pemerintah kota mataram · 2018. 7. 5. · meningkatkan kwalitas sumber daya manusia (sdm); ... 3.1...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA MATARAM
RENCANA STRATEGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD) TAHUN 2011-2015
KECAMATAN SELAPARANG
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan berakhirnya masa bakti Walikota dan Wakil Walikota Mataram, dalam rangka
menyongsong Pemerintahan batu Walikota dan Wakil Walikota Mataram dengan tetap
mengacu pada Ptogram pembangunan jangka panjang, maka Kecamatan Selaparang pada
program jangka menengah daerah (5 tahun) kedepan mempunyai Visi “Kecamatan
Selaparang menjadi Terdepan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat”.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 salah satunya
menyebutkan untuk instansi pemerintah daerah yang diwajibkan tidak hanya eselon II saja
yang membuat rencana strategis, tetapi dikembangkan sampai ke Eselon III yang memimpin
pada Unit Kerja.
Perencanaan Strategis merupakan pedoman sebagai dokumen resmi Daerah dalam
menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui proses secara
sistematis terorganisasi yang berkelanjutan untuk mencapai Visi dan Misi Daerah yang
penjabarannya melalui pelaksanaan teknis di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing yang dilaksanakan secara aplikatif melalui program dan kegiatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa “Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan
Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Strategis adalah rencana lima tahun yang menggambarkan Visi, misi, tujuan,
strategi, program dan Kegiatan
Adapun dalam penyusunan Renstra SKPD yaitu dengan menetapkan Visi dan Misi SKPD
yang kemudian dari visi misi tersebut ditetapkan sasaran selama 5 (lima) tahun. Pada setiap
sasaran ditentukan strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program
pembangunan sehinggasetiap tahunnya direnanakan melalui penyusunan renja.
Kaitannya dengan RPJPD yaitu dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah dalam hal
ini Visi Misi Kota Mataram , harus ditetapkan sasaran untuk 20 tahun mendatang. Mengingat
jangka waktunya panjang maka perlu ditentukan arah kebijakan setiap 5 (lima) tahunnya
2
yang kemudian dari arah kebijakan tersebut ditetapkan sasaran untuk 5 (lima) tahun. Sasaran
tersebut dapat tercapai melalui penyusunan RPJMD.
1.2 Landasan Hukum
Landasan yuridis yang mendasari penyusunan rencana strategis Kecamatan Selaparang
adalah :
a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
d. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusatdan Pemerintah Daerah;
e. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemeritah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
f. Undang-undang nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk II
Mataram;
g. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
h. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
i. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
j. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional;
l. Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
m. Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
3
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Selaparang adalah sebagai dokumen
resmi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kota Mataram
dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah ditetapkan.
Adapun Visi Kota Mataram adalah “Mataram Maju, Regius dan Berbudaya”.
Dalam usaha pencapaian visinya Pemerintah Kota Mataram menetapkan beberapa Misi:
a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN”;
b. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia (SDM);
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi local;
d. Meningkatkan kwalitas pelayanan public;
e. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana perkotaan.
Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Selaparang merupakan wujud pelaksanaan salah
satu fungsi manajemen (G. Terry) yaitu, tindakan perencanaan (planning), yang efektif, efisien
dan sistematis yang berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Selaparang Kota
Mataram dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Kota Mataram sesuai
dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan
Selaparang adalah untuk membuat perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun ke depan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka
menengah (lima tahunan), dimana Renstra Kecamatan Selaparang merupakan penjabaran /
tindak lanjut RPJMD Kota 2011-2015 yang tidak terlepas dari Renstra nasional.
Rencana Strategis (Renstra) dirancang secara konseptual, realistis dan rasional sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan
tekad mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang sdh ditentukan.
4
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya Manusia
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
1.1 Visi dan Misi SKPD
1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
1.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram kemudian dijabarkan dalam Peraturan
Walikota Mataram nomor 9/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kota Mataram. Pada bab II pasal 5 ayat (1) tentang Susunan Organisasi, Tugas pokok
dan Fungsi Unsur Organisasi Sekretariat Daerah menyebutkan bahwa pola struktur organisasi
Kecamatan Selaparang Perda Kota Mataram Nomor 36/PERT/2008 yaitu terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretaris
3. Dibawah Sekretaris terdapat 2 (dua) Sub Bagian
a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
b. Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan
4. Seksi, yang berada dibawah Camat terdapat 4 (empat) seksi :
Berdasarkan jabatan structural adalah sebagai berikut:
Eselon IIIa : 1 (satu) orang Camat
Eselon IIIb : 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan
Eselon Iva : 4 (empat) orang
Eselon IVb : 2 (dua) orang
Kelurahan sebanyak 9 (Sembilan) kelurahan
Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Selaparang Kota Mataram adalah
Sesuai dengan keputusan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2000 bahwa Pemerintahan
Kecamatan Selaparang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Camat
Tugas pokok Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kota
Mataram Nomor 16 Tahun 2000 yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah
sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung
6
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai
perangkat daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah
Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat
pemerintah kecamatan dalam rangka menyelenggarakan administrasi pemerintah yang
terpadu.
b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat.
c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat .
d. Pelekasanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat.
e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan
kepada seluruh unit kerja dilingkungan pemerintah kecamatan.
f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
2. Sekretaris Camat
Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan
sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kecamatan dalam rangka menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dan program kerja Pemerintah Kecamatan. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja Kecamatan;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kecamatan;
c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup
Kecamatan;
d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum,
perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan
7
f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi
umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
i. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3. Seksi Pemerintahan
Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok
antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan
pemerintah, administrasi kependudukan dan pertanahan lingkup Kecamatan dalam rangka
menunjang lancarnya pelaksanaan tugas.
Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan,
kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
terkait;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan,
kependudukan dan pertanahan;
f. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan,
kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Pembinaan pelaksanaan adiminstrasi pemerintahan, kependudukan dan penataan
pemerintah kelurahan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
8
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB)
Seksi kententaram dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas pokok
antara lain : memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan
kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lapangan polisi
pamong praja dikecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi
Trantib mempunyai fungsi berikut.
a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban
masyarakat;
e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban
masyarakat;
f. Fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkup
kecamatan;
g. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
5. Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana
Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana dikepalai oleh seorang Kepala Seksi
dengan tugas pokok sebagai berikut : memimpin, merencanakan, mengatur, serta
mengkoordinasikan kegiatan urusan pelayanan umum yang meliput inventarisasi kekayaan
Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana lingkup Kecamatan berdasarkan ketentuan
yang berlaku dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas.
Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana adalah :
9
a. Menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang perekonomian fisik sarana dan
prasarana termasuk pemberdayaan ekonomi dan fasilitas umum dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi terkait;
d. Pengumpulan dan pengolahan analisa data bidang perekonomian fisik sarana dan
prasarana;
e. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian fisik sarana dan
prasarana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
f. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perekonomian fisik sarana dan
prasarana di kelurahan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perekonomian
fisik sarana dan prasarana;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Kesejahtaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh seorang kepala
seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan pembinaan kesejahteraan
sosial lingkup Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas.
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan dibidang sosial
dan pemberdayaan masyarakat;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan
masyarakat dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat;
e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang social dan pemberdayaan masyarakat;
10
f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan musyawarah pembangunan bermitra
masyarakat (MPBM);
g. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang social dan pemberdayaan
masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang social dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
7. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja
Tahunan lingkup Kecamatan;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan
Kinerja lingkup Kecamatan;
d. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan pengeolaan
keuangan;
e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan
pertanggungjawabannya;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);
g. Pengokoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup
Kecamatan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan
perlengkapan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian dan perlengkapan;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi umum,
kepegawaian dan perlengkapan;
d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan;
e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian
perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Kecamatan;
h. Pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
9. Lurah
Untuk menyelenggarakan Pemerintah Kelurahan, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat
pemerintah kelurahan dalam rangka menyelenggarakan administrasi pemerintah yang
terpadu.
b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat kelurahan.
c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat kelurahan.
12
d. Pelekasanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan masyarakat
kelurahan.
e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan
kepada seluruh unit kerja dilingkungan pemerintah kelurahan.
f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
10. Sekretaris Lurah
Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan
sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kelurahan dalam rangka menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dan program kerja Pemerintah Keelurahan. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Lurah mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kelurahan;
b. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup
Kelurahan;
c. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
d. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum,
perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan
e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kelurahan;
g. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi
umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
h. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
13
11. Kepala Seksi Kelurahan
a. Pemerintahan
Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan
kegiatan pemerintah, administrasi kependudukan dan pertanahan lingkup Kelurahan dalam
rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas.
Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan,
kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
terkait;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan,
kependudukan dan pertanahan;
f. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan,
kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Pembinaan pelaksanaan adiminstrasi pemerintahan, kependudukan dan penataan
pemerintah kelurahan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
b. Ketertiban dan Ketertiban (Trantib)
Seksi kententaram dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan
tugas pokok antara lain : memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan
kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas lapangan polisi pamong praja dikecamatan dalam rangka menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi Trantib mempunyai fungsi berikut.
14
a. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban
masyarakat;
e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban
masyarakat;
f. Fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkup
kecamatan;
g. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
c. Fisik, Sarana dan Prasarana
Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dengan
tugas pokok sebagai berikut : memimpin, merencanakan, mengatur, serta
mengkoordinasikan kegiatan urusan pelayanan umum yang meliput inventarisasi kekayaan
Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana lingkup Kelurahan berdasarkan ketentuan
yang berlaku dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas.
Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana adalah :
a. Menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang perekonomian fisik sarana dan
prasarana termasuk pemberdayaan ekonomi dan fasilitas umum dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi terkait;
d. Pengumpulan dan pengolahan analisa data bidang perekonomian fisik sarana dan
prasarana;
e. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian fisik sarana dan
prasarana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
15
f. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perekonomian fisik sarana dan
prasarana di kelurahan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perekonomian
fisik sarana dan prasarana;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
d. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Kesejahtaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh
seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan,
mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan pembinaan
kesejahteraan sosial lingkup Kelurahan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan
tugas dinas.
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan dibidang sosial
dan pemberdayaan masyarakat;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan
masyarakat dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat;
e. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang social dan pemberdayaan masyarakat;
f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan musyawarah pembangunan bermitra
masyarakat (MPBM);
g. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan
masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya
16
Adapun struktur organisasinya adalah dibawah ini :
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SELAPARANG
C A M A T
Drs. M. SALEH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIS CAMAT
Drs. AGUS SURYADI
KASUB BAG UMUM &
KEPEGAWAIAN
SRI LIES HARYANI, S.Pd
KASUB BAG PERENCANAN
& KEUANGAN
KURATUL AM, SE
KASI KEAMANAN &
KETERTIBAN
I KETUT PANDEY, S. Sos
KASI PEMERINTAHAN
BQ. SUSI INDRAMALA
KASI SOSIAL & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
I MADE WIBISANA G., SSTP
KASI PEREKO, FISIK,
SARPRAS
DANIL HADI
KELURAHAN :
1. LURAH REMBIGA : EDWIN ZAMRONI, SSTP 2. LURAH KARANG BARU : H. L M. AMIN, SPd 3. LURAH MONJOK BARAT : IRWANSYAH, SSTP 4. LURAH MONJOK : BUDI WARTONO, SSTP 5. LURAH MONJOK TIMUR : EDI SUPRIYANTO, SH 6. LURAH MATARAM BARAT : LISDIYANTO TRI 7. LURAH GOMONG : LL. SWETA ARIF, SH 8. LURAH DASAN AGUNG : HAMBALI, S.Sos 9. LURAH DASAN AGUNG BARU : APRIYADI, SSTP
17
2.2. Sumber Daya Kecamatan Selaparang
Bahwasanya Sumber Daya yang ada di Kecamatan Selaparang terdiri dari Pegawai
dan sarana prasarana berupa peralatan kantor. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan
Desember 2010 Kecamatan Selaparang mempunyai 8 orang pejabat struktural, 6 orang staf, 5
orang tenaga kontrak dan 3 orang tenaga sukarela.
