150
Program dan Kegiatan yang telah dilakukan
Program dan kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja Cakupan Tatanan Kota Sehat adalah Program Pembinaan
dan Pengembangan Kawasan Tatanan Kota Sehat, dengan kegiatan :
1. Rapat kerja Kota Sehat, berupa pembinaan dan pengarahan dari Tim
Pembina Provinsi dan Kota Depok kepada Forum Komunikasi Depok
Sehat (FKDS), Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) dan Pokja
Kelurahan Sehat serta perencanaan kegiatan tahun 2018);
2. Penilaian verifikasi kota sehat dari Propinsi , berupa kegiatan verifikasi
dokumen Kota Sehat, yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah
terkait, Kecamatan dan Kelurahan;
3. Evaluasi hasil penilaian dari propinsi, berupa kegiatan evaluasi dan
tindak lanjut dar bedah dokumen dan dilanjutkan dengan pembinaan
lokus di Kecamatan dan Kelurahan; dan
4. Kegiatan penilaian dari pusat, berupa kegiatan peninjauan ke lokus
serta eksplorasi potensi Depok Smart Healthy City.
Faktor penghambat
Faktor yang menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tatanan Kota Sehat
antara lain:
1. Masih terdapat koordinasi lintas program dan lintas sektor yang kurang
optimal di berbagai tatanan yang menjadi pilihan Kota Depok;
2. Sulitnya mengumpulkan data dari Perangkat Daerah terkait indikator Kota
Sehat;
Rapat Kerja Kota Sehat Kegiatan Evaluasi Penilaian Kota
Sehat
Pemerintah Kota Depok
151
Gebyar Depok Tanpa Asap Rokok yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen
Bersama dari berbagai lembaga/instansi dan disaksikan oleh Walikota Depok
Kampanye Anti Rokok di Tempat-Tempat Umum
Aktivitas olahraga para ASN di Halaman Balaikota Depok setiap hari Jum’at pagi
Penyuluhan TB bagi Siswa-Siswi SMP
2. Angka Kematian Bayi
Analisis Capaian dan Situasi
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir
sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Indikatornya dilihat dari rasio
Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu banyaknya kematian bayi dibawah satu
tahun per 1000 kelahiran hidup. Data kematian bayi di Kota Depok
didapatkan dari laporan puskesmas, rumah sakit, bidan praktek swasta dan
kader kesehatan. Pada tahun 2017, kasus kematian bayi mencapai 72 kasus
dari 42.665 KH (1,68 per 1000 KH). Capaian ini tidak sesuai dengan target
RPJMD tahun 2017 sebesar 60 Kasus (1,4 per 1000 KH). Namun bila dilihat
tren selama beberapa tahun terakhir, capaian tahun 2017 menurun dari tahun
sebelumnya, yaitu pada tahun 2013 sebesar 2,34/1000 KH, tahun 2014
sebesar 1,78/1000 KH, tahun 2015 sebesar 1,54/1000 KH dan tahun 2016
sebesar 2,20/1000KH. Begitupula bila dibandingkan dengan standar nasional,
capaian tahun 2017 sudah cukup bagus dibawah angka Survei Demografi
Pemerintah Kota Depok
152
Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, yaitu 32 per 1000 Kelahiran Hidup
(KH), serta dibawah target SDG’s, yaitu 12 per 1000 KH pada tahun 2030.
Lima kecamatan dengan kematian bayi terbanyak di Kota Depok tahun 2017,
terdapat di Kecamatan Tapos (12 kasus), Cimanggis (11 kasus), Sukmajaya
(10 kasus), Bojongsari (9 kasus) dan Cilodong (8 kasus). Penyebab kematian
bayi tahun 2017 terbanyak masih disebabkan oleh Berat Bayi Lahir Rendah
(34,72%) dan Asfiksia (22,22%), serta kelainan bawaan sebesar 13,8%.
Kematian karena kelainan bawaan juga mengalami peningkatan dibanding
tahun lalu sebesar 9,46%.
Hal ini menunjukkan bahwa faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan
sangat menentukan kondisi bayinya. Sehingga, tantangan ke depan untuk
menurunkan penyebab kematian bayi tersebut adalah harus mempersiapkan
calon ibu agar terjamin kesehatannya secara optimal dan sesuai standar
pelayanan kesehatan, serta meningkatan kerjasama lintar sektor yang
berkelanjutan.
Faktor Pendukung
1. Tersedianya dukungan kebijakan berupa :
a. Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir,
Bayi Dan Anak Balita (KIBBLA);
b. Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak;
c. Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketahanan Keluarga;
d. Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Perizinan Dan Sertifikasi Bidang
Kesehatan;
e. Perda Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah
2. Tersedianya dana untuk kegiatan program pada tahun 2017 yang
bersumber dari APBD. Alokasi dana yang disediakan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Bayi sebesar Rp. 280.320.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 226.945.236,- atau 80,96 %.
b. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja sebesar Rp.
90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.145.000,- atau 91,27
%. Terdapat efisiensi anggaran untuk kegiatan Pelatihan Kesehatan
Remaja.
Pemerintah Kota Depok
153
3. Tersedianya Dana Alokai Khusus (DAK) Non Fisik - Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pelaksanakan
teknis di tingkat Puskesmas untuk kegiatan pembinaan kesehatan ibu
dan bayi;
4. Tersedianya sarana rujukan Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan
Terpadu (SPGDT) 119 serta 32 Puskesmas dengan fasilitas Ambulans;
5. Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi
di 35 Puskesmas serta media promosi (leaflet, lembar balik, dan
lain lain) untuk mendukung upaya pembinaan kesehatan ibu dan bayi;
6. Tersedianya kerjasama lintas sektor yang cukup baik, antara
Pemerintah Daerah dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi
Profesi, Akademisi, LSM, pihak swasta dan masyarakat.
Program dan Kegiatan yang telah dilakukan
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja menurunkan
Angka Kematian Bayi adalah Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi,
dengan kegiatan :
1. Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) di 19 RS se-Kota
Depok;
2. Pembinaan standar pelayanan kesehatan ibu dan bayi di 35 Puskesmas;
3. Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi se-Kota Depok;
4. Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui
skema Bansos, PBI dan non kuota PBI.
5. Pembinaan Bidan Praktik Mandiri.
6. Penyelenggaraan pelayanan rujukan Sistem Penanggulangan
Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 119.
Faktor penghambat
1. Masih adanya pertolongan persalinan yang tidak dilaksanakan oleh
tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (4,48%);
2. Belum maksimalnya jejaring /sistem rujukan rumah sakit, belum semua
rumah sakit melakukan MOU dengan BPJS Kesehatan (17 dari 21 RS);
3. Belum memadainya jumlah sarana NICU di RS se-Kota Depok;
4. Belum meratanya kompetensi petugas pertolongan persalinan dalam
penanganan kegawat daruratan persalinan;
5. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat, lintas program
dan lintas sektoral dalam pentingnya persalinan yang aman;
6. Sosial ekonomi kurang sehingga asupan zat gizi ibu selama hamil kurang
dan mempengaruhi kondisi bayi saat lahir:
7. Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu dan keluarga yang masih
kurang sehingga mempengaruhi deteksi dini tanda bahaya kehamilan;
Pemerintah Kota Depok
154
8. Masih adanya kehamilan 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlau banyak
dan terlalu dekat jaraknya), yang dapat mempengaruhi kondisi bayi saat
lahir;
9. Faktor lingkungan yang menimbulkan infeksi (Pneumoni).
Pembinaan RSSIB Kegiatan Pelatihan ANC Terintegrasi
Pemasangan Stiker P4K melibatkan Lintas
Sektor
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)
bagi petugas Puskesmas Mampu PONEd
Pembinaan Pencatatan dan pelaporan bagi
Bidan Praktik Mandiri
Rakor Penyelamatan Ibu dan Bayi
Tingkat Kota Depok
Pemerintah Kota Depok
155
3. Angka Kematian Ibu
Analisis Capaian dan Situasi
Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian
dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang
lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan
karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab
lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Pada tahun 2017, jumlah kasus kematian
ibu mencapai 20 kasus dari 42.665 KH atau AKI 46,87 per 100.000 KH.
Capaian ini tidak sesuai dengan target RPJMD tahun 2017 sebesar 14 Kasus
(32,81 per 100.000 KH). Capaian tahun ini, jumlah kematian ibu masih tinggi
dan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2013
sebesar 39,84/100.000 KH, tahun 2014 sebesar 36,42/100.000 KH, tahun
2015 sebesar 34,83/100.000 KH dan pada tahun 2016 sebesar 38,85/100.000
KH. Begitupula bila dibandingkan dengan standar nasional, capaian tahun
2017 sudah cukup bagus dibawah Survei Demografi Kesehatan Indonesia
(SDKI) tahun 2012, AKI di Indonesia adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup,
sementara berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015
adalah 305 per 100.000 KH dan target SDG’s adalah 70 per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun 2030.
Penyebab kematian ibu tahun 2017 terbanyak adalah perdarahan sebesar
30% (6 kasus). Penyebab lainnya adalah karena gangguan sistem peredaran
darah, (jantung, stroke dll) 25% (5 kasus), Hipertensi dalam kehamilan 20%
(4 kasus), Dan Lain-lain 20% (4 kasus) dan infeksi 5% (1 kasus). Faktor
resiko usia saat hamil juga dapat mempengaruhi kualitas kehamilan
seseorang. Tahun 2017 jumlah ibu yang meninggal dengan usia bersiko
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, yaitu usia < 20 tahun
terdapat 2 kasus (10%) dan > 35 tahun terdapat 6 kasus (30%), sedangkan
tahun 2016 hanya terdapat 2 kasus (12,5%) dengan faktor resiko usia > 35
tahun.
Kematian Ibu Tahun 2017 tersebar di beberapa kecamatan, hanya Kecamatan
Cinere dan Sawangan tidak terdapat kasus kematian ibu akibat hamil, bersalin
dan nifas. Kasus terbanyak terdapat di Kecamatan Tapos 4 kasus, diikuti 3
Kasus di Kecamatan Sukmajaya dan Cipayung, 2 kasus di Kecamatan
Pancoran Mas, Bojongsari, Cilodong dan Cimanggis, serta 1 kasus di
Kecamatan Cilodong dan Beji.
Pemerintah Kota Depok
156
Stabilisasi ibu hamil resiko tinggi, persiapan rujukan dan tindakan penanganan
rujukan sangat berkaitan dengan kasus kematian ibu. Kematian ibu Tahun
2017 di Kota Depok berasal dari Dukun 1 kasus, BPS/Klinik 4 kasus,
Puskesmas 1 kasus, RS 6 kasus, Sendiri 6 kasus, dalam perawatan rumah
sakit 2 kasus, Walaupun sebagian besar rujukan sudah ditangani oleh tenaga
kesehatan, tetapi banyak faktor lain yang menyebabkan kematian ibu tidak
bisa dihindari. Penguatan sistem rujukan merupakan salah satu faktor yang
harus diperbaiki dan perlunya peningkatan kerjasama dengan seluruh Rumah
Sakit yang ada di Kota Depok.
Faktor Pendukung
1. Tersedianya dukungan kebijakan berupa
a. Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, bayi baru lahir, bayi
dan Anak balita (KIBBLA);
b. Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak;
c. Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketahanan Keluarga;
d. Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Perizinan Dan Sertifikasi Bidang
Kesehatan;
e. Perda Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah.
2. Tersedianya Tim Pengawas KIBBLA, Tim AMP, dan Tim RSSIB;
3. Tersedianya dana untuk kegiatan program pada tahun 2017 yang
bersumber dari APBD. Alokasi dana yang disediakan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Bayi sebesar Rp. 280.320.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 226.945.236,- atau 80,96 %.
b. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja sebesar
Rp. 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.145.000,- atau
91,27 %. Terdapat efisiensi anggaran untuk kegiatan Pelatihan
Kesehatan Remaja
c. Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat melalui pemberian PMT bagi Ibu
Hamil KEK.
4. Tersedianya Dana Alokai Khusus (DAK) Non Fisik - Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pelaksanakan teknis di tingkat
Puskesmas untuk kegiatan pembinaan kesehatan ibu dan bayi;
5. Tersedianya sarana rujukan Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan
Terpadu (SPGDT) 119 serta 32 Puskesmas dengan fasilitas Ambulans;
6. Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi di
35 Puskesmas serta media promosi (leaflet, lembar balik, dan lain
lain) untuk mendukung upaya pembinaan kesehatan ibu dan bayi;
7. Tersedianya kerjasama lintas sektor yang cukup baik, antara Pemerintah
Daerah dengan RS, Akademisi, LSM, pihak swasta dan masyarakat.
Pemerintah Kota Depok
157
8. Tersedianya kegiatan pembinaan kesehatan remaja, pemberian tablet Fe
pada Remaja Putri, PKPR, Penjaringan anak sekolah dan Puskesmas ramah
Anak.
Program dan Kegiatan yang telah dilakukan
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja menurunkan
Angka Kematian Ibu adalah Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi,
dengan kegiatan :
1. Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) di 19 RS se-
Kota Depok;
2. Pembinaan standar pelayanan kesehatan ibu dan bayi di 35
Puskesmas;
3. Pelacakan 60 kasus kematian ibu dan bayi se-Kota Depok;
4. Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin non
kuota PBI yang berkaitan dengan pelayanan rujukan kesehatan ibu
dan bayi;
5. Peningkatan kemampuan petugas dalam pertolongan persalinan dan
kegawat daruratan dengan kegiatan magang tenaga kesehatan di
Puskesmas PONED ke RSUD depok dan RS Hermina;
6. Adanya Audit Maternal Perinatal dalam upaya penelusuran kasus
kematian untuk pencegahan terjadinya kasus yang sama;
7. Adanya kerjasama Bed Side Teaching antara RS dengan Puskesmas
mampu PONED untuk membantu penanganan dan rujukan kasus;
8. Peningkatan Kemitraan Bidan dan
dukun paraji;
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pertolongan persalinan yang
aman dalam kegiatan P4K.
Faktor penghambat
Capaian indikator kinerja tahun 2017 tidak mengalami peningkatan
dibandingkan dengan tahun 2016 ini disebabkan oleh:
1. Masih adanya pertolongan persalinan yang tidak dilaksanakan oleh
tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (4,48%);
2. Belum maksimalnya jejaring /sistem rujukan rumah sakit, belum semua
rumah sakit melakukan MOU dengan BPJS Kesehatan (17 dari 21 RS);
3. Belum memadainya jumlah sarana ICU dan NICU di RS se-Kota Depok;
4. Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 119 serta
32 Puskesmas dengan fasilitas Ambulans belum membantu pelayanan
rujukan secara maksimal, karena fungsinya hanya sebagai sarana
transportasi rujukan dan belum bisa menentukan Rumah Sakit yang akan
dituju;
Pemerintah Kota Depok
158
5. Belum optimalnya sosialisasi persiapan kehamilan dari mulai remaja dan
calon pengantin
6. Belum optimalnya ANC 10 T sesuai standar, karena terbatasnya fasilitas
lab di Puskesmas;
7. Belum optimalnya persiapan tenaga penyuluh kesehatan reproduksi di
setiap aspek
8. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menangani
pertolongan persalinan dan kegawat daruratan. (Puskesmas PONED :8;
RS PONEK 3; 4 Bank Darah RS);
9. Belum meratanya distribusi jumlah tenaga kesehatan yang terlatih
memberikan pertolongan persalinan dan kegawatdaruratan obstetri
neonatal sesuai standar;
10. Belum meratanya keterampilan petugas dalam memberikan
pertolongan persalinan dan kegawatdaruratan obstetri neonatal sesuai
standar;
11. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat, lintas program
dan lintas sektoral dalam notifikasi ibu hamil risiko tinggi melalui
program P4K;
12. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat, lintas program
dan lintas sektoral dalam pentingnya persalinan yang aman;
13. Belum optimalnya dalam pemahaman dalam penanganan pra rujukan di
Puskesmas PONED dan Bidan Praktik Mandiri;
14. Sosial ekonomi kurang sehingga asupan zat gizi ibu kurang hal ini
menyebabkan ibu mengalami anemia gizi;
15. Masih adanya kehamilan 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlau banyak
dan terlalu dekat jaraknya);
16. Faktor lingkungan yang menimbulkan infeksi (TB dan Pneumoni).
4. Kasus Gizi Buruk
Analisis Capaian dan Situasi
Status gizi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan
derajat kesehatan, dimana kondisi gizi seseorang sangat erat kaitannya
dengan permasalahan kesehatan karena berhubungan dengan faktor
predisposisi penyakit infeksi serta menyebabkan terjadinya gangguan
kesehatan pada individu. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah
dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks berat badan
menurut umur (BB/U) dan dikategorikan dalam gizi lebih, gizi baik, gizi kurang
dan gizi buruk.
Salah satu status gizi yang perlu mendapat perhatian adalah status gizi buruk,
khususnya pada balita. Hal ini disebabkan masa balita merupakan masa emas
perkembangan kecerdasan dan pertumbuhan fisik. Apabila pada masa
Pemerintah Kota Depok
159
keemasan tersebut mengalami gizi buruk maka akan berdampak pada kualitas
hidup dan generasi bangsa.
Jumlah kasus Gizi Buruk di Kota Depok tahun 2017 adalah 83 kasus dari
129.628 balita (0,06%) capaian ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2017.
Bila dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya,
capaian di tahun ini tetap sama.
Pada tahun 2014 sebanyak 75 kasus dari 121.046 balita (0,06%), tahun 2015
sebanyak 77 kasus dari 124.067 balita (0,06%) dan tahun 2016 sebanyak 85
kasus dari 133.466 balita (0,06%). Sementara dibandingkan dengan angka
nasional, capaian tahun 2017 sudah diatas prevalensi nasional dan Jawa
Barat. Berdasarkan Profil Kesehatan tahun 2016, prevalensi gizi buruk hasil
Pengukuran Status Gizi Balita di Indonesia adalah 3,4 per 1000 KH dan Jawa
Barat sebesar 2,4 per 1000 KH.
Penyebaran kasus gizi buruk di Kecamatan secara berurutan adalah
Kecamatan Cimanggis sebanyak 17 kasus (20,5%) disusul Kecamatan
Sukmajaya sebanyak 12 kasus (14,6%) dan Kecamatan Pancoran Mas dan
Cilodong, masing-masing 9 kasus (10,8%). Pada kasus gizi buruk tersebut,
terbanyak adalah kasus tanpa penyakit penyerta, sebesar 43 kasus (52%),
sementara yang dengan penyerta, terbanyak adalah TB paru, sebesar 8 orang
(10%).
Faktor pendukung
1. Tersedianya dukungan kebijakan berupa :
a. Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir,
Bayi Dan Anak Balita (KIBBLA);
b. Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak;
c. Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketahanan Keluarga; dan
d. Perda Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah
2. Tersedianya alokasi anggaran untuk program Peningkatan
Kewaspadaan pangan dan gizi tahun 2017 pada Dinas Kesehatan yang
bersumber dari APBD. Alokasi dana yang tersedia sebagai berikut :
a. Program Penanganan Masalah Gizi sebesar Rp. 1.938.188.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 1.679.927.000,- atau 86,68%.
Terdapat efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan pengadaan
PMT, Bahan Kontak dan Pelatihan.
b. Kegiatan Pembinaan ASI Ekslusif sebesar Rp. 145.500.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 142.500,000,- atau 97,94%. Terdapat efisiensi
penggunaan anggaran pada kegiatan pengadaan Kit Laktasi.
Pemerintah Kota Depok
160
3. Tersedianya Dana Alokai Khusus (DAK) Non Fisik - Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pelaksanakan teknis kegiatan
Penanganan Masalah Gizi Masyarakat dan Pembinaan ASI Ekslusif di
tingkat Puskesmas;
4. Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan gizi yang bersifar
promotif dan preventif di 35 Puskesmas serta media promosi (leaflet,
lembar balik, dan lain lain) untuk mendukung upaya penanganan gizi
masyarakat;
5. Tersedianya TFC Rawat Inap di Puskesmas Sukmajaya untuk pelayanan
kuratif dan rehabilitatif penanganan kasus gizi buruk dan TFC Rawat
Jalan;
6. Tersedianya biaya pendampingan untuk keluarga pasien dengan gizi
buruk yang dirawat di TFC Rawat Inap;
7. Tersedianya tenaga gizi terlatih di Puskesmas;
8. Tersedianya kerjasama lintas sektor yang cukup baik, antara Pemerintah
Daerah dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi,
Akademisi, LSM, pihak swasta dan masyarakat.
9. Tersedianya Pelayanan Puskesmas Ramah Anak.
Program dan Kegiatan yang telah dilakukan
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja menurunkan
prevalensi gizi buruk antara lain:
1. Pemberian PMT-P bagi balita kurang gizi;
2. Pemberian PMT bagi Bumil Gakin/KEK;
3. Pemantauan garam beryodium di tingkat;
4. Pembinaa Pos Gizi;
5. Pelatihan Kapasitas Petugas Gizi Puskesmas;
6. Pembinaan konseling dan intervensi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi
Remaja Putri;
7. Pembinaan KP ASI;
8. Penyuluhan ASI pada institusi Pemerintah dan Swasta;
9. Pemberian Reward ASI Ekslusif bagi Puskesmas, Ibu ASI dan Kader
Pendamping.
Faktor penghambat
Faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penurunan prevalensi gizi buruk
antara lain:
1. Masih terdapat penyakit penyerta berupa penyakit menular pada balita
gizi buruk yang memperberat kondisi dan menghambat pemulihan;
2. Masih terdapat masalah sosioekonomi yang menjadi variabel tidak
langsung kejadian kasus gizi buruk;
Pemerintah Kota Depok
161
3. Masih terdapat kendala teknis dalam pengadaan PMT sehingga
pemberian PMT tidak dapat dilakukan secara langsung saat kasus balita
kurang gizi ditemukan.
Kegiatan Konseling Keluarga dengan Gizi
Buruk di TFC Puskesmas Sukmajaya
Kegiatan pemeriksaan kesehatan pasien dengan Gizi
Buruk di TFC Puskesmas Sukmajaya
Kegiatan Pelatihan KP-ASI dan Pemantauan
Gizi Buruk bagi Petugas Gizi Puskesmas
Pelatihan Membuat MP-ASI di Pos Gizi
Kerjasama Dinas Kesehatan dengan Asosiasi
Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kota Depok
Penyerahan Reward Balita Pasca Gizi Buruk
Pemerintah Kota Depok
162
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Sasaran Strategis 4 MISI 2
Penyediaan Ruang Menyusui di RS Swasta Pemantauan Balita Gizi Buruk
Sasaran Strategis : Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan
sosial merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut
ada beberapa indikator kinerja sasaran dimana 2 indikator diperoleh dari
urusan sosial yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial yaitu sebagai
berikut:
Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2017 berdasarkan Misi
RPJMD
INDIKATOR
KINERJA
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
PERIODE
RPJMD
(2016)
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
Target
Akhir
RPJMD
1. PMKS yang
ditangani n/a 40 %
50.09 % 125.2%
60 %
2.