Berikut adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Kecamatan Selaparang
Kota Mataram berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan dan jabatannya dapat dilihat
dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.2.1
Jumlah pegawai berdasarkan golongan, pendidikan terakhir dan jabatannya
Di Kecamatan Selaparang
NO NAMA GOLONGAN PENDIDIKAN
JABATAN KETTERAKHIR
1 2 3 4 5 6 1 Drs. M. Saleh IV/a S1 Camat 2 Drs. Agus Suryadi IV/a S1 Sekretaris 3 Danil Hadi III/d S1 Kasi Pereko. 4 I Ketut Panday, S.Sos III/d S1 Kasi Trantib 5 B. Susi Indramala III/d S1 Kasi Pem. 6 I Made Wibisana,SSTP III/c S1 Kasi Kesos 7 Sri Lies Haryani, S.Pd III/d S1 Kasubag. Kepeg 8 Kuratul Am, SE III/c S1 Kasubag. Keu 9 Haryanti, SE III/b S1 Staf 10 Ni Ketut Taman, SIP III/b S1 Staf 11 Rahman II/c SMA Staf 12 Siti Kurniawati, A. Md II/c SMA Staf 13 Hesti Pramurti II/a SMA Staf 14 Alfian, A. Md II/c SMA Staf 15 Nurul Madaniah, SH - S1 Honor Kontrak 16 L. januhardi Jibril - SMA Honor Kontrak 17 Trisna Tri Angga K - SMA Honor Kontrak 18 Linda Martini - SMA Honor Kontrak 19 Gunawan, SE - SMA Honor Kontrak 20 Pri Dwi mandalika - SMA Honor sukarela 21 Edi Kurniawan - SMA Honor sukarela 22 Anita Hikmawati - S1 Honor sukarela Sumber data : Kantor Camat Selaparang
18
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping. Selain itu,
jumlah personil dan rasio personil biasa (staff) dengan pejabat struktur lebih kecil. Walau
jumlah dan rasio personil lebih kecil namun pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari dapat
berjalan optimal.
Penyelenggaran tugas kedinasan yang efesien dan efektif menuju kinerja yang optimal
diperlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan
didasarkan prinsip The Right Man on The Right Place. Disamping itu perlu adanya
peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya
dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karier
pegawai menerapkan sistem Reward and Punishment yang tegas dan adil.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Selaparang dalam menunjang
program pembangunan daerah Kota Mataram didukung oleh sarana dan prasarana seperti :
kendaraan roda 2 (dua) & roda 4 (empat), komputer, meubler dan lain-lain.
Tabel 2.3 Jumlah Sarana Penunjang Pada kantor Camat Selaparang
Kota Mataram
No U r a i a n Jumlah Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
Kend. Roda 4
Kend. Roda 2
Meublair
Komputer
Laptop
Sarana kebersihan
Mini container
Printer
Sound sistem
Papan informasi
Kamera
HT
1
20
15
12
8
15
5
11
2
7
2
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J u m l a h - -
Sumber data : Kantor Camat Selaparang
19
2.3. Kinerja Pelayanan
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Selaparang
sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Kecamatan Selaparang, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam
meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:
1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat
Selaparang untuk meningkatkan kinerja;
2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam
pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program
pembangunan;
3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam
mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga
dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga
menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
20
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan
masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat
kompleks diantaranya adalah :
1. Sebagai Kecamatan yang merupakan pemekaran sudah banyak kekurangan baik
sarana maupun prasarana;
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Selaparang belum bisa
mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu computer, meublair, dan peralatan
lainnya masih kurang;
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di
Kecamatan Selaparang masih terbatas;
5. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada
koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk
melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita
rencanakan.;
6. Terkadang tidak bias dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui
kegiatan tertentu oleh karena belu adanya pelimpahan kewenangan dari dinas
tertentu sehingga terjadi tumpang tindih.
3.2. Telaahan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram
Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kota Mataram
sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi
pembangunan diluar Kota Mataram. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan
posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai
inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kota Mataram
kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan,
ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas
daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.
Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam
21
pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan
pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem
pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.
Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kota Mataram tahun 2011-2015
adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”.
Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut :
a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota (citizen) yang secara
administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram dengan segala
konsekuwensi keberadaannya sebagai warga kota.
b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan
dan tekhnologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang
dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.
c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai
Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar ummat
beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas
yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta
mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat
dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta
peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.
Mataram dengan visinya menempatkan diri sebagai Kota yang maju disegala bidang
tanpa melupakan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat
Kota Mataram, tanpa kecuali, percaya bahwa pencapaian visi ini memerlukan pengamalan
nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas pembangunan dan percaya bahwa semua
usahanya tidak lepas dari pertolongan yang Maha Kuasa.
Dengan demikian maka landasan pembangunan Kota Mataram kedepan adalah
sinkronisasi hubungan antaran manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan
lingkungannya dan manusia dengan sang Pencipta-Nya.
Untuk mencapai Visi Kota Mataram “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram
yang Maju, Religius dan Berbudaya”, terdapat 5 Misi yang yang diturunkan dari visi
tersebut yang meliputi :
a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan stabilitas yang
kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan yang bersih dan indah untuk
mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya.
22
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan
dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan
yang berkelanjutan.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik)
berdasarkan prinsif-prinsif tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
Pada prinsipnya misi pembangunan Kota Mataram ini ditujukan untuk mensinergikan
pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro governance. Pembangunan pro growth (pro
pertumbuhan) dilaksanakan dengan menyediakan iklim investasi dan pelayanan publik yang
memadai. Pro poor (pro kemiskinan) ditindak lanjuti dengan memberdayakan perekonomian
berbasis kerakyatan. Sedangkan pro governance (pro tata kelola pemerintahan yang baik)
digapai dengan menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Dengan demikian diharapkan tercapai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah sekaligus memberdayakan
masyarakat Kota Mataram.
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mataram, direncanakan
pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh
kebutuhan lahan warga Kota Mataram untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan,
perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.
Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Mataram, Penataan Ruang
Kota Mataram diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap,
efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karateristik
dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan
struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat
lingkungan. Sedangkan konsep bentuk kota adalah dengan memanfaatkan Jalan Lingkar yang
ada sebagai pembentuk kota, sehingga bentuk kota mendekati bentuk pusat jamak yang
berjenjang sehingga menjamin terdistribusinya kegiatan pembangunan kota.
Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan
pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan perkembangan yang serasi,
selaras, seimbang dan terintegrasi dalam sistem kota.
23
Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di Kota Mataram
diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa
komersial, kawasan perkantoran, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi,
pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang Terbuka Hijau, kawasan
industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan konservasi.
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis pembangunan Kota Mataram yang sejalan dengan Tupoksi
Kecamatan Selaparang dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:
1. Pelayanan Masyarakat
Kecamatan Selaparang sebagai kantor yang lebih banyak memberikan
pelayanan kepada masyarakat sudah tentu lebih mengutamakan kepentingan umum.
Namun secara defakto Pemerintah belum melakukan pelimpahan kewenangan
terkait dengan pelayanan kepada Kecamatan.Namun begitu Kecamatan harus tetap
intens dan kedepannya harus memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat
apalagi untuk tahun depan setelah tersusunlya SOP Kecamatan Selaparang.
2. Pengelolaan dan Pengolahan Persampahan
Berbicara masalah sampah tidak akan ada habis-habisnya karena sampah itu
hal yang sederhana tapi membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan
keuangan daerah pada khususnya dan pembangunan Kota Mataram pada
umumnya.Dengan manajemen persampahan pola angkut buang yang sekarang ini
diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram ternyata belum bisa secara maksimal
merubah pola tingkah laku masyarakat dalam pengelolaan sampah kearah yang
lebih positif. Bertitik tolak dari masalah tersebut maka, Pemerintah Kecamatan
Selaparang tergugah untuk membuat suatu gerakan yang disebut gerakan LISAN (
Gerakan Menciptakan Lingkungan dengan Sampah Menuju Nihil)
3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Di Kecamatan Selaparang untuk tahun selanjutnya sangat diperhatikan
masalah keamanan dan ketertiban masyarakat karena hal ini merupakan masalah
yang fundamental dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram pada
umumnya dan di Kecamatan Selaparang pada khususnya.
4. Penataan Lingkungan pemukiman sehat
Beberapa tahun terakhir ini banjir sempat melanda Kota Mataram. Ini
menandakan menurunnya daya dukung lingkungan di Kota Mataram. Penurunan
daya dukung lingkungan ini langsung maupun tak langsung dapat menghambat
aktivitas perekonomian bahkan dapat merusak infrastruktur yang berfungsi
24
mendukung kegiatan perekonomian. Untuk itu diperlukan langkah-langkah
preventif agar banjir yang mungkin sewaktu-waktu akan datang dapat dihindari.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur kecamatan dan kelurahan.
Salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan adalah sumber daya
manusia. SDM inilah yang menjalankan roda pemerintahan maupun pembangunan.
Untuk itu jika SDMnya baik dalam arti berkualitas maka hasil pembangunannya
pun akan menjadi baik . Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah harus
memperhatikan kompetensi aparatur sehingga tercipta the right man on the right
place.
25
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)
4.1 Visi dan Misi
Mengingat penduduk Kecamatan Selaparang sangat heterogen sekali sehingga
membutuhkan strategi penanganan khusus sehingga roda pemerintahan maupun Pelaksanaan
pembangunan dimana saja bisa terlaksanakan dengan baik dan apa yang diharapkan dapat
terwujud.Untuk mengetahui kemana arah pembangunan Kecamatan Selaparang dalam jangka
panjang maka ditetapkan Visi Kecamatan Selaparang adalah “Kecamatan Selaparang
menjadi Terdepan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat”.
Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Selaparang telah menetapkan
beberapa misi yaitu sebagai berikut :
1 Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang maju dan agamis;
2. Memberdayakan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
3. Meningkatkan penataan lingkungan yang bersih, asri, aman dan tertib;
4. Meningkatkan pemberdayaan aparatur kecamatan dalam rangka pelayanan prima.
4.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan visi dan misi di atas adalah :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan administrasi dan manajemen pengelolaan Keuangan daerah;
3. Meningkatnya supremasi hukum demi tercapainya keamanan dan ketertiban
masyarakat;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan keindahan lingkungan dalam rangka
meningkatkan kualitas lingkungan;
6. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan
publik dan penyelenggaraan pemerintahan;
7. Meningkatkan manajemen PNS dan sarana prasarana aparatur secara profesional
dalam bidang tugasnya.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai
berikut :
26
1. Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek kehidupan;
2. Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan
usaha;
3. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan;
4. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Terciptanya keadaan yang kondusif;
6. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera;
7. Terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan;
8. Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan;
9. Terwujudnya pelayanan public yang handal;
10. Tersedianya pegawai yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai.
4.3 Strategi (Kebijakan dan Program) Kecamatan Selaparang
Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu
keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi,
situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar
Bappeda. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh
komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan
tantangan eksternal.
Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan
mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan.
A. Analisis Lingkungan Strategis
Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan
strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi
strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang
menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan
Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).
o Analisis Lingkungan Internal (ALI)
a. Kekuatan
Kantor Camat Selaparang Kota Mataram mempunyai beberapa faktor kekuatan
yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan.
Faktor kekuatan tersebut adalah :
27
1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan
dan pembangunan . Ketersediaan sumber daya yang ada pada saat ini di
Kecamatan Selaparang adalah terdiri dari pendidikan S1 dan SMA;
2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha
dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;
3) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun
eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
4) Adanya Visi dan Misi Kantor Camat Selaparang Kota Mataram yang menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju
pemerintahan yang baik (Good Governance).
b. Kelemahan
Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor Camat Selaparang
mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut :
1) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program
kegiatan di Kecamatan Selaparang sehingga dalam implementasinya masih
kurang maksimal;
2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk
lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di
Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai;
3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi
pelaksanaan program yang ada;
4) Belum tersusunnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di
Kantor Camat Selaparang. Adanya SOP yang memadai dapat mempercepat
dan memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
5) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat
mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada;
o Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
a. Peluang
6) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor
Camat Selaparang untuk meningkatkan kinerja;
7) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam
pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi
program pembangunan;
28
8) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan
dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
b. Ancaman
a. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
b. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga
menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
B. Analisis Strategi Pilihan
Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara
menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional.
Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang
(opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W)
dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan
kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.
Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang
dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O
dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat
memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T
dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal
dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin.
Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil
perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan
tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai
organisasi.
1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O)
Kekuatan (S) Peluang (O) Strategi S-O
1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan;
2) Tersedianya prasarana dan
sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun
1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Selaparang untuk meningkatkan kinerja
2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan
1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi Good Governance;
2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam
29
Kekuatan (S) Peluang (O) Strategi S-O
pelayanan terhadap masyarakat;
3) Adanya jaringan kerjasama
antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
4) Adanya Visi dan Misi
Kantor Camat Selaparang Kota Mataram yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance).
merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
melaksanakan program pembangunan;
3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat.