Penerapan
Dimensi Kota
Ramah Lansia
2 dimensi 2 dimensi 2 dimensi 100%
6 dimensi
Pemerintah Kota Depok
163
Analisis Kinerja Tahun 2017
Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran telah
mencapai target yang ditetapkan dari 2 indikator dengan skala intensitas
kinerja 125.2 % untuk indikator PMKS yang ditangani dan 100% untuk
indikator penerapan dimensi kota ramah lansia. Uraian hasil pengukuran
sebagai berikut :
1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
ditangani
Jumlah PMKS yang ditangani dengan target 40 % terealisasi sebesar
50.09 % dengan capaian kinerja berdasarkan target RPJMD sudah
mencapai 125.2 %.
Capaian realisasi yang melampaui target disebabkan karena adanya
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial yang terdiri
dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari sasaran sebelumnya 10.986
KPM menjadi 11.392 KPM, Bantuan Sosial KUBE Jasa 38 kelompok dan
bantuan Sosial e -Warung 38 kelompok, dengan jumlah penerima BPNT
sebanyak 36.993 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Secara keseluruhan PMKS yang tertangani adalah 36.993 KPM BPNT,
2414 penerima Santunan Kematian, pelatihan bagi 15 anak jalanan , 15
ODHA, 15 Lansia, 20 WRSE, 30 anak panti, 15 Keluarga anjal, 35 PACA
menerima alat bantu, 119 rehab PMKS, 88 PMKS menerima pelayanan
di Rumah Singgah, 169 orang terlantar, 75 Disabilitas menerima
bimbingan dan pelatihan dengan jumlah keseluruhan 40.024 PMKS.
Jumlah PMKS di Kota Depok Tahun 2017 yang seharusnya ditangani
sebanyak 79.987 PMKS. Persentase PMKS yang ditangani tahun 2017
sebesar 50.09 %.
Pencapaian Kinerja penanganan PMKS dihasilkan melalui 10 kegiatan
yang tersebar dalam 3 Program yaitu Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Program peningkatan Rehabilitasi Sosial dan Program
Pemberdayaan Sosial dengan anggaran APBD sebesar Rp
2,120,180,000.00 dengan realisasi Rp 1,781,770,709.00 dan dari
Kementeria sosial Tahun 2017 sebesar Rp. 50.021.990.880,00 yang
langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat dalam bentuk
Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan dan Santunan
Kematian.
Pemerintah Kota Depok
164
2. Penerapan Dimensi Kota Ramah Lansia
Dimensi Kota Ramah Lansia yang sudah diterapkan dalam
Pengembangan Kota Ramah Lansia pada Tahun 2017 ada 2 (dua)
dimensi yaitu dimensi Komunitas dan Layanan Kesehatan dan dimensi
Penghormatan dan Keterlibatan Sosial telah mencapai target yaitu 2
dimensi, dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian target ini
disebabkan karena kegiatan tahun 2017 bersifat penguatan dari 2
dimensi yang telah dicapai dengan disusunya draft Perwal sebagai
kebijakan pendukung Pengembangan Kota Ramah Lansia dan untuk
pengembangan dimensi lainnya di tahun berikutnya. Dalam mencapai
setiap dimensi memerlukan peran serta dan pemahaman dari instansi
terkait sehingga dukungan kebijakan sangat mempengaruhi dalam
merealisasikan target. Pada tahun 2017 untuk mencapai sasaran
tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kota Ramah
Lansia dengan anggaran belanja APBD sebesar Rp. 430.028.600,-
dengan realisasi Rp 428.637.400,-yang terbagi dalam 3 kegiatan yaitu
kegiatan Pembinaan Lansia Potensial dengan alokasi anggaran
Rp 168.228.600,00 terealisasi Rp 168.228.400,00 (100%); Kegiatan
Penyelenggaraan HLUN dengan alokasi anggaran Rp 187.000.000,00
terealisasi Rp 186.860.000,00 (99.93%) dan Penyusunan Raperda
Lansia dengan alokasi anggaran Rp 74.800.000,00 teralisasi
Rp 73.549.000,00 (98.33%). Kegiatan Pembinaan Lansia diperuntukkan
bagi operasional Kegiatan Organisasi Lansia, Kegiatan Penyelenggaraan
Hari Lanjut Usia Nasional diperuntukkan dalam mendukung dimensi
Penghormatan dan Keterlibatan Sosial, Kegiatan Penyusunan Raperda
Lansia bertujuan untuk menghasilkan kebijakan dalam mendukung
penerapan dimensi kota ramah lansia yang terealisasi dengan draft
Perwal. Kebijakan ini sangat menentukan dalam penerapan Dimensi
Kota Ramah Lansia dimana Dimensi Kota Ramah Lansia hingga saat ini
masih dalam tahap pembahasan. Istilah Dimensi Kota Ramah Lansia
dalam WHO disebut menjadi Kriteria Kota Ramah Lansia di dalam
Permensos No 4 tahun 2017 yang terdiri dari 15 kriteria Kota Ramah
Lansia yaitu :
1) Kebijakan Kelanjutusiaan,
2) Keagamaan dan Mental Spritual;
3) Kesehatan;
4) Kesempatan Kerja;
5) Kemudahan dalam penggunaan sarana prasarana umum;
6) Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
7) Ruang Terbuka dan Bangunan;
8) Transportasi;
Pemerintah Kota Depok
165
9) Penghormatan dan Inklusi Sosial;
10) Partisipasi Sosial;
11) Partisipasi Sipil;
12) Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial;
13) Komunikasi dan Informasi;
14) Bantuan Hukum;
15) Perlindungan dari Ancaman dan Tindak Kekerasan.
Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kota Ramah Lansia hingga
saat ini masih dalam proses pengesahan sedangkan kegiatan Pendataan
Lansia baru akan dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga data
pendukung dalam capaian indikator Penerapan Dimensi Kota Ramah
Lansia untuk tahun 2017 belum seperti yang diharapkan.
Mengembangkan Ekonomi
yang mandiri, Kokoh
dan Berkeadilan
Misi ketiga Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan
Berkeadilan, untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan
sebanyak 4 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja sebagai
ukuran keberhasilan.
Hasil pengukuran sasaran strategis pada misi 3 :
a. Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :
- 4 indikator (66.66%) mencapai atau melampaui target;
- 2 indikator (33.33%) tidak mencapai target tetapi
meningkat dari tahun lalu;
Pemerintah Kota Depok
166
Terbangunnya Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Pengembangan
Klaster ekonomi Kreatif
Sasaran Strategis 1 MISI 3
GAMBAR 3.13
b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 3
keseluruhannya yaitu sebanyak 6 indikator (100%) menunjukkan
skala nilai sangat tinggi.
Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 3 adalah
sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi kota salah satunya dipengaruhi dengan
terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, salah satunya
ditopang oleh keberadaan pasar rakyat/tradisional. Pada saat ini, pasar
rakyat terdesak oleh semakin banyaknya hypermarket, supermarket
dan toserba pada skala retail. Keberadaan retail/toko swalayan yang
semakin banyak, menggeser keberadaan pasar tradisional dan
warung-warung yang dikelola oleh masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pasar dengan konsep
baru, yaitu pembangunan pasar rakyat bersih. Dengan konsep ini
diharapkan eksistensi pasar dapat lebih meningkat dan bisa menyaingi
toko penjualan modern. Keberadaan pasar tradisional perlu juga
direvitalisasi agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih
Melampaui Target; 4 Indikator ; 66,66
%
Tidak Mencapai Target Tapi
Meningkat Dari Tahun Lalu
; 2 Indikator ; 33,3 3%
Tingkat Ketercapaian Target Sasaran Startegis Misi III
Pemerintah Kota Depok
167
Meningkatnya Partisipasi Penduduk Usia Kerja pada Sektor Jasa, Niaga dan
Ekonomi Kreatif
Sasaran Strategis 2 MISI 3
dan tidak mengganggu lalu lintas. Pada tahun 2017, Dinas
Perdagangan dan Perindustrian melakukan penataan sarana dan
prasarana perdagangan dengan melakukan revitalisasi pasar rakyat
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasaran perdagangan khusunya pasar-pasar tradisional. Revitalisasi
ini telah dilakukan di 4 pasar (Pasar Sukatani, Pasar Tugu, Pasar
Agung dan Pasar Cisalak). Selain itu, Pada tahun 2017 juga Kota
Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan
bantuan dari Kementerian Perdagangan terkait pembangunan Pasar
Musi.
Selain dipengaruhi oleh hal di atas, pertumbuhan ekonomi juga dapat
didorong dari sector ekonomi kreatif, salah satunya dengan
pengembangan cluster ekonomi dan komunitas kreatif serta
meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi kreatif. Pada tahun
2017, pengembangan cluster dimulai dengan tersusunnya 1 dokumen
kajian cluster ekonomi. Hasil kajian tersebut, cluster yang akan
dikembangkan di tahun berikutnya adalah cluster bidang kuliner yang
ada di Kecamatan Bojongsari yang salah satu produk unggulannya
adalah cireng. Sedangkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
ekonomi kreatif, salah satunya dengan penyediaan sarana dan
prasarana penunjang UMKM, dimana pada tahu ini sudah tersedia 200
unit sarana dan prasarana bagi UMKM yang tersebar di beberapa
pusat perbelanjaan modern, dan supermarket/hypermarket di Kota
Depok (Giant Margocity, Giant Sawangan, Giant Cinere, Giant Tole
Iskandar, Giant Cimanggis, Superindo Cinere, Superindo DTC,
Transmart, Carefour ITC, DTC) serta pembangunan Balai Kreatif dan
Griya Pamer serta Rumah Kemasan.
Sasaranstrategis Meningkatnya Partisipasi Penduduk Usia Kerja pada
Sektor Jasa, Niaga dan Ekonomi Kreatif ini merupakan salah satu
upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun
2016-2021 yang terkait dengan upaya Mengembangkan Kemandirian
Ekonomi Lokal yang Kokoh dan Berkeadilan mewujudkan Terwujudnya
Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius Pengukuran keberhasilan
pencapaian sasaran strategis ini, dilakukan terhadap 1 indikator sasaran
yang telah ditetapkan target pencapaiannya, baik terhadap target tahun
Pemerintah Kota Depok
168
2017, maupun terhadap target sasaran tahun terakhir dari periode
RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Tingkat Partisipasi
angkatan kerja (TPAK) disajikan pada table 3.17 berikut ini:
Tabel 3.18 Pengukuran Sasaran Strategis 1.6
IndikatorKinerja
Realisasi
2015
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target
Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target
Akhir
2021
(%) Tingkat Partisipasi
angkatan kerja
(TPAK)
60,33 % 64,57% 69,82 % 108,13% √ 66,97% 66,97%
Sumber : Dinas Naker Tahun 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, n/a = not available/data tidak tersedia
Analisis Kinerja Tahun 2017
Dari table diatas mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia
kerja yang aktif secara ekonomi di Kota Depok capaian sasaran strategis
menunjukkan indicator yang diukur, keseluruhan indikator(100%) telah
mencapai target yang ditetapkan dengan skala intensitas kinerja
mencapai nilai diatas target. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa
semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia
untuk memproduksi barang dan jasa di Kota Depok Uraian hasil
pengukuran sebagai berikut:
Pada tahun 2017 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan
target 64,57% dan realisasi tercatat 69,82 % sehingga capaian kinerja
mencapai 108,13% capaian target akhir RPJMD sebesar 66,97%,
tercatat sebesar 69,82% artinya dari tiap 100 penduduk usia 15 tahun
ke atas, sekitar 69 orang diantaranya termasuk dalam angkatan kerja,
hal ini menunjukan bahwa masyarakat Kota Depok khususnya usia
produktif aktif terseraf dalam aktifitas bekerja untuk mencari nafkah.
Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dalam hubungan kerja
memberikan sumbangan terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja
di Kota Depok tercatat 969.502 orang. Pada tahun 2017 Jumlah
Penduduk usia kerja sebesar 1.388.464 orang usia 15-55 th
perbandingan jumlah angkatan kerja 969.502 orang dan Jumlah
Penduduk usia kerja sebanyak 1.388.464 orang usia 15-55 th
menunjukkan indicator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK)
sebesar 69,82%
Pemerintah Kota Depok
169
Terdapat peningkatan kesempatan kerja melalui beberapa kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas dapat ditunjukkan dengan table :
Tabel 3.19 PELAKSANAAN KEGIATAN TENAGA KERJA TAHUN 2017
NO. KEGIATAN TANGGAL
PELAKSANAAN TEMPAT JUMLAH
1 Job Fair I 09 s/d 10 Mei 2017 Depok Mall (D'Mall) 2,461
2 Job Fair II 06 s/d 07 September
2017 Depok Mall (D'Mall) 567
3 Job Fair Mini
06 November 2017 SMK Negeri 2 Depok 138
07 November 2017 SMK Yadika 12 Kec.
Limo 81
10 November 2017 SMK Medika Kreatif
Kec. Cinere 68
4 Penempatan dari
AK1 Tahun 2017 - 303
5
Penempatan dari
hasil Monev
Pelatihan
Tahun 2017 - 92
6
Penempatan
Langsung di
Perusahaan
Tahun 2017 Beberapa
Perusahaan di Depok 3,233
Jumlah 6,943
Sumber:Disnaker Kota Depok 2017
Pemerintah Kota Depok
170
Meningkatnya Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Sasaran Strategis 3 MISI 3
Sasaran strategis meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) ini merupakan salah satu cara dan upaya mencapai
misi ketiga “Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan
Berkeadilan” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021
yang terkait dengan upaya meningkatkan penciptaan lapangan kerja
yang layak, dengan penekanan pada sector niaga, jasa, dan ekonomi
kreatif. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil
pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) disajikan pada table berikut dibawah ini.
Tabel. 3.20 Pengukuran Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
% Capaian
2017
Status
Capaian
Target Akhir
RPJMD 2021
Capaian
Target Akhir
2021(%)
1 Jumlah UMKM
mandiri
600 606 607 100,16% √ 630 96,35%
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia
Analisis Kinerja Tahun 2017
Dari table diatas dapat terlihat bahwa capaian sasaran strategis strategis
meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
menunjukan dari 1 indikator kinerja yang diukur telah
mencapai/melampaui target yang ditetapkan. Uraian hasil pengukuran
sebagai berikut :
1. Jumlah UMKM mandiri
Pada tahun 2017, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
mandiri mencapai 607 dibandingkan dengan target sebesar 606 telah
mencapai target dengan tingkat capaian 100,16%. Sedangkan
capaian kinerja 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021
sebesar 630 telah mencapai 96,35%.
Berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak kinerja indikator untuk
mencapai target diantaranya melalui kerjasama dengan
Dinas/Instansi terkait dan lembaga lainnya (asosiasi UMKM).
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
Pemerintah Kota Depok
171
kinerja:
Peningkatan UMKM mandiri dengan Kegiatan Pelatihan
Kewirausahaan dan Technopreneur, Kegiatan Pelatihan
Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM UMKM serta
Kegiatan Promosi Produk Unggulan UMKM Tingkat Lokal,
Regional dan Nasional. Berbagai pelatihan yang dilakukan
tersebut tidak lain dengan maksud tujuan untuk menciptakan
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) madiri dengan arti
lain usaha mikro yang naik kelas dari mikro ke kecil, berhasil
menciptakan 7 usaha mikro kecil naik kelas atau usaha mikro,
kecil, menengah (UMKM) yang mandiri dari akumulasi realisasi
yang telah dicapai tahun lalu sebesar 600 usaha mikro, kecil,
menengah (UMKM).
Sasaran strategis meningkatnya peran koperasi dalam
pengembangan ekonomi masyarakat merupakan salah satu cara dan
upaya mencapai misi ketiga “Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri,
Kokoh, dan Berkeadilan” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun
2016-2021 yang terkait dengan upaya meningkatkan pemerataan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur sasaran
ini, terdapat 3 indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja sasaran
meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi
masyarakat disajikan pada table berikut dibawah ini
Tabel 3.21 Pengukuran Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisas
i
201
6
Target
2017
Realisasi
2017
%
Capaian
2017
Status
Capaian
Target Akhir
RPJMD 2021
Capaian
Target Akhir
2021(%)
1 Persentase
Koperasi Aktif
62,52% 78% 64,18% 82,28% ▲ 100% 82,28%
2 Persentase
Koperasi Sehat
13% 19% 1,17% 6,16% X 32% 19,25%
3 Persentase
Peningkatan
Volume Usaha
Koperasi
59% 75% 6,25 8,33% X 100% 8,33%
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedi
Analisis Kinerja Tahun 2017
Dari table di atas dapat terlihat bahwa capaian sasaran strategis
strategis meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan
ekonomi masyarakat menunjukan dari 3 indikator kinerja yang diukur,
terdapat 1 indikator tidak mencapai target tetapi meningkat dari
Pemerintah Kota Depok
172
tahun lalu dan 2 indikator tidak mecapai target. Uraian hasil
pengukuran sebagai berikut :
1. Persentase Koperasi Aktif
Pada tahun 2017, persentase koperasi aktif mencapai 64,18%
dibandingkan dengan target sebesar 78% tidak mencapai target
dengan tingkat capaian 82,28%. Sedangkan capaian kinerja 2017
dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 sebesar 100% telah
mencapai 82,28%.
Pada tahun 2017, jumlah Koperasi terdapat sebanyak 617 unit dan
terdapat penurunan sebanyak 22 koperasi dibandingkan kondisi
tahun 2016 sebanyak 639 unit. Sementara itu jumlah Koperasi
Aktif sebanyak 396 unit pada tahun 2017 mengalami penurunan 12
koperasi dibandingkan tahun 2016 sebanyak 408 unit.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian
indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang
disebabkan oleh pembinaan dan pengawasan yang intensif
terhadap gerakan koperasi.
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja:
a. Sertifikasi pengurus koperasi. Tahun 2017 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro melaksanakan sertifikasi pengurus koperasi
kepada 200 orang. Sertifikasi pengurus koperasi ini kerja
sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Keuangan (LSP-
KJK). Sertifikasi kompetensi pengurus koperasi ini merupakan
syarat dan standar utama sehingga dengan adanya pengurus
koperasi yang bersertifkat semakin profesional pula
pengelolaan koperasi di Kota Depok.
b. Bantuan perkuatan usaha permodalan koperasi. Sebanyak 140
koperasi diikutsertakan dalam kegiatan akses permodalan ini.
Koperasi dalam hal ini diberikan arahan dan panduan dalam
kemudahan memperoleh bantuan permodalan dari lembaga
perbankan dana atau non bank.
c. Revitalisasi koperasi tidak aktif. Kegiatan yang menunjang
program Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan
Usaha Koperasi, dalam kegiatan ini koperasi tidak aktif
diberikan pendampingan dari tim yang dibentuk oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro agar masalah yang dihadapi dapat
dicarikan solusinya. Setelah dilakukan pendampingan kepada
Pemerintah Kota Depok
173
50 koperasi dengan pelatihan dan penyuluhan lainnya,
koperasi yang baik dan sehat diundang dalam acara Pekan
Koperasi Kota Depok yang diadakan setahun sekali untuk
meningkatkan promosi produknya.
d. Sosialisasi gerakan masyarakat sadar koperasi. Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro secara rutin baik diundang maupun
kegiatan dinas sendiri banyak melakukan penyuluhan kepada
koperasi atau kelompok-kelompok yang ingin dan baru akan
membuat koperasi.
e. Advokasi pendirian koperasi. Melalui loket pelayanan Dinas
Koperasi dan usaha Mikro yang terdapat di lantai 7 gedung
dibaleka II banyak koperasi yang mendapatkan advokasi dan
arahan tentatang pendirian koperasi yang baik dan
professional.
2. Persentase Koperasi Sehat
Pada tahun 2017, persentase koperasi aktif mencapai 1,17%
dibandingkan dengan target sebesar 19% tidak mencapai target
dengan tingkat capaian 6,16%. Sedangkan capaian kinerja 2017
dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 sebesar 100% telah
mencapai 19,25%. Hal ini disebakan karena pada tahun 2017 tidak
ada kegiatan penilaian koperasi sehat yang bisa menunjukan
peningkatan atau penurunan persentase koperasi sehat. Nilai
realisasi yang tercapai merupakan hasil penilaian terkahir dilakukan
pada tahun 2015 silam.
3. Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
Pada tahun 2017, persentase peningkatan volume usaha koperasi
mencapai 6,25% dibandingkan dengan target sebesar 75% tidak
mencapai target dengan tingkat capaian 8,33%. Sedangkan
capaian kinerja 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD
2021 sebesar 100% telah mencapai 8,33%. Tidak tercerminnya
hasil realisasi yang jauh dari target yang ditetapkan karena masih
adanya koperasi yang tidak melaporkan laporan keuangannya
melalui rapat anggota tahunan (RAT) kepada Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Depok yang menyulitkan Dinas untuk bisa
melihat peningkatan volume usaha koperasi yang ada di Kota
Depok.
Pemerintah Kota Depok
174
Meningkatnya Perekonomian dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Wilayah
Daerah Berbasis Permanfaatan Potensi Lokal
Sasaran Strategis 4 MISI 3
Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dilakukan
terhadap 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan target pencapaiannya,
baik terhadap target 2017 maupun terhadap sasaran tahun terakhir dari
periode RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya
Perekonomian dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Wilayah Daerah
Berbasis Permanfaatan Potensi Lokal disajikan pada tabel 3.22 berikut
dibawah ini :
Tabel 3.22
Pengukuran Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi
2015
Realisasi
2016
Target
2017
Realis
asi
20
17
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target
Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target
Akhir
2021 (%)
1 Kontribusi PDRB
Pertanian
terhadap PDRB
Kota
1.44% 1.45% 1,44% 1.45% 100.69%
√
1.36% 1.36
%
2 Kontribusi Perdagangan
terhadap PDRB Kota
21.39% 21.59% 23,07% 21.69% 94.02% ▲ 25.03% 94.02%
Sumber : DKP3, DisperindagKota Depok Tahun 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia
Analisis Kinerja Tahun 2017
Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase
PDRB kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha
primer, kelompok lapangan usaha sekunder dan kelompok lapangan usaha
tersier. Sektor industri berdasarkan klasifikasi kelompok sector ekonomi
masuk kedalam sektor sekunder. Pada tahun 2017, capaian indikator
kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kota mencapai 32,34% dan
apabila dibandingkan dengan target di tahun 2017 sebesar 47,83% belum
mencapai target. Hal ini salah satunya dikarenakan tidak ada penambahan
sektor industri baru terutama industry manufaktur di Kota Depok.