2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O)
Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi W-O
1) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Selaparang sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal ;
2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai
3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada
4) Belum tersusunnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas
5) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi
1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Selaparang untuk meningkatkan kinerja
2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
1. Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan Selaparang
2. Peningkatan validitas dan manajemen data
3. Peningkatan sarana dan prasarana guna menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain.
4. Penyusunan SOP diKecamatan Selaparang
30
Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi W-O
pelaksanaan program kegiatan yang ada
3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)
Kekuatan (S) Ancaman (T) Strategi S-T
1) Sumber Daya Manusia yang
handal dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan;
2) Tersedianya prasarana dan
sarana untuk menunjang pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;
3) Adanya jaringan kerjasama
antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
4) Adanya Visi dan Misi Kantor
Camat Selaparang Kota Mataram yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance).
1) Menurunnya kepercayaan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan
1. Peningkatan
peran serta masyarakat dalam aan, pelaksanaan pembangunan .
2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas /instansi lain.
4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)
Kelemahan (W) Ancaman (T) Strategi W-T
1) Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Selaparang sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal ;
1) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
1. Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi dalam penyediaan
31
2) Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung oleh sumber daya yang memadai
3) Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting sekali bagi pelaksanaan program yang ada
4) Belum tersusunnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas
5) Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada
pembangunan. 2) Kurangnya dukungan dari
dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan kompleksitas dan dinamisnya masalah pembangunan.
data dan pelaksanaan pembangunan
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam aan, pelaksanaan pembangunan
3.Peningkatan sarana dan prasarana
Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan
strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kantor Camat
Selaparang. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan
yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang
mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Camat Selaparang.
Adapun factor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Selaparang adalah :
1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi Good Governance;
2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun
dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;
3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat
4) Pengadaan bimbingan teknis dalam meningkatkan pengetahuan aparatur Kecamatan
Selaparang
5) Peningkatan validitas dan manajemen data
6) Penyusunan SOP diKecamatan Selaparang
7) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain
8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
32
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam
Rencana Strategis Kantor Camat Selaparang Tahun 2011-2015 disusun dengan mengacu dan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram
Tahun 2011-2015. Renstra SKPD Kecamatan Selaparang ini disusun untuk mendukung Visi
dan Misi yang telah ditetapkan.
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Camat Selaparang mempunyai tugas
yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan
yang sangat kompleks. Kecamatan Selaparang berencana melaksanakan 11 program dan 30
kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD II. Adapun rincian alokasi dana selama
lima tahun dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Selaparang adalah pada
matrik terlampir dibawah ini :
33
BAB VI
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SELAPARANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Kecamatan Selaparang merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup Kecamatan Selaparang. Dengan demikian indikator kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengurus SKPD masing-masing. Berikut akan ditunjukkan bagaimana keterkaitan Indikator Kinerja Kecamatan Selaparang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
TABEL 6 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SELAPARANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator Kinerja Kecamatan
Selaparang
Kondisi
Kinerja pada
awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
Akhir periode
RPJMD
Thn 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Rasio Penduduk Miskin (%) 24,59 21,59 18,59 12,59 12,59 12,59
2. Rasio Kriminalitas (%) 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10
3. Rasio pembuangan sampah
(TPS) persatuan produk 3,02 4,01 5,01 5,25 5,50 6,00
4. Tersedianya dokumen
perencanaan tahunan (%) 100 100 100 100 100 100
5. Persentase penanganan
sampah (%) 76,19 78 80 83 84 85 85
34
BAB VII
PENUTUP
Renstra Kecamatan Selaparang merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan
Selaparang untuk lima tahun kedepan. Dalam Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan
Sasaran, program maupun kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap
tahunnya. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Selaparang guna memenuhi tuntutan Undang-
undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Mataram
Tahun 2011-2015, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Kecamatan
Selaparang beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi.
Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja SKPD. Diharapkan juga dengan tersusunnya RENSTRA ini akan memberikan
motivasi bagi aparatur di Kecamatan Selaparang untuk terus mengeksplor kreatifitas dan
inovasi sehingga visi misi yang telah ditetepkan dapat terwujud. Adapun visi Kecamatan
Selaparang adalah “Kecamatan Selaparang menjadi Terdepan dalam Pelayanan dan
Pemberdayaan Masyarakat”.
INSTANSI : KANTOR CAMAT SELAPARANG
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SELAPARANG YANG DINAMIS (DAMAI, INDAH, MAKMUR DAN AGAMIS
MISI I : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA YANG MAJU DAN AGAMIS
uraian indikator kebijakan program
1 2 3 4 5 6
1 Mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang
berkualitas
* Terwujudnya
kesetaraan gender
diberbagai aspek
kehidupan
Menurunnya
kesenjangan antara
perempuan dan laki-laki
Meningkatkan pembinaan
terhadap personil pada
organisasi perempuan itu
sendiri
Prog. Peningkatan
Kesetaraan Gender dan
Kepemudaan
- Meningkatnya
pendapatan
masyarakat
- Terciptanya lapangan
usaha bagi masyarakat
- Menurunnya AKINO
- Meningkatnya
kesehatan ibu, anak dan
status gizi masyarakat
NO tujuansasaran cara mencapai tujuan dan sasaran
keterangan
* Terwujudnya
Peningkatan derajat
kesehatan masyarakat
Meningkatkan peran
pemerintah, swasta dan
masyarakat dalam
mewujudkan kesadaran
akan kesehatan
* Terlatihnya masyarakat
miskin untuk
pengembangan usaha
dan penciptaan
lapangan usaha
Meningkatkan daya saing
dan daya tarik investasi
Prog. Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Prog. Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Tabel 4.3
STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)
Tahun : 2011 s/d 2015
2 Meningkatkan
Administrasi dan
manajemen
Pengelolaan Keuangan
Daerah
* Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersedianya dokumen
laporan kinerja dan
keuangan
Meningkatkan
keikutsertaan dalam
pelatihan bidang
keuangan
Prog. Peningkatan
Pengem bangan
Sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
3 * Terciptanya keadaan
yang kondusif.