Berdasarkan data BPS, selama periode 2010-2016 struktur lapangan usaha
masyarakat Kota Depok mulai terus bergeser dari kelompok lapangan usaha
sekunder ke kelompok langan usaha tersier. Meskipun demikian
pertumbuhan Industri Skala Kecil dan Menengah (IKM) yang berkembang
Pemerintah Kota Depok
175
mewarnai perekonomian di Kota Depok terutama industry kreatifnya
sehingga menghasilkan sejumlah Industri Skala Kecil dan Menengah (IKM)
yang potensial. Hal tersebut tidak lepas berkat terlaksananya program
penunjang yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Depok, diantaranya:
a. Pembinaan IKM Bidang IKAHH yang diisi dengan berbagai sub kegiatan
sosialisasi dan fasilitasi Halal, ISO, dan HAKI serta pelatihan GMP (Good
Manufacturing Practice) dengan tujuan untuk peningkatan kualitas
produk, proses, kemasan, peningkatan teknologi kualitas mutu produk
industri lokal.
b. Pembinaan IKM Bidang ILMEA yang diisi dengan sub kegiatan Pelatihan
Perbengkelan Roda Dua, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Service Menjahit,
Pelatihan Design, Pelatihan Handy Craft, Pelatihan GKM dan Pembinaan
Pada Calon Peserta Penerima Penghargaan UPAKARTI untuk
meningkatkan kapasitas IKM yang lebih kreatif, inovatif, dan berdaya
saing.
c. Pelatihan Pengembangan Kemasan Makanan untuk meningkatkan
desain produk-produk IKM yang lebih kreatif dan inovatif.
d. Pembinaan Komunitas Industri Kreatif dan Pelatihan Industri Kreatif
yang terdiri dari pelatihan sablon dan pelatihan fotografi.
Pemerintah Kota Depok
176
Strategi percepatan peningkatan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai
terobosan dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Daya saing
ditentukan oleh kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, sumberdaya
manusia, dan utamanya iklim berinvestasi. Untuk meningkatkan daya saing
kemampuan ekonomi daerah salah satunya dengan mengembangkan
produk-produk unggulan kota (Promosi unggulan Kecamatan), menjaga
stabilitas ketersediaan pangan dan stabilitas harga, pengembangan destinasi
pariwisata dan promosi pariwisata kota, meningkatkan ketersediaan,
menjaga kestabilan harga dan pasokan serta keamanan bahan pangan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi dari sector jasa serta perdagangan dalam
dan luar negeri. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan, menjaga
kestabilan harga dan pasokan serta keamanan bahan pangan, salah satunya
ditingkatkan pengawasan distribusi barang dan bahan pangan serta
peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian dan perlindungan
konsumen. Dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sector jasa
serta perdagangan dalam dan luar negeri, salah satunya dengan
Keikutsertaan pameran promosi produk potensi ekspor dengan megikuti
pameran promosi produk dalam negeri sebanyak 8 kegiatan pameran selama
tahun 2017 dan pelatihan teknik ekspor dan impor bagi para pelaku usaha
dan IKM Kota Depok.
Struktur perekonomian suatu daerah dapat
dilihat dari distribusi persentase PDRB
kelompok lapangan usaha yang terdiri dari
kelompok lapangan usaha primer,
kelompok lapangan usaha sekunder dan
kelompok lapangan usaha tersier. Sektor
perdagangan berdasarkan klasifikasi kelompok sektor ekonomi masuk
kedalam sektor tersier.
Pada tahun 2017, capaian indikator kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB Kota mencapai 21,69% dan apabila dibandingkan dengan
target di tahun 2017 sebesar 23,07% belum mencapai target tetapi
Pemerintah Kota Depok
177
meningkat dari tahun sebelumnya dengan tingkat capaian 94,02%.
Kondisi tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu sebesar 55,18%. Berdasarkan data dari BPS Kota Depok,
selama periode 2010-2016 struktur lapangan usaha masyarakat Kota Depok
mulai terus bergeser dari kelompok
lapangan usaha sekunder ke kelompok
lapangan usaha tersier yang terlihat dari
besarnya kenaikan peranan masing-masing
kelompok lapangan usaha ini terhadap
pembentukan PDRB Kota Depok. Pada
tahun 2016-2017, kelompok lapangan usaha
tersier memberikan sumbangan sebesar
47,33% yang mengalami kenaikan
dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar
41,92%. Dimana Sektor tersier yang peningkatan peran dalam
perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran,
dimana peranannya naik dari 19,95% (2012) menjadi 21,69% (2017).
Meskipun tidak mencapai target sektor perdagangan termasuk salah satu
didalamnya yang mengalami pertumbuhan
setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi adanya
penataan sarana dan prasarana perdagangan,
sistem dan jaringan distribusi barang serta
semakin terbukanya peluang usaha di Kota
Depok. Kondisi tersebut tidak lepas berkat
terlaksananya program penunjang yang
diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Depok, diantaranya:
- Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat, yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran
perdagangan khusunya pasar-pasar tradisional sehingga tidak kalah
saing dengan pasar-pasar modern (supermarket/hypermarket, pusat
perbelanjaan modern,minimarket) yang semakin menjamur. Dimana
pada tahun 2017 telah dilakukan revitalisasi sebanyak 4 pasar (Pasar
Sukatani, Pasar Tugu, Pasar Agung dan Pasar Cisalak). Selain
revitalisasi fisik, revitalisasi manajemen dimana pasar harus mampu
membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara
jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara
penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di
pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar, salah satunya
dengan dilaksanakannya pelatihan manajemen pengelolaan pasar
rakyat dan pembangunan sistem informasi manajemen dan
Pemerintah Kota Depok
178
pelaporan pasar. Pada tahun 2017 juga Kota Depok melalui Dinas
Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan bantuan dari
Kementerian Perdagangan terkait pembangunan Pasar Musi;
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM,
program ini merupakan program janji Walikota yang
bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dari segi UMKM.
Dimana target akhir RPJMD
sebanyak 1000 unit. Pada
tahun 2017 telah tersedia
sebanyk 200 unit yang
tersebar di beberapa pusat perbelanjaan dan supermarket di
Kota Depok (Giant Margocity, Giant Sawangan, Giant Cinere,
Giant Tole Iskandar, Giant Cimanggis, Superindo Cinere,
Superindo DTC, Transmart, Carefour ITC, DTC);
- Pengembangan Perdagangan Dalam
dan Luar Negeri untuk meningkatkan
akses pemasaran produk-produk lokal
Kota Depok di pasar global dan luar,
salah satunya dengan
penyelenggaran pameran. Di tahun
2017 telah diikuti 8 event pameran
(Inacraft, Pekan Raya Jakarta
(Kemayoran, Jakarta), City Expo, Trade Expo Indonesia
(Ice BSD), Pekan Kerajinan Jawa BaraIndocraft , GPUKD ,
Batam Expo). Selain itu, Pelatihan Teknik Ekspor yang
diikuti oleh 20 pelaku usaha Kota Depok sebagai upaya
mendorong dan membuka peluang para pelaku usaha
untuk melakukan ekspor;
Pemerintah Kota Depok
179
- Pengawasan Distribusi Barang dan Bahan Pangan,
diantaranya meliputi Pengawasan dan Pendaftaran Gudang
Serta Monitoring Harga
Kebutuhan Pokok Masyarakat
dan Barang Strategis Lainnya
untuk Menjaga ketersediaan
stok barang di Kota Depok,
Menghindari penimbunan
barang yang mungkin terjadi,
Mengidentifikasi jenis pergudangan yang ada di Kota Depok
serta untuk dapat menjaga kestabilan harga kebutuhan
bahan pokok. Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar
Minyak (BBM) yang tujuannya menjaga alur distribusi BBM
dan PG bersubsidi Kota Depok agar sampai ke konsumen
serta peningkatan pengawasan penditribusian BBM dan LPG
bersubsidi di Kota Depok. Dan Pasar Murah dan Fasilitasi
Operasi Pasar.
Pemerintah Kota Depok
180
Membangun Infrastruktur dan
Ruang publik yang merata,
Berwawasan Lingkungan
dan Ramah Keluarga
Misi keempat Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang
merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga bertujuan untuk
mengintegrasikan infrastruktur transportasi publik intra dan ekstra wilayah,
Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan atraktif, Menanggulangi Banjir
dan menjaga ketahanan air kota, Meningkatkan kualitas sarana dan
prasarana permukiman dan Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara
terpadu dengan melibatkan masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut,
telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja
sebagai ukuran keberhasilan.
Hasil pengukuran sasaran strategis pada misi 4 :
a. Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :
- 8 indikator (80%) mencapai atau melampaui target;
- 1 indikator (10%) tidak mencapai target tetapi meningkat dari
tahun lalu;
- 1 indikator (10%) tidak mencapai target.
Pemerintah Kota Depok
181
GAMBAR 3.14
b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 4 :
1) Terdapat sebanyak 7 indikator (77,78%) dalam skala nilai Sangat
Tinggi dan sebanyak 1 indikator (11,11%) dalam skala nilai Tinggi;
2) Terdapat sebanyak 1 indikator (11,11%) dalam skala nilai rendah.
Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 4 adalah
sebagai berikut:
Melampaui Target
; 8 Indikator ; 80 %
Tidak Mencapai Target Tapi
Meningkat Dari Tahun Lalu
; 1 Indikator ; 10%
Tidak Mencapai Target
; 1 Indikator ; 10%
Tingkat Ketercapaian Target Sasaran Startegis Misi IV
Pemerintah Kota Depok
182
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan, Baik Jalan arteri maupun
kolektor
Sasaran Strategis 1
Misi 4
Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan, baik
jalan arteri maupun kolektor ini merupakan salah satu upaya
mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun
2016-2021 yang terkait dengan upaya meningkatkan infrastruktur
dasar yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan
budaya. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran,
yaitu tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang. Hasil pengukuran
capaian kinerja sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas
infrastruktur jalan yang memadai disajikan pada tabel 3.30 berikut
dibawah ini :
Tabel 3.23
Pengukuran Sasaran Strategis 3.1
Indikator Kinerja
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target
Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target
Akhir
2021
(%)
1
Tingkat Kondisi jalan Kota
baik dan sedang
98,63% 98.81%
96,30%
97,46%
X
100%
96,30%
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,X = tidak mencapai target, n/a = not
available/ data tidak tersedia
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis
meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, baik jalan
arteri maupun kolektor menunjukkan dari 1 indikator yang diukur,
dengan hasil belum mencapai target yang ditetapkan dengan
skala intensitas kinerja bernilai sangat tinggi. Uraian hasil
pengukuran sebagai berikut:
Pemerintah Kota Depok
183
1. Tingkat Kondisi jalan Kota baik dan sedang
Panjang jalan di Kota Depok tahun 2017, jika dirinci menurut status
pemerintah yang berwenang, terdiri dari :
a) Jalan Negara, total panjang 41,63 km, sesuai dengan
Keputusan Menteri PU PERATURAN MENTERI PU Nomor :
248/KPTS/M/2015 23 April 2015, terdiri dari :
1. GANDARIA - CILODONG/BTS. DEPOK 8.2
2. JLN. TRANS YOGI (DEPOK) 9.26
3. JLN. IR. H. JUANDA (DEPOK) 3.96
4. JLN. MARGONDA RAYA (DEPOK) 1.64
5. JLN. ARIF RAHMAN HAKIM (DEPOK) 0.97
6. JLN. TERATAI RAYA (DEPOK) 0.31
7. JLN. NUSANTARA (DEPOK) 1.14
8. JLN. RAYA SAWANGAN (DEPOK) 4.76
9. JLN. MUCHTAR RAYA (DEPOK) 2.32
10. JLN. SAWANGAN RAYA (DEPOK) 2.08
11. GANDARIA/BTS.DEPOK/TANGERANG - BTS.DEPOK/ BGR 6.99
Total panjang (km) 41.63
b) Jalan Propinsi, total panjang 11,67 Km, Berdasarkan Kep.
Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep.1532-Admre, terdiri dari :
Sawangan -BTS DEPOK
LAMA
0.000 masuk jalan
nasional
2. JL. RAYA SAWANGAN 0.000 masuk jalan
nasional
3. JL.DEWI SARTIKA 0.67
4. JL.MARGONDA RAYA 0.13
5. JL.SILIWANGI 1.28
6. TOLE ISKANDAR 1.00
7. TOLE ISKANDAR - PONDOK RAJEG (BTS.
DEPOK/BOGOR)
8.59
Total panjang (km)
11.670
Pemerintah Kota Depok
184
c) Jalan Kota
Sesuai Keputusan Walikota Depok No.
591/401/kpts/BMSDA/Huk/2016 tentang Ruas-ruas Jalan
menurut Statusnya sebagi jalan kota, totalnya 1.283 km. Terdiri
dari panjang jalan kolektor + lokal = 547,63 Km, dan fungsi jalan
lingkungan = 735,37 km.
Pada tahun 2017, capaian indikator prosentase jalan kota mantap
(baik dan sedang) mencapai 96,30% dan apabila dibandingkan
dengan target di tahun 2017 sebesar 98,8%, tidak tercapai
target dengan tingkat capaian 97,46%. Kondisi tersebut
menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu
sebesar 98,63%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir
RPJMD sebesar 100% telah mencapai 96,30%.
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah
tersedianya dana dan perencanaan yang optimal serta adanya
kebutuhan dan beberapa usulan yang sangat mendesak dari
masyarakat untuk pelaksanaan program kegiatan yang
mendukung pencapaian target kinerja.
Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian
kinerja dan penurunan kinerja diantaranya :
a. Pada indikator kinerja sasaran : Tingkat kondisi jalan kota
baik dan sedang, terealisasi 96,30% (527,39 km/547,63 km)
dari target sebesar 98,81% (470,48 km/476.15 km). Karena
perbedaan dasar hitung. Perbedaan besaran angka
pembilang dan penyebut disesuaikan dengan Kep. Walikota
Depok no. 591/401/kpts/BMSDA/Huk/2016 ttg Ruas-ruas
jalan menurut statusnya sebagai jalan kota, dimana total
panjang jaringan jalan = 1.283 km. Terdiri dari :
Panjang Jalan kolektor + lokal = 547,63 km
Fungsi jalan lingkungan = 735,37 km
b. Kinerja sasaran ini didukung oleh pelaksanakan 3 Program
yaitu
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Pemerintah Kota Depok
185
Program Peningkatan Sarpras Bidang ke-PU-an
1) Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan menyumbang realisasi jalan kota dalam kondisi
baik diantaranya melalui :
Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan pada kegiatan
Peningkatan Jalan Wilayah I & kegiatan Peningkatan
Jalan Wilayah II. Jumlah jalan yang ditingkatkan adalah
30 ruas jalan dengan total
panjang jalan 11,15 km.
Pembangunan dan pelebaran Jalan pada kegiatan
Pembangunan Jalan Wilayah I dan Pembangunan Jalan
Wilayah II. Jumlah ruas jalan yang dilebarkan adalah 2
ruas dengan total panjang jalan 1,52 km. Ruas jalan
yang dilebarkan yaitu
ruas Jalan Limo-Cinere
Raya (Bantuan
Keuangan Gubernur
DKI Jakarta TA. 2017)
dan ruas Jl. Tole
Iskandar.
Pembangunan
jembatan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan
Wilayah I dan Pembangunan Jembatan Wilayah II, total
terealisasi 11 ruas jembatan dari total target 13
Jembatan. 2 ruas jembatan tidak terealisasi karena :
a) 1 lokasi pekerjaan Pembangunan Oprit Jembatan
Perbatasan dengan Tangerang Selatan Tidak bisa
dilaksanakan terkendala lahan belum dibebaskan
b) 1 paket pekerjaan pembangunan RW. 26
Sukmajaya tidak dilaksanakan karena kondisi
jembatan yang ada masih baik.
Peningkatan Jalan Bedahan-Sulaeman Kota Depok
(Lanjutan) (DAK Penugasan TA. 2017) tidak teralisasi
karena Batal Lelang dengan pertimbangan limit/batas
pengajuan termin ke 2 tidak dapat terpenuhi, dimana
progress termin ke 1 diperkirakan tidak dapat mencapai
75 % dr 30% dana yang sudah tersedia di termin I.
Pemerintah Kota Depok
186
2) Program Rehabilitasi Jalan & Jembatan menyumbang kondisi
jalan kota tetap dalam kondisi baik antara lain melalui :
kegiatan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan secara
rutin secara swakelola dengan tenaga Satuan Tugas
Pemeliharaan Jalan yang terbagi dalam 11 wilayah
Kecamatan.
Kegiatan Rehabilitasi Jalan terealisasi sejumlah 10 ruas
jalan dari target sejumlah 11 ruas jembatan. 1 lokasi
pekerjaan Rehabilitasi Jalan Merapi tidak dilaksanakan
karena Lokasi masih dalam kondisi baik (dikerjakan
Tahun sebelumnya).
Kegiatan Rehabilitasi Jembatan, terealisasi sejumlah 16
ruas jembatan dari target 20 ruas jembatan. 4 ruas
jembatan tidak terealisasi karena :
a) 3 lokasi pekerjaan gagal kontrak yaitu :
o Rehabilitasi Jembatan Penghubung RW 03/13
Bojong RT 02/03. Kel Pondok Terong gagal
kontrak.
o Rehabilitasi Jembatan Jl. Hj Sarah RW 05. Kel
Ciampeun;
o Rehabilitasi Jembatan Hj Anjung RW 2 Kel Kali
Baru.
b) 1 paket pekerjaan tidak ada lokasinya yaitu
Rehabilitasi Jembatan Rt.05 Rw. 03 Kel. Kalibaru
Kec.Cilodong (Lokasi sama dengan paket pekerjaan
H. Nimin Rt.05 Rw. 03 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong )
;
Kegiatan Penataan Fasilitas Jalan terealisasi 4 ruas jalan
dari target 4 ruas jalan
Kegiatan Rehabilitasi Jalan Proklamasi (DAK Penugasan
TA. 2017) terealisasi sepanjang 0,868 km sesuai target.
Kegiatan Rehabilitasi Jalan Akses UI (Jalan Komjen Pol.
M. Yasin) Akses Vital Mako Brimob (DAK Penugasan TA.
2017) tidak terealisasi karena limit/batas pengajuan
termin ke 2 tidak dapat terpenuhi, dimana progress
termin ke 1 tidak dapat mencapai 75 % dr 30% dana
yang sudah tersedia di termin I.
3) Program Peningkatan Sarpras Bidang ke-PU-an turut
mendukung upaya pencapaian target jalan kota dalam
kondisi baik diantaranya melalui :
Perawatan kendaraan operasional lapangan satgas
pemeliharaan jalan, alat berat dan peralatan pendukung
Pemerintah Kota Depok
187
ke-PUan dengan kegiatan Perawatan Kendaraan
Bermotor UPT Workshop. Dilaksanakan secara
swakelola dengan tenaga satgas.
Penyediaan alat pendukung ke-PU-an dengan
Pengadaan alat pendukung ke-PU-an UPT. Sesuai target
telah terealisasi sejumlah 10 unit (2 Baby roller, 2
stemper kodok, 2 jack hammer, 2 cansaw, 2 mesin
cutting & 1 set roughometer).
Penyediaan alat berat dengan kegiatan Pengadaan
Sarana Prasarana Ke-PU-an UPT Workshop, sesuai
target terealisasi sejumlah 2 unit (1 unit spyder
excavator & 1 unit kendaraan pick up).
Untuk mendukung capaian kinerja telah dialokasi anggaran untuk
sasaran strategis sebesar Rp 92.148.570.200,00 dengan realisasi
sebesar Rp 64.949.924.997,00 (70,48%). Hal ini menunjukkan
bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi
penggunaan sumber daya sebesar Rp 27.198.645.203,00, terdiri
dari ;
o Efisiensi lelang/pengadaan langsung sebesar
Rp 6.820.892.170,00
o Efisiensi belanja barang/jasa sebesar Rp 3.971.610.033,00
o Gagal lelang/gagal kontrak sebesar Rp 16.309.273.000,00
o Terdapat 2 Paket pekerjaan belum terbayar sejumlah
Rp 96.870.000,00
Faktor pendorong efisiensi kinerja berasal dari pengadaan
barang/jasa, serta ketepatan sasaran penanganan jalan.
Program dan kegiatan yang mendorong pencapaian kinerja:
1) Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan,
melalui bentuk kegiatan :
a) Survey Perencanaan Awal Wilayah I
b) Survey Perencanaan Awal Wilayah II
c) Konsultansi Perencanaan Jalan & Jembatan Wilayah I
d) Konsultansi Perencanaan Jalan & Jembatan Wilayah II
e) Peningkatan Jalan Wilayah I
f) Peningkatan Jalan Wilayah II
g) Pembangunan Jalan Wilayah I
h) Pembangunan Jalan Wilayah II
i) Pembangunan Jembatan Wilayah I
j) Pembangunan Jembatan Wilayah II
Pemerintah Kota Depok
188
Terciptanya Sistem Transportasi yang terintegrsi dengan Wilayah
Jabodetabek dan sistem angkutan kota yang aman, nyaman dan terjangkau
Sasaran Strategis
2
Misi 4
2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
dengan kegiatan :
a) Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan & Jembatan
Wilayah I
b) Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan & Jembatan
Wilayah II
c) Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan Wilayah I
d) Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan Wilayah II
e) Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Wilayah I
f) Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Wilayah
II
g) Penataan Fasilitas Jalan Wilayah I
h) Penataan Fasilitas Jalan Wilayah II
i) Rehabilitasi Jalan Wilayah I
j) Rehabilitasi Jalan Wilayah II
k) Rehabilitasi Jembatan Wilayah I
l) Rehabilitasi Jembatan Wilayah II
3) Program Peningkatan sarana prasarana ke-PU-an, dengan
kegiatan :
a) Pengelolaan UPT Workshop
b) Perawatan Kendaraan Bermotor UPT Workshop
c) Pengadaan Alat Pendukung ke-PU-an UPT Workshop
d) Pengadaan Sarana Prasarana Ke-PU-an UPT Workshop
2. Rasio Volume per Kapasitas Jalan di Jalan Utama ( Skala /
Jam )
Pada Tahun 2015 Dinas Perhubungan Kota Depok dalam
pencapaiannya RPJMD 2011-2016 dengan Sasaran Terealisasinya
Kemacetan Kota dengan Indikator Kinerja Titik macet yang
ditangani dengan Target 2 titik kemacetan dan terealisasi 100% .
Kota Depok memiliki luas 200,29 Km2, dengan tata guna lahan
didominasi oleh kegiatan permukiman serta perdagangan dan jasa.
Fenomena urban sprawl (pengembangan wilayah menyebar) sebagai
Pemerintah Kota Depok
189
akibat kurangnya pengendalian terhadap pengembangan wilayah yang
tidak diikuti dengan peningkatan dan penambangan jaringan jalan
baru. Jalan raya Sawangan yang memiliki lebar jalan +8 Meter
dibebani denga rata-rata 2.000 kendaraan pada jam sibuknya, dengan
pengembangan wilayah sebelah barat Kota Depok yang tidak diikuti
dengan peningkatan kapasitas jalan akan terus membebani jalan raya
Sawangan yang menyebabkan kemacetan tidak terkendali.
Pertumbuhan jumlah kendaraan 2015 di Kota Depok juga menjadi
salah satu penyebab permasalahan kemacetan, dari data yang
didapatkan kendaraan yang terdaftar di Kota Depok adalah sebagai
berikut :
Tabel. 3.24
No Jenis Kendaraan Jumlah (Unit)
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Sepeda motor 511.908 819.921 870.024
2 Mobil Penumpang
c. Umum 5.146 5.068 4.974
d. Pribadi 40.776 45.619 49.991
3 Mobil Barang
c. Umum 458 546 578
d. Pribadi 14.963 16.565 17.908
4 Bus Besar
c. Umum 0 0 0
d. Bukan umum 0 0 0
5 Bus Sedang
a. Umum 77 75 110
b. Bukan umum
6 Bus Kecil
c. Umum 77 75 110
d. Bukan umum 342 379 362
7 Kendaraan Roda Tiga
c. Umum 0 0 0
d. Bukan umum 0 0 0
Jumlah Total 573.747 888.248 944.057
Data tersebut diatas adalah data kendaraan pada SAMSAT Kota
Depok, belum termasuk kendaraan yang terdaftar di luar wilayah Kota
Depok, sedangkan di bandingkan dengan penambahan panjang jalan
hanya bertambah diantaranya Jl.Ir.H.Juanda, Jalan terusan Sentosa
Raya, Jalan Terusan Keadilan dan penambahan lebar jalan Jalan
Kartini – Citayam yang berlokasi di wilayah Timur terlalu berdampak
Pemerintah Kota Depok
190
pada pengurangan kemacetan utamanya di wilayah Barat.
- Meningkatnya Volume Kendaraan ( Rata-rata 15%/tahun)
- Terbatasnya Jaringan Jalan Lebar jalan
- Terbatasnya akses jalan menuju Margonda Raya, sebagian
pergerakan arah Jakarta dimana jaringan jalan tersesedia hanya
Jl.Margonda, Jl.sawangan, Jl. Bogor
- Penataan bangunan yang berada pada jalan utama berhubungan
langsung dengan jalan
- Fasilitas pejalan kaki, celukan, berjalan di badan jalan, parkir di
badan jalan, PKL disepanjang jalur utama belum seluruhnya
tersedia dan memadai.
1. Wilayah Timur (Jl. Tole Iskandar – Jl.Siliwangi)
Permasalahan yang ada di wilayah timur diantaranya adalah
volume kendaraan yang besar kapasitas atau lebar jalan dan
persimpangan yang sempit, ditambah lagi dengan banyaknya
akses ke jalan Tole Iskandar – Siliwangi dan tidak tertibnya
angkutan umum.
Gambar. 3.15 Jalur Wilayah Timur -
Dengan volume kendaraan mencapai 2.000 kendaraan dan
Volume/Kapasitas 0,83 pada jam sibuknya jalan Tole Iskandar
dan Siliwangi tidak dapat menampung volume kendaraan yang
terus bertambah.
2. Wilayah Barat ( Jl. Raya Sawangan – Jl. Muchtar )
Permasalahan di wilayah ini hampir mirip dengan wilayah timur
diantaranya adalah volume kendaraan yang besar kapasitas atau
lebar jalan dan persimpangan yang sempit serta tikungan tajam
menanjak pada persimpangan tersebut, ditambah lagi dengan
Beban besar vs kapasitas Ruas/Simpang sempit Angkot L/U
Banyak akses Tikungan tajam
Pemerintah Kota Depok
191
Perlintasan
Perkerasan rusak
Konflik fasa
Beban besar Simpang kecill
Beban besar Tanjakan
Tdk sebidang
Simpang sudut tajam
Angkot/ Ojek
ngetem
Masjid
Berkelok
Tanjakan
Banyak truk
Sawang
banyaknya akses ke Raya Sawangan dan Jl.Muchtar dan tidak
tertibnya angkutan umum.
Gambar. 3.16 Jalur Wilayah Barat
Pembebanan pada Jl. Raya Sawangan dan Jl. Mochtar Sawangan
diperburuk dengan banyaknya pembangunan di Wilayah Barat
diantaranya Pasir Putih, Pengasinan, Meruyung Raya, Bojong Sari
dan sekitarnya tanpa diikuti dengan pembangunan akses jalan
alternatif dan hanya membebani ruas jalan tersebut. Pada jam
puncaknya volume kendaraan pada jalan tersebut diatas 2.000
kendaraan dan Volume per kapasitas mencapai 0,99 pada
segmen simpang kodim simpang Tanah Baru.
3. Wilayah Tengah (Jl.Margonda Raya dan Jl.Bogor Raya)
Jalan Margonda Raya dan Jalan Raya Bogor merupakan jalan
penghubung ke arah Jakarta dan Bogor , terbatasnya jaringan
jalan yang menghubungkan wilayah Depok ke arah utara
menyebabkan jalan ini dibebani dengan volume kendaraan yang
besar untuk Jalan Margonda Raya pada jam puncak dilewati
sampai dengan 5.600 kendaraan (V/C Ratio 0,91) dan untuk
Jalan Raya Bogor mencapai 4.300 kendaraan (V/C Ratio 0,99).
Pemerintah Kota Depok
192
Gambar. 3.17 Jalur Wilayah Tengah
Penyebab permasalahan pada ruas jalan diantaranya minimnya
fasilitas pejalan kaki (pedestrian) baik trotoar maupun fasilitas
penyeberang jalan, mengakibatkan pejalan kaki menyeberang di
sembarang tempat, parkir di badan jalan dan Pedagang Kaki
Lima (PKL) merupakan salah satu penyebab kapasitas jalan tidak
efektif serta dapat menimbulkan hambatan samping.
- Panjang jalan dan jumlah kendaraan yang ada terlihat bahwa
dari sekitar 176 ruang jalan dengan panjang 530,15 km yang
terdiri dari 42,3 km jalan nasional, 11,67 jalan provinsi dan
476, 15 jalan kota yang pertumbuhannya tidak sebanding
dengan jumlah kendaraan pertumbuhan kendaraan pribadi
baik roda 2 dan roda 4 yang cukup tinggi mencapai 15 %
pertahun.
- Tidak adanya jaringan baru sebagai alternatif, sehingga terjadi
kepadatan yang luar biasa
- Terlalu banyaknya akses ke jalan utama;
- Kurangnya infrastruktur jalan khususnya koridor Timur -
Barat; Kecilnya kapasitas persimpang dengan volume yang
terus bertambah serta Tanjakan pada simpang menimbulkan
banyak hambatan dan antrian;
Isu kemacetan Kota merupakan tanggung jawab yang ditangani
oleh beberapa OPD dan dibantu dengan Instansi Kepolisian.
Margonda
• Penyeberang jalan vs fasilitas
• Akses Stasiun KA & parkir
• Terminal bayangan
• U-turn
Bogor Raya
• Friksi simpang, akses & pasar
• Kecepatan vs kecelakaan
• L/U angkot
Medianisasi &
Rumble strip
Rambu
Law enforcement
JPO (toko) Median/ jalur lambat Law enforcement
3
Pemerintah Kota Depok
193
Untuk menangani permasalahan kemacetan perlu adanya
sinergitas antara OPD terkait (DBMSDA) dengan Kepolisian.
Manajemen rekayasa lalu lintas yang dapat menguraikan di Kota
Depok diantaranya :
Dua Titik Utama Kemacetan yaitu :
- Jalan Tole Iskandar
- Jalan Sawangan
Upaya yang dilakukan untuk menangani kemacetan :
Dinas Bina Marga Sumber Daya Air
- Memperlebar kapasitas jalan tole iskandar dengan
memanfaatkan bahu jalan;
- Memperlebar kapasitas jalan sawangan dengan
memanfaatkan bahu jalan;
- DED Simpang Raden Saleh
Dinas Perhubungan
Sarana dan Prasarana Jalan
1. Pembangunan fasilitas penyeberangan jalan salah satunya
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rencananya akan
dibangun sebanyak 7 unit di Jl. Margonda Raya, baru dapat
dilakukan 3 unit hal ini berdampak terhadap pengurangan
kemacetan lalu lintas dan 2016 dibangun JPO Gunadarma -
Kapuk
2. Fasilitas penyeberangan jalan lainnya adalah zebra cross dan
zona selamat sekolah (zoss).
3. Pemasangan warning light dan pemeliharaan fasilatas
pengaturan lalu lintas traffic light.
4. Pemasangan perlengkapan jalan diantara rambu standar dan
rambu larangan parkir utamanya di Jl.Margonda, dan safety
mirror (cermin cemung) meningkatkan kedisiplinan pengguna
jalan;
5. Pemasangan Separator jalur lambat margonda untuk
memisahkan angkutan umum dan mobil pribadi serta sepeda
motor disamping itu guna memperkecil ruang parkir di bahu
jalan;
6. Penutupan U-Turn Jl.Ir.H.Juanda sebagai upaya untuk
mengendalikan pergerakan kendaraan dan mengurangi
antrian kendaraan yang berputar;
7. Memasang traffic light berbasis ATCS pada simpang
Bojongsari
8. Mengotimalkan traffic light simpang Al-Huda dengan ATCS;
Pemerintah Kota Depok
194
9. Memasang CCTV untuk memantau arus lalu lintas pada
simpang GDC
Pengendalian Jaringan Jalan
1. Upaya pengalihan angkutan umum wilayah barat melalui jalan
rel, pemanfatan jalan sejajar rel ini digunakan untuk
mengalihkan 1300 angkutan umum. Upaya ini sebagai
mengendalikan lemacetan pada jalur Margonda.
2. Program Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) yang
dilaksanakan setiap hari Minggu, dalam rangka mengurangi
emisi gas buang dan membudayakan masyarakat untuk tidak
menggunakan kendaraan bermotor;
3. Upaya optimalisasi yang bertujuan untuk menghubungkan
integrasi antar moda rel dan moda angkutan darat;
4. Pengendalian pembangunan Terminal Jatijajar guna
mengurangi kendaraan Bis Besar melalui akses Jalan di dalam
Kota dan langsung mengakses Tol Jagorawi.
Pengendalian dan Operasional
1. Penertiban rutin angkutan umum dan barang setiap dua
minggu yang diupayakan guna mewujudkan tertib lalu lintas;
2. Penertiban parkir di badan jalan melalui gembok parkir dan
derek bagi para pelanggar untuk mengurangi kemacetan lalu
lintas meningkatkan ketertiban dan kapasitas jalan terutama
pada jalan utama (Margonda Raya dan Nusantara);
3. Penambahan personil pengaturan lalu lintas untuk
mengendalikan kemcetan lalu lintas.
4. Angkutan on line yang perlu ditertibkan dan perlu ada
kesepakatan serta penindakan
5. Tidak ada halte khusus yang tidak ada celukan, banyaknya
halte – halte bayangan terutama di margo, detos dan
Ramayana;
6. Angkutan umum wajib berbadan hukum
Berdasarkan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2015,
diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Perhubungan
Kota Depok sebesar Rp 62.106.018.258,- yang terdiri dari
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.172.789.778,- dan
Belanja Langsung sebesar Rp. 50.933.228.480,-
sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015
sebesar Rp.55.313.600.387,- (89.06%) terdiri dari
Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar
Pemerintah Kota Depok
195
Rp. 10.331.924.133 (92,47%) dan Realisasi Belanja
Langsung sebesar Rp 44.981.676.254,- (88,31%).
Pada Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Depok dalam
pencapaiannya Akhir RPJMD 2011-2016 dan RPJMD 2016-
2021 Kota Depok dalam mencapai Visi dan Misi yang baru
yaitu Kota Visi “Depok yang Unggul, Nyaman dan
Religius” dan dengan Arah Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan dengan Misi ke IV yaitu Membangun
Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata,
Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.
Dinas Perhubungan Kota Depok untuk mencapai Misi tersebut
dengan mengacu Sasaran Terciptanya sistem transportasi
yang terintegrasi dengan wilayah jabodetabek dan sistem
angkutan kota yang aman, nyaman dan terjangkau; dengan
Arah Kebijakan Pembangunan simpul-simpul transportasi.
Dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :
7. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan utama
Cara Pengukuran =
Jarak dibagi Waktu tempuh kendaraan x 100%
- Kondisi Awal 2015 = 32 km/jam
- Target Tahun 2016 = 33,8 km/jam
- Realisasi Tahun 2016 = 34,80 km/jam
8. Rasio volume per kapasitas jalan di jalan utama
Cara Pengukuran =
C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs
(Kapasitas ruasjalan = kapasitas dasar x faktor penyesuaian
kapasitasuntuk lebar jalur lalu-lintasxfaktor
penyesuaiankapasitasuntuk hambatan samping x faktor
penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota)
- Kondisi Awal 2015 = 0,83%
- Target Tahun 2016 = 0,78%
- Realisasi Tahun 2016 = 0,76%
9. Modal share (pangsa moda transportasi) angkutan umum
Cara Pengukuran =
Jumlah orang yang menggunakan angkutan umum dibagi
Jumlah orang yang melakukan perjalanan x 100%
- Kondisi Awal 2015 = 21,86%
- Target Tahun 2016 = 23,38%
- Realisasi Tahun 2016 = 18,66%
Sasaran Strategis :
Pemerintah Kota Depok
196
1. Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda capaian
Pembangunan belum selesai dilaksanakan oleh Pihak ke 3
2. Terminal Tipe A ( Jatijajar) capaian Pembangunan Fisik belum
selesai oleh (BMSDA dan Tarkim)
3. Gedung Kantor Dinas Perhubungan capaian 100%
4. Tertatanya Kawasan Margonda Raya capaian Pemasangan
Kansteen Jalur Lambat (1.300 M).
5. Angkutan Umum Massal capaian 30% (Busines Plan Angkutan
Umum Massal)
Untuk mencapai Sasaran tersebut Dinas Perhubungan Kota
Depok mempunyai program-program yaitu :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
4. Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
5. Standarisasi Pelayanan Publik
6. Pembangunan Gedung Pemerintah
7. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
8. Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi
9. Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan
10. Penataan Jalur Margonda
11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal Jatijajar
12. Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda
13. Pengembangan Transportasi Massal
Berdasarkan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2016, diketahui
bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Depok
sebesar Rp 70.883.270.557,- yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.11.975.739.777,- dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 58.907.530.780,- sedangkan Total Realisasi
Belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.64.963.995.313,-
(91,65%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 11.161.979.491 (93,20%) dan Realisasi Belanja
Langsung sebesar Rp 53.802.015.822,- (91,34%).
Pemerintah Kota Depok
197
Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Sasaran Strategis 3 Misi 4
3. Persentase Luas ruang terbuka hijau
Sasaran strategis meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau ini
merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang terkait dengan upaya
mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota
Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang
berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya
mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta
dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan
berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil
pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan ruang
terbuka hijau disajikan pada tabel 3.32 berikut dibawah ini :
Tabel 3.25
Pengukuran Sasaran Strategis 3.3
Indikator
Kinerja
Realisasi
2015
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target
Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target
Akhir
2021
(%)
1
Persentase
Luas Ruang
Terbuka
Hijau
10,06%
10,86%
11,10%
102%
√
21,28%
52,16%
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia
Analisis Kinerja Tahun 2017
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis
Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau menunjukkan dari
1 indikator yang diukur, pencapaian hasil telah mencapai/melampaui
target yang ditetapkan, dengan skala intensitas kinerja bernilai sangat
tinggi. Uraian hasil pengukuran sebagai berikut :
Pada tahun 2017, capaian indikator Prosentase luas ruang terbuka
hijau mencapai 11,10%, apabila dibandingkan dengan target di
tahun 2017 sebesar 10,86% telah mencapai target dengan tingkat
capaian 102%. Kondisi tersebut meningkat apabila dibandingkan
Pemerintah Kota Depok
198
dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,06% dan apabila
dibandingan dengan target akhir RPJMD sebesar 21,28% telah
mencapai 52,16%.
Faktor yang mendukung upaya pencapaian target :
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan
RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
secara umum.
Cara perhitungan pencapaian target:
= Σakhir tahun pencapaian SPM Luasan RTH publik yang tersedia X 100%
Σwil.kota/kawasan kota
Realisasi SPM RTH public :
= 2.223,88 Ha X 100%
20029 Ha
= 11,10 %
Program yang dilaksanakan adalah :
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang pada
kegiatan Evaluasi Status RTH Taman di Kawasan Perumahan Teratur
Permasalahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik:
1. Fungsi pengendalian tata ruang saat ini tidak dimiliki oleh Dinas
PUPR. Fungsi tersebut berada pada Sat Pol PP dan DPMPTSP.
2. Belum tersedianya instrumen kegiatan yang khusus mengevaluasi
capaian penyediaan RTH Publik.
3. Instansi yang berwenang melakukan serah terima kepemilikan
lahan taman dari PSU perumahan tidak melaporkan capaian serah
terima PSU (taman) kepada Dinas PUPR Kota Depok
4. Belum adanya instrument hukum dan mekanisme penyediaan
lahan RTH public selain melalui belanja APBD Kota.
Solusi :
1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah Kota Depok, agar fungsi evaluasi dan
pengendalian Tata Ruang melekat pada Bidang Tata Ruang dan
Jasa Konstruksi, selain di DPMPTSP yang melakukan fungsi
pengendalian melalui perizinan. Sementara Dinas Satpol PP
berwenang terhadap tindakan penertiban, dalam kerangka
pengendalian pemanfaatan ruang.
Pemerintah Kota Depok
199
Meningkatnya Pengendalian Banjir
Sasaran Strategis 4 Misi 4
2. Berkoordinasi dengan instansi Pembina terkait penyediaan RTH
Public.
3. Menyiapkan instrument dan mekanisme lain untuk pencapaian
penyediaan RTH, selain mengandalkan pada belanja APBD Kota.
4. Luas genangan ( Lebih dari 30 Cm, selama 2 Jam )
Sasaran strategis meningkatnya pengendalian banjir ini
merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang
terkait dengan upaya mewujudkan kenyamanan dan keamanan
bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan
penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan
anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia
dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan
keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan
daya dukung lingkungan. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1
indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran
meningkatnya pengendalian banjir ini disajikan pada tabel 3.33
berikut ini:
Tabel 3.26
Pengukuran Sasaran Strategis 3.4
Indikator Kinerja
Realisasi
2016
Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
2017
(%)
Status
Capaian
Target Akhir
RPJMD
2021
Capaian
Target Akhir
2021 (%)
1
Luas genangan
( Lebih dari 30 cm,
selama 2 Jam
122,61 Ha
111.46Ha
99,61%
111%
√
66,88 Ha
51,06 %
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2017
Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,
X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia
Analisis Kinerja Tahun 2017
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis
Meningkatnya pengendalian banjir menunjukkan dari 1 indikator
yang diukur telah mencapai target yang ditetapkan.
Pemerintah Kota Depok
200
Pencapaian kedua indikator tersebut pada skala intensitas kinerja
bernilai sangat tinggi, dengan uraian hasil pengukuran sebagai
berikut :
Pada tahun 2017, indikator luas genangan (lebih dari 30 cm,
selama 2 jam) mencapai luas 99,61 Ha apabila dibandingkan
dengan target di tahun 2017 seluas 111,46 Ha. Telah mencapai
target dengan tingkat capaian 111%. Bila dibandingkan dengan
target akhir RPJMD sebesar 66,88%, telah mencapai 51,06%.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian
indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang
disebabkan oleh faktor alokasi pendanaan yang sudah memenuhi
atau sudah berdasarkan kebutuhan (need based budget).
Faktor penunjang keberhasilan capaian kinerja :
a) Capaian kinerja sasaran didukung oleh pelaksanaan 2 Program
yaitu :
1) Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan
Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong, target kinerja
program dari target panjang drainase terbangun dan tertata
dengan baik sejumlah 156,98 km, terealisasi 160,18 km
kumulatif (151,66 km s/d th. 2016 + 8,5251 km realisasi 2017
(6,17 km saluran drainase jalan kota + 2,3551 km saluran
drainase utama)). Realisasi kinerja program lebih besar dari
target.
2) Program Konservasi Sumber Daya Air :
a. Target kinerja program jumlah situ yang
direvitalisasi/ditata sejumlah 6 situ, terealisasi 4 situ
sampai dengan 2017, karena Sesuai dengan kewenangan
daerah yang bisa dilakukan hanya pengerukan Situ, tidak
bisa dilakukan penataan
b. Target kinerja program Tinggi permukaan air tanah
(15,01m) Terjadi penurunan tinggi muka air tanah
sebanyak 0,76 m. Alasan: Pengambilan air tanah dan
upaya konservasinya belum berimbang.
b) Lokasi genangan di Kota Depok yang dikarenakan drainase jalan
dan drainase kota yang tidak lagi sesuai dengan volume air yang
masuk dan curah hujan yang ekstrim akhir-akhir ini, sehingga
memerlukan rekayasa penanganan drainase utama, sarpras jalan
(drainase jalan kota) dan gorong-gorong sesuai dengan kebutuhan
terkini. Dilaksanakan melalui program Program Pembangunan,
Pemerintah Kota Depok
201
Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Drainase/Gorong-
Gorong.
c) Upaya pembersihan badan air (sungai/kali/setu) dengan
operasional dan pemeliharaan rutin secara swakelola dengan
tenaga Satgas dan melaksanakan normalisasi badan air (saluran
irigasi/kali/setu) secara rutin dengan tenaga Satgas dan alat berat
yang dimiliki Dinas PUPR, sebagai upaya menambah kapasitas
tampung pada badan air dalam pencegahan banjir.
d) Upaya pengurangan genangan secara struktural selama 2017
antara lain :
1) Penataan & Penurapan Kali Angke Perum Villa Pamulang ,
Kel. Pondok Petir, Kec. Bojongsari;
2) Penurapan Kali Angke Perumahan Sawangan Elok Rw.07,
Kel.Duren Mekar, Kec. Bojongsari;
3) Penataan dan Normalisasi Kali Gondang, Kel. Rangkapan
Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas;
4) Penataan dan Normalisasi Kali Grogol, Kel. Rangkapan Jaya
Baru, Kec. Pancoran Mas;
5) Penataan dan Normalisasi Kali Krukut, Kel. Pancoran Mas,
Kec. Pancoran Mas;
6) Penurapan dan Normalisasi Kali Pelayangan Hilir (menuju
arah saluran sekunder cabang tengah), Kec. Pancoran Mas;
7) Penataan dan Normalisasi Kali Sengon dan Kali Kawin Kel.
Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas;
8) Penurapan dan Normalisasi Kali Grogol Hilir Perumahan
Mampang Indah II hingga Jembatan Villa Santika, Kel.
Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas;
9) Penurapan Saluran Sekunder Cabang Tengah Ka (dekat
BCTe01, seberang Jl. Raya Citayam) Kel. Pondok Jaya, Kec.