Menurunya persentase
pelanggaran hukum di
masyarakat
Prog. Peningkatan
Kapasitas Kelurahan
Prog. Peningkatan
Keamanan lingkungan
Meningkatkan
keterlibatan masyarakat
selain pemerintah dan
swasta dalam
pengambilan kebijakan
publik yang proporsional
Meningkatkan
Supremasi Hukum
demi tercapainya
keamanan dan
ketertiban masyarakat
INSTANSI : KANTOR CAMAT SELAPARANG
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SELAPARANG YANG DINAMIS (DAMAI, INDAH, MAKMUR DAN AGAMIS
MISI II : MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT
uraian indikator kebijakan program
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
* Terwujudnya
Masyarakat yang
sejahtera
Persentase peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
penyediaan dan
pengelolaan ekonomi
Prog. Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Tabel 4.3
STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)
Tahun : 2011 s/d 2015
NO tujuansasaran
keterangancara mencapai tujuan dan sasaran
INSTANSI : KANTOR CAMAT SELAPARANG
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SELAPARANG YANG DINAMIS (DAMAI, INDAH, MAKMUR DAN AGAMAIS
MISI III
uraian indikator kebijakan program
1 2 3 4 5 6
1 Prog. Peningkatan
partisipasi Masyarakat
kelurahan dalam
Pembangunan
Prog. Peningkatan
Kesadaran Lingkungan
Meningkatkan
Kesadaran akan
Kebersihan dan
keindahan Lingkungan
dalam rangka
peningkatan kualitas
lingkungan
* Terpeliharanya Sarana
dan prasarana dasar
lingkungan
Terwujudnya pengadaan
lomba kebersihan
lingkungan
Meningkatkan pembinaan
kepada masyarakat akan
kesadaran kebersihan
lingkungan
Tabel 4.3
STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)
Tahun : 2011 s/d 2015
NO tujuansasaran cara mencapai tujuan dan sasaran
keterangan
: MENINGKATKAN PENATAAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, ASRI, AMAN DAN TERTIB
INSTANSI : KANTOR CAMAT SELAPARANG
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SELAPARANG YANG DINAMIS (DAMAI, INDAH, MAKMUR DAN AGAMAIS
MISI IV
uraian indikator kebijakan program
1 2 3 4 5 6
1 * Terwujudnya integrasi
dan sinkronisasi
pelaksanaan
pembangunan
Persentase ketersediaan
data di Kecamatan
Selaparang
Meningkatkan pola
kemitraan antar
stakeholder
Prog. Pengembangan
Data/Informasi
Prog. Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Kelurahan dalam
Pembangunan
* Terwujudnya
pelayanan publik yang
handal
Terciptanya pelayanan
yang baik dan lancar
Penyusunan SOP Prog. Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Meningkatkan
kemitraan antara
pemerintah,
masyarakat dan
Swasta dalam
pelayanan publik dan
penyelenggaraan
pemerintahan
NO tujuansasaran cara mencapai tujuan dan sasaran
keterangan
Tabel 4.3
STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)
Tahun : 2011 s/d 2015
: MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN APARATUR KECAMATAN DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA
uraian indikator kebijakan program
1 2 3 4 5 6
NO tujuansasaran cara mencapai tujuan dan sasaran
keterangan
2 Meningkatkan
manajemen PNS dan
sarana prasarana
aparatur secara
profesional dalam
bidang tugasnya
* Tersedianya pegawai
yang handal serta
sarana dan prasarana
yang memadai
Terlaksananya kegiatan
dengan baik
Meningkatkan kualitas
pengembangan SDM dan
kualitas sarana prasarana
yang ada
* Prog. Peningkatan
Sarana dan prasarana
aparatur
Tujuan Sasaran Indikator Kode Program Indikator kinerja Capaian
Sasaran dan Program (outcome) pada thn
Kegiatan dan Kegiatan (output) awal % Rp % Rp % Rp % Rp %
perencanaan
2,010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mewujudkan Sumber Daya Manusia * Terwujudnya kesetaraan gender Menurunnya kesenjangan 1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Kesetara- Meningkatnya peran serta dan
yang berkualitas diberbagai aspek kehidupan. antara perempuan dan laki- 01.42. an Gender dan Kepemudaan kesetaraan gender dalam
laki pembangunan
1.20.1.20.09 - Keg. Pembinaan dan Pem- Terlaksananya Pembinaan dan 8,250,000 2.83 14,025,000 3.46 20,865,000 4.22 20,865,000 4.62 22,865,000 4.62
01.42.03 berdayaan organisasi Perem- Pemberdayaan Organisasi
puan Perempuan
Terbina dan Berdayanya
Organisasi Perempuan
* Terlatihnya masyarakat miskin - Meningkatnya pendapatan 1.20.1.20.09 * Prog. Pengembangan Kinerja Terbentuknya pokja masyarakat
untuk pengembangan usaha masyarakat 01.45. Pengelolaan Persampahan yang menangani sampah
produktif
dan penciptaan lapangan usaha - terciptanya lapangan usaha 1.20.1.20.09 - Keg. Pengelolaan dan Pengo- - 2.02 10,000,000 8.88 53,524,250 5.16 25,524,250 5.16 25,524,250 5.67
bagi masyarakat 01.45.03 lahan sampah pemukiman
sampah nihil
* Terwujudnya Peningkatan dera - Menurunnya AKINO 1.20.1.20.09 * Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya usaha kesehatan
jat kesehatan masyarakat. - meningkatnya kesehatan 01.44. Masyarakat Pedesaan. sekolah
ibu, anak dan status gizi 1.20.1.20.09 - keg. Peningkatan Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Kese- 5,960,000 1.08 5,335,000 1.56 9,410,000 2.09 10,351,000 2.09 10,351,000 2.30
masyarakat 01.44.01 masyarakat Kelurahan hatan Masyarakat Kelurahan
Meningkatnya Kesehatan
Masyarakat Kelurahan
Meningkatkan Administrasi dan * Tersusunnya Laporan Capaian Tersedianya dokumen laporan 1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Pengem-
manajemen Pengelolaan Keuang Kinerja dan Keuangan. kinerja dan keuangan 01.06. bangan Sistem pelaporan
an Daerah Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.09 - keg. Penyusunan Laporan - 0.00 - 1.66 10,000,000 2.22 11,000,000 2.22 11,000,000 2.45
01.06.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1.20.1.20.09 - Keg. Penyusunan Pelaporan - 0.33 1,640,000 0.63 3,795,000 0.84 4,174,500 0.93 4,591,950 1.01
01.06.04 Akhir Tahun
1.20.1.20.09 - keg. Penyusunan Pelaporan - 0.33 1,640,000 0.26 1,590,000 0.40 2,000,000 0.51 2,500,000 0.51
01.06.04 Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Meningkatkan Supremasi Hukum * Terciptanya keadaan yang kon- Menurunya persentase pe- 1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Kapasitas
demi tercapainya keamanan dan dusif. langgaran hukum di masyara- 01.40. Kelurahan
ketertiban masyarakat kat. 1.20.1.20.09 - Keg. Koordinasi pembangun- Terlaksananya Kegiatan Pengen 12,480,000 3.82 18,900,000 3.14 18,900,000 3.82 18,900,000 3.82 18,900,000 3.82
01.40.05 an Keamanan dan ketertiban dalian Keamanan dan Ketertiban
masyarakat. Masyarakat
Terkoordinasinya Pembangunan
Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Keamanan Terbentuknya sistem keamanan
01.43. lingkungan lingkungan masyarakat
1.20.1.20.09 - Keg. Pengendalian keamanan Terlaksananya Pengendalian Kea 7,840,000 1.73 8,570,000 1.72 10,370,000 2.31 11,407,000 2.31 11,407,000 2.54
01.43.01 dan Kenyamanan Lingkungan manan dan Kenyamanan Lingk.
Terkendalinya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Meningkatkan Kesejateraan * Terwujudnya Masyarakat yang Persentase peningkatan kese- 1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Keberda- Meningkatnya pembinaan
Masyarakat sejahtera jahteraan masyarakat 01.44. yaan Masyarakat Pedesaan kegiatan keagamaan
1.20.1.20.09 - Keg. Pelaksanaan STQ dan Terlaksananya STQ dan Pawai 27,003,500 5.71 28,272,000 4.92 29,663,500 5.99 29,663,500 5.99 29,663,500 5.99
01.44.02 Pawai Takbiran Tingkat Keca Takbiran Tingkat Kecamatan
matan
Meningkatkan Kesadaran akan * Terpeliharanya Sarana dan Terwujudnya pengadaan 1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan partisipasi
Kebersihan dan keindahan Ling- prasarana dasar lingkungan lomba kebersihan lingkungan 01.41. Masyarakat kelurahan dalam
kungan dalam rangka peningkatan Pembangunan.
kualitas lingkungan. 1.20.1.20.09 - Keg. Evaluasi penilaian Ke- Terlaksananya Evaluasi Penilaian 4,095,000 1.20 5,937,000 0.99 5,987,000 1.61 7,987,000 1.78 8,785,700 1.78
01.41.04 bersihan Lingkungan. Kebersihan Lingkungan
Terevaluasinya Tingkat Kebersi-
han Lingkungan
TABEL 5
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tahun I (2011) Tahun II (2012) Tahun III (2013) Tahun IV (2014) Tahun V (2015)
Tujuan Sasaran Indikator Kode Program Indikator kinerja Capaian
Sasaran dan Program (outcome) pada thn
Kegiatan dan Kegiatan (output) awal % Rp % Rp % Rp % Rp %
perencanaan
2,010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun I (2011) Tahun II (2012) Tahun III (2013) Tahun IV (2014) Tahun V (2015)
1.20.1.20.09 - Monitoring Kebersihan ling- Terlaksananya Monitoring Keber 4,800,000 1.01 4,975,000 1.08 6,490,000 1.44 7,139,000 1.59 7,852,900 1.75
01.41.05 kungan. sihan Lingkungan
Termonitornya Kebersihan
Lingkungan
1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Kesadaran Meningkatnya kesadaraan akan
01.31. Lingkungan kebersihan dan ketertiban
lingkungan
1.20.1.20.09 - keg. Gerakan sadar kebersih- Terwujudnya kebersihan dan 75,000,000 8.32 41,181,450 0.87 5,250,000 1.06 5,250,000 1.06 5,250,000 1.06
01.31.01 an dan ketertiban ketertiban
Terlaksananya gerakan sadar
kebersihan dan ketertiban
Meningkatkan kemitraan antara * Terwujudnya integrasi dan Persentase ketersediaan 1.20.1.20.09 * Prog. Pengembangan Data/ Meningkatnya mutu data
pemerintah, masyarakat dan sinkronisasi pelaksanaan pem- data di Kecamatan Selaparang 01.32. Informasi kependudukan
Swasta dalam pelayanan publik bangunan an 1.20.1.20.09 - Keg. Penyusunan data kepen Tersedianya Data Kependudukan 4,720,000 1.91 9,440,000 1.58 9,540,000 2.12 10,494,000 2.12 10,494,000 2.33
dan penyelenggaraan pemerintah 01.32.01 dudukan Terlaksananya Penyusunan Data
Kependudukan
an 1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Partisipasi
01.41. Masyarakat Kelurahan dalam
Pembangunan
1.20.1.20.09 - Pelaksanaan MPBM tingkat Terlaksananya MPBM Tingkat 23,943,000 4.85 24,015,000 4.27 25,740,000 5.72 28,314,000 5.72 28,314,000 6.29
01.41.01 Kecamatan. Kecamatan
1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Partisipasi
01.41. Masyarakat Kelurahan dalam
Pembangunan
1.20.1.20.09 - Keg. Evaluasi Kinerja Peme- Terlaksananya Evaluasi Kinerja 7,855,000 2.04 10,095,000 1.69 10,195,000 2.06 10,195,000 2.27 11,214,500 2.27
01.41.02 rintah Kelurahan. Pemerintah Kelurahan
Terevaluasinya Kinerja Pemerintah
Kelurahan
* Terwujudnya pelayanan publik Terciptanya pelayanan yang 1.20.1.20.09 * Prog. Pelayanan administrasi Terwujudnya Administrasi Per
yang handal baik dan lancar 01.01. Perkantoran. kantoran Yang Lancar, Tertib
dan Teratur Serta Dapat Diper
tanggungjawabkan
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan jasa komu- Tersedianya Jasa Komunikasi, - 1.74 8,600,000 2.19 13,200,000 2.67 13,200,000 2.67 13,200,000 2.67
01.01.02 nikasi, sumber daya air dan Sumber Daya Air dan Listrik
listrik.