Cipayung;
10) Penurapan dan Normalisasi Kali Caringin (Lanjutan) Kel.
Pengasinan-Kel. Bedahan Kec. Sawangan;
11) Pembangunan jembatan Kali Binong Jl. Pertanian RW 09
Perum Lembah Griya Indah kel. Cipayung Jaya kec.
Cipayung;
12) Penataan Sempadan dan Sodetan menuju Kali Cipinang
RW.13,14, Kel.Mekarsari, Kec. Cimanggis;
13) Pembangunan Jembatan Kali Sugutamu, Perumahan Pondok
Sukmajaya.
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian
kinerja lebih besar dari 100%. Alokasi anggaran untuk sasaran
Pemerintah Kota Depok
202
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk memenuhi
Kebutuhan Masyarakat
Sasaran Strategis 5 Misi 4
strategis ini adalah sebesar Rp 52.959.233.000,00 dengan realisasi
sebesar 47.052.971.130,00 (88,85%). Hal ini menunjukkan bahwa
untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi
penggunaan sumber daya sebesar Rp 5.906.261.870,00, terdiri
dari :
1. Efisiensi lelang/pengadaan langsung sebesar
Rp 3.501.153.965,00
2. Efisiensi belanja barang/jasa sebesar Rp 1.232.736.305,00
3. Gagal lelang sebesar Rp 250.000.000,00
4. Terdapat 3 paket pekerjaan belum terbayar sebesar
Rp 922.371.600,00
5. Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air
minum yang aman
Akses air bersih bagi masyarakat Kota Depok merupakan
tantangan bagi Pemerintah Kota agar masyarakat mendapatkan
akses air bersih tersebut secara mudah dan aman untuk
dikonsumsi. Kinerja PDAM
Tirta Asasta Kota Depok
masih relatif terbatas dalam
melayani kebutuhan air
bersih.
Dinas Perumahan dan
Permukiman pada Bidang Permukiman salah satu tupoksinya
melaksanakan layanan Penyediaan Air Bersih, baik melalui sistem
Perpipaan maupun Non Perpipaan. Adapun Capaian Persentase
Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman tahun
2016 mencapai 73,52%. Target Tahun 2017 sebesar 75% dengan
capaian 75,60%. Capaian mengalami kenaikan dari Tahun kemarin
sebesar 2,08%. Meningkatnya layanan tersebut di tahun 2017
dikarenakan anggaran yang disediakan tidak hanya berasal dari
APBD saja untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Air
Bersih Perpipaan dan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Non
Perpipaan, melainkan berasal dari DAK Penugasan TA. 2017 untuk
Kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama dan Retikulasi
Pemerintah Kota Depok
203
Kelurahan Sawangan Baru. Dengan total anggaran sebesar
Rp. 9.270.000.000,00.
Kegiatan Pada Dinas Perumahan dan Permukiman dalam
menunjang tercapainya Indikator Kinerja Persentase Penduduk
yang mendapatkan akses air minum yang aman memiliki 3
Kegiatan yaitu :
Tabel.3.27 Persentase Penduduk mendapatkan Askes air
minum
NO NAMA PROGRAM KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
KEUANGAN
(%)
1 2 3 4 5 6
I Peningkatan
Pengelolaan dan
Layanan Air Bersih
Pengembangan
Jaringan Distribusi
Air Bersih Perpipaan
4,500,000,000 4,233,842,000 94.09
Pembangunan
Infrastruktur Air
Bersih Non
Perpipaan
900,000,000 882,283,000 98.03
Pembangunan
Jaringan Distribusi
Utama dan Retikulasi
Kelurahan Sawangan
Baru (DAK
Penugasan TA
2017)
3,870,000,000 3,617,580,377 93.48
JUMLAH ANGGARAN
9,270,000,000 8,733,705,377 94.21%
Indikator kinerja pertama telah mencapai target kinerja 100%.
Indikator Kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai
berikut:
Tabel.3.27 Cakupan Air Bersih
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
1 Cakupan Layanan Air
Bersih Perpipaan 2 lokasi 2 lokasi 100 Sesuai Target
Pemerintah Kota Depok
204
Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:
Hasil dari indikator kinerja tersebut didukung oleh program/kegiatan :
1. Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Perpipaan
Kegiatan ini berada di Lokasi Kelurahan Abadi Jaya dan Kelurahan
Baktijaya
2. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama dan Retikulasi Kelurahan
Sawangan Baru (DAK Penugasan TA 2017)
Kegiatan ini berada di Lokasi Kelurahan Sawangan Baru
Permasalahan
1. Dalam Pelaksanaan Kegiatan harus melihat bussinesplan PDAM
agar tidak terjadi Overlapp Kegiatan
2. Belum adanya database Penduduk rawan Air Minum
3. Keterbatasan wewenang dalam intervensi kegiatan
Alternative solusi yang telah dilaksanakan:
1. Menyiapkan perencanaan secara matang dimulai dari DED serta
dokumen pendukung lainnya seperti Rencana Umum Pengadaan
(RUP), dan smart planning serta melaksanakan monitoring secara
berkala terhadap program/ kegiatan baik secara fisik maupun
administratif.
2. Pemetaan Kewenangan Intervensi antara PDAM dengan Dinas
Perumahan dan Permukiman
3. Updating Database Penduduk Rawan Air
Indikator kinerja kedua hanya mampu diraih pada angka 50%.
Indikator Kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai
berikut:
Tabel. 3.28 Cakupan Air Bersih Non Perpipaan
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
1
Cakupan Layanan Air
Bersih Non
Perpipaan
500 SR 250 SR 50
Tidak
Mencapai
Target
Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:
Hasil dari indikator kinerja tersebut didukung oleh program/kegiatan :
1. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Non Perpipaan
Pemerintah Kota Depok
205
Meningkatnya Ketersediaan Perumahan bagi Masyarakat
berpenghasilan rendah yang terintegrasi dengan infrastruktur Sosial,
Ekonomi dan Keberagaman
Sasaran Strategis 6 Misi 4
Lokasi Kegiatan ini adalah Kelurahan Cipayung dan Kelurahan
Ratujaya. Terjadinya ketidaktercapaian target pada indikator ini
dikarenakan banyaknya infrastruktur pendukung yang harus
dibangun agar konstruksi tersebut dapat berfungsi, sehingga
anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan konstruksi kegiatan air
bersih non perpipaan menjadi lebih besar.
Permasalahan
1. Kurangnya Database Penduduk rawan air minum
2. Belum adanya kelengkapan data potensi mata air di Kota Depok
3. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melihat businessplan PDAM
agar tidak terjadi overlapp Kegiatan
4. Situasi dan kondisi di lapangan yang akan dibangun infrastruktur
Air Bersih Non Perpipaan
5. Legalitas Lahan Lokasi (jika bukan Aset Pemda harus diawali
dengan pembebasan Lahan)
Alternatif solusi yang telah dilaksanakan:
1. Menyiapkan perencanaan secara matang di masa yang akan
datang dimulai dari DED serta dokumen pendukung lainnya seperti
Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan smart planning serta
melaksanakan survei sebelum dilakukannya proses konstruksi dan
monitoring secara berkala terhadap program/ kegiatan baik secara
fisik maupun administratif.
2. Melaksanakan Perencanaan anggaran setelah melakukan
pengecekan lokasi yang akan dilaksanakan Pembangunan
infrastruktur Air Bersih Non Perpipaan.
3. Pendataan dan Updating data Penduduk Rawan Air Minum dan
Sumber Mata Air
4. Pemetaan kegiatan antara PDAM dengan Dinas Perumahan dan
Permukiman
6. Persentase Rumah Layak Huni
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :
22/Permen/M/2008 yang berisi tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/
Pemerintah Kota Depok
206
98.21
99.27
99.77
98
98.5
99
99.5
100
2015 2016 2017
Per
sen
tase
Tahun
Kota merumuskan bahwa Rumah Layak Huni adalah rumah yang
memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan
penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan.
Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan
kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan
bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta Perumahan
dan Permukiman penghuninya. Pencapaiannya dilihat dari presentase
cakupan rumah layak huni, yang dihitung dari jumlah layak huni di
suatu wilayah kabupaten/kota pada kurun waktu tertentu dibagi
dengan jumlah rumah di suatu wilayah kabupaten/kota tersebut
dalam kurun waktu yang sama.
Yang termasuk dalam standar rumah layak huni adalah yang memiliki
kriteria sebagai berikut.
a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi :
1. Struktur bawah/pondasi;
2. Struktur tengah/kolom dan balak (Beam);
3. Struktur atas.
b) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan
sanitasi
c) Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m2/orang sampai
dengan 12 m2/orang
Terjadi peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni dari
tahun 2015 hingga tahun 2017, yaitu dari 98,21% pada tahun 2015
menjadi 99,77% pada tahun 2017. Sementara cakupan layanan
rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan capaian
hingga 2016, yaitu dari 92,85% pada tahun 2015 menjadi 90,36%
pada tahun 2016, bahkan untuk tahun 2017 capaian belum dapat
diketahui dikarenakan tidak adanya data valid mengenai jumlah
rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang
terjangkau maupun jumlah keseluruhan rumah tangga MBR. Hal ini
dapat dilihat pada grafik II.1 dan II.2 berikut.
Gambar 3.18
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
di Kota Depok Tahun 2015-2017
Sumber: Bidang Perumahan Kota Depok, 2017
Pemerintah Kota Depok
207
Dalam meningkatkan Indikator Kinerja Persentase Rumah Layak Huni,
Pemerintah dengan gencarnya melakukan program Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni, sasaran dilakukan kepada Rumah tidak layak huni
sesuai usulan dan data dari Kecamatan melalui Forum Musrenbang.
Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok
terkait Rumah Tidak Layak Huni sebatas Monitoring dan Evaluasi
serta pembuatan SK Walikota nya. Program ini untuk mengurangi
jumlah Rumah Tidak Layak Huni sehingga Persentase Rumah Layak
Huni di Kota Depok dapat meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun
2017 Rumah Tidak Layak Huni yang terakomodir sebanyak 278 unit
yang dilaksanakan dari anggaran APBD Kota Depok dan sebanyak 222
unit dari Program Rutilahu Provinsi.
Pada Tahun 2016 Rumah Layak Huni di Kota Depok sekitar 83,40%.
Pada Tahun 2017 menargetkan 98,96 %. Di Tahun 2017 mencapai
99,07 %. Mengalami kenaikan sebesar 15,67 % dari tahun
sebelumnya. Ada 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Perumahan dan Permukiman dalam menunjang peningkatan capaian
pada Indikator Kinerja persentase Rumah Layak Huni, yaitu :
1. Monitoring dan Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni
2. Pendataan Persebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota
Depok.
3. Penyusunan Standar Teknis Pembangunan Perumahan
Sejahtera di Kota Depok
Dengan anggaran berasal dari APBD sebesar
Rp. 645.211.120,00
Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target
Indikator Kinerja Presentasi Rumah Layak Huni oleh Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Depok antara lain:
Pemerintah Kota Depok
208
Tabel. 3.29 Jenis Layanan Dasar
JENIS
PELAYANAN
DASAR
NO NAMA PROGRAM/
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
KEUANGA
N (%)
1 2 3 4 5 6
Rumah
Layak Huni
dan
Terjangkau
Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni
645,211,120 420,834,62
0
62,65
1
2
3
Monitoring dan
Evaluasi Rumah Tidak
Layak Huni
Penyusunan Standar
Teknis Pembangunan
Perumahan Sejahtera
di Kota Depok
Pendataan Persebaran
Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) di Kota
Depok
200,000,000
149,995,120
295,216,000
3,170,000
136,839,120
280,825,500
1,59
91,23
95,13
Berikut adalah capaian SPM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Depok tahun 2017:
Tabel 3.30 Capaian SPM
NO JENIS
PELAYANAN
INDIKATOR
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
RUMUS CAPAIAN TAHUN 2017
PEMBILANG PENYEBUT PEMBILANG PENYEBUT %
1 Rumah Layak
Huni dan
Terjangkau
Cakupan
Ketersediaan
Rumah Layak
Huni
Jumlah rumah
layak huni yang
memenuhi
kriteria
kehandalan
bangunan,
menjamin
Perumahan dan
Permukiman
serta kecukupan
Jumlah rumah
di suatu
wilayah
provinsi pada
kurun waktu
tersebut
376.692 379.126 99,36
Pemerintah Kota Depok
209
NO JENIS
PELAYANAN
INDIKATOR
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
RUMUS CAPAIAN TAHUN 2017
PEMBILANG PENYEBUT PEMBILANG PENYEBUT %
luas minimum di
suatu wilayah
kerja, pada
kurun waktu
tertentu
Cakupan
Layanan
Rumah Layak
Huni yang
Terjangkau
Jumlah rumah
tangga MBR
yang menempati
rumah layak
huni dan
terjangkau pada
kurun waktu
tertentu
Jumlah rumah
tangga
masyarakat
berpenghasilan
rendah pada
kurun waktu
tertentu
n/a n/a n/a
2 Lingkungan
yang Sehat
dan Aman
yang
didukung
dengan
Prasarana,
Sarana dan
Utilitas (PSU)
Cakupan
Lingkungan
yang Sehat
dan Aman
yang
didukung
dengan
Prasarana,
Sarana dan
Utilitas (PSU)
Jumlah
lingkungan
(kelurahan/desa)
yang sehat dan
aman yang
didukung
prasarana,
sarana dan
utilitas (PSU),
meliputi : jalan,
drainase,
persampahan,
sanitasi, air
bersih, dan
listrik memadai
untuk satu
lingkungan di
suatu wilayah
kerja pada kurun
waktu tertentu
Jumlah
lingkungan
perumahan di
suatu wilayah
kerja pada
kurun waktu
tertentu
694 n/a n/a
Pemerintah Kota Depok
210
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Dalam pelaksanaan pencapaian SPM Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Depok terdapat beberapa kendala dan solusi yang
akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau
Permasalahan
Capaian cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2017
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan telah
mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Akan tetapi
cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau belum dapat
ditentukan capaian realiasasi untuk tahun 2017 dikarenakan tidak
didapatnya data mengenai jumlah rumah tangga MBR yang
menempati rumah layak huni dan terjangkau serta jumlah rumah
tangga MBR pada tahun 2017.
Alternative solusi yang telah dilaksanakan:
a. Melakukan monitoring secara berkala dan cermat pada
kegiatan pemenuhan rumah tidak layak huni yang dilakukan
oleh tiap-tiap kecamatan dan meningkatkan koordinasi dan
sinergitas dengan pihak kecamatan, BKM dan LPM.
b. Melakukan pemutakhiran data rumah tidak layak huni (RTLH)
agar kegiatan pemenuhan dapat tepat sasaran kepada warga
masyarakat yang paling membutuhkan.
2. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Permasalahan
Capaian cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung
PSU dari tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan,
yaitu sebesar 75,7% pada tahun 2015 dan 77,1% pada tahun
2016. Akan tetapi pada tahun 2017 capaian belum dapat diketahui
dikarenakan kurang maksimalnya kinerja petugas dalam hal
pengumpulan data, sistem pencatatan dan pelaporan sehingga
data mengenai jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu
tertentu yang didapatkan belum optimal.
Solusi
Perlunya peningkatan kualitas data dengan cara melakukan
pendataan mengenai lingkungan perumahan di Kota Depok secara
rinci dan komprehensif.
Pemerintah Kota Depok
211
Tertatanya Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh
Perkotaan
Sasaran Strategis 7 Misi 4
Faktor Eksternal dan Internal
a. Faktor eksternal yang mendukung yang ditangani, antara lain:
1. Adanya kebijakan dari Pemerintah Depok dan Pemerintah
Pusat.
2. Adanya peran masyarakat dan pengusaha untuk
meningkatkan ketersediaan rumah bagi MBR.
3. Banyaknya usulan warga masyarakat melalui mekanisme
musrenbang/pokok pikir dewan untuk meningkatkan kualitas
perumahan bagi MBR.
b. Faktor internal yang mendukung, antara lain:
1. Alokasi anggaran pada monitoring program dan kegiatan
untuk meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air
untuk kebutuhan masyarakat.
2. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa yang semakin
eksis ditengah masyarakat Kota Depok.
7. Rasio Permukiman Layak Huni
Permasalahan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang
menonjol adalah masih adanya kawasan permukiman kumuh dan
rumah tidak layak huni.
Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Infrastruktur permukiman
pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 strategic goals, yaitu :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa,
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,
3. Meningkatkan Kualitas Lingkaran.
Permukiman yang layak huni Pemerintah Kota Depok khususnya Dinas
Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas terkait dengan
Program Pemerintah dalam mengurangi Luasan Kawasan Permukiman
Kumuh, akan meningkatkan Rasio Permukiman Layak Huni di Kota
Depok.
Pada Tahun 2015 Luas Lingkungan Permukiman Kumuh sebesar
132,74 Ha sedangkan di tahun 2017 sudah menurun menjadi 120.55
m2.
Pemerintah Kota Depok
212
Adapun Tahun 2016 Rasio Permukiman layak Huni sebesar 97,28 %
dan di tahun 2017 ditargetkan sebesar 97,48 %. Ketercapaian Dinas
Perumahan dan Permukiman untuk meningkatkan rasio Permukiman
Layak Huni pada tahun 2017 sebesar 97,53 %. Persentase Capaian di
Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,25 % dari Tahun 2016.
Ada 4 Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Depok pada Tahun 2017 terkait mengurangi
Kawasan permukiman Kumuh dalam menunjang tercapainya pada
indikator Kinerja Rasio Permukiman Layak Huni adalah :
1. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh
2. Kajian Peraturan Walikota Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan
3. Kajian Kampung Tematik Kota Depok
Ketiga kegiatan tersebut diusung sebagai langkah Dinas Perumahan
dan Permukiman dalam mencapai peningkatan rasio Permukiman
Layak Huni dengan anggaran dari APBD dan APBDP sebesar
Rp. 4.770.105.000.
Tabel. 3.31 Indikator Kinerja Rasio Permukiman Layak huni
NO NAMA PROGRAM KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
KEUANGAN
(%)
1 2 3 4 5
I Penataan
Permukiman
Kumuh
Pembangunan
Infrastruktur
Kawasan Kumuh
4,263,229,000 4,124,223,000 96.74
II Pembentukan,
Penataan Produk
Hukum dan
Kesadaran
Hukum dan HAM
Kajian Peraturan
Walikota Penataan
Permukiman
Kumuh Perkotaan
187,000,000 166,269,200 88.91
Kajian Kampung
Tematik Kota
Depok
319,876,000 288,684,000 90.25
JUMLAH
ANGGARAN 4,770,105,000 4,579,176,200 96.00
Pemerintah Kota Depok
213
Adapun Lokasi Permukiman Kumuh yang ditata pada tahun 2017 untuk
mewujudkan Permukiman yang yang layak huni adalah sebagai berikut :
Tabel. 3.33 Volume Kegiatan Fisik Bidang Perumahan
Tahun 2017
No Jenis Kegiatan Fisik
Volume Pekerjaan Volume Pekerjaan
Saluran Jalan
Panjang Lebar Jumlah Panjang Lebar Jumlah
m' m' m² m' m' m²
KAWASAN KUMUH
1
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 3
Kel. Kemiri Muka Kec. Beji
127,30
0,30
38,19
1.154,00
0,86
992,44
2
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 1
Kel. Pondok Cina Kec. Beji
26,00
0,60
15,60
220,50
1,30
286,65
3
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 5
Kel. Pondok Cina Kec. Beji
88,00
0,40
35,20
79,50
2,60
206,70
4
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 1
Kel. Cinere Kec. Cinere -
-
205,65
1,74
357,63
5
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 2
Kel. Cinere Kec. Cinere
145,00
0,30
43,50
79,65
0,60
47,79
6
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 8
Kel. Cinere Kec. Cinere
69,80
0,40
27,92
180,00
1,09
196,20
7
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 3
Kel. Cinere Kec. Cinere
195,20
0,40
78,08
255,50
3,01
769,06
8
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 5
Kel. Cinere Kec. Cinere
121,55
0,30
36,47
161,30
0,70
112,91
9
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 9
Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung - -
262,20
0,90
235,98
10
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 10
Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung
157,50
0,30
47,25
77,00
0,53
40,81
11
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 11
Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung
137,90
0,40
55,16 - - -
12
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 12
Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung
132,50
0,70
92,75
106,00
0,60
63,60
Tabel 3.32 Tabel Lokasi Kumuh
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
1 Jumlah Lokasi Permukiman Kumuh
yang ditata
20 lokasi 20 lokasi 100 Sesuai Target
Pemerintah Kota Depok
214
13
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 6
Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung - - -
357,10
1,20
428,52
14
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 8
Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung
66,00
0,30
19,80
221,10
1,27
280,80
15
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 6
Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis
150,00
0,30
45,00
768,00
0,56
430,08
16
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 2
Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos
170,50
0,30
51,15
86,80
0,75
65,10
17
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 3
Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos
86,40
0,30
25,92
176,00
0,73
128,48
18
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 4
Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos
85,00
0,30
25,50
174,00
1,50
261,00
19
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 28
Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya
66,00
0,40
26,40
86,10
1,40
120,54
20
Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 29
Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya
11,60
0,30
33,18
143,00
1,14
163,02
Jumlah ( Kawasan Kumuh)
1.836,25
6,30
697,07
4.793,40
22,48
5.187,30
Tabel 3.34
Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Depok Tahun 2017
No Kota Kecamatan Kelurahan
Lokasi Permukiman Kumuh SK
(Penetapan SK Walikota
Tgl 9 Juli 2015)
Capaian
Penguran
gan
Kumuh
(Ha)
Lokasi
Permukiman
Kumuh
(RW)
Luas
(Ha)
Total
Luas
(Ha)
1 Depok Sukmajaya Abadijaya
19
4.00
25.09
-
21 6.64
-
28 9.29
0.01
29 5.16
0.02
2 Depok Pancoranmas Depok
09 4.59
42.83
-
13 6.99
-
14 4.98
3.99
Pemerintah Kota Depok
215
19 13.06
-
20 13.21
-
3 Depok Beji Kemirimuka
03 1.38 1.38
0.80
4 Depok Beji Pondok Cina 01 2.02
3.35
0.03
05 1.33
0.02
5 Depok Cinere Cinere
01 4.96
12.13
0.03
02 4.6 0.01
08 2.57
3.49
6 Depok Cinere Gandul 03 1.59
3.55
0.08
05 1.96
0.01
7 Depok Cipayung
Bojong
Pondok
Terong
09 2.02
8.53
1.47
10 3.28
0.01
11 1.66
0.00
12 1.57
0.02
8 Depok Cipayung Cipayung
Jaya
06 5.46 8.45
0.04
08 2.99
0.04
9 Depok Cimanggis Cisalak
pasar 06 3.08 3.08 0.03
10 Depok Tapos Sukamaju
Baru
02 3.48
21.52
0.41
03 8.66
0.02
04 9.38
1.63
11 Depok Pancoranmas Depok Jaya 14 2.83 2.83
Total Lokasi Kumuh (Ha) 132.74 12.19
Pemerintah Kota Depok
216
Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:
Hasil dari indikator kinerja tersebut didukung oleh program/kegiatan :
1. Kajian Peraturan Walikota Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan
2. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh
3. Kajian Kampung Tematik Kota Depok
Permasalahan dan Kendala dalam penanganan Kawasan Kumuh :
1. Anggaran yang terbatas
2. Sarana dan Prasarana Dinas yang Kurang Memadai
3. Adanya Data Dinamis dalam penanganan Kawasan Kumuh
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan
kumuh
5. Terbatasnya kewenangan Dinas dalam penanganan kawasan
kumuh (hanya kegiatan penataan saluran dan jalan lingkungan)
6. Tingkat Urbanisasi yang tinggi di Perkotaan
7. Tingkat perkapita yang masih rendah
8. Rendahnya partisipasi swasta dalam penanganan masalah kawasan
kumuh
Alternatif solusi yang telah dilaksanakan:
1. Menyiapkan perencanaan secara matang dimulai dari DED serta
dokumen pendukung lainnya seperti Rencana Umum Pengadaan
(RUP), dan smart planning serta melaksanakan survei sebelum
dilakukannya proses konstruksi dan monitoring secara berkala
terhadap program/ kegiatan baik secara fisik maupun administratif.
2. Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menanggulangi dan
menata kawasan kumuh.
3. Membuat konsep Kampung Tematik
4. Membangun Rumah Susun
5. Program Perbaikan Kampung
a. Faktor eksternal yang mendukung yang ditangani, antara lain :
1. Adanya kebijakan dari Pemerintah Depok
2. Banyaknya usulan warga masyarakat melalui mekanisme
musrenbang/pokok pikir dewan untuk peningkatan kualitas
infrastruktur permukiman.
b. Faktor internal yang mendukung, antara lain:
1. Alokasi anggaran pada program dan kegiatan untuk menata
Kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk kebutuhan
masyarakat.
Pemerintah Kota Depok
217
Terwujudnya Depok Sebagai Kota Bersih ( Zero Waste City )
Sasaran Strategis 8 Misi 4
8. Persentase Sampah tertangani
Realisasi penanganan sampah pada tahun 2017 sebesar 59,83 %
tidak mencapai target tahun
2017 sebesar 68,7% hal ini
disebabkan karena jumlah
armada pengangkutan
sampah yang masih kurang
dan juga sudah banyak
yang sudah relatif tua
sering terjadi kerusakan,
sehingga perlu penambahan armada pengangkutan sampah dengan
harapan dapat membantu penanganan pengangkutan sampah di Kota
Depok. Jumlah armada yang ada saat ini sebanyak 85 unit Dump
Truck, 20 unit Arm Roll, 5 unit Tronton, 6 unit Pick-Up dan 53 unit
Gerobak Motor Sampah. Sosialisasi pemilahan sampah sudah gencar
dilakukan di masyarakat, diharapkan seluruh masyarakat Kota Depok
dapat melakukan pemilhahan sampah sehingga sampah yang dikirim
ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Disamping itu, belum tercapainya
taget juga disebabkan oleh masih kurangnya jumlah Unit Pengolahan
Sampah (UPS) yaitu sebanyak 32 UPS yang ada tidak sebanding
dengan jumlah Kelurahan di Kota Depok yaitu 63 Kelurahan. Adapun
rencana penambahan UPS di Kota Depok memiliki beberapa kendala
antara lain ketersediaan lahan dan seringnya ada penolakan warga
untuk membangun UPS baru di lingkungan sekitarnya dikhawatirkan
menimbulkan bau yang dapat mengganggu warga sekitar. Untuk
mengurangi bau yang ditimbulkan dari kegiatan UPS dapat dilakukan
upaya penanaman pohon disekitar UPS terutama pohon yang dapat
menyerap bau seperti pohon bambu jepang. Dengan diberlakukannya
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah
di UPS yaitu UPS hanya menerima dan mengolah sampah organic
yang telah terpilah menjadi kompos. Kompos yang dihasilkan sudah
diuji dan memenuhi baku mutu dapat berkurang, sedangkan sampah
organik dikirim ke UPS untuk diolah menjadi kompos yang dapat
dimanfaatkan sebagai pupuk.
Berdasarkan data penanganan sampah, adanya peningkatan capaian
kinerja dari tahun 2015 sampai tahun 2017, yaitu pada tahun 2015
Pemerintah Kota Depok
218
realisasi 49,80 % naik sebesar 1,58% menjadi 51,38% dan naik lagi
sebesar 8,45% menjadi 59,83 %, cakupan layanan persampahan
mengalami peningkatan
seiring dengan adanya
kegiatan sosialisasi
untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam kesadaran
pemilahan sampah di
beberapa RW dan adanya penambahan armada pengangkutan
sampah. Namun kenai
Berdasarkan data penanganan sampah, adanya peningkatan capaian
kinerja dari tahun 2015 sampai tahun 2017, yaitu pada tahun 2015
realisasi 49,80 % naik sebesar 1,58% menjadi 51,38% dan naik lagi
sebesar 8,45% menjadi 59,83 %, cakupan layanan persampahan
mengalami peningkatan seiring dengan adanya kegiatan sosialisasi
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesadaran
pemilahan sampah di beberapa RW dan adanya penambahan armada
pengangkutan sampah.
Adapun Target belum terealisasi di Tahun 2017 , karena
permasalahan :
1. Terbatasnya jumlah armada pengangkutan sampah
2. Kondisi armada pengangkut sampah yang relatif tua sehingga
sering rusak
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah
sehingga menambah volume sampah yang harus diangkut
4. Terbatasnya jumlah UPS yang ada,sementara untuk menambah
UPS baru sering mendapat penolakan dari warga
5. Jumlah bank sampah yang terbentuk dan yang aktif masih sedikit
dibanding jumlah masyarakat Kota Depok
6. Kapasitas produksi UPS yang ada masih terbatas sehingga
mengurangi jangkauan pelayanan masyarakat
7. Masih terbatasnya jumlah UPS yang operasional
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah
9. Pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa sampah
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
Pemerintah Kota Depok
219
Terwujudnya Pengelolaan Limbah Domestik secara terpadu dan
ramah lingkungan
Sasaran Strategis 9 Misi 4
Solusi untuk mengatasi hal tersebut :
1. Secara bertahap menambah armada pengangkutan sampah
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan
DKI untuk mendapatkan bantuan armada sampah
3. Membuat jadwal dan pembagian personil di wilayah
4. Menerapkan ketentuan Perda No.5 Tahun 2014 bahwa tidak
mengangkut sampah rumah tangga yang belum memilah
5. Berkoordinasi dengan Disrumkim untuk pengadaan lahan UPS baru
6. Secara bertahap akan menambah jumlah mesin UPS apabila
lahannya sudah tersedia
7. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para bank sampah
8. Melakukan perbaikan/pemeliharaan terhadap mesin UPS yang ada
9. Melakukan sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat
10. Berkoordinasi dan bekerjasama karena dipandang perlu untuk
melibatkan tokoh agama, masyarakat, relawan, para pendidik
untuk menanamkan budaya bersih kepada masyarakat
Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan untuk menunjang tercapai indikator kinerja sampah
tertangani, antara lain :
1. Pelayanan Kebersihan Kota
2. Pengadaan Pelayanan Angkutan Sampah
3. Pemeliharaan Sarana Kebersihan
4. Pengadaan Peralatan Kebersihan
5. Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kawasan
6. Sosialisasi Penanganan Sampah
7. Pemeliharaan dan Peningkatan UPS
9. Persentase Penduduk terlayani sistem air limbah yang
memadai.
Pengelolaan Air Limbah mempunyai masalah terbatasnya sarana dan
prasarana. Untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk Kota Depok
yang cepat maka harus memiliki strategi pengelolaan dan mulai
mempersiapkan infrastruktur air limbah skala kota/kawasan melalui
IPLT dan IPAL Komunal.
Pemerintah Kota Depok
220
1. IPLT Kalimulya adalah satu-satunya unit pengelolaan akhir air
limbah di Kota Depok. Di tahun 2016 IPLT tercatat melayani
3055 KK (0,56 %). Pada Tahun 2017 IPLT memiliki 4 Kolam,
9 Truk dan tercatat melayani 2873 KK. Dengan Jumlah KK di
Kota Depok sebanyak 545.065 KK maka IPLT melayani 0,53%
dari Jumlah KK di Kota Depok. Kesadaran masyarakat memang
harus terus ditingkatkan, IPLT sudah melakukan sosialisasi
kepada warga Kota Depok tentang pentingnya mengelola
pembuangan limbah dengan benar.
2. Untuk IPAL Komunal, Kondisi tahun 2016 Dinas Perumahan dan
Permukiman memiliki IPAL Komunal sebanyak 20 Unit,
sedangkan di tahun 2017 membangun sebanyak 7 IPAL
Komunal. Maka Total Jumlah IPAL Komunal yang telah dibangun
adalah 27 unit. 1 unit IPAL Komunal dapat melayani 25 KK.
Dengan adanya 27 IPAL Komunal tersebut dapat melayani
kurang lebih 675 KK. IPAL Komunal yang sudah terbangun
mampu melayani 0,12 % dari Jumlah KK di Kota Depok.
Kedua Kegiatan ini menunjang tercapainya Indikator Persentase
Penduduk Terlayani Sistem Air Limbah yang memadai, pencapaian di
tahun 2016 sebesar 79,78% dan Realisasi tahun 2017 mencapai
87,75%. Persentase Capaian tahun 2017 terhadap target 82,75%.
Kenaikan dari tahun lalu sebesar 7,97%. Dalam menunjang
peningkatan capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase
penduduk terlayani sistem air limbah yang memadai Dinas
Perumahan dan Permukiman memiliki 10 Kegiatan yang berasal dari
dana APBD dan 1 Kegiatan menggunakan dana DAK sebagai berikut :
Tabel 3.35
Capaian Penduduk Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai
Kota Depok Tahun 2017
NO NAMA PROGRAM KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
CAPAIAN
KEUANGAN
(%)
1 2 3 4 5
1
Pelayanan
Pengelolaan Air
Limbah
Pembangunan
IPAL Komunal
1,122,000,000 1,120,980,000 99.91
Pembinaan KSM
Pengelola IPAL
Komunal Berbasis
Masyarakat
100,000,000 100,000,000 100.00
Pemerintah Kota Depok
221
Pembangunan
IPAL Komunal
(DAK Penugasan
TA 2017)
1,504,000,000 1,388,365,224 92.31
Pengelola IPLT 3,342,319,999 2,911,247,752 87.10
Pemeliharaan IPLT 910,023,000 908,133,900 99.79
Pembangunan
IPLT
12,038,500,000 11,341,146,700 94.21
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
IPLT
2,001,500,000 1,829,183,800 91.39
2 Peningkatan Kualitas
Sanitasi
Lingkungan
Pembangunan
Septitank
8,250,000,000 8,221,980,000 99.66
3 Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
Penyusun DED
Refitalisasi Kolam
IPLT
150,000,000 57,565,000 38.38
Penyusun Naskah
Akademis Perda
Pengelolaan
Limbah domestik
(Black Water)
IPLT
50,000,000 49,275,000 98.55
Penyusun Naskah
Akademis Perda /
perwal LLTT IPLT
50,000,000 49,770,000 99.54
JUMLAH ANGGARAN 29,518,342,999 27,977,647,376 94.78
Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:
Indikator Kinerja, target, dan realisasi Kegiatan Tahun 2017 yang
menunjang tercapainya pada Indikator Kinerja Persentase Penduduk
Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai dapat digambarkan
sebagai berikut:
Pemerintah Kota Depok
222
Tabel 3.36
Indikator Kinerja Persentase Penduduk Terlayani
Sistem Air Limbah yang Memadai
Kota Depok Tahun 2017
Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Jumlah IPAL Komunal/Kawasan terbangun 7 IPAL 7 IPAL 100
2 Jumlah Kolam IPLT yang terpelihara 4 kolam 4 kolam 100
3 Jumlah KK yang mendapat layanan IPLT 2700 KK 2873 KK 106,41
4 Jumlah KK yang mendapat akses
septicktank 792 KK 792 KK 100
5 Jumlah KSM Pengelola IPAL Komunal
Berbasis Masyarakat 24 KSM 24 KSM 100
Lokasi Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal Tahun 2017 :
1. 3 IPAL berasal dari Dana APBD : Kel. Cipayung, Kel. Cipayung
Jaya, Kel. Ratu Jaya
2. 4 IPAL berasal dari Dana DAK : Kel. Depok, Kel.
Kemirimuka, Kel. Pondok Cina, Kel. Cisalak Pasar
Lokasi Kegiatan Pembangunan Septictank Tahun 2017 berada di
lokasi sebagai berikut :
1. Kel. Cipayung Jaya,
2. Kel. Ratu Jaya,
3. Kel. Bojong Pondok Terong,
4. Kel. Depok, Kel. Abadijaya,
5. Kel. Cinere,
6. Kel. Mekarjaya,
7. Kel. Sawangan Baru,
8. Kel. Duren Seribu,
9. Kel. Duren Mekar.
Permasalahan
1. Kendala dalam Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal adalah
a. Keterbatasan lahan di Permukiman rawan sanitasi, karena
untuk kegiatan ini memerlukan lahan minimal 30 m2.
b. Pemerintah masih kekurangan lahan fasos fasum yang
berada di areal lingkungan Permukiman.
Pemerintah Kota Depok
223
c. Teknologi yang digunakan masih anaerob yang kinerjanya
mengharuskan melihat dari kontur lahan yang
menyebabkan kurang optimalnya penerima manfaat.
2. Kendala dalam Layanan IPLT adalah
a. Masih kurangnya Kesadaran dari masyarakat terkait
penyedotan limbah tinja secara teratur sebelum mampet
b. Adanya permintaan pelayanan yang tidak terjangkau (posisi
rumah berada dalam gang yang tidak bisa dilalui oleh truk
tinja.
c. Pihak swasta ada yang melakukan penyedotan limbah dan
membuang di sembarang dan tidak pada tempat yang
semestinya.
Alternatif solusi yang telah dilaksanakan:
1. Menyiapkan perencanaan secara matang dimulai dari DED serta
dokumen pendukung lainnya seperti
Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan
smart planning serta melaksanakan survei
sebelum dilakukannya proses konstruksi dan
monitoring secara berkala terhadap
program/ kegiatan baik secara fisik maupun administratif.
2. Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengelola limbah domestik
dan menjaga lingkungan.
3. Pemerintah menyiapkan lahan untuk IPAL Komunal di lokasi
Permukiman padat penduduk.
4. Investasi anggaran yang lebih besar guna merubah sistem
pengolahan IPAL dari anaerob menjadi aerob sehingga penerima
manfaat lebih optimal.
5. Mengadakan Sosialiasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Kota
Depok
6. Melengkapi sarana prasarana pada IPLT yang lebih memadai untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan
penyedotan limbah tinja.
7. Menyusun dan membuat aturan untuk melakukan pengawasan
terhadap penyedotan dan pembuangan limbah tinja yang dilakukan
oleh pihak swasta.
Faktor eksternal yang mendukung yang ditangani, antara lain:
a. Adanya kebijakan dari Pemerintah Depok dan Pemerintah
Pusat.
Pemerintah Kota Depok
224
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis 10 Misi 4
b. Makin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola
limbah secara benar.
Faktor internal yang mendukung, antara lain:
Alokasi anggaran pada program dan kegiatan untuk
mewujudkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah
lingkungan.
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Depok pada
tahun 2017, sebesar 66,65 , apabila dibandingkan dengan
target di tahun 2017 sebesar 51 telah mencapai/ melebihi target
dengan tingkat capaian 130,7 %.
Pemerintah Kota Depok
225
Tahun 2017, capaian tingkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan dan apabila
dibandingkan dengan target di tahun 2017 sesuai dengan target
dengan tingkat capaian ≥100% sehingga pencapaian
akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik. Keberhasilan
indicator ditekankan pada jumlah titik pantau dengan kondisi
lingkungan yang mula imembaik didukung pula oleh kegiatan
yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidupdan Kebersihan
(DLHK) melalui kegiatan yang berkaiatan dengan :
1. peningkatan perilaku masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan, penanganan kasus pencemaran dan/ atau
kerusakan lingkungan hidup tindak lanjut pengaduan kasus
lingkungan;
2. pembinaan industry melalui sosialisasi;
3. pemantauan kualitas udara ambien dan emisi kendaraan,
4. pemantaun kualitas air;
5. pelatihan pengendalian pencemaran air dan udara bagi
pelaku usaha, pembuatan IPAL bagi usaha skala kecil;
6. pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan air
limbah dan emisi udara;
7. konservasi sepanjang sungai dan setu melalui penanaman
pohon.
Kondisi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya dikarenaka pada tahun 2016 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup belum memiliki target capaian, dan apabila
dibandingan dengan target akhir RPJMD yaitu 60 telah
mencapai/ melebihi target. kinerja dengan sangat baik ini tidak
dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada
tahun 2016 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak termasuk
dalam Indikator Kinerja Utama RPJMD.
Faktor pendukung tercapainya target yaitu didukung dengan
kegiatan pemantauan kualitas air permukaan, pemantauan
kualitas udara ambien dan emisi kendaraan, pelatihan
pengendalian pencemaran air dan udara bagi pelaku usaha,
sosiasilasi informasi hukum lingkungan, pembuatan IPAL bagi
usaha skala kecil, serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang
menghasilkan air limbah dan emisi udara.
Pemerintah Kota Depok
226
Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat dalam
melaksanakan
nilai nilai agama dan kerukunan
antar umat beragama serta
meningkatkan kehidupan berbangsa dan
bernegara Misi kelima Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalm
melaksanakan nilai nilai agama dan kerukunan antar umat
beragama serta meningkatkan kehidupan berbangsa dan
bernegara, untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan
sebanyak 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja
sebagai ukuran keberhasilan.
Hasil pengukuran sasaran strategis pada misi 3 :
a. Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :
- 4 indikator (66.66%) mencapai atau melampaui target;
- 2 indikator (33.33%) tidak mencapai target tetapi
meningkat dari tahun lalu;
MISI 5
Pemerintah Kota Depok
227
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keberagaan Rumah Tangga,
Sekolah dan Masyarakat
Sasaran Strategis 1 Misi 5
b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 3
keseluruhannya yaitu sebanyak 6 indikator (100%) menunjukkan
skala nilai sangat tinggi.
Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 3
adalah sebagai berikut:
Dalam rangka mencapai misi ke lima sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Tahun 2016-2021, indkator kinerja ‘rumah tangga, sekolah dan
masyarakat pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 6% dengan asumsi
perhitungan sebagai berikut :
Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif x 100%
Jumlah rumah ibadah
Sedangkan Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 13,38%. Dengan
asumsi rumus perhitungan sebagaimana diatas :
200_ x 100% = 13,38 %
1.495
Adapun 200 adalah jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif yang
merupakan janji walikota dengan target awal berjumlah 154 orang dan
Melampaui Target; 4 Indikator ; 66,66
%
Tidak Mencapai Target Tapi
Meningkat Dari Tahun Lalu
; 2 Indikator ; 33,3 3%
Tingkat Ketercapaian Target Sasaran Startegis Misi III
Pemerintah Kota Depok
228
target akhir 217 orang, sedangkan jumlah 1.495 adalah jumlah rumah
ibadah dari agama yang diakui pemerintah dengan rincian sebagai
berikut :
- Islam : 1.400 ( Musholla/Majlis ta’lim)
- Kristen : 90 ( Gereja )
- Hindu/ Budha/Konghucu : 5 ( Pura/Wihara/Klenteng)
Dari target Kinerja Tahun 2017 sebesar 6% dan Realisasi Kinerja
sebesar 13,38% maka dapat dihitung Capaian Kinerja Pada Tahun 2017
sebesar 223% (melebihi target / tercapai ). Pencapaian pada tahun
tahun sebelumnya ( 2015 dan 2016) tidak dapat dihitung kerana belum
adanya insentif yang diberikan kepada pembimbing rohani. Pada tahun
itu baru diadakan seleksi calon pembimbing rohani oleh Kementrian
Agama Kanwil Depok bersama MUI tingkat Kecamatan/ Kota serta
BAMAK, yang selanjutnya dilaksanakan pembinaan / pembekalan
dengan Leading Bagian Kesejahteraan Sosial Setda.
Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 13.38%
dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis (RPJMD ) pada tahun 2021 sebesar 17% , maka pada tahun
2017 capaian indikator rumah tangga, sekolah dan masyarakat yang
Terbina telah mencapai 78,71%.
D Capaian Prestasi dan Penghargaan
Penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
diterima oleh Pemerintah Kota Depok dalam tahun 2017 diantaranya :
BIDANG KESEHATAN
1. SDIT Al Haraki Kota Depok Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat
Nasional.
2. SDIT Arrahman Kota Depok Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat
Provinsi Jawa Barat.
BIDANG SOSIAL
1. LKSA Al Amanah Juara I Pilar Pilar Sosial Berprestasi Tk.Propinsi
Jawa Barat.
2. Karang Taruna Kec Limo Juara II Pilar Pilar Sosial Berprestasi
Bidang Karang Taruna Tk. Propinsi Jawa Barat.
Pemerintah Kota Depok
229
3. An. Andi Akmal Sera Malewa, ST, Anugrah Pelopor Pemberdayaan
Masyarakat ( APPM ) Bidang Seni Budaya dan pariwisata Tk. Propinsi
Jawa Barat.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
1. Memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota
Layak Anak Tingkat Nasional Kategori Madya.
2. Memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Nasional Kategori Madya.
3. Kecamatan Sawangan Juara 2 Forum Anak Terbaik Tingkat Nasional.
4. Juara 1 Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR) Tingkat Nasional.
5. Kader Terbaik Pertama Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Nasional.
6. Juara Harapan 1 Duta Genre Tingkat Nasional.
7. Juara 3 Kategori Pemberdayaan Perempuan Penghargaan Kegiatan
P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat.
8. Juara 3 Forum Anak Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat.
9. Juara Umum 2 Kota Layak Anak Award Tingkat Provinsi Jawa Barat.
10. Juara 3 Kategori Lembaga Swasta Penghargaan Kegiatan P2WKSS
Tingkat Provinsi Jawa Barat.
11. Juara 2 Lomba Kreativitas Forum Anak Depok Tingkat Provinsi Jawa
Barat.
12. Juara Harapan 1 Lomba Kader Posyandu Tingkat Provinsi Jawa
Barat.
13. Kader Terbaik Pertama Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi
Jawa Barat.
14. Juara 1 Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan Tingkat Provinsi
Jawa Barat.
15. Juara 1 dan 3 Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.
16. Juara 1 Lomba Duta Mahasiswa Generasi Berencana (Genre) Tingkat
Provinsi Jawa Barat.