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan alat tulis Tersedianya Alat Tulis Kantor 25,825,723 2.81 13,894,923 2.63 15,842,723 3.20 15,842,723 3.52 17,426,995 3.52
01.01.10 kantor
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan barang ceta Tersedianya Barang Cetakan dan 11,739,100 1.13 5,600,000 0.31 1,859,000 0.51 2,500,000 0.51 2,500,000 0.51
01.01.11 kan dan penggandaan Penggandaan
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan komponen Tersedianya Komponen Ins 1,500,000 0.20 1,000,000 0.17 1,000,000 0.20 1,000,000 0.20 1,000,000 0.20
01.01.12 instalasi listrik/penerangan talasi Listrik/Penerangan
bangunan kantor Bangunan Kantor
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan peralatan Tersedianya Peralatan dan Per 7,025,000 0.94 4,628,650 1.34 8,100,000 1.64 8,100,000 1.29 6,400,000 1.41
01.01.13 dan perlengkapan kantor lengkapan Kantor
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan peralatan Tersedianya Peralatan Rumah - 0.80 3,960,000 0.00 - 0.80 3,960,000 0.00 - 0.00
01.01.14 rumah tangga Tangga
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan bahan ba- Tersedianya Bahan Bacaan dan - 0.18 900,000 0.17 1,020,000 0.21 1,020,000 0.23 1,122,000 0.23
01.01.15 caan dan peraturan perun- Peraturan Perundang-
dang-undangan undangan
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan makanan Tersedianya makanan dan minuman 12,871,000 0.78 3,840,000 0.32 1,950,000 0.39 1,950,000 0.39 1,950,000 0.39
01.01.17 dan minuman
1.20.1.20.09 - keg. Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya Rapat Koordinasi 40,000,000 8.71 43,073,200 6.64 40,000,000 8.08 40,000,000 8.08 40,000,000 8.08
01.01.18 dan konsultasi ke Luar Daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Konsultasi ke
Luar Daerah
1.20.1.20.09 - Keg. Penyusunan dokumen Tersedianya Dokumen Perencana 2,880,000 3.04 15,018,000 1.51 9,127,000 2.03 10,039,700 2.23 11,043,670 2.46
01.01.19 perencanaan an SKPD
Tersusunnya RKA, DPA, DPPA
dan LAKIP
1.20.1.20.09 - keg. Pengelolaan administrasi Tersedianya Administrasi Umum 2,040,000 1.39 6,898,000 3.59 21,653,000 2.96 14,653,000 3.26 16,118,300 3.58
01.01.20 umum kepegawaian dan Kepegawaian
Terlaksananya Pengelolaan Admi
nistrasi Umum dan Kepegawaian
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan administrasi Terlaksananya Administrasi 90,090,000 17.86 88,360,000 17.98 108,360,000 21.90 108,360,000 21.90 108,360,000 21.90
01.01.26 Keuangan Keuangan
Tujuan Sasaran Indikator Kode Program Indikator kinerja Capaian
Sasaran dan Program (outcome) pada thn
Kegiatan dan Kegiatan (output) awal % Rp % Rp % Rp % Rp %
perencanaan
2,010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tahun I (2011) Tahun II (2012) Tahun III (2013) Tahun IV (2014) Tahun V (2015)
1.20.1.20.09 - Keg. Penyediaan jasa peme- Tersedianya Jasa Pemeliharaan - 0.11 550,000 0.17 1,000,000 0.20 1,000,000 0.20 1,000,000 0.20
01.01.06 liharaan dan perizinan kenda- dan Peizinan Kendaraan Dinas
raan dinas/operasional /Operasional
Terpelihara dan berizinnya ken
daraan dinas/operasional
Meningkatkan manajemen PNS * Tersedianya pegawai yang Terlaksananya kegiatan 1.20.1.20.09 * Prog. Peningkatan Sarana dan Terwujudnya sarana dan pra
dan sarana prasarana aparatur handal serta sarana dan prasa- dengan baik 01.02. prasarana aparatur sarana serta fasilitas yang
rana yang memadai memadai untuk menunjang tupoksi
secara profesional dalam bidang 1.20.1.20.09 - Keg. Pengadaan peralatan Terlaksananya Pengadaan Per 76,685,400 9.50 47,000,000 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
tugasnya. 01.02.09 gedung kantor alatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung
KantorKantor
1.20.1.20.09 - Keg. Pengadaan Gedung Terlaksananya Pengadaan Gedung 35,050,000 8.48 41,967,000 24.00 144,591,250 24.66 122,000,000 8.48 41,967,000 4.44
01.02.12 kantor Kantor
Tersedianya Gedung Kantor
1.20.1.20.09 - Keg. Pemeliharaan rutin/ Terlaksananya Pemeliharaan Rutin 11,955,000 3.64 17,992,500 2.25 13,535,000 2.74 13,535,000 2.74 13,535,000 2.74
01.02.24 berkala kendaraan dinas/ /Berkala Kendaraan Dinas/
operasional. Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
/Operasional
487,307,723 602,557,723
49,480,723 602,557,723
pengaduan LPG (7,500,000) -
Unit Lokasi
Kerja SKPD
Rp Penanggung
Jawab
17 18 19 20 21
22,865,000
28,076,675
11,386,100
12,100,000
5,000,000
2,500,000
18,900,000
12,547,700
29,663,500
8,785,700
TABEL 5
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD
Tahun V (2015) Kondisi Renstra
pada akhir
Periode Renstra
Unit Lokasi
Kerja SKPD
Rp Penanggung
Jawab
17 18 19 20 21
SKPD
Tahun V (2015) Kondisi Renstra
pada akhir
Periode Renstra
8,638,190
5,250,000
11,543,400
31,145,400
11,214,500
13,200,000
17,426,995
2,500,000
1,000,000
7,000,000
-
1,122,000
1,950,000
40,000,000
12,148,037
17,730,130
108,360,000
Unit Lokasi
Kerja SKPD
Rp Penanggung
Jawab
17 18 19 20 21
SKPD
Tahun V (2015) Kondisi Renstra
pada akhir
Periode Renstra
1,000,000
-
21,967,000
13,535,000