17. Juara 1 Lomba Pendamping Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.
18. Kecamatan Beji Juara 1 berturut-turut untuk Lomba Kader
Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.
19. Kecamatan Beji Juara 1 Lomba Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
Tingkat Provinsi Jawa Barat.
20. Kecamatan Beji Juara 1 Lomba Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
Tingkat Nasional.
21. Kecamatan Sukmajaya Juara 1 Lomba KB Lestari Tingkat Provinsi
Jawa Barat.
22. Kelurahan Pondok Petir Juara 1 Lomba UP2K dan PKDRT Tingkat
Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Kota Depok
230
23. Kelurahan Duren Seribu Juara 1 Lomba Kesrak KB Kesehatan Tingkat
Provinsi Jawa Barat.
24. Juara 1 Olimpiade Kader Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.
25. Penghargaan KLA Strata Nindya.
26. Penghargaan Perwakilan Forum Anak Depok sebagai Duta Jawa
Barat.
27. Penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia.
28. Juara 1 Pelaksana Terbaik P2WKSS Kategori Kota Ramah Anak Tk.
Provinsi Jawa Barat.
29. Juara 1 Pembina Terbaik P2WKSS Kategori TP PKK Kota Tk. Provinsi
Jawa Barat.
BIDANG PEMERINTAHAN
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan
Kategori “Prestasi Sangat Tinggi” diperoleh sebanyak 4 (empat) kali
berturut-turut sejak Tahun 2012.
2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok
memperoleh WTP sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut sejak Tahun
2011-2015.
3. Pada Tahun 2016 memperoleh predikat “Kepatuhan Tinggi (Zona
Hijau)” untuk penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan
Kompetensi Penyelenggara sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia.
4. Juara Harapan Terbaik 1 dan Juara 3 secara berturut-turut untuk
kategori Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang bermutu,
akuntabel, inovatif dan kreatif (BAIK) cluster 3 tingkat Provinsi Jawa
Barat.
5. An. Endra, S.STP Juara III Kategori Eselon III PNS teladan Tingkat
Provinsi Jawa Barat.
6. An. Fitria Agustin Juara I Kategori fungsional Umum PNS teladan
Tingkat Provinsi Jawa Barat.
7. An. Santi Fauziah, ST. Juara Terbaik dan Inovasi Terbaik dalam
Kompetisi Inovasi Aplikasi Manajemen SDM.
8. Peringkat 1 Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Penyediaan
Informasi Publik Tersedia Setiap saat Tingkat Provinsi Jawa Barat.
9. Peringkat 1 Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik
Pembentukan dan Dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Tingkat Jawa Barat.
10. Juara Umum Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Penerapan
Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat.
11. Penghargaan AMPL Award kategori Komitmen Pemerintah Daerah
dalam Mengelola Air Limbah.
Pemerintah Kota Depok
231
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1. Anugerah Adipura
2. Penghargaan Raksa Prasada Kategori Sekolah Berbudaya
Lingkungan
3. Penghargaan Raksa Prasada Kategori Kab/Kota Penyusunan terbaik
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
(DIKPLHD)
4. Penghargaan Raksa Prasada Kategori Kab./Kota Penyusunan terbaik
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
BIDANG INVESTASI
1. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2008 QMS Bidang Perizinan I.
2. Survelance ISO ke 3 sd. Ke 5 dan Renewal ISO Bidang Perizinan
II 9001 : 2008 QMS.
3. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2008 QMS Bidang Perizinan II.
4. Peringkat 3 Piagam Penghargaan PDKM Pembina Perusahaan
PMA/ PMDN.
BIDANG TENAGA KERJA
1. PT. Bayer Indonesia Juara 2 Perusahaan yang mempekerjakan
tenaga kerja terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat.
2. PT. Medifarma Laboratories Juara 3 Perusahaan terbaik yang
mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan Tingkat Provinsi Jabar.
BIDANG PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA
1. Juara 3 Lomba Cerdas Cermat HAM untuk perwakilan kelompok
masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Barat.
2. 14 Kelurahan mendapat penghargaan Kelurahan Sadar Hukum
Penghargaan Anubhawa Sasa Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat
3. Kel. Pangkalan Jati Baru Juara 3 Lomba Kelurahan Sadar Hukum
Tingkat Provinsi Jawa Barat.
4. SMU 2 dan SMU 1 Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional
dalam rangka memperingati hari HAM sedunia.
5. Penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementrian Hukum dan HAM.
6. Juara 2 GKM Tingkat Provinsi Jawa Barat.
7. Juara 1 berturut-turut Lomba Paduan Suara Korpri Tingkat Provinsi
Jawa Barat.
8. An. Gloria Hamel Juara 1 Paskibraka Tingkat Nasional.
9. An. Dwinia Emil Juara 1 Pertukaran Pemuda Antar Negara
(Jepang).
Pemerintah Kota Depok
232
10. An. Salsabila Oktoria dan Dean Tri Iswanto Juara 1 Jambore
Pemuda Indonesia.
11. An. Nana Sutarna PKBM Yabim Bina Insani Juara III Tk. Provinsi
Jawa Barat Tutor Paket A.
12. An. Winda Junita, S.Pd PKBM Hiami Juara II Tutor Paket B Tk.
Provinsi Jawa Barat.
13. An. Octa PKBM Wiguna Juara III Tutor Paket C Tk. Provinsi Jawa
Barat.
14. An. Noormala PAUD Lazidan Juara III Pengelola PAUD Tk. Provinsi
Jawa Barat.
15. An. Maya Apriliani LKP English Firsty Juara I Guru Berprestasi Tk.
Provinsi Jawa Barat.
16. An. Sakinah, S,Pd TK Aisyiah 9 Kecamatan Sukmajaya Juara I Guru
Berprestasi Tk. Provinsi Jawa Barat.
17. An. Rini Haerani Dinas Pendidikan Juara I Guru Berprestasi Tk.
Provinsi Jawa Barat.
18. An. Dadan Abdul Kohar SMPN 1 Juara I Guru Berprestasi Tk.
Provinsi Jawa Barat dan Juara IV Tk. Nasional.
19. An. Fatimah Azzahra Nur Annisa Soleha SD Tadika Puri Juara I
Kejuaraan renang O2SN dan Juara I Tk Nasional.
20. An. Moh Zidane SDIT Rahmaiyah Juara I Kejuaraan Renang O2SN
Tk. Provinsi Jawa Barat dan Juara II Tk. Nasional.
21. An. M. Iqbal Diaz Syah putra SMP Purnama Juara I Kejuaraan
Renang O2SN Tk. Provinsi Jawa Barat dan Juara III Tk. Nasional.
22. An. Boy Nickolas Bryan Siahaan SMPN 5 Juara I Kejuaraan Karate
O2SN Tk. Provinsi Jawa Barat.
23. An. Kanaya Padma Yudewo SMPN 2 Juara I Matematika O2SN Tk.
Provinsi Jawa Barat.
24. An. Adelia Putri SMPIT NF Juara III matematika O2SN Tk. Provinsi
Jawa Barat.
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
1. Satu-satunya di Jawa Barat Nilai 100 % SNI Pasar Mutu I dari Balai
Sertifikasi Produk Kemendag.
2. Pasar Sukatani Juara 2 Lomba Pasar Sehat Tingkat Provinsi Jawa
Barat.
3. Juara Bertahan 2 kali Stand Terbaik Pameran PKJB se-Jawa Barat.
4. Juara I Produk Terbaik Pameran PKJB se-Jawa Barat.
5. Juara 3 Etnik Pameran PKJB se-Jawa Barat.
6. Juara 2 Stand Terbaik Pameran City Expo di Jambi Tingkat Nasional.
Pemerintah Kota Depok
233
E. Evaluasi Internal Terkait Kinerja Pemerintah Kota Depok
1. Evaluasi Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang
di danai dari APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan
secara triwulanan, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PD
setiap tanggal 10 per tiga bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
Laporan ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-
masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
Buku Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan Kota Depok
Tahun Anggaran 2017 ini memuat hasil pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target,
penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Substansi materi
pelaporan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
Dengan disusunnya buku ini, diharapkan dapat menjadi bahan dalam
proses pengendalian terhadap perencanaan pembangunan
daerah bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan, sehingga diperoleh input bagi penyempurnaan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada triwulan berikutnya.
Berdasarkan data sementara per 10 Januari 2018, rekapitulasi laporan
realisasi program dan kegiatan APBD Tahun 2017 sampai Triwulan IV
yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan
Pemerintah Kota Depok mencapai 244 buah program, untuk total
realisasi belanja pemerintah Kota Depok sampai dengan akhir triwulan
Pemerintah Kota Depok
234
Urusan Wajib
URUSAN PILIHAN
PENUNJANGURUSANPEMERINTAHANPENDUKUNGURUSANPEMERINTAHAN
IV tahun 2017 sebesar Rp. 2.573.102.150.625,00 atau 79,51% dari
jumlah anggaran Rp. 3.236.288.845.611,28 dengan rincian realisasi
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 853.185.722.225,00 atau 69,68%
dari anggaran Rp. 1.224.411.196.762,48 dan realisasi Belanja
Langsung sebesar Rp. 1.719.916.428.400,00 atau 85,49% dari
anggaran Rp. 2.011.877.648.848,80. Berikut ini tabel realisasi
penyerapan Belanja sampai dengan triwulan IV Tahun 2017.
Komposisi alokasi anggaran Belanja Langsung APBD TA. 2017
sampai Triwulan IV menurut Urusan Wajib sebesar 89% (Rp. 1.79
Triliun), Urusan Pilihan sebesar 1.47% (Rp. 29,65 milyar)
,Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 1.89%
(Rp. 38 milyar), Pendukung Urusan Pemerintahan 5.46% (Rp 109, 94
milyar), Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0.21% (Rp. 4,18 milyar)
dan Urusan Kewilayahan 1.96% (Rp. 39,469 milyar).
Tabel 3.37 Anggaran Per Urusan
Urusan Anggaran Persen
Urusan Wajib 1,790,615,371,558.80 89.00%
Urusan Pilihan 29,655,884,700.00 1.47%
Penunjang Urusan Pemerintahan 38,003,881,636.00 1.89%
Pendukung Urusan Pemerintahan 109,943,704,229.00 5.46%
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik 4,188,899,800.00 0.21%
Urusan Kewilayahan 39,469,906,925.00 1.96%
2,011,877,648,848.80
Pemerintah Kota Depok
235
Grafik 3.2.
Grafik Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV Tahun 2017
99.4%
96.2%
95.8%
94.6%
94.4%
94.4%
94.4%
94.0%
93.9%
93.5%
92.9%
93.1%
91.7%
91.2%
90.9%
90.7%
90.7%
90.3%
89.2%
89.8%
89.1%
89.1%
89.1%
88.1%
88.0%
87.1%
86.7%
86.5%
86.4%
86.3%
85.7%
85.6%
85.2%
84.0%
81.8%
82.8%
72.5%
68.0%
KECAMATAN SUKMAJAYA
KECAMATAN BEJI
KECAMATAN PANCORAN MAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN…
KECAMATAN CILODONG
KECAMATAN CIMANGGIS
KECAMATAN CIPAYUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN…
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN…
DINAS TENAGA KERJA
KECAMATAN SAWANGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
DINAS SOSIAL
DINAS PENDIDIKAN
SEKRETARIAT DPRD
KECAMATAN LIMO
DINAS KESEHATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SEKRETARIAT DAERAH
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN…
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KECAMATAN BOJONG SARI
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KECAMATAN CINERE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN…
KECAMATAN TAPOS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN…
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN…
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BADAN KEUANGAN DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN…
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)1
23
45
67
89
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Pemerintah Kota Depok
236
2. Evaluasi Triwulanan Hasil Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2017
Untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan
pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,
berdasarkan pasal 43 sampai dengan pasal 45 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017,
evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 dilakukan setiap triwulan
oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2017.
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah
lingkup kota mencakup evaluasi terhadap hasil Renja PD Kota
yang dilaksanakan oleh PD setiap triwulan dalam tahun anggaran
berkenaan dan evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup Kota yang
dilaksanakan oleh Kepala Bapppeda setiap triwulan dengan
menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kota.
Sehubungan dengan itu, PD di lingkungan Pemerintah Kota Depok,
telah menyampaikan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2017 secara
triwulanan. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan
pembangunan, dilakukan pengendalian dan evaluasi hasil
pelaksanaan RKPD untuk menjamin konsistensi, mengukur capaian
kinerja, serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan RKPD, mengingat keberhasilan
pencapaian sasaran RPJMD tergantung pada keberhasilan
pelaksanaan RKPD.
Ruang lingkup kegiatan pengendalian dan evaluasi hasil
pelaksanaan rencana pembangunan ini adalah kesesuaian
dokumen perencanaan dan penggaran yang meliputi RKPD dan
APBD. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk melihat
konsistensi RKPD dan APBD, meliputi kesesuaian
program/kegiatan, indikator, target, dan pagu anggaran.
Pada tahap selanjutnya, untuk mengukur pencapaian kinerja
RPJMD dan RKPD, dilakukan hasil evaluasi RKPD berdasarkan hasil
evaluasi Renja PD.
Pemerintah Kota Depok
237
Substansi materi Objek Evaluasi Hasil RKPD meliputi :
1. Kebijakan pembangunan RPJMD dan kebijakan tahunan daerah
yang telah ditetapkan, meliputi program dan kegiatan.
2. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) berdasarkan indikator kinerja, yaitu ukuran
kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang
dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan
perencanaan, tahap pelaksanan maupun tahap setelah kegiatan
selesai.
Permasalahan Evaluasi Hasil RKPD meliputi :
1. Ada beberapa kegiatan yang belum dapat disampaikan hasil
pelaksanaan atau serapan anggaran karena belum diverifikasi
oleh Badan Keuangan Daerah khususnya kegiatan yang
anggarannya bersumber dari Pusat.
2. Tidak selesainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang
terkendala dalam proses lelang, baik itu gagal lelang,
ketersediaan barang pada e-katalog maupun aturan pelaksanaan
lelang sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Kendala teknis pada pelaksanaan kegiatan masih menjadi faktor
penghambat dalam pelaksanaan, seperti belum adanya titik lokasi
serta syarat administrasi yang sah sehingga tidak dapat
terlaksana.
4. Perencanaan yang tidak matang, sehingga kegiatan tidak dapat
dilaksanakan hingga akhir tahun 2017 karena waktu pelaksanaan
pekerjaan yang tidak mencukupi.
5. Keterlambatan penerbitan aturan juklak dan juknis sebagai dasar
dan pedoman dalam pelaksanaan di beberapa kegiatan .
6. Kurangnya perencanaan yang baik dari sisi anggaran maupun
teknik pelaksanaan pekerjaan sehingga kegiatan tidak dapat
dilaksanakan atau mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.
7. Kurangnya koordinasi antara organisasi sehingga menjadi
hambatan pada proses pelaporan pelaksanaan program dan
kegiatan baik yang bersumber dari APBD, Provinsi maupun Pusat.
8. Adanya beberapa Peraturan Pemerintah yang bertolak belakang
dengan pelaksanaan kegiatan, serta belum adanya MOU dengan
pihak terkait sehingga beberapa kegiatan pada urusan
pertanahan tidak dapat terselesaikan.
Pemerintah Kota Depok
238
9. Pelaksanaan perencanaan dilakukan pada tahun yang sama
dengan pekerjaan fisik sehingga jadwal lelang pekerjaan fisik
menunggu hasil perencanaan.
10. Pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dilakukan di
tengah berjalannya satu kegiatan.
11. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang kurang
mempuni, baik segi kuantitas maupun kualitas pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).
Rekomendasi hasil Evaluasi terhadap hasil RKPD Kota Depok
Tahun 2017 :
1. Perlunya dilakukan review terhadap perencanaan program dan
kegiatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai early
warning pada pelaksanaan pembangunan serta menjadi bahan
pertimbangan untuk penyusunan perencanaan yang akan datang.
2. Perlunya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM pada seluruh
Organisasi Perangkat Daerah agar proses pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah di tahun 2017 dapat terlaksana dengan
baik.
3. Perlunya peningkatan komitmen bagi para penanggung jawab
kegiatan dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam
meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi
pelaporan.
4. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta ketersediaan
pada pengadaan barang dalam daftar e-katalog agar proses
pengadaan dapat berjalan tepat waktu epektif dan efisien.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat yang
terkait agar dapat melakukan konsultasi dan koordinasi secara
proaktif terkait perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan.
6. Perlunya sosialisasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat
atau stakeholder agar tidak terjadi hambatan dalam proses
pelaksanaan program dan kegiatan khususnya dalam proses
pelaksanaan lelang atau pengadaan barang dan jasa.
7. Untuk tahun 2017 diharapkan agar semua capaian target dan
sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam
RKPD dan Renja dapat dilaksanakan dengan konsisten baik dari
jadwal pelaksanaan maupun capaian yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kota Depok
239
8. Agar kiranya dapat dilakukan koreksi dan penyesuaian atas
permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan
sampai dengan Triwulan IV ini pada dokumen perencanaan RKPD
tahun yang akan datang.
3. Realisasi Anggaran
Dalam Tahun Anggaran 2017 Belanja Daerah dianggarkan sebesar
Rp 3.236.288.845.611,28 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp 2.671.085.983.540,52 atau 82,54 %. Apabila dibandingkan
dengan realisasi belanja daerah pada tahun 2016 sebesar Rp
2.755.256.803.566,27 maka realisasi belanja daerah pada tahun
2017 mengalami penurunan sebesar 3,15 %. Belanja Daerah
dimaksud dipergunakan untuk:
a. Belanja Tidak Langsung
Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran
2017 sebesar Rp 1.224.411.196.762,48 dan direalisasikan
sebesar Rp 909.563.942.578,00 atau 74,29 %
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung dianggarkan sebesar 2.011.877.648.848,80
dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.761.522.040.962,52
atau 87,56 %, yang digunakan untuk pelaksanaan program
dan kegiatan.
Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 21
sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2017, maka besaran alokasi dan
realisasi belanja untuk setiap indikator sasaran strategis
disajikan sebagai berikut :
Pemerintah Kota Depok
240
Tabel 3.38
Alokasi dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis
No
Sasaran Strategis
Anggaran
Realisasi Keuangan
Capaian
(%)
Alokasi
1.
Meningkatnya standar
pelayanan publik
232.759.613.681,00
214.860.282.202,00
92,31%
11,57 %
2
Meningkatnya kualitas
manajemen
pemerintah yang
akuntabel
369.984.683.118,80
333.686.059.622,00
90,19%
18,39 %
3
Terwujudnya proses
pelayanan publik yang
cepat, tepat, dan
transparan.
40.252.848.550,00 35.323.152.378,00 87,53% 2,00 %
4. Meningkatnya akses
layanan pendidikan
278.484.262.616,00
261.486.021.777,00
93,90%
13,84 %
5.
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat dan
kualitas pelayanan
pendidikan
14.788.549.800,00
13.240.808.166,00
89,53%
0,74 %
6.
Terwujudnya kawasan
pendidikan tinggi,
pusat riset inovasi
nasional, international
dan sebagai pusat
inkubator pemerintah
daerah.
154.125.000,00
149.663.000,00
97,10%
0,01 %
Pemerintah Kota Depok
241
7.
Berkembangnya
potensi pemuda
kreatif berbasis
komunitas
1.463.629.500,00 1.309.222.560,00 89,45% 0,07 %
8.
Berkembangnya dan
meningkatnya
prestasi olahraga,
seni dan budaya.
6.562.294.200,00 6.269.042.860,00 95,53% 0,33 %
9.
Terwujudnya
pelayanan kesehatan
yang berkualitas
menuju smart healthy
city
291.044.779.204,00 207.539.931.508,00 71,31% 14,47 %
10. Tercapainya jaminan
kesehatan universal 45.155.364.000,00 43.962.576.317,00 97,36% 2,24 %
11.
Meningkatnya kualitas
kehidupan keluarga
dan kesejahteraan
sosial masyarakat.
19.717.854.700,00 18.325.845.023,00 92,94% 0,98 %
12.
Meningkatnya
kapasitas usaha
mikro, kecil dan
menengah (UMKM)
4.673.251.500,00 4.278.988.700,00 91,56% 0,23 %
13.
Terbangunnya pusat
– pusat pertumbuhan
ekonomi kota dan
pengembangan
cluster ekonomi
kreatif
10.376.095.700,00 8.599.039.096,00 82,87% 0,52 %
Pemerintah Kota Depok
242
14.
Meningkatnya kualitas
pelayanan perijinan
usaha dan investasi
melalui pelayanan
yang cepat dan
transparan
2.624.839.800,00 1.971.526.259,00 75,11% 0,13 %
15.
Meningkatnya
partisipasi penduduk
usia kerja pada sektor
jasa, niaga dan
ekonomi kreatif
5.847.539.400,00 5.525.865.670,00 94,50% 0,29 %
16.
Meningkatnya
pertumbuhan
wirausaha baru dan
penyediaan fasilitas
permodalan kerja
yang fleksibel dan
terjangkau.
1.793.141.000,00 1.668.304.700,00 93,04% 0,09 %
17.
Meningkatnya peran
koperasi dalam
pengembangan
ekonomi masyarakat.
3.607.230.100,00 3.043.187.131,00 84,36% 0,18 %
18.
Meningkatnya
perekonomian dan
perluasan
pengembangan
ekonomi wilayah
daerah berbasis
pemanfaatan potensi
lokal.
18.970.263.800,00 17.128.613.650,00 90,29% 0,94 %
19.
Meningkatnya
kapasitas fiskal
daerah.
2.288.681.400,00 1.796.357.804,00 78,49% 0,11 %
Pemerintah Kota Depok
243
20.
Meningkatnya
penerapan teknologi
dan inovasi dalam
pengembangan
ekonomi hijau dan
ekonomi kreatif untuk
meningkatkan nilai
tambah dan daya
saing ekonomi lokal.
- - - -
21.
Meningkatnya sinergi
pembiayaan pusat,
propinsi dan daerah.
- - - -
22.
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas jalan,
baik jalan arteri
maupun kolektor.
92.148.570.200,00 64.936.434.997,00 70,47% 4,58 %
23.
Terciptanya sistem
transportasi yang
terintegrasi dengan
wilayah jabodetabek
dan sistem angkutan
kota yang aman,
nyaman dan
terjangkau.
59.248.572.900,00 54.865.009.794,00 92,60% 2,94 %
24.
Meningkatnya
ketersediaan ruang
terbuka hijau
31.394.530.730,00 26.668.871.552.,00 84,95% 1,56 %
25.
Terwujudnya
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian tata
ruang yang konsisten.
1.699.977.000,00 1.451.621.000,00 85,39% 0,08 %
26. Meningkatnya
pengendalian banjir 52.959.233.000,00 47.048.921.130,00 88,84% 2,63 %
Pemerintah Kota Depok
244
27.
Meningkatnya
keberlanjutan dan
ketersediaan air untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat
83.393.066.715,00 77.195.641.517,00 92,57% 4,15 %
28.
Tertatanya
permukiman dan
kawasan permukiman
kumuh perkotaan
192.467.023.000,00 172.770.320.989,52 89,77% 9,6 %
29,
Meningkatnya
ketersediaan
perumahaan bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah yang
terintegrasi dengan
infrastruktur sosial,
ekonomi dan
keberagamaan
2.616.788.320,00 1.976.339.438,00 75,53% 0,13 %
30.
Terwujudnya depok
sebagai kota bersih
(Zero Waste City).
104.215.601.464,00 95.004.467.454,00 91,16% 5,18 %
31.
Terwujudnya
pengelolaan limbah
domestik secara
terpadu dan ramah
lingkungan.
8.250.000.000,00 8.221.980.000,00 99,66% 0,41 %
32. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup 8.434.899.200,00 7.789.416.724,00 92,35% 0,42 %
33.
Meningkatnya kualitas
kehidupan
keberagamaan rumah
tangga, sekolah dan
masyarakat.
7.226.918.650,00 6.880.557.950,00 95,21% 0,36 %
Pemerintah Kota Depok
245
34.
Meningkatnya
keharmonisan dan
kohesi sosial di
masyarakat yang
dicirikan dengan
semangat gotong
royong dan toleransi.
12.632.849.800,00 12.337.790.800,00 97,66% 0,63 %
35.
Meningkatnya
pelayanan sosial
keagamaan di
masyarakat.
220.148.000,00 193.890.500,00 88,07% 0,01 %
36.
Meningkatnya rasa
kebanggaan akan
Indonesia dan
semangat bela
Negara dalam
menjaga keutuhan
NKRI.
3.825.279.000,00 3.527.596.718,00 92,22% 0,19 %
37.
Tumbuhnya
kemampuan
kepemimpinan dan
kepeloporan
dikalangan pelajar,
mahasiswa dan
pemuda dengan
melibatkan institusi
pendidikan dan
organisasi
kepemudaan.
595.143.800,00 579.691.976,00 97,40% 0,03 %
GRAND TOTAL 2.011.877.648.848,80 1.761.522.040.962,52 87,56 % 100 %
Berikut disajikan perbandingan rata-rata capaian kinerja sasaran
terhaddap tingkar realisasi keuangan untuk setiap sasaran untuk
menggambarkan tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja
Sasaran Strategis yang direalisasikan pada tahun 2017 sebagaimana
tabel berikut :
Pemerintah Kota Depok
246
Tabel 3.39
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2017
No. Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Strategis
Rata rata
Capaian
Kinerja
Sasaran
Realisasi
Anggaran
Capaian
Keuangan
MISI 1 5 583.778.494.202,00 90,79 %
1. Meningkatnya
standar pelayanan
publik
1 100% 214.860.282.202,00
92,31%
2 Meningkatnya
kualitas manajemen
pemerintah yang
akuntabel
3 100% 333.686.059.622,00
90,19%
3 Terwujudnya proses
pelayanan publik
yang cepat, tepat,
dan transparan.
1 100% 35.323.152.378,00 87,53%
MISI 2 27 552.283.111.211,00 84,01 %
4. Meningkatnya akses
layanan pendidikan
4 106.19% 261.486.021.777,00
93,90%
5. Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat dan
kualitas pelayanan
pendidikan
7 107.59% 13.240.808.166,00
89,53%
6. Terwujudnya
kawasan pendidikan
tinggi, pusat riset
inovasi nasional,
international dan
sebagai pusat
inkubator
pemerintah daerah.
1 100% 149.663.000,00
97,10%
Pemerintah Kota Depok
247
7. Berkembangnya
potensi pemuda
kreatif berbasis
komunitas
1 122.40% 1.309.222.560,00 89,45%
8. Berkembangnya dan
meningkatnya
prestasi olahraga,
seni dan budaya.
2 82.5% 6.269.042.860,00 95,53%
9. Terwujudnya
pelayanan kesehatan
yang berkualitas
menuju smart
healthy city
4 84.28% 207.539.931.508,00 71,31%
10. Tercapainya jaminan
kesehatan universal
1 87.72% 43.962.576.317,00 97,36%
11. Meningkatnya
kualitas kehidupan
keluarga dan
kesejahteraan sosial
masyarakat.
7 95.86% 18.325.845.023,00 92,94%
MISI 3 19 44.011.883.010,00 87,71 %
12. Meningkatnya
kapasitas usaha
mikro, kecil dan
menengah (UMKM)
1 100.16% 4.278.988.700,00 91,56%
13. Terbangunnya pusat
– pusat
pertumbuhan
ekonomi kota dan
pengembangan
cluster ekonomi
kreatif
3 91% 8.599.039.096,00 82,87%
14. Meningkatnya
kualitas pelayanan
perijinan usaha dan
investasi melalui
pelayanan yang
cepat dan
transparan
2 75.96% 1.971.526.259,00 75,11%
Pemerintah Kota Depok
248
15. Meningkatnya
partisipasi penduduk
usia kerja pada
sektor jasa, niaga
dan ekonomi kreatif
1 108% 5.525.865.670,00 94,50%
16. Meningkatnya
pertumbuhan
wirausaha baru dan
penyediaan fasilitas
permodalan kerja
yang fleksibel dan
terjangkau.
2 96.49% 1.668.304.700,00 93,04%
17. Meningkatnya peran
koperasi dalam
pengembangan
ekonomi
masyarakat.
3 23.87% 3.043.187.131,00 84,36%
18. Meningkatnya
perekonomian dan
perluasan
pengembangan
ekonomi wilayah
daerah berbasis
pemanfaatan potensi
lokal.
4 91.8% 17.128.613.650,00 90,29%
19. Meningkatnya
kapasitas fiskal
daerah.
1 117.65% 1.796.357.804,00 78,49%
20. Meningkatnya
penerapan teknologi
dan inovasi dalam
pengembangan
ekonomi hijau dan
ekonomi kreatif
untuk meningkatkan
nilai tambah dan
daya saing ekonomi
lokal.
1 - - -
21. Meningkatnya sinergi
pembiayaan pusat,
propinsi dan daerah.
1 100% - -
MISI 4 19 557.929.024.595,52 87,61 %
Pemerintah Kota Depok
249
22. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas jalan, baik
jalan arteri maupun
kolektor.
2 99.12% 64.936.434.997,00 70,47%
22. Terciptanya sistem
transportasi yang
terintegrasi dengan
wilayah jabodetabek
dan sistem angkutan
kota yang aman,
nyaman dan
terjangkau.
3 79.95% 54.865.009.794,00 92,60%
23. Meningkatnya
ketersediaan ruang
terbuka hijau
2 102% 26.668.871.552.,00 84,95%
24. Terwujudnya
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian tata
ruang yang
konsisten.
1 100% 1.451.621.000,00 85,39%
25. Meningkatnya
pengendalian banjir
1 111% 47.048.921.130,00 88,84%
26. Meningkatnya
keberlanjutan dan
ketersediaan air
untuk memenuhi
kebutuhan
masyarakat
3 104.5% 77.195.641.517,00 92,57%
27. Tertatanya
permukiman dan
kawasan
permukiman kumuh
perkotaan
1 100% 172.770.320.989,52 89,77%
28, Meningkatnya
ketersediaan
perumahaan bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah yang
terintegrasi dengan
infrastruktur sosial,
ekonomi dan
1 100% 1.976.339.438,00 75,53%
Pemerintah Kota Depok
250
keberagamaan
29. Terwujudnya depok
sebagai kota bersih
(Zero Waste City).
2 59.83% 95.004.467.454,00 91,16%
30. Terwujudnya
pengelolaan limbah
domestik secara
terpadu dan ramah
lingkungan.
2 100% 8.221.980.000,00 99,66%
31. Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup
1 66.65% 7.789.416.724,00 92,35%
MISI 5 8 23.519.527.944,00 96,00 %
32. Meningkatnya
kualitas kehidupan
keberagamaan
rumah tangga,
sekolah dan
masyarakat.
1 100% 6.880.557.950,00 95,21%
33. Meningkatnya
keharmonisan dan
kohesi sosial di
masyarakat yang
dicirikan dengan
semangat gotong
royong dan toleransi.
3 100% 12.337.790.800,00 97,66%
34. Meningkatnya
pelayanan sosial
keagamaan di
masyarakat.
1 100% 193.890.500,00 88,07%
Pemerintah Kota Depok
251
35. Meningkatnya rasa
kebanggaan akan
Indonesia dan
semangat bela
Negara dalam
menjaga keutuhan
NKRI.
2 100% 3.527.596.718,00 92,22%
36. Tumbuhnya
kemampuan
kepemimpinan dan
kepeloporan
dikalangan pelajar,
mahasiswa dan
pemuda dengan
melibatkan institusi
pendidikan dan
organisasi
kepemudaan.
1 97% 579.691.976,00 97,40%
JUMLAH 86
1.761.522.040.962,52 87,56 %
Apabila dilakukan perbandingan antara tingkat capaian kinerja dan
tingkat capaian realisasi keuangan untuk setiap sasaran strategis
sebagaimana disajikan pada table 3.48, maka dapat diperoleh
gambaran terkait dengan efisiensi anggaran untuk pencapaian
kinerja sasaran.
Pemerintah Kota Depok
252
Tabel 3.40
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No. Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Sasaran
Strategis
Rata rata
Capaian
Kinerja
Sasaran
Capaian
Keuangan
Tingkat
Efisiensi
MISI 1 5 90,79 %
1. Meningkatnya standar
pelayanan publik
1 100% 92,31%
Efisiensi
2 Meningkatnya kualitas
manajemen
pemerintah yang
akuntabel
3 100% 90,19%
Efisiensi
3 Terwujudnya proses
pelayanan publik yang
cepat, tepat, dan
transparan.
1 100% 87,53% Efisiensi
MISI 2 27 84,01 %
4. Meningkatnya akses
layanan pendidikan
4 106.19% 93,90%
Tidak
Efesiensi
5. Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat dan
kualitas pelayanan
pendidikan
7 107.59% 89,53%
Efisiensi
6. Terwujudnya kawasan
pendidikan tinggi,
pusat riset inovasi
nasional, international
dan sebagai pusat
inkubator pemerintah
daerah.
1 100% 97,10%
Efisiensi
Pemerintah Kota Depok
253
7. Berkembangnya
potensi pemuda
kreatif berbasis
komunitas
1 122.40% 89,45% Efisiensi
8. Berkembangnya dan
meningkatnya prestasi
olahraga, seni dan
budaya.
2 82.5% 95,53% Tidak
Efesiensi
9. Terwujudnya
pelayanan kesehatan
yang berkualitas
menuju smart healthy
city
4 84.28% 71,31% Tidak
Efesiensi
10. Tercapainya jaminan
kesehatan universal
1 87.72% 97,36% Tidak
Efesiensi
11. Meningkatnya kualitas
kehidupan keluarga
dan kesejahteraan
sosial masyarakat.
7 95.86% 92,94% Tidak
Efesiensi
MISI 3 19 87,71 %
12. Meningkatnya
kapasitas usaha
mikro, kecil dan
menengah (UMKM)
1 100.16% 91,56% Efisiensi
13. Terbangunnya pusat –
pusat pertumbuhan
ekonomi kota dan
pengembangan
cluster ekonomi
kreatif
3 91% 82,87% Tidak
Efesiensi
14. Meningkatnya kualitas
pelayanan perijinan
usaha dan investasi
melalui pelayanan
yang cepat dan
transparan
2 75.96% 75,11% Tidak
Efesiensi
Pemerintah Kota Depok
254
15. Meningkatnya
partisipasi penduduk
usia kerja pada sektor
jasa, niaga dan
ekonomi kreatif
1 108% 94,50% Efisiensi
16. Meningkatnya
pertumbuhan
wirausaha baru dan
penyediaan fasilitas
permodalan kerja
yang fleksibel dan
terjangkau.
2 96.49% 93,04% Tidak
Efesiensi
17. Meningkatnya peran
koperasi dalam
pengembangan
ekonomi masyarakat.
3 23.87% 84,36% Tidak
Efesiensi
18. Meningkatnya
perekonomian dan
perluasan
pengembangan
ekonomi wilayah
daerah berbasis
pemanfaatan potensi
lokal.
4 97.8% 90,29% Tidak
Efesiensi
19. Meningkatnya
kapasitas fiskal
daerah.
1 117.65% 78,49% Efisiensi
20. Meningkatnya
penerapan teknologi
dan in nnnnnovasi
dalam pengembangan
ekonomi hijau dan
ekonomi kreatif untuk
meningkatkan nilai
tambah dan daya
saing ekonomi lokal.
1 - - -
Pemerintah Kota Depok
255
21. Meningkatnya sinergi
pembiayaan pusat,
propinsi dan daerah.
1 100% - Efisiensi
MISI 4 19 87,61 %
22. Meningkatnya kualitas
dan kuantitas jalan,
baik jalan arteri
maupun kolektor.
2 99.12% 70,47% Efisiensi
22. Terciptanya sistem
transportasi yang
terintegrasi dengan
wilayah jabodetabek
dan sistem angkutan
kota yang aman,
nyaman dan
terjangkau.
3 99.67% 92,60% Tidak
Efesiensi
23. Meningkatnya
ketersediaan ruang
terbuka hijau
2 102% 84,95% Efisiensi
24. Terwujudnya
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian tata
ruang yang konsisten.
1 100% 85,39% Efisiensi
25. Meningkatnya
pengendalian banjir
1 111% 88,84% Efisiensi
26. Meningkatnya
keberlanjutan dan
ketersediaan air untuk
memenuhi kebutuhan
masyarakat
3 104.5% 92,57% Efisiensi
27. Tertatanya
permukiman dan
kawasan permukiman
kumuh perkotaan
1 100% 89,77% Efisiensi
Pemerintah Kota Depok
256
28, Meningkatnya
ketersediaan
perumahaan bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah yang
terintegrasi dengan
infrastruktur sosial,
ekonomi dan
keberagamaan
1 100% 75,53% Efisiensi
29. Terwujudnya depok
sebagai kota bersih
(Zero Waste City).
2 59.83% 91,16% Tidak
Efesiensi
30. Terwujudnya
pengelolaan limbah
domestik secara
terpadu dan ramah
lingkungan.
2 100% 99,66% Efisiensi
31. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
1 66.65% 92,35% Tidak
Efesiensi
MISI 5 8 96,00 %
32. Meningkatnya kualitas
kehidupan
keberagamaan rumah
tangga, sekolah dan
masyarakat.
1 100% 95,21% Efisiensi
33. Meningkatnya
keharmonisan dan
kohesi sosial di
masyarakat yang
dicirikan dengan
semangat gotong
royong dan toleransi.
3 100% 97,66% Efisiensi
Pemerintah Kota Depok
257
34. Meningkatnya
pelayanan sosial
keagamaan di
masyarakat.
1 100% 88,07% Efisiensi
35. Meningkatnya rasa
kebanggaan akan
Indonesia dan
semangat bela Negara
dalam menjaga
keutuhan NKRI.
2 100% 92,22% Efisiensi
36. Tumbuhnya
kemampuan
kepemimpinan dan
kepeloporan
dikalangan pelajar,
mahasiswa dan
pemuda dengan
melibatkan institusi
pendidikan dan
organisasi
kepemudaan.
1 97% 97,40% Tidak
Efesiensi
JUMLAH 86
87,56 %
Pemerintah Kota Depok
258
Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun
2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban
tahun kedua atas pencapaian tujuan dan sasaran
strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021,
dalam upaya mewujudkan Visi Kota Depok periode
2016–2021 :
Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius
Melalui Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, disajikan informasi atas berbagai upaya
pelaksanaan pembangunan Kota Depok yang telah dilakukan dan hasilnya dapat
dilihat dari tingkat capaian atas indikator target tujuan dan sasaran strategis. Selain
itu, diinfomasikan pula anggaran dan realisasi yang disediakan untuk
mendukung pencapaian masing-masing sasaran strategis, keberhasilan dan atau
kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang
dijumpai dalam pelaksanaan maupun upaya pemecahan masalah yang akan
dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat
tercapai sesuai yang direncanakan.
Hasil pengukuran terhadap 21 sasaran yang mencakup 36 Indikator Kinerja Utama
yang telah ditetapkan pada tahun 2017, menunjukkan sebanyak 25 indikator
(69,44%) mencapai atau melampaui target, sebanyak 3 indikator
(8,33%) tidak mencapai target tetapi meningkat (lebih baik)
dibandingkan dengan tahun lalu, sebanyak 8 indikator (22,22%) tidak
mencapai target, dan 1 indikator (2,08%) tidak diukur karena target tidak
ditetapkan.
BAB IV
Pe
nu
tup
Pemerintah Kota Depok
259
GAMBAR 4.1
Hasil Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kota Depok Tahun 2017
Dari sisi skala intensitas ketercapaian Indikator Kinerja Utama, menunjukkan sebanyak
25 indikator (69%) dalam skala nilai Sangat Tinggi, 9 indikator (25%) dalam skala
nilai Tinggi; dan 1 indikator (3%) dalam skala nilai Rendah, dan 1 indikator (3%)
tidak diukur karena target tidak ditetapkan.
GAMBAR 4.1
Hasil Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kota Depok Tahun 2017
Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum
seperti yang diharapkan, sehingga menjadi bahan evaluasi yang perlu menjadi
perhatian untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya
agar lebih produktif, efektif dan efisien.
Mencapai Target /
Melampaui Target
; 25 Indikator ; …
Tidak Mencapai
Target namun
Meningkat dibandingk…
Tidak Mencapai
Target; 8 Indikator
; 22,22%
Tidak Diukur; 1 Indikator
; 2,08%
Sangat Tinggi; 25 Indikator
; 69%
Tinggi; 9 Indikator
;25%
Rendah; 1 Indikator ;
3%
Tidak Diukur; 1 Indikator ;
3%
Pemerintah Kota Depok
260
Dalam pelaksanaan upaya pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota
Depok tersebut, didukung pula dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung
dalam APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.236.288.845.611,28
dengan realisasi sebesar Rp. 2.755.256.803.566,27 atau 82,54%, yang digunakan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan.
Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja
Pemerintah Kota Depok tahun 2017 antara lain rendahnya kapasitas kemampuan
keuangan daerah belum dapat membiayai seluruh program dan kegiatan
sebagaimana yang terutama dalam dokumen perencanaan menyebabkan pencapaian
target kinerja tidak optimal terutama untuk Target Kinerja yg memerlukan proses
yang panjang sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
menyebabkan perlu ada inovasi dalam pembiayaan dan fokus dalam perencanaan.
Inovasi telah dilaksanakan diantaranya adalah dalam peningkatan Pendapatan Asli
Daerah dengan pembuatan sistem Pendapatan Asli Daerah, kerja sama dengan
beberapa toko modern untuk pembayaran pajak, sedangkan dalam perencanaan dan
penganggaran melalui integrasi antara rkpd online dengan sipkd dan sistem evaluasi
sehingga ada sinkronisasi Antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
Dengan demikian fokus penganggaran akan konsisten dengan perencanaan sehingga
akan terwujud money follow program prioritas sesuai dengan dokumen perencanaan
yang sudah ditetapkan dan value for money untuk meningkatkan efektifitas
pembiayaan dan pencapaian Target kinerja Perangkat Daerah.
Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Depok 2016–2021,
dan sebagai bentuk kesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah diarahkan pada 5 (lima) pilar, yakni : Meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang profesional dan transparan, Mengembangkan sumber daya
manusia yang kreatif dan berdaya saing, Mengembangkan ekonomi yang mandiri,
kokoh dan berkeadilan, Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata,
berwawasan lingkungan dan ramah keluarga, Meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama
serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
Beberapa upaya Pemerintah Kota Depok untuk mendorong optimalisasi peningkatan
kinerja ke depan adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan reviu indikator kinerja utama sebagai tindak lanjut hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mendorong
terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, sehingga
terdapat penyempurnaan dan penyesuaian terhadap beberapa sasaran dan
Pemerintah Kota Depok
261
indikator kinerja utama yang ada dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021,
yang semula berjumlah 21sasaran menjadi 15 sasaran, dan indikator kinerja
sasaran yang semula sebanyak 36 indikator kinerja menjadi 26 indikator
kinerja, yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Walikota Depok Nomor
821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Depok Tahun 2016 – 2021 untuk Tahun 2019 – 2021.
2. Pengembangan teknologi informasi dalam mengimplementasikan SAKIP;
3. Pelaksanaan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja SKPD dengan
narasumber dari BPKB Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Mendorong adanya SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Laporan Kinerja pada
setiap SKPD dan juga Tim Pengumpulan Data Kinerja dan Tim Panyusun
Laporan Kinerja pada setiap SKPD;
5. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja
instansi
Pemerintah Kota Depok Tahun 2017 a. Dari sisi Perencanaan Kinerja, dilakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap beberapa sasaran dan indikator kinerja utama, reviu
Renstra SKPD agar dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, dan
seluruh Indikator sasaran dan target kinerjanya memenuhi kriteria indikator
dan target yang sesuai dan selaras, penyusunan perjanjian kinerja
berjenjang, penyusunan rencana aksi kinerja, serta publikasi dokumen
SAKIP pada website resmi Pemerintah Daerah;
b. Dari sisi Pengukuran Kinerja, dilakukan pengukuran kinerja
berjenjang, monitoring rencana aksi kinerja secara berkala sehingga
menjadi salah satu perangkat pengendalian upaya pencapaian kinerja,
pemantauan kinerja secara berjenjang sehingga tersedia bahan dasar
pemberian reward and punishment serta dimanfaatkan sampai tingkat eselon
III dan IV. Rencana aksi atas kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara
berkala serta dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
c. Dari sisi Pelaporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja SKPD
menyajikan realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka
menengah dan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan
sumber daya, menyajikan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja menjadi
umpan balik terhadap perbaikan kinerja, serta laporan kinerja diupload ke
dalam website;
d. Dari sisi Evaluasi Kinerja, Hasil evaluasi SAKIP terhadap SKPD yang
dilakukan oleh Inspektorat Kota Depok menjadi rekomendasi yang
ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan menejemen
kinerja dan mengukur keberhasilan SKPD;
Pemerintah Kota Depok
262
e. Dari sisi Capaian Kinerja, penyajian capaian kinerja dalam Laporan Kinerja
dapat menginformasikan informasi yang menggambarkan hasil (outcome) yang
dicapai;
f. Dari Kapasitas SDM, melaksanakan Bimbingan Teknis dan Asistensi
penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen
kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan
akuntabel.
Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017 ini. Semoga
Laporan Kinerja Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas
pencapaian kinerja Pemerintah Kota Depok. Dukungan dan kerja sama yang
berkelanjutan dari seluruh stakeholders sangat diharapkan demi peningkatan
kinerja Kota Depok di masa mendatang dalam upaya Mewujudkan Kota Depok
yang Unggul, Nyaman dan Religius.